SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA

“ORDE BARU”By Hasta Prayuna Lolyta

ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno, dari tahun 1968 hingga 1998. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mulai berkuasa dan memperkenalkan sistem politik barunya yang disebut dengan Demokrasi Pancasila.Pemerintahan yang sering disebut dengan orde baru ini, secara formil berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

 1.     Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 19652.     Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%3.     Adanya TRITURA4.     Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno5.     Dikeluarkannya SUPERSEMAR

Pelaksanaan Orde Baru

1.     Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden2.     Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.3.     Perkembangan kehidupan demokrasi di

Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.

4.    Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika,tetapi itupun tidak diperhatikan atau diabaikan.

Kebijakan dan tindakan Soeharto dalam memimpin Negara di masa

orde baru 

1. Mendaftarkan kembali Indonesia menjadi anggota PBB

2. Eksploitasi Sumber Daya Alam3. Memberikan Hak dan Kewajiban bagi Warga Tionghoa4. Perpecahan akibat Transmigrasi

Kelebihan Orde Baru

1.     Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai AS$1.5652.     Sukses transmigrasi 3.     Sukses KB 4.     Sukses memerangi

butahuruf 5.     Sukses swasembada

pangan 6.     Pengangguran minimum

7.     Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)8.     Sukses Gerakan Wajib

Belajar 9.     Sukses Gerakan Nasional

Orang-Tua Asuh 10.  Sukses keamanan dalam

negeri 11.  Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia12.  Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan sistem pemerintahan orde baru

1.     Maraknya korupsi, kolusi, nepotisme2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.3.     Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi4.     Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan5. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program “penembaakan misterius.”6.     Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara7. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya8.   Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan simiskin)9.     Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

Berakhirnya Masa Orde Baru

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

\

TRITURATri Tuntutan Rakyat (atau biasa disingkat Tritura ) adalah tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Isi Tritura adalah:1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya2. Perombakan kabinet DWIKORA3. Turunkan harga dan perbaiki sandang-pangan

SUPERSEMAR

Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

KESIMPULANO Orde baru di pimpin oleh Presiden

Soeharto di mulai dari tahun 1968. dengan berlandaskan pada

Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru berakhir pada

tahun 1998