laporan skenario b kel.1 blok 25
TRANSCRIPT
LAPORAN
TUTORIAL SKENARIO B BLOK 25
Disusun oleh :
Kelompok B1
1. Rani Iswara2. Satria Wisnu Murti3. Novi Aulia Dewi4. Glestiami Quranbiya5. Amir Ibnu Hizbullah6. M.Ramadhandie Odiesta7. Natasha Permata Andini8. Ni Made Restianing9. Tri Indah Soraya10. Sri Aryasatyani Binti Boonie11. Sivananthini J Sivakumar12. Anantya Dianty S13. Rahmatul Ikbal
04111401001041114010070411140102504111401030041114010320411140103304111401038041114010640411140108404111401088041114010910411140100404111401009
Tutor:
Bahrun Indrawan Kasim, M.Kes.
PENDIDIKAN DOKTER UMUM
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2014
KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kami dapat menyusun laporan tutorial
Skenario B Blok 25 tahun 2014 ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Laporan ini berisikan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam menjalankan kegiatan
tutorial. Di sini kami membahas sebuah kasus kemudian dipecahkan secara kelompok
berdasarkan sistematikanya mulai dari klarifikasi istilah, identifikasi masalah, menganalisis,
meninjau ulang dan menyusun keterkaitan antar masalah, serta mengidentifikasi topik
pembelajaran. Bahan laporan ini kami dapatkan dari hasil diskusi antar anggota kelompok
dan bahan ajar dari dosen-dosen pembimbing.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, orang
tua, tutor pembimbing, dan para anggota kelompok 1 yang telah mendukung baik moril
maupun materil dalam pembuatan laporan ini. Kami mengakui dalam penulisan laporan ini
terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf dan mengharapkan kritik
serta saran dari pembaca demi kesempurnaan laporan kami di kesempatan mendatang.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat.
Palembang, 19 Mei 2014
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar......................................................................................................................1
Daftar Isi................................................................................................................................2
BAB I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang........................................................................................3
1.2 Maksud dan Tujuan.................................................................................3
BAB II : Pembahasan
2.1 Data Tutorial............................................................................................4
2.2 Skenario Kasus........................................................................................5
2.3 Paparan
I. Klarifikasi Istilah ........................................................................5
II. Identifikasi Masalah,.................................................................. 6
III. Analisis Masalah........................................................................ 7
IV. Learning issue…....................................................................... 28
V. Kerangka Konsep..................................................................... 48
BAB III : Penutup
3.1 Kesimpulan..........................................................................................49
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................................50
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada laporan tutorial kali ini, laporan membahas blok mengenai Ilmu Kedokteran
Komunitas yang berada dalam blok 25 pada semester 6 ini dari Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
Palembang.
Pada kesempatan ini, dilakukan tutorial studi kasus sebagai bahan pembelajaran untuk
menghadapi tutorial yang sebenarnya pada waktu yang akan datang.
1.2 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari materi tutorial ini, yaitu :
1. Sebagai laporan tugas kelompok tutorial yang merupakan bagian dari sistem
pembelajaran KBK di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Dapat menyelesaikan kasus yang diberikan pada skenario dengan metode analisis dan
pembelajaran diskusi kelompok.
Tercapainya tujuan dari metode pembelajaran tutorial dan memahami konsep dari skenario ini.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 DATA TUTORIAL
Tutor : Bahrun Indrawan Kasim, M.Kes.
Moderator : M.Ramadhandie Odiesta
Sekretaris : Sivananthini J.Sivakumar
Hari, Tanggal : Senin, 19 Mei 2014
Rabu, 21 Mei 2014
Peraturan : 1. Alat komunikasi di nonaktifkan.
2. Semua anggota tutorial harus mengeluarkan pendapat (aktif).
3. Dilarang makan dan minum.
Skenario B Blok 25
Ny. Romlah, 35 tahun, baru saja pulang dari Puskesmas untuk membawa anaknya
Bagus yang berumur 2,5 tahun berobat batuk dan pilek. Dia kurang puas atas mutu pelayanan
kesehatan di Puskesmas tersebut karena saat mendaftar di loket, Ny.Romlah harus
berdesakan untuk menyerahkan kartu BPJS. Selain itu, ruang tunggu di Puskesmas juga
terlihat kotor karena banyak sampah yang dibuang pasien lain. Ny. Romlah bertambah kesal
karena orang yang datang sesudah kedatangannya dipanggil lebih dulu dibanding dirinya.
Setelah menunggu hampir 2 jam akhirnya Ny. Romlah dipanggil. Namun, petugas
Puskesmas memanggil dirinya tanpa senyum dan anaknya diperiksa tanpa diberi penjelasan
sama sekali. Ny. Romlah juga menunggu lama sampai mendapatkan obat untuk anaknya.
Dalam perjalanan pulang, Ny. Romlah bertemu kader PKK kelurahan Sri Gading.
Kader tersebut menegur Ny. Romlah dengan ramah, sambil mengingatkan Ny.Romlah untuk
datang ke Posyandu hari rabu minggu depan. Ny. Romlah memang tidak pernah membawa
anaknya ke Posyandu lagi sejak imunisasi dasar anaknya sudah lengkap.
I. Klarifikasi Istilah
1. Puskesmas : unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota
yang bertanggung jawab terhadap pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya
2. Mutu pelayanan kesehatan : pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap
pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai
dengan tingkat kepuasan rata-rata, serata
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode
etik profesi
3. BPJS : badan hukum nirla badan merupakan lembaga yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial di Indonesia,
4. Kader PKK : sekumpulan orang yang dilatih untuk mengikuti
kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga)
5. Imunisasi dasar : pemberian imunisasi awal pada bayi yang baru lahir
sampai usia satu tahun untuk mencapai kader
kekebalan diatas ambang perlindungan.
6. Posyandu : forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan
kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan
untuk masyarakat.
II. Identifikasi Masalah
1. Ny. Romlah, 35 tahun, baru saja pulang dari Puskesmas untuk membawa anaknya
Bagus yang berumur 2,5 tahun berobat batuk dan pilek. Dia kurang puas atas mutu
pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut karena saat mendaftar di loket,
Ny.Romlah harus berdesakan untuk menyerahkan kartu BPJS. Ny. Romlah
bertambah kesal karena orang yang datang sesudah kedatangannya dipanggil lebih
dulu dibanding dirinya.
2. Selain itu, ruang tunggu di Puskesmas juga terlihat kotor karena banyak sampah
yang dibuang pasien lain.
3. Setelah menunggu hampir 2 jam akhirnya Ny. Romlah dipanggil. Namun, petugas
Puskesmas memanggil dirinya tanpa senyum dan anaknya diperiksa tanpa diberi
penjelasan sama sekali. Ny. Romlah juga menunggu lama sampai mendapatkan obat
untuk anaknya.
4. Dalam perjalanan pulang, Ny. Romlah bertemu kader PKK kelurahan Sri Gading.
Kader tersebut menegur Ny. Romlah dengan ramah, sambil mengingatkan
Ny.Romlah untuk datang ke Posyandu hari rabu minggu depan. Ny. Romlah
memang tidak pernah membawa anaknya ke Posyandu lagi sejak imunisasi dasar
anaknya sudah lengkap.
III. Analisis Masalah
1. Ny. Romlah, 35 tahun, baru saja pulang dari Puskesmas untuk membawa
anaknya Bagus yang berumur 2,5 tahun berobat batuk dan pilek. Dia kurang
puas atas mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut karena saat
mendaftar di loket, Ny.Romlah harus berdesakan untuk menyerahkan kartu
BPJS. Ny. Romlah bertambah kesal karena orang yang datang sesudah
kedatangannya dipanggil lebih dulu dibanding dirinya.
a. Bagaimana standar mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas?
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 741/MENKES/PER/VII/2008
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan
kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun
2010 – Tahun 2015:
a) Pelayanan Kesehatan Dasar :
1) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015;
2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015;
3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;
4) Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;
5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun 2010;
6) Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;
7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada
Tahun 2010;
8) Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;
9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan
keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;
10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2010;
11) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada Tahun
2010;
12) Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;
13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun
2010;
14) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun
2015.
b) Pelayanan Kesehatan Rujukan
1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada
Tahun 2015;
2) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015.
c) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015.
d) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif
80% pada Tahun 2015.
RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANAN
MINIMAL
Kewenangan Wajib Jenis Pelayanan
1. Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir
Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah
Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan
remaja
Pelayanan kesehatan usia subur
Pelayanan kesehatan usia lanjut
Pelayanan imunisasi
Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
Pelayanan pengobatan / perawatan
2. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan rujukan dan
penunjang
Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi
dasar (kebidanan, bedah, penyakit dalam, anak)
Pelayanan kesehatan darurat
Pelayanan laboratorium kesehatan yang
mendukung upaya kesehatan perorangan dan
kesehatan masyarakat
Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan
3. Penyelenggaraan
pemberantasan penyakit
menular
Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi
dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa
(KLB)
Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio
Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB
paru
Pencegahan dan pemberantasan penyakit
malaria
Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta
Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA
Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-
AIDS
Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD
Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare
Pencegahan dan pemberantasan penyakit
fliariasis
4. Penyelenggaraan perbaikan
gizi masyarakat
Pemantauan pertumbuhan balita
Pemberian suplemen gizi
Pelayanan gizi
Penyuluhan gizi seimbang
Penyelenggaraan kewaspadaan gizi
5. Penyelenggaraan promosi
kesehatan
Penyuluhan prilaku sehat
Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam
upaya kesehatan
6. Penyelenggaraan kesehatan
lingkungan dan sanitasi dasar
Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik, kimia,
biologi
Pengendalian vektor
Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum
7. Pencegahan dan
penanggulangan
penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif
lain
Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA)
yang berbasis masyarakat
8. Penyelenggaraan pelayanan
kefarmasian dan pengamanan
sediaan farmasi, alat kesehatan
serta makanan dan minuman
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan dasar
Penyediaan dan pemerataan pelayanan
kefarmasian di saranan pelayanan kesehatan
Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan
b. Apa dampak dari mutu pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar?
-Masyarakat lebih memprioritaskan pengobatan alternatif
-Kesehatan masyarakat yang tidak memenuhi standar
-Angka kematian yang meningkat
c. Apa tujuan dari BPJS?
Visi BPJS Kesehatan :
CAKUPAN SEMESTA 2019
Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan
kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.
Misi BPJS Kesehatan :
1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong
partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN).
2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang
efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal
dengan fasilitas kesehatan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS
Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung
kesinambungan program.
4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata
kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk
mencapai kinerja unggul.
5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi,
kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi
BPJS Kesehatan.
6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.
d. Apa kelebihan dan kekurangan dari program BPJS di Puskesmas?
KELEBIHAN:
Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan PT Askes (Persero), sesuai dengan
hak dan ketentuan yang berlaku. Adapun biaya pengobatan yang ditanggung
adalah:
- Istri / suami yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan istri/suami
(Daftar istri / suami yang sah yang tercantum dalam daftar gaji / slip gaji,
dan termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem).
- Anak (anak kandung / anak tiri / anak angkat) yang sah dari peserta yang
mendapat tunjangan anak, yang tercantum dalam daftar gaji/slip gaji,
termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem, belum berumur 21
tahun atau telah berumur 21 tahun sampai 25 tahun namun masih mengikuti
pendidikan formal, belum menikah, belum berpenghasilan dan masih
menjadi tanggungan peserta.
- Jumlah anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan urutan
tanggal lahir, termasuk didalamnya anak angkat maksimal satu orang.
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan
kondisi tertentu yang ditetapkan BPJS
Seluruh peserta BPJS akan mendapatkan manfaat berupa biaya kesehatan gratis
dan jaminan indikasi medis untuk semua jenis penyakit.
KEKURANGAN:
Proses registrasi yang rumit
Pelayanan yang kurang memuaskan
- Hak peserta Askes dan Jamsostek dikurangi
- Hak peserta Jamkesmas dan Jamkesda dikurangi
- Jampersal tidak berlaku lagi di BPJS
- Terkadang ruang perawatan tidak sesuai dengan jenis iuran BPJS
Sebagian masyarakat berpendapat BPJS sistemnya sangat lama dan semakin
buruk dari pelayanan yang dulu, saat masih berlakunya Askes
e. Apa hubungan program BPJS dengan standar mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas?
Kompetensi dokter sama dengan paket pelayanan BPJS
Dilapangan terjadi kerancuan kompetensi dokter puskesmas versus paket pelayanan
primer. Banyak rujukan dokter puskemas yang ditolak RS karena dianggap dapat diobati
di puskesmas. Alasannya, kalau rujukan diterima maka RS tidak dibayar oleh BPJS. Lagi-
lagi pasien yang menjadi korban sistem yang tidak jelas tanggung jawabnya. Ini
kerancuan yang harus diselesaikan antara BPJS, Puskesmas dan RS.
Rujuk balik pasien kepuskesmas oleh RS juga menimbulkan masalah bagi peserta dengan
penyakit kronis. Pasien harus antri kembali di puskesmas untuk dapat resep untuk diambil
di apotik jaringan yang stock obat habis melulu. Kalau begini yang bertanggung jawab
terhadap mutu layanan ke pasien siapa? Dokter puskemas atau dokter spesialis RS? Lagi-
lagi yang malang peserta JKN.
Mutu layanan Puskesmas
Dengan jumlah peserta yang tinggi, obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan
mutu sdm yang terbatas sulit mengharapkan pelayanan puskesmas sesuai panduan
kompetensi dokter klinik di puskesmas. Akhirnya, dokter puskesmas akan mengobati
pasien sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Jangan heran, setiap peserta
berobat mendapat obat dengan warna dan jumlah yang sama walau kemungkinan
penyakit beda.
Kunjungan pasien
Kunjungan pasien akan membludak, puskesmas kewalahan. Diperkirakan , prevalensi
kunjungan peserta 10-15%/ bulan. Artinya, setiap hari puskesmas dan klinik swasta akan
dikunjung sebanyak 12-18 juta/pasien/bulan! Dengan segala keterbatasan plus mutu dan
distribusi SDM terbatas; PKM akan menghasilkan pelayanan yang inferior. Tingkat
kepuasan akan rendah berefek angka rujukan ke RS akan tinggi. Nah, kalo begini jangan
sampai ada lagi pasien yang dibuang RS seperti yang dilakukan RSUD Bandarlampung.
Rasanya peran, Pemda dan Dinkes daerah jadi sangat potensial untuk suksesnya
pelayanan primer Jaminan Kesehatan Nasional.
f. Bagaimana standar mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas?
14 unsur pelayanan dalam Kepmenpan No.25/2004 Tentang IKM yang dijabarkan
ke dalam sub-sub indikator, sebagai berikut:
1. Prosedur pelayanan
- Tingkat kemudahan alur pelayanan yang diberikan
- Tingkat kesederhanaan alur pelayanan yang diberikan
2. Persyaratan pelayanan
- Kemudahan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi
- Kesederhanaan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi
3. Kejelasan petugas pelayanan
- Kejelasan petugas yang memberikan pelayanan
- Kepastian petugas yang memberikan pelayanan
4. Kedisiplinan petugas
- Tingkat kehadiran petugas yang memberikan pelayanan
- Tingkat keberadaan petugas pada saat jam pelayanan
- Intensitas penundaan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas
5. Tanggung jawab petugas
- Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
- Tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki
- Kejelasan informasi yang disampaikan
7. Kecepatan pelayanan
- Tingkat kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
- Tingkat keadilan petugas dalam memberikan pelayanan
- Pemberian pelayanan terhadap semua pasien tanpa pilih-pilih
9. Kesopanan dan keramahan petugas
- Tingkat kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan
- Tingkat keramahan petugas dalam memberikan pelayanan
10. Kewajaran biaya pelayanan
- Tingkat kewajaran biaya yang dikeluarkan
11. Kepastian biaya pelayanan
- Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan
- Adanya rincian biaya yang jelas dan pasti
12. Kepastian jadwal pelayanan
- Tingkat kesesuaian jam pelayanan dengan jadwal
13. Kenyamanan lingkungan
- Tingkat kerapian pengaturan sarana dan prasarana
- Tingkat kebersihan ruangan
- Kenyamanan ruang tunggu
14. Keamanan pelayanan
- Tingkat kelengkapan sarana prasarana kesehatan
- Kebersihan peralatan medis
2. Selain itu, ruang tunggu di Puskesmas juga terlihat kotor karena banyak
sampah yang dibuang pasien lain.
a. Apa dampak dari banyaknya sampah di lingkungan Puskesmas?
Pertama, pengaruh terhadap kesehatan, diantaranya pengelolaan sampah yang kurang
baik akan menjadikan sampah sebagai tempat perkembangbiakan vektor penyakit (seperti
lalat, tikus. serangga, jamur); penyakit saluran pencernaan (diare, kolera dan typus)
disebabkan banyaknya lalat yang hidup berkembang biak di sekitar lingkungan tempat
penumpukan sampah, insidensi penyakit kulit meningkat karena penyebab penyakitnya
hidup dan berkembang biak di tempat pembuangan dan pengumpulan sampah yang
kurang baik, penyakit sesak nafas dan penyakit mata disebabkan bau sampah yang
menyengat yang mengandung Amonia Hydrogen, Solfide dan Metylmercaptan dan lain
sebagainya.
Kedua, pengaruh terhadap lingkungan, diantaranya pengelolaan sampah yang kurang baik
menyebabkan estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata misalnya
banyaknya tebaran-tebaran sampah sehingga mengganggu kesegaran udara lingkungan
masyarakat, pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan
aliran air akan terganggu dan saluran air akan menjadi dangkal, dan proses pembusukan
sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau
busuk, adanya asam organik dalam air serta kemungkinan terjadinya banjir maka akan
cepat terjadinya pengerusakan fasilitas pelayanan masyarakat. Kemudian, pembakaran
sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakaran lebih luas; jika
musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan
mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur dangkal.
Ketiga, pengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah
yang kurang baik mencerminkan keadaan sosial-budaya masyarakat setempat., keadaan
lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan menurunkan minat dan hasrat orang untuk
datang berkunjung ke puskesmas, dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara
penduduk setempat dan pihak pengelola, angka kesakitan meningkat dan mengurangi hari
kerja sehingga produktifitas masyarakat menurun.
b. Bagaimana manajemen pengolahan sampah di lingkungan Puskesmas?
Berikut ini adalah berbagai pendekatan yang dilakukan dalam angka pemberdayaan
masyarakat untuk mengurangi sampahnya:
1. Pengadaan percontohan (demplot) pengolahan sampah organik dan non organik.
2. Pembentukan kader lingkungan.
3. Pendampingan warga oleh lembaga/perusahaan yang bergerak dalam bidang
persampahan dan pemupukan.
4. Pengadaan prasarana kebersihan yang benar dan tepat.
5. Pemantauan dan evaluasi.
6. Diseminasi kegiatan (Aktif/pasif)
7. Salah satu masukan yang diperoleh dari pengalaman lapangan adalah perlu diterapkan
PERATURAN LOKAL yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar bertindak
‘TERTIB LINGKUNGAN’ dalam penanggulangan masalah sampah dan menciptakan
lingkungan hijau dan bersih, melalui sebuah perda yang ditindaklanjuti sebuah perdes.
3. Setelah menunggu hampir 2 jam akhirnya Ny. Romlah dipanggil. Namun,
petugas Puskesmas memanggil dirinya tanpa senyum dan anaknya diperiksa
tanpa diberi penjelasan sama sekali. Ny. Romlah juga menunggu lama sampai
mendapatkan obat untuk anaknya.
a. Bagaimana lima dimensi mutu pelayanan kesehatan secara umum?
5 dimensi (ukuran) kualitas jasa/ pelayanan oleh Parasuraman et al. (1990)
adalah :
1) Tangible (berwujud); meliputi penampilan fisik dari fasilitas, peralatan,
karyawan dan alat-alat komunikasi.
2) Realibility (keandalan); yakni kemampuan untuk melaksanakan jasa yang telah
dijanjikan secara konsisten dan dapat diandalkan (akurat).
3) Responsiveness (cepat tanggap); yaitu kemauan untuk membantu pelanggan
(konsumen) dan menyediakan jasa/ pelayanan yang cepat dan tepat.
4) Assurance (kepastian); mencakup pengetahuan dan keramah-tamahan para
karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas
dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.
5) Empaty (empati); meliputi pemahaman pemberian perhatian secara individual
kepada pelanggan, kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik, dan
memahami kebutuhan pelanggan.
b. Apa fungsi dari administrasi kesehatan di Puskesmas?
Fungsi-fungsi administrasi, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan.
Perencanaan
Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas
untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Perencana
akan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap semua pekerjaan
yang akan dijalankan, siapa yang akan melakukan dan kapan akan dilakukan.
Puskesmas merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat
I yang dibina oleh DKK, yang bertanggungjawab untuk melaksanakan
identifikasi kondisi masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan serta
fasilitas pelayanan kesehatan meliputi cakupan mutu pelayanan, identifikasi
mutu sumber daya manusia dan provider, serta menetapkan kegiatan untuk
menyelesaikan masalah. Perencanaan meliputi kegiatan program dan kegiatan
rutin puskesmas yang berdasarkan visi dan misi puskesmas sebagai sarana
pelayanan kesehatan primer dimana visi dan misi digunakan sebagai acuan
dalam melakukan setiap kegiatan pokok puskesmas.
Budgeting dalam perencanaan menejemen keuangan dikelola sendiri
oleh puskesmas sesuai tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan, adapun sumber biaya didapatkan dari pemerintah daerah, retribusi
puskesmas, swasta atau lembaga sosial masyarakat dan pemerintah adapun
pembiayaan tersebut ditujukan untuk jemis pembiayaan layanan kesehatan
yang mempunyai cirri-ciri barang atau jasa publik seperti penyuluhan
kesehatan, perbaikan gizi, P2M dan pelayanan kesehatan yang mempunyai
ciri-ciri barang atau jasa swasta seperti pengobatan individu.
Pengorganisasian
Dinas Kesehatan Kota mempunyai tugas untuk menenetukan
menetapkan struktur organisasi puskesmas dengan pertimbangan sebagai
fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat I. Pola organisasi meliputi
kepala, wakil kepala, unit tata usaha, unit fungsional agar tidak terjadi
tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan berpengaruh
terhadap kualitas program yang ditangani.
Struktur organisasi puskesmas :
- Unsur pimpinan : Kepala Puskesmas.
- Unsur pembantu pimpinan : Tata usaha.
- Unsur pelaksana : Unit I, II, III, IV, V, VI, VII.
Pelaksanaan
Pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi penggerak semua kegiatan
yang telah dituangkan dalam fungsi pengorganisasian untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah dirumuskan pada fungsi perencanaan. Fungsi
manajemen ini lebih menekankan tentang bagaimana manajer mengarahkan
dan menggerakkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah
disepakati. Dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia
dalam suatu organisasi, peranan pemimpin, motivasi staf, kerjasama dan
komunikasi antar staf merupakan hal-hal pokok yang perlu diperhatikan oleh
seorang manajer.
Secara praktis fungsi pelaksanaan ini merupakan usaha untuk
menciptakan iklim kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan
organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pelaksanaan ini haruslah
dimulai dari diri manajer, di mana manajer harus menunjukkan kepada stafnya
bahwa ia mempunyai tekad untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap
lingkungannya. Ia harus mempunyai kemampuan bekerjasama dengan orang
lain secara harmonis.
Tujuan fungsi pelaksanaan:
- Menciptakan kerjasama yang lebih efisien.
- Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
- Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan ini.
- Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan
motivasi dan prestasi kerja staf.
- Membuat organisasi berkembang lebih dinamis.
Pengawasan
Pengawasan (controlling) dalam manajemen puskesmas merupakan
fungsi terakhir yang berkait erat dengan fungsi manajemen yang lainnya.
Melalui fungsi pengawasan dan pengendalian, standard keberhasilan selalu
dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan.
Jika ada kesenjangan atau penyimpangan diupayakan agar penyimpangannya
dapat dideteksi secara dini, dicegah, dikendali atau dikurangi. Kegiatan fungsi
pengawasan dan pengendalian bertujuan agar efisiensi penggunaan sumber
daya dapat lebih berkembang, dan efektifitas tugas-tugas staf untuk mencapai
tujuan program dapat lebih terjamin.
Tiga langkah penting untuk melakukan pengawasan:
Mengukur hasil/prestasi yang telah dicapai.
Membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Memperbaiki penyimpangan yang dijumpai berdasarkan faktor-faktor
penyebab terjadinya penyimpangan. Bila diperkirakan terjadi
penyimpangan, pimpinan perlu berusaha lebih dulu untuk mencari faktor
penyebabnya, kemudian menetapkan langkah-langkah untuk
mengatasinya.
c. Bagaimana administrasi kesehatan di Puskesmas ini?
Secara sederhana ada tiga persyaratan pokok yang harus dimiliki untuk disebut pelayanan kesehatan yang baik, yaitu :
1. Sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa pelayanan. Suatu pelayanan kesehatan yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa pelayanan.
2. Dapat dijangkau oleh mereka yang membutuhkan. Pengertian terjangkau disini adalah tidak hanya dari sudut jarak atau lokasi tetapi juga dari sudut pembiayaan.
3. Sesuai dengan prinsip ilmu dan tekhnologi kedokteran.Dengan kata lain suatu pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang terjamin mutunya (Sari, 2004).
Agar masyarakat menghargai pelayanan puskesmas, maka puskesmas perlu memelihara citra yang baik sebagai berikut :
1. Kebersihan gedung serta jamban puskesmas. 2. Senyum dan sikap ramah dari setiap petugas puskesmas. 3. Pemberian pelayanan dengan mutu yang sebaik-baiknya. 4. Kerjasama yang baik dengan pamong setempat dan petugas sektor lain. 5. Selalu menepati janji pelayanan yang telah disepakati bersama (Sari,
2004).
Pada puskesmas ini administrasi kesehatannya buruk.
d. Bagaimana sasaran administrasi kesehatan untuk Puskesmas ini?
Sasaran (target group) adalah kepada siapa keluaran yang dihasilkan ditujukan.
Untuk administrasi kesehatan sasaran yang dimaksud disini dibedakan atas empat
macam yakini: perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. dan dapat
bersifat sasaran langsung (direct target group) ataupun bersifat sasaran tidak
langsung (indirect target group).
4. Dalam perjalanan pulang, Ny. Romlah bertemu kader PKK kelurahan Sri Gading.
Kader tersebut menegur Ny. Romlah dengan ramah, sambil mengingatkan Ny.Romlah
untuk datang ke Posyandu hari rabu minggu depan. Ny. Romlah memang tidak pernah
membawa anaknya ke Posyandu lagi sejak imunisasi dasar anaknya sudah lengkap.
a. Apa saja tugas dari kader PKK?
Adapun kegiatan pokok yang perlu diketahui oleh dokter kader dan
semua pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang
menyangkut didalam maupun diluar Posyandu antara lain:
a. Kegiatan yang dapat dilakukan kader di Posyandu adalah:
- Melaksanan pendaftaran.
- Melaksanakan penimbangan bayi dan balita.
- Melaksanakan pencatatan hassil penimbangan.
- Memberikan penyuluhan.
- Memberi dan membantu pelayanan.
- Merujuk.
b. Kegiatan yang dapat dilakukan kader diluar Posyandu KB-kesehatan adalah:
1. Bersifat yang menunjang pelayanan KB, KIA, Imunisasi, Gizi dan
penanggulan diare.
2. Mengajak ibi-ibu untuk datang para hari kegiatan Posyandu.
3. Kegiatan yang menunjang upanya kesehatan lainnya yang sesuai
dengan permasalahan yang ada:
- Pemberantasan penyakit menular.
- Penyehatan rumah.
- Pembersihan sarang nyamuk.
- Pembuangan sampah.
- Penyediaan sarana air bersih.
- Menyediakan sarana jamban keluarga.
- Pembuatan sarana pembuangan air limbah.
- Pemberian pertolongan pertama pada penyakit.
- P3K
- Dana sehat.
- Kegiatan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.
c. Peranan Kader diluar Posyandu KB-kesehatan:
- Merencanakan kegiatan, antara lain: menyiapkan dan melaksanakan
survei mawas diri, membahas hasil survei, menyajikan dalam MMd,
menentukan masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat desa,
menentukan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan bersama
masyarakat, membahas pembagian tugas menurut jadwal kerja.
- Melakukan komunikasi, informasi dan motivasi wawan muka
(kunjungan), alat peraga dan percontohan.
- Menggerakkan masyarakat: mendorong masyarakat untuk gotng
ronyong, memberikan informasi dan mengadakan kesepakatan kegiatan
apa yang akan dilaksanakan dan lain-lain.
- Memberikan pelayanan yaitu :
Membantu mengumpulkan bahan pemeriksaan
Mengawasi pendatang didesanya dan melapor
Memberikan pertolongan pemantauan penyakit
Memberikan pertolongan pada kecelakaan dan lainnya
Membagi obat
- Melakukan pencatatan, yaitu:
KB atau jumlah Pus, jumlah peserta aktif dsb
Imunisasi : jumlah imunisasi TT bagi ibu hamil dan jumlah bayi dan
balita yang diimunisasikan
Gizi: jumlah bayi yang ada, mempunyai KMS, balita yang ditimbang
dan yang naik timbangan
Diare: jumlah oralit yang dibagikan, penderita yang ditemukan
dan dirujuk
KIA : jumlah ibu hamil, vitamin A yang dibagikan dan sebagainya.
- Melakukan pembinaan mengenai laima program keterpaduan KB-
kesehatan dan upanya kesehatan lainnya.
- Keluarga pembinaan yang untuk masing-masing untuk berjumlah 10-
20KK atau diserahkan dengan kader setempat hal ini dilakukan
dengan memberikan informasi tentang upanya kesehatan dilaksanakan.
- Melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat terutama keluarga
binaan.
- Melakukan pertemuan kelompok.
Persyaratan menjadi kader:
- Dapat baca, tulis dengan bahasa Indonesia
- Secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai kader
- Mempunyai penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa yang bersangkutan.
- Aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun pembangunan desanya
- Dikenal masyarakat dan dapat bekerjasama dengan masyarakat calon kader
lainnya dan berwibawa
- Sanggup membina paling sedikit 10 KK untuk meningkatkan keadaan
kesehatan lingkungan
- Diutamakan telah mengikuti KPD atau mempunayai keterampilan
b. Apa manfaat dari Posyandu bagi masyarakat?
Secara umum tujuan penyelenggara posyandu adalah sebagai berikut (Depkes RI,
2006):
a. Mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), anak balita dan angka
kelahiran
b. Mempercepat penurunan AKI (Angka Kematian Ibu ), ibu hamil dan ibu nifas
c. Mempercepat diterimanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
(NKKBS)
d. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan
kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sesuai kebutuhan
e. Meningkatkan daya jangkau pelayanan kesehatan.
Sasaran dalam pelayanan kesehatan di Posyandu adalah bayi (usia kurang dari 1
tahun), anak balita (usia 1-5 tahun), ibu hamil, ibu menyusui dan wanita PUS
(pasangan usia subur).
Adapun manfaat dari Posyandu adalah sebagai berikut :
1. Bagi Masyarakat
Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan
kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.
2. Bagi Kader
Pengurus posyandu dan tokoh masyarakat mendapatkan informasi terdahulu
tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI dan AKB.
3. Bagi Puskesmas
Optimalisasi fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan
kesehatan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
4. Bagi Sektor Lain
a. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah
sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan
AKB sesuai kondisi setempat
b. Meningkatkan efesiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu
sesuai dengan terpoksi masing-masing sektor.
c. Apa saja tingkatan Posyandu? Jelaskan!
Dilihat dari indikator-indikator yang ditetapkan oleh Depkes, Posyandu secara
umum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) tingkat yaitu :
1. Posyandu Pratama (warna merah)
Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai
oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah
kader terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak
terlaksananya kegiatan rutin bulanan Posyandu, disamping jumlah kader
yang terbatas, dapat pula karena belum siapnya masyarakat. Intervensi
yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi
masyarakat serta menambah jumlah kader.
2. Posyandu Madya (warna kuning)
Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan
kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader
sebanyak 5 orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya
masih rendah yaitu < 50%. Intervensi yang dapat dilakukan untuk
perbaikan peringkat adalah meningkat cakupan dengan mengikut sertakan
tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader
dalam mengelola kegiatan Posyandu.
3. Posyandu Purnama ( warna hijau)
Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah melaksanakan kegiatan
lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima)
orang atau lebih. Cakupan utamanya > 50% serta mampu
menyelenggarakan program tambahan seta telah memperoleh sumber
pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang
pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja
Posyandu.
4. Posyandu Mandiri (warna biru)
Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan
kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata kader sebanyak 5
(lima) orang atau lebih. Cakupan dari kegiatan utamanya > 50%, mampu
menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber
pembiayaan dari dana sehat yang dikelola masyarakat yang pesertanya
lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu
Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan dana
sehat, sehingga terjamin kesinambungannya.
Secara sederhana indikator untuk tiap peringkat Posyandu dapat diuraikan sebagai
berikut :
LEARNING ISSUE1. Puskesmas dan program pokok puskesmas2. Posyandu3. Asuransi kesehatan4. Mutu pelayanan kesehatan
1)PUSKESMAS DAN PROGRAM POKOK PUSKESMAS
-TUJUAN, VISI DAN MISI PUSKESMAS
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010.
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama, yakni:1) Lingkungan sehat2) Perilaku sehat3) Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta
4) Derajat kesehatan penduduk kecamatanMisi tersebut adalah:
1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.Puskesmas akan selalu menggerakan pembangunan sektor lain yang diselenggarakan
di wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek kesehatan yaitu pembangunan yang tidak menimbulkan damapk negative terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap lingkungan dan perilaku masyarakat.2) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya.
Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya di bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat.3) Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.
Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan sertameningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat.4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Puskesmas akan selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan yang dilakukan puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan.
-KONSEP PUSKESMAS
Menurut DepKes RI (2004), Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan.1) Unit Pelaksana Teknis
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten / kota (UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.2) Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.3) Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Penanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten / kota adalah dinas kesehatan kabupaten / kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten / kota sesuai dengan kemampuannya.4) Wilayah Kerja
Secara Nasional standar wilayah kerja puskesmas adalah satu Kecamatan, tetapi apabila di satu Kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas K esehatan kabupaten/kota.
-FUNGSI PUSKESMAS
1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatanPuskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya.
Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.2) Pusat pemberdayaan masyarakat
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetap, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya social budaya masyarakat setempat.3) Pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu danberkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi:1. Pelayan kesehatan perorangan
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu di tambahkan dengan rawat inap.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
-PROGRAM POKOK PELAYANAN PUSKESMAS
Setiap Puskesmas mempunyai pelayanan didalam gedung atau diluar gedung, menurut jumlah sasaran dan wilayah kerjanya. Sesuai status puskesmas, perawatan atau non perawatan, bisa melaksanakan kegiatan pokok, maupun pengembangan, tergantung kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya material. Berikut ringkasan 9 (sembilan)
program pokok sebagai contoh perbandingan pelayanan menurut paparan pengalaman pribadi selama bertugas mengabdi keliling puskesmas.1. Program Promosi Kesehatan (Promkes) :
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM), Sosialisasi Program Kesehatan, Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Penilaian Strata Posyandu2. Program Pencegahan Penyakit Menular (P2M) :
Surveilens Terpadu Penyakit (STP), Pelacakan Kasus: TBC, Kusta, DBD, Malari, Flu Burung, Infeksi Saluran Peranafasan Akut (ISPA), Diare, Infeksi Menular Seksual (IMS), Penyuluhan Penyakit Menular3. Program Pengobatan :
Pengobatan Dalam Gedung : Poli Umum, Poli Gigi (Rawat Jalan), Apotek,, Unit Gawat Darurat (UGD), Perawatan Penyakit (Rawat Inap), Pertolongan Persalinan (Kebidanan). Pengobatan Luar Gedung : Rujukan Kasus, Pelayanan Puskesmas Keliling (Puskel)4. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) :
ANC (Antenatal Care), PNC (Post Natal Care), Pertolongan Persalinan, Rujukan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelayanan Neonatus, Kemitraan Dukun Bersalin, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)5. Program Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) :
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Imunisasi Calon Pengantin (TT Catin), Pelayanan KB Pasangan Usia Subur (PUS), Penyuluhan KB6. Program Upaya Peningkatan Gizi Masyrakat :
Penimbangan Bayi Balita, Pelacakan dan Perawatan Gizi Buruk, Stimulasi dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak, Penyuluhan Gizi7. Program Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan :
Pengawasan Kesehatan Lingkungan : SPAL (saluran pembuangan air limbah), SAMI-JAGA (sumber air minum-jamban keluarga), Pemeriksaan Sanitasi : TTU (tempat-tempat umum), Institusi Perkantoran, Survey Jentik Nyamuk (SJN)8. Program Pelayanan Kesehatan Komunitas :
Kesehatan Mata, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Lansia, Kesehatan Olahraga, Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)9. Program Pencatatan dan Pelaporan :
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) disebut juga Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
Paparan program pokok puskesmas dijelaskan ringkas sesuai keterkaitan antar program yang memerlukan keterpaduan pelayanan. Pada kesempatan berikutnya akan dipaparkan bagaimana penjelasan masing-masing program pokok puskesmas.
2)POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
A. PENGERTIAN
1. Posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis seperti halnya program kb dengan kesehatan atau berbagai program lainnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat (BKKBN, 1989).
2. Pelayanan yang diberikan di posyandu bersifat terpadu , hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di posyandu tersebut masyarakat dapat memperolah pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama (Depkes RI, 1990).
3. Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana
TUJUAN PENYELENGGARA POSYANDU1. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu ( ibu hamil, melahirkan
dan nifas)2. Membudayakan NKKBS.3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan
kegiatan kesehatan dan KB berta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.
PENGELOLA POSYANDU.1. Penanggungjawab umum : kades/lurah2. Penggungjawab operasional : tokoh masyarakat3. Ketua pelaksana : ketua tim penggerak PKK4. Sekretaris : ketua pokja iv kelurahan/desa5. Pelaksana: kader Posyandu, yang dibantu petugas KB-KES (Puskesmas).
KEGIATAN / PROGRAM POKOK POSYANDU :1. KIA2. KB3. lmunisasi.4. Gizi.5. Penggulangan diare.
PEMBENTUKAN POSYANDU.
Langkah – langkah pembentukan:1. Pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan.2. Survey mawas diri yang dilaksanakan oleh kader Posyandu di bawah bimbingan teknis
unsur kesehatan dan KB .3. Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survey mawas diri, sarana dan
prasarana posyandu, biaya posyandu4. Pemilihan kader posyandu.5. Pelatihan kader posyandu.6. Pembinaan.
F. KRITERIA PEMBENTUKAN LOKASI POSYANDU. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar
pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai sedangkan satu posyandu melayani 100 balita.
KRITERIA KADER POSYANDU :1. Dapat membaca dan menulis.2. Berjiwa sosial dan mau bekerja secara relawan.3. Mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat.4. Mempunyai waktu yang cukup.5. Bertempat tinggal di wilayah posyandu.6. Berpenampilan ramah dan simpatik.7. Diterima masyarakat setempat.
PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU.
Posyandu dilaksanakan sebulan sekali yang ditentukan oleh kader, tim penggerak PKK desa/kelurahan serta petugas kesehatan dari puskesmas, dilakukan pelayanan masyarakat dengan system 5 meja yaitu :
1. meja 1 : pendaftaran.2. meja 2 : penimbangan3. meja 3 : pengisian kms4. meja 4 : penyuluhan perorangan berdasarkan kms.5. meja 5 : pelayanan KB dan; Kesehatan
Pelayanan di meja 5 berupa:1. Imunisasi2. Pemberian vitamin a dosis tinggi berupa obat tetes ke mulut tiap bulan februari dan
agustus.3. Pembagian pil atau kondom4. Pengobatan ringan.5. Konsultasi KB-kesehatan Petugas pada meja 1 s/d 4 dilaksanakan oleh kader Posyandu sedangkan meja 5
merupakan meja pelayanan (kader, jurim, bindes, perawat dan petugas KB).
SASARAN POSYANDU :1. Bayi/balita.2. Ibu hamil/ibu menyusui.3. WUS dan PUS.
PELAYANAN DI POSYANDU1. Kesehatan ibu dan anak :1. Pemberian pil tambah darah (ibu hamil),2. Pemberian
vitamin a dosis tinggi ( bulan vitamin a pada bulan februarii dan agustus), 3. PMT, 4. Imunisasi.,5. Penimbangan balita rutin perbulan sebagai pemantau kesehatan balita melalui pertambahan berat badan setiap bulan. keberhasilan program terlihat melalui grafik pada kartu kms setiap bulan.
2. Keluarga berencana, pembagian pil KB dan kondom.3. Pemberian oralit dan pengobatan.4. Penyuluhan kesehatan lingkungan dan penyuluhan pribadi sesuai permasalahan
dilaksanakan oleh kader PKK melalui meja 4 dengan materi dasar dari kms baita dan ibu hamil. keberhasilan posyandu tergambar melalui cakupan SKDN
S : semua balita diwilayah kerja posyandu. K : semua balita yang memiliki KMS. D : balita yang ditimbang.
N : balita yang naik berat badannya.
KEBERHASILAN POSYANDU BERDASARKAN :1. Baik/kurangnya peran serta masyarakat: indikatornya D/S2. Berhasil tidaknya program posyandu: indikatornya N/D
DANA• Dana pelaksanaan posyandu berasal dari swadaya masyarakat melalui gotong royong dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil potensi desa lainnya serta sumbangan dari donatur yang tidak mengikat yang dihimpunan melalui kegiatan dana sehat.
SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) Sistem informasi posyandu adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi
yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi pengelola posyandu. oleh sebab itu sistem informasi posyandu merupakan bagian penting dari pembinaan posyandu secara keseluruhan. konkritnya, pembinaan akan lebih terarah apabila di dasarkan pada informasi yang lengkap, akurat dan aktual. dengan kata lain pembinaan merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi karena didasarkan pada informasi yang tepat, baik dalam lingkup terbatas maupun lingkup yang lebih luas.
MEKANISME OPERASIONAL SIP Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab atas tersediannya data dan informasi
posyandu. Pengumpul data dan informasi adalah tim penggerak pkk dengan menggunakan
instrumen :1. catatan ibu hamil, kelahiran /kematian dan nifas oleh ketua kelompok dasa wisma
(kader PKK) .2. register bayi dalam wilayah kerja posyandu bulan januari s/d desember.3. register anak balita dalam wilayah kerja posyandu bulan januari s/d desember.4. register wus- pus alam wilayah ketiga posyandu bulan januari s/d desember.5. register ibu hamil dalam wilayah kerja posyandu bulan januari s/d desember.6. data pengunjung petugas posyandu, kelahiran dan kematian bayi dan kematian ibu
hamil melahirkan dan nifas.7. data hasil kegiatan posyandu. catatan : Instrumen/format SIP diatas oleh kader posyandu dengan bimbingan teknis
dari petugas kesehatan/PLKB
Tim Penggerak PKK desa/kelurahan bertanggungjawab dalam hal :1. Menghimpun data dan informasi dari seluruh posyandu yang ada dalam wilayah
desa/kelurahan.2. Menyimpulkan seluruh data dan informasi.3. Menyusun data dan informasi sebagai bahan pertemuan ditingkat kecamatan
(rakorbang).4. Puskesmas, PPLKB, kaurbang mengambil data dari desa untuk dianalisis dan
kemudian menjadi bahan rakor posyandu di tingkat kecamatan.5. Hasil analisis digunakan sebagai bahan menyusunan rencana pembinaan. masalah-
masalah yang dapat diatasi oleh pemerintah tingkat kecamatan segera diambil langkah pemecahannya sedangkan yang tidak dapat dipecahkan dilaporkan ke tingkat kabupaten/kotamadya sebagai bahan rakorbang tingkat ll.
STRATA POSYANDU Strata posyandu dikelompokkan menjadi 4 :
1. Posyandu pratama :1. Belum mantap.2. Kegiatan belum rutin.3. Kader terbatas.
2. Posyandu madya :1. Kegiatan lebih teratur2. Jumlah kader 5 orang
3. Posyandu purnama :1. Kegiatan sudah teratur.2. Cakupan program/kegiatannya baik.3. Jumlah kader 5 orang4. Mempunyai program tambahan
4. Posyandu mandiri :1. Kegiatan secara terahir dan mantap2. Cakupan program/kegiatan baik.3. Memiliki dana sehat dan jpkm yang mantap. Dari konsep diatas, dapat disimpulkan beberapa indikator sebagai penentu jenjang
antar strata posyandu adalah :1. Jumlah buka posyandu pertahun.2. Jumlah kader yang bertugas.3. Cakupan kegiatan.4. Program tambahan.5. Dana sehat/JPKM Posyandu akan mencapai strata posyandu mandiri sangat tergantung kepada
kemampuan, keterampilan diiringi rasa memiliki serta tanggungjawab kader pkk, lpm sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemakai dari pendukung posyandu.
3)ASURANSI KESEHATAN (HEALTH INSURANCE)
Asuransi kesehatan
1. Adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi. (Breider dan Breadles,1972).
2. Adalah suatu perjanjian dimana sipenanggung dengan menerima suatu premi mengikatkan dirinya untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung yang mungkin diderita karena terjadinya suatu peristiwa yang mengandung ketidak pastian dan yang akan mengakibatkan kehilangan, kerugian atau kehilangan suatu keuntungan (kitab undang-undang hukum dagang, 1987)
Bentuk pokok
Bentuk klasik asuransi kesehatan terdiri dari tiga pihak, yang saling berhubungan dan mempengaruhi :
1. Tertanggung/pesertaIalah mereka yang terdaftar sebagai peserta (client) , membayar sejumlah iuran (premi) dengan mekanisme tertentu, dan karena itu ditanggung biaya kesehatannya.
2. Penanggung/badan asuransiIalah badan asuransi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta.
3. Penyedia pelayananIalah yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk itu mendapatkan imbalan jasa dari badan asuransi.
Manfaat asuransi kesehatan.
1. Membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunaiKarena asuransi yang menjamin biaya kesehatan dan peserta tidak perlu lagi meyediakan dana setiap akan berobat.
2. Biaya kesehatan dapat diawasi Dengan adanya pengawasan ini akan menghindari penggunaan biaya yang berlebihan yang tidak ada hubungan dengan kebutuhan pengobatan.
3. Mutu pelayanan dapat diawasiDapat dihindari pelayanan yang bermutu rendah, dan pelayanan akan sesuai dengan standar
4. Tersedianya data kesehatan.Data ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan perencanaan dan penilaian program kesehatan lainnya.
4)MUTU PELAYANAN PUSKESMAS Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya
Peserta
Badan asuransi Penyedia
yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Puskesmas dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu: Puskesmas Tingkat Provinsi, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
Puskesmas Keliling (Puskel) adalah program pelayanan kesehatan terpadu keluar gedung puskesmas yang menjangkau daerah terpencil, tempat tinggal masyarakat yang sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan terdekat. Manajemen Puskesmas adalah suatu rangkaian yang sistematik dan terpadu yang meliputi unsure-unsur perencanaan (P1), penggerakkan pelaksanaan (P2), Pengawasan Pengendalian dan Penilaian (P3) dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan Puskesmas.
Pelayanan adalah usaha, upaya atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai profesi keahlian masing-masing. Pengabdian adalah pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagi wujud aktualisasi (pengembangan kemampuan diri) dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Promotif adalah upaya untuk memperkenalkan (sosialisasi) dan mengarahkan opini, persepsi, sikap dan tindakan masyarakat dalam menunjang pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Preventif adalah usaha untuk melakukan pencegahan terhadap risiko penularan penyakit dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular atau menimbulkan wabah penyakit. Kuratif adalah upaya dalam pengobatan dan penanganan penyakit yang telah diduga dan didiagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang. Administrasi adalah suatu kegiatan pelayanan ketatausahaan, seperti: pencatatan, pelaporan dan pengarsipan hasil kegiatan, yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan program untuk mencapai tujuan organisasi. Evaluasi adalah sebuah kegiatan penilaian, pengawasan dan pengamatan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui rapat pertemuan untuk menentukan hasil program pelayanan kesehatan dan penetapan kebijakan program selanjutnya. Koordinasi adalah kegaiatan mengatur pelayanan kesehatan, dan menggalang kerjasama tim, secara horizontal, lintas program (dalam unsur pelayanan) maupun vertikal, lintas sektoral, (dengan institusi lainnya) sehingga program, peraturan dan penentuan tindakan yang akan dilaksanakan bisa saling mendukung pencapaian target pelayanan.
Pelayanan Kesehatan di taraf Puskesmas saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. hal-hal yang sering dikeluhkan adalah:
1. Petugas tidak ramah
Petugas yang selalu marah marah begitu ada pasien, yang datang. administrasi yang lama, petugas yang sering terlambat dan pulang cepat, selalu menjadi keluhan masyarakat. yang menyebabkan masyarakat sering berobat ke pengobatan alternatif, dengan biaya yang tidak terlalu mahal, namun hati pasien bisa jauh lebih nyaman.
2. Obat yang ala kadarnya
Tak asing lagi jika masyarat mengeluh masalah ini. obat demam dikasi pil dan tablet yang sama dengan obat gatal. sisanya jika ingin obat yang lebih bagus lagi, masyarakat harus membeli di apotek.
3. Dokter tidak ada
Untuk puskesmas yang ada di ibukota provinsi justru dokter ada banyak bahkan ada yang sampai spesialis. namun di pedalaman, kabupaten, dan daerah daerah yang jauh dari
kota, dokter sangat langka. hanya ada pada jam jam tertentu atau pada hari hari tertentu. padahal sakit gak bisa dijadwalkan kan? apalagi kalau dokternya tidak tentu.
Padahal Tolak ukur bagi puskesmas agar bisa dikatakan ideal, , yaitu jika memiliki dua dokter umum, satu dokter gigi, dua perawat, dan tiga orang bidan.
Apa yang perlu diperbaiki dari puskesmas?
1. Paradigma Masyarakat
Puskesmas pada dasarnya memiliki lebih banyak tugas untuk melakukan preventif (pencegahan) daripadakuratif (pengobatan). ini lah yang harus segera dibenahi. lakukan upaya upaya promotif oleh tenaga puskesmas, jika masyarakat tidak mau menggunakan puskesmas sebagai sarana peningkatan derajat kesehatan. ’petugas puskesmaslah yang harusnya menjemput bola’
2. SDM tenaga puskesmas di tingkatkan
Yang harus diperbaiki adalah bagaimana melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat karena para tenaga kesehatan yang berada di puskesmas adalah abdi negara yang tugasnya mengabdikan diri kepada masyarakat juga. paling tidak petugas harus belajar ramah, on time, dan belajar senyum.
3. Penyediaan obat dan Dokter
Meskipun sebagian besar tugas puskesmas adalah pencegahan, namun sebagian besar masyarakat masih menggunakan puskesmas sebagai tempat berobat. bukan hanya karena biayanya yang murah, namun juga karena puskesmas merupakan pelayanan kesehatan pratama yang langsung menjangkau masyarakat.
oleh karena itu, keberadaan dokter dan obat yang BERMUTU sangat penting di puskesmas.
4. Petugas puskesmas harus terjun ke masyarakat
Petugas puskesmas harus terjun, mengawasi, melihat dan memperbaiki kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. jadi petugas tidak hanya berada dalam kantor puskesmasnya saja. ada baiknya jika petugas yang menjemput bola.
2.2. KONSEP PUSKESMAS
Menurut DepKes RI (2004), Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan.1) Unit Pelaksana Teknis
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten / kota (UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.2) Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
3) Pertanggungjawaban PenyelenggaraanPenanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di
wilayah kabupaten / kota adalah dinas kesehatan kabupaten / kota, sedangkan puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten / kota sesuai dengan kemampuannya.4) Wilayah Kerja
Secara Nasional standar wilayah kerja puskesmas adalah satu Kecamatan, tetapi apabila di satu Kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas K esehatan kabupaten/kota.2.3. FUNGSI PUSKESMAS
1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatanPuskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya.
Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.2) Pusat pemberdayaan masyarakat
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetap, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya social budaya masyarakat setempat.3) Pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu danberkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi:1. Pelayan kesehatan perorangan
Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu di tambahkan dengan rawat inap.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
KERANGKA KONSEP
Kesimpulan
Ny. Romlah merasa kecewa dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang tidak sesuai
dengan standar mutu pelayanan kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Depkes. 2008. Petunjuk Tehnis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya. Jakarta : Dirjen Binkesmas.
2. Wijono, D. 1999. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Vol.1. Surabaya : Air Langga University Press
3. Gunawan L. A. dan Hari Sutejo. Pembangunan kesehatan masyarakat desa,jakrta, IAKAMI tahun 1980.
4. INdonesia Depkes. Posyandu, Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Jkarta,1987.
5. Indonesia Depkes. Pedoman Microplanning, Dit.Jen.Binkesmas, Jakarata, 1986.
6. Rencana POkok Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan,Jakarta, 1985.
7. Rencana Pelita Bidang Kesehatan 1989/1990-1993/1994, Jakarta.
8. Kanwil Depkes Propinsi Sumatera Selatan. Data Kesehatan Sumatera Selatan,Palembang 1989.