bab iv isu strategis

26
Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis. Faktor – faktor ini dirumuskan dari hasil analsis lingkungan internal dan eksternal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Analisis lingkungan tersebut dengan menggunakan teknik analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timurr tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan agenda menciptakan Kaltim yang aman, demokratis dan damai didukung Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa faktor-faktor kunci keberhasilan dan isi-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, yaitu adalah sebagai berikut : A. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan. Dengan memperhitungkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan faktor-faktor internal dan eksternal, maka terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan antara lain :

Upload: ruskanulmaarif

Post on 07-Dec-2015

34 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

pajakmanajemen strategimanajemen keuangandesentralisasi

TRANSCRIPT

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-

faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis. Faktor – faktor ini dirumuskan dari

hasil analsis lingkungan internal dan eksternal baik yang menguntungkan maupun

merugikan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Analisis lingkungan tersebut

dengan menggunakan teknik analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities,

dan Threats). Menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis yang

akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Provinsi

Kalimantan Timurr tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan agenda menciptakan Kaltim

yang aman, demokratis dan damai didukung Pemerintahan yang bersih dan

berwibawa, untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa faktor-faktor

kunci keberhasilan dan isi-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas

pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas

pengawasan, yaitu adalah sebagai berikut :

A. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan.

Dengan memperhitungkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang

berkaitan dengan faktor-faktor internal dan eksternal, maka terdapat beberapa

faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan

Bersih.

Tata kepemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama

dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik,

kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan dihadapan

hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja

kepemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui

karya nyata dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat hukum dan

terbektuknya berbagai lembaga atau komisi ad hoc yang ditujukan untuk

mewujudkan hal tersebut.

2. SDM yang Kompeten dan Profesional.

SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor

penentu keberhasilan suatu organisasi, karena SDM lah yang mengatur

dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang berkompeten adalah

SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan

mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku

umum dalam lingkungan keahlian tersebut, sedangkan SDM yang

Profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan

baik sesuai dengan bidang keahliannya. Inspektorat Provinsi Kalimantan

Timur memiliki SDM dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang

bidang pengawasan yang berkaitan dengan bidang akuntansi, manajemen,

audit dan teknologi infornasi, sehingga akan sangat mendukung

pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting.

Namun keahlian yang dimiliki akan terus menerus dikembangkan dan

diperbaharui serta ditingkatkan, baik melalui jenjang pendidikan, pelatihan,

seminar/workshop dan lain-lain agar dapat merespon perkembangan

kebutuhan pengawasan yang terus berkembang, sehingga mampu

memberikan masukan / solusi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan

berbagai masalah pemerintahan yang cenderung kompleks.

3. Peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

meliputi urusan pemerintahan di daerah provinsi, Kabupaten/Kota dan

pemerintahan desa. Sedangkan sifatnya ada yang bersifat wajib, pilihan

dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Pengawasan terhadap

urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern

Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat pengawas

intern pemerintah diantaranya adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat

Kab/Kota. Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan

bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam pelaksanaan tugas selain

tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Provinsi melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten/kota, pelaksanaan urusan pemerintahan

provinsi dan pemerintah di daerah kab/kota.

Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 46 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi

adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai

unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan

penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan urusan

pemerintahan provinsi.

4. Komitmen Pimpinan Inspektorat.

Komitmen Pimpinan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan

faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat atas

pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur,

Komitmen yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi,

menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan

tugas yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait

dengan adanya perubahan peranan Inspektorat, maka pimpinan juga

diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi,

melakukan komunikasi dan menyemangati proses transformasi tersebut.

5. Strategi Pengawasan yang Tepat.

Dalam posisi sebagai pengawas daerah dan sebagai auditornya Gubernur

Kalimantan Timur, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur adalah hal-hal yang bersifat strategis dan yang

menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian peran

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku mengemban amanah dan

tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai

potensi ataupun kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan

daerah dan pembangunan daerah serta mampu memberikan rekomendasi

yang applicable kepada Gubernur.

Untuk itu diperlukan strategi pengawasan yang tepat, baik dari sisi

pemilihan obyek pengawasan dengan menerapkan skala prioritas

pengawasan maupun dari sisi metode pengawasan yang harus terus

dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pemberian informasi yang

relevan dan bermanfaat kepada Gubernur atau Stakeholders lainnya.

6. Perencanaan Pengawasan.

Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan

beserta alokasi sumber daya pengawasan ( sumber daya manusia dan

dana), hal ini bertujuan agar pengawasan dapat dicapai. Mengingat

keterbatasan sumber daya manusia, maka perencanaan pengawasan

berbasis resiko menjadi salah satu solusinya.

Perencanaan yang didasarkan atas penilaian resiko terhadap keseluruhan

obyek pengawasan yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas

pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam

penilaian resiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola,

kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan dan dampak kegiatan

yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan berbasis resiko ini

dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

7. Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan.

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan

pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat

menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan

bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen

pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada berbagai level pemerintahan

dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan

dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan

senergitas pengawasan.

B. Isu-Isu Strategis.

Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasil di bidang

pengawasan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis

dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain :

1. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum

profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan,

dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat.

2. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintah yang

menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan /

pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah.

3. Masih terbatasnya tenaga yang professional di bidang pengawasan yang

berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya

kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari

rekomendasi dari BPKP.

4. Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam

pelaksanaan dalam bidang pengawasan. Hal ini disebabkan oleh

dinamika dalam masyarakat.

5. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang

berhubungan dengan penyelengaraan pemerintahan daerah, yang

menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.

6. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil

pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini

berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.

7. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti

hasil pemeriksaan secara tepat waktu.

8. Pengawasan yang bertujuan untuk mencari kesalahan.

9. Bagaimana upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dan Inspektorat

dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.

C. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal dan Eksternal.

Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat

mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat

dikuasai (controllable) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan

organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang

dikuasi (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan

ancaman dengan menggunakan analisis Strength ( kekuatan ), Weakness

(kelemahan), opportunity (peluang) dan Threat ( ancaman ) atau SWOT. Analisis

SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial

serta skala prioritasnya.

Dengan percermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur seperti tabel berikut :

Tabel 6.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Inspektorat Prov. Kaltim

KEKUATAN KELEMAHAN

1 Tersedianya jumlah sumber daya manusia 1 Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan

2 Tersedianya prasarana dan sarana 2 Kurangya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan

3 Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya

3 Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan

4 Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan 4 Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan

pengawasan data dan sistem informasi pengawasan

5 Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan

5 Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

PELUANG ANCAMAN

1 Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

1 Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

2 Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat

2 Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

3 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat

3 Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

4 Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

4 Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

5 Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan

5 Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, untuk selanjutnya ditentukan bobot

dan skor analisisi lingkungan internal dan analisisi lingkungan eksternal pada

tabel berikut :

Tabel 7

Penentuan Bobot Matrik Urgensi ALI ( Analisis Lingkungan Internal )

No. Kekuatan dan KelemahanFaktor yang paling Urgen

Jml Bobota b c d e f g h i j

a Tersedianya jumlah sumber daya manusia

a c d e a g h a a 4 8,89

b Tersedianya prasarana dan sarana

a c d e f g h b b 2 4,45

c Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya

c c c e c c c i c 7 15,55

d Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan

d d c e f g d d d 5 11,11

e Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan

e e e e e e e e e 9 19,99

f Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan

a f c f e g h f f 4 8,89

g Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan

g g c g e g g g g 7 15,55

h Terbatasnya sumber daya manusia pengawasan

h h c d e h g h j 4 8,89

i Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan sistem informasi pengawasan

a b i d e f g h i 2 4,45

j Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

a b c d e f g j i 1 2,23

Jumlah 45 100,00

Tabel 8

Penentuan Bobot Matrik Urgensi ALE ( Analisis Lingkungan Eksternal )

No. Peluang dan AncamanFaktor yang paling Urgen

Jml Bobota b c d e f g h i j

a Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

a a d e a g h a j 4 9,10

b Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat

a b d b b g h i b 4 9,10

c Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat

a b d e f g h c j 1 2,28

d Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

d d d d d g h i j 5 11,36

e Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan

e b e d f g h i e 3 6,82

f Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

a b f d f f f f f 6 13,63

g Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

g g g g g f h i j 5 11,36

h Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

h h h h h f h h h 8 18,17

No. Peluang dan Ancaman Faktor yang paling Urgen Jml Bobot

a b c d e f g h i j

i Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

a i c i i f i h i 5 11,36

j Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota

j b j j e f j h i 3 6,82

Jumlah 44 100,00

Selanjutnya berdasarkan identifikasi di atas, maka ditenstukan keterkaitan

antara analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dengan

memberikan bobot dan ratingnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 9

Penentuan skor dan rating ALI dan ALE pada Inspektorat Prov. Kaltim

No. Analisis Lingkungan Bobot Rating Score

1 2 3 4 (5=3x4)/100

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

A. KEKUATAN

1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia 8,89 4 0,36

2. Tersedianya prasarana dan sarana 4,45 3 0,13

3. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya

15,55 4 0,62

4. Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan

11,11 2 0,22

5. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan

19,99 4 0,80

Sub Jumlah 59,99 2,13

B. KELEMAHAN

1. Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan

8,89 3 0,27

2. Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan

15,55 3 0,47

3. Terbatasnya Sumber daya Manusia di bidang Pengawasan

8,89 3 0,27

4. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan system informasi pengawasan

4,45 3 0,13

5. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

2,23 2 0,04

Sub Jumlah 40,01 1,18

Jumlah 100,00 3,31

No. Analisis Lingkungan Bobot Rating Score

1 2 3 4 (5=3x4)/100

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

A. PELUANG

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

9,10 4 0,36

2. Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat

9,10 4 0,36

3 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat

2,28 3 0,07

4. Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

11,36 3 0,34

5. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan

6,82 2 0,14

Sub Jumlah 38,66 1,27

B. ANCAMAN

1. Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

13,63 3 0,41

2. Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

11,36 3 0,34

3. Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

18,17 4 0,73

4. Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

11,36 3 0,34

5. Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota

6,82 3 0,20

Sub Jumlah 61,34 2,02

Jumlah 100,00 3,29

Keterangan :

Nilai Rating Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah :

- Sangat Berpengaruh = 4- Berpengaruh = 3- Kurang Berpengaruh = 2- Tidak Berpengaruh = 1

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

Kekuatan = 2.13

Kelemahan = 1,18

Peluang = 1,27

Ancaman = 2,02

Nilai / skor yang dihasilkan pada masing-masing faktor ALI-ALE tersebut

merepresentasikan titik-titik pada diagram ALI-ALE berikut :

Gambar

Nilai Skor pada Diagram ALI-ALE

Berdasarkan titik – titik tersebut dapat ditarik suatu vector strength –

weakness yang bernilai positif = 0,95 demikian pula dapat ditentukan nilai dari vector

opportunity – threat yang bernilai negative = - 0,75.

OPPORTUNITY

WEAKNESS STRENGTH

THREAT

21

1

2

-2

-2

-1

-1

Untuk mengetahui posisi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan

menggunakan hasil vector tersebut diatas, maka dapat dilihat sebagaimana pada

gambar berikut :

Posisi tersebut menggambarkan bahwa stretegi yang sesuai untuk

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi Competitive / Diversifikasi

artinya organisasi harus lebih pro aktif melakukan perubahan secara kompetitif,

karena kekuatan yang dimiliki tidak terlalu besar untuk menghadapai ancaman yang

lebih besar dan sebaliknya ancaman tersebut apabila dikendalikan dengan baik akan

menghasilkan peluang yang besar yang sepenuhnya belum tergali dan dikelola

dengan baik.

D. Penentuan Strategi.

WEAKNESS STRENGTH

THREAT

21

1

2

-2

-2

-1

-1

OPPORTUNITY

AGGRESSIVECONSERVATIVE/

TURN AROUND

COMPETITIVE/

DIVERSIFIKASI

DEFENSIVE

Tahap berikutnya berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan

Eksternal tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi faktor kunci

keberhasilan kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang dalam uraian di atas berada pada

posisi competitive/diversifikasi.

Adapun strategi yang tepat untuk menjadi faktor kunci keberhasilan

adalah sebagai berikut :

a. Strategi SO ( mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang )

1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan

perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah.

2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Gubernur dengan

bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.

3. Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu

melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.

4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan /

stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.

5. Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya

yang berkembang terhadap pengawasan.

b. Strategi ST ( memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman )

1. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pejabat Fungsional

Pengawasan. Khususnya terhadap tugas-tugas di bidang pengawasan.

2. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan.

3. Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran

Inspektorat dalam melakukan pengawasan.

4. Tingkatkan pembinaan dan pengawasan.

c. Strategi WO ( Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang )

1. Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan

pengawasan.

2. Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui

pendidikan dan pelatihan.

3. Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia

pengawasan

4. Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan

tugas-tugas pengawasan.

5. Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik

6. Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

d. Strategi WT ( Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman )

1. Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan

sesuai dengan skala prioritas.

2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang

tugas-tugas di bidang pengawasan.

3. Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan

dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan

Ekstrernal.

4. Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan

aparat pengawasan internal dan eksternal

5. Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

6. Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Berikut tabel analisis stratejik dengan faktor SWOT Inspektorat Provinsi

Kalimantan Timur :

Tabel 10

Analisis Stratejik dengan Faktor SWOT

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

A L I

A L E

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

1 Tersedianya jumlah sumber daya manusia

1 Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan

2 Tersedianya prasarana dan sarana

2 Kurangya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan

3 Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya

3 Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan

4 Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan

4 Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan system informasi pengawasan

5 Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan

5 Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik

Peluang (Opportunity) Strategi S + O Strategi W + O

1 Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

1 Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah

1 Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan

2 Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat

2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Gubernur dan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.

2 Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan

3 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat

3. Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.

3 Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan

4 Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah

4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan

4 Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan

5 Tingginya dinamika kehidupan social, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan

5. Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan

5 Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik

6 Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ancaman ( Threat ) Strategi S + T Strategi W + T

1 Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

1 Tinggkatkan pengetahuan dan keterampilan pada Pejabat Fungsional Pengawasan, khususnya terhadap tugas-tuigas di bidang pengawasan

1 Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas

2 Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

2. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

2 Menfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan

3 Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

3. Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan

3 Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan internal dan ekstrenal

4 Belum terpadunya system pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

4. Tingkatkan pembinaan dan pengawasan

4 Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal

5 Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota

5 Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

6 Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku

Tahap terakhir dari analisis SWOT adalah menentukan faktor – faktor kunci

keberhasilannya dengan melihat keterkaitan strategi dengan visi, misi dan arah

kebijakan. Adapun penentuan rangking tersebut didasarkan atas nilai tertinggi dan

hasil penjumlahan keterkaitannya serta mempertimbangkan posisi Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan

strategi Competitive/Diversifikasi.

Untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, Lembaga

Administrasi Negara telah menetapkan paling tidak 7 (tujuh) strategi yang nantinya

akan dijadikan faktor-faktor kunci keberhasilan. Hal ini disebabkan tidak semua

strategi merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, sehingga instansi lebih

terfokus pada pencapaian tujuan organisasinya.Berdasarkan keterkaitan tersebut

ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

Tabel 11

Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

No. STRATEGIKeterkaitan Dengan

JumlahUrutan

CSFVisi Misi Arah

STRATEGIS S + O

1 Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah

4 4 4 12 I

2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Gubernur dan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.

4 4 4 12 II

3. Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.

3 3 3 9

4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan

4 4 2 10 V

5. Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan social, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan

4 4 1 9

STRATEGI S + T

1 Tinggkatkan pengetahuan dan keterampilan pada Pejabat Fungsional Pengawasan, khususnya terhadap tugas-tuigas dibidang pengawasan

4 4 4 12 III

2. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

4 4 3 11 IV

3. Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan

4 4 2 10

4. Tingkatkan pembinaan dan pengawasan 4 4 4 12

No. STRATEGI Keterkaitan Dengan Jumlah Urutan

CSFVisi Misi Arah

STRATEGIS W + O

1 Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan

2 2 4 8

2 Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan

2 2 4 8

3 Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan

3 3 4 10 VI

4 Manfaatkan system informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan

3 3 4 10

5 Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik

1 1 3 5

6 Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1 1 3 5

STRATEGI W + T

1 Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas

3 3 4 10

2 Menfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan

3 3 4 10

3 Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan internal dan ekstrenal

4 4 4 12 VIII

4 Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal

4 4 4 12 VII

5 Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan

3 3 4 10

6 Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku

4 4 4 12 IX

- Paling terkait = 4

- Terkait = 3

- Kurang terkait = 2

- Tidak terkait = 1

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor- faktor kunci keberhasilan yang

merupakan strategi kunci untuk Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai

berikut :

1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Gubernur dan

bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.

3. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pada Pejabat Fungsional

Pengawasan, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang pengawasan.

4. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas

pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan.

5. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/

stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.

6. Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia

pengawasan.

7. Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan

aparat pengawasan internal dan eksternal.

8. Susun skala prioritas terhadap program danm kegiatan pengawasan

dengan melakukan sinergitas dengan aparat pengawasan internal dan

eksternal.

9. Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang

berlaku.