MAGNA CHARTA 1215

THE UNIMOUS OF THE THIRTEEN UNITED STATES OF AMERICA 4 JULI 1776

UUD RI 18 AGUSTUS 1945

DEKLARASI UNIVERSAL HAM 10 DESEMBER 1948

MANUSIA - MASYARAKAT - NORMA

HUKUM - HAM - DEMOKRASI

DARI ZAMAN YUNANI KUNO SAMPAI SEKARANG

LINGKUP PERDEBATAN DEWASA INI JUSTIFIKASI, PRIORITAS & PELAKSANAAN

HAM

HAK BER-POLEKSOSBUD, MANA YG DIPRIORITASKAN, TIAP NEGARA BEDA

KONSEPSI & PELAKSANAANNYA.

HAM SBG HAK YG MELEKAT PADA KODRAT MANUSIA, BERSIFAT UNIVERSAL.

HAM : MENSENRECHTEN

PERLINDUNGAN DALAM PER-UNDANG-UNDANGAN.

PELECEHAN TERJADI DI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN.

PERILAKU LEGISLATOR LEGISLATIVE VIOLANCE.

APARAT VIOLANCE BY ACTION

PEMBIARAN OLEH INSTITUSI

VIOLANCE BY AMMISSION

MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN, KE-

CONGKAAN PENGUASA, SEWENANG-

WENANG, KEKERASAN POLITIK.

TERJADI LINTAS KELAS, YG LEMAH

RENTAN. YG KUAT KEKUASAAN YG

LEMAH MASYARAKAT/ UMUMNYA.

BUDAYA MILITERISTIK

PENGUATAN MASYARAKAT UNTUK

CEGAH KESEWENANG-WENANGAN PE-

NGUASA, KEMBALIKAN KEPERCAYAAN

MASYARAKAT TERHADAP HUKUM.

PANCASILA MENCERMINKAN ADANYA

HAK MANUSIA :

HAK BERBANGSA

HAK BERHUBUNGAN ANTAR MANUSIA

HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL

HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT

HAK BERNEGARA

UUD 1945 ALINEA 1 :

= PENEGAKAN TERHADAP PERIKEMANUSIAAN

= PENGAKUAN TERHADAP PERIKEADILAN, INTI

NEGARA HUKUM.

ALINEA 2 : = INDONESIA NEGARA HUKUM

= TUJUAN HUKUM MENCAPAI KEADILAN

= ADIL DALAM KESEJAHTERAAN

ALINEA 3 :

= KEBEBASAN, KEMERDEKAAN SBG BANGSA.

= KEBEBASAN MENGURUS UNTUK KEBEBASAN

RAKYATNYA.

ALINEA 4 :

= TUJUAN NASIONAL, MELINDUNGI, MEMAJU-

KAN KESEJAHTERAAN, MENCERDASKAN.

= POLITIK, EKONOMI, SOSBUD.

Prinsip-Prinsip

Hak Sipil dan Politik (HSP) dan

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB)

PENEGAKAN HUKUM = SETIAP ORANG SAMA DIMUKA HUKUM

= UPAYA PAKSA DIATUR DLM UU

= ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

= PERADILAN CEPAT, MUDAH, MURAH

HAK TERSANGKA/ TERDAKWA : = KUHAP PS 50 - 56

PS 68 HAK GANTI RUGI, REHABILITASI

BATASAN PENAHANAN = PENYIDIK : 20 HR + 40 HR = 60 HR

= P. U : 20 HR + 30 HR = 50 HR

= HAKIM : 30 HR + 60 HR = 90 HR

180 HR

BANTUAN HUKUM

DI RASAKAN MASIH MINIM, HANYA :

- DPT UNDURKAN DIRI KRN MASIH HUB

KELUARGA DGN TERDAKWA

- KESAKSIAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA

- DISEDIAKAN JURU BAHASA

TERHADAP PENEGAK HUKUM

- KEABSYAHAN TANGKAP, TAHAN,

PENGHENTIAN PENYIDIKAN/PENUNTUTAN

- REHABILITASI KARENA PENGHENTIAN

- ALASAN PENAHANAN : SUBYEKTIF &

OBYEKTIF

9. PERKEMBANGAN TERAKHIR TENTANG

PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA DI ATUR

DALAM UU NO 39 TAHUN 1999 DISUSUL OLEH

AMANDEMEN UUD 1945 PADA BAB X A PASAL 28

HURUF A - J.

- SETIAP ORANG YG ADA DI WILAYAH RI WAJIB PATUH THD ATURAN UU

- SETIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT SERTA DLM UPAYA BELA NEGARA.

- SETIAP MASY WAJIB SALING MENGHORMATI HAK ORANG LAIN

- DLM JALANKAN HAK & KEBEBASANNYA SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK THD PEMBATASAN OLEH UU22

- PEMERINTAH WAJIB & BERTANGGUNG JAWAB MENGHORMATI, MELINDUNGI, MENEGAKKAN & MEMAJUKAN HAM DLM IMPLEMENTASI BIDANG POLEKSOSBUDHANKAM

- MENGEMBANGKAN KONDISI YANG

KONDUSIF BAGI PELAKSANAAN HAM.

- MENINGKATKAN PERLINDUNGAN

DAN PENEGAKAN HAM

- MERUPAKAN PENGADAAN KHUSUS

DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

- MEMERIKSA & MEMUTUS PERKARA &

PELANGGARAN HAM BERAT

- KEJAHATAN GENOSIDA

- KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN

- SETIAP PERBUATAN YG DILAKUKAN DGN

MAKSUD UTK MENGHANCURKAN ATAU

MEMUSNAHKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN

KELOMPOK BANGSA, RAS, KELOMPOK ETNIS,

KELOMPOK AGAMA, DGN CARA BUNUH,

DERITA, MUSNAH, CEGAH KELAHIRAN DAN

PINDAH PAKSA

- SALAH SATU PERBUATAN YG DILAKUKAN SEBAGAI

BAGIAN DARI SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIK YG

DIKETAHUINYA BAHWA SERANGAN TSB DITUJUKAN SCR

LANGSUNG THD PENDUDUK SIPIL, BERUPA

- PEMBUNUHAN, PEMUSNAHAN

- PERBUDAKAN, PENGUSIRAN

- PERAMPASAN KEMERDEKAAN & KEBEBASAN

- PERKOSAAN, PERBUDAKAN, SEKSUAL, PELACURAN PAKSA DLL

- PENGANIAYAAN

- PENGHILANGAN

- KEJAHATAN APARTHEID