bab i pendahuluan_a3

8/2/2019 BAB I Pendahuluan_A3

http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-pendahuluana3 1/8

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2012 I-1

1.1. Latar Belakang

ebijakan penataan ruang menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, menggariskan

bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan di daerah harus terkoordinasi secara ke ruangan

guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan

kawasan. Koordinasi rencana kegiatan diwujudkan dalam rencana tata ruang, baik mengenai

pola pemanfaatan ruang maupun struktur pemanfaatan ruang. Dengan demikian pada

implementasi rencana tidak muncul kendala dalam pemanfaatan ruang dan pada akhir akan

tercipta perkembangan kawasan yang merata serta tidak ada ketimpangan pertumbuhan antar

daerah dan intra wilayah.

Rencana Tata Ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola

pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah

susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan

buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata

ruang, diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan dan hirarki prasarana jalan. Sedangkan

yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang

menggambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam,

diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian serta

pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.

Dengan diberlakukan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah lebih memiliki

keleluasaan dalam menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

daerah (on demand ) dan pendanaannya didukung dengan adanya kebijakan perimbangan

keuangan pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Daerah memiliki peran yang

sangat menentukan dalam peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di

daerahnya.

Salah satu perangkat yang perlu dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola dan

mengarahkan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah adalah produk Rencana Tata Ruang.

Mengingat sifat keterbatasan dan fungsi ruang, maka intensif yang dapat diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk menggalakkan kegiatan pembangunan adalah melalui perijinan

dalam pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang sebagai bentuk produk proses perencanaan dan penataan ke

ruangan merupakan salah satu alat pengarah wujud dan tatanan kehidupan kewilayahan pada

masa mendatang. Oleh karena itu dalam suatu lingkup wilayah, dokumen rencana tata ruang

diharapkan mencakup semua bidang kehidupan kewilayahan dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan berbagai kepentingan dan batasan serta kendala-kendala yang ada.

Penyusunan rencana tata ruang juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pembangunan

dan keserasian perkembangan wilayah dengan rencana tata ruang wilayah melalui penciptaan

keterkaitan kawasan-kawasan fungsional yang harmonis dan efisien.

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) merupakan salah satu dokumen

perencanaan yang dihasilkan dari tahapan-tahapn pelaksanaan suatu wilayah yang ingin

K



Laporan Pendahuluan Penyusunan Evaluasi/Revisi RDTRK Kawasan Perkotaan Wajak

Tahun 2012-2032



RDTRK

direncanakan. Berdasarkan Pedoman Rencana Detail Tata Ruang Kota dijelaskan bahwa RDTRK

berfungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh

perencanaan ruang diatasnya. Selain itu RDTRK juga merupakan rencana yang menetapkan

blok-blok peruntukkan pada kawasan fungsional kota sebagai penjabaran dari kegiatan ke

dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan anatr kegiatan fungsi dalam kawasan

agar terciptanya lingkungan yang serasi, selaras,seimbang adn terpadu.

Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Kabupaten Malang, Kawasan

Perkotaan Wajak Termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Tumpang. WP Tumpang

meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncikusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan

Jabung dengan Pusat Pelayanan Kecamatan Tumpang. Fungsi dan Peranan Wilayah

Pengembangan Tumpang adalah Sebagtai Berikut :

- Sebagai Pusat Kesehatan (Setingkat Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin)

- Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Lokal

- Sebagai Pusat Pasar Wisata

- Sebagai Pusat Pendidikan (SLTA/Kejuruan)

- Sebagi Pusata Peribadatan Skala Lokal

- Sebaga Pusat Pariwisata Budaya

- Sebagai Pusat Hiburan/Rekreasi Skala Lokal

Untuk Kegiatan Utama pada SSWP ini diarahkan sebagai berikut :

- Pengembangan Kegiatan Wisata

- Pengtembangan Kegiatan Pertanian (tnamana Pangan, Sayuran Hortikultura dan

Perkebunan)

- Pengembangan Peternakan

- Pengtembangan Kegiatan Industri (Kerajinan Rakyat, Industri Pengolahan Hasil

Ternak dan Industri Pengolahan Hasil Pertanian)

Latar belakang disusunnya dokumen Evaluasi/Revisi RDTRK Kecamatan Wajak yaitu

untuk mengevaluasi dokumen RDTRK Kecamatan Wajak dengan melakukan penyempurnaan

dokumen yang ditelaah berdasarkan perkembangan Kecamatan Wajak yang pesat dari tahun ke

tahun dan untuk mengakomodir faktor-faktor tersebut maka penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kota Kawasan Perkotaan Wajak diarahkan dengan pengaturan dan pengendalian

kawasan strategis dan kawasan fungsional mendukung terwujudnya Penataan Ruang Wilayah di

kabupaten Malang yang Produktif, Seimbang dan Lestari bagi Kesejahteraan Masyarakat . Oleh karena

itu diperlukanlah penyusunan Evaluasi /Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Wajak Tahun 2012-2032.

1.2. Azaz, Tujuan, Sasaran dan Muatan Penataan Ruang yang Ingin Dicapa i

Azaz, tujuan dan sasaran penataan ruang sering diinterpretasikan beragam, untuk itu

sebaiknya disesuaikan dengan muatan yang ada pada UU No 26 Tahun 2007 yang konteksnya

dapat saja di sesuaikan dengan azaz dan tujuan penataan ruang pembangunan secara umum.

1.3. Dimensi Waktu

Penyusunan Evaluasi/Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Kawasan Perkotaan

Wajak secara menyeluruh mempunyai dimensi waktu perencanaan selama 20 (dua puluh)

tahun dan dapat di tinjau ulang atau dilakukan evaluasi dan revisi setiap 5 (lima ) Tahun sekali.

1.4. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RDTRK

1.4.1. Pengertian Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis,

baik yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta merupakan rumusan

kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi. Wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta

merupakan pedoman pengarahan pengendalian pembangunan kota. Perencanaan kota adalah kegiatan

penentuan konsepsi perumusan, penyusunan atau peninjauan kembali rencana kota dalam rangkamewujudkan bentuk suatu kota yang berwawasan lingkungan hidup, berasaskan kelestarian serta

peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang

berkesinambungan.

Sesuai dengan lampiran V: Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002, yang

dimaksud dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota, merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata

Ruang Wilayah ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang

Kota adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota secara terperinci yang disusun untuk

penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan

perkotaan.Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota ini adalah 20 tahun dan dituangkan ke dalam

peta rencana dengan skala 1 : 5.000 atau lebih.

1.4.2. Kedudukan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

RDTRK bukanlah suatu produk yang berdiri sendiri, melainkan merupakan penjabaran rencana

tata ruang yang lebih tinggi (RTRW/RUTRK) dan rencana pembangunan lainnya yang bersifat umum

serta berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas.




Tahun 2012-2032



RDTRK

Adapun kedudukan RDTRK adalah :

- RDTRK merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Kota atau Rencana Tata Ruang

Wilayah, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta Pola Dasar

Pembangunan Daerah.

- RDTRK menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah dan

sektoral.

- RDTRK menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RTRK (Rencana Teknis Tata Ruang

Kawasan).

1.4.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Kegiatan penyusunan RDTRK Kecamatan Wajak dimaksudkan untuk merangsang dan

meningkatkan kemampuan potensi dan sumber-sumber daya daerah untuk mencapai tujuan

pembangunan, meningkatkan secara maksimal sumber keuangan, koordinasi semua kegiatan dari

berbagai tingkat pelaksanaan rencana dan menampung serta mengarahkan aspirasi masyarakat dalam

melaksanakan kegiatannya. Selain itu, RDTRK Kecamatan Wajak bertujuan untuk mengarahkan

pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan

pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terstruktur baik kualitas maupun

kuantitas.

Mengingat bahwa suatu perencanaan kota merupakan hal yang penting, maka secara umumtujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RDTRK Kecamatan Wajak ini, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Kebijaksanaan pengembangan penduduk yaitu arahan distribusi penduduk menurut

unit lingkungan perencanaan di Kecamatan Wajak sesuai dengan tahun perencanaan

2. Rencana struktur tingkat pelayanan kota yaitu arahan tata jenjang fungsi-fungsi

pelayanan dalam kota, yang merupakan rumusan kebijaksanaan tentang pusat-pusat

pelayanan kegiatan kota berdasarkan jenis intensitas dan lokasi pelayanan.

3. Pelayanan unit lingkungan yaitu arahan mengenai pembagian unit-unit pelayanan kota

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penduduk kota.

4.

Rencana sistem jaringan pergerakan yaitu arahan pola sistem jaringan pergerakan danprasarana penunjang (terminal, jalan, lingkungan perparkiran) bagi angkutan jalan

raya, angkutan kereta api, dan angkutan penyeberangan yang ada di dalam wilayah

Kecamatan Wajak.

5. Rencana jaringan sistem utilitas yaitu arahan pola jaringan air bersih, telepon, listrik,

dan drainase.

Rencana penanganan lingkungan yaitu arahan jenis-jenis penanganan lingkungan seperti

peningkatan, perbaikan, pemugaran dan perlindungan yang akan dilakukan pada bangunan atau

jaringan pergerakan.

1.4.4. Fungsi dan Kegunaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Rencana Detail Tata Ruang Kota berfungsi untuk:

1. Kepentingan Nasional, yaitu penyusunan RDTRK dilakukan agar pengembangan dan

pembangunan kota dapat diarahkan untuk mencapai adanya keseimbanganpertumbuhan antara kota-kota dan usaha peningkatan kualitas lingkungan

permukiman kota

2. Kepentingan Regional, yaitu bahwa RDTRK dapat berfungsi sebagai arahan bagi

keseimbangan pertumbuhan kota dengan wilayah belakangnya. Selain itu kota harus

mampu menyediakan fasilitas dan utilitas bagi kepentingan regional.

3. Kepentingan Lokal, yaitu bahwa RDTRK berfungsi untuk menciptakan suatu lingkungan

kehidupan kota yang baik yaitu suatu lingkungan kehidupan kota yang berfungsi

sebagai tempat tinggal dan bekerja bagi penduduk dalam suasana yang menyenangkan.

4. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan

perkotaan.

5. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

6. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi, dan efisien.

7. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian

program-program pembangunan perkotaan.

Sedangkan untuk kegunaan Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah sebagai pedoman

untuk:

1. Pemberian advis planning.

2. Pengaturan bangunan setempat

3. Penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan

lingkungan.

4. Pelaksanaan program pembangunan

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Evaluasi/Revisi RDTRK Kawasan Perkotaan Wajak adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;




Tahun 2012-2032



RDTRK

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertambangan;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20

Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok-pokok Perindustrian;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya;

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Ketentuan Kepariwisataan;

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;

9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU Nomor 19 Tahun 2004

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

menjadi Undang-undang;

14. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

15. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

16. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;

17. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

18. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;

20. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

22. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

23. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

24. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

25. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

26. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;

27. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung;

28. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;

29. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

33. Perturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suakan Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam;

35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup;

36. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan

Ruang Wilayah;

37. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanganan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Hutan Kota;

39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah,

Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;

44. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutanserta Pemanfaatan Hutan;

45. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana;

46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

47. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;




Tahun 2012-2032



RDTRK

48. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

49. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah ;

50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;

51. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

52. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

53. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan

Budidaya;

54. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan lndustri;

55. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung;

56. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman

Modal;

57. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

58. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan

Ruang Nasional;

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Batas

Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;

60. Peraturan Menteri PU Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, daerah

Manfaat Sungai dan daerah Penguasaan Sungai;

61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang di daerah;

62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan

Pemerintah Desa;

64. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008 tentang Keserasian

Perumahan dan Permukiman;

65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 Tahun 2009 tentang Rancangan Peraturan

Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota;

66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

67. Peraturan Menteri No. 50 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

68. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Daerah;

69. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/UM/1980 dan Nomor

683/Kpts/UM/II/1981 tentang Klasifikasi Kemampuan Lahan;

70. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002 tentang Penetapan Pedoman

Bidang Penataan Ruang;

71. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan

Standar Mekanisme Ketatlaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang

Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

72. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penyediaan Ruang Terbuka

Hijau Kawasan Perkotaan

73. Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa

Timur;

74. Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Propinsi Jawa Timur;

75. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Ruang pada

Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;

76. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-

1594 tentang Pencegahan Konversi Sawah Irigasi Tanggul Teknis,

77. Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 11 Tahun 1991 tentang Penetapan

Kawasan Lindung di Propinsi Dati I Jawa Timur;

78. Perda Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;

79. Perda Propinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan

Produksi di Propinsi Jawa Timur;

80. Perda Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2006 tentang RTRW Propinsi.

81. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 2006 Tentang Pemanfaatan Ruang Pada

Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur;

82. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk

Memperoleh Pencadangan Tanah, Ijin Lokasi, Pemberian Perpanjangan dan Pembaharuan

Hak Atas Tanah Serta Penerbitan Sertifikatnya;




Tahun 2012-2032



RDTRK

83. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan

Standar Mekanisme Ketatlaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang

Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

84. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-

1594 tentang Pencegahan Konversi Sawah Irigasi Tanggul Teknis;

85. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 3-6-1998

Nomor 462-2083 tentang Perlindungan Hak Keperdataan dan Kepentingan Hak Pemilik

Tanah Dalam Areal Izin Lokasi.

86. Perda Kabupaten Malang No. 11 tahun 2003 tentang Penyempurnaan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Malang

1.6. Ruang Lingkup Perencanaan

1.6.1. Ruang Lingkup Spasial

Kawasan perencanaan dalam penyusunan Evaluasi Rencana Detail Ruang Kawasan

Perkotaan Kecamatan Wajak yang terdiri dari lima desa yaitu Desa Wajak, Desa Blayu, Desa

Sukoanyar, Desa Sukolilo dan Desa Kidangbang. Adapun batas-batas administrasinya yaitu

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Poncokusumo

Sebelah Timur : Kecamatan Ampelgading

Sebelah Selatan : Kecamatan Dampit dan Kecamatan Turen

Sebelah Barat : Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Tajinan

1.6.2. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial dari Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Wajak ini adalah:

1. Merumuskan dan menyusun latar belakang dan isu permasalahan, dasar hukum, profil

dan potensi wilayah dan isu-isu strategis.

2. Merumuskan dan menyusun tujuan, kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan

ruang Kawasan Perkotaan Wajak untuk 20 tahun ke depan.

3. Merumuskan dan menyusun rencana struktur ruang wilayah yang meliputi rencana

sistem perkotaan, pusat kegiatan primer, pusat pelayanan, serta rencana struktur

jaringan prasarana.

4. Merumuskan dan menyusun rencana pola ruang wilayah Kawasan Perkotaan Wajak,

yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang akan dikembangkan selama

kurun waktu 20 tahun.

5. Merumuskan dan menyusun rencana arahan pemanfaatan ruang wilayah Kawasan

Perkotaan Wajak yang memuat prioritas pemanfataan ruang, Indikasi program utama,

serta pembiayaan dan kelembagaan.

6. Merumuskan dan menyusun ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,

ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Lingkup Materi RDTRK menurut Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor

327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ,

meliputi:

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi RDTR meliputi: Tujuan, kebijakan dan strategi

dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan arahan kebijakan berdasarkan

urgensi/keterdesakan penanganan kawasan tersebut.

2. Rencana Struktur Ruang meliputi:

a. Distribusi penduduk

b. Rencana sistem pusat pelayanan

c. Rencana sistem jaringan transportasi darat

d. Rencana sistem jaringan angkutan sungai

e. Rencana sistem jaringan lainnya

3. Rencana Pola Ruang meliputi:

a. Penetapan pola ruang dan kode zonanya

b. Rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya

4. Rencana Penanganan Kawasan Lingkungan dan Blok meliputi:

a. Rencana penyediaan ruang bagi sektor informal

b. Rencana penyediaan RTH dan RTNH

c. Rencana penanganan kawasan dan bangunan

5. Rencana Pemanfaatan Ruang meliputi:

a. Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang

b. Indikasi program perwujudan rencana pola ruang

c. Indikasi program penanganan kawasan dan bangunan

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

a. Peraturan zonasi

b. Perizinan

c. Insentif dan disinsentif

d. Sanksi




Tahun 2012-2032



RDTRK

7. Kelembagaan dan Peran serta Masyarakat meliputi:

8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Program Penanganan Lingkungan

b. Matrik Penanganan Lingkungan

1.7. Sumber Pendanaan

Dana Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berasal dari APBD Kabupaten

Malang pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012.

1.8. Sistematika Pelaporan

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Pendahuluan ini maka

sistematika pembahasan diatur sesuai dengan tatanan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran,

ruang lingkup perencanaan, landasan hukum dan sumber pendanaan dalam

penyusunan Evaluasi/Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Wajak.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yanga kan digunakan dalam menganalisis

Evaluasi/Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Wajak. Teori

yang ada meliputi analisis struktur ruang wilayah, analisis kependudukan, analisis

fasilitas dan utilitas dan lainnya.

BAB III METODOLOGI

Bab ini berisikan metodologi pendekatan dan metodologi penelitian dalam

penyusunan Evaluasi/Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Wajak. Bab ini juga berisi materi-materi pembahas yang akan dirumuskan dan metode

pemecahan yang akan digunakan dalam dokumen selanjutnya.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

Bab ini berisikan uraian mengenai kondisi wilayah perencanaan yang meliputi kondisi

eksisting atas aspek kependudukan, guna lahan dan beberapa aspek pengenal

Kawasan Perkotaan Wajak yang menjadi orientasi atas wilayah perencanaan.

BAB V PROGRAM KERJA

Bab ini berisikan uraian tentang ruang lingkup kegiatan serta tahapan atau langkah

kegiatan dalam proses penyusunan Evaluasi/Revisi Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kawasan Perkotaan Wajak dengan jadwal penyelesaian tiap tahapan kegiatan

beserta sistematika penyerahan dan ketentuan teknis laporan kemajuan pekerjaan.

Selain itu juga diuraikan tentang struktur organisasi tim perencana dalam menangani

pekerjaan penyusunan Evaluasi/Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan

Perkotaan Wajak beserta keterlibatan tenaga ahli dengan tugasnya selama proses

penyusunan tersebut




Tahun 2012-2032



RDTRK

Contents

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................................................... 1

1.1.1. Tahap Persiapan .......... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 1

1.2. Azaz, Tujuan, Sasaran dan Muatan Penataan Ruang yang Ingin Dicapai .......... ........... ........... 2

1.3. Dimensi Waktu .............................................................................................................................................. 2

1.4. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Manfaat RDTRK ........... ........... ........... ........... ........... ........... .. 2

1.4.1. Pengertian Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) .......... ........... ........... ........... ........... ....... 21.4.2. Kedudukan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) ........... ........... ........... ........... ........... ..... 2

1.4.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) ........... ........... ........... ........... 3

1.4.4. Fungsi dan Kegunaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) ........... ........... ........... ....... 3

1.5. Landasan Hukum .......................................................................................................................................... 3

1.6. Ruang Lingkup Perencanaan .......... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... 6

1.6.1. Ruang Lingkup Spasial .......... ........... ........... .......... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... .... 6

1.6.2. Ruang Lingkup Substansial .......... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ..... 6

1.7. Sumber Pendanaan ...................................................................................................................................... 7

1.8. Sistematika Pelaporan ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... 7

bab i pendahuluan_a3

Documents