4-92/Rcsid/90

Nornor Sif bt DercijDt L::1mpircm ~, Perihol

RU .. 01/1032/DPR-RI/1990 Penting Segern 1 ( .sntu) berkos Fenyom~nion Keterongan Pemerintnho ~

Jakorta 9 5 Maret 1990

KEPADA

DFR - RI

di ~JAKli..RTA t.......,,,,,,,,..~~--~---=-"'r.~--~=--=· -·

Bc~rsnmn ini k::·imi sc1rt:1)nikon dengrin hormot Keterangcm

Femerintnh cq Menteri D8lnm Negeri RI sebng8i Pengontnr

ntC1S

1 o Heine C1ngnn Undcmg·-undong tentong HnlmnherC1 Te -

ngcih ;

2., Hnncong::rn LTndnng--undC1ng tent nng Pernbentulc:m Ko­

tC1mndyo Dneroh Tingknt II Bitung, -------------

ynng disampnikcm d.Jlr1rn HnJ)nt F:Jripurnn TerbukCl DPR - RI

(Fembicoroon TkoI/Keternngon FemerintC1h) µndo hori Senin·

5 Moret 1990 si untuk di;)ergunc1k::m se1)erlunyci o

Demikion untuk rnen;jodikcm moklumo

1. Yth .. Bnpc1k-bapo.k PH·i.PE-:AJ'J DFR-RI o

2 o Yth o Eopok SEKtJEI~ DPR-RI. 3. Yth .. Bop0k 'JJ.\SEKJEN DPH-RL 4 .. Sdr o KARO~:iIM, J;:AHCHUMAS dc1n K;\HmiIN

SETJEN DFH-RI. 5 o Sdr.. KAB/1GSET /I~AEJ~.G ~ KCfTI SI II 9 F SUS,

..

RI S ' .... !\ TJ L-T IT''°" Q TTfTTV-J 'i''~ -,(1/"T TT-_,,--,~1\'JT1. 0 I _, ALi-,J.1 9 ric .. hJJ-~ •. ; 9 J-ld.i\.-JL'~ 9 L) ,'..t.\.Ul·:.L1· .. 1;\1:J 9

don K./L UTJIT FEHFW3rc1AKA/u:· SETJEN DPR-Rio

~. ·.,::,.J.;1',": ~- ! ~·,_ .. ,· .. '~~

'··:'

MENTERI DAI~AM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN PEMERINTAH

ATAS

1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENT ANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 HALMAHERA TENGAH

2. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENT ANG

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BI TUNG

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MARET 1990

MENTERI DAJ_,AM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN PEMERINTAH ATAS

1. RANCANGAN UNOANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

HALMAHERA TENGAH

2. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENT ANG

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BI TUNG

P A D A

RAPAT PARIPURNA DPR-RI

TANGGAL 5 MARET 1990.

Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggo­ta Dewan Perwakilan Rakyat ;

Para hadirin dan segenap peserta Sidang yang kami hormati.

Pertama-tama ijinkanlah pada kesempatan ini untuk bersama-

sama kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tu -

han Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya kita dapat -

berkumpul

2

berkumpul bersama-sama dalam sidang paripurna yang berbaha­

gia ini dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama Pemerintah

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas

perhatian yang dicur~hkan oleh Yang Terhormat Para Anggota

Dewan dengan telah diterimanya dan diacarakannya pembahasan

3 Rancangan Undang-undang yang telah disampaikan dengan am~

nat Bapak Presiden tanggal 7 Desember 1989 No. R.06/PU/XII/

1989, tang9al 7 Desember 1989 No. R.07/PU/XII/1989 dan tan~

gal ,5 Pebruari 1990 No. R.02/PU/II/1990 yaitu

1. Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pem -

bentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah ;

2~ Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Susun

an Pemerintahan Daerah Khusus lbukota Negara Republik In

donesia Jakarta

3. Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pem -

bentµkan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

Sesuai dengan acara yang telah dijadwalkan, pada hari

ini kami akan menyampaikan penjelasan Pemerintah mengenai -

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pembentu~

an Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dan Rancan~

an Undang-undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Ko -

tamadya Daerah Tingkat II Bitung sedang Penjelasan Pemerintah

men9enai •O

3

mengenai Rancangan Undang-undang tentang Susunan Pemerintah­

an Daerah Khusus l'bukota Negara Republik Indonesia Jakarta -

akan kami sampaikan dalam Sidang Paripurna DPR-RI Pada tang­

gal 9 Maret 1990.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPR-RI

Yang Terhormat,

Ketetapan MPR-RI Nomor Il/MPR/1988 tentang Garis-garis

Besar Haluan Negara, BAB IV Bidang Ekonomi angka 12 huruf h

menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksa­

naan pembangunan daerah, perlu diadakan pemekaran dan penat~

an kembali wilayah daerah-daerah tertentu.

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditegaskan da -

lam Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut dan sejalan pu­

la dengan kebijaks~naan Pe~erintah dalam rangka pemerataan -

pe.laksanaan pembangunan yang menitik beratkan Wilayah Indone

sia Bagian Timur, maka Pemerintah berkehendak untuk mewujud­

kan aspirasi masyarakat diwilayah Halmahera Tengah dan Kota

Administratip Bitung untuk lebih berperanan dalam penyeleng­

garaan pemerintahan dan pembangunan dengan membentuk Kabupa­

ten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dan Kotamadya Daerah

Tingkat II Bitungo

Pembentukan

4

Pembentukan dua Daerah Otonom Tingkat II tersebut su­

dah lama menjadi dambaan masyarakat setempat dan berdasar -

kan historisnya, perkembangan dan pertumbuhannya, pembentu~

an Daerah Otonom Tingkat II inipun sudah menjadi janji Pem~

rintah dan sekaranglah waktunya yang dianggap tepat Pemeri~

tah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang pembentukan

· dua Daerah Tingkat II tersebut kepada Dewan Yang Terhormat

untuk dibahas guna mendapatkan persetujuannyao

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPR-RI

Yang Terhormat.

Untuk memudahkan pemahaman materi yang menjadi muatan

Rancangan Undang-undang tersebut, secara lebih rinci kami -

akan menguraikan ked~a Rancangan Undang-undang tersebut de­

ngan sistimatik : latar belakang, keadaan penyelenggaraan -

pemerintahan saat sekarang ini dan penjelasan pokok-pokok -

materi muatan Rancangan Undang-undang sebagai berikut

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEM -

BENTU'KAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HALMAHERA TENGAH.

I. Latar Belakang.

l. Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera

Tengah, sangat erat kaitannya dengan sejarah per -

juangan Bangsa Indonesia mengembalikan Wilayah

Irian Jaya kedalam pangkuan negara Republik Indone

s i a. Keengganan •••o

5

Keengganan Belanda mengembalikan wilayah Irian Jaya, m~

maksa Pemerintah Republik Indonesia menempuh jalan kek~

rasan untuk merebut kembali bagian wilayah ituo

2. Untuk memulai persiapan pengembalian wilayah Irian Jaya

tersebut (Waktu itu disebut Irian Barat) dengan Undang­

undang No. 15 Tahun 1956 dibentuklah Propinsi Irian Ba­

rat Perjuangan dengan pusat pemerintahan di Soa Sio di

Halmahera Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Uta

ra Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.

Adapun wilayah Propinsi Irian Barat Perjuangan tersebut

terdiri dari :

a. Wilayah Irian Barat yang masih berada didalam keku -

asaan de facto Kerajaan Belanda tanpa persetujuan Re

publik Indonesia.

b. Kewedanaan Tidore, Distrik-distrik Weda dan Patani -

yang termasuk lingkungan Daerah Maluku Utara.

Selanjutnya dengan Undang-undang Darurat Noo 20 Tahun

1957 yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 23 Tahun

1958, Pemerintah mengadakan perubahan terhadap wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara yang dimasuk -

kan kedalam wilayah Propinsi Perjuangan Irian Barat

yaitu : a. Kewedanaan

6

a. Kewedanaan Tidore yang meliputi Oistrik-distrik Tido­

re, Oba dan Wasile.

b. Kewedanaan Weda yang meliputi Distrik-distrik Weda, -

Maba dan Patani/Gebe.

3. Sebagai suatu daerah Propinsi, berdasarkan Undang-undang

No. 15 Tahun 1956, urusan Rumah Tangga Propinsi Irian Ba

rat Perjuangan ditetapkan

a. Urusan Kesehatan

b. Urusan Pekerjaan Umum;

c. Urusan Pertanian

d. Urusan Kehewanan

e. Urusan Perikanan

f. Urusan Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan;

g. Urusan Sosial.

Disamping menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga -

tersebut diatas, Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat

Perjuangan mempunyai tugas khusus yaitu membantu Peme -

rintah Pusat dalam perjuangannya untuk mengembalikan wi

layah Irian Barat yang masih diduduki Belanda kedalam -

wilayah kekuasaan de facto Republik Indonesia.

4. Untuk menjalankan roda pemerintahan dengan tugas-tugas

pokoknya sebagaimana tersebut pada butir 3, Gubernur Ke

pala Daerah Propinsi Irian Barat Perjuangan dibantu oleh

Dewan Pemerintah Daerah dengan tempat kedudukan di Soa

Sio. 5. Setelah

7

5. Setelah pemberitukan Propinsi lrian Barat Perjuangan ini -

berjalan 5 tahun, sehubungan dengan terjadinya perubahan­

perubahan politik dalam negeri dan usaha Belanda untuk

membentuk Negara Boneka Papua, perjuangan pengembalian wi

layah Irian Barat ditingkatkan lagi dengan Tri Komando

Rakyat oleh Presiden pada tanggal 19 Desember 1961. De -

ngan diumumkannya Trikomando Rakyat tersebut maka mulai -

lah babak baru dalam perjuangan pengembalian wilayah Iri­

an Barat yaitu konfrontasi militer.

6. Sebagai konsekwensi tahapan baru dalam perjuangan pengem­

balian Irian Barat tersebut pada butir 5 diatas, maka pa­

da tanggal 1 Januari 1962 dikeluarkan Penetapan Presiden

No. 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat

Bentuk Bar~, yang antara lain menetapkan :

a. Propins1 Irian Barat Bentuk Baru berwilayah Residentie

niew Guinea.

b. Wilayah Propinsi Perjuangan lrian Barat yang berasal -

dari Wilayah Kewedanaan Tidore dan Weda dikembalikan -

kedalam Wilayah Propinsi Maluku.

c. Ibukota Propinsi Irian Barat Bentuk Baru ditetapkan di

Kata Baru didaratan Irian Barat.

7. Dengan adanya Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962 terse -

but yang sekaligus mencabut Undang-undang Noo 15 Tahun

1956, maka mulailah timbul masalah status wilayah

Halmahera

8

Halmahera Tengah yang terdiri dari Kewedanaan Tidore dan

Kewedanaan Weda karena wilayah tersebut dikembalikan ke­

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, dan bukan keda

lam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara.

II. Penyelenggaraan Pemerintahan Halmahera Tengah.

1. Ketidak jelasan status wilayah Halmahera Tengah (Keweda­

naan Tidore dan Weda) menimbulkan keresahan dikalangan -

masyarakat dan terutama pegawai-pegawai ex Kantor Guber­

nur, Dinas Otonom dan instansi Vertikal yang tidak ikut

pindah ke Kata Baru. Situ~si ini kemudian berkembang dan

berubah menjadi cetusan aspirasi masyarakat dalam bentuk

resolusi dari seluruh Parpol, Ormas dan pemuka-pemuka m~

syarakat yang mengusulkan pembentukan Daerah bekas Pro -

pinsi Perjuangan Irian Barat tersebut menjadi Daerah Oto

nom Tingkat II.

2. Untuk mengatasi situasi ketidak tentuan dan keresahan

tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dengan

Keputusan tanggal 6 April 1965 No. 63/UP, menunjuk se­

orang pejabat yang diberi tugas untuk memimpin daerah ex

Propinsi Irian Barat Perjuangan. Selanjutnya melalui su

rat Edaran tanggal 13 Juni 1967 No. Odes 25/1/30 yang di

tujukan kepada semua instansi Propinsi Daerah Tingkat I

Maluku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku menegas~

kan : ao Daerah

9

a. Daerah eks Propinsi Irian Barat Perjuangan dipersia~­

kan untuk menjadi Daerah Tingkat II.

b. Pelayanan administratip dan teknis terhadap Kepala

Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Maluku, dib~

rikan juga kepada Pimpinan Wilayah ex Propinsi Irian

Barat Perjuangan dalam arti diperlakukan sama seperti

Daerah Tingkat II lainnya.

c. Dinas dan jawatan yang ada di Soa Sio dalam pelaksan~

an tugasnya diperlakukan sebagai dinas/jawatan yang

setarap dengan dinas/jawatan Daerah Tingkat II.

d. Wilayah eks Propinsi Irian Barat Perjuangan meliputi

6 Kecamatan yaitu Kecamatan Tidore, Oba, Wasile, Weda

dan Patani/Gebe.

3. Kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku

tersebut da~at disetujui Menteri Dal am. Negeri dengan su­

rat tanggal 15 April 1969 No. Pemda 2/1/33 yang antara

lain menegaskan :

a. Policy Pemerintah mengenai pemekaran Daerah pelaksan~

annya dibahas setelah Pemilu tahun 1971 ;·

b. Berhubung dengan itu mengenai status Daerah Irian Ba­

rat Gaya Lama, sementara ini kebijaksanaan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Maluku dapat diteruskan.

4.Atas

l 0

4. Atas dasar persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut, Gu­

bernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dengan surat Edaran

tanggal 8 Juli 1969 No. Odes 25/1/4 menegaskan antara la-

in

a. Menga~akan perubahan nama daerah ek~ Propinsi Irian Ba

rat Gaya Lama menjadi Daerah Halmahera Tengah.

b. ·Pejabat yang ditempatkan di Soa Sio sebagai Pimpinan -

Daerah Halmahera Tengah bertanggung jawab langsung ke­

pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

5. Untuk kelancaran roda pemerintahan di wilayah Halmahera -

Tengah, telah dibentuk perangkat Daerah dan instansi-ins­

tansi Vertikal selaku perangkat Pemerintah Pusat antara -

lain s~bagai berikut :

a. Perangkat Daerah Tingkat II

1). Sekretariat Daerah, dilengkapi dengan 8 Bagian dan

29 Sub Bagi an· dengan pegawai 171 orang.

Sekretariat ini telah mempunyai gedung kantor sen-

diri yang dibangun tahun 1967.

2). Dinas-dinas Daerah

a). Peternakan, dibentuk dengan Surat Keputusan

Menteri Pertanian tanggal 4 Maret 1957 No.933/

KP/SK dengan jumlah pegawai 15 orang dan telah

berfungsi dengan baik sampai sekarang •

. b}. Pertanian

11

b). Pertanian Tanaman Pangan dan Bimas, dibentuk ta­

hun 1983 dengan jumlah pegawai 245 orang.

c). Perkebunan, dibentuk sejak tahun 1974 dengan jum

lah pegawai sekarang 39 orang.

d). Kesehatan, telah berjalan dengan baik dengan jum

lah pegawai 59 orang.

e). Pendidikan dan Kebudayaan, dibentuk sejak tahun

1971 dengan jumlah pegawai saat ini 40 orang.

f). Pekerjaan Um um, di bentuk sej ak tahun 1977 dengan

j um~ ah p e g aw a i s a a t i n i 4 O o r a n g •

g). Pendapatan Daerah, dibentuk sejak tahun 1978 de­

ngan jumlah pegawai sekarang ini 28 orang.

3). Kecamatan :

Semua Kecamatan di Halmahera Tengah telah memiliki -

gedung kantor yang dibangun melalui Proyek Prasarana

Fisik Pamong Praja (APBN) dengan jumlah pegawai selu

ruhnya 234 orang.

b. Perangkat Daerah Tingkat I.

a) Cabang Dinas Perikanan

b) Cabang Dinas Pekerjaan Umum

c) Cabang Dinas Kehutanano

c. Perangkat

12

c. Perangkat Instansi Vertikal Departemen.

a) Departemen Dal am Negeri;

Kantor Pembangunan Desa, dibentuk sejak tahun 1969

dengan jumlah pegawai sekarang 40 orang;

- Kantor Sosial Politik, dibentuk sejak tahun 1968 -

jumlah pegawai 19 orang;

- Markas Wilayah Pertahanan Sipil 2105, dibentuk se­

jak tahun 1965 dengan jumlah pegawai 11 orang;

- Kantor BP-7,dibentuk sejak tahun 1983 dengan jum -

lah pegawai 9 orang.

b) Kantor Departemen Perdagangan, dibentuk sejak tahun

1987 dengan jumlah pegawai sekarang 28 orang ;

c) Kantor Departemen Perindustrian, dibentuk sejak ta -

hun 1980 dengan jumlah pegawai 17 orang;

d) Kantor Departemen Sosial, dibentuk sejak tahun 1984

dengan jumlah pegawai 7 orang ;

e) Kantor Departemen Transmigrasi, dibentuk sejak tahun

1981 dengan jumlah pegawai 54 orang ;

f} Kantor Departemen Agama, dibentuk sejak tahun 1971

dengan jumlah pegawai 92 orang ;

g) Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diben -

tuk sejak tahun 1975 dengan jumlah pegawai 147 orango

do Perangkat.o

13

d. Perangkat Instansi Vertikal non Departemen.

a) Kantor SKKBN, dibentuk sejak tahun 1984 dengari jum­

lah pegawai sekarang 21 orang;

b) Kantor Agraria·, dibentuk sejak tahun 1978 dengan

jumlah pegawai sekarang 60 orang;

c) Kantor Statistik, dibentuk sejak tahun 1969 dengan

jumlah pegawai sekarang ini 15 orang ;

d) Karitor Pengadilan Negeri, dibentuk sejak tahun 1972

dengan jumlah pegawai 30 orang;

e) Kantor Kejaksaan Negeri, dibentuk sejak tahun 1983

dengan jumlah pegawai 35 orang;

f) Instansi-instansi lain yang sudah operasional, an­

tara lain Kantor Syahbandar, Kantor Pos dan Giro,

Pengadilan Agama, Dinas Luar Tingkat II PBB, Per~m

Listrik Negara, RSU, Kantor Cabang SRI, Stasiun Ra

dio dan Telepon, Perum Husada Bhakti.

6. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perangkat Dae

.rah Tingkat II tersebut dalam butir 5 huruf a, daerah

Halmahera Tengah telah menunjukkan kemampuan sebagai­

mana dapat dilihat dalam APBD dua tahun terakhir seba

gai berikut :

Tahun •OO

14

Tahun anggaran 1988/1989 . .

a. Pendapatan Asli Dae rah

{PAD} Rp. 98.652.105,99

b. Bagi hasil Pajak Rp. 269.990.471,30

c. Bagi hasil Bukan Pajak Rp. 318.362.449,16

do Bantuan dan Sumba.ngan Rp. 2. 7230307 .631 ,00

Rp. 3.410.312.657,45

Tahun anggaran 1989/1990 :

ao Pendapatan Asli Dae rah

{PAD) Rp. 97.200.000,00.

b. Bagi hasil Pajak/bukan

Paj ~k Rp. 96'9.0500000,00

c. Sumbangan dan Bantuan Rp. 4.273.138.600,00

Rp. 5.239.388.600,00

III. Penjelasan

1 5

III. Penjelasan R~n~an_gan Undang-undang tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.

1. Wilayah.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

adalah sama dengan Wilayah eks Propinsi Irian Barat

Gaya Lama, terdiri dari 6 Wilayah Kecamatan yaitu Ke­

camatan-kecamatan Tidore, Oba, Wasile, Weda, Maba dan

Patani/Gebe. Berdasarkan faktor historis, maka tidak

diadakan perubahan terhadap wilayah ini yang sejak t~

hun 1956 telah terpisah dan dibina secara tersendiri

dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara.

2. Tempat Kedudukan Ibukota.

·Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

ditetapkan di Soa Sia, disamping pertimbangan historis,

dikota tersebut telah tersedia sarana dan prasarana s~

bagai tempat kedudukan ibukota Kabupaten Daerah Ting -

kat I I.

3. Uru san· Ru mah· Ta_n gg·a Dae rah.

Sebagai suatu Daerah Otonom, maka Pemeriritah menyerah­

kan sebagian urusan pemerintahan menjadi urusan rumah

tangga Daerah. Urusan-urusan tersebut ·adalah sebagian

urusan-urusan pemerintahan mengenai pengaturan dan pe­

nyelenggaraan kewenangan untuk mewujudkan ketertiban

dan ••

16

dan ketentraman kehidupan masyarakat, Pertanian Tanaman

Pangan, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Pendidikan Da­

sar, Pekerjaan Umum dan Kesehatano

Urusan-urusan tersebut telah dilaksanakan secara nyata d~

ngan membentuk perangkat Oaerah yaitu Sekretariat Wilayah/

Daerah dan Dinas-dinas Daerah. Walaupun telah ditegaskan

urusan-urusan yang menjadi kewenangan otonomi Oaerah, ti­

dak tertutup kemungkinannya untuk melaksanakan urusan­

urusan pemerintahan lainnya yang tel~h· diserahkan Pemerin

tah menjadi urusan/kewenangan Daerah Tingkat II.

Namun pelaksanaan urusan-urusan selain daripada kewenang­

an pangkal tersebut dilaksanakan atas dasar penyerahan

nyata dalam arti bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Halma­

hera Tengah akan melaksanakan urusan-urusan tersebut ber­

dasarkan kemampuan penyediaan tenaga-tenaga, sarana/pras~

rana dan biaya.

4. Pembiayaan.

Sebagai suatu Daerah Otonom yang baru, maka dalam memulai

tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II Halmahera Tengah akan membutuhkan tambahan biaya dari

Pemerintah misalnya untuk gedung DPRO, Rumah Jabatan Bupa­

ti Kepala Daerah, rehabilitasi gedung-gedung kantor, tam-

b ah an s a ran a d an p r a s a ran a p e r k a n to r a n , k emu n g k i n an· , :Pen am­

b ah an pegawai dan lain-lain yang dianggap perlu. Dana-dana

sebagai tambahan modal pangkal ini diberikan selama 3 ta -

hun berturut-turut sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Bo RANCANGAN

17

B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEN­

TUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG.

I. Latar Belakang.

1. K6ta Administratip Bitung yang dibentuk dengan Peratur

an Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1975 adalah Kota Adminis

tratip pertama yang dibentuk berdasarkan Undang-undang

No. 5 Tah~n 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di

Daerah.

Kota Administratip Bitung dengan luas wilayahnya ku­

rang lebih 30.400 Ha dan terbagi dalam 3 (tiga} Wila­

yah Kecamatan, 2 (dua) Perwakilan Kecamatan dan 44

(empat puluh empat) Kelurahan. Wilayah Kota Administra

tip Bitung merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Dae

rah Tingkat II Minahasa, terletak di sebelah timur ko­

ta Manado Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi

Utara. Kota Bitung adalah kota pelabuhan Samudera yang

menghadap ke laut Maluku dan langsung mengarah ke Samu

dera Pasifik, serta merupakan salah satu pintu gerbang

Indonesia bagian utara yang memegang peranan penting

ditinjau dari segi ekonomis, politik, sosial budaya

dan pertahanan keamanan.

2. Sejak

18

2. Sejak terbentuknya Kota Administratip Bitung pada tan~

gal 10 April 1975, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I

Sulawesi Utara secara terus menerus berupaya membina dan

mengembangkannya Kota Administratip Bitung sehingga sej~

jar dengan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Utara la

innya, baik pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan.

3. Dewasa ini setelah menilai kurun waktu selama 14 (empat

belas) tahun,, Kota Administratip Bitung telah mengalami

perkembangan dan kemajuan yang pesat. Dalam kedudukannya

sebagai pelabuhan samudera mempercepat tumbuhnya industri

industri baru, perusahaan-perusahaan konstruksi, pelaya~

an jasa dan merupakan pelabuhan untuk menyalurkan hasil

hasil bumi, perikanan dan hasil-hasil Industri Sulawesi

Utara ke wilayah-wilayah lainnya baik antara pulau di­

Indonesia maupun antar negara dan sebaliknya merupakan -

pintu gerbang Sulawesi Utara.

4. Dengan pertumbuhan Kota Bitung tersebut diatas, mengaki­

batkan pertambahan penduduk meningkat dengan cepat, seba

gai asumsi, jumlah penduduk pada waktu terbentuknya Kota

Administratip Bitung Tahun 1975 adalah 65.078 jiwa dan

pada tahun 1989 meningkat menjadi 94.308 jiwa, dengan la

ju pertumbuhan rata-rata 3,2 % per tahun.

Pertumbuhan-

19

Pertumburran penduduk tersebut adalah terutama akibat

urbanisasi penduduk ke Kota Bitung dari wilayah sekitar

nya dan wilayah lainnya dalam usaha mendapatkan lapang­

an kerja dikota tersebut.

Perkembangan kota Bitung secara fisik dalam pertumbuhan

penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan beratnya .tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dan kare-

na itu pulalah maka sejak terbentuknya Kota Administra­

tip Bitung sampai sekarang sudah mengalami beberapa ka-

1 i pengembangan struktur organi sasi pemerintahan des a.,

pemekaran/pemecahan Kecamatan dalam rangka usaha menin~

katkan pelayahan kepada masyarakat.

II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA ADMINISTRATIP BITUNG.

1. Meningkatnya perkembangan dan kemajuan kota Administra­

tip Bitung yang diikuti dengan pengembangan organisasi

pemerintahan dan administrasi pemerintahan wilayah mem­

berikan gambaran mengenai kemampuan untuk melaksanakana

sendiri penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan di

wilayah. tersebut. Meskipun status kota Bitung masih me­

rupakan kota Administratip, namun dalam kenyataannya se

hari-hari Pemerintah Kota Administratip Bitung telah me

laksanakan tugas, fungsi dan kewajiban yang hampir me­

nyamai volume tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Tingkat II umumnya.

2. Untuk

20

2. Untuk kelancaran roda pemerintahan diwilayah Kata Admi­

nistratip Bitung dibentuk perangkat administrasi Peme­

rintahan wilayah dan instansi~instansi vertikal selaku

perangkat Pemerintah Pusat antara lain sebagai berikut:

a. Perangkat Administrasi Pemerintah Wilayah.

1) Sekretaris Wilayah Kata Administratip, dilengkapi

dengan 7 (tujuh) Seksi dan 4 (empat) Sub Bagian -

dengan jumlah seluruh pegawai saat ini 191 orang.

Sekretaris ini telah mempunyai gedung sendiri yang

menampung kurang lebih 400 pegawai dan luas tanah

5 Ha. Dalam peningkatannya menja~i Sekretariat -

Daerah Tingkat II nant.inya, gedung ini masih da­

pat dipergunakan dengan baik meskipun nantinya pe~

luasan seperlunya.

2) Sebagai pelaksanaan urusan otanami Daerah Tingkat

II, di Kata Administratip Bitung sebagian urusan

rumah tangga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II Minahasa kewenangan penyelenggaraannya telah

dilimpahkan kepada pemerint~h Kata Administratip

Bitung dengan dibentuknya Suku-suku Dinas sebagai

perpanjangan tangan atau pelaksana teknis da

ri Oinas-dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Minaha

sa sebagai berikut :

a) Suku

3).

21

a) . Suku Dinas Pekerjaan Umum;

b). Suku Dinas Tata Kot a dan Pertamanan;

c) . Suku Din as Kebersihan;

d) . Suku Dinas Pemadam Kebakaran;

e). Suku Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;

f) . Suku Dinas Kesehatan~

g). Suku Din as Pendidikan Dasar;

h ) • Suku Dinas Pajak dan Pendapatan.

Kecamatan.

Semua Kecamatan di Kot a Administratip Bi tung te-

lah memiliki gedung kantor yang.dibangun melalui

Proyek Prasarana Fisik Pamong Praja (APBN) dengan

jumlah seluruh pegawai 71 orang.

b. Perangkat lnstansi Vertikal Departemen.

a). Departemen Dalam Negeri

- Seksi Sosial Politik dibentuk sejak tahun.1975;

- Seksi Pembangunan Desa dibentuk sejak tahun 1975

- Markas Wilayah Pertahanan Sipil 177 dibentuk se

jak tahun 1977.

b). Kantor Departemen Tenaga Kerja (setingkat Instan­

si pada Daerah Tingkat II);

c). Kantor

22

c). Kantor Departemen Perindustrian (setingkat Instan

si pada Daerah Tingkat II);

d). Kantor Perumtel (setingkat Instansi pada Daerah

Tingkat II);

e). Kantor Resort Imigrasi (setingkat Instansi pada

Daerah Tingkat II);

f). Kantor Koordinator Depdikbud;

g). Kantor Satgas Departemen Koperasi;

h). Kantor Departernen Sosial~

i). Kantor Departemen Perdagangan;

~). Kantor Penerangan;

k). Kejaksaan Negeri (setingkat lnstansi pada Daerah

Tingkat II).

c. Perangkat Instansi Vertikal Non Departemen.

a). Kantor Badan Pertanahan Nasional (setingkat Ins­

tansi pada Daerah Tingkat II);

b). Kantor Koordinator Sensus dan Statistik;

c). Kantor Bank Bumi Daya Cabang Bitung (setingkat

instansi pada Daerah Tingkat II);

d). Kantor

23

d). Kantor Bank Dagang Negara Cabang Bitung (seting­

kat Instansi pada Daerah Tingkat II);

e}. Kantor Bank Negara 1946 ~abang Bitung (se-

tingkat Instansi pada Dae.rah Tingkat IO;

f). Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara

Cab an g B ft u n g ( set in g k at Inst ans i pad a Daer ah Ti '19

kat II);

g). Kantor Bank Rakyat Indon~sia Cabang Bitung (se­

tingkat Instansi pada Daerah Tingkat II);

h). Instansi-instansi lainnya yang telah operasional

antara lain Kantor Pos dan Giro, Kantor Syahba~

dar, Kantor Pertamina, Kantor Pegadaian, Rumah

Sakit Barunawati.

Seluruh Instansi vertikal Departemen/non Departemen te~

sebut diatas pada umumnya telah memiliki prasarana dan

sarana perkantoran serta kelengkapan personalia didalam

menunjang kelancaran tugasnya.

3. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perangkat admi­

nistrasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Bi­

tung telah menujukkan kemampuan untuk peningkatan sta­

tusnya menjadi Daerah Tingkat II sebagaimana dapat dili

hat dalam sumber pendapatan dan pembiayaan kota Administratip

Bitung sebagai berikut :

Tahun

24

Tahun Anggaran 1987/1988

a. Pendapatan Asli Dae rah

(PAD) Rp. 225.308.227,13

bo Bagi hasil Pajak (PBB) Rp. 280.462.973,40

c. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 37.801.257,80

d. Bantuan dan Sumbangan Rp. 708.704.584,00

Rp. 1.252.277.042,33

'•~:;,,. ...

Tahun Anggaran 1988/1989

a. Pendapatan Asli Dae rah

(PAD) Rp. 212.692.910,20

b •. Bagi Hasil Pajak (PBB) Rp. 275.080.842,33

c. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 30.845.522,36

d. Bantuan dan Sumbangan Rp. 777.957.683,00

Rp. 1.296.776.957,89

======================

Illo PENJELASAN

25

III. PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA -

TENTANG PEMBENTUKKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG.

1. Wilayah.

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung adalah sama

dengan wilayah ex Kota Administratip Bitung,. terdiri d~

ri 3 (tiga) ·Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Bitung

Utara, Kecamatan Bitung Tengah dan Kecamatan Bitung Se­

latan.

2. Urusan Rumah Tangga Daerah.

Sebagai suatu Daerah Otonom, maka Pemerintah menyerah -

kan sebagian urusan pemerintahan menjadi urusan rumah

tangga Daerah : Sebagian urusan-urusan pemerintahan me­

ngenai pengaturan dan penyelenggaraan ~ewenangan untuk

mewujudkan K.etertiban dan Ketentraman kehidupan masyar~

kat, Pekerjaan Umum, Tata Kota dan ~ertamanan, Pemadam

Kebakaran, Pertanian dan Tanaman Pangan, Kesehatan,Pen

didikan Dasar, Pajak dan Pendapatan.

Urusan-urusan tersebut telah dilaksanakan secara nyata

di Kota Administratip Bitung dengan telah terbentuknya­

Suku-suku Dinas sebagai perpanjangan tangan atau pelak­

sana teknis dari Dinas-dinas Kabupaten Daerah Tingkat II

Minahasa.

Walaupun

26

Walaupun telah ditegaskan urusan-urusan yang menjadi ke­

wenangan Otonomi Daerah, tidak tertutup kemungkinannya -

untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah lairrnya yang

diserahkan Pemerintah menjadi urusan/kewenangan Daerah

Tingkat II. Namun pelaksanaan urusan-urusan selain da­

ri pada kewenangan pangkal tersebut dilaksanakan atas da

sar penyerahan nyata dalam arti bahwa Kotamadya naerah

Tingkat II Bitung akan melaksanakan kewenangan tersebut

berdasarkan kemampuan penyediaan tenaga-tenaga, sarana/

prasarana dan biaya.

3. Pengangkatan Kepala Daerah dan Anggota DPRO.

Kepala Daerah Tingkat II.

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II· Bitung dipilih

dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Namun mengingat untuk pertama kalinya

pengangkatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bi­

tung tidak dapat dilaksanakan melalui pemilihan sesuai

dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku· karena belum

adanya anggota-anggota DPRD hasil pemilihan umum, sebagai

pimpinan pemerintahannya akan diangkat seorang Walikota­

madya Kepala Daerah Tingkat II oleh Menteri Dalam Negeri

atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Uta­

ra. Anggota

27

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung,

dibentuk DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II.Bitung sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya dengan Walikotamadya Kepala Daerah, anggota­

anggota DPRD Tingkat II Kotamadya Bitung belum dapat di­

angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Oleh karena itu.untuk berfungsinya lembaga ini akan di­

angkat anggota-anggota DPRD sejumlah 20 orang, yang ter­

diri dari

a. Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa yang

mewakili daerah pemilihan Kota Administratip Bitung.

b. Anggota yang diangkat dari Wakil Organisasi peserta -

pemilihan umum berdasarkan hasil perimbangan suara da

lam pemilihan umum tihun 1987 yang dilaksanakan di

Daerah tersebut.

c. Anggota yang diangkat dari Golongan Karya ABRI.

5. Pembiayaan.

Sebaiai suatu Daerah ·otonom yang baru, maka dalam memu­

lai tugas dan fungsinya, pemerintah Kotamadya Daerah Ting

kat II Bi tung sudah barang tentu akan membutuhkan tambahan

biaya

28

biaya dari Pemerintah disamping hak-haknya sebagaf Daerah Ot.Q.

nom, misalnya untuk gedung DPRD, rehabilitasi gedung­

gedung kantor, tambahan sa rana dan. prasarana perkan -

toran, kemungkinan penam~ahan pegawai dan lain-lain

yang dianggap perlu. Dana-dana sebagai modal pangkal

ini diberikan selama 3 tahun berturut-turut sesuai de

ng~n kemampuan keuangan negara.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan

yang terhormat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan mempe~

hatikan Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1988 dan GBHN khusus

nya yang berkaitan dengan perlunya diadakan pemekaran

d an pen at a an k em b a 1 i w i l a ya h d a e r a ·h - d a e r a h t e rte n tu d a -

lam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan

daerah, dan mengingat pula bahwa pembentukan Kabupaten -

Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dan Kotamadya Daerah

Tingkat II Bitung ini telah merupakan janji Pemerintah,

maka Pemerintah telah sampai kepada kesimpulan untuk mem

bentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dan

Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

Demikianlah.CJ

29

Demikianlah penjelasan-penjelasan yang perlu kami

sampaikan mengantar Rancangan Undang-undang Republik In­

d ones i a t e·n tan g Pe m be n tu k an Ka bu pate n Daer a h Ti n g k a t I I

Halmahera Tengah.dan Rancangan Undang-undang Republik In

donesia tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat . II

Bi tung.

Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

R U D I N I