laporan pbl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional di bidang kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan faktor dan modal utama bagi tercapainya pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah secara sungguh-sungguh dan terus-menerus berupaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, baik yang bersifat preventif maupun kuratif serta rehabilitatif. Salah satu kesungguhan tersebut tampak jelas dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang kesehatan No. 36 tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar acuan dalam menjawab tantangan masalah kesehatan yang semakin dinamis dan kompleks.

Merujuk pada sistem kesehatan nasional, maka pembangunan dan upaya tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Derajat kesehatan dapat dicapai melalui upaya-upaya perbaikan sanitasi lingkungan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan, pengorganisasian pelayanan atau perawatan kesehatan serta pengembangan unsur-unsur sosial untuk menjamin taraf kehidupan yang layak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan secara umum di bidang kesehatan serta melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sendiri memiliki beberapa subbagian dinas yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan masyarakat.

1

Mahasiswa dituntut untuk mampu mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dengan mengidentifikasi permasalahan, menganalisa, dan menemukan alternatif pemecahan masalah yang terjadi di lapangan. Untuk mengaplikasikan hal tersebut dilaksanakanlah kegiatan Praktek Belajar Lapangan (PBL)

Dalam rangka praktek belajar lapangan (PBL) yang telah kami lakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali ini maka disusunlah laporan praktek lapangan ini, diharapkan laporan praktek ini akan menjadi suatu pembelajaran yang sangat berguna bagi kami dan pihak lain yang ingin menggunakan laporan ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mahasiswa mampu menemukan kesenjangan antara teori dengan praktek lapangan terutama di bidang pelayanan kesehatan, bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi kesehatan dan bidang pengembangan sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

2. Tujuan Khusus

a. Mahasiswa mampu mengidentifikasi serta menemukan alternatif pemecahan masalah di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi mahasiswa.

b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi serta menemukan alternatif pemecahan masalah di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai dengan kompetensi mahasiswa.

c. Mahasiswa mampu mengidentifikasi serta menemukan alternatif pemecahan masalah di bidang promosi kesehatan sesuai dengan kompetensi mahasiswa.

d. Mahasiswa mampu mengidentifikasi serta menemukan alternatif pemecahan masalah di bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan kompetensi mahasiswa.

C. Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

a. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan sebagai seorang praktisi dan manajerial di tempat PBL khususnya yang terkait dengan berbagai masalah kesehatan masyarakat.

b. Meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan data, prioritas masalah, dan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di tempat praktek.

2. Bagi Institusi Pendidikan

a. Meningkatkan kerjasama antara Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan lembaga tempat praktek.

b. Pengembangan akademik bagi mahasiswa dan staf pengajar di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta.

c. Menemukan kesenjangan antara teori dan lapangan guna penyempurnaan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

3. Bagi Instansi Tempat Praktek

a. Terjalinnya kerjasama saling menguntungkan antara instansi tempat praktek dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Instansi dapat mengikutsertakan mahasiswa praktek untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah mulai dari pengumpulan data, penentuan prioritas, analisis dan pemecahan masalah kesehatan.

BAB II

ANALISIS SITUASI UMUM

A. Keadaan Geografis Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 11022- 50 bujur timur dan 77-7 36 lintang selatan, dengan luas wilayah 101.510,1955 Ha yang terdiri dari tanah sawah 22.830,8288 Ha dan tanah kering 78.679,3667 Ha. Ketinggian antara 75-1500 meter diatas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Boyolali dibatasi oleh :

a. Sebelah utara: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang.

b. Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo.

c. Sebelah selatan: Kabupaten Klaten dan Jogjakarta.

d. Sebelah barat: Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

Jarak bentang Kabupaten Boyolali dari barat ke timur sejauh 48 km dan jarak bentang dari utara ke selatan 54 km.

Struktur tanah di Kabupaten Boyolali terdiri dari :

a. Bagian timur laut sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan Simo pada umumnya tanah lempung.

b. Bagian tenggara sekitar wilayah Kecamatan Banyudono dan Sawit pada umumnya tanah geluh.

c. Bagian barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada umumnya tanah berpasir.

d. Bagian utara sepanjang perbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan pada umumnya tanah berkapur.

4

Kondisi topografi ketingian dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Boyolali dibagi dalam kelompok sebagai berikut:

a. 75- 400 dpl yang meliputi wilayah Kecamatan Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Simo, Nogosari, Karanggede, Andong, Klego, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi dan sebagian Boyolali.

b. 400-700 dpl yang meliputi wilayah Kecamatan Musuk, Ampel dan Cepogo.

c. 1000-1300 dpl yang meliputi wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel dan Selo.

d. 1300-1500 dpl yang meliputi wilayah Kecamatan Selo.

Kabupaten Boyolali terdapat 2 gunung yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang keduanya ada di wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk dan Ampel.

B. Dasar hukum berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 363 tahun 1977 tentang Dinas Kesehatan kabupaten daerah tingkat II Boyolali dinamakan Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali yang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: kepala dinas dan subbag. Tata usaha yang membawahi tiga kepala urusan dan tiga kepala seksi yang membawahi masingmasing tiga kepala sub seksi. Dengan perkembangan jaman dan kebutuhan Dinas Kesehatan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali dengan Peraturan Daerah No 6 tahun 1981 dirubah menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali.

Undang-Undang No 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah dan penghapusan sebagian departemen maka dinas kesehatan kabupaten daerah dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2001 tentang otonomi tingkat II Boyolali daerah dirubah menjadi Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Boyolali, dengan susunan organisasi sebagai berikut: kepala dinas, kepala bidang tata usaha yang membawahi empat subbagian, dan empat sub dinas yang masingmasing membawahi empat kepala seksi.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Boyolali nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas daerah Kabupaten Boyolali maka dinas kesehatan dan sosial Kabupaten Boyolali berubah nama menjadi dinas kesehatan serta dengan berlakunya peraturan daerah Kabupaten Boyolali No 16 tahun 2011 tentang organisasi tata kerja pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali tentang dinas kesehatan.

C. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Struktur organisasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

D. Visi misi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali 2010 2015

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2010-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau kemungkinan timbul. Rencana strategik dinas kesehatan mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategik pencapaian. Rencana kinerja tahun 2015 sehat, mandiri dan berdaya saing ditetapkanlah misi pembangunan sebagai berikut:

a. Menggerakan dan mendorong masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mengendalikan dan mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa.

b. Mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, serta pengendalian bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan.

c. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan dan pengembangan profesionalisme.

d. Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu dan penelitian kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dan menyeluruh serta menggalang kemitraan untuk mewujudkan kemandirian dalam masyarakat.

f. Menyelenggarakan sistem pembiayaan kesehatan melalui jamkesda dan BPJS.

E. Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Kondisi sarana dan prasarana dinas kesehatan pada tahun 2014, memiliki gedung kantor dinas merupakan bangunan lama. Memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 31 UPTD (29 puskesmas,1 farmalkes, 1 labkesda).

F. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dikategorikan sebagai berikut: (sumber data dari LAKIP Tahun 2013)

Tabel 1. Data Kepegawaian Menurut Eselon

Eselon

II

III/A

III/B

IV/A

IV/B

Jumlah

Jumlah

1

1

4

44

31

81

Tabel 2. Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan

Golongan

Jumlah

IV d

1

IV c

1

IV b

4

IV a

9

III d

103

III c

138

III b

155

III a

102

II d

133

II c

126

II b

97

II a

11

I d

5

I c

0

I b

4

I a

1

PPT

106

PNS

890

Jumlah

1886

Tabel 3.Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin

Jumlah

Laki-laki

262

Perempuan

628

Jumlah

890

Tabel 4. Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan

Jumlah

SD

13

SMP

11

SMA

248

D 1

116

D 2

0

D 3

417

D-IV

7

S-1

173

S-2

11

Jumlah

996

G. Kondisi Fasilitas Kesehatan

Kondisi fasilitas kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali pada tahun 2014 sebagai berikut

Tabel 5. Kondisi Fasilitas Kesehatan

No

Fasilitas kesehatan

Pemerintah

Swasta

Jumlah

1

Rumah sakit umum

3

7

10

2

Rumah sakit jiwa

0

0

0

3

Rumah sakit bersalin

0

1

1

4

Rumah sakit khusus lainnya

0

0

0

5

Puskesmas perawatan

14

0

14

6

Puskesmas non perawatan

15

0

15

7

Puskesmas pembantu

47

0

47

8

Puskesmas keliling

36

0

36

9

Posyandu

1.787

0

1.787

10

Polindes

42

0

42

11

PKD

151

0

151

12

Rumah bersalin

0

7

7

13

Apotik

0

80

80

H. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 34 tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas-dinas daerah Kabupaten Boyolali maka tugas pokok dan fungsi organisasi dinas kesehatan sebagai berikut:

(1) Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan di bidang kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinas kesehatan mempunyai fungsi.

(3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

a. Pemberian saranpendapat kepada Bupati dalam memecahkan masalah di bidang kesehatan

b. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian programprogram bidang kesehatan

c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas meliputi perencanaan dan informasi kesehatan, kepegawaian, keuangan dan umum

e. Pengelolaan program/kegiatan pelayanan kesehatan

f. Pengelolaan program/kegiatan pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

g. Pengelolaan program/sumber daya kesehatan

h. Pengelolaan program/kegiatan promosi dan kesehatan institusi

i. Pelaksanaan kegiatan konsultasi, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan dinas terkait, atau pihak lain dalam upaya peningkatan upaya pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dan kesehatan institusi, terutama kewaspadaan pangan, gizi, surveilans epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa

j. Pembinaan bagian pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan.

I. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 34 tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pada tiap bidang sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

(a) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian

(b) Pengelolaan keuangan

(c) Pengelolaan perencanaan dan pelaporan.

(3) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pelaporan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:

(a) Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Dinas Kesehatan

(b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksananaan tugas

(c) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang

(d) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan

(e) Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan

(f) Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan

(g) Mengkoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang

(h) Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai

(i) Mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya

(j) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;

(k) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang kesehatan

(l) Mengkoordinasikan dan mengelola administrasi barang;

(m) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;

(n) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

(o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan

(1) Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya pelayanan kesehatan khusus upaya pelayanan kesehatan rujukan, upaya kesehatan ibu, anak, gizi, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kesehatan lanjut usia.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:

(a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan

(b) Perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan

(c) Perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

(d) Perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan gizi masyarakat.

(3) Kepala bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengawasan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya pelayanan kesehatan khusus, upaya pelayanan kesehatan rujukan, upaya kesehatan ibu, anak, gizi, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kesehatan lanjut usia.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:

(a) Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan

(b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

(c) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan


(e) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan

(f) Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya pelayanan kesehatan kesehatan khusus, upaya pelayanan kesehatan rujukan, upaya kesehatan ibu, anak, gizi, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kesehatan lanjut usia

(g) Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan di unit pelaksanaan teknis dinas pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan rumah bersalin, rumah sakit serta unit pelayanan kesehatan lainya

(h) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan

(i) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

(j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

(1). Bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program/kegiatan pencegahan dan surveilens, pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.

(2). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai fungsi :

(a) Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program atau kegiatan pencegahan penyakit termasuk pelayanan imunisasi disektor pemerintah maupun swasta

(b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program atau kegiatan surveilens epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB) termasuk bencana

(c) Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program atau kegiatan, pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular

(d) Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program atau kegiatan peningkatan penyehatan lingkungan.

(3). Kepala bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program/kegiatan pencegahan dan surveilens, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.

(4). Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

(a) Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

(b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

(c) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

(d) Memberikan saran, pendapat, pertimbangan kepada atasan


(f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit termasuk pelayanan imunisasi dan surveilens epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana

(g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan imunisasi di sektor pemerintah dan swasta

(h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular

(i) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan

(j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

(k) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan SKP

(l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang promosi kesehatan

(1) Bidang Promosi Kesehatan dan Penunjang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan, kegiatan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, kegiatan kefarmasian, dan perbekalan kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Kesehatan dan Penunjang mempunyai fungsi:

(a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan penunjang

(b) Perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan yang meliputi badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

(c) Perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan promosi kesehatan

(d) Perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan

(e) Perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kefarmasian yang meliputi obat, obat tradisional, makanan minuman, NAPZA (narkotika, psikotropika dan precusor), kosmetika, dan alat kesehatan

(f) Perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan perbaikan sarana dan peralatan kesehatan.

(3) Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penunjang mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan, kegiatan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, kegiatan kefarmasian, dan perbekalan kesehatan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

(a) Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan penunjang

(b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

(c) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang promosi kesehatan dan penunjang



(f) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan promosi kesehatan dan penunjang

(g) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan promosi kesehatan dan penunjang

(h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dilaksanakan di dalam gedung, luar gedung dan multi media lain

(i) Mengkoordinasikan kegiatan promosi kesehatan program-program dinas kesehatan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang pembangunan kesehatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat

(j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat Boyolali meliputi Badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional (BPJS) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

(k) Melaksanakan koordinasi kepesertaan, provider pembiayaan, provider pelayanan, verifikasi, pembiayaan dan jaminan kesehatan

(l) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kefarmasian yang meliputi obat, obat tradisional, makanan-minuman, NAPZA (narkotika, psikotropika dan precusor), kosmetika, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

(m) Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian keamanan obat, makanan minuman, obat tradisional, bahan berbahaya, narkotika-psikotropika dan precusor, dan kosmetika.

(n) Mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan industri rumah tangga (IRT), makanan-minuman, industri kecil obat tradisional (IKOT), dan pengumpul bahan baku obat tradisional serta pengobat tradisional (BATRA).

(o) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan apotik, sarana kesehatan dan pendukung lainnya serta kefarmasian yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum

(p) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan dan perbaikan perbekalan kesehatan

(q) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang promosi kesehatan dan penunjang

(r) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan

(s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang pengembangan sumber daya kesehatan

(1). Bidang pengembangan sumber daya kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program perencanaan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis kesehatan dan akreditasi tenaga kesehatan, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan registrasi dan perizinan sumber daya kesehatan.

(2). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengembangan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:

(a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya kesehatan

(b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program perencanaan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan

(c) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis kesehatan dan akreditasi tenaga kesehatan

(d) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan registrasi dan perizinan sumber daya kesehatan.

(3). Kepala bidang pengembangan sumber daya kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program perencanaan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis kesehatan dan akreditasi tenaga kesehatan, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan registrasi dan perizinan sumber daya kesehatan.

Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:

(a) Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya kesehatan

(b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

(c) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sumber daya kesehatan



(f) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor upaya perencanaan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan

(g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan manajemen sistem informasi kesehatan antara lain sebagai koordinator penyusunan profil kesehatan kabupaten, sistem informasi kesehatan kabupaten, standar pelayanan minimal (SPM), sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas (SP3), laporan Millenum Development Goals (MDGs) dan koordinator data kesehatan

(h) Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan

(i) Melaksanakan akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan

(j) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kendali mutu pelayanan kesehatan

(k) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis tenaga kesehatan

(l) Memberikan pelayanan registrasi dan perizinan sarana pelayanan kesehatan

(m) Melaksanakan pelayanan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan

(n) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap sarana pelayanan kesehatan

(o) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang pengembangan sumber daya kesehatan

(p) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

(q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB III

ANALISIS SITUASI KHUSUS

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali memiliki Subbagian Sekretariat dan 4 bidang, antara lain:

A. Sekretariat

Sekretariat memiliki 3 seksi yang tugas dan fungsinya dari masing-masing seksi antara lain:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang.


a. Membantu sekretaris mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksananaan tugas

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian

d. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan

e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;

21

f. Melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi

g. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bezzetting, DUK, PAK dan administrasi kepegawaian lainnya

h. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan pelaksanaan perjalanan dinas

i. Melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan

j. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta memelihara sarana dan prasarana perkantoran

k. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan

l. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

m. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1. Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.


a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksananaan tugas

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian keuangan


e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan

f. Mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung

g. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan rencana belanja langsung

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung

i. Menyusun laporan perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan

j. Mengurus gaji dan tunjangan pegawai

k. Menghimpun dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi

l. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbagian keuangan;

m. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)


2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, menilai serta menyusun laporan.


a. Membantu sekretaris mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

d. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;

f. menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan di lingkup tugasnya;

g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan anggaran belanja langsung di lingkup tugasnya termasuk pembiayaan SPM;

h. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja tahunan (RKT), rencana kerja (Renja), rencana kegiatan dan anggaran (RKA), serta penetapan kinerja (PK);

i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

j. Membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang kesehatan;

k. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

l. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

B. Bidang Pelayanan Kesehatan

Beberapa perumusan kebijakan program serta tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan bidang pelayanan kesehatan antara lain:

1. Seksi kesehatan dasar, khusus dan rujukan mempunyai program yang meliputi:

a. Program upaya kesehatan masyarakat yaitu dengan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat yakni dengan upaya kesehatan jiwa.

b. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatannya adalah pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan.

c. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat yaitu dengan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (SPGDT call centre 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali)

d. Program standarisasi pelayanan kesehatan yakni dengan monitoring evaluasi dan pelaporan rawat jalan, rawat inap, gigi dan mulut, kesehatan jiwa dan indera.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi kesehatan dasar, khusus dan rujukan antara lain:

(1). Seksi kesehatan dasar, khusus dan rujukan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengawasi dan mengendalikan upaya pelayanan kesehatan dasar, upaya kesehatan khusus dan upaya kesehatan rujukan.

(2). Kepala seksi kesehatan dasar, khusus dan rujukan mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan dasar, khusus dan rujukan.


a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan dasar, khusus dan rujukan

b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi kesehatan dasar, khusus dan rujukan



f. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam memberikan izin untuk pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta

g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan meningkatkan fungsi unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat sebagai unit pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

h. Melaksanakan analisa program pelayanan di unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan rumah bersalin, rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainya baik pemerintah maupun swasta

i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelayanan kesehatan masyarakat di unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, rumah bersalin, rumah sakit serta unit pelayanan kesehatan lainya

j. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, rumah bersalin, rumah sakit serta unit pelayanan kesehatan lainya

k. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi kesehatan dasar, khusus dan rujukan

l. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Kinerja (DP3)

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi kesehatan ibu dan anak

Seksi kesehatan ibu dan anak mempunyai program kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kesehatan lanjut usia. Untuk mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB) serta meningkatkan kesehatan ibu, dibutuhkan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran serta swasta dan masyarakat.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi kesehatan ibu dan anak antara lain:

(1). Seksi kesehatan ibu dan anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, reproduksi kesehatan dan kesehatan lanjut usia.

(2). Kepala seksi kesehatan ibu dan anak mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, reproduksi kesehatan dan kesehatan lanjut usia.


a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, reproduksi kesehatan dan kesehatan lanjut usia


c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi kegiatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, reproduksi kesehatan dan kesehatan lanjut usia



f. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan program kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, reproduksi kesehatan dan kesehatan lanjut usia

g. Mengkoordinasikan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja seksi kesehatan ibu dan anak melalui unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan masyarakat dan institusi pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, reproduksi kesehatan dan kesehatan lanjut usia

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengkajian kematian ibu, bayi dan balita

i. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor yang berkaitan dengan program seksi kesehatan ibu dan anak

j. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi kesehatan ibu dan anak

k. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Kinerja (DP3)

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi gizi

Seksi gizi mempunyai tugas pokok merencanakan, Mengkoordinasikan , memonitoring, dan mengevaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, salah satu upaya adalah pemberian gizi yang sehat dan seimbang sejak dari dalam kandungan terutama periode 1000 hari pertama kehidupan dihitung sejak dalam kandungan. Hal ini perlu dukungan dari berbagai pihak serta upayaupaya yang tepat dalam penanggulangan masalah gizi.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi gizi antara lain:

(1). Seksi gizi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat.

(2). Kepala seksi gizi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat.


a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan teknis di bidang gizi


c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi gizi



f. Melaksanakan kegiatan pembinaan upaya perbaikan gizi masyarakat

g. Menyusun petunjuk pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat

h. Melakukan koordinasi dengan lintas program terkait dalam rangka pelaksanaan program gizi

i. Melakukan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat bersama program/instansi terkait dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat

j. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Kinerja (DP3) dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

Bidang pengendalian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan (P3PL) mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan program/kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit, pencegahan, surveilans dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB) serta penyehatan lingkungan.

Bidang pengendalian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan mempunyai tiga seksi, terdiri dari:

1. Seksi pencegahan penyakit bertugas melaksanakan kegiatan pencegahan penyakit, meliputi, program imunisasi, program surveilans, dan penanggulangan KLB/bencana, dan program kesehatan haji.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi pencegahan antara lain:

(1). Seksi pencegahan dan surveilans mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan upaya pencegahan dan surveilans penyakit menular serta tidak menular.

(2). Kepala seksi pencegahan, dan surveilans mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengkoordinasian dan mengawasi pelaksanaan upaya pencegahan dan surveilans penyakit menular serta tidak menular.

(3). Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan surveilans penyakit menular serta tidak menular

b. Menyusun rencana program kerja kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan surveilans

d. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan.


f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan imunisasi yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, pencegahan penyakit, surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana serta penyelengaraan pelayanan kesehatan haji

g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan informasi kegiatan pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta bencana

h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi pencegahan dan surveilans

i. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan SKP

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi pemberantasan penyakit mempunyai tanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi pemberantasan penyakit antara lain:

(1). Seksi pemberantasan penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular baik yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.

(2). Kepala seksi pemberantasan penyakit mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular baik yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.

(3). Penjabaran tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberantasan penyakit

b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemberantasan penyakit


e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kapada bawahan

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular

g. Mengokordinasikan dan melaksanakan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), dan wabah penyakit menular

h. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor

i. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi

j. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan SKP

k. Melaksanakan tugas selain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi penyehatan lingkungan mempunyai kewajiban merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyehatan lingkungan.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi penyehatan lingkungan antara lain:

(1). Seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyehatan lingkungan.

(2). Kepala seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan penyehatan lingkungan.

(3). Penjabaran tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyehatan lingkungan


c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi penyehatan lingkungan



f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengawasan sarana air bersih dan sanitasi dasar

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dampak pencemaran lingkungan

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan wilayah sehat

j. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor

k. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi penyehatan lingkungan

l. Membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan SKP

m. Melaksanakan tugas selain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

D. Bidang Promosi Kesehatan

Struktur organisasi bidang promosi kesehatan dan penunjang, menurut Perda nomor 16 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Boyolali terdiri dari 2 seksi yaitu :

1. Seksi promosi kesehatan, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan Bupati nomor 35 tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan program-program kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan pengembangan media promosi kesehatan

b. Kegiatan sosialisasi dan advokasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat

c. Kegiatan penyuluhan, pendidikan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan

d. Kegiatan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) : posyandu, polindes, poliklinik kesehatan desa/PKD, usaha kesehatan sekolah (UKS), usaha kesehatan kerja (UKK), saka bhakti husada (SBH) dan generasi muda

e. Kegiatan pembiayaaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan bagi persalinan, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat

f. Kegiatan pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan pelaporan pelayanan peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi promosi kesehatan, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat antara lain:

(1) Bidang promosi kesehatan dan penunjang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan, kegiatan kesehatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, kegiatan kefarmasian dan perbekalan kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagiamana dimaksud pada ayat (1). bidang promosi kesehatan dan penunjang mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan penunjang

b. Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan yang meliputi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

c. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan;

d. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan

e. Mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan jaminan kesehatan

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan media promosi kesehatan

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi dan advokasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat

h. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), pusat pelayanan terpadu (posyandu), polindes, pos kesehatan desa (PKD), usaha kesehatan sekolah (UKS), usaha kesehatan kerja (UKK), saka bhakti husada (SBH), dan generasi muda

j. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan bagi persalinan, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat

k. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan pelayanan peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS), dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

l. Menyusun laporan pelaksanaan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (BPJS), dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja seksi promosi kesehatan, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat

n. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi kefarmasian, makanan-minuman, dan perbekalan kesehatan

Sesuai Pedraturan Bupati nomor 35 tahun 2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah Kabupaten Boyolali mengurusi program-program kegiatan sebagai berikut :

a. Pengawasan dan pengendalian keamanan obat, makananminuman, bahan berbahaya, narkotikapsikotropika dan precusor, obat tradisional dan kosmetik

b. Perencanaan pemenuhan dan pengadaan pembekalan kesehatan meliputi obat-obatan, bahan habis pakai, reagensia, alat kesehatan dan kedokteran serta prasarana medik

c. Evaluasi dan monitoring perbekalan kesehatan di unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan

d. Memfasilitasi perbaikan alat kesehatan di unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan

e. Pemantauan dan pengendalian narkotikapsikotropik dan precusor, bahan berbahaya melalui pencatatan dan pelaporan dari apotik unit pelaksanaan teknis pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit daerah, rumah sakit swasta dan sarana pelayanan kesehatan lainnya

f. Pembinaan kefarmasian terhadap sarana apotik, unit pelaksanaan teknis pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, toko obat, toko jamu, toko makanan minuman, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya

g. Pembinaan pengelolaan industri rumah tangga pangan (IRTP) makanan minuman, usaha mikro obat tradisional (UMOT), industri kecil obat tradisional (IKOT), dan pengumpul bahan baku obat tradisional serta pengobat tradisional (BATRA)

h. Pembinaan dan pengawasan terhadap obat asli Indonesia (OAI)

i. Monitoring peredaran obat generik berlogo di puskesmas, rumah sakit pemerintah/swasta, apotik serta penggunaan obat tradisional di puskesmas dan rumah sakit

j. Monitoring penggunaan obat rasional di puskesmas dan rumah sakit.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi kefarmasian, makanan-minuman, dan perbekalan kesehatan antara lain:

(1) Seksi kefarmasian, makanan, minuman, dan perbekalan kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pelayanan kefarmasian yang meliputi obat, obat tradisional, makanan dan minuman, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan precusor), kosmetika, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang meliputi monitoring dan evaluasi sarana dan peralatan kesehatan di unit pelaksana teknis dinas kesehatan.

a. Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan promosi kesehatan

b. Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan

c. Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan kefarmasian yang meliputi obat, obat tradisional, makanan minuman, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan precusor), kosmetika, dan alat kesehatan

d. Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, perbaikan sarana dan peralatan kesehatan.

(3) Kepala bidang promosi kesehatan dan penunjang mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan, kegiatan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, kegiatan kefarmasian, dan perbekalan kesehatan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

a. Menyusun konsep perumusan kebijakan dan teknis di bidang promosi kesehatan dan penunjang

b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang promosi kesehatan dan penunjang

d. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan


f. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan promosi kesehatan dan penunjang

g. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan promosi kesehatan dan penunjang

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi kesehatan dan penunjang melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dilaksanakan di dalam gedung, luar gedung dan multi media lain

i. Mengkoordinasikan kegiatan promosi kesehatan program-program dinas kesehatan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang pembangunan kesehatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat

j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat Boyolali meliputi badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (BPJS), dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

k. Melaksanakan koordinasi kepesertaan, provider pembiayaan, provider pelayanan dan verifikasi pembiayaan dan jaminan kesehatan

l. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan pelayanan peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS), dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

m. Menyusun laporan pelaksanaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS), dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja seksi promosi kesehatan, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat

o. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP)

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Bidang pengembangan sumber daya kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan serta mengendalikan program perencanaan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis kesehatan dan akreditasi tenaga kesehatan, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan registrasi dan perizinan sumber daya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya pengembangan bidang sumber daya kesehatan mempunyai 2 seksi:

1. Seksi pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi.

Mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program upaya kesehatan masyarakat (revitalisasi sistem kesehatan dan akreditasi puskesmas).

b. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis)

c. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan).

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi antara lain:

(1). Seksi pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program perencanaan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis kesehatan dan akreditasi tenaga kesehatan.

(2). Kepala seksi pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program perencanaan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis kesehatan dan akreditasi tenaga kesehatan.

(3). Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi


c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi



f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan manajemen sistem informasi kesehatan antara lain sebagai koordinator penyusunan profil kesehatan kabupaten, sistem informasi kesehatan kabupaten, standar pelayanan minimal (SPM), sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas (SP3), laporan Millenum Development Goals (MDGs) dan koordinator data kesehatan

h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan

i. Melaksanakan akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan

j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kendali mutu pelayanan kesehatan

k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis tenaga kesehatan

l. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi

m. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)


2. Seksi registrasi dan perizinan.

Mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis)

b. Pembinaan sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta

c. Pemberian izin operasional sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi seksi pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi antara lain:

(1). Seksi registrasi dan perizinan mempunyai tugas pokok merencanakan,mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan kegiatan registrasi dan perizinan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan.

(2). Kepala seksi registrasi dan perizinan mempunyai tugas pokok memimpin perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan kegiatan registrasi dan perizinan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan.

(3). Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan perizinan

b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi registrasi dan perizinan

d. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;


f. Melaksanakan pelayanan registrasi dan perizinan sarana pelayanan kesehatan

g. Melaksanakan pelayanan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan

h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sarana pelayanan kesehatan

i. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi registrasi dan perizinan

j. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Program kegiatan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali pada 4 bidang antara lain:

A. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tabel 6. Program Kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2014

No

Seksi

Program kegiatan

1

Kesehatan dasar, khusus dan rujukan

1. SPGDT call center 119 Dinkes Boyolali

2. Pengelolaan program rawat jalan puskesmas

3. Pengelolaan program rawat inap puskesmas

4. Program kesehatan jiwa

5. Program gigi dan mulut

6. Program indera

7. Program kesehatan kerja dan olah raga

8. Monev sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta

2

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)

Merencanakan, melaksanakan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kesehatan lanjut usia

3

Gizi

Merencanakan, mengkoordinasikan , memonitoring dan mengevaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat

43

44

B. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Tabel 7. Program Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014

No

Seksi

Program kegiatan

1

Pencegahan penyakit

1. Program peningkatan imunisasi

2. Program surveilans dan penanggulangan wabah/KLB

3. Program imunisasi anak sekolah

4. Program kesehatan haji

2

Pemberantasan penyakit

1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

3. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

4. Pencegahan penularan penyakit

5. Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi, pencegahan dan pemberantasan penyakit

3

Pengembangan lingkungan sehat

1. Penyehatan perumahan

2. Penyediaan/pengawasan sarana air bersih, jamban dan SPAL

3. Pengembangan desa sehat

4. Penyehatan tempat-tempat umum

5. Penyehatan makanan & minuman

C. Bidang Promosi Kesehatan

Tabel 8. Program Kegiatan Bidang Promosi Kesehatan Tahun 2014

No

Seksi

Program kegiatan

1

Promosi kesehatan, pembiayaan, dan perberdayaan masyarakat

1. Kegiatan pengembangan media promosi kesehatan

2. Kegiatan sosialisasi dan advokasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat

3. Kegiatan penyuluhan, pendidikan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan

4. Kegiatan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

5. Kegiatan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, jaminan kesehatan bagi persalinan, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat

6. Kegiatan pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan pelaporan pelayanan peserta badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

2

Kefarmasian, makanan, minuman, dan perbekalan kesehatan

1. Pengawasan dan pengendalian keamanan obat, makananminuman, bahan berbahaya, narkotika-psikotropika dan precursor, obat tradisional dan kosmetik.

2. Perencanaan pemenuhan dan pengadaan pembekalan kesehatan meliputi obat-obatan, bahan habis pakai, reagensia, alat kesehatan dan kedokteran serta prasarana medik

3. Evaluasi dan monitoring perbekalan kesehatan di unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan

4. Memfasilitasi perbaikan alat kesehatan di unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan

5. Pemantauan dan pengendalian narkotika- psikotropika dan precursor, bahan berbahaya melalui pencatatan dan pelaporan dari apotik unit pelaksanaan teknis pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit daerah, rumah sakit swasta dan sarana pelayanan kesehatan lainnya

6. Pembinaan kefarmasian terhadap sarana apotik, unit pelaksanaan teknis pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, toko obat, toko jamu, toko makanan minuman, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya

7. Pembinaan pengelolaan industri rumah tangga pangan (IRTP) makanan minuman, usaha mikro obat tradisional (UMOT), industri kecil obat tradisional (IKOT), dan pengumpul bahan baku obat tradisional serta pengobat tradisional (Batra)

8. Pembinaan dan pengawasan terhadap obat asli indonesia (OAI)

9. Monitoring peredaran obat generik berlogo di puskesmas, rumah sakit pemerintah/swasta, apotik serta penggunaan obat tradisional di puskesmas dan rumah sakit

10. Monitoring penggunaan obat rasional di puskesmas dan rumah sakit.

D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Tabel 9. Program Kegiatan Bidang Sumber Days Kesehatan Tahun 2014

No

Seksi

Program kegiatan

1

Pendayagunaan sumber daya kesehatan, informasi, dan akreditasi

1. Upaya kesehatan masyarakat

a. Revitalisasi sistem kesehatan

b. Akreditasi puskesmas

2. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

3. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Peningkatan pemantauan sarana kesehatan

2

Registrasi dan perizinan

1. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

2. Pembinaan sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta

3. Pemberian izin operasional sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta

BAB V

ANALISIS KEGIATAN

A. Bidang pelayanan kesehatan

1. Identifikasi masalah

Setiap tahun selalu ada perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) guna mencapai target nasional angka kematian bayi (AKB) tahun 2015 yaitu 23/1000 kelahiran hidup. Sedangkan target nasional untuk angka kematian ibu (AKI) di tahun 2015 adalah 102/100.000 kelahiran hidup. Kabupaten Boyolali menargetkan sama dengan jawa tengah yaitu 90/100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 masih pada angka 95/100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya-upaya untuk mewujudkan target tersebut. Adapun penyebab kematian ibu yang terbesar adalah preeklamsi/eklampsi, disusul dengan pendarahan serta penyebab-penyebab lainnya seperti hepatitis dan penyakit jantung.

Data kematian ibu di rumah sakit yang meninggal lebih dari 48 jam setelah masuk rumah sakit terdapat 4 kasus dengan persentase 28,5%, dan sisanya meninggal di rumah sakit yang dirawat kurang dari 48 jam. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan harus lebih di tingkatkan mulai .dari pelayanan primer, proses rujukan dan tingkat pelayanan rumah sakit, serta rujuk balik yang berkualitas sehingga antara pelayanan primer dan pelayanan rujukan mempunyai keseimbangan yang baik.

Analisis kunjungan pelayanan antenatal (K4) dengan target program MDGs 95% namun yang terealisasi 94,47% sehingga persentase capaian hanya 99,44%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil belum tercapai dengan optimal. Karena masih ada ibu hamil yang tidak dilayani sesuai dengan standar. Hal ini disebabkan karena masih adanya ibu hamil yang belum mengerti pentingnya pemeriksaan kehamilan di tenaga kesehatan yang kompeten. Kondisi ini akan terus diperbaiki dengan meningkatkan program promosi kesehatan di tingkat puskesmas dan masyarakat serta peran aktif petugas harus lebih di tingkatkan, diharapkan dengan tindakan diatas tidak ada lagi ibu hamil yang tidak terpantau oleh petugas yang ada di desa atau puskesmas. Sehingga semua kasus resiko tinggi bisa dikelola dengan baik. Cakupan peserta KB aktif target program 90% namun baru terealisasi 79.29 sehingga persentase capaian keberhasilan hanya 88,1% hal ini menunjukkan bahwa capaian peserta KB aktif masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

48

Selain hal tersebut di atas komunikasi data dalam laporan rawat jalan maupun rawat inap banyak terjadi keterlambatan di beberapa puskesmas, yang sebelumnya sudah dibuat kesepakatan antara pengelola program rawat jalan dan rawat inap puskesmas dengan pengelola program dinas kesehatan bahwasanya laporan masuk di dinas kesehatan paling akhir setiap tanggal 10 setiap bulannya.

Keterlambatan tersebut tentu akan mengurangi keakuratan kualitas maupun kuantitas data yang seharusnya lengkap dan relevan. Permasalahan lain yang muncul adalah format pelaporan yang beragam, sehingga harus mengkorelasikan antara data hasil pelaporan dan data rekapan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Kedua masalah tersebut seharusnya menjadi perhatian utama mengingat informasi adalah hasil dari pengolahan, perpaduan dan pengintegrasian berbagai data yang dapat digunakan untuk intervensi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

Berikut analisis masalah pada tiap seksi di bidang pelayanan kesehatan:

a. Seksi kesehatan dasar, khusus dan rujukan

Penegakkan diagnosis gangguan jiwa masih menjadi kendala tersendiri di pelayanan kesehatan dasar karena memerlukan skill dan kompetensi khusus. Oleh karena itu bidang pelayanan kesehatan menganggarkan untuk mengadakan kegiatan refreshing penegakan diagnosis gangguan jiwa dengan menghadirkan pakar di bidangnya.

Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) merupakan salah satu upaya di bidang pelayanan kesehatan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dalam hal penanganan kegawatdaruratan di bidang kesehatan, dengan tujuan untuk mencegah kematian dan meminimalkan kecacatan akibat kedaruratan di bidang kesehatan. Sekarang ini diprioritaskan pada kegawatdaruratan di bidang kecelakaan lalu lintas.

b. Seksi kesehatan ibu dan anak

Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Boyolali tahun 2014 di tahun 2014 tercatat 138 kasus (9,17/1000 kelahiran hidup) dengan persentase capaian 89,4% yang tentunya dikategorikan melebihi target persentase minimal yang telah ditetapkan. Kematian ibu di rumah sakit yang meninggal lebih dari 48 jam setelah masuk rumah sakit terdapat 4 kasus (28,5%).

Data kunjungan pelayanan antenatal (K4) dengan realisasi 94,47 capaian 99,44%, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil belum tercapai optimal. Cakupan peserta KB aktif target program 90% namun terealisasi 79.29 sehingga persentase capaian hanya 88,1% hal ini menunjukkan bahwa capaian peserta KB aktif masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Seksi gizi

Target untuk terwujudnya peningkatan gizi masyarakat di tahun 2014 tercapai di semua indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan kasus gizi buruk dari tahun 2010 sampai 2014 cenderung menurun. Pada tahun 2010 terdapat 3 kasus (prevalensi 0,03%), tahun 2011 terdapat 9 kasus ( 0,02 %), tahun 2012 terdapat 31 kasus (0,05 %), tahun 2013 terdapat 17 kasus (0,03%), dan tahun 2014 sebanyak 13 kasus (0,02 ) terdiri dari 7 kasus baru dan 6 kasus kambuhan diakibatkan karena penyakit cerebral palsy, HIV, hidrochepalus dan BBLR.

2. Alternatif penyelesaian masalah

Pencatatan dan pelaporan puskesmas atau lebih dikenal dengan SP3 merupakan permasalahan yang dominan dan harus segera diperbaiki dengan segera guna peningkatan keakuratan data yang relevan . Terdapat beberapa langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain:

a. Perlunya kesepakatan/perjanjian tertulis antara puskesmas dan dinas kesehatan untuk menyelenggarakan sistem pencatatan dan pelaporan secara utuh

b. Membuat formulir sistem pencatatan dan pelaporan yang baku (seragam) sesuai pengelompokan data pada asing-masing puskesmas.

c. Sistem pengiriman laporan tepat waktu dan sesuai dengan bentuk yang telah disepkati.

d. Memberikan reward/apresiasi terhadap puskesmas yang tepat waktu dalam mengirim laporan.

B. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, Dan Penyehatan Lingkungan

1. Identifikasi masalah

Tabel 10 insiden rate kejadian demam berdarah tahun 2013-2014

Kejadian

2013

2014

Kasus DBD

266

381

Kematian penderita DBD

7

13

Peningkatan ini dipengaruhi pola musim hujan panjang yang tidak teratur diantaranya tanpa hujan sama sekali dan masa siklus lima tahunan penyakit demam berdarah.

Kasus penyakit malaria masih ditemukan di masyarakat. Penyakit ini merupakan penyakit impor dengan riwayat penderita pernah merantau ke daerah endemis malaria. Karena Kabupaten Boyolali bukan merupakan daerah endemis malaria.

Tuberkulosa dalam penemuan penderita baru masih kurang dari target meskipun telah dilaksanakan momen bulan pencarian penderita tuberkulosa, di mana secara khusus kader bergerak mencari suspek penderita TB untuk selanjutnya dirujuk ke layanan kesehatan. Walaupun demikian angka kesembuhan bagi penderita yang diobati cukup baik, sekitar 90,31% penderita sembuh dari penyakitnya.

Penemuan penderita kusta meningkat 62% di masyarakat, seiring dengan meningkatnya tingkat pengetahuan tenaga pelaksana di lapangan. Meskipun demikian Kabupaten Boyolali bukan merupakan daerah endemis kusta, namun dengan meningkatnya tingkat mobilitas masyarakat, memungkinkan adanya kasus temuan baru di masyarakat. Penemuan penderita kusta secara dini akan dapat menurunkan angka kecacatan penderita.

Penderita HIV-AIDS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya frekuensi dan penambahan jumlah fasilitas pelayanan.Pelayanan bersifat mobile untuk mendekatkan pada masyarakat, termasuk diantaranya komunitas buruh pabrik dengan disertai penyuluhan kesehatan, dapat memberikan hasil yang baik, penemuan penderita baru kemudian dilanjutkan dengan pengobatan.

Tabel 11. Kondisi Derajat Kesehatan Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2011 2014

No

Kondisi

2011

2012

2013

2014

1

Kesakitan DBD (IR per 10.000 penduduk)

9.0

8.4

29.3

39.7

2

Kesakitan malaria (API per 1.000 penduduk)

0,003

0,001

0,009

0.007

3

Penemuan Tb Paru (%)

26

28

22

20.14

4

Kesembuhan TBC Paru (%)

86

82

82

90.31

5

HIV/Aids (kasus baru)

25

50

36

73

6

Avian influenza (kasus/mati)

0

0

0

0

7

Penemuan penderita baru kusta (pb/mb)

12

16

14

23

8

Proporsi penderita kusta cacat Tk.2

50

12,5

85,7

15

9

Penderita polio

0

0

0

0

10

Non polio AFP rate

3

7

5

3

Berikut analisis masalah pada tiap seksi di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, Dan Penyehatan Lingkungan :

a. Seksi pencegahan penyakit

1) Indikator Angka Bebas Jentik ini pada tahun 2014 dengan target 90 % dapat terealisasi 76% atau capaian kinerja sebesar 84%, sehingga indikator ini tidak tercapai, dikarenakan pelaksanaan PJB oleh kader/ jumantik kurang berjalan. Dibandingkan pada tahun lalu mengalami penurunan sebesar 15,5%.

2) Cakupan Desa/Kelurahan UCI Indikator ini pada tahun 2014 dengan target 100% dapat terealisasi 98,1% atau capaian kinerja sebesar 98,1% sehingga indiator ini belum dapat tercapai dikarenakan masih ada 5 (lima ) desa yang bayi yang lahir hidup di wilayahnya belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Capaian tahun ini meningkat 1.1% dibandingkan capaian tahun lalu, dimana masih ada 8 (delapan ) desa yang belum UCI.

b. Seksi pemberantasan penyakit

1) Persentase penemuan penderita TB paru positif indikator ini pada tahun 2014 dengan target 40% dapat terealisasi 20,14% atau capaian kinerja sebesar 50,4%, sehingga indikator ini tidak tercapai, dikarenakan cakupan penemuan penderita rendah. Jika dibandingkan pada tahun lalu mengalami penurunan sebesar 8,4%.

2) Angka kematian DBD indikator ini pada tahun 2014 dengan target

laporan pbl

Documents