risalah pembahasan rancangan undang-undang...

RISALAH

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG

GURU DAN DOSEN

DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I

Masa Persidangan Tahun sidang Rapat Ke Jenis Rapat Sifat Rapat Dengan

Hariffanggal Waktu Tern pat

Ketua Rapat Sekretaris

A car a

Had i r

Had i r

74

: I : 2005-2006

: Rapat Timcil : Terbuka : Menteri Pendidikan Nasional dan

.:.::..,_,,,, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

: 24 September 2005 : 09.15 WIB : Ruang Rapat Komisi X DPR RI,

Oedung Nusantara I : Ir. H. Herl Achmadi : H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi

X DPR-RI : l. Pembahasan RUU tentang Guru

~ danDosen 2. Lain-lain

: 37 Anggota dari 48 orang Anggota Komisi X DPR RI

: Menteri Pendidikan Nasional dan ~ Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia beserta jajarannya

A. Anggota Fraksi Partai Golkar: l. Prof.Dr.H. Anwar Arifin 2. Antarini Malik. 3. Drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc. 4. Ferdiansyah, SE,MM 5. Dra.Hj. Faridah Efendy 6. Drs.H.M. Irsyad Sudiro 7. H.Ebby Djauharie 8. H. Gusti Syamsumin 9. Drs. Trulyanti Habibie Sutrasno, M.Psi.

B. Anggota Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : I. H. Herl Akhmadi 2. Drs.H. Soeratal HW 3. Dra. Elviana, M.Si 4. Drs. Eko Waluyo 5. Dra.Hj.Noviantika Nasution 6. Taufan Tampubolon, SE. 7. Deddy Sutomo 8. Ors. H.Djoemad Tjipto Wardojo, MBA.MM

C. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan I. DR.H.Muchtar Aziz, MA. 2. Drs. Lukman Hakim 3. H. Daromi lrdjas, SH. M.Si. 4. Drs.H.A. Hafidz Ma 'soem

D. Anggota Fraksi Partai Demokrat : I. Dr. H. Tata Zainal Muttaqin, MM 2. Ors. Balkan Kaplale

E. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional : I. Drs. Abdul Hakam Naja 2. M. Joko Santoso, S.Sos 3. Ors. Munawar Sholeh 4. H. Ade Firdaus, SE

F. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa : I. H.M. Dachlan Chudorie 2. Masduki Baidlowi 3. Ora. Hj. Anisah Mahfud

75

4. Drs. Mufid Rahmad S. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.

G. Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera : l. Aan Rohanah, M. Ag. 2. Yusuf Supendi, Le. 3. Zuber Safawi, Shi

H. Anggota Fraksi BPD : l. Muhammad Zainul Majdi, MA 2. Drs.H.Mudaffar Syah

I. Anggota Fraksi PDS : l. Ruth Nina M Kendang, SE.

J. Anggota Fraksi PBR : l. H. Is. Anwar Datuk Rajo Perak

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.15 WIB)

PEMERINTAH:

Mentaati asas kalau memang itu PNS, seharusnya ditempatkan sesuai dengan PNS Kemarin juga sempat ada diskusi yang cukup padat pada waktu mau mengangkat tenaga-tenaga honorer. Kelihatannya di Diknas itu juga sebagian besar, disamping menempatkan di Sekolah sekolah Negeri juga ada guru-guru yang di sekolah swasta. Tapi kemarin sudah ada semacam kesepakatan bahwa kalau kita memang berniat mengangkat tenaga honorer yang sekian ratus ribu, sekarang masalahnya tinggal diangkat semua tetapi mungkin prioritasnya dahulu, yang kemarin kelihatannya sudah agak menunjuk ke situ. Tetapi saya kira sebaiknya konsisten saja, nanti yang ideal sebaiknya ditempatkan di Sekolah Negeri, sedangkan yang swasta-swasta itu oleh swasta.

Saya kira itu, Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (IR. H. HERi ACHMADI) :

Tadi malam ada diskusi yang berkembang, gajinya memang oleh swasta, tapi tidak ada larangan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan kepada orang perorang sebagai tunjangan yang sifatnya profesi atau kelebihanjam kerja atau segala macarn. Dalam praktek sekarang ini, guru bantu dan lain-lainnya itu banyak di swasta Saya kira Pak lrsyad sudah cukup.

76

ANGGOTA:

Ada satu lagi. Sebenamya pendidikan tugas Pemerintah dan masyarakat. Tapi negara atau Pemerintah itu wajib membiayai seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Segala sesuatu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar saya kira seperti yang bisa dipahami Itulah yang dilaksanakan. Itu yang pertama.

Kedua, pendidikan agama. Sekarang ini seratus persen diurus oleh Departemen Agama. Oleh karena itu, apakah tidak sebaiknya dalam membahas ini mengikutsertak.an dari unsur Departemen Agama. Departemen Agama sendiri juga ada dua konsep. Yang pertama adalah (suara tidak jelas) dan yang kedua seperti apa yang sekarang ini. Kemarin ketika ada(suara tidakjelas) Pak Husni Rahim, dia menawarkan konsep, tapi kelihatannya Menteri Agamanya keberatan. Untuk itu, suasana itu perlu dibawa ke sini. Kita bisa memberikan solusi sesuai dengan Undang-Undang atau dengan bentuk Undang-Undang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi ini urusan Pemerintah. Mahon tidak di sini dalam Tim kecil, tetapi dalam Rapat Panja. Nanti tolong dihadirkan wakil dari pihak yang .paling tidak mengetahui posisi Departemen Agama dalam soal-soal seperti ini. Dahulu yang selalu mewakili adalah Pak Husni Rahim. Sa ya tidak tahu sekarang ......... . (Suara tidak jelas) ......... .

Silahkan, Pak Balkan.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama, saya mohon maaf kemarin tidak hadir. Saya sudah minta izin melalui Pak Ade Firdaus. Kebetulan waktu itu beliau yang hadir pertama di sini. Kemarin saya sudah datang. Kebetulan kami dipanggil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Alhamdulillah ta.di malam sampai Pukul 00.30. Saya datang dan menginap di sini, saya tidak menginap di rumah. Saya tunduk pada disiplin dan urat nadi saya mengikuti terus Undang-Undang Guru ini, Insya Allah. Saya agak curiga dengan Pemerintah. Mohan maaf, Bapak bicara itu atau tidak? Coba baca baik-baik, Bapak hilangkan Standar Pendidikan Nasional. Padahal sudah cal on l l PP yang akan tunm ........ ( suara tidak jelas) ........ standar pendidikan nasional. Mohon maaf, Bapak membaca atau tidak bahwa terjadi kles di lapangan sekarang ini antar PP dengan PP yang satu khusus standar

77

pendidikan nasional. Kenapa Bapak hapuskan di sini? Apa alasan Bapak menghapus? Kalau Bapak mempunyai alasan kuat, saya akan memberikan pada Bapak kasus yang terjadi di lapangan sekarang mengenai perpustakaan buku. Itu terjadi deadline antar beberapa PP.

Jadi saya mohon dengan honnat Bapak pikirkan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa menjawab lebih baik menunggu Pak Dirjen. Karena kalau ini Bapak hapus ini, apakah Bapak sudah berpikir atau belum? Berarti standar pendidikan nasional yang kita buat setengah mati dihapus saja, tidak akan terjadi di lapangan. Karena di lapangan itu lain. Lapangan menjawab interest-nya, di dalamnya. Kalau ini dihapus, itu sama dengan Bapak berani menghapus PP yang dibuat oleh Pemerintah. Ini masalah prinsip.

KETUA RAPAT:

Saya terpaksa harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa kemarin kita sudah mendiskusikan masalah ini dan yang menghapuskan adalah kesimpulan dari tim, bukan dari Pemerintah. Alasannya adalah tidak ada Undang-Undang yang merujuk PP. Jadi SMP secara nasional berdiri itu bentuknya adalah PP. Karena itu yang di depan diganti sesuai dengan tujuan atau mencapai tujuan pendidikan, itu yang diganti kalimatnya.


Pirnpinan, saya kira bukan begitu jawabannya, karena masalah yang di lapangan ini GBHN, ini Keppres, ini PP. Itu juga pun ya dasar hukum. Kalau ini dihapus nan ti menjadi lucu. Pak Herl jangan menjawab.

KETUA RAPAT:

Kemarin Bapak seharusnya datang.


Kalau saya ingin bicara Bapak emosi. lni Mahkamah Konstitusi~ jangan main-main.

KETUA RAPAT:

Saya setuju. Diskusi ini panjang sekali kemarin.


Saya ingin bertanya kepada Pemerintah. Kalau alasan itu keluar dari Pemerintah, ujung-ujungnya nanti pelaksanaannya adalah Pemerintah. Kalau saya

78

bicara seperti ini bukan saya marah. Kita dari sana memang bicaranya seperti ini, tetapi hatinya seperti salju yang dingin di waktu pagi. Saya minta kepada Bapak, tolong Pemerintah menjawab. Kalau ini dijawab oke bahwa Bapak mengubah ini, berarti, nanti kita akan kunker ke lapangan. Kalau ini akan kita substansikan ke lapangan, kalau Bapak memberi jawaban konkret, tolong Pemerintah yang memberi jawaban mengenai masalah ini, jadi saya puas. Kita sama-sama satu kunci, kita mengerti. Tapi Pemerintah belum mengemukakan ini. Di depan kiri Bapak ada Menteri Hukum dan HAM. Besar kecilnya persoalan, yang timbul di lapangan besar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan, mungkin dari ahli hukumnya. Kemarin juga dari ahli hukumnya antara lain. Silahkan.

PEMERINTAH:

Terima kasih.

Pak Balkan yang saya hormati,

Secara ilmu kita memang mengacu pada Undang-undang yang lebih tinggi. Atau mungkin justru tidak ada Undang-Undang yang mengacu SMP itu diatur dalam PP. Ini yang pertama.

Kedua, kata SMP itu dihapus tidak berarti SMP yang sudah ada PP-nya itu lalu tidak berlaku, kita tidak pedomani. Tetap saja bahwa tetap ada kompetensi, ada standar-standar yang diatur di SMP itu. Oleh karena itu, secara otomatis standar mengenai guru-guru dan sebagainy~ kompetensinya, itu berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi secara ilmu memang tidak dibenarkan Undang-Undang itu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Jadi kalau dihapus saya kira tidak berarti lalu diikuti untuk dijadikan patokan.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Balkan cukup?

Silahkan, Pak Koster. Silahkan, Pak Munawar.

79

ANGGOTA F-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH):

Untuk membahas babakan cukup satu orang, saya juga sudah siap jawaban. Saya hanya ingin meminta klarifikasi. Soal penyelenggaraan pendidikan untuk DIM 198 soal usia dini atau TK, apakah ini masuk pendidikan formal atau tidak? Saya sedang berpikir. Kalau menurut istilah Pak Balkan kembali ke masyarakat itu, ketika seorang penyelenggara ..... (suara tidakjelas) ..... TK atau play group, itu wajib memiliki guru tetap atau semacamnya. lni bagaimana? Padahal berdasarkan pengalaman saya prasekolah itu prasekolah. Atau bagaimana? Mungkin ifu dahulu. Kita pikir itu mendasar.

KETUA RAPAT:

Pak Munawar, kemarin kita mendiskusikan di sini. Jadi trend di seluruh dunia pendidikan usia pra sekolah itu dianggap sangat penting. Saya kutip saja, dikatakan oleh Pak Faslih bahwa pembentukan intelektual anak-anak itu sebenamyajustru separuhnyadidukung pada masa pra sekolah itu. Oleh karena itu, ini dianggap sangat penting dan pendidikan Taman Kanak-kanak itu juga dianggap pendidikan yang formal.

Kedua, kemarin kita membahas mengenai masih sedikitnya angka partisipasi kasar TK itu sendiri. Baru sejumlah 22% anak usia TK yang sekolah di TK. Jadi masih ada sekitar 9 Juta anak usia TK yang tidak tertampung di TK karena itu didalam kualifikasi serta guru TK ini kita memberikan peringan saja yang memberi kualifikasi profesional itu S 1 dan lain-lainnya itu, itu hanyalah kepala sekolah, sedangkan gurunya itu kemarin kita perdebatkan. Kalau semuanya ..... (suara tidak jelas) ........ , nanti akan ada sekitar 400.000 orang sampai 1.000.000 orang. Kalau itu mau dipenuhi Sarjana semua, dalam 20 tahun pun tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, kalau Undang-Undang ini tidak mungkin dipenuhi dalam 20 tahun, maka omong kosong saja Oleh karena itu dipatok. Kalau hanya untuk kepala sekolah saja barangkali yang perlu ..... (suara tidak jelas) ..... hanya sekitar seratus atau seratus lima puluh ribu saja.

80

Silahkan, Pak Irsyad.

ANGGOTA F-PG (DRS. H.M. IRSYAD SUDIRO, M.Si.):

Menambah penjelasan Pak Ketua, Pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas:

"Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebe/um jenjang pendidikan dasar ".

Ayat (2): "Pendidikan anak usia dini dapat dise/enggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal danlatau informal".


Betul,justru saya membaca Sisdiknas itu. Itu diberi kelonggaran istilahnya. Kemudian di sini dikunci, harus ada guru tetap. Jujur saja saya tidak apa-apa.

KETUA RAPAT:

ltu yang formal. Kalau sebutannya TK, itu sudah masuk formal. Tapi tidak menjadi persyaratan bahwa untuk masuk SD itu harus lulus TK, yang dimaksud demikian. Dia bisa lulus saja pada satu kelompok belajar permainan.


Di ayat tersebut tidak disebutkan TK atau tidak. Mohon maaf, saya bacakan:

4 'Penyelenggaraan satuan pendidikan atau satuan pendidikan dasar, menengah atau usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap".

ltu tidak salah. Maksud saya adalah apakah Pemerintah mampu memenuhi semua itu? Saya setuju dengan reasoning Pak Heri, apalagi diberi kelonggaran semacam itu. Karena ini adalah kunci, Pak Irsyad. Justru di Undang-Undang Sisdiknas itu longgar, tetapi di sini kaku sekali, wajib.

KETUA RAPAT:

Yang di Undang-Undang ini mencoba menterjemahkan apa yang secara umum dibicarakan dari Sisdiknas. Karena Undang-Undang ini memang lebih khusus, yaitu tentang guru. Di dalam definisinya, guru adalah untuk lembaga pendidikan formal. Guru itu hanya untuk pendidikan formal. Kalau pendidikan usia dini itu yang tidak jalur formal, seperti yang disebutkan oleh Pak lrsyad tadi, jalur non-formal atau informal itu. Maka tentu saja tidak perlu memenuhi kualifikasi ini. Jadi demikian, Pak Munawar. Sulit menerima? Saya mengusulkan kita terima saja ini terlebih dahulu, nanti bisa di Panja atau bisa sore nanti atau dilobikan, silahkan saja. Tapi argumennya dahulu. Yang penting informasinya kita sampaikan terlebih dahulu. Pandangan tadi bahwa pendidikan pra usia dini ini atau pra-sekolah itu bisa dilakukan secara formal, informal maupun non-formal, jalumya tiga. Yang kita urusi dengan urusan guru, Undang-Undang ini Undang-Undang yang lebih khusus dari itu. Yang kita urusi di sini hanya

81

pendidikan pra-sekolah yang bersifat formal, itu yang dibutuhkan guru tetap. Kalau misalnya tidak tetap, nanti akan kacau.


Pak Heri, saya tidak akan melanjutkan. Tetapi saya ingin mengingatkan sedikit saja. Tadi Pak Ketua terakhir mengatakan bahwa point 198 adalah khusus pasal untuk bicara mengenai swasta, tadi kita bicara begitu. Tapi ketika berdebat acuannya pada formal, kenapa demikian? Saya ingat betul tadi Pak Heri mengatakan pasal ini, pasal ini. Tadi Bapak mengatakan demikian pada saat bicara ayat-ayat itu tadi. Ayat ( 4) itu DIM 198.

KETUA RAPAT:

Pak Muna war salah rujukannya atau bagaimana? Yang empat poin tadi saya bacakan, justru yang masuk swasta itu adalah DIM 202, penye/enggara satuan pendidikan danlatau satuan pendidikan dasar, menengah atau anak usia dini ..... (suara tidak jelas) .... wajib ... dan seterusnya. Silahkan. Jadi tolong permintaan ini, untuk mengurangi keraguan Pak Munawar tadi, Ibu Aan mengusulkan ditambahkan saja.anak usia dini di jalur formal. Jadi ditambahkan di jalur formal. DIM 202 ditambahkan. Sudah ada? Saya kira itu jalur formal.

Kita balik lagi ke 186, ini perubahan bab. Yang tadinya Bab VII menjadi Bab VI, saya kira tidak ada masalah. Jadi Timsin saja.

(RAPAT SETUJU)

DIM 187 tetap.

(RAPAT SETUJU)

Kemudian DIM 188, itu usul perbaikan, hanya perubahan nomor pasal. Jadi Timsin.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 189 itu adalah usul perubahan. Saya bacakan terlebih dahulu aslinya, tolong ditayangkan aslinya. Aslinya adalah dari DPR:

"Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan dosen dan/atau Warga Negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas guru dan dosen di daerah terpencil, daerah

82

perbatasan, daerah konflik, daerah rawan bencana dan daerah bermasalah Iainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mengatasi keadaan darurat".

Saya persilahkan, ini ada usul perubahan dari Pemerintah. Silahkan. Perubahannya substansi.

PEMERINTAH:

Jadi lebih menggunakan kata kondisi darurat untuk menyatakan beberapa yang dari usul DPR. Jadi kami menilai untuk mengatasi kondisi darurat itu. Kondisi darurat ini mewakili, Pemerintah ini mengacu ke usulan urutan daerah terpencil yang lebih diarahkan pada kondisi daruratnya. Daerah khusus memang sudah ada juga di situ. Tetapi silahkan, yang mana yang lebih dianggap komprehensif.

KETUA RAPAT:

Kalau rumusan kalimatnya mungkin bagus, untuk mengatasi kondisi darurat terlebih dahulu. Tapi kalimat di belakangnya yang punya DPR itu sebenamya sudah cukup. Jadi ini rekomendasi saja. Kalimat di depannya adalah untuk mengatasi kondisi darurat, Pemerintah memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan seterusnya.

ANGGOTA F-PDIP (DR. IR. WAYAN KOSTER, MM.):

Nanti dulu. Saya kira yang diusulkan DPR itu saya lihat sudah bagus, tidak perlu diubah lagi.

KETUA RAPAT:

Bedanya yang tadi.


Depan atau belakang yang penting substansinya sama.

KETUA RAPAT:

Ini mempunyai tekanan. Persoalannya memang persoalan redaksional.


Implementasinya sama.

83

KETUA RAPAT:

Jadi maksud saya dikedepankan keadaan darurat itu. Untuk mengatasi kondisi darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja, hanya itu saja.

ANGGOTA:

Saya setuju, karena itu menunjukkan spesifikasi.

ANGGOTA:

Untuk jangan dijadikan kata depan.

ANGGOTA:

Keadaan darurat-nya di depan, mulai dari kondisi.


Pimpinan, bagaimana kalau kita gabungkan saja keduanya? Kalimatnya cukup bagus, karena ada konsiderannya. merupakan satu kesatuan. Kita sinkronkan saja.

KETUA RAPAT:

Kita sinkronkan. Jadi kalimatnya terbacanya menjadi:

"Untuk mengatasi keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan dosen dan/atau Warga Negara Republik Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas guru dan dosen di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah kontlik, daerah rawan ... dan seterusnya".

Dapat disetujui?


Belum. Saya mengusulkan supaya untuk diganti dengan dalam.

KETUA RAPAT:

Dapat disetujui? Dalam keadaan darurat.

(RAPAT:SETUJU)

84

Kemudian DIM 190, Pemerintah mengusulkan untuk dihapus dengan alasan sudah dimuat dalam Pasal 18 ayat (1). Saya persilahkan untuk dijelaskan.

PEMERINTAH:

Yang kami rasakan dari usulan DPR ini sangat luas (suara tidakjelas) saling terkait kepada konteks (suara tidak jelas). Jadi mungkin ketika menyebut juga aspek keunggulan lokal, ini (suara tidak jelas) kondisi khusus yang dibawa dari kondisi yang lebih baik. Barangkali dia diatur (suara tidakjelas).

KETUA RAPAT:

Rujukannya dulu, Pak. DIM 189 Pemerintah mengusulkan itu dihapus. Apanya yang belum lengkap? Dalam mengatasi keadaan darurat, Pemerintah dapat menetapkan, ambil yang di atas penuh. Di depannya kita pakai dalam mengatasi keadaan darurat.

ANGGOTA:

Ada usul tidak perlu mengatasi. Dalam keadaan darurat sudah mengatasi.

ANGGOTA:

Saya kira betul. Kalau menggunakan da/am, lebih enak dalam keadaan darurat. Tetapi kalau untuk barangkali mengatasi-nya dibuang.

ANGGOTA:

Saya usul, Pak Ketua. Rincian mengenai daerah terpencil, perbatasan, rawan nasional itu daerah khusus, karena di awalnya sudah ada.

KETUA RAPAT:

Khusus itu secara definisinya. Silahkan.

Kembali lagi ke DIM 190. Tolong dicari Pasal 18.

PEMERINTAH:

Jadi kami sebenarnya seperti yang disampaikan di atas (suara tidak jelas) keunggulan lokal. Karena (suara tidak jelas), tidak dalam kondisi darurat. Mungkin di tempat saya bekerja nanti (suara tidakjelas) untuk sekolah unggulan, lokal maupun intemasional. Tapi tidak dalam konteks (suara tidak jelas).

85

KETUA RAPAT:

Saya kira sama dengan ini. Kita setujui Pemerintah?


Saya belum. Saya ingin itu diperbesar, saya tidak bisa membaca. Terus terang saja sebenarnya saya agak mengganjal mengenai istilah darurat. Kalau di dalam agama, istilah darurat itu apapun yang tidak bisa diberlakukan. Yang haram saja bisa menjadi halal. Ini serius. Kalau kata darurat itu dipakai, maka saya tidak setuju menggunakan kata darurat. Keadaan luar biasa, silahkan, atau apa saja. Pokoknya jangan menggunakan kata darurat. Kalau darurat itu dalam hukum agama itu tidak ada hukum yang diberlakukan. Apalagi Undang-Undang yang buatan manusia, buatan Tuhan saja bisa dimaklumkan.

KETUA RAPAT:

Kita simpulkan terlebih dahulu. Pak Munawar mengusulkan kata darurat diganti dengan kata-kata luar biasa. Dapat disetujui?


Intinya demikian.


Tapi sebelwn diputuskan, andaikata satu Keputusan Presiden misalnya, kalau menyatakan itu darurat, benar atau tidak di hadapan hukum kalau misalnya dalam kata darurat? Ini misalnya. Jadi bagaimana, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Persoalannya menjadi rumit karena memang ada Undang-Undang yang mengatur keadaan darurat. Undang-Undang keadaan darurat itu kemudian dibagi yaitu darurat sipil, militer clan lain-lain. Berarti tetap berlaku hukum darurat. Mungkin Pemerintah ada pendapat lain?

PEMERINTAH:

Bagi kami sebenamya silahkan dipilih yang tepat, karena darurat seperti dalam regulasi ada persyaratan. Kalau dipilih luar hiasa pun nanti ada luar biasa yang positif (suara tidak jelas). Yang paling penting sebenamya memang ayat ini mengeskip dari regulasi. Jadi memang karena bukan Pemerintah Pusat yang kewenangannya menetapkan lembaga guru, kalau kasus kondisi tertentu Pemerintah dari sini dapat menugaskan.

86

KETUA RAPAT:

Saya kira tidak perlu repot-repot. Kata darurat itu sendiri juga keluar dari draftnya DPR. Jadi Pak Anwar nanti kalau mau bicara hams di Plenonya.

Tadi ditawarkan, ada dua pilihan yaitu kata darurat dan kata luar biasa. Pilih yang mana?

Silahkan.


Sebelum dilanjutkan, saya mohon izin. Saya ada tugas fraksi. Tapi lnsya Allah Pukul 13.00 saya sudah kembali.

KETUA RAPAT:

Kita mulai Pukul 14.00.

Terima kasih, Pak Balkan. Nanti kita berkumpul kembali Pukul 14.00.

Jadi selesai, ikhlas? Jadi yang satu dihapus.

Kemudian DIM 191, ini statusnya merah. Usul perubahan redaksional. Silahkan dijelaskan.

PEMERINTAH:

Sebenamya ini hanya kelaziman saja. DPR sudah menyatakan ketentuan lebih lanjut pada ayat (I) dan (2) diatur dalam PP. Biasanya kelazimannya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Jadi ini hanya kata-kata penyambung saja. Pak Munawar sudah bisa menerima?

Kemudian saya kira ini hanya Timsin. DIM 192 ada perubahan pasal. Jadi Timsin.

(RA PAT: SETUJU)

Kemudian DIM 193 ada perubahan substansi. Aslinya berbunyi:

"Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah dapat menetapkan po/a ikatan dinas bagi calon guru dan ca/on dosen untuk memenuhi kepentingan

87

pembangunan pendidilcan nasional atau untuk memenuhi kepentingan daerah".

Ini oleh Pemerintah diusulkan diubah redaksinya.

Saya persilahkan substansinya.

PEMERINTAH:

Kami melihat usulan DPR sangat bai~ tetapi menjadi sangat umum. Kata-kata dapat itu boleh ya dan boleh tidak. Kepentingan pembangunan ini sangat luas. Kami mencoba (suara tidak jelas) sebagaimana dia lakukan proses recruitment (suara tidakjelas). Untuk ikatan dinas ini dikhususkan bagi daerah-daerah yang (suara tidak jelas) seperti daerah khusus. Biarlah Pemerintah langsung kita minta agar memenuhinya dengan ilratan dinas. Jadi lebih konkret. Pemerintah memang hams (Suara tidak jelas) ikatan dinas. Kalau yang di atas digunakan barangkali kami menjadi agak longgar. Tapi silahkan yang mana yang akan dipilih.

KETUA RAPAT:

Satu catatan say~ ini harus dan dosen. Tolong dimasukkan dan dosen. Karena seperti di Aceh itu sekarangjuga sedang mengirim dosen.

Saya persilahkan. Usul substansi ini kalimatnya menjadi lebih ringkas dengan mengkhususkan hanya pada daerah khusus saja. Jadi guna memenuhi kebutuhan tenaga guru di daerah lchusus, Pemerintah dapaJ mendidik ca/on guru dan menjalankan pola ikatan dinas. Artinya, dalam pola khusus ini yang diberikan kewenangan itu hanya pusat, bukan daerah.

Silahkan, Ibu.

ANGGOTA F-PKS (DRA. HJ. AAN ROHANAH, M.Ag.):

(suara tidakjelas).

KETUA RAPAT:

Saya kira rumusan DPR ini cukup bagus. Kalau dilihat, tujuannya mengkhususkan di daerah khusus.

PEMERINTAH:

Kalau yang atas itu memang sangat umum. Tetapi dari kata dapat ini, saya setuju.

88

KETUA RAPAT:

Jadi tetap daerah khusus? Ini ada perbedaan substansi. Pemerintah hanya mengusulkan pengaturannya ini pola ikatan dinas itu hanya untuk daerah khusus, sedangkan DPR mengusulkan tidak selalu harus di daerah khusus secara um um.

Silahkan, Pak Jazuli terlebih dahulu, setelah itu Pak Koster.

ANGGOTA F-PKS (H. JAZULI JUWAINI, LC.):

Saya pikir usulan DPR ini apabila (suara tidak jelas) pada suatu saat. Artinya, kata dapat ini berkonotasi andaikata tidak dalam keadaan dia tidak dalam ikatan dinas. Tetapi ketika dia tidak khusus pun, tetapi untuk meningkatkan, maka rumusan DPR ini saya pikir elastisitasnya bagus. Sesekali Pemerintah menganggap misalnya untuk percepatan peningkatan kualitas atau peningkatan kuantitas. Dalam recruitment dia katakan,"Kamu hams ikatan dinas sebelum saya mengejar target ini", kira-kira demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Munawar, kami persilahkan.


Saya tidak setuju dengan Pemerintah. Saya setuju dengan konsep semula. Karena apa? Karena menjerumuskan pada persoalan wilayah atau daerah khusus. Saya tetap pada regulasinya. Itu kita bisa membuat pola, yang kita tekankan pola ikatan dinasnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Koster sama?


Sama dengan Pak Munawar.

KETUA RAPAT:

Jadi kita tetap saja. Yang diarah oleh DPR itu sebenamya menetapkan polanya, ikatan dinasnya. Untuk diterapkan di mana, itu terserah dia. Artinya, misalkan untuk penganggaran di daerah, untuk memberikan siswa yang sekolah itu ada

89

pijakan hukumnya. Sekarang tidak bisa, Pemerintah ingin mengeluarkan beasiswa itu apa alasannya Kalau ini bisa persis.

ANGGOTA:

Mungkin nanti hanya satu kata. Kalau nanti menggunakan dosen atau Pemerintah Daerah mungkin bisa saja.


Tidak apa-apa, di daerah pun ada dosen. ltu masih terkait dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, nanti ada aturan tersendiri.

KETUA RAPAT:

Sekarang ini Pemerintah Provinsi itu ada yang mempunyai dosen. Sekarang ini di Kalimantan Timur itu ada dosen yang didanai Qleh Pemerintah Daerah. Saya kira tetap saja.

(RAPAT:SETUJU)

Untik DIM 193 tetap.

Kemudian DIM 194, ini hanya perubahan yang tadi. Ini sifatnya standar. Setuju menerima perubahan Pemerintah.

90

(RAPAT:SETUJU)

DIM 195 itu Timsin sifatnya.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 196 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 197 perubahan pasal. Sudah?

DIM 200 sudah.

DIM 20 I sudah.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 202 sudah.

DIM 203 sudah.

Sekarang masuk ke DIM 204. Kami persilahkan. Usulan awal dari DPR:

"Pengangkatan dan penempatan guru dan dosen dilalcukan secara obyektif. transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada ".

Ini konkordan. Jadi dan dosen-nya dicetak miring saja

(RAPAT:SETUJU)

PEMERINTAH:

Perbedaannya adalah kami hanya tidak menggunakan frase (suara tidakjelas).

KETUA RAPAT:

Ada usulan dari Pemerintah untuk menghilangkan ketentuan peraturan. Kita terima? Baik, kita terima punya Pemerintah dengan ketentuan guru dan dosen. Dan dosen-nya boleh ditulis huruf miring.

Sekarang DIM 205, usul Pemerintah untuk dihapuskan karena sudah diatur di ayat 21.

Silahkan, tolong dijelaskan.

PEMERINTAH:

Jadi pada ayat 21 di DIM 210 itu kemarinjuga sudah kita bahas.

KETUA RAPAT:

Bukan 210, tapi 204. DIM 204 sudah, sekarang DIM 205.

PEMERINTAH:

(suara tidakjelas).

KETUA RAPAT:

Sudah, Pak? Sudah diatur di Pasal 21 katanya. DIM 207 DIM 205 dipindahkan ke dalam DIM 207, begitu intinya. Tetapi substansinya tidak hilang. Jadi disetujui substansinya, tetapi posisinya dipindah.

91

(RAPAT:SETUJU)

Ini dihapus, tetapi substansinya dipindah.

Sekarang kita lorn pat ke DIM 207, bunyinya:

"Pengangkatan dan penempatan guru tetap pada satuan pendidikan swasta diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan atau satuan pendidikan swasta melalui perjanjian kerja ".

Substansinya sama. Jadi kalau substansinya saya kira rumusan DPR cukup bagus juga. Jadi tetap saja

(RAPAT:SETUJU)

DIM 207 tetap.

ANGGOTA:

Pak, dosen-nya bagaimana?

KETUA RAPAT:

Saya kira te~p dipakai. Menyetujui yang punya DPR.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian kita balik lagi ke DIM 206:

"Pengangkatan dan penempatan guru dan dosen ... ".

Pada akhirnya ini hanya konkordan. Jadi langsung. DIM 206 tetap, hanya huruf miring pada dan dos en.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 208 penambahan substansi. Kami persilahkan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH:

Ini yang tadi sebenamya usulan dari Bapak juga. Jadi kita berikan kalau usul untuk bantuan dari swasta. Kata-katanya:

92

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh badan hukum swasta (suara tidak jelas) swasta (suara tidak jelas) ".

Tetapi ini sebelum diskusi kemarin, Pak Ketua sudah (suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Baik, diubah saja menjadi tunjangan. Saya kira kita setuju. Kalimatnya menjadi memberikan tunjangan bagi guru Pegawai Negeri Sipil untuk menjaga terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Saya kira ini bagus. Tunjangan itu dalam rangka meningkatkan mutu. Lalu kalimat diselenggarakan oleh masyarakat badan hukum swasta, ini masyarakat. Nanti itu BHP. Jadi diselenggarakan oleh masyarakat.


Ini yang menj adi 207

KETUARAPAT:

208.


Yang itu rumusan Pemerintah ditolak atau jadi lagi?

KETUARAPAT:

Tetap


Jadi yang diterima yang dari DPR?

KETUA RAPAT:

DPR. Jadi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memberikan tunjangan bagi guru untuk menjaga terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Jadi yang swasta dan pegawai negeri itu hilang?


Hilang.

93

KETUA RAPAT:

Baik.

PEMERINTAH:

Bukan gaji guru?

KETUARAPAT:

Gaji-nya hilang.

(RAPAT:SETUJU)

Berikutnya DIM 209, ini penambahan pasal. Jadi substansi. Kami persilahkan.

PEMERINTAH:

Saya kira ini hanya konsekuensi saja (suara tidak jelas).

KETUARAPAT:

Ketentuan lebih lanjut mengenai guru PNS yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sepertinya nanti diubah-ubah, karena ayat (4) itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini dihilangkan saja. Ini tetap saja. DIM 209 sama dengan DPR, tidak ada apa-apa. Ini tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 2 I 0 perubahan pasal. Itu Timsin.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 211 penambahan substansi, pasal baru. Kami persilahkan.

PEMERINTAH:

Kebetulan ini hanya usul tentang pengangkatan dan penempatan guru agama .. Kami mencoba mengusulkan pengangkatan dan penempatan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.

KETUARAPAT:

Itu sudah ada di Undang-Undang lain. Di Sisdiknas sudah ada, ini tidak perlu.

94


Sisdiknas sudah mengatur demikian.

KETUARAPAT:

Jangan mengatur hal yang sama, nanti repot. Ini tidak perlu, ini sudah ada. Di Sisdiknas sudah ada, ini tidak perlu. Jadi ini tetap.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian guru pendidikan agama (suara tidak jelas) harus mengajarkan (suara tidak jelas). Ini sudah ada. Di Sisdiknas sudah ada. Jadi ini dihapus, tidak perlu.

(RAPAT:SETUJU)

Pemerintah daerah, inijuga tidak perlu. Jadi 213 ini tidak perlu.

(RAPAT:SETUJU)

ltu sudah diatur di Sisdiknas, itu sudah ada.

Kemudian DIM 214 hanya perubahan nomor pasal. Sa ya kira ini Timsin.

(JlAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 215, ini huruf merah, belum disetujui. Guru dan dosen pada satuan pendidikan, ini konkordan, langsung disetujui. Jadi huruf miring saja. Guru dan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat ditempatkan pada jahatan struktural, tetapi ditambahi di lingkungan pendidikan.

PEMERINTAH:

(suara tidak jelas).

KETUARAPAT:

Itu usulan DPR, jangan dipakai dahulu. Yang berwama merah itu usulan DPR. Pemerintah hanya mengusulkan tambahan di lingkungan pendidikan.

95


ltu yang saya tidak setuju, di lingkungan pendidikan.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak perlu.


Kemarin kita berjuangnya sudah lama. Kita ingin menempatkan guru supaya bisa menjadi kepala pasar atau apapun, itu boleh. Oleh karena itu, jangan dikunci pada lingkungan pendidikan. Kita terlalu kerdil kalau demikian.

KETUARAPAT:

Saya kira cukup yang punya DPR itu, tidak perlu dibatasi dengan di /ingkungan pendidikan.

PEMERINTAH:

Tapi tujuannya adalah yang mana yang kira-kira rnanfaatnya lebih banyak.


Dari Pemerintah ini nampaknya konseptornya tidak begitu menghayati Sisdiknas atau bagairnana.

KETUARAPAT:

Jadi tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 216, penempatan guru dan dosen sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan (suara tidak je/as) Tetapi rumusannya standar. Usul Pemerintah diterima.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 217 itu ada perubahan nomor pasal. ltu Timsin.

(RAPAT:SETUJU)

96

Kemudian ini berwarna merah lagi. Saya bacakan DIM 218 usul dari DPR:

"Warga negara asing yang diangkat danlatau ditugaskan sebagai guru dan dosen pada satuan pendidikan di Indonesia harus tunduk pada kode etik profesi guru dan dos en Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".

Silahkan.

PEMERINTAH:

Sa ya kira ini hanya redaksional saja. J adi kata-kata diangkat dan ditugaskan diganti dengan (suara tidakjelas).

KE TUA RAPAT:

Jadi ada dua terminologi yang berbeda di sini. Yang satunya adalah warga negara asing dan yang satunya lagi adalah tenaga kerja asing. Yang mana yang kita pilih?

PEMERINTAH:

Di Depnaker istilah yang digunakan adalah tenaga kerja.

KETUARAPAT: f

Tenaga kerja asing, dapat disetujuf? Jadi prinsipnya semua kalimatnya asli dari DPR. Yang kita pakai yang dari DPR, hanya diganti tenaga kerja asing saja.

(RAPAT:SETUJU)

ANGGOTA:

Yang di atas tadi tolong diulang. Ayat (2) itu yang mana yang dipakai?

KETUARAPAT:

DIM 215 tetap.

ANGGOTA:

Yang kuning itu dipakai atau tidak? Maksud saya yang merah itu yang dipakai. Tetap semua?

97

KETUA RAPAT:

Tetap. Nanti itu urusan hukum.

S ilahkan, Pak.

ANGGOTA

(suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Kita sudah sepakati kita memilih TKA, bukan WNA. Kemudian sekarang ini secara diangkat atau ditugaskan atau dipekerjakan?

ANGGOTA:

Lebih baik ditugaskan, kelihatannya lebih bermartabat.

KETUARAPAT:

Tapi ini tenaga kerja. Kalau tenaga kerja berarti dipekerjakan.

ANGGOTA F-PKS (DRA. HJ. AAN ROHANAH, M.Ag.):

Makanya warga negara asing saja.

KETUARAPAT:

Perbedaannya apa? Kalau warga negara asing itu belum tentu memenuhi ketenagakerjaan. Kalau warga negara asing yang sedangjalan-jalan di sini kemudian tiba-tiba ditugaskan, apakah bisa? Kalau tenaga kerja asing, itu sudah ada persyaratan. Tidak bisa, yang diatur itu adalah tenaga kerja asing, bukan warga negara asing. Saya kira ini tetap. Saya kira bukan ditugaskan, tetapi dipekerjakan.

(RAPAT:SETUJU)

lbu, nanti ini dikaji lagi. Nanti ini bisa diusulkan belakangan. Sekarang ini kita lebih memperketat, mulai dari visanya sudah berbeda, syarat masuknya, siapa yang mengundang. Kalau untuk TKA itu berbeda, dia memang ada syarat-syaratnya secara Undang-Undang untuk menjadi tenaga kerja asing di Indonesia. Justru dengan rumusan tadi kita memang melarang sembarang warga negara asing untuk bekerja, dimana hal ini rnasih terjadi. Ada turis yang kehabisan uang kemudian mengajar Bahasa Inggris, itu banyak. Itu tidak mungkin lagi, tidak bisa. Jadi DIM 219 itu perubahan, Timsin.

98

{RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 220~ ini perubahan substansi. DIM 220 su~ dihapus.

DIM 221 sampai dengan DIM 227 soal kepindahan-kepindahan itu disetujui.

Sekarang kita masuk ke DIM 228. DIM 228 ini TtmSin, hanya perubahan pisal.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 229 ini berwama merah, masih belum disetujui. Tetapi sebenarnya konkordan, hanya soal dosennya saja. Jadi tetap.

ANGGOTA:

Tetapi kata-kata dapat ini, kalau begini ini artinya (suara tidakjelas). Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena salah satu sebab. Kalau guru diberhentikan (suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Jadidapat?

(RAPAT:SETUJU)

DIM 230, perubahan ayat (3). Jadi tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 231 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 232 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 233 berwarna merah. Silahkan. Tadi hanya perubahan redaksional. Pemerintah menambahkan terus-menerus selama. Tetapi idenya terlebih dahulu. Idenya adalah ada batas terus-menerus, itu disetujui atau tidak? Jadi disetujui ada kualifikasi waktu.

99

(RAPAT:SETUJU)

Sekarang yang kita tetapkan adalah berapa bulan terus-menerus itu?


Kalau guru itu maksimal 3 bulan. 3 bulan saja sudah geger.

KETUARAPAT:

Itu terus-menerus. Seperti sekarang ini, orang hule yang bekerja di sini kemudian visanya habis dalam waktu 3 bulan. Kemudian dia ke Singapura dan mendapat visa baru lagi.


Jadi bayangan saya adalah seorang guru SD tidak masuk terus-menerus selama 3 bulan, itu sudah wajar untuk dipecat. Tetapi lain lagi kalau sehari masuk, kemudian sampai 29 hari lalu masuk. Tolong ayat ini dijelaskan.

PEMERINTAH:

(suara tidak jelas). Mengenai absen dia sebenamya sakit atau bagaimana, itu berbeda.

ANGGOTA F-PG (H. EBBY DJAUHARIE):

Saya kira bukan sakit jasmani.

PEMERINTAH:

Sakitjasmani itu relatif.

KETUARAPAT:

Apalagi rohani, lebih relatif lagi. Jadi soal waktu saja, ditetapkan saja. Pak Yanto meminta 12 bulan, Ibu Aan meminta 6 bulan.

ANGGOTA:

Mengenai tidak masuknya itu, apakah sakit terus-menerus, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas terus-menerus?

KETUA RAPAT:

Silahkan. (Suara tidak jelas).

lOO

PEMERINTAH:

Yang melalaikan tugas itu hanya 1 bulan, itu ada pada DIM 240. Sedangkan yang sakit di sini adalah sakit selama 3 bulan. Umumnya sembuh dalam 4 bul~ tetapi nanti dia bisa bekerja kembali. Itu diberhentikan dengan honnat. Kalau melalaikan tugas selama I bulan penuh terus-menerus, itu diberhentikan dengan tidak honnat.

ANGGOTA:

Kalau dia sakit tapi dia bisa mengajar?

PEMERINTAH:

Kalau sakit (suara tidakjelas), tetapi misalnya 8 bulan sembuh (suara tidak jelas ). Tetapi kalau misalnya selama 1 bulan meninggalkan mengajar, itu diberhentikan dengan tidak hormat. ltu ada pada DIM 240.

ANGGOTA:

Sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.

KETUA RAPAT:

Kalau sakit seperti itu.

S ilahkan, Pak.

ANGGOTA:

Apa benar ketika orang sakit sampai 1 atau 2 tahun (suara tidakjelas)? Jadi saya hanya ingin menanyakan, apa benar? Pemah terjadi, teman saya baru dilantik 1 bulan, kemudian pada bulan puasa ketika ingin buka puasa lalu tabrakan. Selama 5 tahun dalam kondisi tidak sehat. Menggunakan kursi roda. Sampai akhir masajabatan di DPR selama 5 tahun tidak diberhentikan.

KETUARAPAT:

Tetapi ini bahasanya dapat. Jadi boleh saja tidak diberhentikan, tergantung pertimbangan. Tapi ketentuan nonnatif itu saya kira perlu. Saya kira 12 bulan dapat disetuj ui?

ANGGOTA:

Belum, disempurnakan sedikit kalimatnya. Sakit jasmani dan rohani, sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus. Sa ya kira demikian.

101

KETUA RAPAT:

Jadi ada (suara tidak jelas) seperti yang diusulkan oleh Pak Irsyad dan Pak Koster.

Silahkan.

ANGGOTA:

(suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Saya lupa istilahnya, tingkat kesakitannya itu seperti apa. Kalau saya berpikir (suara tidakjelas).

Jadi ada dua pandangan, sakitnya itu diberi kualifikasi atau tidak. Kualifikasi yang diusulkan oleh Pak lrsyad dan Pak Koster adalah sampai dengan tidak bisa mengajar. Jadi diberi kualifikasi. Tolong ditulis kembali:

"Sakit jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 12 bulan".

102

Sudah pas?

(RAPAT:SETUJU)

Berikutnya:

"Tidak cakap atau kompeten dalam melaksanakan tugas".

Ini diusulkan oleh Pemerintah untuk dicabut.

Silahkan, Pak.

ANGGOTA:

Saya kira karena (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 232:

"Sesuai dengan perjanjian kerja antara penyelenggara sektor pendidikan dengan guru dan dosen ".

Pemerintah mengajukan usulan redaksional untulc perbaikan. Silahkan. Hanya guru saja? Kalau guru dan dosen itu tetap.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian perubahan, ini sama, hanya guru dan dosen saja. Jadi tetap, guru dan dosen-nya huruf miring.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 237 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 238 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 239 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 240, tadi usulan aslinya adalah:

"Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya selama 1 (satu) bulan atau lebih''.

Silahkan, diusulkan diubah oleh Pemerintah. Bulan-nya sama, hanya redaksional saja. Silahkan, Pak Yanto. Saya bacakan saja:

"Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya selama 1 (satu) bulan atau lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ".

Kalau sudah melalaikan berarti beralasan.

Silahkan.

ANGGOTA F-PG (H. EBBY DJAUHARIE):

Ketua, batas izin berapa hari? Tentukan juga di sini.

103

KETUA RAPAT:

Pembedaannya adalah Pemerintah hanya mengusulkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kai au melalaikan pasti (suara tidak jelas ).

ANGGOTA F-PG (H. EBBY DJA UHARIE):

(suara tidakjelas). Kalau ini berapa hari?

KETUARAPAT:

Lihat saja peraturan Tata Tertib. Sekarang ini soal melalaikan. Tidak perlu tanggungjawab. Kalau lalai pasti tidak bertanggungjawab. Jadi tetap saj~ dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)


(RAPAT:SETUJU)

DIM 242 konkordan. Artiny~ hanya dan dosen saja.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 243, penambahan tentang pemberhentian guru non-PNS.

Saya persilahkan. 243 ini perlu atau tidak?

PEMERINTAH:

Jadi kami adajaminan (suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Apakah tidak dimuat dalam perjanjian seperti yang disepakati di awal?

KETUARAPAT:

Guru swasta atau satuan pendidikan swasta diatur lebih lanjut dalam (suara tidakjelas). Jadi hilang saja, tidak perlu diatur? Jadi tetap? DIM 243 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

104

DIM 244 ada usulan tambahan lagi. Jadi tambahannya adalah:

"Guru PNS yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai PNS".

Usulan Pemerintah dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Ada penambahan pasal, jadi Tims in. DIM 245 ...

(RAPAT:SETUJU)

DIM 246, penambahan substansi. Kami persilahkan. Penambahan substansi dari Pemerintah:

"Perlu penambahan aturan mengenai perlindungan atas hak bela diri bagi guru yang akan dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja".

Silahkan, Pak.

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberikan kesempatan-untuk membela diri di depan Dewan Kehormatan Profesi ".

ANGGOTA F-PAN (H. ADE FIRDAUS, SE.):

Saya ingin bertanya, apakah itu perlu? Karena itu sudah terlihat dalam tata cara perjanjian kerja.

KETUARAPAT:

Yang tadi itu diberhentikan sebagai profesi. Artiny~ tadi dari guru bisa menjadi tukang sapu. Sebelum dia menjadi tukang sapu, dia diberi kesempatan untuk membela diri di depan Dewan Kehonnatan. Dapat disetujui? Jadi kita terima DIM 246.

(RAPAT:SETUJU)

Penambahan substansi:

"Perlu penambahan aturan mengenai pelaksanaan prinsip keadi/an bagi guru tetap yang diberhentikan atau yang dikenai sanksi pemutusan

105

huhungan kerja. lni bias a, jadi normatif. Guru yang diberhentikan diberilcan halc-halcnya sesuai dengan ketentuan (suara tidak jelas) ••.

(RAPAT:SETUJU)

Selanj utnya DIM 248, ada penambahan untuk aturan mengenai aturan pelaksanaan prinsip keadilan.

Silahkan, Pak.

PEMERINTAH:


KETUARAPAT:

Sama, tetapi ini untuk swasta. Dapat disetujui? Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini harus dirujuk ke Undang-Undang Tenaga Kerja, bunyinya seperti apa. Mendapat kompensasi finansial (suara tidak jelas). lni diterima, tetapi Pemerintah hams merumuskan yang persis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Silahkan, Pak.

ANGGOTA F-PAN (H. ADE FIRDAUS, SE.):

Oleh karena itu, saya berharap dari Legal Drafter mengkonsultasikan ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Iain dalam kaitannya dengan kompensasi itu supaya selara.

Kedua, kami minta kesepakatan kawan-kawan. Ada istilah Guru PNS dan Non-PNS. Kalau tidak salah kesepakatan kita adalah Guru PNS dan guru yang diangkat oleh masyarakat. Tidak ada istilah Non-PNS, ini supaya konsisten saja.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Sebetulnya kita tidak ingin ada dikotomi. Jadi jangan kemudian ada PNS dan ada Non-PNS. lstilahnya dibuat saja guru yang diangkat oleh masyarakat atau swasta atau satuan pendidikan swasta. (suara tidak jelas).

106

PEMERINTAH:

( suara tidak jelas ). Ketika menyebut guru yang diangkat-nya, lebih baik disebut guru yang diangkat oleh satuan pendidikan swasta.. Itu menandakan miliknya swasta.

KETUARAPAT:

Yang penting menghilangkan statement yang dikotomis itu. Jadi catatan kita pada titik ini adalah tolong nanti Pak Pranata supaya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi istilah Non-PNS.

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Kemudian DIM 249, ini Timsin.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 250 ada penambahan substansi, yaitu mengenai pemberhentian Guru PNS sebagai bentuk penegakan disiplin.

Saya persilahkan, Pak Yanto.

PEMERINTAH:

Ini hanya penegasan. Saya kira (suara tidak jelas). Jadi tendensi ini kita (suara tidak jelas) Kepegawaian, hak mana saja yang aturannya boleh diberhentikan dan seterusnya. Yang ingin kita atur di sini bahwa guru yang PNS ini tetap, karena (suara tidak jelas), termasuk satuan pemberhentian.

KETUA RAPAT:

Saya kira kalau itu tidak. ada masalah. Sejak kemarin kita ada masalah dan saya kira masuk di sini. Rezim untuk PNS ini sudah ada Undang-Undang Kepegawaian. Yang berkaitan dengan pemecatan yang ini adalah bukan pemecatan sebagai guru, tetapi pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kebetulan guru. ltu perlu diatur di sini atau tidak? Ini adalah rezim Undang-Undang Kepegawaian.

PEMERINTAH:

Kalau kita sepakat ada rezim, seharusnya itu memang dianggap ada di rezim Kepegawaian. (suara tidak jelas ).

107

KETUA RAPAT:

ltu sudah otomatis. Tetapi maksudnya ini sebaliknya Kalau pemutusan tadi itu adalah pemutusan sebagai guru, bukan sebagai PNS. Kalau sebagai PNS, soal disiplin tadi adalah rezim Kepegawaian.

ANGGOTA:

Sa ya kira ini tidak perlu.

KETUARAPAT:

Jadi tidak perlu. Jadi usulan tambahan yang berkaitan dengan DIM 250, DIM 251, DIM 252 dan DIM 253 itu dianggap sebagai bagian dari rezim Kepegawaian. Itu adalah domainnya BKN. Jadi ini kita drop.

(RAPAT:SETUJU)

Silahkan, Pak.

ANGGOTA:

Mungkin itu dari DIM 249 sampai dengan DIM 253. ltu dihapus.

KETUARAPAT:

Sekarang kita langsung masuk ke DIM 254, ini Timsin, perubahan bab. Tidak. ada masalah.

(RAP AT: SETUJU)


(RAPAT:SETUJU)

DIM 256 perubahan pasal. Jadi Timsin. Nomor pasal saja, tidak ada masalah.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 257, tambahan substansi. Kami persilahkan. Perlu pengaturan mengenai urgensi dan dimensi pembi naan.

Silahkan, Pak Yanto.

108

PEMERINTAH:

Kita mengusulkan masalah pembinaan (suara tidakjelas). Artinya, supaya guru kita itu lebih (suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Kita l tahun 20 jam (suara tidakjelas). Maksudnya tolongdijelaskan tentang perlu pengaturan mengenai urgensi clan dimensi pembinaan.

Silahkan, Pak. Saya bacakan saja:

"Pembinaan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan me/alui kegiatan seminar, pelatihan dan pendidikan ".

Ini adalah deskripsi kegiatan dari pembinaan. Apakah ini perlu masuk atau tidak? Silahkan.

ANGGOTA

Saya kira tidak perlu, ini terlalu teknis.

KETUARAPAT:

Karena di bawahnya itu ada juga pasal yang diusulkan oleh DPR. Pasal keduanya, DPR mengusulkan:

"Pembinaan dan pengembangan guru dan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan (suara tidak jelas) ".

ltu saja? Jadi yang DPR saja yang diterima. Jadi DIM 257 itu tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 258 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 259, di sini tidak ada apa-apanya.

PEMERINTAH:

Mohon maaf, Pak Ketua

Jadi DIM 25 7 itu dihapus?

109

KETUA RAPAT:

Di hap us.

DIM 259 ini mau dihapus atau tidak? Ini tidak ada isinya? Kata pasalnya? Jadi pasal (suara tidakjelas).

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 260, ini menjadi ayat (2). lni aslinya DPR. Saya bacakan yang DPR terlebih dahulu;

"Pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen me/iputi pembinaan kepribadian, (suara tidakjelas) substansi, penguasaan (suara tidakjelas), kemampuan beradaptasi, kemampuan manajerial dan kepemimpinan ".

Ini konkordan. Konkordannya hanya usul guru saja. Berarti tetap, konkordan.

PEMERINTAH:

(suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Jadi di atas itu sudah ada kompetensi (suara tidak jelas), kompetensi kepribadian. Itu yang tetap. Usul Pemerintah dapat kita terima?

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 261, usul penambahan substansi, yaitu yang mengatur pembinaan dalam dimensi karir.

Silahkan.

ANGGOTA F-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH}:

Sebentar, Pimpinan.

Yang baru diketok mengenai konkordan itu, saya kira tidak perlu lagi diatur karena sudah diatur sebelumnya bahwa pembinaan kompetensi itu mencakup apasaja.

KETUA RAPAT:

(suara tidak jelas) bentuknya adalah (suara tidak jelas), kompetensi. Kompetensi guru itu apa? Kompetensi di bidang (suara tidakjelas) dan segala

110

macam. Sekarang ini adalah pembinaannya, semuanya itu dibina atau tidak. Kalimatnya saya bacakan saja supaya tidak salah:

"Pembinaan profesi guru dan dosen sebagaimana diatur pada ayat (2) meliputi pembinaan kompetensi (suara tidak jelas), kompetensi kepribadian ".

Jadi tidak ada pembinaan politik, mentang-mentang otonomi daerah kemudian (suara tidak jelas). Itu tidak ada. Ini adalah pasal mengenai pembinaan. Jadi tidak ada kompetensi politik di sini. Bukan sosial-politik, tapi sosial saja.

ANGGOTA:

Bukan pembinaan dan pengembangan?

KETUARAPAT:

Kalimatnya diusulkan pembinaan dan pengembangan.

Silahkan, Pak Pranata.

PEMERINTAH:

Itu nanti selanjutnya ada di DIM 265, DIM 266, DIM 267, DIM 268 sampai dengan DIM 27 l. Jadi ada yang khusus untuk pembinaan, dipisahkan.

KETUARAPAT:

Jadi substansi tambahan semua? Jadi intinya Pemerintah meminta pembinaan dan pengembangan dipisahkan. DPR mengusulkan satu saja. Tolong diberikan kepada saya tambahannya, kenapa harus dipisahkan.

ANGGOTA:

Kalau dipisahkan nanti ada orang yang hanya dibina tetapi tidak dikembangkan.

KETUA RAPAT:

Silahkan, tolong dijelaskan mengapa harus dipisahkan.

PEMERINTAH:

Memang ada beberapa yang sifatnya pengembangan (suara tidakjelas) terkait langsung dengan peningkatan kompetensi, itu di unsur pengembangan. (Suara

111

tidakjelas). Juga yang dalam tahap profesinya ini (suara tidakjelas), nanti itu kita rumuskan. Dari setiap tingkatan ini (suara tidak jelas ).

KETUARAPAT:

Kita lihat saja, saya bacakan.

Ayat(l): "Pengembangan profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi profesi guru''.

Ayat(2): "Pengembangan profesi guru dilakukan dalam kaitannya dengan peningkatanjabatan fungsional".

Ayat(3): "Pengembangan profesi guru melalui sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan setiap 5 tahun".

Ayat (4): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah ".

Silahkan.

ANGGOTAF-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH):

Kalau itu yang diinginkan, bagi saya sebenarnya (suara tidakjelas). Kenapa kita meminta masalah pembinaan dM pengembangan itu tetap disatukan? Supaya antara pembinaan dan pengembangan itu terus menyambung. Kalau dipisahkan, setiap orang akan berkonotasi bahwa orang dikembangkan tetapi tidak dibina terlebih dahulu. Dalam semua hal, akademik dan segala macam, baru kemudian dikembangkan. Jadi dibina terlebih dahulu, baru kemudian dikembangkan. Oleh karena itu, dua kalimat ini, karena dia berurutan, maka hendaknya tetap disatukan dan memiliki hak yang sama.

KETUA RAPAT:

Silahkan, Pak.

PEMERINTAH :

Sa ya kira ini pilihan yang baik juga kalau ingin digabung seperti yang dicantumkan dalam (suara tidakjelas). Mungkin kalau ada hal-hal (suara tidakjelas).

112

KETUA RAPAT:

Jadi kita mulai dahulu dengan yang tadi, DIM 260 itu kalimatnya tetap, pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian pembinaan dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penugasan dan promosi. Ini sebenamya sudah tercakup. Jadi tetap.

(RA PAT: SETU JU)

Selanjutnya pembinaan dan pengembangan profesi guru clan dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sebenamya itu juga sudah. Jadi ini tetap.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian jabatanfangsional guru dan dos en ditentukan melalui sistem angka /credit yang dipero/eh dari pendidikan, pembelajaran, penelitian dan pengahdian kepada masyarakat. ltu sudah proses, ini jangan dihapus. Jadi ini tetap.

(RAPAT: SETUJU)

Silahkan.

PEMERINTAH:

DIM 260 itu tetap?

KETUA RAPAT:

Bukan tetap, tetapi ditambah. Saya bacakan DIM 260:

"Pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) meliputi pembinaan kompetensi (suara tidak jelas), kompetensi kepribadian, lcompetensi profesional dan kompetensi sosial ".

Sudah jelas?

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 261:

113

"Pembinaan dan pengembangan karir sebagaimana dimalcsud pad.a ayat (2) meliputi penugasan dan promosi ".

Sebenarnya ini dipakai untuk menampung pengembangan-pengembangan tadi. J adi sudah masuk.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatanfungsional. Tadi ada promosi. Jadi ini tetap.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 263:

"Jabatan fungsional guru dan dosen ditentukan melalui sistem angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, pembelajara, penelitian clan pengabdian kepada masyarakat".

Menurut penjelasan Pemerintaf4 ini sudah diatur daJam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3). Tapi ini prosesnya, jadi tidak apa-apa juga. Jadi tetap.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian perubahan nomor pasal. Jadi tidak ada masalah. Jadi DIM 264 itu perubahan nomor pasal. Jadi Timsin.

(RAPAT:SETUJU)

Sekarang mulai DIM 264, DIM 265, DIM 266, DIM 267 dan DIM 268 itu dicabut

Kemudian kita masuk pada pasal berikutnya. DIM 269 itu nomor pasal. Nomor pasalnya dicocokkan. Jadi Timsin.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian penambahan substansi. Saya persilahkan kepada Pemerintah mengenai siapa yang berkewaj iban untuk membina dan mengembangkan.

Silahkan.

114


Sebentar, Pak Ketua.

Tadi Pak Fahri mengatakan kecuali kalau ada (suara tidakjelas) dalam hal pembinaan dan pengembangan tadi. Yang perlu masuk itu pada apa?

PEMERINTAH:

Supaya (suara tidakjelas), tadi hanya di dalam penjelasan saja.


Kalau di dalam penjelasan, saya tidak berkomentar.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Tolong nanti ditambahkan catatannya (suara tidak jelas). Jadi usulan Pemerintah itu menambahkan siapa yang berkewajiban untuk membina clan mengembangkan.

Kami persilahkan.

PEMERINTAH:


KETUARAPAT:

Jadi sebenamya ini lebih kepada penekanan. Jadi setuju, mungkin kalimatnya diubah. Saya bacakan DIM 270:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan guru dan dosen ... ".

(suara tidakjelas), ditambahjuga mengenai guru dan dosen.

(RAPAT:SETUJU)


(RAPAT:SETUJU)

115

DIM 274 tetap.

(RAPAT:SETUJU)

DIM 275 perubahan nomor, prinsip.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian DIM 276 adalah penambahan substansi dan pengaturan beban kerja pokok dan tambahan.

Silahkan.

PEMERINTAH:

DIM 275 itu kaitannya dengan DIM 276 (suara tidak jelas) DIM 281. Itu suatu rangkaian pasal dengan 6 ayat, ini mengatur mengenai berapa jam kerja guru. Karena di satu pihak untuk meningkatkan profesi, di lain pihak untuk meningkatkan tunjangan dan gaji pokok, tetapi di satu sisi jam kerja guru itu 18 sampai dengan (suara tidakjelas)jam, itujam pokok. Kita sudah mengk-alkulasi, jam kerjanya itu adalah sekitar 54 jam pelajaran yang dialokasikan (suara tidak jelas), 40% untuk pembelajaran, 25 % dan 10% untuk penelitian dan tugas tambahan. Ini kita atur di ayat (1) di DIM 276 yang mengatur tentang (suara tidakjelas) kerja pokok (suara tidakjelas). 54 jam itu sekarang setara dengan 20 jam. Selain kegiatan pokok tadi, guru juga ada tambahan yaitu sebagai guru bimbing, sebagai wali kelas, yang sebenamya sudah cocok dengan (suara tidak jelas) Kepegawaianyang ada sekarang. Jadi kalau (suara tidakjelas)harus dilihat satu rangkaian dari DIM 276 sampai dengan DIM 281.

Terima kasih.


Saya agak telmi. Saya bisa bicara, Ketua?

KETUA RAPAT:

Jadi Tim Pemerintah mengusulkan satu pasal baru yang terdiri dari 6 ayat yang intinya adalah mengatur tentang beban kerja pokok dan tambahan bagi guru dan dosen. Sebenamya ini bisa berlaku untuk guru dan dosen. Pertanyaannya adalah kita cukup memberikan ketentuan yang bersifat umum dan menisyaratkan untuk diperintahkan kepada PP (suara tidakjelas). Saya mengusulkan yang kita adopsi adalah DIM 276 dan DIM 281. Jadi ketentuan mengenai pelaksanaan

116

kegiatan pokok dan kegiatan tambahan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jadi perintahkan ke PP saja dengan tambahan guru dan dosen tadi. Be ban kerja guru dan dosen mencakup dan seterusnya. Karena di sinijuga sudah ada penelitian. Dapat disetujui? (Suara tidak jelas), tennasuk pengabdian kepada masyarakat. Dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Silahkan, Pak.


Yang lainnya saya sudah setuju. Kalau di DIM 270 dan 271 ituyang diusulkan oleh Pemerintah agak berbeda jauh dengan DPR. Kalau yang dari Pemerintah itu seolah-olah Pemerintah hanya bertanggungjawab dalam hal pembinaan dan pengembangan khusus untuk penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada DIM 272 seolah-olah Pemerintah tidak ikut-ikut, itu mutlak hanya oleh penyelenggara swasta saja. Kalau mengacu pada pemikiran dari DPR, padahal penyelenggaraan pendidikan swasta itu pembinaan dan pengembangannya pun Pemerintah Daerah bertanggungjawab. Kalau ini dipisah.

KETUA RAPAT:

Tidak ada materi, DPR tidak punya. lni materi tambahan. Itu usul Pemerintah, DPR tidak punya.


Tetapi lalu tadi diterima? Jadi dipisahkan?

KETUARAPAT:

Iya.


Justru itu saya tidak setuju. Kalau Bapak membaca pasal yang diusulkan oleh Pemerintah, itu berarti dalam hal pengembangan dan pembinaan pada penyelenggaraan pendidikan itu Pemerintah hanya bertanggungjawab pada yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Kemudian pada DIM 271 itu pembinaan dan pengembangan guru swasta itu Pemerintah tidak ikut-ikut, diserahkan kepada swasta saja. Bagi kami tidak demikian. Bagi masyarakatpun Pemerintah Daerah juga ikut bertanggungjawab.

117

KETUA RAPAT:

Kita kembali lagi ke DIM 270 clan 271. Jadi kalimat yang tadi ini sepenuhnya adalah usulan Pemerintah. Dari DPR tidak punya usulan. Dalam pasal-pasal sebelumnya k.ita sudah berbicara tentang pembinaan dan pengembangan yang pointnya 1, 2, 3, 4, 5, itu kebanyakan usul dari DPR. Dari usul DPR yang ada itu, yang belum ada adalah siapa yang bertanggungjawab. Pada pasal ini Pemerintah mengusulkan bahwa yang bertanggungjawab adalah :

Ayat ( l ), untuk sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, penanggung jawabnya adalah penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan. Ini yang tidak disetujui oleh Pak Munawar, karena seolah-olah Pemerintah tidak ikut campur pada yang milik masyarakat.

Silahkan, Pak.

PEMERINTAH:

(suara tidakjelas). Tapi kalau Pemerintah melakukan pembinaan terhadap swasta itu justru (suara tidak jelas). Jadi sekolah-selwlah swasta yang (suara tidakjelas), misalnya SD Muhammadiyah, kalau diberi guru negeri itu, swasta yang lebih baik itu menganggap bahwa Pemerintah itu lebih jelek. Oleh karena itu, bukan berarti Pemerintah tidak ikut membina.


Saya setuju. Tetapi kita bicara Undang-Undang, akan lebih terjamin dieksplisitkan di situ. Kalau kepada sekolah-sekolah swasta yang bagus memang benar, bagi saya tidak ada masalah. Tetapi kita membayangkan di kampung. Di kampung saya itu banyak sekolah swasta yang ketika terkait dengan pembinaan dan pengembangan, Pemda itu karepmu iku karepmu, kira-kira demikian. Tetapi bagaimana di situ di-insert sedikit.

118

KETUARAPAT:

Saya usulkan kalimat konkret saja. Kita tambahkan DIM 270A, isinya:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memhantu pembinaan dan pengembangan guru dan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ".

ltu ayat (2). Kemudian ayat (3) tetap. Ayat (3) itu tetap berbunyi:

"Penyelenggara pendidikan danlatau satuan pendidilcan wajib membina ".

Kalau Pemerintah tadi dapat, sedangkan yang ini wajib. Dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Jadi itu DIM 270A. Kemudian ayat (2) berbunyi:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengembangan guru dan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ".

PEMERINTAH:

Guru dan!atau.

KETUARAPAT:

Sekarang kita masuki pasal baru lagi, yaitu tentang pembinaan dan pengembangan profesi tadi. Sekarang kita masuk kepada DIM 283. Jadi usul DPRadalah:

"Pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen diselenggarakan of eh suatu badan pemhinaan dan pengembangan profesi yang dihentuk oleh Pemerintah ".

Silahkan, Pak.

PEMERINTAH:

Ini bukan berarti tidak ada. Tetapi kalau memang badan ini ada, sebenarnya sudah ada (suara tidakjelas).

KETUARAPAT:

Silahkan, Pak Koster.

Dahulu ini didiskusikan sebelurn (suara tidakjelas).

ANGGOTA F-PDIP(DR. IR. WAYAN KOSTER, MM.):

Tetapi maksudnya adalah direktorat ini menjamin ini terselenggara.

119

KETUA RAPAT:

Sebenamya badan ini sarnpai rnenyangkut juga administrasi guru dan lain sebagainya. Kemudian diperkecil menjadi hanya pembinaan dan pengernbangan. Dahulu bernarna Badan Admnistrasi Guru. Sekarang sudah ada Mutendik, sehingga tidak perlu. Jadi DIM 283 dihapus.

(RAPAT SETUJU)

DIM 286 sampai dengan DIM 291.

Sekarang ini saya ingin Pak Koster. Silahkan, Pak Koster. Karena Badan Pembinaan dan Pengembangan Profesi bertugas melakukan pendataan pennintaan kebutuhan guru dan lain sebagainya


Sekarang begini, fungsi itu harus dijamin dilaksanakan oleh direktorat yang baru ini. Kalau ditambah badan memang akan menjadi kesulitan jug~ nanti merangkap. Saya kira ini bisa dihapus, tetapi fungsinya itu diatur , itu boleh.

ANGGOTA:

Pak Koster, saya tambahkan reasoning Bapak. Karena dahulu saya setuju, sekarang saya tambahkan. Terns terang bahwa dahulu pemikiran kita itu bayangan saya adalah Pemerintah itu hanya memikirkan persoalan mutu teknologi pendidikan daripada guru. Ketika kita mengusulkan adanya itu, di dalamnya tercakup semacam advokasi, perlindungan, lembaga kesejahteraan. Tetapi kalau sekiranya yang saya sebutkan itu sudah masuk ke Mutendik, mungkin kalau ini dihapus juga tidak apa-apa.

PEMERINTAH:

Saya kira kami juga mengerti apa yang dihadapi. Nanti ini diakomodasi di dalam (suara tidakjelas). Kalau kami menemukan ada fungsi-fungsi yang (suara tidakjelas), berarti nanti menjadi tugas kami juga untuk melakukan perbaikan terhadap Peraturan Menteri yang (suara tidakjelas). Tetapi andaikata menambah pun di setiap direktorat itu sudah ada Subdit Perlindungan (suara tidakjelas).

KETUA RAPAT:

Jadi untuk background kita, kita mohon ada Tupoksi dari Mutendik, diberikan ke kita untuk kita argumen ketika masuk ke Panja. Karena dahulu itu

120

berdebatnya panjang sekali. Tetapi karena (suara tidak jelas) melahirkan pendataan dan pennintaan kebutuhan guru dan dosen (suara tidakjelas).


Substansinya tetap ada, tetapi badannya lain.

ANGGOTA:

Kalau Tupoksi sudah ada, kita (suara tidak jelas). Hanya saja kami belum diberikan.

KETUA RAPAT:

Pak Pranata, tadi sampai berapa?

PEMERINTAH:

289 sampai dengan 291.

KETUARAPAT:

Baik, dihapus.

(RAPAT SETUJU)

Kemudian DIM 292 perubahan pasal, Timsin.

(RAPAT SETUJU)

Kemudian DIM 293 itu perlu pengaturan perencanaan kebutuhan pendidik. Ini yang dirumuskan secara umum. Kami persilahkan. Tolong ditayangkan DIM 293.

PEMERINTAH:


ANGGOTA:

Saya setuju. Tetapi organisasi profesi guru itu huruf kecil.


Dengan memperhatikan saya kira tidak perlu.

121

KE TUA RAPAT:

Input saja, bukan syarat.

ANGGOTA:

Atau sampai pada profesi, bagaimana? Mungkin profesi Ikatan Sarjana Geologi, Sarjana Teknologi, bisa jadi. Di Jakarta saja ada Ikatan Dosen Jakarta.

KETUARAPAT:

Jadi penempatan, (suara tidak jelas), pembinaan dan pengembangan tenaga guru dan dosen. Jadi yang dan dosen-nya huruf miring. Dan yang di pojok atas itu hilang.

(RAPAT SETUJU)

Kemudian DIM 294 itu perubahan pasal, Timsin.

(RAPAT SETUJU)

Kemudian tambahan lagi dari Pemerintah. Silahkan, Pak. Pak Faslih, tadi Bapak terlambat. Tadi sebenamya ada usulan yang sepenuhnya dihapuskan dalam penggunaan pengertian karena sekarang ada Dirjen Mutendik, sehingga Badan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru itu dihapuskan.

Sekarang kita masuk ke DIM 295. Di sini temyata Pemerintah menganggap perlu adanya kelembagaan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama. To long dijelaskan terlebih dahulu.

PEMERINTAH (FASLIH):

Jadi begini, kalau kita lihat kemarin pada saat formasi guru yang disediakan PNS itu sebanyak 64.000, peserta tes itu (suara tidak jelas). Itu semua adalah guru yang sudah SI (suara tidak jelas) bertarung untuk mendapatkan tempat. Sementara yang LPTK negeri ini yang Universitas eks-IKIP itu ada 12. Mereka jugasudah mulai mengarah kepada program umum, walaupun (suara tidakjelas). Ada 19 Fakultas Ilmu Pendidikan di negeri di 19 universitas. Ada 237 Fakultas Keguruan, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP swasta yang jumlahnya itu dua kali I ipat daripada yang dihasilkan oleh (suara tidakjelas ). Kalau itu kita menganggap yang ada di S 1 ini sulit dikontrol. Untuk itu, kita berharap apakah bisa kontrol untuk guru itu j ustru pada saat pendidikan profesi yang 40 SKS itu? Di sini kita tes siapa yang akan masuk ke dalam pendidikan profesi itu, jumlahnya kita

122

kontrol, pendidikannya berasrama, ke-Indonesiaan dimasukkan di sana, sehingga guru dari Papua, dari Aceh dan lain-lain bercampur menjadi pendidikan guru Indonesia. Tadi pertanyaannya adalah tentu tidak bisa di semua LPTK, harus di tempat-tempat yang dipilih untuk melaksanakan mandat nasional tadi. lnilah yang kita sebut dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan yang terakreditasi.

Dalam pembahasan awal, paling tidak ada 6 ( enam) lokasi yang ditawarkan sebagai permulaan. Apakah ini perlu disebutkan di sini, apakah perlu spesifik? Tetapi intinya adalah kita tidak bisa mengontrol lagi yang S 1-nya, tetapi kita kontrol di pendidikan profesi gurunya. Bayangan kita adalah jumlah yang masuk dalam pendidikan profesi guru ini tidak terlalu berbeda dengan kebutuhan guru negeri dan swasta yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, di sini kita memantau apakah bisa disepakati adanya pendidikan guru yang berasrama, terakreditasi di dalam pendidikan profesi ini.

KETUARAPAT:

Sebelum Pak Munawar, usulan ini mencakup DIM 235, 236, 237, ada 3 (tiga) ayat di dalamnya.

Silahkan, Pak Munawar.


Menurut saya ide Pak Faslih itu bagus sekali. Tetapi kalau itu sedikit banyak terkait dengan persoalan teknis, silahkan itu diatur dalam KMA saja. Lagi-lagi saya berpikir tentang swasta. Jadi kalau KMA silahkan, boleh-boleh saja. Semacam yang Bapak sampaikan, saya tidak menolak ide itu. Itu yang pertama dalam kaitannya dengan yang baru saja dijelaskan.

Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah mengenai, mumpung ada Pak Faslih. Saya ingin membacakan usulan Pemerintah pada DIM 293:

"Perencanaan kebutuhan pendidikan, penetapan dan pembinaan tenaga guru dilaksanakan oleh menteri dengan memperhatikan saran-saran dari (suara tidak jelas) ".

Di sini ada istilah Dewan Pendidikan Nasional. Tadi sudah dibicarakan. Pertanyaan saya adalah Dewan Pendidikan Nasional ini ada atau tidak? Bukankah sudah diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional itu? Oleh karena itu, kalau itu (suara tidak jelas), tetapi menurut saya Sadan Standarisasi Nasional itulah tempatnya data tentang guru. 0 leh karena itu, kalau memang harus demikian,

123

Dewan Pendidikan juga sudah ada, maka BSN supaya masuk di sini, karena dia mempunyai banyak data tentang (suara tidak jelas). Semua data tentang guru itu ada di BSN.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Silahkan dijawab, Pak Faslih.


Ada tiga lap is Dewan Pendidikan, yaitu Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Nasional. Hanya saja yang Dewan Pendidikan Nasional ini belum dibentuk. Ini adalah pengganti BPPN. Itu ada dalam Undang-Undang Sisdiknas yang seharusnya (suara tidakjelas). Artinya, nanti BSN akan menetapkan standar rasio guru - murid, standar guru sekolah, standar mata pelajaran. Standar-standar itu akan dikontrol oleh BSN, tetapi peJaksanaan dan penggunaannya itu menjadi bagian dari eksekutif.

Terima kasih.


Berarti BSN tidak boleh ikut campur dalam perencanaan kebutuhan tadi.


Dia menetapkan strandarnya saja.

ANGGOTAF-PAN (DRS. H. MUNAWARSHOLEH):

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Sekalipun tadi, saya mengusulkan DIM 295 itu, kalau memang masih harus diadopsi, itu disederhanakan. Jangan sampai 6 (enam) perguruan tinggi masuk di Undang-Undang, itu tidak bisa.

Silahkan, Pak Koster.


Saya mengusulkan ini diubah. Angkanya itu tidak perlu. Tetapi substansinya bisa dimasukkan di Ada pasal yang ikatan dinas itu, kalau tidak salah di pasaJ

124

sebelumnya. Tambahkan ayat di situ, bahwa ikatan dinas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

KETUARAPAT:

Saya kira bagian ini justru dari penyiapan pendidikannya. Jadi bukan soal po la ikatan dinasnya. Yang diatur di sini adalah untuk peningkatan efisiensi dan mutu tadi dibutuhkan sekolah berasrama Kalau saya mengusulkan ...


Kalau sampai berasrama saja bagaimana?

KETUA RAPAT:

Jadi begini, untuk efisiensi dan menjamin mutu pendidikan dikembangkan sistem pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama pada perguruan tinggi yang khusus menyelenggarakan pendidikan guru, tidak perlu menyebut menteri-nya. Yang penentuan lokasi itu artinya 296 itu saya mengusulkan ini didrop. Kalau usul ini diterima, maka 296 itu didrop. Sekarang ada satu pertanyaan, 295 bisa diterima atau masih ada?

ANGGOTAF-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH):

Sedikit berkomentar. Saya setuju dengan redaksi Pak Heri tadi, tetapi jangan dikatakan pada perguruan tinggi yang lain.

KETUA RAPAT:

Baik, di perguruan tinggi saja.

Silahkan, Ibu Nina terlebih dahulu.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KE DANG, SE.):

Saya ingin bertanya, di situ tidak ada pelakunya. Sebenamya siapa yang mengembangkan? Apakah bisa menteri diganti dengan Pemerintah? Jadi ada satu pelaku yang bertanggungjawab, apakah itu menteri atau Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Pemerintah, bukan Pemerintah Daerah.

125


Lebih baik Pemerintah, karena (suara tidakjelas) perguruan tinggi-perguruan tinggi daerah itu yang sekarang ini sampai ada Fakultas Ilmu Pendidikannya.

KETUARAPAT:

Jadi Pemerintah. Saya bacakan:

"Untuk efisiensi dan menjamin mutu pendidikan Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama ".

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE.):

Atau mungkin dibalik saja, jadi Pemerintah dulu. Pemerintah mengembangkan ... bla ... bla ... bla dalam rangka efisiensi dan menjamin mutu pendidikan. Jadi ada satu assurance.

KETUARAPAT:

Usul dari Ibu Nina tolong nanti dibalik. Jadi Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di perguruan tinggi untuk efisiensi dan menjamin mutu pendidikan.


Belum, Pak.

Saya tetap mengusulkan. lni adalah untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Sekarang ini dia sudah diatur Undang-Undang. Suatu saat bisa berubah, Undang-Undang bisa mengakomodir. Jadi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah masih (suara tidakjelas).

ANGGOTA KETUA RAPAT:

Tetapi Pemerintah sekarang belum punya perguruan tinggi. Usulnya kita tampung dahulu. Saya bacakan sekali lagi:

"Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama ... '~.


Dapat mengembangkan.

126

KETUA RAPAT:

Jangan dapat, itu terlalu longgar. Mengemhangkan itu sudah wajib, tetapi wajibnya itu wajib kifayah.


Karena kalau kita biarkan saja pada pola sekarang, bertebaran pendidikan guru di mana-mana yang dengan kualitas yang sangat sederhana mendesak daerah supaya mereka dilantik menjadi pegawai negeri. Di sinilah frustasi daerah dan segala macamnya, sehingga kita sulit mengontrol mutu sejak dari masuknya guru ini.

KETUARAPAT:

Jadi begini, dahulu itu idenya itu contohnya adalah pegawai negeri. Dahulu itu di semua daerah ada APDN, semua provinsi mempunyai APDN. Tetapi oleh Pemerintah ketika itu dirasaAPDN itu seperti mendesak-desak. akhirnya, diambil satu oleh pusat, hanya ada STPDN. Jadi menurut saya idenya Pemerintah tidak salah, hanya menekankan kepada Pernerintah untuk mengendalikan. Jadi usul danlatau tadi itu mungkin sebaiknya dihilangkan dahulu. I 0 tahun lagi ketika kita merevisi Undang-Undang tersebut mungkin bisa kita masukkan.

ANGGOTA:

Implementasinya bisa saja universitas swasta dan universitas yang dikembangkan oleh daerah, tapi pengembangannya oleh Pemerintah.

ANGGOTA:

Saya usul, Pimpinan.

Dibalik, jadi yang menjamin mutu itu lebih penting.

KETUARAPAT:

Mutu dan efisiensi.

Silahkan, Pak.

ANGGOTA:

Kalau ini seakan-akan sernuanya. Jadi kalau istilah dapat itu bagaimana, apakah melemahkan atau dia berjalan bersamaan dengan yang lain?

127

KETUA RAPAT:

Kalau ingin dikhususkan, maka dinas berasrama di perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan.

ANGGOTA:

Saya kira usulan dari Pak Faslih (suara tidakjelas)juga melemahkan, karena kita paralel dengan Undang-Undangyang lain.

KETUARAPAT:

Perbedaannya adalah kalau di dalam Undang-Undang itu tidak ada kata dapat atau wajib, ini sebenarnya sudah harus (suara tidak jelas), tetapi sifatnya itu kifayah. Tetapi kalau dapat itu boleh iya dan boleh tidak. ltu lain sekali.

ANGGOTA:

Walaupun sudah mampu, kita bisa melaksanakan.

KETUARAPAT:

Jadi universitas tadi dikhususkan, yaitu universitas yang pendidikan dengan universitas (suara tidakjelas). Sudah? Tolong dilihat bahasanya, oke?

(RAPAT SETUJU)

ANGGOTAF-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE.):

Saya ingin sedikit bertanya. Kalau LPTK dengan perguruan tinggi itu berbeda?

ANGGOTA:

LPTK adalah perguruan tinggi yang ada fakultas (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Kalau LPK Tarakanita itu lain lagi, itu adalah Lembaga Pendidikan Kesekretarisan Tarakanita. Itu sudah? Tadi lbu Nina sudah puas? Jadi DIM 296 sudah.

(RAPAT SETUJU)

Kemudian DIM 297 diubah menjadi:

128

''Kurikulum pendidikan guru pada LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan bertaraf intemasional dan pendidikan berbasis ( suara tidakjelas)".

J adi selain standar nasional itu dihilangkan. Jadi semuanya konkordan. Dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

ANGGOTA:

Tadi Pasal di DIM 296 dihapus.

KETUA RAPAT:

Kemudian DIM 298 itu perubahan pasal. ltu Timsin saja.

(RAPAT SETUJU)

ANGGOTA:

ltu ada 6 ( enam) perguruan tinggi.

KETUARAPAT:

Tadi sebenarnya perguruan tinggi itu disebutkan satu-persatu.

ANGGOTA:

Kalau diizinkan, (suara tidakjelas). Bagaimana kalau kita ubah yang lokasi perguruan tinggi itu menjadi LPTK?

KETUARAPAT:

Tadi sudah. Tadi lbu Nina belum jelas apakah {suara tidakjelas).

ANGGOTA:

Di penjelasan pun kalau definitif menyebutkan

KETUARAPAT:

Jangan, tidak boleh.

129

Jadi pasal 298 itu dihapus.

Kemudian DIM 299 itu ada usul substansi tambahan.

Silahkan, Pak.

PEMERINTAH:

Karena otonomi ini nampaknya basis data guru ini amburadul, tidak ada kewajiban melaporkan sehingga sekarang tidak jelas berapa. Kita berharap bahwa ini dilakukan (suara tidakjelas). Jadi harus dan wajib.

KETUARAPAT:

Nanti dulu. Tadi sudah ada yang dihilangkan. Sebenamya badan tadi isinya ini. Badan tadi itu dihilangkan karena sudah ada Pak Faslih di Mutendik itu. Jadi kalau Mutendik dihapuskan, maka badan tadi bisa muncul kembali. DIM-nya berapa saja?

130

PEMERINTAH:

DIM-nya adalah 303.

ANGGOTA:


KETUARAPAT:

Nanti itu dituangkan di dalam ( suara tidak jelas) a tau apapun ( suara tidak jelas ).

ANGGOTA:

Aku pikir Undang-Undang Guru ini lebih memperkuat eksistensi Pak Faslih.

KETUA RAPAT:

Jadi DIM 304 itu saya kira hanya pengalihan pasal.

(RAPAT SETUJU)

Kemudian DIM 305 ada perubahanjuga, (suara tidakjelas)pembinaan hilang.

(RAPAT:SETUJU)

Bera.pa yang hi lang?

PEMERINTAH:

Sampai 316.

KETUARAPAT:

Sampai 316 itu hilang, karena badan tadi hilang. Karena badan hilang, maka semuanya hilang sampai dengan 316.

(RAPAT SETUJU)

Supaya nanti sore masih ada pekerjaan, kita akhiri sampai di sini dahulu.

Silahkan.

ANGGOTA:

Sebentar, saya ingin sedikit mengingatkan.

Caba lihat DIM 306, Pak Koster. Ini yang dahulu kita pernah berdebat ramai. Dahulu kita berdebatjungkir balik. Saya bacakan:

"Menentukan kebijakan nasional tentang pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dan dosen dalam satu atap ".

Inijawabannya Mutendik lagi.

KETUARAPAT:

Dahulu, ini usulnya dari DPR. Yang mengajukan itu Pak Koster supaya ada (suara tidak jelas) guru, suatu Badan Pembinaan dan Pengembangan Profesi. Ketika itu masih diajukan pada saat (suara tidak jelas). Jadi saya tidak tahu, tetapi terserah kepada teman-teman sekalian kalau ingin membawa lagi ke Panja. Karena substansi ini memang berat sekali didiskusikan pada saat itu. Tetapi semuanya menjadi luntur setelah ada Dirjen Mutendik. Apakah itu nanti sudah masuk (suara tidak jelas), saya minta tolong dijelaskan bahwa Mutendik itu Tupoksinya seperti apa. Sa ya minta satu penjelasan yang tertulis untuk dibawakan pada waktu Panja. Saya kira penghapusan ini tidak mudah.

S ilahkan, Pak.

ANGGOTA:

(suara tidak jelas) guru di daerah yang pakaiannya harus pakaian dinas Pemda, sehingga (suara tidakjelas) menjadi turun. (Suara tidak jelas).

131

ANGGOTA:

Tupoksi itu kita harapkan komplet, bukan hanya dari Mutendik, tetapi juga Tupoksinya Pak Satrio. Sebab di sana Dikti (Pendidikan Tinggi), posisi dosennya dari mana.

KETUA RAPAT:

Pak Koster terlebih dahulu, setelah itu lbu Nina.


Terima kasih.

Di sini adalah guru dan dosen. Tetapi direktoratnya Bapak (suara tidakjelas). Dosennya ada di Dikti.

KETUARAPAT:

Itu belum. Pemerintah sampai sekarang masih belum setuju itu dimasukkan. Oleh karena itu, nanti adaacara(suara tidakjelas). Kelihatannya minggu depan itu akan ada (suara tidakjelas) khusus antara Pak Faslih dan Pak Satrio.

Silahkan, Ibu Nina.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE.):

Terima kasih.

Ini konkretsaja. Karenayangtadi menarikju~ Tupoksi. Dari mana? Karena saya juga tidak tahu Tupoksinya seperti apa. Mungkin konkret saja, ada satu forum khusus. Jadi tidak hanyadengan kita-kita ini, tetapi Panja terlebih dahulu. Ada satu presentasi singkat Tupoksi dari Mutendik dan Tupoksi dari Pak Satrio. Jadi ada pemahaman komprehensif mengenai apakah badan ini dimasukkan atau tidak.

ANGGOTA F-PG (DRS. H.M. IRSYAD SUDIRO, M.Si.):

Pak Ketua, sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengingatkan bahwa roh dari Undang-Undang ini berasal dari dua tiupan. Pertama, adalah tiupan era globalisasi, dimana kita harus meningkatkan mutu karena kita bersaing, dalam hal ini untuk pendidikan bangsa kita untuk mampu bersaing dan bisa menjadi maju serta sejajar. Kedua. sebetulnya yang bukan roh adalah aspirasi dari komunitas guru, khususnya melalui PGRI, yang secara subyektif clan emosional sedemikian rupa tuntutannya, sehingga Undang-Undang Guru itu mutlak harus

132

ada dan memuat hal-hal yang terkait, khususnya kesejahteraan dan perlindungan. Dalam era globalisasi~ kita tidak bisa terpukau kepada aspirasi emosional saja, tetapi aspirasi emosional itu juga realitas sosiologis yang harus kita tampung. Oleh karena itu, kita harus arif dalam hal ini.

Secara lingkup, kemampuan kita untuk mengantisipasi globalisasi ini harus menjadi acuan yang utama. Untuk itu, kita ingin menjangkaukan Undang-Undang Guru ini kepada Undang-Undang Dosen. Karena dengan Undang-Undang yang mencakup dosen itu, perguruan tinggi yang mempunyai intensitas secara keilmuan dan ke arah modernisasi, ke arah kecanggihan-kecanggihan yang harus dimiliki, maka mau tidak mau dosen juga harus menjadi bagian. Sedangkan yang guru, ini utamanya mengenai kesejahteraan dan perlindungan. Untuk itu, didalam membahas ini saya minta kepada Pemerintah supaya kita mempunyai visi dan misi yang sama dalam membahas ini. Jangan sampai ada satu pihak yang emosional dan disertakan ancaman-ancaman dan intimidasi, itu tidak benar. Oleh karena itu, ada keberanian Pemerintah untuk menjelaskan secara bermartabat dan berbudaya.

Sa ya kira demikian.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Saya kira reminded dari Pak Irsyad itu kita jadikan perhatian kita bersama. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas (suara tidakjelas) supaya kita mampu bersaing secara global untuk menciptakan manusia-manusia Indonesia. Sebenarnya unsur aspirasi itu ada, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya faktor. (suara tidak jelas).

Terus terang, sebetulnya saya ada acara sedikit. Saya mengusulkan bagaimana kalau kita buka Pukul 15.00? Mungkin nanti saya datang sekitar Pukul 15.00. Nanti saya akan saling kontak. Kalau memang Pak Anwar datang, maka diteruskan oleh Pak Anwar. Tetapi kalau tidak, maka Prof. Is.

Jadi kita skors sampai Pukul 15.00, termasuk juga untuk memberikan kesempatan kepada tim untuk menyampaikan hasil cetakan itu nanti. Kalau bisa sebelum rapat dimulai sudah dibagikan terlebih dahulu, sehingga itu bisa dipelajari kembali susunannya, termasuk urutan pasal.


Karena waktu agak longgar sampai Pukul 15.00, kalau boleh kami diberikan foto copy.

133

KETUA RAPAT:

Karena kemarin Pak Munawar tidak masuk, jadi dia belum tahu soal penjelasan profesi itu.

Terima kasih.

Rapat kita skors sampai Pukul 15.00 dan kita tutup bersama dengan mengucapkan Alhamdulillah.

Wassalamu 'alailcum Warahmatul/ahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DISKORS PUKUL .....• WIB)

(SKORS DIC ABUT PUKUL ..•..• WIB)

KETUA RAPAT (IR. H. HERi ACHMADI):

Di hadapan lbuJBapak sekalian sudah ada foto copy yang terbaru sampai halaman 18. Ini dibedakan dengan yang pertama tadi, yaitu dengan yang sebelumnya. Ketentuan-ketentuan yang tidak dimasukkan atau belum kita bahas

risalah pembahasan rancangan undang-undang...

Documents