Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law

Oleh Kelompok I Anggota: Destriayu Vasista Fardila Yolanda Indah Permata Sari Lara Citra Primasa Rodhanil Wan Johar (17485/2010) (00252/2008) (54614/2010) (1108580/2011) (1101067/2011)

Dosen Pembina Mata Kuliah : Serli Marlina, S.Pd

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2012

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Setiap manusia yang terlahir kedunia, secara tidak langsung mereka telah mempunyai hak, namun hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul Hak Asasi Manusia.

B. Identifikasi Masalah Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Pengertian HAM 2. Hakikat dan sejarah perkembangan HAM 3. Penerapan HAM di indonesia 4. Hubungan HAM dan demokrasi 5. Hakekat negara hukum dan ciri-ciri negara hukum 6. Indonesia adalah negara hukum 7. Hubungan negara hukum dengan demokrasi

C. Batasan Masalah Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.

D. Metode Pembahasan Dalam hal ini penulis menggunakan: 1. Metode deskritif, sebagaimana ditunjukan oleh namanya,

pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Atherton dan Klemmack: 1982). 2. Penelitian kepustakaan, yaitu Penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan, mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Dan Ciri Pokok Hakikat HAM 1) Pengertian

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

2) Ciri Pokok Hakikat HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

B. Perkembangan Pemikiran HAM

Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :o

Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

o

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

o

Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

o

Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negaranegara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government

Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari: 1. Magna Charta Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994). 2. The American declaration Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. 3. The French declaration

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. 4. The four freedom Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:o

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.

o

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu: 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat 3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950

4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945 B. Penerapan HAM di Indonesia Jika dilihat dari kehidupan sehari hari hak asasi manusia di Indonesia hanya berupa kebebasan hidup dan jaminan hidup dari siksaan dan dari kekerasan fisik saja. Sedangkan hal hal lain tentang yang membahas HAM tersebut tidak diperhatikan seperti contoh ; penderitaan kaum tidak mampu, pendidikan dan tentang kepercayaan seseorang atau keyakinan.

1. Kaum kurang mampu Untuk kaum tidak mampu seperti penderitaan mereka kurang ada yang memperhatikan seperti yang ada pada undang-undang bahwa mereka dilindungi oleh Negara, menurut saya Negara dan pemerintah itu mempunyai kesibukan sendiri jadi tidak terlalu memperhatikan UUD tersebut maka tidak ada yang mengurusi oarng miskin tadi jangankan Negara sesama masyarakat saja masa bodo, rata rata pergaulan masyarakat di Indonesia setara maksudnya, orang kaya hanya bergaul pada orang kaya dan orang miskin hanya bergaul pada orang miskin, meskipun mayoritas selalu seperti itu tetapi ada juga yang tidak seperti orang yang mampu memberikan sumbangan atau fasilitas untuk orang yang tidak mampu. Tetapi bagi orang yang tidak mampu kebanyakan memafaatkan kebaikan orang tersebut sebagai biaya hidup sehari hari tidak memikirkan cara agar hidupnya bisa berkembang. 2. Pendidikan Dalam hak asasi manusia ini juga membahas tetang setaip orang berhak memiliki atau mendapatkan pendidikan sama seperti yang lain, untuk di Indonesia dalam penerapan HAM untuk pendidikan masih kurang umumnya dalam pendidikan diluar daerah, khususnya di luar kota kota besar di Indonesia banyak anak anak yang ingin bersekolah tetapi tidak cukup biaya atau tidak adanya sekolah didaerah tersebut. Kebanyakan

orang tua disana mengiginkan anaknya dapat menghasikan uang saja tanpa adanya pendidikan atau sekolah, sedangkan pada kota kota besar HAM dalam pendidikan ini banyak dilanggar oleh institut pendidikan itu sendiri seperti pada peneriamaan calon siswa atau maha siswa yang pas-pasan, mereka pandai tetapi tidak bisa masuk pada sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri karena banyak diantara badan pendidikan tadi lebih memihak pada uangnya saja sedangkan kualitas bagi orang yang kurang mampu mereka hanya menjadi cadangan saja. 3. Dalam hal keyakinan Dalam hal keyakinan disini membahas tentang kebebasan seseorang dalam beragama dan menjalani agamanya masing masing khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim, di sini perlu di perhatikan bahwa mayoritas bukanlah yang mempunyai atau berkuasa. Di Indonesia banyak sekali khasus dalam hal keyakikan yang dilakukan sebagian kelompok kelompok yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki etika yang menistakan agama seseorang dan mengangap remeh orang tersebut. Pada hal ini menurut saya setiap orang berhak memeluk agamanya masing masing seperti dalam UUD yang membahas tentang kebebasan memeluk agamanya masing masing dan orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya pada Tuhannya nanti. C. Hubungan HAM dan Demokrasi HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia

yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut. Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter atau pun legitimasi pragmatis. Namun kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya

mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter. Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi

menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.

D. HAKIKAT NEGARA HUKUM

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negara dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik.

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul politica,bagi aristoteles,yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.karena tujuan negara adlah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Ada dua unsur dalam hukum,yaitu pertama:hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan sesuatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah, kedua norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan kehadapan dengan idea hukum Menurut Stahl model negara hukum ada empat yaitu :

a. Adanya perlindungan terhadap Hak Azazi manusia. b. Adanya pemisahan kekuasaan. c. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum. d. Adanya peradilan Administrasi.

1) Suremacy OF law

Kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi.kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan.dengan kata lain hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

2) Equality Before The law

Dalam negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama(derajat)yang membedakan hanyalah fungsinya,yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur.

3) Humas Rights

Humas rights lebih menekankan pada seorang warga negara untuk dapat melakukan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalani kehidupannya,seperti kemardekaan pribadi,kemerdekaan diskusi,dan kemerdekaan mengadakan rapat.

CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 2. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. 3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. 4. Menuntut pembagian kekuasaan.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtstaat(Eropa Kontinental) dan Rule Of law(Anglo Saxon).

a. Ciri-ciri Rechtstaat menurut Friederich Julius Stahl yaitu: - Hak asasi manusia - Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM - Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan - Peradilan adminitrasi dalm perselisihan

b. Ciri-ciri Rule of law menurut AV Dicey: - Supremasi Hukum - Kedudukan yang sama di depan Hukum - Terjaminnya HAM dalam UU atau keputusan peradilan

Brian Tamanaha(2004).seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-artz dalam jurnal hukum Jentera6,membagi konsepRule of lawdalam dua kategori,Formal and Substantive.

c. Ciri-ciri negara hukum menurut Prof.sudrago gautama yaitu: a. Terdapatnya pembatasan negara terhadap perorangan b. Asas legalitas c. Pemisah kekuasaan

Menurut Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,SH ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah:Supremasi hukum,persamaan eksekutif tata dalam yang usaha

hukum,asas

legalitas,pembatasan bebas dan

hukum,organ tidak

indefenden,peradilan negara,peradilan tata

memihak,peradilan hak asasi

negara,perlindungan

manusia,bersifat

demokratis,sarana untuk mewujudkan tujuan negar,dan transparasi dan kontrol sosial.

Muhammad tahir azhary,dengan mangambil inspirasi dari sistem hukum islam,mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri negara hukum yang baik itu menggandung 9(sembilan)prinsip yaitui: a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah b. Prinsip musyawarah c. Prinsip keadilan d. Prinsip persamaan e. Prinsip pengakuan dan perlidung terhadap hak-hak asasi manusia f. Prinsip peradilan yang bebas

g. Prinsip perdamaian h. Prinsip kesejahteraani. i. Prinsip ketaatan rakyat

E. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM Negara indonesia adalah Negara hukum,dikaitkan dengan kalimat diatas,arti negara hukum tidak terpisah dari pilarnya yaitu:kedaulatan hukum.Di samping itu para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan negara indonesia telah menentukan pilar lain,yaitu kedaulatan rakyat.

Negara indonesia adalah negara hukum materil,buktinya terdapat dalam pembukuan UUD 1945 alinie IV,pasal 33,dan pasal 34.perwujudan negara hukum di indonesia dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Uud 1945 mengandung prinsip: a. Norma hukum bersumber pada pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarkhi jenjang norma hukum b. Sistemnya adalah sistem konstitusi c. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi d. Prinsip persamaan kedudukan hukum dan pemerintah e. Adanya organ berbentuk UU f. Sistem pemerintahan presidensiel g. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain h. Jaminan HAM

Azhary berkesimpulan bahwa ciri khas Negara Hukum Indonesia ialah unsur-unsur utamanya, yang terdiri dari : 1. Hukumnya bersumber dari Pancasila 2. Berkedaulatan rakyat 3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi 4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan 5. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

6. Pembentukan Undang-Undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR 7. Dianutnya sistem MPR Prof.Dr.Ismail suny,SH.M.CL dalam brosur beliaumekanisme

dekmokrasi pancasilamengatakan bahwa negara hukum indonesia memuat unsurunsur: 1. Menjunjung tinggi hukum 2. Adanya pembagian kuasa 3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remidiremidi prosedural untuk mempertahankannya 4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi

Pada pasal 1 ayat (2)UUD 1945.menurut Abraham Lincoln presiden Amerika Serikat,bahwa Dekmokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat(democracy is goverrnment of the people,by the people and for the people)

Franz Magnis Suseno(1997) menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara dekmokrasi.kelima ciri negara dekmokrasi tersebut adalah: 1. Negara hukum 2. Pemerintahan dibawah kontrol nyata masyarakat 3. Pemilihan umum yang bebas 4. Prinsip manyoritas 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi

F. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi Demokrasi suatu Negara dapat berdiri kalau negaranya merupakan Negara hukum yaitu Negara yang memberikan perlindungan hukum kepada warganya melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan terdapat penjaminan terhadap HAM.

Hukum dan demokrasi saling berkaitan, hokum digunakan sebagai melegitimasi kekuasaan, hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Hubungan keduanya dapat dinyatakan bahwa Negara demokrassi pada dasarnya adalah Negara hokum tetapi Negara

hokum belum tentu Negara demokrasi.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Hak Asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan. HAM berlaku untuk semua orang dan tidak bias dilanggar. Sejarah perkembangan HAM sendiri berkambang dimulai dengan dikeluarkannya Magna charta, The American declaration, The frienc declaration, dan The four freedom. Dalam Islam juga telah menunjukkan adanya pengakuan dan menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Internasional diproklamasikan dalam Deklarasi Universal HAM. Hubungan HAM dengan demokrasi adalah bahwa demokrasi merupakan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

B. Saran Mengerti dan menghayati hakikat HAM dalam kehidupan sehari-hari Menerapkan HAM secara benar Menghargai HAM orang lain

DAFTAR PUSTAKAKaelan, Ahmad Zubaida.2007. Kewarganegaraan. Yogyakarta:Paradigma. Soegito, H. A.t. 2006. Rule of Law, Makalah pada penelitian dosen MPK Kewarganegaraaa. Jakarta:Dirjen Dikti. Marlina, Serli.2011.Pendidikan Kewarganegaraan. Padang:FIP UNP. Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman.2003.Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM. Yogyakarta:UII press.