RISALAH

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1ENTANG

Masa Persidangan Tahun sidang RapatKe Jenis Rapat Sifat Rapat Dengan

Hariffanggal Wak tu Tern pat

KetuaRapat Sekretaris

Ac ara

Had i r

Had i r

570

GURUDANDOSEN

DALAM PEMBICARAANTINGKAT I

: I : 2005-2006

: Rapat Panitia Kerja : Terbuka

Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Selasa, 22 November 2005 09.00 WIB -16.40 WIB

: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung N usantara I

: Prof.Dr.H. Anwar Arifin, S.lp Dids : H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi

X DPR-RI l. Pembahasan RUU tentang Guru

dan Dosen 2. Lain-lain

: 37 Anggota dari 48 orang Anggota Komisi X DPR RI Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya

A. Anggota Fraksi Partai Golkar: 1. Prof.Dr.H. Anwar Arifin 2. Antarini Malik. 3. Drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc. 4. Ferdiansyah, SE,MM 5. DraHj. Faridah Efendy 6. Drs.H.M. Irsyad Sudiro 7. H.Ebby Djauharie 8. H. Gusti Syamsumin 9. Drs. Trulyanti Habibie Sutrasno, M.Psi.

B. Anggota Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1. H. Herl Akhmadi 2. Drs.H. Soeratal HW 3. Ora. Elviana, M.Si 4. Ors. Eko Waluyo 5. Dra.Hj.NoviantikaNasution 6. Taufan Tampubolon, SE. 7. Deddy Sutomo 8. Ors. H.Djoemad Tjipto Wardojo, MBA.MM

C. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1. DR.H.Muchtar Aziz, MA. 2. Ors. Lukman Hakim 3. H. Daromi Irdjas, SH. M.Si. 4. Ors.H.A. Hafidz Ma'soem

D. Anggota Fraksi Partai Demokrat : I . Dr. H. Tata Zainal Muttaqin, MM 2. Ors. Balkan Kaplale

E. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional : 1. Ors. Abdul Hakam Naja 2. M. Joko Santoso, S.Sos 3. Drs. Munawar Sholeh 4. H. Ade Firdaus, SE

F. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa : I. H.M. Dachlan Chudorie 2. Masduki Baidlowi 3. Ora. Hj. Anisah Mahfud

571

4. Ors. Mufid Rahmad 5. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.

G. Aoggota Fraksi Keadilan Sejahtera : 1. Aan Rohanah, M. Ag. 2. Yusuf Supendi, Le. 3. Zuber Safawi, Shi

H. Anggota Fraksi BPD : I. Muhammad Zainul Majdi, MA 2. Drs.H.Mudaffar Syah

I. Anggota Fraksi PDS : I. Ruth Nina M Kendang, SE.

J. Anggota Fraksi PBR : I. H. Is. Anwar Datuk Rajo Perak

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB)

KETUARAPAT (PROF.DR.H.ANWARARIFIN, S.IPDIDS/F-PG):

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bismillahirrahmani"ahim , rapat kita buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB)

Bapak/Ibu sekalian, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara dari Pemerintah yang rnewakili Pemerintah di Panja kita hari ini. Sesuai dengan harapan kita semalarn, Ketua Panja dari Pernerintah adalah Bapak Fasli Jalal dan Dirjen Dikti yang kita pandang sangat berkepentingan dengan pasal-pasal yang akan kita bicarakan.

Yang kedua, kami perkenalkan dari Fraksi Golkar itu ada pergantian antar waktu Panja. Berhubung Ibu Antarini Malik pindah ke Komisi I maka posisinya di Panja digantikan oleh Bapak KH. Ahmad Darodji. Kemudian dari PKB juga ada pergantian, Pak Mufid menggantikan Pak Masduki yang menjadi Pimpinan. Jadi FKB mendapat tambahan satu jatah. PPP, Pak Chudorie diganti oleh Pak Daromi. Jadi banyak wajah baru yang nanti bisa memberikan masukan untuk kita semuanya.

572

Bapak/Ibu sekalian, sebenarnya semalam itu rapat itu direncanakan pendek yaitu hanya memberikan mandat kepada tim ahli untuk menyempurnakan. Tapi rupanya Pemerintah dan tim ahli kita itu begadang sehingga apa yang diharapkan selesai hari ini ternyata bisa diselesaikan lebih cepat. Jadi sekarang itu kita mendapat 3 naskah tetapi penerbitnya ini Departemen Pendidikan Nasional bukan DPR. J adi yang ada disini adalah karya Departemen Pendidikan Nasional. Karena itu semua yang dihasilkan tim masih bersifat tentatif usulan dari tim Dirjen Dikti, kemudian diolah oleh tim teknis dan dibantu oleh tim teknis Pemerintah yang cukup banyakjuga ditambah dengan tim teknis dari kita. Itu kira-kira yang dapat kami laporkan.

Yang kedua kami ingin sampaikan bahwa penjelasan dari RUU ini belum pernah kita garap bersama-sama. Masih ada dua pekerjaan rumah kita yang diselesaikan oleh Panja ini, adalah membahas pasal-pasal yang mengalami perubahan mengenai dosen itu dan juga ada usul-usul yang masuk dari daerah. Kemudian kita selesaikan penjelasan. Jadi menurut agenda Panja ini hari ini kita rapat dan besok rapat lagi, dan nanti Raker dengan Mendiknas itu kita agendakan pada tanggal 1 atau 2 Desember. Dan pengesahannya itu tanggal 6 Desember. Oleh karena itu hari yang pendek ini hams kita gunakan menyusun, menyelesaikan, mengesahkan batang tubuh, mengesahkan penjelasan dan kemudian kita laporkan kepada pleno atau Raker dengan Mendiknas, kemudian uji publik tanggal 25-30. Itu kita pandang perlu uji publik, kita sebarkan ke masyarakat. Itulah agenda sementara yang disusun oleh Pimpinan bersama tim. Dan sekarang kita akan mengkaji ini menjadi kewenangan Panja untuk kita bersama-sama.

Kita mulai

terkait dengan guru, hal-hal yang prinsip sudah kita selesaikan. Mungkin kalaupun ada perbaikan atau penambahan-penambahan itu bagian yang tidak terlalu prinsip.

Namun tentang dosen terasa bahwa kita masih memerlukan informasi ataupun masukan-masukan dalam porsi yang cukup memadai terkait dengan Undang-Undang ini apakah porsi dosen ini secara filosofis, sosiologis, clan yuridisnya sudah mewakili di dalam naskah yang 21 November ini. Sebagai Anggota Panj~ Anggota Timcil, saya merasa perlu lagi memperoleh infonnasi tambahan dari pihak Pemerintah khususnya Bapak Dirjen Dikti untuk memberi penjelasan mengenai sikap-sikap atau suasana batin dari para dosen yang akan diatur oleh Undang-Undang ini. Sebab pada kesempatan terakhir dengan Pak Dirjen kami menunggu naskah untuk mengisi bab yang terkait dengan dosen. Tetapi kami belum memperoleh secara utuh latar belakang masukan-masukan yang diberikan dalam bentuk sisipan-sisipan ataupun tambahan-tambahan ayat pada Rancangan Undang-Undang yang ditetapkan sebelumnya.

Pada kesempatan ini untuk memantapkan bagian dose~ kami mengharapkan ada informasi atau pandangan-pandangan yang diarahkan kepada keyakinan kami bahwa Undang-Undang ini akan betul diterima dan dianggap memadai untuk mengatur para dosen baik yang mengenai hak kewajiban, kesejahteraan, pengaturan secara spesifik. Sehingga kita mengetahui persis dosen itu seperti aturan-aturannya. Kalau guru kita sudah cukup mantap dari hak, kewaj iban, kesejahteraan, perlindungan, dan lain-lain. Dan tentang dosen ini perlu Bapak Pimpinan untuk disampaikan kepada kami. Karena yang banyak bergelut dibidang dosen ini adalah Pemerintah dalam arti Dirjen Dikti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

lntinya Golkar mengusulkan penjelasan dari Dirjen Dikti mengenai filosofis, sosiologis, yuridis, historis, dan politis dari masuknya substansi-substansi mengenai dosen. Ada pendapat lain?

Silakan POI Perjuangan.

ANGGOTA F-PDIP (Dr. IR. WAY AN KOSTER, MM):

Terima kasih.

Bapak Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan beserta stafnya yang saya hormati.

574

Pertama, saya setujujuga dengan pendapat Pak lrsyad itu mengenai hal-haJ baru yang diatur di dalam RUU ini berkaitan dengan dosen terutama sekali. Yang kemarin dimasukan oleh tim saya kira itu sangat penting untuk dijelaskan oleh Bapak Dirjen supaya kita bisa memahami secara umum hal-hal baru itu dan kita bisa mendiskusikannya dalam Rapat Panja besok.

Kami sependapat dengan usulan yang kemarin, jadi hari ini kita membentuk tim ahli yang dimaksud kemarin. Siapa-siapa saja orangnya, menentukan agenda kerja sampai dengan pada posisi kita Raker dengan Menteri sebelum kita pengesahan Rancangan Undang-Undang ini pada tanggal 6 Desember yang akan datang.

Mengenai guru walaupun kita sudah mendiskusikan dan menyetujui hal-hal yang bersifat prinsip tentu kita masih bisa melihat pasal per pasal kembali karena dari yang diperbaiki di sini belum sepenuhnya sesuai dengan yang didiskusikan oleh Panja dari tanggal 11-12 yang lalu. Jadi masih ada haJ-hal yang secara substansi tidak berubah barangkali tapi secara teknis dalam penuangan dalam pasal dan ayat itu ada haJ yang sangat baik yang menurut kami perlu disesuaikan di dalam pengaturan ini. Yang kedua adalah banyak hal-hal yang masih perlu dikoreksi secara teknis redaksional. Dan kita bisa melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam besok.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Koster.

Lanjutkan saja ke PPP.

ANGGOTA F-PPP {H. DAROMI IRDJAS, SH., M.Si.) :

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Dirjen, Bapak Pimpinan, dan para Anggota Dewan yang saya honnati.

Mengenai materi dosen, saya kira kemarin kita pemah ada masalah yaitu semula materi dosen ini ada yang keberatan kalau dijadikan satu dengan guru dalam Undang-Undang ini. Tapi kemudian proses berjalan dan Pak Dirjen Dikti mencoba untuk melakukan pendekatan pembicaraan dengan beberapa perguruan tinggi yang ada. Dan hasilnya sudah diserahkan kepada kita. Persoalannya menurut saya adalah kami memerlukan semacam jaminan bahwa apa yang dihasilkan oleh Pak Dirjen Dikti ini dengan beberapa perguruan tinggi timnya dengan beberapa perguruan tinggi yang ada, ini tidak akan timbul komplain lagi dari sementara perguruan tinggi yang lain. Sebab saya khawatir kalau saya sudah

575

sepakati tapi kemudian masih ada juga kalangan dosen dan perguruan tinggi yang kurang puas kemudian melakukan protes dan sebagainya. Kita ini yang di DPR akan menghadapi satu masalah bahwa ternyata jaminan dari Dirjen Dikti ini mengenai materi dosen ini benar-benar sudah representatif.

Kalau materi mengenai guru saya kira ada payungnya, ada organisasi profesi PGRI. Tapi kalau dosen, ini organisasi profesinya selama inikan kita belum ada. Jadi jangan sampai di kemudian hari terjadi masalah-masalah. oleh karena itu sebelum kita lanjut mengenai masalah materi yang akan kita bahas di sini, saya mohon semacamjaminan dari Pak Dirjen Dikti dengan timnya ini bahwa materi yang disampaikan ini benar-benar sudah representatif mewakili dosen-dosen yang ada. Jadi saya kira ini perlu penjelasan lebih dahulu, setidak-tidaknya lnsya Allah tidak. akan timbul masalah baru.

Saya juga melihat masih ada beberapa hal yang nanti perlu dicermati lagi terhadap pasal-pasal yang ada, kalimat-kalimat yang ada yang perlu dicermati secara bersama-sama. Tapi untuk sementara itu yang perl u saya sampaikan, jadi saya perlu jarninan dari Dirjen Dikti bahwa betul-betul rnateri yang disuguhkan kepada kita ini sudah representasi.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Silakan Pak Balkan.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan yang kami hormati dan Bapak Dirjen Mutendik maupun Dikti yang kami hormati dan rombongan.

Saya kira kita harus mengambil solusi saja. Kali ini saya kira ketua kita harus mengambil keputusan yang tepat saja. Karena setelah saya minta petunjuk kepada Allah SWT, negarawan itu juga perlu berbicara. Tapi lebih

dan kebetulan sekali saya lihat bah menyangkut dosen ini sudah ada walaupun SMS itu luar biasa, datang dari rekan-rekan PGRI seluruh Indonesia Acara memang ditunda tanggal 27 November, hari ini mereka mengadakan koordinasi dengan Wapres. Wapres hadir dan saat itu Pak Presiden masih ada di luar negeri.

Jadi dengan demikian kita juga akan diundang oleh pengurus PGRI di Solo, siapa yang berangkat nanti saya belum tahu. Saya kira usul teman-teman tadi sudah cukup baik Golkar, PDI, maupun PPP. Cumakalau besok Fraksi Demokrat ini agak kosong, mungkin nanti ada teman kami yang alcan menempati tapi mungkin dengan catatan sudah tidak boleh macam-macam lagi, sudah tegar saja Karena kita sudah capek dalam arti kata enak. Bukan capek dalam arti kata jelek tapi capek dalam arti kata enak. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat setelah mendapat petunjuk dari fraksi juga, sepertinya kita harus sahkan pada tanggal 6 Desember besok. Karena di Balegjuga dibicarakan masalah ini. karena Undang-Undang Guru harus diperlambat, kita dimarahi oleh orang Baleg juga Oleh karena itu Pak Pimpinan, saya kira malam ini sampai jam berapa pun kita akan selesaikan sehingga kita tidak ada tumpukan masalah menjelang 2006.

Terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUARAPAT:

Terima kasih Pak Balkan.

Jadi supaya kita mengambil keputusan yang enak, semua diberi kesempatan berbicara.

Sekarang PAN, Silakan.

ANGGOTA F-PAN (DRS. H. MUNAWAR SHOLEH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan yang kami hormati.

Para tamu kita yang terhormat, Pak Dirjen Dikti dan Pak Oka dari Kementerian Hukum dan HAM.

Rekan-rekan Anggota Panja yang kami honnati.

Saya mencoba sepintas karena baru terima konsep RUU ini ter tanggal 21 November, berarti baru tadi malam. Kami hanya ingin mengajak komitmen kita Anggota Panja untuk mengapresiasi apa yang telah kita putuskan. Dengan konsisten kita coba laksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan kita.

577

Umpamanya baik persoalan waktu, juga soal substansi-substansi dari Undang-Undang yang sedang kita bahas. Misalnya tentang kerangka, Undang-Undang ini sebagaimana kita sepakati pada tanggal 14 di Bidakara khususnya untuk yang dose~ kalau yang guru barangkali agak setengah matang atau sekian persen lebih dari separuh atau 90% lab kita siap. Untuk dosen juga mohon ada sedikit penyesuaian, misalnya kesepakatan.

Tolong dibuka Pasal 45, ayat ( 1) masih mengupas soal gaji. To long dibuang saja. Padahal ada usul dari kawan untuk menyisir. Ttdak usah dikemukakan di situ soal gaji. Gaji itu bukan urusan kita, kitahanya mengaturtunjangan-tunjangan saja To long dicermati, itu penting nanti bisa buat repot perguruan swasta. Karena persoalan gaj i untuk guru swasta pun sudah diatur dalam PP tersendiri saya kira jadi tidak usah disebut. Seperti pada bah guru, kita tidak sentuh persoalan gaji. Kemudian soal ide-ide yang kemarin kita munculkan, kawan-kawan DPR sangat antusias merespon apa yang disebut preneurship dan sebagainya. Dan menekankan persoalan penelitian yang lebih aplikatif. Dan soal pengabdian masyarakat supaya lebih ditekankan agar ada suatu nuansa dan terobosan baru, mohon maaf karena sepintas saya baca. Hal-hal itulah yang mengakibatkan pendapat PAN. Saya setuju dengan kawan-kawan untuk dibahas, coba disisir. Lebih menekankan pada persoalan dosen dan saya kira bisa tepat.

Yang terakhir mungkin ada kawan-kawan yang justru konsep awalnya kan dari Diknas soal preneurship, dan sebagainya itu. Coba tolong sisi yang mana yang dimunculkan itu.

Terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUARAPAT:

Dari sekian pembicara ini minta apa penjelasan dari Pemerintah. Apa ada pendapat lain? Masih ada?

PKS Silakan.

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH, M.Ag.):

Terima kasih.

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama saya ingin memberikan apresiasi pada tim yang sudah menyelesaikan RUU ini khususnya substansi yang terkait dengan masalah dosen. Kedua, saya setuju untuk mendapatkan penjelasan yang terkait dengan hal-hal yang baru

578

yang dulu tidak terrnuat dalam RUU sebelumnya. Ketiga, saya mohon hari ini juga dibuat jadwal karena tanggal 25 dan 30 nanti selesai, tanggal 25 itukan lusa. Apakah mungkin besok dalam satu hari itu bisa selesai dibahas oleh kita semuanya.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Pak Dachlan S ilakan.

ANGGOTA F-KB (H.M. DACHLAN CHUDORIE):

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak dari Pemerintah, Bapak Ketua, serta para Anggota.

Pada prinsipnya saya juga setuju dengan apa yang dikemukakan bahwa seyogyanya dari pihak Pemerintah memberikan penjelasan gambaran lebih lanjut terutama hal-hal yang bersifat kekhasan dosen dibandingkan dengan guru. Kalau guru kita sudah mempelajarinya demikian rupa, mengenai dosen ini rasanya masih mentah pengkaj ian kita untuk itu.

Kedua, kita j alan sampai semampu kita sore ini khususnya mengenai dosen. Sehingga besok beban kita sudah tidak terlalu berat. Mengingat kita dikejar-kejar oleh waktu. Barangkali hanya itu saja dari kami.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Silakan BPD.

ANGGOTA F-BPD (DRS. H. H. MUDAFFAR SYAH):

Terima kasih.

Saya sangat menyetujui rekan-rekan dari Fraksi Golkar, POI, PPP dan PAN itu. Tapi saya mau menambah satu masalah di sini yaitu ingin penjelasan sejelas-jelasnya tentang Pasal 48 A tentang Penghasilan. Kalau tidak salah kalau untuk dosen sebagai pegawai negeri itu sudah diatur dalam sistem penggajian. Kalau kita bicara lagi mengenai tunjangan-tunjangannya maka apakah kiranya nanti tidak bertabrakan atau melanggar Undang-Undang Penggajian itu. Sebab dalam Undang-Undang Penggajian itu gaji pokok dan segalanya itu sudah ditetapkan.

Terima kasih.

579

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Silakan yang terakhir PDS.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Singkat saja Pak, kemarin saya cukup galak mengatakan bahwa Pak Satrio dan Pak Itu Sekarang saya excited bahwa dua personil yang sangat saya harapkan temyata hadir. Kedua, mungkin substansi saja saya sempat meminta diskors sekitar 10-15 menit. Saya melihat ada kekurangan sana sini dalam arti ada pasal yang tum pang tindih. Contoh misalnya tunjangan dan gaji. Saya melihat dalam beberapa pasal hal-hal substansi seperti tunjangan dan gaji itu melekat ke banyak sekali pasal. Dan itu terkesan tumpang tindih dan diulang-ulang. Ketiga, mengenai penempatan dosen di daerah khusus. Itu saya melihat juga ada beberapa pasal yang diulang-ulang. Ada sekitar 2 atau 3 pasal. ltu mungkin bisa menjadi perhatian.

Selanjutnya terns terang ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan yaitu mengenai preneurship. Sa ya melihat preneurship itu akan dimasukan dalam pasal mengenai pengangkatan, pemindahan dosen dan segala macam. Tapi saya cukup terkejut karena dalam 4 pasal yang mengatur mengenai pengangkatan itu semuanya dilimpahkan ke Peraturan Pemerintah. Tidak ada satupun yang dimasukan ke Undang-Undang. Ini menjadi perhatianjuga.

Kemudian satu pekerjaan rumah titipan Pak Muna war yang belum diselesaikan adalah bagaimana pertanggungjawaban dosen terhadap fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya melihat di sini tidak hanya bersifat pelengkap saja,justru fungsi utama yang seharusnya dimiliki oleh guru yaitu mengevaluasi basil belajar, proses pembelajaran, itu banyak sekali yang dimasukan dalarn pasal-pasal mengenai dosen. Harusnya berpikir, bukannya harus fungsi utama dahulu. Justru fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat itu sangat sedikit sekali. Jadi sekali lagi saya mohon rangkuman yang saya kemukakan kepada bapak sebagai hasil penyisiran selama 15 menit bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penjelasan ke depan nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi kita sudah bisa kita simpulkan, terima kasih. Jadi kita simpulkan bahwa seluruh fraksi menghendaki penjelasan dari Dirjen Pendidikan Tinggi, kalau gaya Golkar itu filosofis, sosiologis, yuridis, historis, dan mungkin j uga dari segi

580

politiknya jika sekiranya itu memang dipandang penting. Kedua, kita akan menetapkan agenda kita sampai selesai.

Saya perSilakan Saudara Dirjen Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan atau Ketua Panjanya dulu Silakan Pak Fasri.

PEMERINTAH (FASLI ZALAL):

Bapak/Ibu Anggota Panja yang kami hormati.

Sesuai dengan dialog kita pada beberapa pertemuan kemarin, akhimya kami berusaha keras dan Pak Satrio bergabung semalam pukul 22.00 Wib dan kita bekerja sampai pukul 24.00 Wib untuk mengisi fonnat yang kita sepakati yang lalu. Dimana ada ketentuan umum, ada pasal bersama, ada guru dan, ada dosen. Walaupun sebetulnya upaya itu sudah dilakukan secara keras oleh para Tim Kecil yang mencoba memilah benar komponen dosen. Malahan ada dokumen sendiri yang dibuat untuk dosen itu yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita di Tim Kecil. Dan ini ada yang gurunya saja dan dosennya saja dan yang ini kalau digabung.

Pada waktu dijejerkan guru dan dosen itu, akhirnya disadari bahwa ternyata banyak sekali perulangan kalau kita memaksakan dipisah. Sehingga akhimya Tim Kecil menyarankan dalam rapat Tim Kecilnya agar digabung sesuai dengan ide awal yang sudah dipikirkan dan temyata terbukti ampuh oleh para Anggota DPR sebagai pengusul. Tapi kita sudah berdialog mengenai itu, kami kembali ke square one menyiapkan untuk dibedah itu dan akhirnya upaya kembar siam itu kita lakukan dalam 2 jam tadi malam. Kita pastikanjuga beberapa yang penting seperti preneurship, keputusan dosen, kita coba semaksimal mungkin. Tapi karena ini hanya 2 jam dan kemarin diharapkan pertemuan ini menjadi sangat singkat, kemudian menugaskan tim ahli kita bekerja lebih keras dan baru besok kira-kira yang agak lebih bail

Bapak Pimpinan Komisi X, Bapak/IbuAnggota Komisi X.

Kalau kita lihat perkembangan yang ada, jadi awalnya memang ada keberatan terhadap dimasukannya dosen di dalam RUU Guru dan Dosen. Temyata para dosen atau pimpinan perguruan tinggi melihat naskah yang awal itu sehingga mereka merasa tidak cocok kalau dosen dimasukan seperti itu dalam RUU Guru dan Dosen.

Pada pertemuan di Bidakara yang lalu dimana kami minta teman-teman rektor untuk rnemberikan pandangannya, saya kira waktu itu juga sama suaranya. Setelah itu ada pertemuan terpisah dimana Panja terus, kami pertemuan khusus dengan pimpinan perguruan tinggi yang hadir waktu itu ada sekitar 20-an. Kita bicarakan lagi dan temyata ada suatu perkembangan. Mereka melihat ada hal-hal yang diperlukan untuk dimasukan dalam sebuah Undang-Undang dan kemudian kami sepakati dengan para pimpinan perguruan tinggi waktu itu, itu pun dari mereka dan kami tidak pemah mencoba untuk menguasakan karena ini saya kira berangkat dari grassroot. Mereka usul bagaimana kalau ada pemisahan antara guru dan dosen tapi dalam satu Undang-Undang supaya kita bisa menyelamatkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang sudah berjalan cukup jauh. Itu yang kami sampaikan pada Panja, yang kemudian dibahas sampai pada sistematika dan ada pengelompokan-pengelompokan yang sifatnya umum guru dan dosen.

Bahkan ada usul dari teman-teman Panja yang mengatakan bahwa perlu masukan penelitian, pengabdian, tendership dan segala macam yang muncul. ltu kami sampaikan semua pada tim yang kami bentuk untuk menampung aspirasi yang berkembang di bawah. Dan kami selalu mencoba memperhatikan bahwa nanti jangan sampai ada suatu kesenjangan yang terlalu besar antara guru dan dosen di dalam penyajiannya supaya tidak terkesan ini kombinasi satu dengan yang lain. Karena kami tidak ingin kehilangan momentum untuk bisa melahirkan Undang-Undang yang untuk guru terutama supaya mendapatkan suatu penghargaan yang sangat baik.

Tim bekerja dengan mengumpulkan semua aspirasi yang berkembangan di kalangan dosen. Sehingga pada tanggal 1 7 siang itu mereka berhasil menyiapkan satu konsep. Dan tanggal 18 siang setelah Jumatan saya kirim ke Komisi X, Pimpinan, maupun wakil dengan tembusan pada Balitbang dan juga Dirjen Mutendik untuk diketahui. Saya juga tan ya mengapa disatukan pasal-pasalnya, kenapa tidak dipisah seperti yang kita sepakati awal. Mereka mengatakan ini yang berkembang dari bawah. Dan temyata banyak yang bisa digabung meskipun di dalam ayatnya itu dipisahkan. Satu pasal yang sama tapi ayatnya itu ada pemisahan kapan tentang guru, kapan tentang dosen supaya ada kejelasan.

582

Sehingga tidak terkesan sesuatu yang terpisah tapi sesuatu dalam satu nuansa yang sama Dari awal saya serahkan apa adanya pada Panja untuk kemudian dibahas.

Pada tanggal 21 kemarin kami memimpin rapat kerja rektor se-Indonesia dari pagi sampai maghrib. Dan saya tidak bisa meninggalkan tempat karena saya harus memimpin mereka karena saya yang mengundang dan juga diskusi terns sehingga tidak mungkin saya meninggalkan rapat untuk rapat di Milenium. Itu sempat saya angkat lagi karena kumpul semua rektor. Saya katakan ini ada masukan kita untuk RUU Guru dan Dosen. Bagaimana mereka? Semula mereka menolak sekarang bagaimana? Mereka kemarin bersepakat untuk menyetujui, tidak keberatan sehingga kalau jaminan yang tadi itu dimintakan, sampai detik kemarin itu teman-teman di PTN pimpinannya semua menyetujui apa yang telah disiapkan oleh Tim Kecil untuk dimasukan dalam bagian dari RUU Guru dan Dosen.

Di samping itu kami juga tanggal 17 siang tersebut rapat dengan Tim Kee ii. Kita juga menghadirkan Ketua APTISI yang mewakili perguruan tinggi swasta Jadi artinya dosen swasta pun sudah kita ambil aspirasinya dan kita masukan. Jadi sebetulnya semua pihak dosen sudah menyetujui apa yang pada akhimya itu masuk dalam dokumen yang ada di sini. Bahwa kemudian ada kekurangan dan sebagainya itu saya kira memang perlu kita lengkapi dan ada beberapa hal yang belum sempat kita bahas misalnya tendership. Itu temyata idenya baik, cuma karena waktunya terbatas dan kita juga tidak bisa gegabah membuat suatu konsep yangjangan sampai nanti pada waktu kita laksanakan mengalami berbagai macam kendala. Jadi kalaupun dimungkin itu kita sebutkan tapi kita atur dalam PP supaya tidak mengganggu jadwal untuk pengesahan pada tanggal 6 Desember.

Pada prinsipnya apa yang disampaikan di sini tadi ada beberapa hal yang kita koreksi dan kita akan perbaiki. Itu sudah merupakan suara dari grassroot, Jadi kalau itu yang diminta oleh teman-teman Panja walaupun nanti ini digulirkan maka tidak akan ada keberatan dari pihak dosen. Sebenamya itukan banyak menguntungkan dosen. Sehingga sebetulnya mereka diuntungkan dengan adanya seperti ini. Kalau dulu menolak karena belum melihat konsep yang mungkin belum pas karena mereka juga tidak terlalu teliti mencermati. Tapi sekarang sudah dalam posisi yang sebetulnya mensupport adanya ini dan mereka pun mensupport supaya ini bisa lahir, terutama gunmya yang bisa kita dorong menjadi satu keunggulan.

Oleh karena itu dalam penyusunan ini pun kami berpendapat memang sebaiknya utuh bersatu, meskipun dalam ayat kadang ada yang berbeda Satu dua pasal mungkin yang khusus dosen bisa kita tambahkanjika diperlukan. Dan

583

kita inginjugajangan sampai dominasi nan.ti terjadi. Jadi harus seimbang antara porsi guru clan dosen supaya betul-betul kelihatan ini suatu konsep yang utuh clan bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan persepsi yang salah dikalangan para penggunanya Jadi intinya demiki~ jadi tadi beberapa hal yang mungkin belum sempat muncul. ltu karena dalam waktu yang terbatas. Ada kendala dalam menyiapkan hal-hal atau substansi yang mungkin perlu pendalaman. Tetapi yang penting bagi kami adalah kami sudah mencoba untuk meyakinkan pihak dosen bahwa inilah yang terbaik yang sekarang ini bisa kita lahirkan. Dan tadi ada pendapat mengenai terlalu banyak mengacu pada Perundang-Undangan yang berlaku itu. Memang ini membutuhkan satu pengkajian yang cukup panjang sehingga saya sarankan nanti di dalam pembahasan ini sesuatu yang kira-kira masih memerlukan satu pendalaman kita tugaskan kepada PP untuk diatur karena toh peraturan tentang kepangkatan, penugasan, penempatan dan sebagainya itu ada juga dalam PP. Jadi mempunyai tingkat kesetaraan yang sama.

Demikian singkatnya secara umum, nanti teknis detail saya kira bisa dibahas oleh Tim Ahli supaya betul-betul memberikan suatu ketelitian dan kecennatan di dalam penyiapannya. Dan prinsipnya kembali rektor atau pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan juga para dosen sudah keluar dan ini artinya mereka komit untuk bisa diteruskan dalam tatanan yang lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUARAPAT:

Terima kasih.

Apa Pak Fasli masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup.

Bapak/Ibu sekalian, kita sudah dengar sebuah jaminan dan sebuah komitmen yang disampaikan oleh Pak Satrio dan kita sudah dengarkan secara umum daripada masuknya semua substansi di dalam. Karena memang semalam ini kita ada konsensus bahwa rapat ini pendek. Maka kekurangan-kekurangannya itu nanti bisa disempumakan.

Maaf saya sampaikan infonnasi, waktu ketemu Wapres yang akan diundang oleh PGRI tapi tadinya Pak Wapres tidak tahu kalau tanggal 27. Dan saya menyampaikan karena saya dengar tanggal 27 dan acara di Golkar itu dibatalkan khusus untuk PGRI. Saya dengar PGRI itu sangat penting untuk dihadiri. Saya ditanya perkembangannyajadi saya bilang sudah ada kemajuan cukup banyak

584

dan sudah ada pertemuan. Beliau jawab yang penting deal, artinya tadi jaminan yang diberikan oleh teman-teman tadi. Jadi inilah saya kira yang diminta oleh teman-teman, yang deal seperti itu clan bahwa antar kita dengan teman-teman di jajaran perguruan tinggi itu tentu tidak ada masalah.

Saya kira tidak ada lagi masalah mengenai umum ini. Sekarang kita pindah pada penjadwalan. Penjadwalan ini sudah kita susun sedemikian rupa dalam waktu yang sempit. Bapak/Ibu sekalian sekarang kita sudah berada Selasa, 22 November 2005. Jadi Rapat Panja Guru dan Dosen dengan Pemerintah yang hari ini sebenarnya agendanya sederhana. Kita akan menugaskan tim ahli unruk membuat seperti itu. Kalau di Baleg saya kira seperti itu ya, misalnya tim ahli buat lalu hasil tim ahli dinilai oleh kita. Itu bisa disepakati hari ini? Jadi tim ini menyepakati untuk diserahkan kepada Tim Ahli, termasuk sinkronisasi dan tennasuk penjelasan. Karena penjelasan itu bunyinya masih guru belum dosen. Jadi nanti penjelasan-penjelasan itu tim ahli bekerja keras, saya tidak persis mau di sini atau disana, itu urusannya Pak Siskandar. Setuju?

INTERUPSI:

Sebentar Pimpinan, tim ahli ini siapa. Unsur-unsurnya ditentukan.

KETUA RAPAT:

Tim ahli 3 orang dari kita dan selebihnya dari Pemerintah dan kita dari Pimpinan ini akan memandu.

INTERUPSI:

Dari anggota sebaiknya juga Pak.

KETUARAPAT:

Ada anggota mau juga? Kalau ada anggota mau ikut, ini sifatnya sukarela ya. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kalau disebelah itu diserahkan kepada Tim Ahli, nanti sesudah itu kita amati bersama dan dilaporkan kepada kita.

INTERUPSI:

Saya kira ini mengikat, jadi relawan tapi betul-betul kita minta bantuan teman-ternan untuk ikut betul. Jadi maksudnya relawan tanpa honor.

585

KETUARAPAT:

Jadi bekerja ini ada karena hobi dan ada juga karena komitmen supaya menghasilkan karya yang baik. Tapi kita juga mengerti bahwa teman-teman mempunyai kesibukan masing-masing. Dengan demikian jalan tengahnya relawan. Dan nanti kalau Pak lrsyad menjadi relawan kami dari Pimpinan sangat berterima kasih, begitu juga Pak Koster.

Sekarang kita pindah pada hari Rabu besok. Besok ini kita akan mulai pukul 09. 00 Wib sampai pukul 13.00 Wib. Jadi sampai selesai besok ya. Pukul 14.00 Wib ada Budpar, kalau Budpar selesai. Besok inikan Panja, relawan ini hari ini sampai besok pagi. Nanti besok hari Rabu pukul 09.00-13.00 Wib kemudian kita istirahat kemudian disambung malam lagi.

ANGGOTA F-PG (DRS. H.M. IRSYAD SUDIRO):

Ada malam yang kita ada Rapim. Jadi mungkin apa Budpamya bisa ditunda. Kalau tidak bisa ya sudah sampai pukul 13.00 Wib.

KETUA RAPAT:

Kalau Rapim kita bisa kita atur Pak. Diharapkan besok pukuJ 09.00-13.00 Wib kita bisa menyelesaikan dan kalau tidak kita sambung malam hari.

Sekarang nomor 8, Kamis ini kita percayakan kepada Timus. Jadi Timus ini seperti kata Pak Koster redaksional dan sinkronisasi ini penting jangan sampai adaduplikasi. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang selesai Timus itu, ini Panja harus memberikan mandat penuh kepada Timus. Artinya tidak perlu basil Timus dibawa ke Panja. Boleh seperti itu Pak. Jadi Panja memberikan mandat penuh kepada Timus apapun hasilnya itu akan dibawa menjadi konsultasi publik pada hari Jumat sampai Selasa.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Jumat-Selasa (25-29 November 2005) Konsultasi Publik terhadap RUU tentang Guru dan Dosen. Jadi konsultasinya nanti kita perlu ke perguruan tinggi atau kemana, kita bawa atau Pak Satrio membawa rektor kesini, kita

586

keternu. Bagaimana bagusnya itu Pak? Apa kami DPR yang berkunjung kesana? Silakan.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Pimpinan, usul lebih baik kita yang kunjungan kesana Sekali-sekali lebih familiarlah.

KETUARAPAT:

Berapatim?

INTERUPSI:

Ya tentukan dulu berapa daerah. Lima daerah atau tiga provinsi cukup. Saya kira begitu jadi tidak perlu semua provinsi.

KETUARAPAT:

Menurut tim teknis karni bahwa ada I 0 provinsi. Kebanyakan? Kalau di Sumatera di mana? Medan ya. Kalau di Jawa di Jakarta, Jawa Tengah, Manado, Denpasar. Jadi lima ya? Kalau begitu enam? Jadi Jawa Timur tidak tercover ya. Sekarang konfirmasi mengenai bagaimana logistiknya.

Silakan Pak.

PEMERINTAH :

Kami ingin daftar berapa anggota ke masing-masing daerah untuk ditetapkan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu sekarang saja. Sekarang Medan, siapa di Medan?

INTERUPSI:

Profkalau bisa jangan satu orang. J adi kita jumlahnya berapa dan pantasnya itu minimal berapa orang. Jadi jangan sampai satu daerah hanya satu orang.

KETUA RAPAT:

Panja kita ada 24 orang dibagi 6 diluar Pimpinan, jadi 25 dibagi 6 dengan Pimpinan. J adi empat ya.

581

INTERUPSI:

Saya usul Pak, karena ini muatannya dosen maka Tim Kecil yang dibentuk oleh Pak Dirjen itu supaya didistribusikan juga satu-satu ke tempat itu. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Jadi Pemerintah juga ikut ya? Panja Pemerintah juga ikut bersama-sama. Kalau boleh Panja Pemerintah yang memimpin itu sama-sama. Jadi ada 6, masing-masing 5 jadi ada 30. Saya kira selesai satu masalah ya. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian hasil dari konsultasi publik ini kita bawa dalam Rapat Panja satu kali lagi yai tu tanggal 1.

INTERUPSI:

Sebelum Rapat Panja kalau bisa, jadi ada tim yang menyerap dulu atau mengolah

KETUARAPAT:

Bagusnya sebelum ke daerah ya. Supaya daerah sudah tahu bahwa kita akan datang ke daerah dan hasilnya adalah ini.

Silakan Pak.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Pimpinan, sebelum ke daerah juga ada pemberitahuan dari kita ke daerah-daerah itu untuk dia punya televisi daerah. Itu sangat membantu sekali kalau kita di daerah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti prosedurnya begini, Pimpinan DPR mengirim surat kepada semua gubemur bahwa akan ada tim DPR bersama Pemerintah akan ke daerah itu. Dan mo hon diberi fasilitas dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Sehingga kita datang dengan resmi ke daerah itu.

Silakan Mbak Nina.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE) :

Mengingatkan saja bahwa hari Sabtu kita ke Cina. Di sini itukanjadwalnya Jumat sampai Selasa (25-29 November 2005) sedangkan kita berangkat ke Cina tanggal 26. Jadi apakah memungkinkan kalau misalnya kita ke daerah dulu, mungkin Kamis pulang Jumat, terus Sabtunya kita ke Cina atau kita konsultasi setelah dari Cina. Bagaimana Pak?

KETUARAPAT:

Kita berangkat tanggal 25 dan pulang tanggal 26. Kita atur saja, nanti keberangkatan ke Cina kita tunda menjadi tanggal 27. Bagaimana menggunakan kesempatan yang terbaik dalam waktu yang sesempit-sempitnya.

PEMERINTAH:

Saya kira pemberitahuannya juga mengalami kesulitan karena di daerah pun juga perlu persipaan.

589

KETUARAPAT:

Jadi sekalian duajalur,jalur perguruan tinggi negeri mengirim ke perguruan tinggi negeri dimana tempatnya dan dari DPR itu ke Gubemur. Jadi persiapannya memang biasanya kalau mau mudah disediakan fasilitas dan segala macam sehingga dengan mudah dia laksanakan. Inikan berarti Jumat besok.

INTERUPSI:

Pimpinan, infonnasi saja bahwa tim yang ke Australia juga ada. kalau tidak salah Jumat 25 malam itujuga perlu diatur.

KETUA RAPAT:

Artinya begini, kalau tidak berangkat dipilih saja. Apa boleh buat karena ini sempit mengatur waktu. Atau sehari saja kunjungannya.

PEMERINTAH:

Saya kira perlu dikonkretkan, kasihan juga persiapan mereka ke luar negeri. Kalau kita ke daerah Sabtu mungkin mereka hari libur juga jadi mungkin sebaiknya hari Senin. Jadi mungkin kita berangkat hari Minggu atau Senin pagi. Oleh karena itu bagi teman-teman yang mau keluar negeri barangkali konkretnya tidak jadi 4 orang mungkin ada yang 3 orang. Karena itu angka 4 tadi mungkin bisa kita kurangi karena ada teman-teman yang sekarang sedang keluar negeri.

KETUA RAPAT:

Artinya begini, kalau hari Senin itu sudah tanggal 28. Jadi yang mau berangkat misalnya ke Cina itu pilihlah hari Jumat. Kita bisa berangkat hari Kamis malam dan Jumat sorenya bisa pulang. ltu bisa diaturlah. Kota yang akan kita kunjungi inijalur penerbangan saya kira cukup baik. Yang paling enak itu di Jakarta,jadi kalau memang ada persoalan kita di Jakarta saja tidak usah ke daerah.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Pimpinan, kalau begini maka semuanya tertumpuk. Ke Cina kalau tidak salahkan hari Sabtu malam. Sedangkan ke Maluku ini Prof tahu sendiri perjalanannya. Kalau begitu kita ke sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah saja. Saya kira Maluku kita cabut saja dulu, nanti Insya Allah pada kunjungan kerja saja. Jadi mengingat pada hari Sabtu ke Cina maka lebih baik kita di Pulau Jawa saja dulu.

Terima kasih.

590

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Yusuf.

ANGGOTA F-PKS (YUSUF SUPENDI, Le):

Yang ke Australia kan ada 7 orang, tanggal 25 malam ta.pi kalau hari Kamis bisalah. Mtingkin Jawa Tengah atau Jawa Timur salah satu masih bisa.

KETUARAPAT:

Tapi hari Kamis juga masih Timus.

ANGGOTA F-PKS (YUSUF SUPENDI, Le) :

Maksudnya kalau sore atau malam, kemudian kunjungannya Jumat pagi. Karena ke Australia itu malam seingat saya.

KETUARAPAT:

Silakan nanti diatur secara teknis dengan kami. Artinya selama masih bisa kita atur, kita atur saja dan selama teman-teman juga tidak menyiksa diri untuk menghadiri dua peristiwa yang berdekatan karena itu penting juga.

INTERUPSI:

Usul Prof, untuk kami-kami yang tidak ke luar negeri barangkali kita bisa ambil Senin. Senin itu kita bisa ke 2 perguruan tinggi. Oleh karena itu bagi yang akan ke luar negeri, itu dicari daerah-daerah yang berdekatan yang itu memerlukan hari dan Jumat sudah harus kerja. Kalau saya dan Pak Daromi bagaimana kalau Jawa Tengah ambil hari Senin saja Sehingga kita bisa lebih dari satu perguruan tinggi. Dan timnya menyesuaikan anggotanya dengan yang akan ke luar negeri.

Terima kasih.

ANGGOTA F-KB (DRS. MUFID RAHMAD):

Saya punya pandangan begini Prof, masalah konotasi publik ini saya pikir suatu aktivitas yang sangat penting dan ini jangan sampai justru kalau di desain seperti ini terjadi distorsi. Saya berharap agar persoalan penjadwalan ini dipending saja, ini nanti dibahas internal komisi atau Panja dan saya berharap setelah ini bisa kita bicarakan internal. Karena begini, menurut saya ini harus diperbanyak. Tidak bisa hanya dua atau satu karena kita ingin menyerap sebanyak-banyaknya mengingat respon dari masyarakat ini juga beragam. Kalau kita hanya mengambil

591

sampel satu atau dua perguruan tinggi barangkali ini masih kurang seperti yang kita harapkan. Belum kita bicara masalah mungkin kita juga ingin dengar suara di luar perguruan tinggi. Jadi sekali lagi saya mintajustru ini tidak disederhanakan tapi justru mendapat porsi yang cukup.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini ada usul untuk dipending, kalau saya sendiri tidak ada lagi waktu. Saya ingin menyampaikan bahwa yang paling kontroversial dulu itu adalah Undang-Undang Sisdiknas, itupunjugasampel perguruan tinggi. Jadi kitadatangi wilayah-wilayah yang memang merasa belum mendukung. Tapi sebenamya ini kontroversi dalam RUU Guru clan Dosen ini tidak sekeras dengan Undang-Undang Sisdiknas. Apalagi semua rektor yang disampaikan tadi oleh Pak Satrio itu sudah mendukung. Jadi sisa yang kita earl ini adalah penyempumaan substansi-substansi itu,barangkali ada yang kelewat atau berlebihan dan sebagainya. Mungkin begitu Pak Mufid, karena kita sudah tidak punya waktu tapi kita juga ingin mendengarkan aspirasi yang muncul.

ANGGOTA F-KB (DRS. MUFID RAHMAD):

Jujur saja saya sering mendapatkan komplain dari masyarakat bahwa Undang-Undang ini meskipun tidak ada dikotomi negeri atau swasta, guru atau dosen negeri clan swasta tapi prakteknya juga terjadi diskriminasi. Sementara sejauh yang saya tahu, pada hari ini kita kurang banyak menyerap aspirasi dari kalangan guru atau dosen non negeri. Apakah inijuga ticlak mendapat perhatian dari kita?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Perkembangan ini sudah cukup jauh Pak? Pertemuan walau saya tidak hadir, 14 November itu sudah menyetarakan negeri dan swasta sehingga negeri dan swasta tidak ada perbedaan. Jadi perkembangannya sudah sangat jauh dari naskah 28 September itu ke naskah 14 November sampai ke naskah 21 November itu sudah cukup jauh sekali. Jadi apa yang kita khawatirkan itu sudah kita akomodasi dan saya sendiri merasa kemajuan ini cukup banyak.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Saya kira kita sudah sampai ke acara nomor 9. Pertama kali Saya minta Maluku ditunda dan Jawa Timur saja. Kemudian kita lihat di Sumatera, Medan, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sulawesi di Manado, Bali di Denpasar,

592

dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita kira-kira berangkat tanggal 24 hari Kamis, berarti kita masih ada waktu. J adi teknis waktu bisa kita atur sehingga teman-teman mau berangkat ke Cina hari Sabtu tanggal 26 bisa terekrut di situ.

Kedua, saya kira tetap dengan Pemerintah tentang usul Pak Mufid tadi. Bagaimana pun tidak perlu dibicarakan internal lagi karena kita sudah cukup jauh sekali Undang-Undang Guru clan Dosen ini. Rasanya hari ini kita sahkan saja dengan segala konsekuensi yang ada.

KETUA RAPAT:

Saya kira tidak ada yang keberatan ya?

(RAPAT: SETUJU)

Jadi saya ulangi bahwa Pemerintah ikut bersama-sama dengan kita untuk menyerap aspirasi dan substansi. Kita sebagai dosen biasanya mau ada gradenya, mau lulus cumlaude atau sumacumlaude atau memuaskan tentunya. Karena Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional kita pandang prima hasil kita. Saya kira cukup bagus, saya kira RUU Guru dan Dosen ini lnsya Allah akan sama.

Kemudian basil konsultasi publik ini kita sinkronkan pada tanggal 30 oleh Rapat Tim Sinkronisasi RUU Guru dan Dosen. Satu orang satu tim ditambah dengan tim ahli yang mensinkronkan nanti.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Kalau hari Selasa saja bagaimana Pimpinan? Dengan catatan ada waktu kita membaca.

KETUARAPAT:

Tanggal berapa itu hari Selasa ? 29 ? Tanggal 29 berakhir itu Selasa. Jadi satu hari sebelum Raker kita masih ada waktu sedikit. Sebelum Rapat Panja lagi kita bisa rapat seluruhnya. Harl Kamis tanggal l Desember ini Rapat Panja untuk mendengarkan laporan dari kunker. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Tanggal 2 Jnsya Allah setelah ...

593

INTERUPSI:

Saya kira tanggal l Rapat Panja bukan lagi laporan basil konsultasi saya kira yang utama karena sudah ada basil Timsin.

Terima kasib.

KETUARAPAT:

Pengesahan di Panja sehingga seluruhnya sudah baik. Kemudian /nsya Allah tanggal 2 itu sudah disampaikan dalam Raker dengan Mendiknas. Itu hari Jumat pukul 14.00 Wib. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Tanggal 6 Rapat Paripuma saya kira. Nanti masing-masing fraksi minta juru bicaranya masing-masing.

ANGGOTA F-PDIP (Dr. IR. WAYAN KOSTER, MM) :

Sebentar Pimpinan, sebelum tanggal 6 dan setelah tanggal 2. Yang mencari "kutu" itu tanggal berapa Pak?

KETUARAPAT:

Setelah tanggal 2 kita putuskan. Sampai tanggal 2 ada tim pencari ''kutu". Nanti kita sisir, Pak Koster ahli dan nanti kita bantulah sama-sama. Mencari kutu itu artinya mencari koma, titik, dan sebagainya itu.

Tanggal 6 lnsya Allah masing-masing fraksi menunjuk juru bicara. Kalau dari Golkar kita sudah tunjuk yaitu Pak Irsyad dan nanti bal-bal lain siapa. Pennintaan fraksi sudah sampai dan sudah kami setujui.

Tanggal 9 ini masib ditambah, setelah tanggal 9 itu sosialisasi. Jadi ditarnbah ada kegiatan sosialisasi. Itu sudah bisa sosialisasi ke Maluku. Sosialisasi ini adalah seluruh Anggota Komisi X. Jadi seluruh Anggota Komisi X yang akan kembali ke daerah masing-masing itu dibekali satu teks dengan bahan sosialisasi ke daerah rnasing-rnasing.

INTERUPSI:

Sosialisasi itu sosialisasi Undang-Undang yang disabkan tanggal 6 kan?Apakah kita menunggu setelah diundangkan menjadi berita negara atau bagaimana atau setelah Paripuma bisa?

594

KETUA RAPAT :

Dan itu tidak akan ada perubahan lagi. Artinya kita membela hasil karya kita ini dihadapan publik kita. Kita harus bela mati-matian bahwa ini adalah karya yang maksimal yang bisa kita buat sebagai manusia biasa yang ada di DPR bersama dengan Pemerintah.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak/Ibu saya kira sudah tidak ada lagi mengenai jadwal ini. Kalau Pemerintah ada pendapat kami perSilakan.

ANGGOTA F-PDIP (Dr. IR. WAYAN KOSTER, MM):

Sebelum Pak Dirjen, usul yang ke daerah ini untuk Bali itu ke Udaya. Kami sudah sempat konfinnasi. Supaya Pak Dirjen langsung bersua kesana. Tapi tolong dilibatkan juga dosen swasta.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Mungkin sekalian dari Pemerintah kita minta untuk menyampaikan perguruan tinggi mana yang akan menjadi tuan rumah. Saya perSilakan.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Sebelum Pemerintah, saya usul Jawa Timur itu Airlangga Pak.

KETUARAPAT:

Silakan Pak. Nantikan teman-teman yang lain bisa datang ke situ, hanya tuan rumah saj a.

Silakan Pak Satrio.

SEKJEN DIKTI (SATRIO):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian yang saya honnati.

Untuk efektifitas dari konsultasi publik ini maka ditentukan lebih dahulu lokasi yang akan didatangi. Tadi sudah ada usul dari Bapak/Ibu sekalian. Jadi

595

kami tunggu usul dari Bapak/Ibu sekalian, nanti yang belum akan kita tanyakan siapayang siap. Jangan sampai nanti kita tunjuk lantas seperti di Unhas tiba-tiba dia tidak setuju. Kita ingin kepastian bahwa dia bersedia clan juga mau mengundang sekelilingnya. Supaya bukan hanya PlN tapi juga PTS yang ada di sekitamya supaya aspirasinya menjadi lengkap. Jadi kami catat tadi Airlangga dan U dayana, yang lain nanti akan kami eek untuk segera kita beritahukan ke Bapak/Ibu sekalian supaya kita pastikan dia bersedia ditempati.

PEMERINTAH:

Surat kita kan kepada gubernur, jadi kita buat surat ke gubemur dan mo hon yang didatangkan itu adalah perguruan tinggi negeri dan wakil dari APTIKSI. ltu yang kita harapkan. Saya mengusulkan yang diundang itu termasuk IAIN. Jadi ada IAIN, ada perguruan tinggi swasta, dan ada perguruan tinggi negeri. Untuk yang Jawa Tengah saya usulkan UNDIP atau UNAIS. Jadi antara UNAIS atau UNDIP itu tempatnya Jawa Tengah. Kita harapkan harinya Senin supaya waktu kita cukup longgar jadi tidak dikejar-kejar waktu Jwnatan. Jadi untuk yang Jawa Tengah saya usulkan hari Senin. Teman-teman sudah setuju hari Senin.

Terima kasih.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Usul Pimpinan, kalau bisa Universitas Airlangga itu hari Karn is. Hari Kamis tanggal 24 November. Jumatjuga tidak apa tapi Jumat pagi.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Jawa Barat itu kemarin rektomya Pak Joko Santoso sudah sangat setuju

KETUARAPAT:

Kalau saya mau ke Bandung boleh-boleh saja. Kalau mau tambah satu boleh, malah lebih bagus karena ke Bandung itukan biayanya tidak banyak. Kalau mau ditambah Bandung Silakan. Manado dihilangkan ya?

INTERUPSI:

Jangan dihilangkan Sulawesinya, itu representasi daerah. Nanti ribut orang sana Sulawesi terserah mau Manado atau mana tapi harus ada itu Pak.

Terima kasih.

596

ANGGOTAF-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Sulawesi Tenggara saja Pak.

KETUARAPAT:

lid~ Manado saja. Artinya penerbangan Manado itu bisa langsung kira-kira 3 jam dari Jakarta-Manado. Tetap Manado ya? Jadi nanti yang tidak berangkat kemana-mana itulah yang memilih Manado. Yang berangkat kemana-mana boleh memilih yang dekat lnikan soal pilihan saja Seperti Pak Mufid bisa memilih Manado. Di Jawa Barat IPB ya? Tidak masalah, semakin banyak daerah semakin bagus. Di Sumatera Utara itu kalau USU atau UNIMED. Kemudian Jawa, Jakarta adalah UNJ atau UL Kalau Jawa Tengah tadi sudah, kalau Semarang sudah, Manado sudah yaitu Sam Ratulangi, Bali U dayana, masing-masing tim bergerak 4 orang karena daerahnya bertambah.

Saya kira sudah bisa disahkan ini ya? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang sudah pukul 16.30 Wib, kita sudah lewat dari jam kerja kita.

Silakan Pak Fasli.

PEMERINTAH (FASLI ZALAL):

Terima kasih.

Karena kami ini ful I team, jadi kita minta dulu beberapa tambahan dari Pak Oka yang sudah melihat sekilas dan sudah punya beberapa masukan untuk kita terutama untuk tim ahlinya.

Silakan Pak Oka

PEMERINTAH (OKA MAHENDRA):

Bapak Pimpinan serta Bapak/Ibu para Anggota Panja yang kami hormati.

Tentunya kami sangat menghargai hasil kerja dari Pak Satrio. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama untuk dijadikan bahan oleh Tim Kecil. Yaitu mengenai Pasal 23 ayat (3) : Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Guru yang diberhentikan tidak otomatis berhenti itu pasal berapa? Yang diberhentikan sebagai guru tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pasal ini tidak bisa diberlakukan untuk

597

Pasal 23 ayat (I) huruf a dan huruf b. Karena a dan b itu kalau dia rneninggal dunia maka dia juga berhenti sebagai pegawai negeri. Kalau dia pensiun pasti dia juga berhenti sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu Pasal 23 ayat (4) ini harus dikecualikan yang huruf a dan b nya itu.

Kemudian Pasal 24 kami mengusulkan agar kata ''tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan itu ... " kata "tetap"nya dihapus. Jadi "memperoleh hak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan".

Pasal 44a dan 44b, ini tentunya akan ada pilihan mana yang akan dipilih. Sebelum dilakukan pilihan, Pasal 44a ada kata "dengan tugasnya sebagai guru" seharusnya " ..................... sebagai dosen". ltu diperbaiki. Kemudian Pasal 44b, Penghasilan dari gaji bersih atau gaji pokok yang diterima? Kalau dari gaji bersih tinggi sekali, sedangkan guru itu hanya satu kali dari gaji pokok. Ini makin memperbesar kesenjangan dan perlu dipertimbangkan. Kemudian Pasal 448 Ayat (5), itu rumusan teknis padaAyat (l) danAyat (2). Kemudian Pasal 45 ''tunjangan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) dibantu oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan penggaj ian dosen. Ini mo hon disinkronkan pada Pasal 13, karena Pasal 13 itu rumusannya lebih tegak terhadap guru itu. Jadi guru itu wajib hukumnya pemerintah untuk membantu,jadi mohon dilihat di Pasal 13.

Kemudian Pasal 46, ini hanya perumusan teknis saja. Pasal 46 ini kata "dan" ini dihapus tetapi dipindah ke huruf G dan nan ti terakhir, karena harus mencakup juga Huruf K. Kemudian Pasal 49 Ayat (3) itu ada kata "Peraturan DIM" itu seharusnya "di" atau "pada masing-masing", walaupun salah ketik, kecil, karena saya sudah bisa melihat yang kecil-kecil dan kebetulan saya lihat dan ini terang. Pasal 52, itu juga sama yaitu "dosen yang diangkat oleh Pemerintah dan seterusnya ... '' yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai PNS itu tidak berlaku dan huruf Adan huruf B, karena dia meninggal berhentijadi pegawai negeri. Kemudian Pasal 53 Ayat (2) samajuga kata ''tetap" diusulkan untuk dicoret. Kemudian Pasal 59, ini supaya disesuaikan rumusannya dengan pasal yang sama yaitu mengenai penghargaan pada buruh. Misalnya, dosen yang berhak meraih penghargaan adalah dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, bertugas di daerah khusus titik, dan atau hilang.

Kemudian Pasal 61 Ayat (3) bisa dihapus,tetapi kata "serta cuti belajar" itu dinaikkan saja menjadi ayat (2) supaya lebih hemat. Kemudian soal sanksi. Sanksi di Pasal 62, 63 ini nampaknya baru berlaku bagi guru. Bagi dosen bagaimana, bagi guru bagaimana yang melalaikan kewaj ibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46. Ini mohon juga dikenakan sanksi. Kemudian juga Pasal 63, rujukan Pasal 28 ayat (3) tidak tepat karena Pasal 28 itu hanya 2 ayat. Dan tampaknya

598

yang dimaksud di sini adalah Pasal 27. Kemudian juga sanksi-sanksi yang berkenaan dengan kewaj iban Pemerintah pada pembinaan dosen. Dan yang terakhir Pasal 65 dan Pasal 66. Pasal 65 mengenai Peraturan Peralihan. Semua Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan guru dan dosen tentunya di sini. Yang berlaku sepanjang dia berjalan sampai diganti yang baru. Begitu juga mengenai dosen-dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik. Ini supaya disesuaikan, terserah temponya sama atau tidak. Demikian Pak Pimpinan .

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih Pak Oka.

Jadi ini masukan yang terbaik untuk tim ahli dan juga untuk tim perumus. Ini memang masih harus dirumuskan kembali. Mungkin ada satu peraturan di situ bahwa dosen ini kalau sudah naik gajinya tidak boleh merangkap mengajar lebih dari 2 perguruan tinggi. Kalau di Malaysia itu gaj inya 25 juta paling kurang tapi memang tidak boleh sama sekali merangkap pekerjaan. Jadi orang Malaysia mengatakan begini, bukan saja masalah konsentrasi tapi juga menutup lapangan kerja bagi orang lain. Ini sebenarnya pemikiran yang makro yang harus diakomodasi. Artinya apakah kita mau membuka lapangan pekerjaan dengan memberikan insentif yang bagus atau cukup dengan keadaan yang runyam sekarang ini. Saya kira tidak ada lagi ya? Terakhir Pak Koster dengan Pak Yusuf.

Silakan Pak Koster.

ANGGOTA F-PDI (Dr. IR. WAYAN KOSTER, MM):

Tadi sempat ada respon bagus ketika di Paripurna soal banyaknya masukan masyarakat mengenai RUU Guru dan Dosen ini. Satu hal yang disampaikan tadi adalah menyangkut usia pensiunnya guru. Sekarang dengan adanya otonomi itu di daerah-daerahkan itukan bervariasi. Ada kepala daerah yang bisa mempensiunkan guru belum pada usia pensiunnya. Saya kira ini perlu dilindungi, jadi apakah itu tetap akan disesuaikan juga dengan kepangkatan atau golongan yang dimiliki atau termasuk juga dosennya. Dengan demikian dia bisa dilindungi juga. Tidak bisa diberhentikan seenak kepala daerah ini. Seperti di Undang-Undang TNl/Polri dia j uga mengatur, jadi barangkali ini juga harus diakomodir.

Terima kasih.

599

KETUA RAPAT :

Mengenai usia pensiun tolong dicatat.

Silakan Pak Yusuf.

ANGGOTA F-PKS (YUSUF SUPENDI, Le) :

Terima kasih.

Mungkin masukannya untuk tim. Pertama, Pasal 45, itu telah berjam-jam kita membahas lebih jauh sedapat mungkin. Yang kedua, mungkin dari segi bahasa ada penjelasan tentang agen pembelajaran. Ini apakah agen, apakah organ, apakah unsur. Jangan-jangan agen itu nanti agen BBM nanti. Ketiga, mungkin dari segi bahasa itu ada berulang-ulang ''rnasing-masing perguruan tinggi". Sejauh pengetahuan saya "perguruan tinggi masing-masing".

KETUARAPAT:

Kalau begitu minta tolong sekalian dari ahli bahasa. Sekarang gilirannya ahli bahasa, ahli bahasa, dan ahli hukum. Legal drafter itu mendampingi. Yang dibelakang ini ahli pendidikan. Saya kira Pak Pranata juga ahli pendidikan, jadi harus dilengkapi ahli hukum dan ahli bahasa. Legal drafter dengan ahli bahasa, supaya bahasanya itu enak dibaca dan perlu. Saya kira sudah tidak ada lagi. Ada dua substansi yang dipersoalkan dilapangan adalah agen pembelajaran. Supaya kalau bisa istilahnya Pak Menteri itu, yang tidak populer itu agen pembelajaran bisa dicarikan istilah yang di dalam masyarakat pendidikan itu sudah akrab atau familiar.

Kedua itu pasal karet, sedapat mungkin. Apa ada Undang-Undangnya sedapat mungkin itu Pak? Aneh pasalnya ya Pak. ltu kata-kata politik Pak, kalau sarjana hukum itu tidak suku kata sedapat mungkin. Kalau kita politisi jadi suka sedapat mungkin. Jadi karena ini produk politik hukum dan huk.um maka kata-kata yang lebih normatif perlu dilakukan. Nanti minta tolong Pak Oka membantu sedapat mungkin itu. Melalui pendidikan rnencari gantinya mengenai agen pembelajaran. Saya kira tidak ada lagi.

Silakan Pak.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Pimpinan, kalau saya jalan-jalan ke belakang dapat istilah agen pembelajaran ini, kalau diganti dengan nara sumber.

600

KETUA RAPAT:

Karena ada kamus pendidikan Pak. Masa sebesar itu tidak punya kamus pendidikan. Yang terakhir kali kami umumkan bahwa yang ke Medan itu adalah Pak Heri Akhmadi. Kita tentukan saja dari sini supaya besok cepat saja Kalau Jakarta Pak Hakam Naja, Pak Masduki ke Semarang, Pak Zuber ke Surabaya, Pak Hakam juga ke Manado, dan Pak Anwar ke Bandung. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan diri dan waktunya, nanti Pak Herl datang kita jadwalkan. Kalau Semarang itu hari Senin. Yang Jumat itu Bandung.

INTERUPSI:

Pimpinan, kalau bisa Jumat ke Surabaya.

KETUARAPAT:

Hari Jumat Jakarta ya. Saya kira hari Jumat sama-sama ke Bandung saja Jadi Bandung dan Jakarta itu hari Jumat. Yang lainnya bisa pilih bukan hari Jumat karena tidak semua kampus itu libur kalau hari Sabtu.

Saya kira tidak ada lagi, perkenankan saya atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya. Dan atas nama Pimpinan ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, apresiasi kepada timnya Pak Satrio dan kawan-kawan yang telah berusaha memenuhi harapan dari DPR sesuai dengan keputusan 14 November. Terima kasih kepada seluruh tim ahli yang sudah bekerja dengan amat keras. Dan terima kasih kepada seluruh Anggota Panja yang berpartisipasi.

ANGGOTA F-PD (DRS. BALKAN KAPLALE):

Sebentar Pak, sekali lagi sebagai manusia biasa semalam saya keras sekali menyampaikan kesan-kesan kepada Pak Dirjen. Saya minta maaf karena tadi malam itu memang agak. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin semoga Allah, SWT melindungi kita semuanya.

Terima kasih.

KE TUA RAPAT:

Terima kasih.

Sa ya minta maaf atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi. Kepada Pak Balkan kami j uga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 60 bagi PGRI.

601

Kami tutup Rapat Panja ini dan akan dilanjutkan besok pukul 09 .00 Wib dan Tim Kecil mulai bekerja sekarang dan seterusnya

Terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

602

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB)

Jakarta, 22 November 2005 KABAGSET KOMISI X DPR RI

ttd

H. AGUS SALIM, SH NIP. 210001036