4

NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PROTOKOL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

2010

ARSIP D

PR RI

5

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya seluruh proses

penyiapan Rancagan Undang-Undang (RULI) tentang Protokol. RUU tentang Protokol ini telah dipersiapkan dengan baik, termasuk melalui pengkajian dalam bentuk Naskah Akademis sebagai kelengkapan integral dari sebuah RUU.

Naskah Akademis ini memuat konsepsi dan pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan substansial perumusan RUU tentang Protokol. RUU ini mengatur tentang petubahan pokok protokol, Khususnya berkaitan dengan tata temat, tata upacara, dan tata kehormatan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan daerah, tokoh rnasyatakat, dan perwakilan negara asing.

Naskah Akademis ini diharapkan dapat inembetikan arah dan kejelasan dalam pembahasan RUU tentang Protokol. Amien

Jakarta, 1 Maret 2010

ARSIP D

PR RI

6

DAFTAR ISI BAB I KATA PENGANTAR 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penyusunan 1.3 Metode Penyusunan 1.4 Ruang Lingkup 1.5 Hasil Yang Diharapakan 1.6 Sistematika Penulisan BAB II Landasan Pernikiran 2.1 Landasan Filosofis 2.2 Landasan Sosiologis 2.3 Landasan Yuridis 2.4 Perbandingan Dengan Negara Lain 2.4.1 Praktek Protokol di Amerika Serikat 2.4.2 Praktek Protokol di Kanada 2.4.3 Praktek Protokol di Australia BAB III RUANG LINGKUP 3.1 Konsep Tentang Protokol 3.7 Konsep Tentang Tata Upacara 3.3 Konsep Tentang Tata Tempat 3.4 Tata Penghormatan 3.4.1 Penghormatan Kepada Pejabat Negara, Pejabat Pernerintah, Pejabat Penyelenggara

Pemerintahan Daerah, dan Tokoh Masyarakat 3.4.2 Penghormatan Terhadap Lambang-Lambang Kehormatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia 3.5. Kunjungan Kepala Negara dan Tamu Asing 3.5.1 Kunjungan Kepala Negara 3.5.2 Kunjungan Tamu Asing ke Indonesia BAB IV SISTEMATIKA DAN POKOK-POKOK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PROTOKOL BAB V PENUTUP 5.1 KESIMPULAN 5.2 REKOMENDASI DAFTAR PUSATAKA LAMPIRAN

ARSIP D

PR RI

7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan rnemiliki kebebasan dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya. Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional, Indonesia ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia yang diwujudkan dengan pembukaan dan penempatan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di berbagai negara. Di samping itu pula, Indonesia juga menerima perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler negara lain dengan mengacu Konyensi Wina Tabun 1964.

Konyensi Wina int diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982. Pada tahun 1987, Indonesia kemudian membuat Undang-Undang tentang Protokol yang mengatur mengenai tata tetnpat, tata upacara, dan rata penghormatan pejabat pemerintah, pejabat negara, dan tokoh masyarakat tertentu, termasuk protokol antar lembaga atau tokoh masyarakat tertentu tuanpun dengan pihak asing yang pengaturannya tetap mengacu pada Konyensi Wina.

Pemahaman tentang makna protokol dapat berbeda-beda di kalangan masyarakat, natnun pengertian protokol perlu mengacu pada makna dan pengertian awalnya. Istilah protokol berkaitan erat dengan tata krama bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tingkat kenegaraan, istilah protokol berkaitan erat dengan tata krama penyelenggaraan acara yang bersifat kenegaraan. Setiap Negara aturan atau protokol senditi untuk mdaksanakan acara-acara yang bersifat kenegaraan dan nienunjuk seorang pejabat yang ditetapkan selaku Kepala Protokol Negara. Pengaturan protokol suatu negara biasanya mernililu berbagai kekhususan dari negara yang bersangkutan, namun tidak terlepas dari kaidah-kaidah. internasional mengingat pengaturan acara kenegaraan juga sering melibatkan negara

Perubahan politik pada tingkat nasional yang terjadi, terutama sejak perubahan politik pada taboo 1998, juga membawa implikasi penyesuaian pada pengaturan protokol nega,ra. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi me.mbedakan antara Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Iinggi Negara, dan selanjutnya menjadi Lembaga Negara. Perubahan dalam menutib langsung anggota MPR dan DPR juga berdampak pada pengaturan protokol. Dengan kolektiyitas kepemimpinan di lembaga negara, memungkinkan seorang ketua jika berhalangan hadir daim suatu acara kenegaraan misalnya, dapat digantikan posisinya oleh wakil ketua. Amandemen Undang-Undang Dasar juga menghasilkan lembaga negara baru yang belum diatur protokolnya dalam suatu acara kenegaraan atau acara resmi. Perubahan konstitusi inilah yang mendesak perubahan atau penggantian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol. Perubahan Undang-Undang tentang Protokol akan mengakomodasi perkembangan yang terjadi dan juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan protokol yang selama ini belum diatur atau belum jelas

ARSIP D

PR RI

8

pengaturannya. Ada tiga hal mendasar yang diatur dalam Undang-Undang tentang Protokol ini, yaitu tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Penambahan Lembaga Negara saat ini berdampak pada perubahan tata tempat yang pengaturannya tata urutannya mempertimbangkan jabatan yang dijabat, begitu juga untuk tata upacata dan tata penghormatan juga mengalami perubahan. 1.2.Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan naskah akadernis ini adalah : 1. Mernaparkan hasil kajian terhadap berbagai permasalahan dalam praktek protokol saat ini,

meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, acara kenegaraan dan acara resmi, kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi, dan kelembagaan;

2. Menyusun solusi hasil kajian yang telah dilakukan yang merupakan pokok-pokok pikiran sebagai bahan masukan bagi penyusunan penggantian Undang-Undang tentang Protokol;dan

3. Menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta konsepsi ilmiah tentang protokol sebagai bahan dasar dalam memberikan masukan-masukan dan pertimbangan yuridis dan politis bagi perumusan ketentuan-ketentuan tentang protokol dalam sebilah Undang-Undang tentang Protokol.

1.3 Metode Penyusunan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui dua metode pendekatan yaitu: a. Studi Pustaka

Kegiatan studi pustaka dimaksudkan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan materi informasi yang berkaitan protokol. Materi studi pustaka berupa kajian dan reyiew terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, basil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya.

b. Reyiew peraturan perundang-undangan terkait dengan protokol. Undang-undang yang terkait dimaksud antara lain Konyensi Wina tahun 1994, yang menjadi dasar pengaturan protokol secara intetnasional, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol yang menjadi dasar penggantian yang dilakukan, Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai dasar dalam menentukan tata tempat

sesuai dengan tingkat jabatannya baik untuk pembahasan serta hasil yang diharapkan. BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

Berisi tentang Iandasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Protokol.

ARSIP D

PR RI

9

BAB III RUANG LINGKUP Berisi tentang pengertian umum dari belbagai istilah dan konsepsi yang berhubungan dengan protokol.

BAB IV SISTEMATIKA DAN POKOK-POKOK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PROTOKOL Berisi tentang sistematika dan gatis besat is.i dati Rancangan UndangUndang tentang Protokol.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran terhadap pokok-pokok yang perlu dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Protokol.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP D

PR RI

10

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

2.1 LANDASAN FILOSOFIS

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar diantara bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang mengisolasi diri dari pergaulan internasional dan hubungan dengan negara-negara lain. Masyarakat Indonesia selalu rnenghormati tata etika, perilaku, aturan dan etika yang lazim berlaku dalam pergaulan dan menjalin persahabatan internasional.

Tata cara, perilaku, aturan dan etika yang dihormati dan dilaksanakan masyarakat Indonesia, tidak hanya menjadi pedoman dalam tata pergaulan internasional. Etika dan aturan telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Etika dan aturan yang lazim dilaksanakan demi kelancaran suatu acara atau penghormatan terhadap orang yang dinilai layak memperoleh penghormatan itu, akhirnya menjadi sebuah pedoman yang disebut dengan protokol. Pada tingkat kenegaraan, protokol berkaitan dengan norma, etika dan aturan penyelenggaraan acara yang bersifat kenegaraan atau penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pernerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Etika dan aturan merupakan pedoman pelaksanaan suatu acara resmi dan kenegaraan agar berjalan khidmat, lancar, dan memberikan penghormatan kepada orang sesuai dengan kedudukannya dalam negara, pemerintali, tuanpun masyarakat. Penghormatan diberikan sebagai penghargaan atas kedudukan dan ketokohan yang diraih dan dimiliki seseorang hingga mencapai kedudukan dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Protokol diberikan berdasarkan pertimbangan kedudukan seseorang dalam negara, pemerintahan, tuanpun masyarakat. Mereka inerraki hak-hak khusus sebagai bentuk penghormatan, baik melekat pada diri tuanpun dalam acara resmi tuanpun acara kenegaraan. Elak-hak Khusus itu, secara garis besar meliputi !tak memperoleh tata tempat, tata upacara tuanpun penghormatan lainnya. Tata cara pelaksanaan sebuah acara tuanpun penghormatan itu harus diberikan secara seksama dengan benar-benar memperhatikan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, tuanpun masyarakat. karena itti, dalam memberikan penghormatan atau hak Khusus itu memerlukan norma, etika, dan aturan yang lazim digunakan demi kelancaran penyelenggaraan acara tuanpun mencerminkan adanya penghormatan negara terhadap kedudukan yang dimiliki seseorang.

Meski tidak lepas dari kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional, setiap bangsa dan negara merniliki protokol sendiri dalam melaksanakan acara yang bersifat resmi atau kenegaraan dan dalam memberikan penghormatan terhadap para pejabat pemerintah dan

ARSIP D

PR RI

11

tokoh masyarakatnya. Protokol suatu negara biasanya kekhususan sesuai dengan tata negara dan penghormatan yang dilakukan terhadap para pejabat negara, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakatnya.

Protokol negara berkaitan erat dengan perkembangan situasi tata pergaulan internasional tuanpun tata kenegaraan suatunegara. Perubahan ketatanegarraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memunculkan implikasi pada perubahan pengaturan protokd negara. Penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintali, dan tokoh masyarakat hauls dilakukan sesuai dengan pertimbangan urutan ketatanegaraan dan kondisi sosial politik masyarakat yang baru. Demi kelancaran, kekhidmatan penyelenggaraan acara resmi dan kenegaraan serta penghormatan itu, maka diperlukan pedoman protokol yang diatur dalam undang-undang.

2.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terikat kontrak sosial. Hubungan di antara masing-masing indiyidu berjalan sesuai aturan main yang telah disepakati. Dalam kontrak sosial, indiyidu terlibat dalam suatu interaksi yang semestinya saling menguntungkan satu sama lain. Setiap perilaku atau tindakan sosial yang dilakukan indiyidu di dalam masyarakat membawa efek tertentu.

Dalam pendekatan sosiologi, model interaksi sosial antara indiyidu atau suatu kelompok dalam masyarakat atau negara, dapat dilihat dalam konteks yitegrasi dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dan pendekatan ini, dapat dilihat apa yang membuat masyarakat bersatu, bagaimana dasar atau landasan sosial itu dipertahankan. Analisis fungsional memberikan kerangka untuk melihat permasalahan kebijaksanaan sosial tersebut. Meski fungsionalisme bersifat abstrak dan umum, namun hakikatnya membahas persyaratan fungsional apa yang harus dipenuhi suatu masyarakat atau sistem sosial apa supaya temp bertahan sebagai suatu sistem yang hidup. Pada hakikatnya, setiap norma atau kebiasaan, kebijaksanaan, nilai-nilai budaya, dapat dianalisa dari aspek fungsionalisme.

Analisa fungsional adalah untuk mengerti dinamika sosial yang harus ada untuk keberlangsungannya. Misalnya bagaimana mengliategrasikan institusi-institusi sosial untuk mempertahankan keteraturan sosial yang ada. Sistem sosial terbentuk dari tindakan-tindakan sosial indiyidu. Karena itu, masalah tindakan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk mengupas sistem sosial.

Tindakan sosial masyarakat yang berdasarkan kontrak sosial dan kesepakatan-kesepakatan yang ada, termasuk peratu.ran-peraturan yang memberikan kedudukan dan penghormatan serta menjamin kelancaran dan ketertiban sosial, sangat penting

ARSIP D

PR RI

12

dipertimbangkan dalam melaksanakan ketertiban sodal dan penghormatan. Memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh-tokoh masyarakat perlu dilakukan demi menjaga struktur dan keteraturan tindakan sosial dalam bermasynrakat tuanpun bernegara.

Peraturan atau pedoman yang memberikan penghargaan terhadap para pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing hares benar-benar menjamin adanya ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan acara dalam masyarakat dan negara. Mereka juga harus mendapatkan penghormatan yang layak. Karena itu, memerlukan landasan dan pedoman atau aturan berupa protokol agar pelaksanaanya berlangsung lancar, tertib, dan khidmat.

Pelaksanaan acara resmi, acara kenegaraaan, dan pemberian penghormatan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat selama itu telah dilakukan berdasarkan protokol. Namun, protokol yang dilaksanakan masih berdasarkan pada kondisi sosial, politik dan hukum suatu sebelum era perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan kehidupan sosial, politik, dan hukum yang lama . Karena ini, protokol ke depan perlu dilaksanakan sesuai dengan berbagai pertimbangan secara tepat. Pelaksanaan protokol demi kelancaran, ketertiban acara dan penghormatan itu akan lebih terjam n bila diatur secara baik dalam undang-undang yang baru.

2.3 LANDASAN YURIDIS

Praktek protokol selama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan atau norma dalam negeri tuanpun internasional. Adapun peraturan protokol pada tingkat nasional tuanpun dalam hubungan antar bangsa, antara lain: a. Persetujuan/Konyensi Internasional yang di dalamuya mengatur tentang keprotokolan

dalam kaitan hubungan antar bangsa: 1. Konyensi Wina 1815 (mengatur Dinas Diplomatik); 2. Konyensi Wina Chapelle 1818 (mengatur Dinas Diplomatik); 3. Konyensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik; 4. Konyensi Willa 1963 tentang Hubungan Konsuler.

b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur keprotokolan di Indonesia: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konyensi Wina 1961

tentang Hubungan Diplomatik dan Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol; 3. Uradang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-uindang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

ARSIP D

PR RI

13

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lnternasional; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia; 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,

DPR, DPD, dan DPRD; 8. Undang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang--Undang Nomor 3 Tahun 2005;

9. Undang-Undang Non-tor 34 Tahun 2004 tentang TN I; dan 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang

Negara serta Lagu Kebangsaan. Meski demiluan, protokol selama ini secara hukum merujuk pada Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1987 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang protokol. Protokol yang diatur dalam undang-undang tersebut berdasarkan ketatanegaraaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.

Untuk kebutuhan di masa mendatang, diperlukan Undang-Undang baru mengenai protokol untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol. Undang-undang baru ini diharapkan dapat memperbaiki protokol acara resmi, kenegaraan tuanpun penghormatan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara penierintahan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

2.4 PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

2.4.1. Praktek Protokol di Amerika Serikat Protokol di Amerika Serikat diatur oleh Presiden. Presiden Amerika Serikat

memiliki kewenangan untuk mengubah protokol, meskipun pada prakteknya perubahan itu sangat jarang dilakukan.

Tata urutan berdasarkan protokol dimaknai sebagai sebuah hierarki nominal dan simbolis rnengenai posisi-posisi penting dalam pemerintahan Amerika Serikat. Urutan yang digunakan dalam upacara tersebut tidak memiliki ikatan hukum (misalnya, tidak mencerminkan urutan suksesi president Amerika Serikat). Pelaksanaan protokol dalam dunia diplomatik menjadi tanggungjawab Departemen Luna Negeri.

ARSIP D

PR RI

14

Berikut Rincian tata urutan protocol Amerika Serikat yang bisa dilihat di wikipedia pada Januari 2009: 1. Presiden Amerika Serikat (Barack Obama) dan Ibu Negara (Mikhelle Obarua)

(bila hadir) 2. Wakil President Amerika Serikat dan Presiden Senat (Joe Biden) dan dill Biden)

(bila hadir) 3. Gubernur (bila berada di negara bagiannya) 4. Walikota (bila berada di kotanya) 5. Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat (Nancy Pelosi) 6. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (John Roberts) 7. Para mantan Presiden Amerika Serikat (menurut masa jabatannya):

a. Jimmy Carter (1977-1981) dan Rosalynn Carter (Yila hadir). b. George H. W. Bush (1989-1993) dan Barbara Bush (bila hadir) c. Bill Dinton (1993-2001) dan Hillary Rodham Dinton (bila hadir) d. George W. Bush (2001-2009) dan Laura Bush (bila hadir)

8. Duta besar AS (sementara berada dalam jabatannya) 9. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Hillary Rodham Dinton) 10. Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penult dari negara-negara asing

(menurut masa jabatannya) 11. Para janda mantan Presiden Amerika Serikat (menurut masa jabatan pasangan

mereka): a. Betty Ford (1974-1977) b. Nancy Reagan (1981-1989)

12. Para menteri dari negara-negara asing 13. Hakim Anggota Mahkamah Agung Amerika Serikat (imengikuti urutan

pengangkatan): a. John Paul Steyens (19 Desember 1975) b. Antonin Scalia (26 September 1986) c. Anthony Kennedy (18 Febtuari 1988) d. Dayid Souter (9 Oktober 1990) e. Darence Thomas (18 Oktober 1991) f. Ruth Bader Ginsburg (10 Agustus 1993) g. Stephen Breyer (3 Agustus 1994) h. Samuel .Alito (3 lanuaril 2006)

14. Pensiunan Ketua Mahkamah Agung (saat ini semua telah meninggal dunia)

ARSIP D

PR RI

15

15. Pensiunan Hakim Anggota dari Mahkamah Agung a. Sandra Day O'Connor

16. Para anggota Kabinet Amerika Serikat (menurut urutan pembentukan departemen mereka, perhatikan bahwa Menteri Luar Negeri AS sudah muncul di atas, pada no. 9, juga, tanggal pembentukan untuk Menteri Peperangan digunakan sebagai tanggal untuk tempat Menteri Pertahanan dalam urutan protokoler): a. Menteri Keuangan (Timothy Geithner) b. Menteri Pertahanan (Robert Gates) c. Jaksa Agung (Erk Holder) d. Menteri Dalam Negeri (Ken Salazar) e. Menteri Pertanian (Tom Yilsack) f. Menteri Perdagangan g. Menteri Tenaga Kerja (Hilda Solis) h. Menteri Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan i. Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (Shaun Donoyan) j. Menteri Transportasi (Ray LaHood) k. Menteri Energi (Steyen Chu) l. Menteri Pendidikan (Arne Duncan) m. Menteri Unison Yeteran (Erk Shinseki) n. Menteri Keamanan Dalam Negeri (Janet Napolitano)

17. Kepala Staf Gedtuig Putih (Rahm Emanuel) 18. Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (Peter Orszag) 19. Direktur Kebijakan Pengendalian Obat Terlarang Nasional 20. Wakil Perdagangan Amerika Serikat (Ron Kirk) 21. Direktur Intelijen Nasional(Dennis Blair) 22. Perwakilan Tetap AS di PBB (Susan Rke) 23. Presiden Pro Tempore Senat Amerika Serikat (Robert Byrd) 24. Senator Amerika Serikat lainnya (menurut Senoritas; perhatikan bahwa Robert

Byrd, Senator paling senior scat ith, sudah muncul pada 23 di atas) 1. Ted Kennedy (6 Noyember 1962) 2. Daniel Inouye (3 Januari 1963) 3. Patrkk Leahy (3 Januari 1975) 4. Rkhard Lugar (4 Januari 1977) 5. Orrin Hatch (4 J anuari 1977) 6. Max Baucus (15 Noyember 1978)

ARSIP D

PR RI

16

7. Thad Cochran (27 Desember 1978) 8. Carl Leyin (3 Januari 1979) 9. Christopher Dodd (3 Januari 1981) 10. Chuck Grassley (3 Januari 1981) 11. Arlen Specter (3 Januari 1981) 12. Jeff Bingaman (3 Januari, 1983) 13. John Kerry (2 Januari 1985) 14. Tom Harkin (3 Januari 1985) 15. Mitch McConnell (3 Januari 1985) 16. Jay Rockefeller (15 Januari 1985) 17. Barbara Mikulski (3 Januari 1987) 18. Rkhard Shelby (3 Januari 1987) 19. John McCain (3 Januari 1987) 20. Harry Reid (3 Januari 1987) 21. Kit Bond (3 Januari 1987) 22. Kent Conrad (3 januari 1987) 23. Herb Kohl (3 Januari 1989) 24. Joe Lieberman (3 Januari 1989) 25. Daniel Akaka (16 Mei 1990) 26. Dianne Feinstein (10 Noyember 1992) 27. Byron Dorgan (15 Desember 1992) 28. Barbara Boxer (3 Januari 1993) 29. Judd Gregg (3 Januari 1993) 30. Russ Feingold (3 Januari 1993) 31. Patty Murray (3 Januari 1993) . 32. Bob Bennett (3 Januari 1993) 33. Kay Bailey Hutchison (14 Juni 1993) 34. Jim Inhofe (17 Noyember 1994) 35. Olympia Snowe (3 Januari 1995) 36. Jon Kyl (3 Januari 1995) 37. Ron Wyden (6 Februari 1996) 38. Sam Brownback (7 Noyember 1996) 39. Pat Roberts (7 Januari 1997) 40. Dkk Durbin (7 januari 1997) 41. Tim Johnson (7 Januari 1997) 42. jack Reed [7 Januari 1997)

ARSIP D

PR RI

17

43. Mary Landrieu (7 Januari 1997) 44. Jeff Sessions (7 Januari 1997) 45. Susan Collins (7 januari 1997) 46. Mike Enzi (7 januari 1997) 47. Chuck Schumer (3 Januari 1999) 48. Jim Bunning (3 Januari 1999) 49. Mike Crapo (3 Januari 1999) 50. Blanche Lincoln (3 Januari 1999) 51. George Yoinoykh (3 Januari 1999) 52. Eyan Bayh (3 Januari 1999) 53. Bill Nelson (3 Januari 2001) 54. Thomas Carper (3 januari 2001) 55. Debbie Stabenow (3 Januari 2001) 56. John Ensign (3 januari 2001) 57. Maria Cantwell (3 januari 2001) 58. Ben Nelson (3 Januari 2001) 59. Lisa Murkows.ki (20 Desember 2002) 60. Frank Lautenberg (3 Januari 2003) 61. Saxby Chambliss (3 Januari 2003) 62. Lindsey Graham (3 Januari 2003) 63. Lamar Alexander (3 Januari 2003) 64. John Cornyn (3 Januari 2003) 65. Mark Pryor (3 Januari 2003) 66. Rkhard Burr (3 Januari 2005) 67. Jim DeMint (3 Januari 2005) 68. Tom Coburn (3 Januari 2005) 69. John Thune (3 Januari 2005) 70. Johnny Isakson (3 Januari 2005) 71. Dayid Fitter (3 Januari 2005) 72. Mel Martinez (3 Januari 2005) 73. Bob Menendez (18 Januari 2006) 74. Ben Cardin (3 Januari 2007) 75. Bernie Sanders (3 Januari 2007) 76. Sherrod Brown (3 Januari 2007) 77. Jim Webb (3 Januari 2007) 78. Bob Casey (3 Januari 2007)

ARSIP D

PR RI

18

79. Bob Corker (3 Januari 2007) 80. Daire McCaskill (3 Januari 2007) 81. Amy Klobuchar (3 Januari 2007) 82. Sheldon Whitehouse (3 Januari 2007) 83. Ion Tester (3 Januari 2007) 84. John Barrasso (22 Juni 2007) 85. Roger Wkker (31 Desember 2007) 86. Mark Udall (6 Januari 2009) 87. Tom Udall (6 Januari 2009) 88. Mike lohanns (6 Januari 2009) 89. Mark Warner (6 Januari 2009) 90. Jim Risch (6 Januari 2009) 91. Leanne Shaheen (6 Januari 2009) 92. Kay Hagan (6 Januari 2009) 93. Jeff Merkley (6 Januari 2009) 94. Mark Begkh (6 Januari 2009) 95. Roland Burris (15 Januari 2009) 96. Ted Kaufman (16 Januari 2009) 97. Mkhael Bennet (22 Januari 2009) 98. Kirsten Gillibrand (27 Januari 2009) 99. Kosong (sebelumnya diduduki oleh Norm Coleman)

25. Para Gubernur negara bagian bila berada di luar negara bagiannya (menurut urutan diterimanya bagian dari Uni) 1. Gubemur Delaware (jack Marken) 2. Gubernur Pennsylyania (Ed Rendell) 3. Gubernur New jersey (Jon Corzine) 4. Gubernur Georgia (Sonny Perdue) 5. Gubernur Connectkut (M. Jodi Rell) 6. Gubernur Massachusetts (Deyal Patrkk) 7. Gubernur Maryland (Martin O'Malley) 8. Gubernur South Carolina (Mark Sanford) 9. Gubernur New Hampshire (John Lynch) 10. Gubernur Yirginia (Tim Kahle) 11. Gubernur New York (Dayid Paterson) 12. Gubernur North Carolina (Beyerly Perdue) 13. Gubernur Rhode Island (Donald Carderi)

ARSIP D

PR RI

19

14. Gubernur Yermont" i(ji.-rLDouglas) 15. Gubernur Kentucky (Steye Beshear) 16. Gubernur Tennessee (Phil Bredesen) 17. Gubernur Ohio (Ted Strkkland) 18. Gubernur Louisiana (Bobby Jindal) 19. Gubernur Indiana (Mitch Daniels) 20. Gubernur Mississippi (Haley Barbour) 21. Gubernur Illinois (Pat Quinn) 22. Gubernur Alabama (Bob Riley) 23. Gubernur Maine (John Baldacd) 24. Gubernur Missouri (Jay Nixon) 25. Gubernur Arkansas (Mike Beebe) 26. Gubernur Mkhigan (Jennifer Granholm) 27. Gubernur Florida (Charlie Grist) 28. Gubernur Texas (Rkk Perry) 29. Gubernur Iowa (Chet Culyer) 30. Gubernur Wisconsin (Jim Doyle) 31. Gubernur California (Arnold Schwarzenegger) 32. Gubernur Minnesota (Tim Pawlenty) 33. Gubernur Oregon (Ted Kulongoski) 34. Gubernur Kansas (Kathleen Sebelius) 35. Gubernur West Yirginia age Manchin) 36. Gubernur Neyada (Jim Gibbons) 37. Gubernur 'Nebraska (Daye Heineman) 38. Gubernur Colorado (Bill Ritter) 39. Gubernur North Dakota ()ohn Hoeyen) 40. Gubernur South Dakota (Mike Rounds) 41. Gubernur Montana (Brian Schweitzer) 42. Gubernur Washington (Christine Gregoire) 43. Gubernur Idaho (Butch Otter) 44. Gubernur Wyorning (Daye Freudenthal) 45. Gubernur Utah (Jon Huntsman, Jr.) 46. Gubernur Oklahoma (Brad Henry) 47. Gubernur New Mexko (Bill Rkhardson) 48. Gubernur Arizona (Jan Brewer) 49. Gubernur Alaska (Sarah Palin)

ARSIP D

PR RI

20

50. Gubernur Hawaii (Linda Lingle) 26. Para penjabat kepala eksekutif departemen

a. Pejabat sementara Menteri Perdagangan (Otto Wolff) b. Pejabat sementara Menteri Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan

(Charles Johnson) 27. Mantua \Yalid Presiden Amerika Serikat (menurut urutan jabatannya):

a. Walter Mondale (1977-1981) b. Dan Quayle (1989-1993) c. Al Gore (1993-2001) d. Dkk Cheney (2001-2009)

28. Para anggota lainnya dari Dewan Perwakilan Amerika Serikat (menurut lamanya dalam jabatan) 1. John Dingell (1955) 2. John Conyers (1965) 3. Daye Obey (1969) 4. Charles B. Rangel (1971) 5. Bill Young (1971) 6. Ralph Regula (1973) 7. Pete Stark (1973) 8. Don Young (1973) 9. John Murtha (1974) 10. George Miller (1975) 11. Jim Oberstar (1975) 12. Henry Waxman (1975) 13. Ed Markey (1976) 14. Norman D. Dkks (1977) 15. Dale E. Kildee (1977) 16. Nkk Rahall (1977) 17. Ike Skelton (1977) 18. Jerry Lewis (1979) 19. Jim Sensenbrenner (1979) 20. Tom Petri (1979) 21. Dayid Dreier (1981) 22. Baruey Frank (1981) 23. Ralph Hall (1981) 24. Hal Rogers (1981)

ARSIP D

PR RI

21

25. Chris Smith (1981) 26. Frank Wolf (1981) 27. Steny Hoyer (1981) 28. Howard Berman (1983) 29. Rkk Boucher (1983) 30. Dan Burton (1983) 31. Marcy Kap tur (1983) 32. Sander M. Leyin (1983) 33. Alan Mollohan (1983) 34. Solomon P. Ortiz (1983) 35. John M. Sprattjr. (1983) 36. Ed Towns (1983) 37. Gary Ackerman (1983) 38. Joe Barton (1985) 39. Howard Coble (1985) 40. Bart Gordon (1985) 41. Paul E. Kanjorski (1985) 42. Pete Yisdosky (1985) 43. Peter DeFazio (1987) 44. Elton Gallegly (1987) 45. Wally Herger (1987) 46. John Lewis (1987) 47. Louise Mdntosh Slaughter (1987) 48. Lamar S. Smith (1987) 49. Fred Upton (1988) 50. Jerry Costello (1988) 51. Jimmy Duncan (1988) 52. Frank Pallone (1988) 53. Eliot Engel (1989) 54. Nita Lowey (1989) 55. Jun McDermott (1989) 56. Rkhard Neal (1989) 57. Donald Payne (1989) 58. Dana Rohrabacher (1989) 59. Diff Stearns (1989) 60. John Tanner (1989)

ARSIP D

PR RI

22

61. Ileana Ros-Lehtinen (1989) 62. Gene Taylor (1989) 63. Jose Serrano (1990) 64. Rob Andrews (1990) 65. Neil Abercrombie (1991) (sebelumnya pernah terplih dari tahun 1986

sampai dengan tahun 1987) 66. John Boehner (1991) 67. Dayid Camp (1991) 68. Rosa DeLauro (1991) 69. Chet Edwards (1991) 70. Jim Moran (1991) 71. Coffin Peterson (1991) 72. Maxine Waters (1991) 73. Sam Johnson (1991) 74. John Olyer (1991) 75. Ed Pastor (1991) 76. Jerrold Nadler (1992) 77. Spencer Bachus (1993) 78. Roscoe Bartlett (1993) 79. Xayier Becerra (1993) 80. Sanford Bishop (1993) 81. Corrine Brown (1993) 82. Steye Buyer (1993) 83. Ken Calyert (1993) 84. Mkhael Castle (1993) 85. Jim Dyburn (1993) 86. Nathan Deal (1993) 87. Lincoln Diaz-Balart (1993) 88. Anna Eshoo (1993) 89. Bob Filner (1993) 90. Bob Goodlatte (1993) 91. Gene Green (1993) 92. Luis Gutierrez (1993) 93. Akee Hastings (1993) 94. Tuanrke Hinchey (1993) 95. Peter Hoekstra (1993)

ARSIP D

PR RI

23

96. Tim Holden (1993) 97. Eddie Bernke Johnson (1993) 98. Peter King (1993) 99. lack Kingston (1993) 100. John Linder (1993) 101. Carolyn Maloney (1993) 102. Donald ManzuLlo (1993) 103. John McHugh (1993) 104. Howard McKeon (1993) 105. John Mka (1993) 106. Earl Pomeroy (1993) 107. Ludlle Roybal-Allard (1993) 108. Ed Royce (1993) 109. Bobby Rush (1993) 110. Bobby Scott (1993) 111. Bart Stupak (1993) 112. Nydia Yelazquez (1993) 113. Mel Watt (1993) 114. Lynn Woolsey (1993) 115. Bennie Thompson (1993) 116. Sam Farr (1993) 117. Yern Ehlers (1993) 118. Frank Lucas (1994) 119. Lloyd Doggett (1995) 120. Mkhael Doyle (1995) 121. Chaka Fattah (1995) 122. Rodney Frelinghuysen (1995) 123. Doc Hastings (1995) 124. Sheila Jackson-Lee (1995) 125. Walter Tones (1995) 126. Patrkk Kennedy (1995) 127. Tom Latham (995) 128. Steye Laiourette (1995) 129. Frank LoBiondo (1995) 130. Zoe Lofgren (1995) 131. Sue Myrkk (1995)

ARSIP D

PR RI

24

132. George Radanoykh (1995) 133. John Shadegg (1995) 134. Mark Solider (1995) 135. Mac Thornbeay (1995) 136. Todd Tiahrt (1995) 137. Zach Yamp (1995) 138. Ed Whitfield (1995) 139. 'Jesse Jackson (1995) 140. Elijah Cummings (1996) 141. Earl Blumenauer ('1996) 142. Jo Ann Emerson (1996) 143. Dayid Prke (1997) (sebelumnya terplih pada tahun 1987 sampai dengan

tahun 1995) 144. Ron Paul (January 3, 1997) (sebelumnya terplih pada tahun 1976 sampai

dengan tahun 1977 pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1985) 145. Robert Aderholt (1997) 146. Marion Berry (1997) 147. Roy Blunt (1997) 148. Leonard Boswell (1997) 149. Allen Boyd (1997) 150. Keyin Brady (1997) 151. Danny Dayis (1997) 152. Diana DeGette (1997) 153. Bill Delahunt (1997) 154. Bob Etheridge (1997) 155. Kay Granger (1997) 156. Ruben Hinojosa (1997) 157. Carolyn Cheeks Kilpatrkk (1997) 158. Ron Kind (1997) 159. Dennis Kudnkh (1997) 160. Carolyn McCarthy (1997) 161. Jim McGoyern (1997) 162. Mike Mdntyre (1997) 163. Jerry Moran (1997) 164. Bill Pascrell (1997) 165. Joseph Pitts (1997)

ARSIP D

PR RI

25

166. Silyestre Reyes (1997) 167. Steye Rothman (1997) 168. Loretta Sanchez (1997) 169. Pete Sessions (1997) 170. Brad Sherman (1997) 171. John Shimkus (1997) 172. Adam Smith (1997) 173. Yk Snyder (1997) 174. Ellen Tauscher (1997) 175. John Tierney (1997) 176. Robert Wexler (1997) 177. Gregory Meeks (1998) 178. Lois Capps (1998) 179. Mary Bono Mack (1998) 180. Barbara Lee (1998) 181. Bob Brady (1998) 182. lay Inslee (1999) ( sebelumnya terpilih pada tahun 1993 sampai

dengan tahun 1995) 183. Brian Baird (1999) 184. Tairony Baldwin (1999) 185. Shelley Berkley (1999) 186. Judy Biggert (1999) 187. Mike Capuano (1999) 188. Joseph Crowley (1999) 189. Charlie Gonzalez (1999) 190. Rush Holt (1999) 191. John Larson (1999) 192. Gary Miller (1999) 193. Dennis Moore (1999) 194. Grace Napolitano (1999) 195. Paul Ryan (1999) 196. Jan Schakowsky (1999) 197. Mike Simpson (1999) 198. Lee Terry (1999) 199. Mike Thompson (1999)

ARSIP D

PR RI

26

200. Greg Walden (1999) 201. Anthony Weiner (1999) 202. Dayid Wu (1999) 203. Joe Baca (1999) 204. Jane Harman (2001) ( sebelumnya terpilih pada tahun 1993 sampai

dengan tahun 1999) 205. Todd Akin (2001) 206. Henry Brown (2001) 207. Erk Cantor (2001) 208. Shelley Moore Capito (2001) 209. Lacy Day (2001) 210. Ander Crenshaw (2001) 211. John Culberson (2001) 212. Susan Dayis (2001) 213. Jeff Flake (2001) 214. Sam Grayes (2001) 215. Mike Honda (2001) 216. Steye Israel (2001) 217. Darrell Issa (2001) 218. Tim Johnson (2001) 219. Mark Kirk (2001) 220. James Langeyin (2001) 221. Rkk Larsen (2001) 222. Jim Matheson (2001) 223. Betty McCollum (2001) 224. Mike Pence (2001) 225. Todd Platts (2001) 226. Adam Putnam (2001) 227. Denny Rehberg (2001) 228. Mike Rogers (2001) 229. Mike Ross (2001) 230. Adam Schiff (2001) 231. Pat Tiberi (2001) 232. Bill Shuster (2001) 233. Diane Watson (2001) 234. Randy Forbes (2001)

ARSIP D

PR RI

27

235. Stephen Lynch (2001) 236. Jeff Miller (2001) 237. John Boozman (2001) 238. Joe Wilson (2001) 239. John Sulliyan (2002) 240. Jim Cooper (2003) (sebelumnya terpilih pada tahun 1983 sampai dengan

tahun 1995) 241. Rodney Alexander (2003) 242. Gresham Barrett (2003) 243. Rob Bishop (2003) 244. Tim Bishop (2003) 245. Marsha Blackburn (2003) 246. Jo Bonner (2003) 247. Ginny Brown-Waite (2003) 248. Mkhael Burgess (2003) 249. Dennis Cardoza (2003) 250. John Carter (2003) 251. Tom Cole (2003) 252. Artur Dayis (2003) 253. Lincoln Dayis (2003) 254. Mario Diaz-Balart (2003) 255. Trent Franks (2003) 256. Scott Garrett (2003) 257. Jim Gerlach (2003) 258. Phil Gingrey (2003) 259. Raul Grijalya (2003) 260. jeb Hensarling (2003) 261. Steye King (2003) 262. John Kline (2003) 263. Jim Marshall (2003) 264. Thaddeus McCotter (2003) 265. Kendrkk Meek (2003) 266. Mike Mkhaud (2003) 267. Brad Miller (2003) 268. Candke Miller (2003) 269. Tim Murphy (2003)

ARSIP D

PR RI

28

270. Deyin Nunes (2003) 271. Mike Rogers (2003) 272. Dutch Ruppersberger (2003) 273. Tim Ryan (2003) 274. Linda Sanchez (2003) 275. Dayid Scott (2003) 276. Mkhael Turner (2003) 277. Chris Yan Hollen (2003) 278. Randy Neugebauer (2003) 279. Ben Chandler (2004) 280. Stephanie Herseth Sandlin (2004) 281. George Butterfield (2004) 282. Dan Lungren (2005) (sebelumnya terpilih pada tahun 1979 sampai

dengan tahun 1989) 283. Bob Inglis (January 3, 2005) (sebelumnya terpilih pada tahun 1993

sampai dengan tahun 1999) 284. John Barrow (2005) 285. Melissa Bean (2005) 286. Dan Boren (2005) 287. Charles Boustany (2005) 288. Russ Carnahan (2005) 289. Emanuel Deayer (2005) 290. Mike Conaway (2005) 291. Lim Costa (2005) 292. Henry Cuellar (2005) 293. Geoff Dayis (2005) 294. Charlie Dent (2005) 295. Jeff Fortenberry (2005) 296. Yirginia Foxx (2005) 297. Louie Gohmert (2005) 298. Al Green (2005) 299. Brian Higgins (2005) 300. Dan Lipinski (2005) 301. Connie Mack (2005) 302. Kenny Marchant (2005) 303. Mkhael McCaul (2005)

ARSIP D

PR RI

29

304. Patrkk McHenry (2005) 305. Cathy McMorris Rodgers (2005) 306. Charlie Melancon (2005) 307. Gwen Moore (2005) 308. Ted Poe (2005) 309. Tom Prke (2005) 310. Daye Rekhert (2005) 311. john Salazar (2005) 312. i'kllyson Schwartz (2005) 313. Debbie Wasserman Schultz (2005) 314. Lynn Westmoreland (2005) 315. Doris Matsui (2005) 316. Jean Schmidt (2005) 317. John Campbell (2005) 318. Brian Bilbray (2006) (sebelumnya terpilih pada tahun 1995 sampai

dengan tahun 2001) 319. Albio Sixes (2006) 320. Dro Rodriguez (2007) (sebelumnya terpilih pada tahun 1997 sampai

dengan tahun 2005) 321. Baron Hill (2007) (sebelumnya terpilih pada tahun 1999 sampai dengan

tahun 2005) 322. Jason Altmire (2007) 323. Mike Arcuri (2007) 324. Mkhele Bachmann (2007) 325. Gus Bilirakis (2007) 326. Bruce Braley (2007) 327. Yern Buchanan (2007) 328. Chris Carney (2007) 329. Kathy Castor (2007) 330. Yyette Darke (2007) . 331. Steye Cohen (2007) 332. Joe Courtney (2007) 333. Joe Donnelly (2007) . 334. Keith Ellison (2007) 335. Brad Ellsworth (2007) 336. Mary Fain (2007)

ARSIP D

PR RI

30

337. Gabrielle Giffords (2007) 338. John Hall (2007) 339. Phil Hare (2007) 340. Dean Heller (2007) 341. Mazie Hirono (2007) 342. Paul Hodes (2007) 343. Hank Johnson (2007) 344. Jun Jordan (2007) 345. Steye Kagen (2007) 346. Ron Klein (2007) 347. Doug Lamborn (2007) 348. Dayid Loebsack (2007) 349. Keyin McCarthy (2007) . 350. Jerry McNerney (2007) 351. Harry Mitchell ( 2007) 352. Chris Murphy (2007) 353. Patrkk Murphy (2007) 354. Ed Perlmutter (2007) 355. Peter Roskam (2007) 356. John Sarbanes (2007) 357. Joe Sestak (2007) 358. Heath Shuler (2007) 359. Carol Shea-Porter (2007) 360. Adrian Smith (2007) 361. Zack Space (2007) 362. Betty Sutton (2007) 363. Tim Walz (2007) 364. Peter Wekh (2007) 365. Charlie Wilson (2007) 366. John Yarmuth (2007) 367. Paul Broun (2007) 368. Laura Rkhardson (2007) 369. Niki Tsongas (2007) 370. Bob Latta (2007) 371. Rob Wittman (2007) 372. Bill Foster (2008)

ARSIP D

PR RI

31

373. Andre Carson (2008) 374. Jackie Speier (2008) 375. Steye Scalise (2008) 376. Trayis Childers (2008) 377. Donna Edwards (2008) 378. Marda Fudge (2008) 379. John Adler (2009) 380. Steye Austria (2009) 381. John Bocderi (2009) 382. Bobby Bright (2009) 383. Joseph Cao (2009) 384. Bill Cassidy (2009) 385. Jason Chaffetz (2009) 386. Mike Coffman (2009) 387. Gerry Connolly (2009) 388. Kathy Dahikemper (2009) 389. Steye Driehaus (j2009) 390. John Fleming (2009) 391. Alan Grayson (2009) 392. Parker Griffith (2009) 393. Brett Guthrie (2009) 394. Debbie Halyorson (2009) 395. Gregg Harper (2009) 396. Martin Heinrkh (2009) 397. Jimi Hirnes (2009) 398. Duncan Hunter (2009) 399. Lynn Jenkins (2009) 400. Mary Jo Kilroy (2009) 401. Ann Kirkpatrkk (2009) 402. Larry Kissell (2009) 403. Suzanne Kosmas (2009) 404. Frank Kratoyil (2009) 405. Leonard Lance (2009) 406. Chris Lee (2009) 407. Blaine Luetkemeyer (2009) 408. Ben Lujan (2009)

ARSIP D

PR RI

32

409. Cynthia Lummis (2009) 410. Dan Maffei (2009) 411. Betsy Markey (2009) 412. Erk Massa (2009) 413. Tom McDintock (2009) 414. Mkhael McMahon (2009) 415. Walt Minnkk (2009) 416. Glenn Nye (2009) 417. Pete Olson (2009) 418. Erik Paulsen (2009) 419. Torn Perriello (2009) 420. Gary Peters (2009) 421. Chellie Pingree (2009) 422. Jared Polis (2009) 423. Bill Posey (2009) 424. Phil Roe (2009) 425. Tom Rooney (2009) 426. Mark Schauer (2009) 427. Aaron Schack (2009) 428. Kurt Schrader (2009) 429. Harry Teague (2009) 430. Glenn Thompson (2009) 431. Dina Titus (2009) 432. Paul Tonko (2009) 433. Kosong (sebelumnya diduduki oleh Kristen Gillibrand) 434. Kosong (sebelumnya diduduki oleh Rahm Emanuel) 435. Kosong (sebelumnya diduduki oleh Hilda Solis)

29. Anggota delegasi Dewan Perwakilan tanpa hak suara a. Em Faleomayaega (3 Januari 1989) b. Eleanor Holmes Norton (3 januari 1991) c. Donna Christian-Christensen (3 Januari 1997) d. Madeleine Bordallo (3 Januari, 2003) e. Pedro Pierluisi (3 Januari 2009) f. Gregorio Sablan (3 januari 2009)

30. Gubernur Puerto Riko (Luis Forturio) 31. Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden (James Jones)

ARSIP D

PR RI

33

32. Penasihat dan Pembantu Presiden 33. Charges d'affaires Negara-negara asing 34. Mantan Menteri Luar Negeri (berdasarkan urutan masa jabatan)

1. Henry Kissinger (22 September 1973 - 20 Januari 1977) 2. Alexander Haig (22 januari 1981 - 5 Juli 1982) 3. George Shultz (16 Juli 1982 - 20 januari 1989) 4. James Baker (20 Januari. 1989 - 23 Agustus 1992) 5. Lawrence Eagleburger (8 Desember 1992 - 20 Januari 1993) 6. Warren Christopher (20 Januari 1993 - 17 januari 1997) 7. Madeleine Albright (23 Januari 1997 - 20 Januari 2001) 8. Colin Powell (20 Januari 2001 - 26 Januari 2005) 9. Condoleezza Rke (26 Januari 2005 - 20 Januari 2009)

35. Para Wakil Sekretaris Departemen Eksekutif 1. Wakil Menteri Luar Negeri (Jacob Lew, James Steinberg) 2. Wakil Menteri Keuangan 3. Wakil Menteri Pertahanan (William Lynn) 4. Wakil laksa Agung Dayid Ogden) 5. Wakil Menteri Dalam Negeri (Lynn Scarlett) 6. Wakil Niemen Pertanian (Charles Conner) 7. Waldl Menteri Perdag-angan 8. Wakil Menteri Tenaga Kerja 9. Wakil Mental Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan (kosong) 10. Wakil Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (Roy Bernardi) 11. Wakil Menteri Transportasi (Thomas Barrett) 12. Wakil Menteri Energi 13. Wakil Menteri Pendidikan 14. Wakil Menteri Urusan Yeteran 15. Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri

36. Pengacara Agung (kosong) 37. Administrarur Badan Pembangunan Internasional 38. Direktur Badan Pengendalian dan Perlucutan Senjata Amerika Serikat 39. Para Wakil Menteri Luar Negeri dan Penasihatnya 40. Para Wakil Sekretaris Departemen Eksekutif 41. Para Duta besar AS pada umumnya 42. Sekretaris Angkatan Bersenjata Amerika Serikat:

a. Sekretaris Angkatan Darat (Pete Geren)

ARSIP D

PR RI

34

b. Sekretaris Angkatan Laut (Donald C. Winter) c. Sekretaris Angkatan Udara (Mkhael Donley)

43. Ketua Umum Kantor Pos (John E. Potter) 44. Ketua Federal Reserye (Ben Bernanke) 45. Ketua Dewan Kualitas Lingkungan (Nancy Sutley) 46. Ketua Bank Export-Import Amerika Serikat (James H. Lambright) 47. Ketua Dewan Inyestasi Pensiunan Federal (Andrew Saul) 48. Kepala Staff Umum (Mkhael Mullen) 49. Para Wakil Sekretaris Pertahanan 50. Wakil Ketua, Kepala Staf Umum (James Cartwright) 51. Para Kepala Staf dari Keempat Angkatan (imengikuti urutan pengangkatan):

a. Panglima Korps Marinir (James T. Conway) b. Kepala Staf Angkatan Darat (George Casey) c. Kepala Operasi Angkatan Laut (Gary Roughead) d. Kepala Staf katan Udara (Norton Schwartz)

52. Panglima Pengawal Pantai (Thad W. Allen) 53. Para Komandan Komando Bersatu dan Spesifik Berbintang Empat 54. Para jenderal Angkatan Darat, Para jenderal Angkatan Udara, dan Admix. al

Angkatan Laut 55. Wakil Gubernur Negara Bagian Amerika Serikat (atau yang setara)

berdasarakan masuknya Negara Bagian ke Perserikatan 1. Wakil Gubernur Delaware (Matthew Denn) 2. Wakil Gubernur Pennsylyania (Joseph Scarnati) 3. Presiden Senat New Jersey (Rkhard Codey) 4. Wakil Gubernur Georgia (Casey Cagle) 5. Wakil Gubernur Connectkut (Mkhael Fedele) 6. Wakil Gubernur Massachusetts (Tim Murray) . 7. Wakil Gubernur Maryland (Anthony Brown) 8. Wakil Gubernur South Carolina (Andre Bauer) 9. Presiden Senat New Hampshire (Sylyia Larsen) 10. Wakil Gubernur Yirginia (Bill Bolling) 11. Wakil Gubernur New York (Makolm Smith) 12. \Yakil Gubernur North Carolina (Walter Dalton) 13. Wakil Gubernur Rhode Island (Elizabeth Roberts)

ARSIP D

PR RI

35

14. Wakil Gubernur Yermont (Brian Dubie) 15. Wakil Gubernur Kentucky (Daniel Mongiardo) 16. Wakil Gubernur Tennessee (Ron Ramsey) 17. Wakil Gubernur Ohio (Lee Fisher) 18. Wakil Gubernur Louisiana (Mitch Landrieu) 19. Wakil Gubernur Indiana (Becky Skillman) 20. Wakil Gubernur Mississippi (Phil Bryant) 21. Jaksa Agung Illinois (Lisa Madigan) 22. Wakil Gubernur Alabama aim Folsom) 23. Presiden Senat Maine (Beth Edmonds) 24. Wakil Gubernur Missouri (Peter Kinder) 25. Wakil Gubernur Arkansas (Bill Halter) 26. Wakil Gubernur Mkhigan (John Cherry) 27. Wakil Gubernur Florida (Jeff Kottkamg) 28. Wakil Gubernur Texas (Dayid Dewhurst) 29. Wakil Gubernur Iowa (Patty Judge) 30. Wakil Gubernur Wisconsin (Barbara Lawton) 31. Wakil Gubernur California (John Garamendi) 32. Wakil Gubernur Minnesota (Carol Molnau) 33. Menteri Luar Negeri Oregon (Kate Brown) 34. \Yakil Gubernur Kansas (Mark Parkinson) 35. Presiden Senat West Yirginia (Earl Tomblin) 36. Wakil Gubernur Neyada (Brian Krolkki) 37. Wakil Gubernur Nebraska (Rkk Sheehy) 38. Wakil Gubernur Colorado (Barbara O'Brien) 39. Wakil Gubernur North Dakota (Jack Dalrymple) 40. Wakil Gubernur South Dakota (Dennis Daugaard) 41. Wakil Gubernur Montana (John Bohlinger) 42. Wakil Gubernur Washington (Brad Owen) 43. Wakil Gubernur Idaho (Brad Little) 44. Menteri Luar Negeri Wyoming (Max Maxfield) 45. Wakil Gubernur Utah (Gary Herbert) 46. Wakil Gubernur Oklahoma (Jan Askins) 47. Wakil Gubernur New Mexko (Diane Denish) 48. Jaksa Agung Arizona (ferry Goddard) 49. Wakil Gubernur Alaska (Sean Parnell)

ARSIP D

PR RI

36

50. Wakil Gubernur Hawaii (James Aiona) 56. Wakil Gubernur Teritori Amerika (atau yang setara)

I. Menteri Luar Negeri Puerto Rko (Kenneth McDintock) 2.4.2. Praktek Protokol di Kanada

Aturan protokol di Kanada, menempatkan tata urutan tempat (precedence) pertama bagi Gubernur enderal Kanada atau Administratur Pemerintahan Kanada. Berikut tata urutan tempat (precedence) yang berlaku di Kanada ( yang direyisi pada Juli 2002): 1. Gubernur Jenderal Kanada atau Administratur Pemerintahan Kanada 2. Perdana Menteri Kanada 3. Ketua Mahkamah Agung (The Chief Justke) Kanada 4. Juru Bicara/Ketua Senat (The Speaker of the Senate) 5. Juru Bicara/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (The Speaker of the House of

Commons) 6. Para Duta Besar, Komisi Tinggi, Duta-Duta Besar Berkuasa Penuh 7. Para Menteri Kanada:

a. Anggota Kabinet; dan b. Menteri Luar Negeri;

berkaitan dengan precedence dalam sub kategori (a) dan (b) diatur sesuai permintaan mereka kepada Queen's Priyy Coundl for Canada.

8. Pemimpin Oposisi 9. Wakil Gubernur Ontario

• Wakil Gubernur Quebec

• Wakil Gubernur Noya Scotia

• Wakil Gubernur New Brunswkk

• Wakil Gubernur Manitoba

• Gubernur British Columbia

• Wakil Gubernur Prince Edward Island

• Wakil Gubernur Saskatchewan

• Wakil Gubernur Alberta

• Gubernur Newfoundland dan Labrador 10. Anggota Queen's Priyy Coundl for Canada, bukan menteri Kanada, dalam kaitan

dengan waktu perrnintaan kepada Priyy Coundl tapi dengan precedence yang diberikan kepada mereka yang memperoleh tanda kehormatan "Right Honourable" berkaitan dengan waktu penerimaan tanda kehormatan.

ARSIP D

PR RI

37

11. Proyinsi-proyinsi utama Kanada dalam aturan yang sama dengan Wakil-wakil Gubernur.

12. Komisi Northwest Territories Komisi Yukon Territory Komisi Nunayut

13. Pemimpin Pemerintahan Northwest Territories Pemimpin Pemerintahan Yukon Territory Pemimpin Pemerintahan Nunayut

14. Komunitas kepercayaan/keagamaan 15. Puisne Judges Mahkamah Agung Kanada 16. Ketua Pengadilan dan Asosiasi Ketua Pengadilan Federal Kanada 17. a. Ketua Pengadilan Tinggi setiap Proyinsi dan Wilayah (Territory); dan

b. Ketua Pengadilan dan Asosiasi Ketua Pengadilan lainnya di tingkat Proyinsi dan Teritorry: dengan tata tempat dalam sub kategori (a) and (b) diatur sesuai dengan permintaan Ketua Pengadilan.

18. a. Hakim Pengadilan Federal Kanada; b. Puisne Judges Pengadilan Tinggi Proyinsi dan Territories; c. Ketua Hakim Pengadilan Pajak Kanada; d. Asosiasi Ketua Pengadilan Pajak Kanada; dan e. Hakim Pengadilan Pajak Kanada; berkaitan dengan preseden dalam setiap sub

kategori diatur sesuai dengan permintaan. 19. Para Senator Kanada 20. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 21. Konsul Jenderal negara-negara tanpa perwakilan diplomatik 22. Pegawai Priyy Coundl dan Sekretaris Kabinet 23. Kepala Staf Pertahanan dan Komisi Kepolisian Kanada. 24. Juni bkara/Ketua Majelis Legislatif, di Proyinsi dan Wilayah mereka 25. Anggota Dewan-Dewan Eksekutif, di Proyinsi dan Wilayah 26. Hakim Pengadilan Proyinsi dan Wilayah, di Proyinsi dan Wilayah mereka 27. Anggota Majelis Legislatif, di Proyinsi dan Wilayah 28. Pemimpin asosiasi mantan parlemen Kanada

2.4.3. Praktek Protokol di Australia Tata tempat (precedence) menempatkan Ratu Australia sebagai orang yang

terhormat. Berikut precedence yang berlaku di Australia. 1. Ratu Australia (Ratu Elizabeth II) 2. Gubernur Jenderal Australia (Mayor ) enderal Mkhael Jeffery)

ARSIP D

PR RI

38

3. Gubernur Negara Bagian di Negara Bagian Masing-masing atau Administratur Territory di masing-masing Territory

4. Gubernur Negara Bagian dengan pengaturan pemesanan: a. Gubernur New South Wales (Marie Bashir) b. Gubernur South Australia (Marjorie Jackson-Nelson) c. Gubernur Queensland (Quentin Bryce) d. Gubernur Tasmania (William Cox) e. Gubernur Western Australia (Kenneth Comninos Michael) f. Gubernur Yktoria (Dayid de Kretser)

5. Perdana Menteri (John Howard) 6. Pemerintah paling utama di negara bagian masing-masing atau Ketua Menteri di

Territory masing-masing 7. Presiden Senat dan Juru Bkara/Ketua Dewar' Penyakilan Rakyat sesuai dengan

pesanan: a. Presiden Senat (Paul Calyert) b. Juru Bkara/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (Dayid Hawker)

8. Ketua Mahkamah Agung Australia (Murray Gleeson) 9. Para duta besar dan Kornisi Tinggi 10. Charges d'Affaires 11. Anggota-anggota Dewan Eksekutif Federal:

a. Wakil Perdana Menteri dan i. Menteri Komunikasi, Menteri Transportasi dan Teknologi Informasi dan Seni Pelayanan Regional (Mark Yalle) (Helen Coonan)

b. Treasurer (Peter Costello) j. Menteri Perdagangan (Warren c. Menteri Luar Negeri (Alexander Truss)

Downer) k. Menteri Imigrasi dan d. Menteri Pertahanan(Brendan Kewarganegaraan (Keyin

Nelson) Andrews) e. Menteri Keuangan dan l. Menteri Pendidikan, Ilmu

Administrasi (Nkk Minchin) Pengetahuan dan Pelatihan f. Menteri Kesehatan (Tony Abbott) (Julie Bishop) g. Attorney-General (Philip m. m. Menteri Keluarga, Pelayanan

Ruddock) Komunitas dan Pribumi (Mal h. Menteri Lingkungan dan Brough)

Kebudayaan (Ian Campbell)

ARSIP D

PR RI

39

n. Menteri Sumberdaya Industri p. Menteri Pertanian, Perikanan dan Pariwisata (Ian dan Kehutanan (Peter Macfarlane) McGauran) o. Menteri Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja (joe Hockey)

12. Administratur Territories sesuai dengan perrnintaan: a. Administratur Northern Territory (Ted Egan) b. Administratur Norfolk Island (Grant -rambling) c. Adrninistratur Christmas Island (Neil Lucas)

13. Pemimpin Oposisi (Keyin Rudd) 14. Mantan Gubernur jenderal sesuai dengan masa jabatan:

a. Sir Zelman Cowen (1977 - 1982) b. Sir Nmian Stephen (1982 - 1989) c. Bill Hayden (1989 - 1996) d. Sir William Deane (1996 - 2001) e. Dr Peter Hollingworth (2001 - 2003)

15. Mantan Perdana Menteri sesuai dengan masa jabatan: a. Gough Whitlam (1972 - 1975) b. Makolm Fraser (1975 - 1983) c. Bob Hawke (1983 - 1991) d. Paul Keating (1991 - 1996)

16. Mantan Mahkamah Agung Australia sesuai dengan masa jabatan: a. Sir Anthony Mason (1987 - 1995) b. Sir Gerard Brennan (1995 - 1998)

17. Premiers of states in order of state populations: a. Premier of New South Wales (Morris Iernma) b. Premier of Yktoria (Steye Bracks) c. Premier of Queensland (Peter Beattie) d. Premier of Western Australia (Alan Carpenter) e. Premier of South Australia (Mike Rann) f. Premier of Tasmania (Paul Lennon)

18. Ketua Menteri Northern Territory (Dare Martin) 19. Ketua Menteri Norfolk island (Dayid Buffett) 20. Walikota di masing-masing kota 21 Hakim Pengadilan Tinggi sesuai dengan permintaan:

ARSIP D

PR RI

40

a. William Gummow b. Mkhael Kirby c. Kenneth Hayne d. Ian Callihan e. Dyson Heydon f. Susan Crennan

22. Ketua Pengadilan Federal Australia (Mkhael Black) 23. Presiden Konsiliasi Australia dan Komisi Arbitrase (Sir John Moore) 24. Ketua Pengadilan di masing-masing negara bagian 25. Ketua Pengadilan negara bagian sesuai dengan permintaan:

a. Ketua Pengadilan South Australia(John Doyle) b. Ketua Pengadilan Queensland (Paul de J ersey) c. Ketua Pengadilan New South Wales (James Spigelman) d. Ketua Pengadilan Western Australia (Wayne Martin) e. Ketua Pengadilan Yktoria (Marilyn Warren) f. Ketua Pengadilan Tasmania(Peter Underwood)

26. Konselor Pribadi 27. Ketua Dewan Pertalianan (Marsekal Udara Angus Houston) 28. Ketua Pengadilan-pengadilan Federal sesuai dengan pennintaan 29. Anggota Parlemen (lihat daftar Senat-senat Australia dan Dewan Perwakilan Rakyat ) 30. Hakim Pengadilan Federal dan Wakil Piesiden Konsili Autralia dan Koinisi Arbitrase

sesuai dengan 31. Walikota-walikota sesuai dengan populasinya:

a. Walikota Sydney (Doyer Moore) b. Walikota Melbourne (Lolin So) c. Walikota Brisbane (Campbell Newman) d. Walikota Perth (Dr Peter Nattrass) e. Walikota Adelaide (Mkhael Harbison) f. Walikota Hobart (Rob Yalentine)

32. Dewan Perwakilan Daerah negara-negara bagian atau teritorry sesuai permintaan 33. Dewan Perwakilan Daerah negara-negara bagian sesuai permintaan 34. Dewan Perwakilan Daerah Territory 35. Dewan Perwakilan Daerah Norfolk Island 36. Anggota-anggota Dewan Eksekutif Negara Bagian atau Northern Territory di masing

masing negara bagian atau Territory sesuai permintaan 37. Anggota-anggota Dewan Eksekutif Negara 13agian sesuai dengan permintaan

ARSIP D

PR RI

41

38. Anggota-anggota Dewan Eksekutif Northern Territory sesuai dengan permintaan 39. Pemimpin Legislator Oposisi Negara Bagian atau Territory di rnasing-masing negara

bagian atau Territory 40. Petnimpin-pemimpin Legislator Oposisi Negara Bagian sesuai populasi negara-negara

bagian : a. New South Wales (Peter Dcbnam) b. Yktoria (Ted BaiDieu) c. Queensland (Jeff Seeney) d. Western Australia (Paul Omodd) e. South Australia (lain Eyans) f. Tasmania (Will Hodgman)

41. Pemimpin Legislator Oposisi Northern Territory 42. Flakim-hakim Pengadlian Tinggi Negara-negara bagian sesuai dengan permintaan 43. Anggota-anggota Legislator Negara-negara bagian atau Territory di masing-masing

Negaranegara bagian atau Territory 44. Anggota-anggota Legislator Negara-negara bagian sesuai dengan permintaan 45. Anggota-anggota Legislator Northern Territory 46. Anggota-anggota Legislator Norfolk Island 47. Kepala Angkatan Udara, Karat, dan Laut sesuai dengan permintaan

a. KSAD (Leman Jenderal Peter Leahy) b. KSAU (Marsekal Udara Geoff Shepherd) c. KSAL (Yke Admiral Russ Shalders)

48. Konsul-konsul Jenderal 49. Konsul-konsul 50. Wakil-wakil konsul 51. Penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa dari Negara

ARSIP D

PR RI

42

BAB III RUANG LINGKUP

Penggantian Undang-Undang tentang Protokol sangat diperlukan karena selain undang-

undang tentang Protokol Nomor 8 tahun 1987 yang mengacu dengan LTD Tahun 1945 sebelum amandernen, perkembangan perubahan status tuanpun pembentukan lembaga-lembaga negara beru dalam ketatanegaraan kita masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti kedudukan wakil DPR RI yang berada setara dengan menteri dengan precendence menteri terlebih dahulu baru kcmudian Wakil Ketua DPR RI. Padahal, jika dilihat dart kedudukannya dalam ketatanegaraan, Wakil Ketua DPR RI lebih tinggi dan setara dengan Presiden, karena saat ini tidak ada lagi lembaga tertinggi dan tinggi negara. Selain itu, posisi antara ketua dan wakil ketua DPR RI saat int sama karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, maka jika Ketua DPR RI berhalangan hadir, maka Wakil Ketua DPR RI berhak menduduki tempat Ketua DPR RI.

Konsep baru mengenai ketatanegaraan setelah reformasi dan amandcmen LTD tahun 1945 inilah yang akan diakornodasi dalam perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Protokol ini. Dalam naskah akademik ini akan dijelaskan batasan atau pcngettian dari istilah-istilah yang erat kaitannya dengan pengaturan Protokol, yaitu : 3,1. Konsep tentang Protokol

Istilah "Protokol" berasal dart Bahasa Yunaniprotos dan kolla. Protos berarti "yang pertama" dan kaki berarti "Ian" atau "perekat". Kedua kata tersebut dalam Bahasa Latin berkembang menjadi Protokoll/rm. Bahasa Perands mengambilnya menjadi Prolocole. Bangsa Belanda dan Inggris yang menduduki Wilayah Hindia Belanda kemudian memperkenalkan istilab tersebut dengan "Protokol".

Protoka/um semula digunakan untuk menyebut lembaran pertama dari gulungan papyrus atau kertas tebal yang ditempelkan atau dilekatkan. Protokoll/it:a kemudian digunakan untuk menyebut semua catatan dokumen negara yang bersifat nasional tuanpun internasional. Dokurnen tersebut meinuat perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan antara negaranegara kota states) dan kemudian antar bangsa-bangsa. Artinya, pro/aka/um yang semula bahwa untuk menyebut gulungan-gulungan dokumcn baru, lalu digunakan untuk menrebut isi dart persetujuan-persetujuan itu sendiri.

Istilah protokollum juga tidak digunakan untuk persetujuan-persetujuan pokok, melainkan untuk dokumen-dokumen tambaban dart persetujuan-persetujuan pokok. Protokol juga digunakan bagi suatu "proses yerbal" berupa notulen atau catatan resmi (offkial minute.1) yang mencatat jalannya perundingan yang pada setiap akhir sidang dirandatangtani semua peserta. Setiap persetujuan (apemen') yang akan menjadi perjanjian (ttya0) juga disebut protokol. Pengertian tersebut masih berlaku hingga saat ini.

ARSIP D

PR RI

43

Dari berbagai pengertian protokol, inti pokoknya berupa pengaturan yang berisi normanorma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan tnengenai tata kerja agar suatu tujuan yang retail disepakati dapat tercapai. Protokol dapat diartikan sebagai tata cars untuk menyelenggarakan suatu acara agar betjalan tertib, hikmat, rapt, lancar dan teratur serta meniperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional tuanpun internasional.

Dalam hubungan internasional, antar bangsa memerlukan tatanan yang dapat chterima semua pihak. Esensi dalam hubungan tersebut, antara lain mencakup: a. Tata cara yang menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam suatu acara tertentu. b. Tata krama atau etika yang menentukan pilihan kata-kata, ucapan dan perbuatan yang

sesuai dengan tinggi rendahnya jabatan seseorang. c. Tradisi atau kebiasaan yang telah ditentukan secara uniyersal atau dalam bangsa itu

sendiri. Protokol dalam konteks kenegaraan dapat diartikan scbagai norma-norma yang

mengatur terdptanya suatu hubungan baik dalam bangsa dan negara itu sendiri tuanpun dalam bcrhubungan dengan bangsa dan negara lain. Protokol selalu berkaitan dengan aspek kenegaraan dan pemerintahan. Definist protokol sesuai dengan Fncydopedia 13/i/anio 1962 adalah: "Protocol is a body of ceremonial rules to be obseryed in all twit/en or personal offkial intercom:re between the Heady of dilferendt States or their Ministerf. It lays down the styles and titles of states, their Heads and Publk Ministers and indkates the forms and customaiy courtesies to be obseryed in all international acts": ("Protokol adalah seranskaian atunin keupacaraan dalarn semua kegiatan resmi yang diatur secara tertentu tuanpun praktik yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap Negara, Jabatan Kepala Negara atau jabatan Menteri yang biasa ditemui dalam seluruh kegiatan antar bangsa). Sementara, definisi protokol seperti yang tercantum dalam buku Protocol : The Complete Handbo of Diplomatk and Sodal C.Isase adalah: "Protocol is the set of rules prescribins good manners in offkial and in ceremonies inyolrins, goyeremmetzt a, nations and their representatims': (Protokol adalah serangkai peranskat tomin tentang perilaku dalam /a /a kehidupan resmi da dalam upacara maibatkan pemerintah dan Negara serta wakil-wakiluya). Dalam rangka pengaturan protokol di Indonesia, pengertian protokol merman Lindan Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol adalah: Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi aturan, mengeni tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan terhadap seseorang, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam segala, pemerintah atau masyarakat"'

3.2. Konsep tentang Tata Upacara

Sesuai dengan Pedoman Protokol Negara yang berdasarkan pada lindang-Lindang Nomo 8 Tahun 1987, tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraal atau acara resmi. Sedangkan pengertian dari Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dal dilaksanakan secara terpusat, yang dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden serta Pejaba Negara dan undangan lainnya. Bentuknya adalah acara yang

ARSIP D

PR RI

44

diselenggarakan oleh negara dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh NIenteri Sekretaris Negara; dar dilaksanakan secara penuh berdasarkan tata tempat, tata upacara, dan rata penghormaran Sementara, Acara Resrni adalah acara yang bersifat resmi yang chatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri pleb pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah serta undangan lainya; dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Upacara memerlukan suatu aturan sehingga pelaksanaanya dapat berjalan dengan tertib. Kaitannya dengan protokol, berikut ini ada lima bentuk upacara yang memerlukan protokol negara, yaitu : a. Penerirnaan tamu Presiden dan Wakil Presiden; b. Perjalanan Presiden tuanpun Wahl Presiden ke daerah/luar negeri; c. Pengaturan rapat/sidang/konferensi; d. Penyelenggaraan resepsi/jamuan; e. Penyelenggaraan upacara-upacara, terutama yang dihadiri oleh Kepala/Wakil Kepala

Negara dan/atau para korps diplomatik seperti: - Hari Besar Nasional/Keagamaan. - Penyeraban Surat-surat Kepercayaan/Credendal Letters. - Penyematan Tanda Kehormatan dan Pemberian Penghargaan. - Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI

dan Pengangar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN serta Nora Keuangannya pada Pembukaan Rapat Patipurna DPR RI pada bulan Agustus setiap tahun.

- Peresmian Proyek. - HUT Instansi/Organisasi. - Pelantikan, pengucapan sumpah dan serah terima jabatan. - Penandatanganan kerjasama internasional. - Peresmian pembukaan, penutupan seminar, lokakarya, konferensi internasional. - Temu wicara.

Upacara dapat dilaksanakan dengan pengibaran bendera yang lazim disebut dengan upacara bendera dan upacara yang tidak memerlukan pengibaran bendera yang lazim disebut dengan upacara bukan bendera. Masing-masing bentuk upacara ini memiliki urutan acara tuanpun kelengkapan dan perlengkapan yang berbeda.

Dalam pelaksanaanya, dalam Acara Kenegaraan tuanpun Acara Resmi yang berupa upacara bendera, tata upacaranya meliputi: a. tata urutan upacara;

ARSIP D

PR RI

45

b. tata bendera kebangsaan; c. tata lagu kebangsaan; dan d. tata pakaian upacara.

Sedangkan rata upacara untuk upacara bukan bendera bark dalam Acara Kenegaraan tuanpun Acara Resmi meliputi: a. tata urutan upacara; dan b. pakaian upacara.

Tata urutan upacara bendera seperti yang telah disebutkan di aras, sekurang-kurangnya melipun: a. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; b. Mengheningkan cipta; c. Penibacaaan naskah Pancasila; d. Pembacaan naskah Pembukann Undang-Undang Dasar 1945; dan e. Pembacaan doa.

Namun, khusus tata urutan upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, sekurang-kurangnya metiputi: a. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; b. Mengheningkan dpta; c. Detik-detik Proklamasi diringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja

dan lain-lain selama satu menit. d. Pembacaan Teks Proklamasi; dan e. Pembacaan don. Ketentuan dalam tata bendera dalam upacara bendera adalah: a. Bendera dikibarkan sampai sag matahati terbenam; b. Tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan c. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pelaksanaan upacara bendera dalam .Acara Kenegaraan atau Acara Resmi memerlukan pengaturan tenting kelengkapan dan perlengkapan upacara. Kelengkapan upacara yang dibutuhkan : a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. penanggung jawab upacara; d. peserta upacara; e. pembawa naskah; f. pembaca naskah; dan

ARSIP D

PR RI

46

g. pembawa acara. Sementara, perlengkapan upacara sekurang-kurangnya meliputi :

a. tiang bendera dengan tali; b. bendera; c. naskah Proklamasi; d. mimbar upacara; e. naskah Pancasila; f. naskah Petnbukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dan g. teks doa.

Dalam acara kenegaraan atau acara resmi bukan upacara bendera, Bendera Kebangsaan Metall Putih dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan tnimban

Tara Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara kenegaraan atau upacara resmi meliputi ketentuan: a. Apabila diperdengarkan dengan musik, maka Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

dibunyikan lengkap satu kali; b. Apabila dinyanyikan, maka dinyanyikan lengkap satu bait., yaitu bait pertatna dengan

dua ulangan; c. Pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara

mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;

d. Pada waktu mengiringi pengibatan/penurunan bendera tidak dibenarkan dengan tnenggunakan musik dari tape recorder atau piringan;

e. Jika tidak ada korp musik/genderang dan atau sangkala, maka pengibaran/penurunan Bendera diringi dengan nyanyian bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Mengenai ketentuan pemakaian pakaian upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara tersebut. Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dims upacara kebesaran atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan

Halaman berikutnya tidak ada

i). mantan presiden dan mantan wakil presiden Republik Indonesia; j). perintis pergerakan kebangsaan/kernerdekaan; k). duta besar negara asing untuk Republik Indonesia;

ARSIP D

PR RI

47

l). wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat, wakil ketua Dewan Penyakilan Daerah, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Komisi Yudisial, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum;

m) pimpinan partai politik yang memiliki wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional;

n) anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

o) menteri, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, duta besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia, hakim agung pada Mahkamah Agung, hakim Mahkarnah Konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

p) wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia, serta wakil ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum;

q) ketua/pimpinan dan/atau anggota lembaga pemegang tugas pemerintahan yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang;

r) kepala staf angkatan Tentara Nasional Indonesia; s) gubernur; t) permlik tanda jasa dan tanda kehormatan; u) pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pejabat tertentu (eselon la/pejabat

setingkat), ketua Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah prOyinsi, dan pimpinan badan usaha milik negara;

y) sekretaris daerah proyinsi (eselon In) dan pejabat setingkat; w) bupati/walikota dan ketua Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan x) pejabat eselon II a/setingkat.

2) Tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di proyinsi ditentukan dengan urutan: a. gubernur; b. wakil gubernur; c. ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah proyinsi; d. ketua pengadilan tinggi semua badan peradilan, panglima/komandan tertinggi fentara

Nasional Indonesia semua angkatan di proyinsi, kepala kepolisian di proyinsi, dan kepala kejaksaan tinggi;

e. wakil ketua Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah proyinsi; f. konsul atau perwakilan negara asing untuk Republik Indonesia; g. pimpinan partai politik di proyinsi yang memiliki wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah proyinsi;

ARSIP D

PR RI

48

h. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah proyinsi; i. kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah; j. mantan gubernur dan wakil-gubernur; k. kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah dan pimpinan perwakilan lembaga

negara yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang yang berkedudukan di proyinsi;

l. sekretaris daerah proyinsi, bupati/walikota, dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

m. kepala dings di proyinsi, kepala kantor kementerian di proyinsi, asisten sekretaris daerah proyinsi, kepala badan proyinsi, dan pejabat eselon IIa/setingkat;

n. pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat proyinsi, tokoh adat, dan tokoh masyarakat proyinsi;

o. wakil bupati, wakil walikota, dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

p. kepala biro pemerintah daerah proyinsi dan pejabat eselon II b/setingkat; dan q. kepala bagian pemerintah daerah proyinsi dan pejabat eselon III a/setingkat. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing yang telah diatur dalam tata tempat di Ibukota Negara Republik IndOnesia hadir dalam acara resmi di proyinsi, maka menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.

3) Tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan: a) bupati/walikota; b) wakil bupati/wakil walikota; c) kerua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; d) ketua pengadilan semua badan peradilan, komandan tertinggi Tentara Nasional

Indonesia semua angkatan di kabupaten/kota, kepala kepolisian di kabupaten/kota, dan kepala kejaksaan negen;

e) wakil kerua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; f) pimpinan partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil-wakil di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah kabupaten/kota; g) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; h) mantan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; i) kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah dan pimpinan perwakilan lembaga

negara yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang yang berkedudukan di kabupaten/kota;

j) sekretaris daerah kabupaten/kota;

ARSIP D

PR RI

49

k) asisten sekretatis daerah kabupaten/kota, kepala dinas kabupaten/kota, kepala kantor kementerian di kabupaten/kota, kepala badan kabupaten/kota, dan pejabat eselon II a/setingkat;

l) pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan kabupaten/kota tokoh adat, dan tokoh masyarakat kabupaten/kota;

m) kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III.a/setingkat; dan

n) lurah/ kepala desa atau sebutan lain. Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan

daerah, tokoh nyasyarakat, dan perwakilan negara asing yang telah dianir dalam tata tempat di ibukota Negara Republik, Indonesia dan/proyinsi hadir dalam acara resrai di kabupaten/kota, maka menempan urutan tata tempat terlebrh dahulu.

Tata tempat bags pejabat yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi yang diadakan di proyinsi apabila acara resmi tersebut dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden, pejabat tersebut menda.mpingi Presiden dan/atau wakil Presiden atau apabila tidak dihadiri Presiden dan/atau wakil Presiden pejabat tersebut mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya. Aturan dasar mengenai tata tempat yang berlaku saat ini adalah : 1) Orang yang paling berhak mendapat tata urutan pertama/paling tinggi adalah mereka

yang mempunyai urutan paling depan/paling mendahului. 2) mereka berjajar, yang berada di sebelah kanan orang yang mendapat urutan tata tempat

paling utama dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. 3) Jika menghadap meja, tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan

tempat terakhir. adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 4) Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat

paling tengah, dan di tempat sebelah kanan luar, atau dengan rumus : posisi sebelah kanan lebih terhormat dari posisi sebelah kiri (genap = 4-2-1-3, ganjil = 3-1-2). Urutan ini ditempatkan pada front row/barisan utama dan pada baris pertama (first row) bagi undangan tertentu. Kemudian, bila pengaturan tempatnya terdiri atas dua blok (kanan dan kiri) maka urutannya adalah dimulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya.

5) Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu. Di kapal laut, ia naik dan turun paling dahulu. Di mobil atau kereta api, ia naik dan turun paling dahulu, dan duduk paling kanan. Di mobil, posisi duduk disesuaikan dengan pintu masuk ditempat tujuan.

6) Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.

ARSIP D

PR RI

50

Pengaturan tata tempat ini dapat mengacu pada situasi dan kondisi tempat, sifat acara serta kepatutan dan tempat yang paling ujung tidak ditempati oleh perempuan.

Selain aturan dasar seperti yang tertera di atas, saat ini terdapat pengaturan tata tempat perseorangan yang diatur komprehensif, sebagai berikut : 1) Isteri/suami pejabat Isteri/suami dari Pejabat Negara, Pejabat Pernerhitah, atau Tokoh Masyarakat Tertentu

dalam acara kenegaraan atau acara resin, maka urutan tempatnya setingkat dengan urutan tata tempat suami/isterinya.

2) Pejabat yang mewakili Pejabat yang mewakili tidak menempati tempat dari pejabat yang diwakilinya, tempat

baginya adalah sesuai dengan kedudukan/jabatannya. 3) Pejabat dengan jabatan rangkap Pejabat dengan jabatan rangkap yang tidak sama tingkatannya, maka baginya bedaku

tata tempat yang urutannya lebih dahulu. 4) Tata tempat berkenaan dengan perwakilan negara asing Dalam hubngan yang berkenaan dengan Perwakilan Asing, Menteri Luar Negeri RI

mendapat tempat mendahului anggota Kabinet lau'inya. Jika Pejabat-pejabat RI bersamasama dengan para Pejabat Perwakilan Negara Asing diatur secara berselang, yaitu dalam halaman rumah adalah pihak Pemerintah RI, maka penempatan dimulai dengan Pejabat Asing, namun jika tuan rumah adalah pihak asing, maka dimulai dengan penempatan Pejabat RI. Tata tempat Menteri Luar Negeri RI mengalahkan urutan tempat para Duta Besar baik RI maupun Asing

5) Tata Tempat Pejabat yang menjadi Tuan Rumah Pengaturan tata tempat bagi pejabat yang menjadi tuan rumah adalah sebagai berikut :

a) Acara resmi yang dihadiri Presiden RI atau Wakil Presiden RI, maka Pejabat yang menjadi man rumah mendampingi Presiden RI atau Wakil Presiden RI. Namun, apabila acara resmi tidak dihadiri oleh Presiden RI atau Wakil Presiden RI, pejabat yang menjadi tuan rumah mendampingi Pajabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

b) Yang dimaksud dengan tuan rumah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota. c) Acara resmi yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan diadakan di daerah,

dihadiri oleh Presiden RI dan/atau Wakil Presiden RI, maka yang mendampingi sebagai tuan rumah adalah menten/pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian/plinpinan lembaga-lembaga yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang yang bersangkutan. Jika acara resmi diadakan oleh daerah itu sendiri dan dihadiri oleh Presiden RI dan/atau Wakil Presiden RI, maka yang mendampingi

ARSIP D

PR RI

51

sebagai tuan rumah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersangkutan. d) Pejabat yang mempunyai kedudukan lebih titaggi atau atasan dari tuan rumah

memperoleh tempat langsung lebih tinggi dari man rumah mendampingi pembesar upacara.

6) Tata tempat bagi Pejabat Perwakilan Negara Asing (Korps Diplomatik) Tata tempat (preseance) atau order of pecedence sangat dikenal dalam pergaulan internasional, terutama di lingkungan diplomatik. Penentuan tata tempat dimaksudkan untuk menghindari pertentangan dalam pengamran siapa yang lebih berhak diprioritaskan, dan mengacu pada tingkat-tingkat Kepala Perwakilan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Konyensi Willa 1961, yaitu : a) Para Duta Besar atau para Nundo yang diakreditasikan kepada para Kepala Negara

dan para Kepala Perwakilan lain yang sama pangkatnya. b) Para utusan, para Minister dan para intemneio yang diakreditasikan kepada para

Kepala Negara. c) Para Kuasa Usaha yang diakreditasikan kepada para Menteri Luar Negeri. Menurut bentuk dan tipe Kepala Perwakilan, rnaka Kepala, Perwakilan (Chief of on) yang sekarang dikenal adalah : a) Kepala Perwakilan Diplomatik (Chief of the .Diplomatk Mission). b) Kepala Perwakilan di PBB (Chief of the Permanent Representatiye of the L.LN). c) Kepala Perwakilan Konsuler (Chief of the Consular Mission). Menurut konyensi internasional, Chief of Mission diplomatik d.ibagi dalam 2 kategori: a). Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Ambassador Eyiraordinan., and

Plenipotentiary), yaitu Kepala Perwakilan Diplomatik yang mengepalai Kedutaan Besar, dan diangkat dengan Surat-Surat Kepercayaan Kepala Negara/Presiden Setingkat Duta Besar, antara lain : 1. Nundo, yaitu Duta Besar Yatikan, yang mengepalai Apostolk Nundo/tire,

(Kedutaan Besar Yatikan) dengan Surat-Surat Kepaercayaan dari Sri Pans. 2. High Commissioner (Komisi Tinggi) yaitu suatu gelar yang diberikan kepada

wakilwakil yang sating dipertukarkan antara pemetintah Inggris dengan pemerintah negara anggota persemakmuran (Commonwealth), dan diangkat dengan Surat-Surat Mandat (Letters de Commission) yang diajukan olen Perdana Menteri Inggris kepada Perdana Menteri Negara (akreditasi) Persemakmuran, dernikian pula sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan tidal< mungkin Raja/Raw Inggris mengalamatkan Surat-Surat Mandat kepada dirinya sendiri.

ARSIP D

PR RI

52

b). Kuasa Usaha (Charge d' Affires ), yaitu kepala Perwakilan Diplomatik yang terendah tingkatannya dan dapt mengepalai Kedutaan Besar atau Kedutaan : (a) Charge d Affires en pied (Kuasa Usalia Tetap) atau Charge d'Atld ires ad hoc

atau Charge d' Affires de missi, adalah Kuasa Usaha yang diangkat dengan Surat-Surat Kabinet (Letter de Cabinet) yang berasal dan Menteri Luar Negeri, dan biasa dinamakan Kuasa Usaha dengan surat keputusan/tetap. Hal tersebut terjadi jika Duta Besarnya telah ditarik kembali tetapi belum/tidak ada gantinya, atau pada waktu pembukaan Kedutaan Besar/Kedutaan bare belum ada Duta Besar/Dutanya.

(b) Chairge d Affires ad interim (Kuasa Usaha Sementara), yaitu staf perwakilan paling senior yang ditunjuk oleh Kapala Perwakilan untuk memu'npin sementara Perwakilan dikarenakan Kepala Perwakilan meainggalkan negara akreditasi untuk sementara waktu. Hal tersebut harus diberitahukan dengan surat resmi kepada Menteri Luar Negeri negara akreditasi dan kepada para Kepala Perwakilan Diplomatik di negara tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, harus diumumkan nama Kuasa Usaha Sementara yang akin menggantikannya. Kepadanya diberikan gelar Kuasa Usaha ad intem. Apabila yang bersangkutan belum/tidak dikenal secara pribadi oleh Menteri Luar Negeri negara penerima, maka yang bersangkutan perlu memperkenalkan dirinya. Menurut adapt kebiasaan, diplomat yang untuk sementara waktu memegang pimpinan suatu perwakilan sebagai Kuasa Usaha ad interm, harus mengunjungi para Duta Besar secara pribadi dan rnengirim kartu nainanya kepada Kepala-Kepala Perwakilan yang lain.

(c) Charge d Affires de la Leption, yaitu Kuasa Usaha yang hanya mewakili Duta Besar (Kepala Perwakilan) dalam pekerjaan rutin/adrainistrasi dikarenakan Kepala Perwakilan berhalangan dan tidak berhak mewakili Duta Besar dalam urusan politik. Dalam praktek, jenis Kuasa Usaha ini tidak pernah dipergunakan.

7. Kepala Perwakilan Tata tempat antar Kepala Perwakilan ditentukan berdasarkan senioritas, yaitu berdasarkan

tanggal kedatangan dan penyerahan Surat-Surat Kepercayaannya kepada Kepala Negara/Presiden di negara tempat bertugas.

Di Negara Katolik, di mana Gereja menduduki posisi yang istimewa, maka Dean yang telah ditentukan yaitu .Nundo, tanpa memandang tanggal penunjukkan atau penyerahan Surat-Surat Kepercayaannya. Para Komisaris Tinggi negara-negara Persemakmuran tidak

ARSIP D

PR RI

53

biasa menjabat sebagai ketua .Corps Diplomatik di London. Hanya saja kebiasaan tersebut tidak diikuti negara-negara anggota Persemakmuran lainnya, seperti Australia, Kanada, Sri Lanka, India, dan Pakistan.

Apabila terjadi dua orang Kepala Perwakilan tingkat Duta Besar datang bersamaan pada negara penerima, maka preseance berdasarkan tanggal yang tercantum dalam Surat Kepercayaan, atau tanggal dan jam waktu penyerahan Surat-Surat Kepercayaan. Jika selarna penunjukkan di suatu pos tertentu, seorang Kepala Perwakilan Diplomatik telah menyampaikan Surat Kepercayaan lebih dari sekali, maka yang umum berlaku bagi penentuan preseance artinya adalah Surat Kepercayaan yang pertama kalinya. Dalam menentukan preseance Kepala Perwakilan, selain ditinjau dari unsur peresmian dan sebagainya, harus pula diperhatikan kategori pengelompokkannya di antara Kepala Perwakilan (seperti Kuasa Usaha en pied akan did.

Apabila timbul perselisihan atau persoalan mengenai preseance, maka banyak negara membebankan kepada Protokol Departemen Luar Negerinya dan/atau bersama Ketua Korps Diplomatik setempat, untuk penyelesaiannya.

8. Kepala Perwakilan Wanita Jika suatu Perwakilan dikepalai oleh seorang wanita, sedangkan peristiwa yang dikunjungi

hanya dihadiri oleh para Kepala Perwakilan tanpa isteri, maka diplomat wanita tersebut hadir tanpa suaminya.

Dalam kesempatan di mana Kepala Perwakilan (Duta Besar/Duta/Kuasa Usaha) dijabat oleh seorang wanita dan kedudukan/tugas memerlukan hadirnya para isteri Kepala Perwakilan yang diatur baik sebagai kelompok bersama atau terpisah dari para suaminya, maka tempat urutan Kepala Perwakilan/ Duta Besar wanita tersebut akan didahului oleh isteri dari Duta Besar yang lebih senior. Sedangkan preseance suan-Un dari Duta Besar wanita setelah Minister yang diakreditir terakhir. Mengenai Suami dari seorang Kuasa Usaha wanita mempunyai tempat urutan setingkat tetapi setelah Kelompok Kuasa Usaha yang preancenya terakhir.

9. Staf Perwakilan Preseance bagi para anggota staf Perwakilan Diplomatik diklasifikasikan sebagai berikut :

• Duta Besar.

• Minister.

• Minister Counsellor.

• Counsellor.

• Sekretaris II

• Sekretaris III

ARSIP D

PR RI

54

• Atase. Tiap perwakilan tidak selalu mempunyai susunan lengkap dernikian, namun besar/kedlnya

staf serta susunan tergantung pada keperluan negara pengixnn. Untuk mengetahui preseance intern perwakilan, dapat dilihat dalam daftar Diplomatk Lzsi Perwakilan, yang setiap tahun diterbitkan oleh departemen Luar Negeri negara penerima, yang preseancenya sudah ditetapkan oleh perwakilan yang bersangkutan.

10. Konsul Jenderal/Konsul Menurut hukum internasional, Konsul jenderal/Konsul dari Perwakilan Konsuler bukanlah termasuk anggota perwakilan diplomatik, yang selanjutnya menimbulkan konsekuensi dalam preseance. Umumnya, kebiasaan internasional mernberikan preseance, bahwa yang berundak sebagai Dewan (Ketua) di antara para Konsul jenderal, Konsul, dan Konsul Muda, adalah Konsul jenderal yang paling senior.

11. Ketua Korps Diplomatik (Dean/Doyen) Tugas dari Ketua Korps Diplomatik (Deem/Doyen) umumnya bersifat ceremonial dan teori sambung lidah korps diplomatik yang ia wakiii dalam hal mempertahankan hak-hak istimewa korps diplomatik terhadap pelanggaran hak, serta perbuatan tidak adil oleh pemenntah negara di mana mereka di tempatkan. Sebaliknya, Dean/ Doyen tidak berhak untuk berbkara atau bertindak atasnama rekan-rekannya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Pengaktifan sebagai Dean/Doyen hanya untuk keperluan tata tempat/urutan/preseance, dan tidak menyangkut hak istimewa.

12. Kepala Perwakilan dan Pejabat Negara Dalam undangan kenegaraan atau resepso nasional, Kepala Perwakilan/Duta Besar berhak mendapat tempat kehormatan yang utama di antara para pejabat sesuai dengan kebiasaan dan/atau peraturan-peraturan seternpat. Di negara monarki, Perwakilan asing di tempatkan setelah para anggota Keluarga Raja/Istana. Sedangkan di negara-negara republik tidak ada preseance yang seragam, namun biasanya setelah 4 atau 6 pejabat tertinggi dari negara tersebut. Di Indonesia, Perwakilan asing diatur secara praktis sesuai tempat dan peristiwa. Sekedar sebagai patokan, para Duta Besar asing di Indonesia diberikan preseance setelah menteri--menteri Negara dan Wakil-Wakil Ketua Lembaga Negara. Dalam hubungannya dengan Perwakilan asing, Menteri Luar Negeri diberikan preseance mendahului para anggota kabinet/menteri lainnya.

13. Perutusan Luar Biasa/ Khusus (Spedal Elmo) Utusan Luar Biasa/khusus (Spetia/ Enyoy) adalah Utusan Misi Diplomatik Luar Biasa/Khusus yang dikirim oleh suatu negara untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dad Kepala Negaranya. Sebagai Utusan Luar Biasa/Khusus, maka preseancenya mendapat perlakuan

ARSIP D

PR RI

56

preseance bagi Pejabat Internasional pada prinsipnya didahulukan dari para Pejabat Konsuler. Para Pejabat Internasional mempunyai preance yang setingkat dengan Pejabat Diplomatik., sekalipun urutannya setelah para Pejabat Diplomatik. Sesuai tingkatannya, para Pejabat Diplomatik menipunyai urutan mendaluilui para Konsul.

16. Tata Urutan di Perwakilan RI Tata urutan untuk Perwakilan Diplotnatik di perwakilan RI di luar negeri diatur sebagai beriltut : a. Kepala Perwakilan (chief of Mission), jika berhalangan, Kuasa Usalia sernentara (Chaise d'

Affaire ad interim) atau Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief Mlission), menduduki urutan yang mendahului semua pejabat di Perwakilan RI, termasuk yang berasal dari Departemen/Instansi lain, yang ditempatkan di suatu negara. Pejabat tertinggi setelah kepala Perwakilan adalah Wakil kepala Perwakilan.

b. Pejabat dengan gelat diplomatik HA tinggi dalam mendahului pejabat lainnya tanpa memandang pangkat/golongan kepegawaian di dalam negeri. Jika ada lebih dari dua orang pejabat dalam suatu perwakilan yang mempunyai gelar dan/atau tingkat yang sama, penentuannya sebagai berikut :

• Senioritas penempatan di Perwakilan.

• Jika senioritas sama, didahulukan pejabat yang menangani politik, selanjutnya ekonomi, penerangan, dan konsuler.

• Jika belum juga dapat ditentukan, dapatlith dilihat dart kepangkatan/golongan di dalam negeri.

c. Atase Teknis dan Asisten Atase Teknis mempunyai kepangkatan asimilasi dalam Dinas Diplomatik menurut umum sesuai pangkatnya. Atase Teknis dan perwakilan dari Departemen lain di luar yang tidak mempunyai pangkat asimilasi diplornatik, disetarakan dengan pejabat diplomatik, kecuali jika diatur lain.

d. Dalam kesempatan upacara, Pejabat Diplomatik dan Konsuler mendapat tata urutan sesuai keperluan dan peristiwa, sebagai berikut : Tingkat Kedutaan Tingkat Konsulat Tingkat Konsulat

Besar Jenderal dan Jenderal Konsulat Kehormatan dan

Konsulat Kehormatan

Kepala Kepala Perwaltilan/ Konsul Jenderal Perwakilan/Duta Konsul Jenderal/ Kehormatan Besar Konsul/ Minister

ARSIP D

PR RI

57

Wakil Kepala Konsul (berpangkat Konsul Kehormatan Perwakilan/Minister diplomatik: Minister

Counsellor ke bawah sampai Sekretaris

Minister Counsellor Konsul Muda (pangkat diplomatk : Sekretaris II ke bawah sampai Atase)

Counsellor Sekretaris Sekretaris II Sekretaris III Atase Jika terdapat Pejabat Tinggi RI yang hadir pada upacara di perwakilan RI, tata tempatnra

disiapkan secara khusus bagi tamu kehormatan, biasanya berada setelah Kepala Perwakilan RI. Tata urutan pejabat di lingkungan Perwakilan Konsuler adalah sebagai berikut :

• Konsul Jenderal.

• Konsul jenderal Kehormatan.

• Konsul.

• Acting Konsul jenderal.

• Konsul Kehormatan.

• Acting !Consul.

• Konsul Niuda. 3.4. Tata Penglionnatan

Penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya memiliki arti sebagai berikut :

" Sikap periakaan yatrg berdlat piytokol jails hares dibetikan kepada sesorans &dam

cream kenesaraan (dim atam tesmi sesuai dengan jahatan dan/atau kedudukannya da/am

nesara, pemenntahan alas maIyarakai. Den an adaltya sikap dan perlakuanyans beryitai

protoko/, maka diharapkan Pejabat Negara atau Pejabat Remerintah dapail me/aksanakan

tusasqya secant /eInh berhasil suna dan berdaya guna".

Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resini. Secara garis besar, ada dua hal yang diatur dalam dalam tata penghormatan, yaitu penghormatan kepada pejabat negara, pejabat peinerintah, serta tokoh masyarakat tertentu dan penghormatan terhadap larnbang-lambang kehormatan NKR!.

ARSIP D

PR RI

55

istimewa dad Protokol terhadap Perutusan Luar Biasa tidak tercantutn dalam Protocol de l'ienne tahun 1815. Apabila Utusan Luar Biasa/Khusus diundang pada suatu resepsi bersama dengan Perwakilan-Perwakilan Diplomatik dan akan diberikan preseance dan/atau prioritas, Protokol negara tuan rumah harus mengaturnya bersama dengan/dan sepengetahuan Ketua Korps Diplomatik (Dean). Dalam hal seperti ini, Korps Diplomatik setempat diharapkan memberikan tempat tanpa mengurangi hak istimewa (primlase) yang menjadi hak atau urutannya.

14. Anggota Delegasi Setiap pemerintah berhak menyusun delegasi menurut kebijaksanaannya, baik mengenai

penunjukkan Ketua Delegasi tuanpun mengenai jumlah para anggotanya. Ketua Delegasi, baik dari kalangan pemerintahan, diplomatik, tuanpun para petugas negara, berhak mendapat penghormatan yang sama. Narnun dalam acara resrni perundingan/konferensi, semua delegasi dianggap sama menurut hukum, dan mereka harus mendapat perlakuan yang sama Pula.

Penentuan urutan susunan delegasi dari suatu negara biasanya berdasarkan preseance jabatan/pangkat tertinggi pejabat yang bersangkutan. Sedangkan penentuan urutan susunan delegasi (negara) pada suatu konferensi internasional biasanya dilakukan berdasarkan abjad nama negara sesuai Bahasa resmi yang digunakan dalam konferew tersebut, kecuali ada ketentuan lain yang fetal, disetujui/disepaltati sebelunmya.

15. Pejabat Internasional Preseance untuk Kepala Perwakilan Diplomat ik didahulultan dari scmua pejaba

internasional, karena rnewaltili negara atau/dan hribaai Kepala Negaranya. Namur detnikian stint ditcrapkan terhadap para pcjabat tinggi internasional (Seltretaris Jendera. Persatuan 13angsa-13angsa, North Atlantk Treaty Organization/NATO, Dcwan Eropa, dan lain-lain), mengingat bahwa dalam sidang-sidang organisasi yang mereka pimpin, mereka didahulukan dari semua Ketua Delegasi.

Sedangkan preseance untuk Wakil Sekretaris Jenderal PBB yang pada umumnya pernah menjabat sebagai Duta Besar Sebelumnya, dalam kedudukan sebagai pejabat internasional, ditempatkan sesudah para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Diplomatik lainnya. Hal yang sama berlaku atas dasar penyerasian, yaitu sebagai penghormatan bagi Direktur Jenderal dari badan-badan khusus PBB atau organisasi-organisasi internasional yang besar.

Penentuan preseance di alas tidak memandang jenis kelamin, masing-masing ditempatkan menurut pangkatnya. Kebiasaan internasional menghendaki agar para isteri diplomat di tempatkan dalam urutan yang sama dengan suaminya. Hal tersebut berlaku juga bagi para isteri Pejabat Internasional, apabila hadir bersama suami mereka.

Selain itu, jika tidak berlawanan dengan kebiasaan setempat bagi pejabat konsuler,

ARSIP D

PR RI

58

3.4.1. Penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pernerintah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu.

Bentuk-bentuk penghormatan kepada Pejabat Negate, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu meliputi tata tempat (neseanee) dan tata susunan (rotation), serta penghormatan dengan menggunakan Bendera Kebangsaan dan .Lagu Kebangsaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut : a. Penghortuatan terhadap seseorang dalam bentuk preseance, yakni seseorang dengan

kedudukan atau jabatannya tettinggi memperoleh urutan tempat pertama. b. Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation tneliputi :

1) Urutan sambutan dalam upacara; orang dengan preseance tertinggi selalu ditempatkan paling akhir, namun pada acara yang bersifat non-seremonial scpertl

2) maka terjadi kebalikannya di maim seseorang dengan preseance tertinggi selalu ditempatkan paling pertama. Kedatangan dan kepulangan °tang yang paling dihormati (pembesar upacara) selalu datang di tempat acara paling akhir dan puking paling dahulu.

3) Naik kendaraan bagi seseorang yang paling utama, maka di kapal terbang naik paling akhir dan turun paling dahulu. Sedangkan di kapal laut, kereta api, dan kendaraan mobil memiliki kete.ntuan naik dan turun paling dahulu. Hal ini bisa menyimpang dari kelaziman manakala disediakan ruang tunggu (wai/zn mom).

4) Jajar kehormatan "receiring line Ofkial% Orang paling utama harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut; Bila orang yang palls utama yang menyambut maka tamu datang dari arah sebelah kirinya.

c. Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan yang diwujudkan dengan perlakuan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Perncrintah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu adalah pemberian perlindungan, kctcrtiban. Keamanan, dukungan sarana yang diperlukan serta fasilitas terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dan/atau jabatannya dalam negara dan pemetintahan.

d. Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan Bendera Kebangsaan Merah Putih dalam menjalankan tugas jabatan. I) Penghormatan tanda kedudukan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, mantan

Presiden, mantan Wakil Presiden, Menteri, Ketua Lembaga-Lembaga Negara, Jaksa Agung, dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan dapat menggunakan Bendera Kebangsaan sebagai penghormatan tanda kedudukan pada alat pengangkutan yang digunakan, kecuali pada kapal Bendera Kebangsaan yang digunakan pada mobil Presiden dan Wakil Presiden berukuran 36 x 54 cm, bagi pejabat lainnya, berukuran 30 x 45 cm, dan bendera Kebangsaan sebagai tanda kedudukan tersebut dipasang

ARSIP D

PR RI

59

di tengah pada bagian depan mobil. 2) Penghormatan jabatan. Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta 'Came Negara

daim)) kunjungannya ke daerah berhak memperoleh penghormatan dengan pengibaran Bendera Kebangsaan Merah putih. Animal) pengibaran dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat.

e. Penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam menjalankan tugas jabatan hanya kepada Presiden RI dan Wakil Preside') RI apabila menghadiri suatu upacara yang bersifat acara kenegaraan atau acara resmi, serta dalam melaksanakan kunjungan ke daerah, yaitu pada waktu tiba di daerah dan pada waktu akan meninggalkan daerah itu.

f. Penghormatan jenazah. Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu berhak

memperoleh penghormatan dengan pengibaran bendera kebangsaan setengah tiang manakala yang bersangkutan meninggal dunia. Pengaturan penghormatan terhadap jenazah kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu diatur sebagai berikut : 1) Selama tujuh hari bagi Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan

Wakil Presiden. 2) Selama lima hari bagi Ketua Lembaga-Lembaga Negara. 3) Selama tiga hari bagi Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat

Menteri Negara, Wakil K.etua Lembaga-Lembaga Negara, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan KAPOLRI.

4) Selama dua hari bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu lainnya.

Pengibaran setengah tiang dilakukan untuk keempat ketentuan di atas. Sedangkan pernyataan sebagai tanda berkabung nasional dan bendera kebangsaan dikibarkan setengah tiang di seluruh pelosok tanah air hanya untuk ketentuan 1 hingga 3.

3.4.2. Penghormatan terhadap Lambang-lambang Kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang dimaksud dengan Lambang-lambang kehormatan NKRI adalah lambang negara RI burung Garuda, Bendera kebangsaan Merah putih, Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. a. Lambang Negara Republik Indonesia

Ketentuan penggunaan lambang negara Republik Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 1958.

ARSIP D

PR RI

60

Tata tertib penggunaan lambang negara adalah : 1) Lambang Negara di dalam ruang bersama-sama dengan Gambar Resmi Presiden

dan Wakil Presiden harus mendapat tempat yang paling sedikit sama utamanya. 2) Lambang negara harus dipasang sesuai dengan besar kecilnya ruangan atau kapal

dan dibuat dari bahan yang tahan lama. 3) Lambang negara jika terdiri dari lebih dari satu warna harus mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, sitdangkan untuk penggunaan satu warna sebaiknya dipergunakan warna yang layak dan pantas (kuning emas, atau perunggu, atau sawo matang).

Sedangkan tata cara penggunaan lambang negara dapat dilihat sebagai berikut : 1. Lambang negara dipasang di gedung milik pemerintah, sebelah luar atau dalam

gedung pada tempat yang pantas dan menarik perhatian. 2. Lambang negara dipasang di kapal-kapal pemerintah yang digunakan untuk keperluan

dinas dan ditempatkan tepat di tengah-tengah bagian luar anjungan. 3. Lambang negara pada bagian luar gedung hanya diperbolehkan pada rumah jabatan

Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota, gedung-gedung kantor departernen, lembaga-lembaga negara dan Kantor Perwakilan RI di luar negeri.

4. Lambang negara di dalam gedung diharuskan pada tiap-tiap : Kantor Kepala Daerah, ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ruang sidang Pengadilan, Markas Besar/kantor-kantor TNI, Markas Besar/kantor-kantor Kepolisian Negara, Kantor Perwakilan RI di luar negeri, Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Syahbandar, dan kantor-kantor negeri lainnya.

5. Lambang negara digunakan pada paspor RI, tiap-tiap nomor lembaran negara dan berita negara RI serta tambabannya, dibagian atzs halaman pertama dan ditengah-tengahnya.

6. Lambang negara pada cap jabatan hanya diperbolehkan untuk cap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua lembaga-lembaga negara Jaksa Agung, Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Kepala Daerah dan Notaris. Lambang negara pada cap dinas diperbolehkan untuk-kantor-kantor pusat dari para pejabat tersebut di atas.

7. Lambang negara dapat digunakan pada surat dinas Presiden, Wakil Presiden, Niemen, Ketua-Ketua Lembaga Negara, Jaksa Agung, Kepala Perwakilan RI di luar negeri, dan Gubernur/Kepala Daerah.

8. Lambang negara pada cap jabatan hanya diperbolehkan untuk kartu nama Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Lembaga-lembaga negara, Jaksa Agung, Kepala Perwakilan RI di luar negeri, dan Kepala Daerah dari tingkat Bupati ke atas.

9. Lambang negara dapat digunakan pada mata uang logam dan mata uang kertas,

ARSIP D

PR RI

61

kertas bermaterai, dalam materai, surat ijazah negara, barang-barang negara di rumah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan RI, pakaian resmi yang dianggap perlu oleh pemerintah, buku-buku, majalah, dan buku kumpulan undang-undang yang diterbitkan oleh swasta dan surat-surat kapal serta barang-barang lain dengan ijin menteri yang bersangkutan.

10. Lambang negara dapat digunakan di tempat diadakannya peristiwa-peristiwa resmi seperti pada gapura dan bangunan yang pintas.

11. Lambang negara dapat digunakan sebagai lencana oleh warga negara Indonesia di luar negeri dan dipasang pada bagian dada kiri atas.

b. Penghormatan terhadap Bendera Kebangsaan. Bendera kebangsaan "merah putih" adalah lambing kedaulatan dan kehormatan

negara. Beberapa ketentuan mengenai bendera kebangsaan perlu diperhatikan, antara lain : 1) Ukuran bendera kebangsaan.

Bendera kebangsaan berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lobar 3 : 2. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang keduanya memiliki lobar yang sama. Ukuran bendera kebangsaan disesuaikan dengan bestir kedlnya tempat. Umumnya ukuran bendera lapangan adalah 2x3 meter dan bendera ruangan adalah lxl,5 meter. Sementara bendera untuk kendaraan (mobil khusus Presiden dan Wakil Presiden) berukuran 36x54cm dan untuk mantan pejabat pemerintah tuanpun negara berukuran 30x45cm. Bendera yang diternpatkan di meja berukuran 10x 15cm.

2) Waktu pengibaran bendera kebangsaan. Waktu pengibaran bendera kebangsaan adalah pada Siang hari scat matahari terbit sampai matahari terbenam (-I- pukul 06.00 sampai 18.00). Pengiba tan bendera kebangsaan pada ‘yaktu malam dimungkin Ke:6h negara, bangsa sangat bersuka dta atau dalam keadaan sangat berduka dta, untuk mengobarkan semangat memberla tanah air, dan menghormati kunjungan kepala negara/pemerintahan asing.

3) Penaikkan dan penurunan bendera kebangsaan Penaikkan dan penurunan bendera kebangsaan dilakukan oleh regu pengibar bendera yang berjumlah paling sectikit tiga orang. Di Indonesia, bendera kebangsaan dinaikkan dan chturunkan secara pedahan-lahan serta tidak boleh menyentuh tanah. Pada pemasangan bendera setengah tiang, terlebth dahulu bendera dinaikkan saw tiang penuh, ken-Indian perlahan-lahan diturunkan kembali hingga setengah tiang.

ARSIP D

PR RI

62

Begitu pula dengan waktu menurunkannya, bendera ditarik ke atas dahulu baru diturunkan seluruhnya.

4) Tempat pengibaran bendera kebangsaan. Bendera kebangsaan dikibarkan di tengah halaman di muka gedung atau rumah. Oka tidak dimungkinkan dikibarkan di muka gedung, maka bendera dikibarkan pada tempat ketinggian di sebelah kanan halaman gedung atau rumah tersebut. Berikut ini mengenai tempat pcngibaran Yang perlu diperhatikan, sebagai berikut : a) Bendera kebangsaan dikibarlsan tiap hari di rumah jabatan atau di halaman

rumah jabatan Presiden, Wakil Presiden, lenteri, Kepala Daerah dan di Taman Maltam Pahlawan.

b) Pada hari lterja di gedung atau halaman gedung Istana Presiden, Istana Wald' Presiden, gedung Lembaga Negata, instansi pemerintah lainnya, dan gedung yang ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan

c) Pada kantor perwakilan RI di luar negeri dan kediaman Kepala Per\yakilan RI di luar negeri sesuai dengan ketentuan atau kebiasaan dan aturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara terscbut.

d) Pada hari sekolah di gedung atau halaman gedung sekolah negeri dan seharusnya juga pada gedung atau halaman gedung sekolah swasta nasional.

e) Bendera kebangsaan dikibarkan pada waktu menghormat kepala negara/pemerintahan asing (tamu negara) dalam kunjungannya ke daerah sesuai dengan anjuran kepala daerali setempat dan kctika rnemperingati harihari besar nasional di sduruh wilayah NKRI.

f) Di tempat-tempat diadaltannya pertemuan/konlerensi/serninar dan sejenisnya selama waktu tertentu.

g) Sebagai pertanda atas meninggalnya pejabat pemerintah, pejabat negara, dan tokoh masyaraltat tertentu.

h) Pengibaran bendera kebangsaan di loan negeri mengikuti kebiasaan dan peraturan dan protokoler negera setempat.

5) Bendera kebangsaan sebagai penutup jenazah. Sebagai tanda pcngliormatan nasional kcpada yang meninggal atau dapat digunakan sebagai penutup peti jenazah atau usungan jcnazah dari pejabat ncgara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyalltat tertentu.

6) Bendera kebangsaan merah putih bersama bendera kebangsaan asing. Ketentuan yang berlaku saat ini dapat dilihat sebagai berikut : a) Jika hanya ada satu nedera asing, bendera kebangsaan merah putih dipasang di

sebelah kanan.

ARSIP D

PR RI

63

b) Jika ada beberapa beberapa benckra dan ncgara asing, semua bendera dipasang pada saw basis, bendera merah putih diletakkan di tengah jilta bendera-bendera asing jumlahnya ganjil; atau di pasang di tengali sebelah kanan jika jumlahnya genap. Urutan pemasangan bendera kebangsaan asing dengan menggunakan rumus alphabetkal order.

c) Cara pemasangan lain ialah dengan meletakkan dua bendera kebangsaan merah putih untuk mengapit bendera-bendar lainnya yang ditempatkan pada suatu

d) jika bendera kebangsaan mesh putih dan bendera kebangsaan asing dipasang pada tiang-tiang yang bersilang, maka bendera kebangsaan merah putih dipasang di sebelah kanan, sedangkan tiangnya ditempatkan di depan tiang bendera asing.

7) Pemasangan bendera kebangsaan pada konferensi internasional. Ketentuan pemasangan bendera kebangsaan pada konferensi internasional seperti uraian nomot enam. Jika dalam acara konferensi internasional dianggap perlu memasang bendera-bendera kebangsaan negara asing bentuk kedl (bendera meja), maka penempatannya di depan duduknya wakil dari negara yang bersangkutan.

8) Pemasangan bendera kebangsaan pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Terdapat dua pengaturan tempat pemasangan bendera kebangsaan pada scat penandatanganan MOU, yaitu; a) Jika MoU dilakukan antara Menteri/Lembaga Pemerintab Non Kementerian,

lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang, maka di belakang meja pimpinan di pasang dua tiang bendera kebangsaan, di sebelah kanan adalah bendera kebangsaan merah putih, di sebelah kiri adalah bendera kebangsaan negara asing. Bendera kebangsaan ukuran kedl (bendera meja) dapat diletakkan di atas meja dengan sistem bersilang atau paralel. Bendera kebangsaan masing-masing diletakkan di depan menteri negara yang bersangkutan.

b) Jika MoU dilakukan antara pihak pernerintah daerah dengan pihak asing, maka di belakang meja pimpinan hanya dipasang situ tiang yaitu bendera kebangsaan merah putih raja. Bendera kebangsaan ukuran kedl (bendera meja) dapat diletakkan di atas meja dengan sistem bersilang atau paralel. Bender-bendera tersebut masing-masing diletakkan di depan penandatanganan MoU.

9) Bendera kebangsaan bersama bendera organisasi. a) Pemasangannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

ARSIP D

PR RI

64

b) Jika hanya ada satu buah bendera atau panji organisasi, bendera kebangsaan dipasang sebelah kanan, sedangkan panji organisasi dipasang di sebelah kin (tidak berdampingan).

c) Jika ada dua atau lebih bendera awl panji organisasi, bendera atau panji organisasi dipasang pada saw bads, sedangkan bendera kebangsaan ditempatkan di muka bads.

d) Dalam pawai atau defile yang terdiri dari satu atau lebih dari satu rombongan yang masing-masing membawa saw atau lebih dari satu bendera kebangsaan, maka bendera kebangsaan dibawa dengan memakai tiang di muka basis bendera atau panji organisasi yang mendahului tiap rombongan.

e) Bendera kebangsaan harus tampak lebih bestir dan dipasang lebih tinggi dad bendera/panji organisasi.

f) Bendera kebangsaan tidak boleh dipergunakan untuk memberi hormat kepada seseorang dengan menundukannya seperti lazim dilakukan pada waktu memberi hormat dengan panji (pawai, defile, dan sebagainya).

d. Penghormatan terhadap Gambar Resmi Presiden dan Wald! Presiden RI. Presiden dan Wakil Presiden adalah lambang kedaulatan dan lambang kehormatan NKRI. Gambar Presiden RI tidak dikulutskan tetapi dipasang sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala negara. Pemasangan gambar kepala negara di sebelah kanan gambar wakil Presiden dari dalam menghadap kduar ruangan). Apabila dalam !maw ruangan, gambar zesmi Presiden dan Wald] Presiden di tempatkan bersama-sama lambang negara dan bendera kebangsaan, maka terhadap lambang negara dan bendera kebangsaan diberi tempat paling sedikit sama utamanya. Ukuran gambar kepala negara/Presiden dan Wakil presiden yang dipasang pada ruang kantor, ruang pertemuan/rapat disesuaikan dengan ukuran yang pantas, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Ukuran standar resnii adalah 28x35cm, 50x60cm, dan 90x120cm. b) Untuk ruang perternuan, berukuran 90x120xcm. c) Gambar resmi dikeluarlkan oleh Sektetariat Negara.

10) Penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdenga•lkan/dinyanyikata untuk menghormat kepala riegara/wakil kepala negara, pada wakru penaikkan/penurunan bendera kebangsaan Sang Merah Puith yang diadakan dalam upacara untuk menghormat bendera kebangsaan, untuk menghormat Kepala/Wkail Kepala Negara/Pemerintalaan Asing(tamu negara), peringatan hari-hati besar besar

ARSIP D

PR RI

65

nasional, dan dapat juga diperdengarkan/dinyanyilkan sebagai ungkapan rasa nasionalisme dan dalam rangkaian pendidikan dan pengajaran. Jika lagu kebangsaan diperdengarkan dengan lagu kebangsaan asing, maka lagu kebangsaan negara asing diperdengarkan terlebih dahulu, kemudian baru diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

3.5. Kunjungan Kepala Negara Dan Tarnu Asing 3.5.1. Kunjungan Kepala Negara

Kunjungan Presiden/Wakil Presiden RI Ike luar negeri adalab bagian dari pelaksanaan politik luar negeri, yaitu upaya diplomasi pada tingkat tertinggi (summit), dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional yang acaranya diselenggaralkan oleh negara dengan koordinasi dari Kepala Protokol Negara. Jika dililiat dari maksud kunjungan, maim kunjungan dapat dibedakan menjadi: a. Kunjungan Kepala Negara RI ke Luar Negeri.

Kunjungan inn didasarkan pada undangan dari negara sahabat atau sebagai kunjungan balasan atau Menghachri konferensi tingkat tinggi (KIT) dan seminar atau perternuan yang dihadiri juga oleh kepala negara/pemerintahan negara-negara lain. Jika dilihat dari sifat kunjungan kepala negara Ke luar negeri dapat dibagi lagi menjadi empat jenis, yaitu : 1) Kunjungan ken ega ra a n (Stale Yisit).

Merupakan kunjungan yang dilakukan oleh kepala negara (Raja, Presiden, Sultan, Raw, Paus, Kanselir, Yang Dipertuan Agong) dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama Kali diadakan dengan tujuan memperkenalkan diri atau mengawali suatu perjanjian kerjasama kedua negara dalam biding tertentu.

2) Kunjungan resmi (offkial yisit). Kunjungan yang dilakukan perdana menteri/kepala pemerintahan untuk pertama kalinya atau kunjungan kepala negara untuk kedua kalinya atau lebih denga tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerjasama yang disepakad sebelumnya atau betdasatkan undangan negara yang bersangkutan.

3) Kunjungan kerja (workiq Yisit) Kunjungan yang kesekian kalinya oleh kepala negara/pemerintahan Ke negara yang sama atau dalam rangka menghadiri pertemuan-pertemuan internasional, seperti KTT.

4). Kunjungan ptibadi/tidak resmi/khusus. Adalah kunjungan yang dilakukan karcna keperluan pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat protokoler. Dalam melaksanakan kunjungan Ke lust: negeri, petugas protokol dibagi

ARSIP D

PR RI

66

menjach dua unsur, yaitu unsur tim pendahulu dan unsur yang melekat di main group (staf protokol dan petugas harang apabila menginap).

b. Kunjungan Kepala Negara RI ke Daerah. Acara Presiden dan Wakil Presiden ke daerah biasanya diatur langsung oleh kantor Rumali tangga Kepresidenan atau Sekretariat Wakil Presiden. Kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan permintaan dari suatu departemen/instansi pemerintah. Pihak panitia terlebih dahulu berkoordinasi dengan pernerintah daerah untuk pengaturan teknis atu non teknis, baik secara substansi atau pelayanan dari sisi protokolan. Kunjungan Presiden/Wakil Presider' dan/atau pendamping Ke daerah pada dasarnya inerdpakan tanggung jawith daerah yang bersangkutan. Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau pendamping ke daerah dapat dibedakan dalam empat bentuk, yaitu : 1) Kunjungan kerja dalam rangka peresrnian proyek, konferensi internasional,

musyawarah nasional, dan lain-lain acara yang bersifat resmi. 2) Peninjauan, yaitu suatu kegiatan yang terbuka dengan mengundang pcjabat-

pejabat terkait. 3) Inspeksi mendadak (sidak), yaitu suatu kegiatan yang dirahasiakan dan

dimatangkan terlebih dahulu, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kelernahan-kelemahan, balk dalam pengelolaan tugas-tugas umum pemerintahan tuanpun pembangunan.

4) Kunjungan yang bersifat pribadi di luar dinar, yaitu acara keluarga, pembukaan Munas partai tertcntu, dan lain-lain.

Keempat bentuk kunjungan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Apabila pada saat yang bersarnaan Presiden/Wakil Presiden memegang beberapa jabatan, maka yang dipilih adalah jabatan tertinggi antara jabatan-jabatan lainnya. Selain jenis kunjungan yang diperhatikan, jenis acara juga pedu dilihat. Apapun jenis acara kunjungan Presiden/Wakil Presiden RI ke daerah, maka bertindak selaku tuan rumah daerah adalah gubernur yang bersangkutan. Kurang lebih sama dengan kunjungan ke luar negeri, dalam melaksanakan kunjungan ke daerah, petugas protokol dibagi menjadi dua unsur, yaitu yaitu unsur um pendahulu dan unsur yang melekat di main group (staf protokol dan petugas barang apabila menginap).

ARSIP D

PR RI

67

3.5.2. Kunjungan Tamu Asing ke Indonesia Secara gads besar, kunjungan tamu/pejabat asing he Indonesia dapat dibagi he dalam tiga kategori, yaitu : a. Kunjungan Kepala /Wahil Kepala Negara/Pemerintahan Asing

Kunjungan Kepala /Wakil Kepala Negara /Pemerintahan Asing ke Indonesia dengan tujuan memenuhi undangan Presiden/Wakil Presiden, sebagai kunjungan balasan, untuk menghadiri suatu konferensi internasional,atau sebagai kunjungan pribadi, biasa disebut tame negara.

b. Kunjungan Menteri/Pejabat setingkat Mewed Negara Asing Untuk menangani kunjungan tingkat mcnteri/pejabat setingkat menteri, dilakukan pola pengaturan (administratiye arrangement) yang berlaku tetap karena mengingat tingkatannya adalah menteri, maka persiapannya tidak melibatkan Sekretariat Negara tuanpun pasukan pengaman Presiden (Paspampres) tetapi cukup koordinasi dari Departemen Lunt Negeri RI dengan Departemen terkait(apabila yang datang adalah tamu departemen lainnya selain Deplu RI), kedubesan asing terkait di Jakarta, Mabes PoIri, dan Polda Metro Jaya.

c. Kunjungan Duta Bcsar ,king kepada Pejabat Negara/Pemerintah RI. Untuk kunjungan ini tidak diperlukan penga\yalan khusus karena pihak kedutaan besar terkait telah sistem pengawalan mandisi. Namun, jika Duta besar tersebut ingin melakukan kunjungan ke daerah, maka pihak kedutaan besar asing wajib melapor Ke Deplu yang sdanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pengawalan di daerah discdiakan hanya apabila ada permintaan dari kedutaan besar bersangkutan. Jika dilihat dati sifat kunjungan, maka kunjungan Ann dibedakan menjadi empat, yaitu: a. Kunjungan kenegaraan

Adalah kunjungan yang dilakukan oleh seorang kepala/wakil kepala negara asing untuk pertama kali ke Indonesia sejak ia menduduki jabatannya.

b. Kunjungan resmi Adalah kunjungan yang dilakukan oleh seorang kepala/wakil kepala negara asing yang mana kunjungan tersebut bukan merupakan kunjungan yang pertama ke Indonesia sejak ia menduduki jabatannya.

c. Kunjungan kerja Adalah kunjungan yang dilakukan oleh kepala/wakil kepala negara/pemerintahan asing dalam rangka menghadni suatu konfetensi/pertemuan/seminar atau scjcnisnya di Indonesia.

ARSIP D

PR RI

68

d. kunjungan pribadi Adalah kunjungan yang dilakukan oleh seorang kepala/wakil kepala negara/pemerintahan asing ke Indonesia dalam kapasitas pribadi. Namun, kepadanya tetap diberikan perlakuan YYIP (dengan kadar tertentu) serta fasilitas keprotokolan dan pengamanan penuh mengingat jabatan yang melekat pada dirinya.

Saat ini yang diperlukan adalah kekonsistenan pemerintah dalam memberikan protokol kepada tamu asing berdasarkan jabatan dan sifat kunjungannya. Seperti yang terjadi salt Nlenlu Amerika Setikat berkunjung ke Indonesia, pengamanan yang diberikan seperti layaknya seorang kepala negara/pernerintahan. Walau dengan kondisi negara tame seperti apapun seyogyanya kita dapat memberikan aturan jelas kepada tame adng untuk mengikuti peraturan yang telah ditentukan.

ARSIP D

PR RI

69

BAB IV SISTEMATIKA DAN POKOK-POKOK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PROTOKOL

Bab I : KETENTUAN UMUM Ketentuan umum memuat pcngertian/definisi yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang ini.

Bab II : ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bab ini memuat ketentuan mengenai asas, tujuan, dan ruang bilgin) protokol.

Bab III : ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI Dalarn Bab 'ini diatur ketentuan mengenai pcnyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi yang diatur oleh protokol, ketentuan penydenggaraan, dan lembaga yang menyelenggaraltan kedua acara tersebut.

Bab IY : TATA TEMPAT Dalam Bab ini diatur mengenai rata tempar untuk pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan daerah, tokoh. rnasyarakat, dan perwakilan negara asing berdasarkan jabatannya dan sesuai dengan pengklasifikasian di Ibukota Negara, proyinsi, dan kabupaten/kota.

Bab Y : TATA UPACARA Dalam Bab ini diatur rata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi, rata urutan upacara bark pada acara kenegaraan, resmi, tuanpun pada hari kernerdeltaan 17 Agustus, tata urutan upacara bendera, rata bendera negara, tata lagu kebangsaan , rata pakaian upacara, kelengitapan dan perlengkapan upacara, dan rata upacara bukan bendera.

Bab YI : TATA PENGHORMATAN Dalam Bab ini diatur mengenai macam-macam tata penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing.

Bab YII : TAMU NEGARA Dalam Bab ini diatur mengenai orang yang dikategorikan sebagai tamu negara, bentuk kunjungan tamu negara, dan bentuk acara penyambutan tarnu.

Bab YIII : PENYELENGGARAAN PROTOKOL Dalam Bab ini diatur ketentuan mengenai pelaksana teknis ppenyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi yang diatur dengan protokol dan ketentuan sanksi administratiye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ARSIP D

PR RI

70

Bab IX : KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam Bab ini diatur ketentuan mengenai pelaksanaan protokol di daerah khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Selain itu, diatur pula mengenai pembiayaan protocol dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

Bab X : KETENTUAN PENUTUP Dalam Bab ini mengatur tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) dan pernberlakuan atas Undang-Undang tentang Protokol ini.

ARSIP D

PR RI

71

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dengan mengacu pada penelusuran kepustakaan, penelitian,dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Naskah Akademik ini disusun sebagai bahan acuan atau bahan dasar dalam

memberikan pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagiperumusan ketentuanketentuan mengenai Rancangan Lindang-Undang tentangProtokol.

2. Penataan Protokol kenegaraan sesuai dengan konstitusi dan perkembangan settadinamika bangsa Indonesia sangat diperlukan demi terjamin dan tertibnya acara resmi,acara kenegaraan dan penghormatan terhadap para pejabat negara, pejabatpemerintah, pejabat pcnyelenggara penierintahan daerah, tokoh masyarakat, danperwakilan negara adng.

5.2 Saran Dengan mengacu pada kajian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Protokol mengacu pada

Naskah A kademik Rancangan Undang-Lindang tentang Protokol. Dengan demikian setrap norma yang dituangkan dalam pasal beserta penjelasannya memiliki landasanyang telah terkaji.

2. Mengingat fungsi Protokol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebaiknyadalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ptotkol melibatkan berbagaipihak dan instansi, sehingga pdaksanaannya benar-benat dapat mcmcnuhi harapanmasyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

ARSIP D

PR RI

72

DAFTAR PUSTAKA

Ali, dkk., Kainus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995 Direktur jendral Protokol dan Konsuler Departernen Luau Neperi Republik Indonesia, Pedoman Protokol Nesaia, Jakarta 2005 Doyle Paul Johnson, Teen Sonia/ Klasik, Modem Jilid II, Tel:jet-nab: Robert La\yang MZ., Jakarta: PT Gramedia, 1998 Piotr Sztompka, Sosiologi Peruhahan Terjemah: Alimandan, Jakarta: Prenada Media, 2004 Tim Redaksi Tatanusa, Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998, Jakarta: PT Tatanusa,1999 Undang-undang Dasar Nesara Republik Indonesia tabun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005 Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan, Bandung: Fokusmedia, 2004 INTERNET Undang-undang Nomor 8 Tahun 987 tentansProtokol Undang-undang Nomor 24 Tabun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan British I Honouri. ,System, Wikipedia, the free encydopedia Dr. Jonhson’s Dktionary dikutip dari Wikipedia Encylopedia Web Site of ,Alinistry l'oreign .-11/(..iirc of 111717Ni Slate o 'Imerita Web Site of A /intim, l'oreisn Atfaits of Canada Web Site of it fimslly of. l'orkgn .71//lilac of boindia WAWANCARA Wawancara dengan 13apak Heti Susanto, lb dan Kabiro Penganugerahan 'Panda k'ehormatan Sekretaris tanggal 21 April 2006 Wawancara dengan Bapak Drs. Soemardjo, Kasubdit Panda kehormatan dan jnsa pada Direktorat KKK. Badan Pembina Pahlawan tanggal 26 April 2006 T.S. Tirumurti (Deputy Chief 01 Mission) kedutaan Besat India tanggal 23 Nki 2006

ARSIP D

PR RI