DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUaLIK INDON~SIA I,

LAPORAN SINGKAT ;TIM KECIL (TIMCIL)

PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG KAWASAN EKONOM,· KHUSUS

I;=================================================================Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapat ke

Jenis Rapat

W a kt u

Hari, tanggal

T e m p at t

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

Ac a r a

Hadir

I. PENDAHULUAN

2008-2009

IV

Tim Kecil

Puku110.00 sId 24.00 WIB

Rabu, 26 Agustus 2009

Ruarig Rapat Mawar Hotel Santika - Jakarta.

H. Irmadi Lubis

Didampinqi Wakil Ketua Pansus KEK(H. Marzuki Achmad, SH; Nasril Bahar, SE;Ir. Azam Azman Natawijana; Hj. SundariFitriyana, S.Ag)

Drs. Hermizar (Sekretaris Pansus)

Pembahasan subtansi Tim Kecil

27 orang dari 30 oranq Anggota.

KESIMPULAN RAPAT

1. Rapat Tim Kecil RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus dibuka pada pukul 10.00WIS. setelah korum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata tertib DPR RI Pasal 99ayat (1) yang dihadiri terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi, dan rapat dinyatakantertutup umum.

2. Rapat Tim Kecil diskor pada puku113.00 sId puku114.00 WIS.

3. Rapat Tim Kecil diskor kembali pada pukul 16.45 WIB dan akan dilanjutkan padapukul 19.30 WIB untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukankonsolidasi terkait dengan Kelembagaan KEK.

1

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

II. KESIMPULAN

1. Timeil menyetujui rumusan BAB II sebagai berikut:

BABIIFUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA

Bagian Kesatu (Didrop)Bentuk (Didrop)

Pasal2

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang mermllkl keunggulan geoekonomidan geostrategi, dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dankegiatan ekonomi lain yang mernitlki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internaslonal.

Catatan:Perlu Penje/asan apa yang dimaksud dengan "penviepen kawasan" da/am skala usahaKEK.

Untuk menampung kegiatan ekonomi ekspor dan impor yang memiJiki keunggu/an qeo­ekonomi dan geo-strategi

Pasal3

(1) KEK terdiri atas satu atau beberapa zona:

a. pengolahan ekspor;

b. logistik;

e. industri;

d. agro-industri; (didrop)

8. pengembangan teknologi;

f. pariwisata;

g. energi; dan/atau

h. ekonomi lain.

Catatan:• Pemerintah diminta merumuskan Penjelasan Pasal terkait : agroindustri• Penyempurnakan penje/asan zona pariwisata da/am hubungannya dengan Kewesen

Ekonomi Khusus.

Rumusan sementara penjelasan zona pariwisata:Yang dimaksud dengan zona pariwisata adalah area yang diperuntukan bagi kegiatanusaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata, penyediaan akomodasi, jasa perjalananwisata, dan kegiatan usaha pariwisata lainnya.

(2) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.

(3) Oi dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, keeil, menengah, dankoperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun pendukung kegiatan perusahaan yangberada di dalam KEK.

Catatan:Pemerintah diberikan kesempatan penyempurnaan rumusan tanpa perubahan substansiayat.

2

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Bagian Kedua (Didrop)Kriteria (Didrop)

Pasal4Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadiKEK harus memenuhi kriteria:a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu. kawasan lindung;

b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersanqkutan mendukung KEK;

c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekatdengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensisumber daya unggulan; danCatatan:Penjelasan Pesel:Yang dimaksud dengan "Jelur Pelayaran International" adalah Alur Laut Kepulauanindonesia (ALKI), memiliki kedekatan jarak dengan pusat-pusat perdaganganinternasional, seperti Asia Timur dan negara-negara Pasifik pada umumnya.

d. mempunyai batas yang jelas.

2. Timcil menyetujui rumusan BAS III sebagai berikut:

BAB IIIPEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian KesatuPengusulan

Pasal5

(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan nasional oleh :a. Badan usaha,b. Pemerintah kabupaten/kota, atauc. Pemerintah provinsi.

(2) Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana pada dimaksud pada ayat(1) huruf a, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperolehpersetujuan pemerintah kabupaten/kota.

(3) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana padadimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalut pemerintah provinsi.

(4) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana pada dimaksud padaayat (1) huruf c, diusulkan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Catatan:Pemerintah diminta mencarikan rumusan yang tepet mengenai substansi "setelahmendapat persetujuan" pemerintah kabupaten/kota karena Dewan Nasional terdiri dariGubernur dan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal6

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikitmeliputi:

3

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah daripermukiman penduduk;

c. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;d. rencana dan sumber pembiayaan;e. analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;f. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dang. Jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis

Bagian KeduaProses Psnetapan

Pasal7

(1) Dewan Nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelahmelakukan pengkajian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasionalmengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden.

(3) Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikankepada pengusul disertai dengan alasan.

(4) Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Catatan:Penjelasan Pasal Ayat (3)Yang dimaksud dengan "menolak" adalah penundaan pemberian persetujuan memberikankesempatan pengusul memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sesuai denganketentuan.

Penjelasan Pasal Ayat (4)Pemerintah diminta untuk menyempurnakan terkait dengan Peraturan Pemerintahdengan penetapan KEK antara lain mengatur penetapan batas-batas luar kawasan,zona yang ada di dalam KEK, dan luas area yang diusulkan.

3. Timeil menyetujui draft RUU Pasal 7 ayat (5) di drop, dijadikan penjelasan Pasal.

(5) Peraturan Pemerintah (entang Penetapan KEK antara lain mengatur mengenaipenetapan batas batas luar kawasaR, ·~ona zona yang ada df daJam KEK, serta tuasareal minimum yang dtusulkan. ..

Didrop, dijadikan penjelasan Pasal.

4. Disetujui rumusan Pasal adengan penyempurnaan Penjelasan Pasal apa yang dimaksuddengan "Dalarn hal tertentu" '

Pasal s

Da/am hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpamelalui proses pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal5.

Rumusan penjelasan Pasal:"Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah hal-hal yang terkait dengankepentingan nasional yang bersifat strateqis, bagi pengembangan ekonomi nasional danuntuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah tertentu"

Dalam hal lokasi KEK terletak dalam lintas provinsi ditetapkan melalui dengan PeraturanPemerintah.Pemekaran, penggabungan dll,

4

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Catatan:Penyempurnaan penjelasan pasal dengan menambah frase dari batang tubuhmenimbang yaitu "bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjagakeseimbangan kemajuan suatu daerah tertentu".

5. Disetujui penyempurnaan rumusan Pasal 9, dengan rurhusan sebagai berikut:

Pasal9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan PeraturanPemerintah.

Usulan rumusan ayat baru :

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud peds ayat (1) harus sudah ditetapkanpaling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang tnt diundangkan.

Catatan:Da/am Peraturan Pemerintah harus mengatur/mengutamakan Badan Usaha yangmemenuhi persyaratan.

Bagian KetigaPembangunan dan Pengoperasian

Pasal10

(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pemerintahprovinsi atau pemerintah kabupaten/kota menetapkan Badan Usaha untukmembangun KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Catatan:Per/u penambahan aturan yang mengatur terhadap penunjukan langsung /okasi KEKyang berada pada /intas Provinsi.Pemerintah alberlken kesempatan untuk menyempurnakan rumusan Pasal 10 ayat(1)

(2) Badan Usaha ditetapkan oleh pernerlntah provinsi dalam hal lokasi KEK berada padalintas kabupaten/kota.

(3) Badan Usaha ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEKberada dalam satu kabupaten/kota.

Pasal ....10A

Dalam hal usulan berasal dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menunjuk langsungBadan Usaha pengusul untuk membangun KEK.

Pasal11

(1) KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DewanNasional melakukan evaluasi setiap tahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pengusuluntuk ditindaklanjuti.

(4) Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KEK belumsiap beroperasi, Dewan Nasional:a. melakukan perubahan atas usulan sebelumnya;

5

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Bagian KetigaDewan Kawasan

Pasal17

(1) Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkansebagai KEK.

(2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DewanNasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepadaDewan Nasional.

Pasal18Dewan Kawasan bertugas:

a. melaksanakan kebijakan umum yang tetah ditetapkan oleh Dewan Nasional untukmengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya;

b. membentuk Administrator KEK di setiap KEK;c. mengawasi, mengendatikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu danoperasionalisasi KEK;

d. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaankegiatan KEK di wilayah kerjanya;

e. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun;dan :

f. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepadaDewan Nasional.

Pasal 19Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Kawasandapat:

a. meminta penjelasan Administrator KEK mengenai pelaksanaan sistem pelayananterpadu satu pintu serta pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK;

b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah atau para ahll sesuaidengan kebutuhan; dan/atau

c. melakukan kerja sarna dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.Catatan:Perlu penjelasan yang dimaksud dengan "kerja sarna dengan pihak lain" untukmemperluas kerjasama dengan pihak-pihak I~in.

Pasal 20 ---> 17A

(1) Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua, yaitu bupati/walikota,dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di rovinsi serta unsur pemerintah provinsi danunsur pemerintah kabupaten/kota.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

(3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasandiatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian KeempatAdministrator Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal ... (21)

8

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

(1) Administrator KEK bertugas:

a. melaksanakan pemberian izm usaha dan izin lain yang diperlukan bagi parapengusaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;

b. melakukan pengawasan dan penqendallan operaslonallsasi KEK; dan

c. rnenyarnpaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidentalkepada Dewan Kawasan.

(2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukanmelalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal ..... (22)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... (21), AdministratorKEK:

a. memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan darlPemerintah dan pemerintah daerah; dan

b. dapat meminta penjelasan Badan Usaha mengenai kegiatan usahanya.

Catatan:Ayat (3) dibahas da/am TIMUS untuk diperjelas siapa yang dimaksud dengan "pihak lain".

Bagian .Organisasi, Tata Kerja, dan Pembiayaan

Pasal24

(1) Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaanI

yang berasal dari: '

a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; danb. sumber lain ypng tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi, tata kerja, dan pembiayaan DewanNasional, Dewan Kawasan, dan Administrator diatur dalam Peraturan Presiden.

BABVLALU LINTAS BARANG, KARANTINA,':OAN DEVISA

Pasal25

(1) Ketentuan larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diatur berdasarkanperaturan perundang-undangan berlaku di KEK.

(2) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikanpengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

(3) Lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari KEK dan ke KEK berlaku ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal26

Ketentuan mengenai karantina manusia, hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan yang diaturdalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku di ~EK.

9

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Pasal28

(1) Mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh KEK.

(2) Pemasukan dan pengeluaran mata uang rupiah antara KEK dan luar negeri tundukpada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Mata uang asing hanya dapat dijualbelikan di KEK melalui bank atau pedagangvaluta asing yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Semua transaksi perdagangan internasional dalam valuta asing di KEK yangdtlakukan melalui bank hanya dapat dllakukan oleh bank yang telah mendapat lzlnsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIFASILITAS DAN KEMUDAHAN

Bagian KesatuPerpajakan, Kepabeanan, dan 'Cukat

Pasal29(1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan tasllltas pajak

penghasilan (PPh).(2) Selain fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan

tasllltas PPh sesuai dengan karakteristik zona.

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal30

Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan kepada penanam modal dalam waktu tertentuberupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal31

(1) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:a. penangguhan bea masuk;b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut rnerupakan bahan baku atau bahan

penolong produksi;c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilal (PPN) atau Pajak Pertambahan Nllai (PPN)

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM} untuk barang kena pajak; dand. tidak dipungut PPh import

Pemerintah diminta berkoordinasi dengan Ditjen Pajak da/am hal pengistilahan pajak.

(2) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam Daerah Pabean ke KEK dapatdiberikan fasllitas tidak dipungut PPN dan PPnBMberdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak dari KEK ke tempat lain di dalam Daerah Pabeansepanjang tldak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakanPPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:Pemerintah diminta berkoordinasi dengan Ditjen Pajak da/am hal pengisti/ahan pajak.

10

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal32

(1) Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK denqan tujuan diimpor untuk dipakai,sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitaspembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:a. dipungut bea masuk;b. dilunasi cukainya untuk Barang Kana Cukai; danc. dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM, dan PPh impor berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan impor

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:Oi da/am penje/asan disebut bahwa Forum ini tidak mengikat dan tidak wajibpembentukannya.

Pasal33Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuanekspor berdasarkan Retentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaPajak Oaerah dan Retribusi Daerah

Pasal34

(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasanatau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.

Bagian KetigaPertanahan, Perizinan, Keimigrasian, dan Investasi

Pasal35Oi KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. '

Penje/asan Pasa/ 35Kemudahan yang diberikan antara lain percepatan pelayanan pengukuran, pendaftaran hak,dan penerbitan sertipikat atas tanah. ·1

Pasal ....35A

Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai Badan Usaha KEK berdasarkan PeraturanPemerintah dan tanahnya telah diperoleh diberikan sesuatu hak atas tanah.

Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai Badan Usaha KEK yang telah memperolehtanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan Peraturan Pemerintahdiberikan hak atas tanah.

Penjelasan PasaI.

Bahwa pemberian hak atas tanah dilakukan berdasarkan Petaturan Pemerintah.

11

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Pasal36

(1) Oi KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang penzman usaha, kegiatanusaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asingpelaku bisnis, serta diberikan tasllltas keamanan.

Catatan:

Pemerintah diminta untuk memberikan rincian aturan yang je/as terhadap bentuk kemudahandan keringanan perizinan usaha, perbankan, permoda/an, perindustrian, dan lainnya.

(2) Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3?

Oi KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka denganpersyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM.

Bagian KelirnaFasilitas dan Kemudahan Lain

: Pasal38(1) Selain pernberlan tasltltas dan kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai

dengan Pasal 37, zona yang berada di dalam KEK dapat diberikan fasilitas dankemudahan lain.

(2) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

Bagian KeempatKetenagakerjaan

Pasal39

Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi ataukomisaris diberikan sekall dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi ataukomisaris.

Penje/asan Pasa/:Yang dimaksud dengan jabatan direksi atau komisaris ada/ah jabatan direksi atau komisarisyang tercantum da/am akte pendirian perusahaan atau perubenennve.

Pasal39A

Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal40(1) Oi KEK dibentuk Lembaga Kerja Sarna Tripartit khusus oleh gubernur yang mempunyai

tugas:a. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah

ketenagakerjaan;b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan

ketenagake~aan;dan

c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaianpermasalahan.

12

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

(2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsurPemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, dan unsurasosiasi pengusaha.

(3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berkoordinasi dengan lembaga lain.

Pasal41(1) Oi KEK dibentuk Dewan Pengupahan oleh gubernur yang tugas dan fungsinya sebagai

berikut:a. memberikan masukan dan saran untuk penetapan pengupahan; danb. membahas permasalahan pengupahan.

(2) Keanggotaan dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsurPemerintah, unsur pemerintah daerah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsurasosiasi pengusaha, ahll, dan perguruan tinggi.

(3) Oi dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkoordinasi dengan lembaga lain.

Pasal42(1) Penetapan dan pemberlakuan upah minimum ditetapkan dan diatur oleh gubernur.(2) Penetapan upah minimum mempertimbangkan paling sedikit :

a. upah minimum sebagai jaring pengaman;b. kemampuan UMKM; danc. Kebutuhan Hidup Layak.

Pasal43(1) Untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh,

dapat dibentuk 1 (satu) forum serikat pekerja/serikat buruh pada setiap perusahaan.Catatan:Pembentukan forum tidak mengurangi indepensi serikat pekerja/serikat buruh sesuaidengan prinsip kebebasan berserikat.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan forum serikat pekerja/serikat buruh sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusanpemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal44(1) Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat Perjanjian

Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.

Penjetesen Pasa/:Yang dimaksud dengan "Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah Perjanjian kerja semeyang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikatburuh yang telah tercatat pada instansi yang, bertanggung jawab dibidangketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

(2) Dalam PKB disepakati:a. jenis pekerjaan yang dapat diserahkan pada perusahaan lain; danb. bentuk hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan

untuk waktu tidak tertentu.(3) Dalam hal perusahaan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan,dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu paling lama2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk sekali paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapatdilakukan pembaruan.

13

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

III. PENUTUP

- Rapat Tim Kecil RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diskors pada pukul24.00 WIB, dilanjutkan Kamis Tgl. 27 Agustus 2009 pukul 09.00 WIS.

Jakarta, 26 Agustus 2009

KETUA RAPAT,

H. IRMADI LUBISNo. A-299

14

ARSIP D

AN DOKUMENTASI