4

BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangDalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, diperlukan pengarahan dana yang cukup memandai. Guna memajukan kelancaran setiap rencana pelaksanaan pembangunan sebagai mana termaksud dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja setiap daerah .Ketersediaan dana tersebut sangat tergantung pada upaya dan kreasi yang dilakukan setiap pemerintah daerah untuk mengelolah sumber sumber pendapatannya yang sangat potensial menjadi sumber pendapatan yang aktual.Penerapan sistim otonomi daerah saat ini juga semakin menuntut kerja keras dan kreasi dari setiap komponen pemerintah daerah dalam memikirkan segala upaya yang mengarah pada kelancaran proses pembangunan di daerah. Otonomi daerah pada dasarnya di maksudkan agar setiap daerah mampu mengelolah dan merencanakan proses pembangunan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan segala daya dan potensi yang ada di daerah masing - masing.Salah satu potensi sumber dana yang dimiliki oleh setiap daerah dalam era otonomi daerah dewasa ini adalah dana yang bersumber dari penarikan bumi pajak dan bangunan yang selama ini sebangian besar masih di serahkan di pemerintah pusat. Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka segala bentuk penerimaan yang ada diserahkan kepada daerah yang bersangkutan untuk pengelolaannya. Penyelenggaran pemerintah daerah di Indonesia saat ini di dasarkan pada sistim ekonomi daerah dengan memperhatikan karataristik daerah tersebut, pemerintah pusat dalam pelimpahan beberapa wewenang yang di anggap dapat dikerjakan secara baik oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pelimpahan wewenang pemerintah pusat ini terkandung pengertian bahwa kebijakan, perencanaan, dan pembiyaan dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.Sistim otonomi daerah ini didasarkan atas disentralisasi pemerintahan yang tidak menutup kemungkinan penarikan kembali wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat bila mana pemerintah daerah yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi terlalu besar.Dengan memperhatikan kedudukan daerah kabupaten menjadi daerah yang paling depan dalam berbagai kegiatan, maka titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten / kota tersebut, pemberian otonomi mengandung tanggung jawab yang sangat besar. Namun demikian, tidak berarti peranan pemerintah provinsi tidak menjadi penting dalam proses pembangunan daerah tersebut. Salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah adalah APBD kota Makassar adalah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Melihat pentingnya Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai sumber penerimaan daerah yang aktual di kota Makassar, maka diperlukan kajian mengenai Pengaruh Kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar.B. Masalah PokokBerdasarkan latar belakang yang ditemukan diatas ,makayang menjadi masalah pokok dalam proposal ini adalah :Berapa besar pengaruh kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar?C. Tujuan PenelitianAdapun tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kota MakassarD. Manfaat PenelitianPenulisan proposal ini diharapkan dapat berguna :1. Bagi pemerintah daerah Kota Makassar serta pihak lain yang berkepentingan dalam rangka penentuan kebijakan kebijakan strategis menyangkut penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004 tantang pemerintah daerah.2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian dengan objek yang serupa.