gaji bab iv

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

Modul lain dapat didownload di www.modulsatker.blogspot.com 40

BAB IVMEKANISME PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

Mekanisme pembayaran belanja pegawai setelah pengalihan pengelolaan administrasi

belanja pegawai dari KPPN kepada Satker diarahkan pada pergeseran kewenangan dan

tanggung jawab administrasi dan penggunaan anggaran belanja pegawai dari Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Anggaran.

Implikasi dari pergeseran kewenangan tersebut adalah penyederhanaan pengajuan

perintah pembayaran kepada KPPN dengan didukung oleh sistem aplikasi yang dapat

mengendalikan perubahan kenaikan/penurunan anggaran belanja pegawai.

Pada prinsipnya, setiap tagihan yang dibebankan kepada APBN hanya dapat dibayarkan

setelah alokasi pagunya cukup tersedia dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan

anggaran lainnya (pagu tertutup). Namun khusus untuk pagu anggaran belanja pegawai

khususnya gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sampai saat ini masih bersifat

terbuka, artinya pagu yang tercantum dalam DIPA untuk pembayaran gaji dan tunjangan

yang melekat pada gaji bukan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Pada masa yang akan datang diharapkan melalui perencanaan berdasarkan basis data

pegawai yang valid, pagu anggaran untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji juga

bersifat tertutup.

Untuk mendukung harapan tersebut mutlak diperlukan adanya sebuah sistem aplikasi

komputer yang seragam dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai agar dihasilkan

output basis data pegawai yang sama dan valid sebagai dasar perencanaan alokasi pagu

gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah merintis penggunaan aplikasi komputer yang

seragam dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Satker yang

membayarkan gaji PNS Pusat. Pada tahap berikutnya telah disiapkan aplikasi yang

serupa untuk pengelolaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Satker yang

membayarkan gaji anggota/PNS Polri dan TNI.



A. PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

Sebagai konsekwensi beralihnya kewenangan administratif kepada Kementerian

Negara/Lembaga, maka setiap Satuan Kerja harus melakukan penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara yang

menjadi tanggung jawabnya termasuk pengelolaan administrasi belanja Pegawai

Negeri. Untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai tersebut

dibutuhkan Pejabat/Petugas dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/Kuasa PA), yaitu Pejabat

yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian

Negara/Lembaga /Satker bersangkutan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan

kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

3. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat

yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas

permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

4. Bendahara Pengeluaran yaitu orang yang ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker

Kementerian Negara/lembaga.

5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yaitu petugas yang

ditunjuk oleh Kuasa PA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola

pelaksanaan belanja pegawai pada satker yang bersangkutan. Dengan demikian

PPABP bukan sekedar pembuat daftar gaji seperti ketika administrasi belanja

pegawai masih dikelola oleh KPPN. Oleh karena itu PPABP dapat dibantu oleh

beberapa pegawai sesuai dengan volume kerja yang ditanganinya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi belanja pegawai, KPA

bertanggung jawab paling kurang meliputi:

a. pengujian, pembebanan pada mata anggaran yang disediakan, dan perintah

pembayaran tagihan atas beban belanja pegawai dalam rangka pelaksanaan

APBN;

b. pelaksanaan pembayaran belanja pegawai;

c. penyelenggaraan penatausahaan belanja pegawai;



d. pengelolaan basis data yang berhubungan dengan belanja pegawai;

e. pengendalian pengelolaan administrasi belanja pegawai;

f. pelaporan pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan

g. penyelesaian kerugian negara yang timbul sebagai akibat kesalahan dan/atau

kelalaian dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai.

Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

pegawai, PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain:

a. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara yaitu

menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;

b. membuat dan menandatangani SPP dengan melakukan pengujian:1) kelengkapan dokumen tagihan;2) kebenaran perhitungan tagihan;3) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;4) kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai

hak tagih kepada negara.

Untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai, KPA mengangkat

PPABP. Tugas PPABP meliputi:

a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual

yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan

berkesinambungan;

b. melakukan penatausahaan semua dokumen terkait keputusan kepegawaian dan

dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja

yang bersangkutan secara tertib dan teratur;

c. memproses pembuatan Daftar Gaji induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang

Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur,

Uang Makan, Honorarium, Vakasi dan pembuatan Daftar Permintaan

Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;

d. memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

e. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk

Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi

perubahan susunan keluarga;



f. menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data

Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen

pendukungnya kepada PPK

g. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP

Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan

Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan

anggaran belanja pegawai.

Penunjukan pejabat/petugas pengelola administrasi belanja pegawai tersebut di atas

setiap tahun awal tahun anggaran ditetapkan dengan sebuah surat keputusan yang

salah satu tembusannya ditujukan kepada KPPN disertai dengan spesimen tanda

tangan masing-masing pejabat/petugas dan cap dinas Satker yang bersangkutan.

B. PROSEDUR PENGAJUAN SPP BELANJA PEGAWAI

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) menyampaikan Daftar

Perhitungan beserta dokumen pendukungnya termasuk ADK terkait kepada PPK.

Selanjutnya PPK berkewajiban meneliti kebenaran setiap dokumen pendukung

perubahan data belanja pegawai sebelum dijadikan lampiran SPP belanja pegawai

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. GAJI INDUK

Permintaan pembayaran Gaji Induk/Gaji Bulanan harus dilengkapi dengan:

a. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji yang

ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;

b. Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

c. Daftar perubahan potongan yang ditandatangani oleh PPABP;

d. Daftar penerimaan gaji bersih pegawai beserta nomor rekening untuk

pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening

masing-masing pegawai;

e. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi

oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan (SK)

terkait dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri,

SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK



Mutasi Pegawai, SK Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan

Tugas, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat

tunjangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), dan surat

keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang

Tunggu sesuai peruntukannya;

f. ADK terkait perubahan data pegawai;

g. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data

pegawai; dan

h. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

2. GAJI SUSULAN

Permintaan pembayaran gaji susulan harus dilengkapi dengan :

a. Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan

masuk dalam Gaji Induk, dilampiri :

1) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar

Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara

Pengeluaran, dan KPA/PPK;

2) Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

3) Daftar perubahan potongan yang ditandatangani oleh PPABP;

4) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah

dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK

terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai

Negeri, SK Mutasi Pegawai, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan

Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan

Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait

dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPP sesuai

peruntukannya

5) ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

6) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data

pegawai;

7) ADK SKPP untuk pegawai yang pindah dari Satker lain;dan

8) SSP PPh Pasal 21.

b. Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan

masuk dalam Gaji Induk, dilampiri :



1) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan dan halaman luar

Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara

Pengeluaran dan KPA/PPK


3) Daftar perubahan potongan yang ditandatangani oleh PPABP;

4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai;

5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan datapegawai; dan


3. KEKURANGAN GAJI/RAPEL

Permintaan pembayaran kekurangan gaji harus dilengkapi dengan :

a. Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada Aplikasi GPP

Satker, dilampiri:


2) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji dan halaman luar

Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara

Pengeluaran dan KPA/PPK;

3) ADK Perubahan Data Pegawai;

4) ADK Belanja Pegawai; dan


b. Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu manual pada Aplikasi GPP

Satker, dilampiri:


2) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji dan

halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,

Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK;

3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah

dilegalisasi oleh Kepala Satker/Pejabat yang berwenang meliputi Skep

Pengangkatan Anggota Polri, Surat Keputusan Calon PNS, Surat

Keputusan PNS, Surat Keputusan/Skep Kenaikan Pangkat, Surat

Pemberitahuan/Skep Kenaikan Gaji Berkala, Surat Keputusan/Skep

Mutasi Pindah, Surat Keputusan/Skep Jabatan, Surat Pernyataan



Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sesuai

peruntukannya;

4) ADK Perubahan Data Pegawai;

5) ADK Belanja Pegawai; dan


4. GAJI/PENGHASILAN TERUSAN

Permintaan pembayaran terusan penghasilan gaji, dilampiri:

a) Daftar Perhitungan Gaji/Penghasilan Terusan, Rekapitulasi Gaji/Penghasilan

Terusan dan halaman luar Daftar Perhitungan Gaji/Penghasilan Terusan

yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK;

b) Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

c) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala

Satker/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari

Kelurahan/Desa atau Visum dari Rumah Sakit untuk pembayaran pertama

kali;

d) ADK Perubahan Data Pegawai;

e) ADK Belanja Pegawai; dan

f) SSP PPh Pasal 21.

5. UANG DUKA WAFAT/TEWAS

Permintaan pembayaran uang duka wafat harus dilengkapi dengan:

a. Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat, Rekapitulasi Uang Duka Wafat, dan

halaman luar Daftar Uang Duka Wafat yang ditandatangani oleh PPABP,

Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;

b. Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan

Kerja/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari

Camat atau Visum dari Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;

c. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;

d. ADK Perubahan Data Pegawai; dan

e. ADK Belanja Pegawai.



Permintaan pembayaran uang duka tewas harus dilengkapi dengan:

a. Daftar Perhitungan Uang Duka Tewas, Rekapitulasi Uang Duka Tewas, dan

halaman luar Uang Duka Tewas yang ditandatangani oleh PPABP,


b. Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan

Kerja/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari

Camat untuk pembayaran pertama kali;

c. Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Pegawai

yang bersangkutan tewas, yang telah mendapat persetujuan dari Badan

Kepegawaian Negara (BKN) untuk PNS;

d. Surat Keterangan Visum dari dokter rumah sakit Pemerintah;

e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;

f. ADK Perubahan Data Pegawai; dan

g. ADK Belanja Pegawai.

6. UANG MUKA/PERSEKOT GAJI

Uang Muka/Persekot Gaji dapat dimintakan sebelum berangkat ke satuan kerja

baru atau setelah berada di satuan kerja baru maksimal 1 bulan setelah yang

bersangkutan melaksanakan tugas di tempat baru. Permintaan pembayaran

Uang Muka/ Persekot Gaji, dilampiri:

a. Daftar Perubahan Data Pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

b. Daftar Perhitungan Uang Muka/Persekot Gaji, Rekapitulasi Uang

Muka/Persekot Gaji dan halaman luar Uang Muka/Persekot Gaji yang

ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan KPA/PPK;

c. Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/Pejabat

yang berwenang berupa Surat Keputusan Mutasi Pindah, Surat Permintaan

Uang Muka Gaji dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan

Keluarga;

d. ADK Perubahan Data Pegawai; dan

e. ADK Belanja Pegawai.



7. UANG TUNGGU

Permintaan pembayaran uang tunggu harus dilengkapi dengan:

a. Daftar perhitungan uang tunggu yang ditandatangani oleh PPABP,

Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK dibuat dalam kategori:

1) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun

pertama;

2) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-

tahun selanjutnya.

b. Surat Keputusan Pejabat yang berwenang yang menyatakan pegawai

bersangkutan mendapatkan uang tunggu;

c. SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir;

d. SSP PPh Pasal 21.

8. UANG MAKAN

Permintaan Pembayaran Uang Makan, dilampiri:

1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP,

Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;


9. UANG LEMBUR

Permintaan Pembayaran uang lembur dilampiri:

a. Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Perhitungan

Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan

KPA/PPK;

b. Surat Perintah Kerja Lembur;

c. Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan;

d. Daftar Hadir Lembur; dan

e. SSP PPh Pasal 21.

10. HONORARIUM

Permintaan perhitungan pembayaran honorarium harus dilengkapi dengan:



a. Daftar pembayaran honorarium yang ditandatangani oleh PPABP,


b. Surat keputusan tentang pemberian honorarium;

c. Daftar hadir;

d. SSP PPh Pasal 21.

11. VAKASI

Permintaan pembayaran vakasi harus dilengkapi dengan:

a. Daftar perhitungan pembayaran vakasi yang ditandatangani oleh PPABP,


b. Daftar perhitungan vakasi yang menunjukkan jumlah hasil/yang dikerjakan

tiap pegawai penerima vakasi;

c. Daftar hadir;

d. Surat keputusan tentang pemberian vakasi;

e. SSP PPh Pasal 21.

PPABP menyampaikan Daftar Perhitungan beserta dokumen pendukungnya

termasuk ADK terkait kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proses

pengujian dan penandatanganan. Selanjutnya setelah pengujian memenuhi

persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP.

SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai yang diterbitkan PPK kemudian

disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen

pendukung diterima secara lengkap dan benar.

Terkait dengan pembayaran gaji induk/bulanan maka SPP-LS diterbitkan oleh PPK

dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan

pembayaran. Apabila tanggal 5 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur,

maka penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja

sebelum tanggal 10.

C. PROSEDUR PENERBITAN SPM

Prosedur pengujian SPP dan Penerbitan SPM dilakukan sebagai berikut:

1. Penerimaan SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check

list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan



penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP

berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP

dimaksud kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.

2. Pemeriksaan dan Pengujian SPPPPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian atas SPP belanja pegawai dan

Daftar Perhitungan Belanja Pegawai serta seluruh dokumen pendukung yang

dipersyaratkan. Penelitian dan pengujian Daftar Perhitungan Belanja Pegawai

tersebut menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

Pemeriksaan dan pengujian SPP-LS Belanja Pegawai beserta dokumen

pendukung yang disampaikan PPK oleh PPSPM dilakukan dengan memeriksa

dan menguji sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen pendukung SPP;b. kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;c. kebenaran pengisian format SPP;d. kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran

Satker, termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;

e. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana KerjaAnggaran Satker;

f. kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapanpembayaran belanja pegawai;

g. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengansurat keputusan;

h. kesesuaian angka dan penjumlahan antara perhitungan dalam Daftar

Perhitungan Belanja Pegawai dengan dokumen pendukung SPP Belanja

Pegawai serta perhitungan kewajiban penerima pembayaran kepada negara

di bidang pajak dan bukan pajak.

i. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yangmempunyai hak tagih kepada negara.

3. Penerbitan SPMDalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian telah sesuai dengan ketentuan,

ditindaklanjuti dengan:

a. mencetak dan menandatangai Daftar Perubahan Data Pegawai;

b. membuat ADK Perubahan Data Pegawai dan ADK Belanja Pegawai;



c. mencetak dan menandatangani SPM-LS Belanja Pegawai;

d. membuat ADK SPM dan memasukkan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM;

dan;

e. menandatangani SSP PPh Pasal 21 sebagai lampiran SPM-LS Belanja

Pegawai.

Dalam hal hasil penelitian dan pengujian tidak sesuai dengan ketentuan, Pejabat

Penanda Tangan SPM mengembalikan SPP-LS Belanja Pegawai beserta

dokumen pendukungnya kepada PPK.

Pembuatan SPM-LS Belanja Pegawai harus berdasarkan transfer data

rekapitulasi yang berasal dari Aplikasi GPP/BPP Satker.

4. Penyelesaian SPM

a. Proses pengujian SPP-LS dan penerbitan SPM-LS harus diselesaikan

paling lambat lima hari kerja.

b. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP Belanja Pegawai, Pejabat

Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS Belanja Pegawai dalam

rangkap 3 (tiga):

1) Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN beserta ADK

SPM;

2) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang bersangkutan.

D. PROSEDUR PENGAJUAN SPM BELANJA PEGAWAI

Dalam mengajukan SPM belanja pegawai ke KPPN, PPSPM harus memperhatikan

ketentuan sebagai berikut:

a. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPMditerbitkan.

b. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setorlainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.

c. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal15 sebelum bulan pembayaran.

d. Apabila tanggal 15 tersebut merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur,penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan palinglambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15, dikecualikan untuk Satker yang kondisigeografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapatdipertanggungjawabkan.



Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS Belanja Pegawai kepada KPPN

dengan ketentuan:

a. Pembayaran Gaji Induk, dilampiri:

1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPSPM;

2) Daftar penerimaan gaji bersih beserta nomor rekening pegawai untuk

pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening

masing-masing pegawai yang ditandatangani oleh PPSPM;

3) ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, dan ADK SPM-LS;

dan


b. Pembayaran Gaji Susulan, dilampiri:



pembayaran gaji susulan yang dilaksanakan secara langsung kepada

rekening masing-masing pegawai yang ditandatangani oleh PPSPM;

3) ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, ADK SPM-LS, ADK

SKPP dan ADK Pegawai Pindah untuk pegawai yang pindah dari Satker lain;

dan


c. Pembayaran Kekurangan Gaji, dilampiri:



pembayaran gaji susulan yang dilaksanakan secara langsung kepada

rekening masing-masing pegawai yang ditandatangani oleh PPSPM;

3) ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, dan ADK SPM-LS;

dan


Pengajuan SPM Kekurangan Gaji hanya dapat diajukan kepada KPPN setelah

perubahan gaji PNS/Anggota TNI/Polri yang bersangkutan diproses dalam daftar

gaji induk.



Perhitungan Kekurangan Gaji dilakukan dengan menggunakan menu kekurangan

gaji otomatis pada Aplikasi GPP/BPP.

d. Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilampiri:

1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPSPM; dan

2) ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai dan ADK SPM-LS.

e. Pembayaran Gaji/Penghasilan Terusan, dilampiri:


2) ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai dan ADK SPM-LS; dan


f. Pembayaran Uang Muka/Persekot Gaji, dilampiri:


2) ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai dan ADK SPM-LS; dan


g. Pembayaran Belanja Pegawai Non Gaji (Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium,

dan Vakasi) dilampiri:

1) Daftar penerimaan bersih/nominatif beserta nomor rekening pegawai untuk

pembayaran yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-

masing pegawai yang ditandatangani oleh PPSPM;

2) ADK SPM-LS; dan


E. PROSEDUR PENERBITAN SP2DKPPN melakukan penelitian dan pengujian terhadap SPM-LS Belanja Pegawai,

Daftar Perubahan Data Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja

Pegawai dan ADK SPM-LS yang diterima dari PPSPM.

Penelitian dan pengujian tersebut dilaksanakan terhadap:

a. SPM-LS Belanja Pegawai (Gaji) meliputi:



1) meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM-LS yaitu Surat Setoran Pajak

(SSP) dan/atau bukti setor lainnya;

2) meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM-LS Belanja Pegawai

dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN;

3) memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM-LS

Belanja Pegawai;

4) memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM-LS Belanja Pegawai, termasuk

tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;

5) menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum

dalam SPM-LS Belanja Pegawai, yaitu pengujian kebenaran jumlah

belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan

jumlah bersih dalam SPM;

6) menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA

dengan yang dicantumkan pada SPM-LS Belanja Pegawai;

7) menguji kesesuaian tagihan dengan perubahan data pegawai yang telah

disampaikan kepada KPPN;

8) menguji persyaratan pencairan dana yaitu menguji SPM-LS Belanja Pegawai

sesuai dengan prosedur standar operasional yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Perbendaharaan;

9) menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM-LS

Belanja Pegawai dengan nilai pada SSP;

10) meneliti kesesuaian antara Daftar Perubahan Data Pegawai dengan ADK

Perubahan Data Pegawai;

11) meneliti kesesuaian antara ADK Belanja Pegawai dengan ADK Perubahan

Data Pegawai;

12) meneliti kesesuaian antara SKPP dengan ADK SKPP untuk pegawai yang

pindah dari Satker Lain;

13) meneliti autentikasi ADK SPM-LS berdasarkan basis data PIN PPSPM;

14) meneliti kesesuaian antara ADK SPM-LS dengan SPM-LS Belanja Pegawai;

15) meneliti kesesuaian antara ADK Belanja Pegawai dengan ADK SPM-LS; dan

16) kesesuaian penulisan jumlah uang dan akun pada SSP PPh Pasal 21 dengan

jumlah uang dan akun pada potongan SPM-LS Belanja Pegawai.



b. SPM-LS Belanja Pegawai Non Gaji (Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, dan

Vakasi) meliputi:

1) meneliti autentikasi ADK SPM-LS berdasarkan basis data PIN PPSPM;

2) meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM-LS Belanja Pegawai

dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN;

3) meneliti kesesuaian antara ADK SPM-LS dengan SPM-LS Belanja Pegawai;

4) menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA

dengan yang dicantumkan pada SPM-LS Belanja Pegawai;

5) kesesuaian penulisan jumlah uang dan akun pada SSP PPh Pasal 21 dengan

jumlah uang dan akun pada potongan SPM-LS Belanja Pegawai; dan

6) meneliti kebenaran penulisan SPM-LS Belanja Pegawai.

gaji bab iv

Documents