p6 kwn hukum dan ham

Click here to load reader

Post on 07-Nov-2015

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ham

TRANSCRIPT

  • MAGNA CHARTA 1215

    THE UNIMOUS OF THE THIRTEEN UNITED STATES OF AMERICA 4 JULI 1776

    UUD RI 18 AGUSTUS 1945

    DEKLARASI UNIVERSAL HAM 10 DESEMBER 1948

    MANUSIA - MASYARAKAT - NORMA

    HUKUM - HAM - DEMOKRASI

  • DARI ZAMAN YUNANI KUNO SAMPAI SEKARANG

    LINGKUP PERDEBATAN DEWASA INI JUSTIFIKASI, PRIORITAS & PELAKSANAAN

    HAM

    HAK BER-POLEKSOSBUD, MANA YG DIPRIORITASKAN, TIAP NEGARA BEDA

    KONSEPSI & PELAKSANAANNYA.

    HAM SBG HAK YG MELEKAT PADA KODRAT MANUSIA, BERSIFAT UNIVERSAL.

    HAM : MENSENRECHTEN

  • PERLINDUNGAN DALAM PER-UNDANG-UNDANGAN.

    PELECEHAN TERJADI DI SEGALA ASPEK KEHIDUPAN.

    PERILAKU LEGISLATOR LEGISLATIVE VIOLANCE.

    APARAT VIOLANCE BY ACTION

    PEMBIARAN OLEH INSTITUSI

    VIOLANCE BY AMMISSION

  • MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN, KE-

    CONGKAAN PENGUASA, SEWENANG-

    WENANG, KEKERASAN POLITIK.

    TERJADI LINTAS KELAS, YG LEMAH

    RENTAN. YG KUAT KEKUASAAN YG

    LEMAH MASYARAKAT/ UMUMNYA.

    BUDAYA MILITERISTIK

    PENGUATAN MASYARAKAT UNTUK

    CEGAH KESEWENANG-WENANGAN PE-

    NGUASA, KEMBALIKAN KEPERCAYAAN

    MASYARAKAT TERHADAP HUKUM.

  • PANCASILA MENCERMINKAN ADANYA

    HAK MANUSIA :

    HAK BERBANGSA

    HAK BERHUBUNGAN ANTAR MANUSIA

    HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL

    HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT

    HAK BERNEGARA

  • UUD 1945 ALINEA 1 :

    = PENEGAKAN TERHADAP PERIKEMANUSIAAN

    = PENGAKUAN TERHADAP PERIKEADILAN, INTI

    NEGARA HUKUM.

    ALINEA 2 : = INDONESIA NEGARA HUKUM

    = TUJUAN HUKUM MENCAPAI KEADILAN

    = ADIL DALAM KESEJAHTERAAN

    ALINEA 3 :

    = KEBEBASAN, KEMERDEKAAN SBG BANGSA.

    = KEBEBASAN MENGURUS UNTUK KEBEBASAN

    RAKYATNYA.

    ALINEA 4 :

    = TUJUAN NASIONAL, MELINDUNGI, MEMAJU-

    KAN KESEJAHTERAAN, MENCERDASKAN.

    = POLITIK, EKONOMI, SOSBUD.

  • Prinsip-Prinsip

    Hak Sipil dan Politik (HSP) dan

    Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB)

  • PENEGAKAN HUKUM = SETIAP ORANG SAMA DIMUKA HUKUM

    = UPAYA PAKSA DIATUR DLM UU

    = ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

    = PERADILAN CEPAT, MUDAH, MURAH

    HAK TERSANGKA/ TERDAKWA : = KUHAP PS 50 - 56

    PS 68 HAK GANTI RUGI, REHABILITASI

    BATASAN PENAHANAN = PENYIDIK : 20 HR + 40 HR = 60 HR

    = P. U : 20 HR + 30 HR = 50 HR

    = HAKIM : 30 HR + 60 HR = 90 HR

    180 HR

    BANTUAN HUKUM

  • DI RASAKAN MASIH MINIM, HANYA :

    - DPT UNDURKAN DIRI KRN MASIH HUB

    KELUARGA DGN TERDAKWA

    - KESAKSIAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA

    - DISEDIAKAN JURU BAHASA

  • TERHADAP PENEGAK HUKUM

    - KEABSYAHAN TANGKAP, TAHAN,

    PENGHENTIAN PENYIDIKAN/PENUNTUTAN

    - REHABILITASI KARENA PENGHENTIAN

    - ALASAN PENAHANAN : SUBYEKTIF &

    OBYEKTIF

  • 9. PERKEMBANGAN TERAKHIR TENTANG

    PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA DI ATUR

    DALAM UU NO 39 TAHUN 1999 DISUSUL OLEH

    AMANDEMEN UUD 1945 PADA BAB X A PASAL 28

    HURUF A - J.

  • - SETIAP ORANG YG ADA DI WILAYAH RI WAJIB PATUH THD ATURAN UU

    - SETIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT SERTA DLM UPAYA BELA NEGARA.

    - SETIAP MASY WAJIB SALING MENGHORMATI HAK ORANG LAIN

    - DLM JALANKAN HAK & KEBEBASANNYA SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK THD PEMBATASAN OLEH UU22

    - PEMERINTAH WAJIB & BERTANGGUNG JAWAB MENGHORMATI, MELINDUNGI, MENEGAKKAN & MEMAJUKAN HAM DLM IMPLEMENTASI BIDANG POLEKSOSBUDHANKAM

  • - MENGEMBANGKAN KONDISI YANG

    KONDUSIF BAGI PELAKSANAAN HAM.

    - MENINGKATKAN PERLINDUNGAN

    DAN PENEGAKAN HAM

  • - MERUPAKAN PENGADAAN KHUSUS

    DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

    - MEMERIKSA & MEMUTUS PERKARA &

    PELANGGARAN HAM BERAT

    - KEJAHATAN GENOSIDA

    - KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN

  • - SETIAP PERBUATAN YG DILAKUKAN DGN

    MAKSUD UTK MENGHANCURKAN ATAU

    MEMUSNAHKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN

    KELOMPOK BANGSA, RAS, KELOMPOK ETNIS,

    KELOMPOK AGAMA, DGN CARA BUNUH,

    DERITA, MUSNAH, CEGAH KELAHIRAN DAN

    PINDAH PAKSA

  • - SALAH SATU PERBUATAN YG DILAKUKAN SEBAGAI

    BAGIAN DARI SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIK YG

    DIKETAHUINYA BAHWA SERANGAN TSB DITUJUKAN SCR

    LANGSUNG THD PENDUDUK SIPIL, BERUPA

    - PEMBUNUHAN, PEMUSNAHAN

    - PERBUDAKAN, PENGUSIRAN

    - PERAMPASAN KEMERDEKAAN & KEBEBASAN

    - PERKOSAAN, PERBUDAKAN, SEKSUAL, PELACURAN PAKSA DLL

    - PENGANIAYAAN

    - PENGHILANGAN

    - KEJAHATAN APARTHEID