..

DEvVAN PERWA.KILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RJSALAH RAPAT KERJA PANSUS RUU PENYIARAN DENGAN

MENTERI NEGARA KOMUNIKASI DAN INii'ORMASI, MENTER! PERHUBUNGAN DAN MENTERI KEHAKI.1\'IAN DAN HAK ASASI l\1ANUSIA

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG PENYIARAN

------~=·===·::::.=..::::======·=.-.--·---------·-----------=-=----- ----

Masa peridangan Tahun sidang Rapat ke Jenis rapat Hari, tanggal Wa k tu Si fat Temp at Ketua Rapat Sekretaris Rapat Aca ra Anggota hadir Pemerintah

II 2002 -2003 27 Rapat Kerja Rabu, 20 November 2002 14. 15 WIS. Terbuka Ruang Kaea Gedung Nusantara DPR-RI Paulus Widiyanto Ny Siti Kaemi, SH Pembahasan materi 30 dari 49 anggota Pansus RUU Penyiaran 1. Meneg. Komunikasi dan lnformasi beserta staf ,., Pejabat Dep. Perhubungan beserta staf 3. Pejabat Oep. ~(ehakiman dan HAM beserta staf

Hadir Anggota : 1. Paulus Widiyanto, 2. Ir. H. Soeharsojo, 3. Ors. H. Nadhier Muhammad, MA, 4. Ors. Amin Said Husni, 5. H. M. Yunus Lamuda, SH, 6. Ors. Sidharto Oanusubroto, 7. Ora. Susaningtyas NHK, 8. Yoseph Umar Hadi 9. Ir. Sudjawo Sukardiman, 10. Don Murdono, 11. Barn bang Sadono SY, Sl=l, MA, 12. Ora. Hj. Yetje Lanasi, 13 Ors. HM. Syarfy Hutahuruk, 14. Prof. Dr. H. Syahruddin, 15. Ora. Hj. Chairunnisa, MA, 16. Ora. Iris Indira Murti, MA, 17. Ors. Setya Novanto, 18. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA 19. Ors. Antt1ony Zedra Abidin, 20. H. Noer Namry Noor, 21. H. Ahmad Karmani, SH, 22. Prof. Dr. Tgk. Baihaqi, AK, 23. Ors. H.A.C~isiA Chumaidy, 24 Ors. Effendy Choirie, S.Ag., 25. Ors. Herman L. Oatuk Rang kayo B., 26. Ors. Djoko Susi lo, MA., 27. Prayitno, S. Ip, 28. Bachrum Rasir, 29. Ors. Asanawi Latief 30. Prof. Dr. Astrid S. Susanto

Raker Pcnyiaran 20-11-2001

KETUA RAPAT (PAULUS WIDIYANTO):

Dan pukul 14.30, tapi brcna para anggota pansus bclum datang menempati tempat dudukny<1 masing-masing, mab rapat saya buka untuk skors selmna I 0 menit.

!vfonunjukkan pukul 14.30 clan rapat hari ini sudah ditandatangani oleh 27 Anggota Pansus Pcnyiaran. Sccarn fisik dihadiri olch 5 fraksi, schingga lebih dari separuh fraksi, teman­tcman akan mcnyusul karcna pada hari ini bcrbarengan dcngan rapat Komisi, rapat Badan Legislasi clan sctcrusnya. Tcman-tcman akan mcnyusul acara kita pada hari ini.

Dcngan d..:mikian rapat brni buka, cbn skors saya cabut untuk kita lanjutkan rapat ke1ja ini tcrbuka untuk umum.

Sauc!ara-saudara sckal ian. Pacla hari ini kita akan mcnclcngurkan penjclasan dari pcmerintah sesuai dengan

penugasan tcntang adanya dim yang kita· pending, baranglrnli pemerintah sudah bisa memberikan salah satu usulannya. Namun demikian clari Anggota Pansus Penyiaran tidak memberikan jalan keluar, supaya 1x1sal 59 ayat 3 Dlfvl Nomor 321 yang kemarin dipencling. Ini ada 3 pilihan tetapi substansinya suclah discpakati hanya mcrumusbnnya, supaya bisa diterima oleh kita semua.

Maka saya pcrsilakan Sauclara Mcntcri untuk memberikan penjelasan terhadap rumusan kira-kira apa yang mau clipcrbaiki tcrhaclap usulan yang kemarin kita penrling.

Kami pcrsilakan Saudara Mcntcri.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. T.:.:rima kasih Sauclarn Kctua. Dari 3 rumusan yang ada clalam tayangan itu, yang diajukan olch pemerintah adalah kalau

kita mcncnri pilihan lain, maka yang ditawarkan oleh pcmerintah adalah yang ditengah yang nomor 2, kcnapa? Karena pcrtimbangannya tadi bcrclirinya stasiun lokal, itu tidak otomatis mcmbangun jaringan dcngan stasiun transmisi itu, kalau umpamanya stasiun transmisinya itu 5 katakanlah, kcmudian bcrcliri stasiun lokal, maka 5 stasiun transmisi tadi itu kan otomatis dia harus menghcntikan siarannya, brcna dia sudah lcbih 3 tahun, kalau dia menghentikan siarannya bukan perusahaan itu yang discbut konglomcrat oleh Pak Djoko yang dirugikan bukan hanya itu, tetapi masyarakatnya, masyarakatnya tidak bisa Jagi mcngikuti disiminasi informasi yang clipancarkan mclalui stasiun yang ada itu tadi.

Bagi kami yang minta pcmahaman tcntang kompensasi itu adalah katakanlah tadi 5 stasiun transmisi itu tidak mcnjacli stasiun lokal yang berjaringan, kan kita berharap dalam 3 tahun dia mcnjadi stasiun lokal yang bc1jaringan, tetapi sctelah 3 tahun tidak dapat membentuk stasiun lokal yang bcrjaringan tidak otoma1tis dia harus dimatikan, dan dicarikan solusinya, makanya sampai ada lokal yang bcrjaringan, lokal itu bisa clibentuk oleli dia, bisa juga dibentuk oleh masyurJkat clidacrnh itu yang bc1jaringan clcngan din.

ltu saudara kctua, tapi bulak-balik akan scpcrti ini saja, maknnya kami kemarin juga menawarkan kalau cngga kita kcmbali kcpada mckanisme kita, mckani,.:;mc kita adalah kembali kcpada naskah scrnula.

Tcrima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, tcrima kasih Sauclara Mcnteri.

Jadi pihak pemerintah pada prinsipnya mcmang condong untuk nomor tiga yang ditcngah, tapi dari Anggota DPR kemarin mengusulkan yang nomor 3 yang paling bawah. Saya beri kesempatan tanggapan.

Pak Barnbang Saclono.

ANGGOTA F.PG (BAMBANG SADONO):

Pimpinan saya belurn mcnanggapi. Tetapi say<' hanya iugin mengingatkan kctika kita bcrhenti kemarin, sctelah sampai sini

kemudian kita lob))', kesimpulan lobby adalah masing-masing mengajukan usu! altematif untuk mencari jalan kelt1ar, dna masalah-masalah yang prinsipnya akan dirumuskan adalah yang termasuk dalam p.isal ini, bahkan ditambah dcngan kctentuan tambahan yang scmula diusulkan oleh pemerintah supaya dicoba matcrinya itu diakomodasikan.

Jadi yang dikcmukakan oleh pemcrintah bari ini itu adalah mcngulangi perdebatan yang kemarin, tetapi keluar dari kesepakatan yai~g mcnycbabkan kemudian kita mcnunda pembahasan masalah ini, karena itu saya mengharapkan pimpinan mcngarahkan kescpakatan yang sudah kita capai pada waktu akhir dari lobby kemarin.

Terima kasi;1.

KETUA RJ\PAT:

Baik, terima kasih Sauclara Bambang. Jadi memang yang dipcnding ada 2 yaitu DIM Nomor 321 dan DIM Nomor 323 itu yang

dipending, ini bisa rncrupakan satu matcri yang bisa bcrkaitan, ini harus kita scpakati dua ha! itu. Barangkali ada usulan lain.

Saudara Djok.o.

ANGGOTA (DJOKO SUSILO) :

Saya kira yang pcnting jabn kcluar, saya lihat tadi Mas Bambang sudah mengajukan rumusan, barangkali pisuh clipisahkan kalau kita mengarahnya mau mencari rumusan yang pas kira-kira begitu, S<'~'a kira ini harus cliberi kcscmpatan clulu untuk didiskusikan soal rumusan baru 1111.

KETUA R/.PAT:

Kami pers lakan <lulu, kalau mcmang ada rumusan yang diusulkan, supaya kita bisa lihat bersama-sama.

ANGGOT;\ F.PG (BAMBANG SADONO):

Jadi pimpinan. Saya ingin rncmbcrikan pokok-pokok pikirnn scbclum sampai kcrumusan. Jadi kahiu kita

menangkap apa yJng ingin kita rumuskan dalam ayat ini. Pertama adalah memberi semacam perlindungan atau istilah yang · kita gunakan kompcnsasi kcpada televisi swasta yang sudah mempunyai stasiun transmisi. Jadi sebenarnya rilay itu adalah fungsinya rilay, tctapi bendanya itu kan transmiter sebcnarnya. Jadi itu satu.

Yang kcclua ingin juga menjamin kepada masyarakat yang sclama ini sudah tcrbiasa menerima siaran itu. Ada dua ha! ini, tetapi yang harus kita jaga juga jangan sampai karena kita ingin melindungi, maka acla pcluang yang akan dimanfoatkan oleh tclcvisi-televisi swasta ini untuk menghinclari arah besar dari kemauan UU ini yang ml!mberi prioritas kcpada masyarakat lokal didalam mcmbangun stasiunnya itu.

Jadi jangan sampai ketika kita mcrumuskan membcri kcsempatan ini dalam rangka mengampresiasi clengan apa yang dilakukan itu, kcmudian nanti akan tcrbuka peluang, bahwa

2

mereka akan punya alasan selnmanya tidak bisa ini tcrcapai sehinggn selamanya juga mereka menginginkan masih punya stasiun transmisi itu.

~faka saya mcngusulkan rumusan scmacam 1111, menurut saya juga mungkin masih tcrbuka pcluang untuk discmpurnakan. Usulan saya adalah lembn~ a penyiaran yang sudah mcmpunyai stasiun transmisi.

KETUA RAPAT:

Scbcntar mungkin bisa mcngikuti, acla usulan jalan kcluar altcrn<..tif. Silakan Saudarn Bmnbang.

ANCJGOT.i\ F.PCi (BAi'vH3ANG SADONO):

Jacli femhaga pe11yiarcm yang sudah mempzmyai slasiun transmisi, sebelum dizmdangkan11ya 111zdang-11mlu11g ini, sete!ah berakhirnya masa penyesuaian masih bisa mengoperasikan stasi11n transmisinya sa111pai berdirinya stasiun lokal di daerah yang bersangkutan. Prioritas 1111/uk membcmg1111 jaringan dengcm stasiun lokal diberikan kepada lembaga penyiaru11 ses11ai urllfan waktu ketika membangun stasizm transmisi lersebut.

Jadi kcnapa dikhususkan lcmbaga pcnyiaran yang mempunyai stasiun transmisi agar jangan sampai mcrcka yang sckarang tidak punya karena rumusan ya!1g seperti ini, itu seolah­o!ah ikut punya hak padah<d mcrcka bclum mclakukan scsuatu.

ltu saja catatan saya, tcrima kasih.

KETUA lv\PAT:

Tcrima kasih Saudara Bambang. Saudara Bambang mengusulkan usulan yang kita anggap bisa jadi jalan keluar. Lembaga

penyiaran yang s11dah mempunyai slasizm transmisi sebelum diundangkrmnya undang-undang ini sere/ah bernkhimya ma.rn penyesuaicm masih bisa mengoperasikan stc.."iun transmisinya sampai berrlirinya stasiw1 loka! di daeruh yang b::rsangkutan. Priori/as untuk membangun jaringan dengan slasi1111 Iuka! diberikan kepada !embaga penyiaran sesu(fi urutan waktu ketika membcmgzm stusi1111 transmisi.

Ini usulan f\fos 13ambang yang kcmarin mencoba mcngusulkan juga ayat diatasnya itu, saya pikir ini clulu, apakah dari floor ada tanggapan scbclum saya sampaikan kepada pemerintah.

Saya pcrsilakan Pak Prayitno.

ANCiGOT:\ (PRA YITNO):

Tcrima kasih pak kctua. Pada prinsipnya saya sangat mcnclukung ini merupakan salah satu jalan keluar tentang

makna yang dirnaksucl didalam furmulasi kalimat ini, namun saya ingin menyampaikan saran juga khususnya pada kata-kata sampai bcrclirinya stasiun lokal didaerah tersebut. Kalau kalimat ini ditcrapkan artinya begitu stasiun lokal ini bcrdiri lainnya itu dikaburkan begitu. pak pengertiannya, walaupun nanti acla prioritas untuk membangun dan sebHgainya.

Untuk itu saya mcnyarankan secara lcngkap saja hampir sama. dengan ini. Lembaga penyiaran yang sudah mumpzmyai stasizm relay sebe!um diundangkannya undang-undang ini setelah bernkhimya masl1 penyes11aia11 masih bisa mengoperasikan stasiun relaynya scrmpai 1erbw1g11111;ya jari11ga11 dengmz stasizm lokal di daerah tersebut.

lni mcngandung clua makna kalimat ternkhir, pcrtama memang membatasi sampai, tetapi juga adu kcinginan untuk mcreka membangun ke1ja sama deng:an stasiun lokal yang bersangkutan, baru clitutup dcngan kalimatnya tadi saya setuju. Pri~;rilas untuk membangun jaringan dengcm swsizm lokci! dan se!erusnya. Kalirnat ini mempm 1yai. makna bahwa bagi

..,

.J

lembaga yang bclum kebagian mcmbangun jaringan dcngan st.asiun yang bcrsangkutan artinya secara prioritas antri, artinya tidak layak climatikan bcgitu, nanti sampai mcnemukan pau1er baru yang tumbuh ditcmpat lokal tersebut pak.

lni usu! karni, tcrima kasih.

KETUA RAP AT :

Baik, acla pcrubahan rcclaksional stasiun relay mcnggantikan transmisi, karena kcmudian pada sampai bcrdirinya stasiun lokal didacrah bcrsangkutan. Tadi Pak Prayitno mcngusulkan perubahan.

Ada dari Pak Djoko. ·

ANGGOTA (O.JOKO SUSJLO) :

Saya juga yang jadi pcrsoalan clari ini scbenarnya. Disatu sisi ketika formula sepcrti ini dipakai khawatir 1ncnutup clia ticlak dapat patncr, tapi kalau kita buka seperti itu kita juga khawatir para konglomcrat itu main tipu saja, kami bdum clapat patncr, ya sudah tcrus saja, jadi ini ada pcrsoalan y mg pclik bcgitu.

Saya kira l· ('gini, kccuali mungkin ada klausul bahwa sctclah masa ini bcrapa tahun mau kita ini mungkin b.sa memberi kescmpatan yaitu ditutup kcmungkinan, jadi formula Pak Prayitno okey, tapi mungkin acla batasan, jadi mereka mengatakan saya tidak dapat, setelah masa ini berapa 5 tahun atau bagaimana u11tuk cari patner lokal ini tadi. Saya kira mungkin jalan tengahnya, jadi rnercka tidak ada eqius trrus untuk. mcngulur-ngulur bcgitu, kalau kita tutup seperti itu kita fonnulakan clcngan baik, saya kira bisa sclcsai urusan ini.

Jadi yang pcnting ini dibuka ticlak dirnatikan, tctdpi jangan diberi kcscmpatan untuk mengolor-ngolor tanpa batas, jadi exsclipclosc itu rncmang boleh, tctapi ada batasnya juga setelah masa ini. Kita sepakati bolchlah mun:~kin 3 tahun, 2 tahun atau 5 tahun terscrah, sctelah masa peralihan ini supaya bisa dilaksanakan.

Terima kasih.

KETUA RAP AT:

Baik, tcrima kasih. Cukup. Pak Yoseph.

ANGGOTA (YOSEPH UMAR HADI) :

Terima kasi:1 pak kctua. Jadi saya menglu:..rgai upaya kawan-kawan mencoba untuk mcncari jalan tcngah dcngan

mcrumuskan secar<: rcdaksional cara yang baru untuk mengakomodir dari kepentingan bebcrapa pengcrtian yang aua diatas tarli. Tapi kalau saya ccrmo.ti lcbih jauh mcngcnai rumusan ~·:mg

disampaikan kcpacl 1 kita, itu sebenarnya mcmang tidak jauh bcda dengan altcrnatif ketiga yang merah tadi yang di<: tas itu, barangknli mungkin discbutkan langkah 31,32,33 supaya jelas.

Jadi mcm:'11g kita mencoba cari jalan keluar yang solusinya saling menguntungkan. Disatu sisi kita i1;m1s paham betul mcmang kita mcmbcrikan masyarakat daerah untuk stasiun lokal ini memang Lita sctuju, tapi disisi lain juga kita harus bisa mcmahami mcngenia Jembaga penyiaran yang sudah acla, yang tclah sangsi yang demikian besar itu, schingga kita juga hmus memahami itu, yang menguntungkan semua pihaklah.

Jadi scbe111rnya saya mclihat bahwa altcrnntif yang diberikan pada 32 itu sudah cukup sangat akomodatif, kalau saya ccnderung scbcnarnya tctap 31, tapi kalau mcmang itu tcrlalu dikhawatirkan, 32 itu sudah cukup sangat akomodatif.

4

Saya ccnckrung saudara kctua, karena rumusan yang baru ini lalu kita harus mencermati satu pcrsatu clan bcbcrnpa pcngertian jadi satu, ini kalau kita bnka ini menjadi sebuah diskusi yang panj.ing lebar lagi, scbenarnya sudah mulai mengcrucut kctika 31 smnpai 33 itu berlangsung atau itu mcnjadi ujung pangkalnya tinggal merumuskan secara baik saja, saya kira sudah bisa lcbih baik, terus tcrang kalau 34,35 ini, saya kira harus disisir lebih panjang lagi nantinya mcmbutuhkan waktu yang lama. Saya ccnclcnmg kita kcrnbali pada rumusan 31 sampai 33 tadi, tinggal nanti mcrumuskan sccarn baik untuk mcncari jalan kcluarnya.

Tcrima kasih.

KETUA R.:\PAT:

Baik, t..:'rinw kasih. Kalau ticlak ada dari anggota pansus snya berikan kescmpatan kepada pemerintah.

ANGGOTA f.PG (BAMBANG SADONO):

Saya ingin rncrcspon usulan Pak Djoko ini. Jadi kalau mcmang itu yang bisa discpakati mcnycdcrhanakan pcrsoalan, kita itu kan yang

kita khawatirkan kalau diatur scpcr1i yang diLunuskan pemerintah sebelumnya itu sampai ada stasiun local y~mg bcrjaringan itu kan kchcndak diletakan kcpada mm! yang membikin jaringan ini stasiun '': 1 '1" "' 1;hh •111n" 1 ;,,;

h~llt.:ll•1 h.1:!1<.:ltddh. jug.1 ,•u<t 11,1d.1 dl-t, li1<i ui:;a uuaK cucuh. L1.,;1us. "li y<.uig uaru::. KHU i,;1,,,l:!,Uli,

kalau itu mau dibatasi okcylah sctelah 3 tahun penyesuaian diberi waktu lagi, tapi tidak selamanya, karena diatas tadi ada usulan miisalnya antara 3 dan 5, se ~arang jumlahnya jadi 5 maka ditambah lagi 2 tahun untuk pcnycsuaian itu. Setclah itu tidak ada lagi kesempatan untuk tidak mclakukan kc1jasama itu.

Saya kirn kalau itu yang dipilih rumusan yang manapun tidak ada soal. Tcrima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi bisa s~1j:1 kcmbali kc 31 sampai 33, tapi aitcm bahwa adajangka waktu.

ANGGOTA F.PG (I3i\!v1BANG SADONO) :

Scdikit saja. 13ccbnya yang tac!i mcnurut Pak Ccccp sama saja, kita membedakan antara lembaga pcnyiaran pada umumnya dan lembag..i penyiaran yang memang sudah mempunyai stasiun transmisi itu. Jadi rumusan disitu yang paling perlu diperhatikan, jangan sampai kita inginsampai:

itu, itu adiljuga. Tcrima kasih.

KETUA R.1\l'AT:

Baiklnh.

ANGGOTA (YOSEPH UMAR HAD!) :

Untuk mcnjawab kckhawatiran kita semua mengenai kemunfl:inan mereka mengulur­ngulur waktu, itu kan kita suclah pcrcaya aclali1ya lembaga yang selama ini KPI untuk melakukan kontrol dan mdakukan monitoring terhudap pclaksanaan ini, schingg1 kalau kita percayakan kcpada mcrcka mungkin akan sama-sama percayalah tidak akan mengulur-ngulur waktu. Ini salah satu pcmikirnn.

KETUA RAPAT:

5

Baik, supm .t ticlak. mcngulur-ngulur waktu scsuai yang dikhawatirkan Mas Djoko tadi dalam batas waktu. itu mungkin ncla dalam KPI.

Saya kernLdik.an kcpacla pcmcrintah untuk menanggapi kira-kira pcmerintah lebih srcg kepada draft yang mana, yang bisa mengak.omodasikan beberapa kepentingan tadi yang mencoba memberikan perlii.dungan kcpacla masyarakat. Perlindungan kcpada mereka yang sudah ml!miliki transmisi, jangan smnpai sudah diberi kescmpatan dia tidak melakukan apa-apa.

Kami persiiakan.

PEMERINTAH:

Baik, tcrirna kasih saudara kctua. Kami kir.a ada kemajuan sudah, karena paling ticlak kita bcrpikir kan bukan untuk sclama­

lamanya, tapi harus acla batasan yang realistis, tapi mcmbuat batasan yang rcalistis itu juga tidak gampang, karcna kondisi dilapangan kan berbeda.

K.alau bokh saya mcnawar, bisa tidak sampai batas waktu yang ditctapkan olch KP! bersama-sama dengan pcmcrintah clan itu diatur lcbih lanjut dalam PP atau diatur lebih Janjut dengan apa itu sonl lain. Tapi itu perlu acfa kepcrcayaan karcna tcrus tcrang saja kalau kita bikin 2 tahun, k.alau ternyata dia lintas dilapangan menunjukkan dalam 2 tahun itu hampir keseluruhan tidak bisajalanjuga kan pcrlu ada kebijakan lain.

Sementara kalau dia dibaca scbagai undang-undang akau mengalami kesulitan, kalau memungkinkan sepcrti itu, ya toh nanti kan KPI, yang olch prcsentasi masyarakat itu akan melihat mudah-nrndahan kita harapk.an mclihat sccara objektif. Jadi usulnya dari Pak Yoseph itu tadi, kami kira p~tt:ut dipcrtimbangkan sehingga scmua usu! tcrakomodasi tentang pemakaian istilah transmisi, yang dipakai oleh PaL Bambang Sadono kami tidak kebcratan. T eta pi be1jaringan itu, dia;libil kata dari F.TNI tadi bcrjaringan ditambahkan disitu, clan berjaringan itu sampai batas wakt·.1 yang ditetapkan oleh KP! bcrsama pcmerintah.

Terima ka~ih.

KETUA RJ\PAT:

Pcmerintah mclihat pemikiran-pcmikiran yang bcrkembang diantara teman-tcman anggota pansus pcnyiaran sudah ada kemajuan dan tadi soal batas waktu, tadi difix batas waktu 2 tahun, tapi pemcrintah mcnyambutkan barangkali itu batas waktu KPI bersama dcngan pemerintah.

Ini salah _satu jalan keluar juga y~mg coba ditawarkan, apakah yang 32 ini bisa mengakomodasikan berbagai pemikiran yang berkembang tadi. Jadi lembaga penyiaran yang sudah ada scbelum undang-undang ini mcmiliki stasiun rilay setelah 3 tahun atau sebelum local, yang ditetapkan olc:h KPl bcrsama pemerintab.

Pak Effendy Choiric dulu.

ANGGOTA F.KB (EFFENDY CHOIRIE) :

Saya kira yang mcmbcdakan antara rumusan Pak Bambang <lengan yang lain, mcskipun kita sudah sepak.at soal substansi, itu adalah yang tcrakhir kalau prioritas, jadi setelah bla-bla setelah itu ada prioritas, itu bisa ticlak cliakomodasi. Olch karcna itu yang akan mcmberi tckanan jadi kalimat yang paling <lkhir itu.

K.ETUA Rl'.PAT:

Rumusan ::: itu Pak Effcndy ditambah prioritas ditambah diatas.

ANGGOTi. F.KB (EFPENDY CHOIRIE) :

6

Saya hnny<t tanya s<0a, jadi apa itu sudah tcrakomodasi karena itu yang membeclakan dcngan rumus~11Humus:111 lain, kalau suclah tcrakomiclasi ticlak pcrlu lagi clitambah.

KETUf\ R:\PAT:

Silakan Pak Bambang.

ANGGOTA F.PG (!3Ai\1BANG SJ\DONO) :

Saya pcrtama mcngingatkan bahwa ada beda antara rumusan yang lam dengan rumusan yang saya kcmukabn itu bcsanya tcrletak pada lembaga penyiaran yang sudah mempunyai stasiun transmisi at:1u st~siun rilay. !tu satu.

Kemuclian kcdua, saya lebih sctujti begini batas waktu kita tetapkan dalam UU ini, kalau sctclah batas waktu itu mcm~rnga c!a kcjaclian-kcjadian yang luar biasa yang istimewa itu, itulah yang discrahkan, kalau mau cliscrahkan pacla KPI atnu KPI bersanu pemerintah. Jadi yang ditangani tingg.:11 sisa yang kirn-kira mcmang secara objektif memang 2.da masalah mereka diberi kcwcnangan, tctapi yang sccara umumnya ticlak kita pastikan, karena in:. UU mau memberi arah, bahwa ini Joh arahnya, tapi kalau mcmung nanti tc1jadi kcnyataan ob_.ektif yang memang luar biasa diluar hitungan scmua orang, maka KPI bcrsama pemerintah mn.eberi kewenangan untuk mengatur waktu pcnydcsaian itu. Jac!i jangan tiba-tiba sudah diserahkan lagi ini tidak pasti lagi. Saya kira itu yang saya usu\bn.

Mcnjadi ha! yang pcnting untuk dicantumkan, yang sudah mcmiliki itu, yang memiliki transmisi ta<li. Satu itu. Kcmudian yang kcdua mcngcnai waktu pak, jadi waktu tadi batas waktu itu ditc:tapkan didalam UU ini, saya tacli mcngusulkan tambahan waktunya setelah 3 tahun ditambah 2 tahun bgi, itu kcccndcrungannyn clcmikian, kccuali kalau memang ada hal-hal yang sangat istimcwa misalnya suatu dacrnh di Irian sangat istimewa tidak apa yang kita harapkan itu tida.k terjadi, maka KP! punya kewcnangan untuk mengatur sccara khusus .

Tcrima kasih.

KETUA R.'\PAT:

Jadi scbclurn KP! dan pcemrintah mcnetapkan itu masih dikasih spesipik waktu 2 tahun lagi.

ANGGOTA (DJOKO SUS!LO):

S<lya kira r~1sional, kalau kita nambah 2 tahun yang ekstra or·iinir itu baru diatur lebih lanjut, saya kira itu karena kalau scmuanya kita pasrah sama KPI re).:>t nanti, kenapa 2 tahun bcrarti 5 tahun semuanya, 3 tahun itu sctclah diundangkan ditambah 2 Lihun jadi praktis 5 tahun, misalnya kabu kiu kasih 5 tahun ticlak mikscs, akrcna itu 8 tahun jac inya, karena ijinnya saja kita patok sampai I 0 tahun. Jadi kalau 5 tahun separuhnya. Itu saya kira rumusan yang cocok saya kira.

Terima kasih.

KETUA Rt\PAT:

Jadi tamb~1ha11 2 tahun ini mau clibcrikan untuk kompensasi. Saudara rrn:nt..:ri ini ada usulan untuk mcngatur batas waktu supaya fix ditambah 2 tahun

sctclah itu, tapi k\.:rnudian yang sangat-sangat luar biasa itu baru kctentuan itu ditaur pada KPI. Jadi kita membcrikan kompcnsasi lagi 2 tahun jangka waktu supaya pasti tidak ngulur waktu tadi, barangkali juga tawaran dari anggota pansus supaya hak hidup dari TV-TV tadi yang sudah punya transmisi tcntu saja. Kalau misalnya itu ditcrima clan itu misalnya jalan keluar yang kita scpakatin itu kalirnatnyu masuk apa didalam pcnjclasan kan tidak terwakili dengan kalimat disini.

Si lakan saudara mcntcri.

7

PEMERINTAI-1 :

Baik jangan bicara kalimat <lulu kita, karcna kalau kalimat knmi bclum bisa tcrima yang 34 itu, memakai scmua prioritas itu tidak bisa, tapi l•iadi yang kita ingin katakana yang dipak;,ii dari Pak Bambang Sadono itu, itu dalam kontcks sctclah bcrakhirnya masa penycsuaian itu kan masih bisa mcngoncrasik.111 stasiun transmisinya, itu sudah bcnar, kira-kira redaksi itu akan kita an:bil sampai berdirinya stasiun local yang berjaringan dengan lcmbaga penyiaran tersebut paling lama atau selarnbat-brnbatnya 2 tahun, kecuali acla alasan-alasan yang dapat ditcrima sctclah melalui ketetapan I< Pl bcrsma-sarna pemcrintah. Kaiau itu kami bisa pahamai, kami bisa tcrima.

KETUA R. \PAT:

Baik itu sahh satu jalan keluar yang cukup ditcngah, apakah substansi itu bisa kita tcrima. Baik substansi bisa :.,:ita terima.

(RAPAT SETUJU)

terima kasi!1. Sekarang rcdak.sinya dirumuskan ulang. Yang 32 yang diatasnya dulu dipcrbaiki, lcmbaga

penyiaran yang suc!ah ada scbelum diunclangbnnya undang-undang ini, nanti discsuaikan dcngan istilah yang scbcl -1mnya. Sctelah bcrakhirnya masa pcnycsuaian masih bisa mcngopcrnsikan itupun bukan bahasa undang-unclang sebctulnya. ·

Ini saja tetap clapat mcmiliki stasiun transmisi. Sctclah bcrakhirnya masa penycsuaian masih bisa mengopcrasikan yang jadi dasar undang-undang. Masih dapat melakukan penyiaran melalui stasiun trnnsmisi sampai bcrdirinya stasiun-stasiun local yang bcrjaringan atau didaerah tersebut clulu, diclacrah tersebut otomatis diclacrah itu. Yang bc1jaringan dcngan lcmbaga penyiaran tersebut sarnpai batas waktu paling lama 2 tahun clcngan pcngccualian apabiln ada alasan-alasan yang clapat ditcrima olch KPl bcrsama-sama pcmcrintah.

PEMERINTAH :

Lembaga rcnyiaran yang suclah mcmpunyai stasiun transmisi sebclum diundangkannya undang-undang ini setelah berakhirnya masa pcnycsuaian masih dapat mclakukan penyiaran melalui transmisinya sampai berdirinya stasiun local yang bc1jaringan dcngan lcmbaga pcnyiaran terse but. Sam pain: '<l jacli clua kali clcngan ba1las waktu dcngan saja. Dcngan batas waktu paling lama 2 tahun, jangan clua kali dcngan, kccuali saja langsung, 2 tahun kccuali ada alasan-alasan, apabilanya corct, kccuali ada alasan-alasan khusus yang dapat clitcrima oleh KPI bcrsama pemerintah. ·

KETUA RAPAT:

Baik, anggota pansus suclah mcmbaca dcllgan ccrmat kalimat 1111, mohon catatan atau komentar atau korcksi, atau pcrbaikan.

Kami pcrsilakan.

ANGGOTJ\ F.PG (BAMBANG SADONO) :

Tcrima kasih pimpinan. Saya hanya mcngusulkan bentuk yang Jcbih pasti mcngcnai pcran KPI bcrsma pemcrintah

itu, kalau rumusannya semac<~m ini, ini tidak mcngandung kcpastian. Jadi kccuali ada ala5an­alasan khusus sesuai clengan kctctapan KPI bcrsama pemcrintah. Jadi alasan-alasan khusus itu harus ditetapkan.

KETUA RAPAT:

8

Ini koreksi d:1ri Pak Bambang, yang dapat clitcrima tadi itu yang clikoreksi. Pak Yoseph.

ANGGOTA (YOSEPH UMAR HADI):

Jacli saya bclum mcnanggapi Pak Bambang, tapi saya ingin men1baca mengenai substansi pengertiannya sudah mendckati baik, hanya kalimatnya yang begitu enak sebelum kemudian koma sctclah ini dimana rasanya itu, mungkin ada suatu pengertian itu bisa dikalimatkan secara baik misalnya. Lcmbaga pcnyiaran yang such1h mcmpunyai stasiun t1 ansmisi sebelum setelah berakhirnya masa pcnycsuaian scjak dibcrlakukannya undang-undang ini masih clapat melakukan pcnyiaran clan sctcrusnya bisa seperti ini, tcrnyata sebelum setelah ini aggak repot dimengcrti. ltu yang pcrtama.

Yang kcclua, pcngcrtiannya kan cliatas itu yang clipcrsoalkan adalah setelah 3 tahun ini, jadi mcrcka itu masih dapat mclakukan siaran mclalui rilaynya itu kan selama 3 tahun. Setelah itu kan jadi pcrsoalan, tapi bahwa sclama 3 1 .. ahun mcreka dapat mcnyesuaikan ini dimana itu pcngcrtiannya atau substansi itu bisa dimengcrti dimana, apakah dimasa pcnyesuaian itu, ntau dinrnna ini, pcngcrtian diatas tadi.

KETUA RAPAT:

Pak Effcndy Choiric.

:\NGGOTA F.KB (EFFENDY CHOIRIE) :

Saya kira ini kan susbtansi sudah discpakati kan, tinggal soal bahasa ini ada ahli bahasa. Itu satu. Yang k~du:i, scbclum kcahli bahnsa ini mclakukan penyiaran atau menyelenggarakan. Yang sclanjutnya soal khusus, soal khusus itu apa kita scbut misalnya dan nanti kemudian KPI mcncntukan, misalny•1 disini kita pcrlu ini dulu, misalnya apa soal khus .1s itu. Paling tidak untuk tidak scpabt untuk climasukan misalnya du.lam pcnjclason, tapi kita l\.an punya bayangan kira­kira itu apa.

KETUA RAPAT :

Ya tacli sud ah clisinggung j uga alasan-alasan khusus.

PEMRINT1\l I :

Diganti dcngan rm:nyclcnggarakan tidak apa-apa, Cuma tadi penjelasan dari Pak Yoseph kalau mau ditambah dalam pcnjclasan saja Pak Yoseph, bahwa 2 tahun itu setelah 3 tahun. Jadi bukan 2 tahun sctclah berakhirnya masa pcnycsuaian, apa pcrlu ditambah penjelasan lagi. Sudah jelas. 2 tahun sctelah bcrakhirnya masa pcny1.·suaian.

ANGGOT:\ (DJOKO SUSILO) :

Saya hanya tany·a kita mau pakai trnnsmisi apa rilay, ini korkordan mungkin yang lain saya tidak tau, kal•1L1 ditcmpat lain mungkin stasiun rilay ya kita pakai rilay begitu, yang benar bagaim•ma, ini lrnnya korcksi saja.

KETUA !~..'\PAT:

Rilay, Pak Lukman, tidak mengcrti. l\fas I3arnbang.

ANGGOTA F.PG (13Atv!I3ANG SADONO):

Jadi pcrbedammya bcgini, kalau kita mcndahulukan transmisi titik beratnya kepada tcknisnya pak, peralatan transmitcr namanya pak, tapi kalnu rilay itu adalah fungsi penyiaran

9

isinya itu, misalnya yang dirilay itu bcrita atau siaran okh raga. Judi kalau kita bicara tcntang alat, mcnurut saya yang paling tcpat itu ya transmisi.

KETUA RAPAT:

Kalau pacla ayat-ayat bcrikutnya kan kmbaga pcnyiaran dapat mclakukan rilay, itu kalimat-kalimatnya c!isana, ini cbri pcmcrintah. ivklakukan dicorct diganti mcnyelcnggarakan, dapat diterima diganti dapat clitctapkan, kalaimat untuk bcrsama pcmcrintah saja.

Silakan.

AHLI BAHASA :

Kalau sebclum itu rilay koma kemudiun scbclum diundangkannya undang-undang ini boleh ditambah clan disitu clan sctelah mcnggantikan koma, klau bolch digantikan koma. Jadi sebelum diundang'.~:mnya unclang-undang ini dan sctclah bcrakhirnya masa pcnycsuaian koma masih dapat menydenggarakan pcnyiaran m.clalui stasiun rilaynya sampai dcngan berdirinya stasiun local. Kalau dari segi bahasa tidak ada bedanya, tapi mungkin dari segi hitung-hitur }an hari mungkin ada )edanya, smnpai dc1~gan bcrdirinya stasiun local yang bcrjaringan dcngan lembaga penyiaran ~crsebut mungkin dalam batas waktu paling lama 2 tahun koma kecuali ada alasan khusus yar.g ditetapkan oleh KPI bersama pemerintah. Alasannya satu saja. Mcmang kalimat itu panjant, tetapi benar.

KETUA RJ\PAT:

Baik, cliscpa!rnti.

(RAPAT SETUJU)

terima kasih Baik coba secretariat mcnycsuaikan. Dcngan demikian yang dipcnding 323 sudah sclcsai

saudara menteri.

PEMERINTAH:

Pengertiannya apa, saya lupa lagi.

KETUA RAPA T :

Baik yang 323 suc!ah intcgrasi ke atas. Baik, t<.:rima kasih.

(RAP AT S ETUJ U)

kita punya: ·ang bclum tcrbahas adalt1h kctentuan pcnutup. Pasal 61 DIM Nomor 327 ini acla pasal-pasal yang bcrkaitan dcngan ketcntuan yang

disusun oleh kani bersama pemerintah sampai kcmudian ditctapkan dcngan pcraturan pemerintah, ini ad t!ah materi yang juga diusulkan olch Pak Bambang Sadono, tapi saya ingin memberikan catatan bahwa didcpan ada banyak ketcntuan pasal yang mcngatakan ditcntukan KP! bersama pcmerintah, ini bclum kita perokh sinkronisasi sama sckali ini. Ini yang pcrlu kita bicarakan.

Saya sampaikan dulu kcpada pcmerintah, karcna ada ha! yang pcrlu disampaibn oleh pemerintah 13 ayat sckian pasal 19 ayat 2 clan sctcrusnya.

Kami eprsilakan Saudara Mcnteri.

PEMERINT Al-I :

Baik, saudara kctua.

JO

Pa<la dasarnya manakala kita mclakukan pcnambahan didalam l 1atang tubuh tentang hal­hal yang <lisusun oich KPI bcrsama pemcrintah, maka lebih Janjut har..is dicantumkan pasal itu didalam pasal 61 ini. Okh scbab itu kami mcnyarankan adanya pcnambahan, penambahan itu adalah pasal 13 ayat 5 barn itu bunyinya, ketcntuan lebih Janjut mengenai lembaga penyiaran publik c!isusun olch KP! bcrsama pcmcrinta!h olch sebab itu perlu dicantumkan dalam pasal 61 ini.

Pasal 17 ayat 3 suc!ah a<la scbclumnya, ayat 4 sudah ac!a scbelumnya. Pasal 19 ayat 2. Pasal 19 ayat 2 i tu bcrbunyi, kctcntuan mcngcnai pcnyclcnggaraan ' jasa tambahan penyiaran dalam satu salurnn yang tclah ditctapkan scbagai aplikasi dari kemajuan teknologi diatur !ebih lanjut olch KPI bcrsama pcmcrintah. Karena dalam pasal 19 itu sudah diakomodasikan ha! tcrscbut, maka pcrlu dicantumkan pasal 19 ayat 2.

Pasal 28 ayat 2 itu sudah ada sebclumnya, kalau kita sisir pasal 28 ayat 2 itu aclalah ketentuan lcbih lanjut mcngcnai tata cara dan persyaratan ijin sebagai.nana dimaksud pasal 25 ayat 1 disusun okh KPI bcrsama pcmcrintah. Dcngan clemikian itu sudah cocok.

Pasal 29 ayat 3 itu Kdcntuan lcbih lanjut mcngcnai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bcrsama pemcrintah.

Kcmudian pasal 30 ayat 4 itu sudah cocok yang lama ini tetap. kcll!ntuan lcbih bnj ut mcngcnai pclaksanaan system sta.m.~n jaringan disusun oleh KP! bcrsama pcmcrintah.

Pasal 30 ayat 2 j uga tctap. Pasal 30

Ayat 2 Adalah kctcntuan lcbih lanjut mcngenai rcncana dasar teknik penyiaran.

Pasal 32 :\yat 9

Kctcntuan lcbih lanjut mcngcnai tata earn clan persyaratan perijinan pcnydcnggaraan pcnyiaran.

Yang baru itu. Pasal 33

J\yat 7 Kctentuan lcbih lanjut mcngcnai tata cara pcrsyaratan masa uji coba clan pcrsyaratan pcrij inan.

Jadi hanya itu y~ing tambahan yang lainnya adalah tctap. Yang ditctapkan olch KPI bcrsama p1:!mcrintah. Jadi kctcntuan kccuali ada, 59 ayat 3 itu

yang terakhir.

Itu saja kctua, jadi hanya pcnyisipan bcberapa ha! yang sebelumnya itu sudah ditetapkan diatur olch KPI bcrsama pcmcrintah atau disusun olch KPI bersama pcmcrintah.

T crima kasih.

KETUA RAP1\T:

Tcrima kasih sauclara mcntcri. tvlcmang tatkala kita mcnambah pasal atau ayat akan muncul pc•1ambahan pada ayat-ayat

berikutnya, apalagi knlau mcnyangkut kctcntu~m clisusun oleh KPI ben.ama pemerintah, dan ini sebctuknya ini juga akan berubah, tatkala saya ingin mcngingatkan pad<. flour bahwa tatkala kita sudah mcnycpakati lcmbar-lcmbar pasal 11 a, pasal 11 n kalau kita mclukukan sinkronisasi nanti itu pasal 11 akan mcnjacli pasal 12, schingga dibclakangnya akan bcrubah lagi isi dari rujukan itu akan bcrubah lagi. !tu pa:,;ti, tapi sckarnng itu belum kita bicarakan karena itu sinkronisasi

11

terakhir nanti, tapi sckarang matcri substansial clari ketcntuan-kctcntuan yang mau diatur okh peraturan pemcrinkh yang suclah kita cantumkan dan pcnambah:in-pcnambahan yang bcrikutnya.

Selain itu ada aspirasi masya:·akat yang ditampung olch DPR barangkali bisa disampaikan pada kesempatan ini.

Kami persilakan Pak I3ambang mcn~:nggapinya.

ANGGOTA F.PG (13AMBANG SADONO):

Tcrima kasih pimpinan. Bapak-:bapak yang mcwakili pcmcrintah. Saya ticlak tcrlnlu mcmpcrsoalkan mengcnai pcnycsuain pasal-pasal itu, yang mcnjadi

masalah yang paling pokok adalah pcnctapan mc!alui pcraturan pcmcrintah itu. Jadi sccara fundamental sccara filsafati ini mcngingkari posisi KPI, yang mcmang scjak awal ingin diposisikan scbagai kmbaga pt:ngatur mcngc:nai masalah-masalah pcnyiaran. Bahwa disitu ada hal-hal pcmerintah pcrlu ikut, maka kctctapannya itu joins detation. jadi bukan nanti diwacbhi didalam scsuatu yai1g dibawah pcraturan pcmcrintah lagi.

Kedua, saya ingin mcngingatkan kcputusan yang sudah kita ambil juga bahwa kita su<lah semakin jelas menctapkan posisi KPI itu scbagai institusi kcncgaraan. !tu yang kcmarin kita sepakati. Karena itu ticlak layak lagi kalau kcmudian mcnjaclikan kcputusan-kcputusan ini harus dikerangkai lagi c!cngan pcraturan pcmerintah.

Ada meman;S yang bcralasan bahwa mcmang pcrnturan pemcrintahlah yang disebut olch undang-undang dasar scbagai tr.ta urutan itu clan diperintahkan. ini presiden harus melaksan::ikan UU dengan peratu1 :111 pemerintah. UU ini tidak memcrintahkan sccara khusus pada prcsi<lcn untuk itu.

Jadi ticlak mcmcrintahkan sccara khusus. Jadi pcraturan pcmcrintah itu apabila diperintahkan scca .. «l khusus olch UU. Itu juga bukan bcrarti tidak bolch ada pcraturan-peraturan lain, didalam tata urutan itu kalau di cari inprcs juga ticlak ada itu, tapi bukan berarti itu tidak boleh dibikin.

Karena itu saya mcngusulkan agar pcnl.!tapan mclalui pcraturan pcmcirntah ini ditiadakan didalam pasal ini, clan peraturan yang dibuat olch KPI dan pcmerintah itu punya kekuatan mengikat diwilayah pcnyiaran, karena itu ditctapkan didalam UU.

Saya kira ini pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Effcncly Choiric.

ANGGOTA F.KB (EFFENDY CHOIRIE) :

Terima kasih. Ini mungkin kctcrlibatan pcmerintah sampai pcmbuatan peraturan vang kcmudian

menjadi PP. ini mungkin konsckwcnsi logis dari scki:.111 be las kctt:rlibatan pcm~rintah bcrsama KPI mcmbuat pcraluran. Inilah yang dulu saya tolak kctcrlibatan pcmcrintah bersama KP! membuat peraturan, schingga saya clengan kawan-kawan Mas Djoko membuat mindercd nota. karena kita sepak·1t dulunya itu ketika kita mcmbuat usul inisiatif, KPI inilah yang akan melakukan semua1wa hal yang tcrkait dcngan pcnyiaran.

Tetapi kemudian proses konsolidasi, proses ncgoisasi, proses kompromi dan scgala macam akhirnya p ~mcrintah terus mcngclinding sampai pada ujungnya dia tctap terlibat tcrus. Pada saat itu banyak orang yang meragukan, apakah kalau KPI berdiri sendiri itu dia bisa membuat pcraturan, pada saat itu banyak yang ragu tcrnwsuk pakar hukumnya scndiri tidak bisa memberi penjelasan, ticlak bisa mcmbcri jawaban.

12

Tcrakhir sctclah scmuanya disepakati oleh kawan-kawan itu, meskipun kami tetap menyatakan mindercd nota kctcrlibatan pemerintah ada jawaban dari Prof. Natabaya, KPI itu bisa membuat pcrnturan yang mcngikat scluruh masyarakat penyiatan, karena dia lembaga negara yang ditunjuk untuk itu. Sama sepcrti KPU. Jtu sebagai jawaban, tetapi karena kita semuanya sudah mcngarah kcsana ya sudah bagaimana. Akh'.rnya yang kita khawatirkan terjadi juga.

Sckarang mungkin mumpung belum tcrakhii·, saya kira pendapat Mas Bambang itu menjadi, supaya ticlak semua PP, paclahal bikin PP juga lama, apalagi kalau semua yang diatur disini itu PP, PP itu bcrapa tahun bikin PP, satu PP jangan-jangan 1 tahun, kalau 10 peraturan bisa 10 tahun.

Olch karcna itu sckali bgi karcna kita semua sudah sepakat menyepakati pemerintah masuk total disitu bcrsama KPI membuat atuni.n, saya kirn kita masih 1nemberi rem seperti yang diusulkan oleh Mas Bambang. Jadi jangan semua aturan diwadahi dalam PP, atau bahkan tidak perlu semua aturan didalam PP, tnpi kcsepakatan antara berdua atau mungkin ada beberapa ha! yang mcmang pcrlu PP.

Tctapi itu saya kira rcspon saya clan scbligus saya ingin rnengingatkan proses lama scdikit supaya nanti akibat-akibatnya itu acla yang nanggungnya sedikit s·1payajelas disitu.

Tcrima kasih.

KETUA RAPAT:

Tcrima kasih Pak Effcncly Choiric. Pak Djoko Susilo, sibkan.

r\NGGOTA (DJOKO SUSJLO) :

Saya kitra hanya scdikit komcntar, tadi yang clisampaikan Mas Bambang sudah bctt!l sekali saya kira. Jadi kalau kita plcsblck kcbelakang itu ccritanya seperti itu, jacli saya semuanya menycsalkan, kt.:napa pcndapat ahli hokum pcmerintah itu belakangan, tapi memang mungkin disengaja, kabu bcliau itu bcrpcnclapat clari awal itu lain ceritanya, tapi suclahlah ternyata fatwa bcliau bahwa KPI bisa bikin pcraturan itu kita telah sclesai panja ya sudah apa boleh buat begitu, tapi jangan clitambahi mcnurut saya arti scmua aturan yang dibikin bersama KPI clan pemerintah, saya kira sudah cukup itu.

Kita kha\vatir juga, kita ingat UU Nomor 2, Nomor 3 tentang kepolisian, pertahanan dan scbagainya itu sudah clisyahkan bulan tahun-tahun yang lalu PPhya sampai sekarang tidak keluar. Ini saya juga kha\vatir kalau pakai PP tahun clcpan bclum tentu PP belum keluarm, KPI belum terbentuk ticlak akan julan scmua.

Jadi kbih bukan soal PP ini didrott saja, bahkan scbenarnya kalau kita mau misalnya saja, saya tidak tau dimana naruhnya, itu ada inpc.::raktif clisana, misalnya pcmerintah harus sudah kan ini kan untuk pt.:rt•11na kali KPJ ini diajukan o!ch pemcrintah atas usuh.n masyarakat, kalau bisa mungkin bcgitu dikctok ini, satu bulan disyahkan presidcn UU ini jalan langsung bikin woro­woro pcmcrintah ini, saya kira lcbih sibuk menampung KPI yang baru ::.etelah diproses, sehingga clalam waktu yang ticlak lama kita punya KPI, bukan PP nya yang harus kta inikan, nani setelah KPI dibcntuk bcrsma pcmcrintah bikin aturan-aturnn yang memang telah disepakati. Saya kira begitu itu lcbih bagus kctua.

Jacli didroft saja. tcrima kusih.

KETUA RAPAT:

Baik, tcrima kasih. Ada tanggapan Pak Noi.::r Namry Noor.

13

ANGGOTA (NOER NA!vlRY NOOR) :

Sedikit. Karena kita sudah scpakat yang Jalu persoalan ini. Mcnurut pemikiran saya, jalan

keluarnya begini, inikan kalau UU ini sudah kita syahkan mclalui pleno itu sekitar I tahun itu untuk membentuk !(Pl, setelnh KPI ada itu dibuatlah aturan-aturan dimana sekian pasal yang menyebut bahwa remerintah bcrsama KPI membuat aturan. J\turan-aturan itu disyahkan meblui PP.

Jacli bukan PP yang terlambat tapi bagaimana K.Pl bisa bcrsama-sama dcngan pcmcrintah membuat aturan i1 u, pas aturan itu selcsai langsung diterbitkan mclalui peraturan pemcrintah. sehingga kemungkinannya PP cukup dua atau satu saja untuk mcmuat sccara kcselu~han. ti<lak perlu setiap pasal satu peraturan pemcrintah. Bisa saja peraturan pcmerintah Cuma dua atau tiga. misalnya menyangkut insstitusi penyiaran, kcdtm mcnyangkut operasional pcnyiaran. Itu satu. Semua-semua itu schingga mungkin Cuma dua peraturan pemerintah, peraturan pemerintah ini lahir diakibatkan karena adanya sesuatu yang sudah disusun olch KPI bcrsama dcngan pemerintah. Itulah yang Jangsung masuk kcdalam kcrtas yang mcnycbut pcraturan pcmcrintah. sehingga kita tidak perlu akrgi sckali d~ngan istilah PP karena PP ini dibuat oleh KPI bcrsama pemerintah. Beru diterbitkan, jadi scakan-akan lcgalisirnya adalah bcrbcntuk PP, jadi kita tidak usah terlalu apreori clcngan situasi ini .

. Saya mcngajak kita scmua, bahwa jangan tcrlalu takut dcngan masa lalu, schingga masa kedepan kclihatan suram, sclalu kita bcrprinsip bahwa masa dcpan harus Jcbih bagus dari pada masa yang lalu, schingga k.ita ticlak pcrlu sclalu takut mclihat kcmasa lalu.

Saya kira c!cmikian, krima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ini pularan pcrtama. Kita kembalikan kcpacla pcmcrintah, ada pcnanggap yang mcminta supaya didroft, tapi

kemudian yang lain menanggapi tctap tapi PP nya barnngkali bisa diringkas Cuma dua sap misalkan, tapi dikclompok-kelompokkan. Ini a.dalah tanggapan dari anggota pansus.

Kami per~i'~,kan kembali pemcrintah membcrikan tanggapan balik.

PEMERIN'~- AH :

Terima kas.l 1. saudara ketua. Yang perta1na kami ingin tegaskan, bahwa ada belasan pasal dan ayat yang menegaskan

disusun KPI bersama pcmcrintr:h yang sebnjutnya diatur dengan PP. itu bctul sekali tidaklah berarti menjadi be lasan PP, sckarangpun saya sudah minta kcpada deputy untuk mclakukan telaah awal, untuk mengkatagorisasikan PP itu nanti kan diserahkan kepada KPI setelah ada, KPI yang ngolah, kita pcrcayalah kita lebih banyak tut wuri handayani dengan KPI itu, tctapi pemerintah perlu tctap acla untuk menjaga k1~scimbangan. Kami juga sulit mcnyan1paikan apa yang dimaksud clengan kescimbangan itu, sc:bab kami bcranggapan kawan-kawan DPR sudah cukup maklum akan hal terscbut.

Jadi memang bctul paling ada 3 atau 4 PP saja, dan disini mcmang eksat harus diatur dengan PP, maka ticlak akan ada kcluarnya itu dcngan bcntuk Kcputusan Mcntcri, kccuali nanti penjabaran dari PP baru bisa acla kcputusan mcntcri.

Kami akan bcrunding juga tentunya diinternal ini untuk bagaimana supaya sescgcranya soal KPI, saya bahkan minta Pak Widi untuk mcnyusun yang namanya pcrsyaratan dari keanggotaan K.PI yang ada dalam UU ini, untuk bcgitu UU ini disyahknn sudah langsung pengurnuman kcpada nrnsyarakat menyampaikan daftarnya kcpada pcmcrintah dan nanti pemerintah akan mcncruskannya kcpada DPR untuk segcra fits and propcrtes. Semangatnya sepcrti itu.

14

Tctapi kalm1 kita kt.:mbali kcpcrsoalan PP, kami kita sama-sama memaklumi yang bcrpendapat sama Pak Bambang, Mas Djoko, Pak effendy Choirie nanti akan balik lagi reviu lagi kcpada protcs yang lalu. Jadi kalau kami bold1 mcnghimbau ini bulan puasa kita percayakanlah pada itikad baik bcrsama, nanti kontrol saja pemerintah ini kan 1)PR masih mengontrol pemerintah, kalau acla pada ha! yang tidak pada tempatnya.

Apalagi kabu kami umpamnnya masih disini, scbab kami terus '.erang saja mendengarkan tcrus disini walaupun clibilang apa istilahnya melinclungi k.onglomen t atau dibilang macam­macam itu diikuti saja dcngan lapang dada, karcnn ini juga bulan p rnsa. Jadi hams diterima lapang dada juga, walaupun kiri kanan kawnn-ka·wan saya itu protes, bahwa bicara saya bilang kalau bicara lagi soal pcrsoalan itu nanti akan tambah panjang. Oleh schab itu kami terus terang saja bcrharnp kita kcmbali lagi kcpada naskah.

Tcrima bsih.

KETUA RAPAT:

Baik, dari pcmcrintah mcmbcrikan jawaban, ketcrlibatan pemerintah demi sebuah keseimbangan, tapi tatkala masuk pada aitcm bcrapa jumlah PP bisa tc1jadi 3 atau 4 PP saja tidak setiap pasal mclahirkan PP tacli, tapi kalau mcmang belum disepakati tentu kembali kenaskah awal. Jadi scbclum kcmbali kcnaskah aw~d, kami bcri putaran yang kcdua sesuai dcngan mckanisrnc.

Kami pcrsilakan p~,k Djoko.

ANGGOTA (DJOKO SUSILO) :

Saya kira ini posisi kita juga sudah rcpot ini, kalau kcmbali kenaskah awal juga harus ada PP, tapi pada dasarnya saya tidak tcrlalu alcrgi dengan PP. yang saya khawatir PP itu jadi molor, kalau ada kcmauan politik clisini kira-kira, okcy begitu clisyahkan, tapi tidak sampai kata UU Kcpolisian sampai bcrtahun-tahun tidak kcluar PP. ini juga yang menganggu kita, tapi saya katakan bahwa tim intcrdcp sudah mcnyiapkan begitu diini akan ada pengumuman merekrut calon anggota KPI ini sudah bagus bcrarti ada statement atau paling tidak keinginan niat baik dari pcmcrintah untuk scgcra mclaksanakan ini. Ini agak mclcgakan kita, tapi dalam PP belum kita tidak tau bcrapa lama PP ini akan kcluar. ·

Jadi barangkali ada keinginan dalam waktu yang dekat PP bisa dikeluarkan atau pemerintah ingin mcngcluarkan ini mungkin juga kita tidak tcrlalu ini.

Tcrima kasih.

KETUA Iv\PAr:

Tcrima kasih. Silakan Pak Bambang.

ANGGOTA F.PG (BArvmANG SADONO) :

Tcrima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan scsuai dcngan prosedur hokum. Jadi kalau disini

dicantumkan PP, suka ticlak suka kalau PP nya helum ada tidak bisa walaupun sudah diputuskan oleh KPI dnn pcmcrintab, kalau PP nya tidak ada tidak bisa dijalankan, karena UU ini menyaratkan clcngan PP. satu.

Kemudian kcdua, bagaimanapun sccara konstitusi PP itu otoritasnya pemerintah, walaupun disini scmuanya bcrjanji atau bersumpah apapun, tapi kalau pada waktu itu realitasnya tidak ditckcn ya tidak ditckcn kita mau ngomong apapun kita mau berprnsangka baik, tapi itu bisa terjadi, tapi okcy kalau mcmang ini harus tc1jadi, maka saya hanya mem1cmbalikan lagi etikad itu

15

--

harus dijamin bahwa tidak akan molor, jaminannya disini kita bikin misalnya mau kita cantumkan bahwa secara administrative clitetapkan clengan PP.

Jadi kita sudah tau bahwa, tanpa itupun sudah jalan, kita maunya sctclah kita bcrikan kemudian dikunci lagi, tadinya kita kan tidak sctuju KPI dcngan pcmcrintah. Pemcrintah kita k.asih tapi dikunci c!cngan PP. Jacli nrtinya apa yang kita omongkan itu tidak pcrnah dijamin. Satu itu.

Atau kalau mau lagi itu tidak, alternatifnya aclalah dipcnjelasan, bahwa setelah diputuskan oleh KPI dengan pemerintah, maka sclambat-lambatnya dalam waktu ini PP nya harus sudah keluar, misalnya semacam itu. Jacli jclas tidak ada kucing dalam karung sebcnamya kita punya agend~ kita kan sama-sama ticlak tau. Kalau jalan kduar ini bisa discpakati mungkin kita bisa berikanlah, kita bis<i mcngerti dari scgi proses ini memung kita dalam tandu petik tidak tau yang lain, tanda pctik saya kita sudah tcrtipu clc:ngan rumusan ini, jadi kalau clipcrdebatkan kita kembali kesini, itu bisa te1jadi.

Tetapi kalau memang betul pemcrintah sendiri menyatakan janji-janjinya scmacarn itu. maka saya minta .iaminan bahwa itu acfa jaminan apakah dicantumkan dalam pasal ini atau didalam penjelasar. itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. Saudara mentcri tanggapan balik dari anggota pansus pcnyiaran, kalau misalkan ada

jaminan yang pasti kcpastian bahwa setelah diunciang-undangkan ini sclama sekian bulan bisa ada PP dan itu clitcntukan akan clalam penjelasan itu sudah sangat melegakan, supaya tidak membeli k.ucing dalam karung pokoknya yang pasti ada kepastian, supaya teman-teman yang memberikan contoh sudah sckian lama tidak ada PP, jadi kcpastian hokum bal1\va UU ini bisa operasional dengan PP ini yang pcrlu disampaikan.

Pak Effcndy Choiric.

ANGGOTA (EFFENDY CHOIRIE) :

Kalau mau diputuskan silakan, tapi bcgini satu kctika saya Tanya pada pakar-pakar, ini kalau tidak PP apa, mcnurut pemerintah harus diwadahi dalam urutan dalam undang-undang yang ada itu, atau paling bahwa kepmen, tapi kepmi..!n kan ticlak ada dalam urutan. Tcrus ini antara KPI dengan pemerintah itu bisa pisah, ini bagian dari, tapi pemcrintah kalau biasa mcmbuat pcraturan itu kan ya PP, Perpu, Prcsiden, Kepres, terns ada Kcpmcn dan segala macam. Ini scsuatu yanl!. baru sama sekali. ~

Jadi pemerintah bersama KP!. Mungkin di KPU tidak ada begitu kan pcmerintah bcrs<ima KPU mungkin tidal, ada UU ini. Lalu apa nanti, oh bisa ini bagian dari pencmuan hokum. Sava bisa kalau kita 1rn rncrintahkan seperti itu misalnya, pemerintah tidak harus dikasih nama P·P. tidak harus dikasih nama yang lain-lain itu, pokoknya peraturan pemerintah dengan KPI dalam konteks ini bagian clari pcncmuan hokum itu tidak apa-apa, itu bcrarti terobosan hokum Indonesia. Tetapi kalau masih ragu dcngan scpcrti ini ya sudah ticlak apa-apa. Baik apa boleh buat.

KETUA RA?AT:

Terima kasih Pak Effendy Choiric. Pak Soeharsojo, silakan.

ANGGOTA (SOEHARSOJO):

Terima kasih kctua.

16

l\:mcrintah clan tcman-tcman scmuanya. Saya kira buknn sckcdar pimpinan mcngalah, ta pi untuk Pak Efi .!ndy Choirie.

Saudara kctua. Pcmcrintah dan teman-tcman yang lainnya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Djoko, Mas Bambang, Mas Effendy Choirie

itu, dan mcrupabn satu ungkapan dimana mcmang sebcnarnya kita sama-sama mengharapkan supaya ini pcraturan-pcraturan pclaksanaannya, apakah namanya itu segera bisa diterbitkan, dan kita, saya kira mcndc.:ngar clari pihak pcmcrintah supaya menggambarkan ada jaminan kepada pemerintah supayu 3 bulan utau berapa bulan dari Mas Djoko itu, saya kira PP ini yang mcngeluarknn tcntunya bukan kemcnterian, tapi dari apa yang disampaikan wakil pemerintah Pak Syamsul ini. Saya kirn itikadnya sama-sama kita ingin supaya segcra ada peraturan.

Olch scbab itu saya ingat paJa waktu kami mcmbahas beberapa waktu yang lampau membahas undang-undang pcrmukiman, ini mungkin Pak Oke, Pak Syamsul. Disalah satu pasalnya itu ada yang mcngatur mcngcnai bcrapa lama PP itu harus dikeluarkan , kalau tidak salah dua tahun paling lambat, sclambat-lambatnya dua tahun itu harus keluar, tapi memang kenyataan walaupun ini ada didalam undang-undang ada yang sampai belum keluar dalam 2 tahun, artinya yang dianrnnatkan clalam pasal-pasal nanti harus dikeluarkan PP, tapi nyatanya ditutup dc.:ngan dua tahun juga bclum bisa seluruhnya kcluar. Tctapi paling tidak kalau tadi Pak Bambang , Pak Djoko itu kan mcngisyaratkan :rnlau bisa ada cantuman dikeluarkan dalam waktu tertentu ini mungkin bisa mcnampung kcinginan kita scmuanya.

Okh scbab itu kctua kalau dipcrbolchkan mungkin wakil pc·11erintah Oke yang dari Kehakiman ini, apakah yang disampaikan pada waktu yang lampau itl' betul dan bisa diangkat disi:1i.

T crima kasih kctua.

KETUA RAPAT:

Baik, tcrima kasih Mas Harsojo. Saya kcmbalikan kcpada pcmcrintah. Pemikiran-pemikiran yang berkembang didalam

forum ini dan karcna tadi discbut nama Pak Oke barangkali juga bisa memberikan tambahan. Kami pcrsilakan Pak Okc.

J>EMERINT:\11 (OKE MAHENDRA):

Tcrima kasih pak pimpinan. Kalau pada waktu yang lalu mcmang ada ditentukan batas walt.unya itu. Kemudian yang

kedua juga ada UU yang mcnentukan, UU Pemilu yang lalu misalnya bahwa yang belum cukup diatur dalam UU ini, UU Nomor 3 tahun 1999 diatur dengan pernturan- pemerintah setelah mendengar pcrtimbangan dari KPU, clari KPU keluarlah PP 33 Tahun 1999. ada juga yang menycbutkan batas waktu scpc.:rti itu.

Tetapi kalau mau dicantumkan sepcrti Pak Bambang Sadono jangan sampai ada kckhawatirnn bahwa sctclah cliscpakati oleh KPI bersama pemerir1tah lalu pemerintahnya berlarut-larut tidak mau mcngcluarkan PP nya, mcmang bisa juga dilatasi disini. Jadi setelah disepakati olch KPI dun pcmerintah itu dalam tempo bcrapa bulan apn 2 bulan, 3 bulan barns sudah dikcluarkan PP nya. Judi mcngikat pcmcrintah untuk segera me11geluarkan PP manakala mencapai kcscpakatan antarn KPI clcngan pcmerintah.

Tcrima kasih.

KETUA RAPAT:

~fas Bambang.

17

~"t·•. ,,,.

ANGGOTI'. F.PG (BAMBANG HARSONO):

Tcrima kas.!·1 •

Jadi saya ii.gin mengkomplinkan ini alternatifnya itu. Jadi scbcnarnya yang lebih penting itu bukan berapa h1rna PP itu dikeluarkan, yang lebih pcnting itu adalah pada saat keputusan bn tadi dikatakan balr.va PP ini hanya akan mengukuhkan tidak akan mengubah isi dari keputusan KPI dengan pemermtah itu.

Jadi kalau nanti didalam pc1~clasannya ataupun didalam dicantumkan disini bahwa sejak itu disepakati sanmil menunggu PP nya itu berlaku juga itu sudah kcadaan cukup, jadi sudah tidak pemerintah n:engeluarkan PP nya kapanpun ini sudah operasional yang diputuskan itu. karena PP tadi han:/a me\vadahi apa yang sudah diputuskan dan tidak aka.n mc.ngubah, kan:na nanti kalau yang diputuskan itu berapa lama waktunya PP itu dikcluarkan, itu berarti masih menunggu, jadi peraturan tclah discpaktipun menunggu sampai PP.

Saya ingin menambahkan bcgini, kita jangan berbicara bahwa tadi Pak Syamsul sudal1 meminta stafnya bcgini-begini, UU ini belum tentu akan berhadapan dengan Pak Syamsul atau juga dengan Pak Wicli, ini akan berhadapon dcngan orang yang tidak bisa kita duga begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Pak Noer Namry.

ANGGOTi, (NOER NAMRY NOO:~):

Terima kas:l1. Saya kira s.tdah scjalan scmua pemikiran kita bahwa, mcmang apa yang diputuskan oleh

KPI bersama pemcrintah itulah draft dari pada PP yang dikeluarkan, Cuma barangkali kalau hari ini satu keputusan yang lcbih, karcna PP mungkin dikclompokkan ini kcputusan-keputusan ini jadi satu kelompok mungkin sampai 4-5 keputusan baru menjadi PP, sehingga tidak bisa otomatis pada hari ini diputuskan satu bcsok sudah harus keluar PP nya knrena harus menunggu yang lain karena minta dikelompokknn menjadi 3 atau 4 kclompok saja.

Cuma pcrsoalannya sckarang ini apalagi dibulan puasa ini, masa awalnya kita dan saya sangat pcrcaya Pak mcntcri punya niat yang bagus, kcnapa saya pcrcaya baru kemarin dia tinggalkan kami, bcliau aclalah kctua fraksi kami, jadi saya itu barns mcndukung beliau, bahwa memang kita tokohkan bcliau clan kita p~·rcaya untuk mclanggcngkan scmua kesimpulan­kesimpulan kita c!isini.

Saya kira ckmikian, itu kcpcrcayaan kami saya kira cukup bagus mudah-mudahan apa yang dikahawatirkan itu tic.lak tc1:jadi. Insya Allah.

Tcrima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kas'.h. Prof. Baihaqi.

ANGGO'ft\ (BAII-IAQI) :

lni rupanya )'ang tua-tua juga harus bicara ini, clan bicaranya yang tua itu kadang-kadang tidak sama denga 1 yang muda itu suclah jdas. Saya melihat sama-sama kita setuju dcngan keinginan cepat kc Liar PP itu sama-sama, pemcrintah juga ingin cepat, kita juga ingin cepat. Tapi menjamin sampai 1Jasti itu saya kira mustahil kalau kita manusia, na1min demikian saya cocok ini

18

dengfill apa dikatakan l3apak Nocr Namry kcinginan itu, saya yakin itu keinginan pak menteri atau staf clan kcinginan kita ten tu baik.

Cuma sckarang bagaimana mcrumuskan supaya kclihatan keinginan itu, itu barangkali yang dikchcndaki. Kalau pasti saya tidak sctuju. Tempo 2 tahun pasti, pasti itu tidak akan mungkin, karcna ada saja halangan-halangannya, tapi kalau ada kelihatan sedikit tanda-tanda dalan1 bcntuk rcclaksional atau clalam bcntuk kata-kata yang mcmang keinginan itu ada kelihatan begitu. Barnngkali itu saja clipikir sckali lagi, sebab saya kalau sekilas sudah setuju saja saya, semuanya itu ticlak usah dico:·cng-corcng lag! suclah sctuju, karena inemang ada referensinya didcpan, Cuma brcna kcinginan ini tacli bagus.

'forima kasih.

KETUA RAPAT:

Tcrima kasih Pak Baihaqi. Dari flour sudah, tapi kayanya suara pcrempuan belum tampil, barangkali Ibu Balqis mau

bicara. Dcmikianlah saudarn mcntcri pcmikiran-pcmikirnn yang berkembang bahwa teman-teman ingin bahwa jaminan waktu yang lcbih J'lasti, lebih fix itu menjadi peg; :ngan, tapi barangkali ini bisa dicari jalan kcluarnya sup•1y•1 kita bisa masuk mcngakhiri pembahas1n aitem ini.

Kami pcrsilak~\n saudara mcntcri, kan.!na sudah dua putaran.

PEMERlNTAH :

Tcrima kasih. Kalau !vlas Bambang tadi minta clalam penjclasan. Kami majukan saja kedalam batang

tubuh. Jadi 61 itu yang tcrtulis sckarang ini itu adalah ayat ·1, ayat 2 nya kira-kira ini .<lulu, saya sampaikan dulu atau mau langsung ditulis. Pcraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hams sudah ditetapka11 selambat-lamblllnya 60 hari setelah disusun oleh KP I bersama pemerinw11. Jadi jcbs kalau !emu dari 60 hari itu prcsidc11nya bisa dilugas oleh DPR karena tidak melaksanakan UU.

KETUA RAPAT:

Kclajimannya bagaimana, ini lcgai drafter.

LEGAL DRAFTER:

Ya mau ditambah sclcsai ticlak apa-apa biar kita sama-sama lega danjelas.

KETUA RAPAT:

Baik, pcmcrintah mcngusulkan clua ayat, ayat pcrtama yang t..:!rtera diatas, ayat kedua untuk mcngakomodasi menampung pemikiran anggota-anggota de\' an diusulkan Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harl!s sudah ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sere/ah selesai disuszm oleh KPJ bersama pemerintan. Setuju. Belt1111 legal drafter.

LEGAL DRAFTER:

Mungkin sclarnbat-lambatnya itu bisa diganti dcngan paling lambat

KETUA RAP:\T:

Silakan, saya ulangi lagi.

LEGAL DRAFTER :

19

60 nya dibcri kurung (cnam puluh) han.

KETUA RAPAT:

Dari pemer111tah sudah ada perbaikan ataupun pcnambahan. Saya bacakan kalau tidak ada lagi ayat 2 Peratur, 111 pemerintah sebagaimcnw dimaksud pada ayat 1 harus diterapkanpal ing lambat 60 (enam pu 111h) hari sete!ah selesai disusun oleh KP! bersama pemerinlan. Setuju.

(RAPAT SETUJU) Terima kasil·.

ANGGOT/. (BAIHAQI) :

Katanya begini Ibu Ani menanam takts, lbu Ana mcnanam kcmbang scmakin lama kita balias UU ini makin matang.

KETUA RA.PAT:

Saya persilakan Pak Harsojo.

ANGGOTA (SOEHARSOJO):

Ada pertanyaan supaya jclas untuk ayat 1 itu bagaimana dikcmbalikan scperti asal mula atau kita setujui usulan pemcrintah mcngcnai pasal 19 ayat 2 misalnya clan scbagainya.

KETUA RAPAT:

Tadi kan ada pcnambahan-penambahan clari pemcrintah itu harus ditambahkan, say~1

belum mendapatkan claftarnya. Bisa clitayangkan clulu. Baik kita sepakati ayat 1.

(RAPA'JI' SETU.JU) :

Terima kasih. Baik, coba '\.ita melihat pada DIM Nomor 143 mcmang secretariat mengingatkan ada hal

yang masih belum JC!as supaya kita bisa mcmbaca ulang. Caba DIM Nomor 143, pada tanggal 11 Nopembcr masih tcrcantum dipcncling untuk dicck ulang, ini <lulu yang tcrlcwatkan, penambahan ayat baru masuk dalam penjelasan untuk rnmusan pcnjelasan di pending pada waktu itu demikian.

ANGGOTA (BA!HAQI) :

Saya tambah1rnn scdikit pak ketua. Sebetulnya rncngcnai isi pasal 19 itu kita sudah setuju, Cuma pcnjclasan ini saja yang

perlu ada diubah bcgitu. Itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Hanya penjclasunnya saja.

ANGGOTA (NOER NAMRY NOOR):

Barangkali usulan pcnambahan ayat barn ini ayat 2 itu dijadikan pcnjclasan, kalau tidak salah, bukan pcnjelasannya tctapi dijadikan pcnjelasan, karena dianggap pada waktu itu sudah diatur oleh UU yang lain, sehingga ada pemikiiran bahwa ayat 2 itu usulan pcnambahau ayat baru itu dijadikan saja p1~njclasan clari pacla ayat 1.

Tcrima kasih.

20 '.

KETUA R1\PAT:

Baik, dari pcmcrintah rr'.cmbcrikan tanggapan.

PEMERINT/\l-l :

Coba mulai clari pasal l 9nya dulu. -

KETUA RAPAr :

Atau l\fos Bambang, silakan.

ANGGOTA F.PG (13AMBANG SADONO):

Saya hanya mcngcmukakan kalau itu dijadikan pcnjclasan, itu memang tidak begitu tepat karcna itu mcmbcri pcrintah kcpada KPI bcrsama pemcrintah.

KETUA RAPi\T :

Jadi bukan pcnji.:lasan langsung pada ilyat baru bcgitu.

PEMER!NTAI l :

Kalau tidak salah itu, itu scmula pasal 19 bcrbunyi lembagrr penyiaran swasta jasa penyiarnn rndio dan Jaso pe11yicl/'{111 te/evisi masi11g-masi11g hanya dapat menyelenggarakcm satu siaran dengan salli .rn!uran siarcm pada satu cakupan wilayah siaran. Mulanya pemerintah mcngusulkan pcrubuhan rcdaksional supaya bisa memasukkan kctcntuan tentang adanya jasa tambahan dalam satu saluran si:uan.

Scmcntara untuk mcnggunakan jasa tambahan dan satu siaran itu tidak diatur disini, jadi kalau mau dijudikan pcnjclasan scbctulnya, maka penjelasannya 11rnn mengatakan bahwa lembaga pcnyiaran yang mcmiliki ijin scbagaimana dimaksud dalam p..tsalnya, batang tubuh itu memiliki hak untuk menggunakan saluran itu untuk jasa tambahan, kan itu yang ingin kila wadahi.

Schingga pi.:rsoalannya dimana itu diatur pengaturan tcntanr jasa tambahan itu. Pak Bambang tadi mcngatakan jasa tambahan itu ya mcstinya hams ada, ada aturannya kalau ada mcngatur tidak bolch didalam pcnjclasan.

Schingga scingat saya waktu itu acla clua pilihan, tctapi didalmr penjelasan pilihan yang pcrtama adalah pcnambahan jasa clalam satu saluran sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat dilakukun dcngan mcncantumkannya dalam proses perijinan, sehingga pada waktu itu kita mcnganggap bolch dia mcmabi set of box clan scbagainya, dia integrasikan dalam proses pcrijinan yang dia majukan. Kita harus mcnafsirkan ini apabila scbelun:nya dia tidak mengajukan pcrmintaan ijin untuk set of box clan sebagainya, maka dia harus menambah.

Scmcntara yang kcclua, pcnambahan jasa dalam satu saluran sebagaimana dimaksucl dalam pasal ini diatur kbih lanjut olch KPI bcrsama pcmcrintah. Mcnurut Mas Bainbang itu hams masuk kcclalam batang tubuh, tcrseruh kita ambil yang pcrtama tadi sebagai penjelasan atau kita ambil yang kcdua nrnsuk kcdalam batang tubuh.

KETUA RAPAT:

Ada obsi yang satu masih pcnjclasan, yang lain mcnambah ayat baru. Kalau menambah ayat baru bcrarti nanti bclakangnyapun harus dicantumkan lagi dibelakangnya. Saya buka flour, apa cukup clcng•m pcnjclasan saja, itu tcrintcgrasikan dcngan ijin.

21

ANGGOTA F.PG (BAMBANG SADONO) :

Saya kira rncmang pilihannya itu, scbrang kita pilih <lulu mau ditaruh dipcnjelasan atau mau masuk kebatang tubuh. Kalau kcscpakatannya pcnjcbsan maka pilihannya yang ini yang biru.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau masuk pcnjdasan pilihannya yang biru. A<la lagi, kalau tidak saya kemb:1iikan pada pemerintah.

PEMERINTAI-1:

Yang biru tdak apa-apa, tapi tolong dipahami bcrsama, bahwa kalau dia mengajukan ijin belum mencantumkan tambahnn itu tadi, dia bisa mcnyusun untuk mcmintanya. Supaya itu consensus kita saj~1, supaya <1da syarat mcnjadi mcrivcr kcundang-undang.

Terima kas1i1.

KETUA R\PAT:

Baik, jadi c.ii::;cpakati masuk kcpcnjclasan. Set.uju.

(RAPAT SETU.JU)

terima kasi 11.

Sc<.:retariat coba dicck kcmbali supaya tidak tcrtinggal. DIM Nomor 327 scbcntar kita mcneliti supaya tidak kclewatan lagi. Pasal 61. cuba Mas Suharsojo bisa menycbutkan.

ANGGOTA (SOEHARSOJO):

Saudara ketua. Pada pasal 61 atau DIM Nomor 327, dcngan pasal 19 ayat 2 itu hilang, itu masuk pada

penjelasan saja, rnaka pencantuman pasal 12 ayat 2 pada DIM Nomor 23 7 a tau pasal 61 ini kan harus draft. Jadi kita sisir disini. Mo hon secretariat mcnampilkan DIM Nomor 327 atau .pasal 61.

KETUA RAPAT:

Pasal 59 ayat 3 yang kcac!aan khusus tadi, ditambah yang tcrakhir, jadi dannya itu dihapus. Pasal 54 nya itu digcser kekiri, dan pasal 59 ayat 3 ditetapkan dengan peraturnn pemerintah.

ANGGOTA (SOEI-IARSOJO):

Pasal 13 itu tidak bcrgaris lagi.

KETUA RAPAT:

Baik, tcrima kasih. Sauclara mentcri ini kita suclah mengakhiri batang tubuhnya, kcscluruhan sudah kita

selesaikan, tapi acla pcnggcscran mulai pacla pasal 11 a yang harus bcrubah mcnjadi pasal I 2. Pada pasal 11 a, pada DIM Nomor I 04 pada waktu itu kan, coba secretariat tayangkan I I a. ini kan disetujui pasal 11 a, kita akan ubah mcn_iadi pasal 12, schingga sccara rctcng terus bcru'.un kebclakang akan bcrubah.

Di..:ngan ch.:mikian tatkala kctcntuan pidana dan kctentuan-ketcntuan lain harus merujuk kcsitu, kontcnsnya harm; bcrubah lagi harus eek ulang, ini satu perso lian yang saya tawarkan, bagaimnna discrahbn padu kita disini ntau d:iscrahkan kcpada secrctaria'. untuk menyisir.

Yang kcJua, harus mcmbaca kcmbali penjelasan supaya rujukan keatas pasal-pasalnya pas, apakah pada session ini, alaukah session bcrikutnya kita masih punya waktu lima belas menit sampai sctcngah lima. kalau tidak ada pcrmintaan.

Silakan Pak I3ambang Sac!ono.

ANGGOTA f.PG (I3Atv1BANG SADONO) :

Kalau itu pckcrjnan tcknis adminis1.rativc saya kira bisa diserahkan pada pemerintah, pimpinan dcngan staf saya kirn tidak ada masalah.

KETUA RAPAT:

Saya tawarkan kcpadn yang lain duh.1. Pak Effcndy Choiric.

ANGGOTJ\ F.Kl3 (EFFENDY CHOIRIE):

Sctuju usulan Pak I3ambang tadi.

KETUA RAPAT:

Pak Nocr.

ANGGOTA (NOER NAMRY NOOR):

Saya Cuma mau minta ijin karcna acara yang lain.

KETUA RAPAT :

Pak Harsojo dulu kalau bcgitu.

ANGGOTA (SOEHARSOJO) :

Tcrima kasih. Saya hanya :1kan mcngusulkan karcna mungkin sccara tcknis tidak mungkin diselesnikan

pada so1\: hari ini. Jadi usulnya Pak Bambang itu saya kira bisa kita akomodir, tapi lepas pacla soal pimpinan. Jadi saya kira sctclah nanti secretariat menyisir dan dilihat oleh pimpinan, tetapi ini kami minta diputuskan dalam plcno, karcna saya kira mekanismenya hams demikian. Mcmang kalau ini mau dipaksakan sore ini kita kan bclum siap m~nyisirnya. Mungkin acla baiknya kita akhiri kcmudian disisir, kcmudian besok siang kita tampilkah.

Tcrima kasih.

KETUA RAP i\T:

Baik, usu! dari t1our tcrmasuk pimpinan disisir, kita tugaskan secretariat jadi supaya sinkron, supaya tidak ada nnnti yang keliru yang mcncantumkan atr u mis pencantuman, ini tawaran dari pimpinan. Ini saya tawarkan pada pemerintah.

PEMERlNTAl I :

Sctuj u.

23

KETU A RAP AT :

Baik, kalau disctujui kita scpakati p1.!ny1s1ran ditangani olch secretariat indrattcr dan secretariat pansus agar besok bisa dibawa u11tuk dibaca satu persatu clan kita putuskan, tetap kita putuskan dalam rnpat plcno bcsok, seandainya bcsok sclcsai hari kamis kita harus sclesai menandatangani itu, dan itu saya harnpkan tcpat waktu supaya penandatanganan naskah juga tepat pada waktunya. Karena bcsok ada rapat Bamus, kita harus beri Japoran pada Ba.mus bahwa UU penyiaran hari Scnin harus kita syahkan.

ANGGOTA:

Besok Bamus itu biasanya jam 2, mestinya idialny~1 rnpat kita sclcsai scbelum jam '.2, tapi mengingat kebiasaan kita tidak mungkin, padahal kalau mau kita paripurnakan hari scnin, bt:nu·ti harus masuk Bamus itu bcsok sore, kita kha\vatir jam 4 bamus jam 3 sudah sclesai, kita bclurn laporan, bagaimana kalau rapat kita yang ma ju saja, bukan jam 2 tapi mungkin pagi.

KETUA RAPAT:

Kami tawarkan kepada pcmcrintah apakah mungkin bisa maju diawal, tapi kalau kita tawarkan maju anggota pansus pada sepakat pada waktunya, itu tawaran kami, atau Pak mcntcri ada acara, kami tU\\ ~;rkan 111i dimajukan.

PEMERINT, \H :

Besok hari 1\arnis rncmang ada rnpat tatib, tapi ini kan untuk kcpentingan nasional rapat kabinet bisa dikala.1kan kalau mcmang harus untuk menyclcsaikan tugas itu. Terserah saja, jadi kembalikan kcpada DPR saja.

KETUA RA?AT:

Pak Harsojo, silakan.

ANGGOTA (SOEHARSOJO) :

Penyisiran bi sa ticlak sclesai bcsok pagi. Saudara kctua clan pcmcrintah, serta rckan-rck~m sekalian. Saya kira acla bcbcrapa ha! yang jadi pertimbangan kita diluar pak mcntcri mcngikuti

rapat kabinet. Besok itu ada rapat paripurna, kcmudi::m ada Bamus dan saya kira kita itu dibaw:ih koordinasi wakil ketua Pak Fatwa, yang saya dcngar Pak Fatwa juga bertugas. Jadi saya kira harus kita sinkronkDn juga waktunya itu, jacli apakah pada jam yang terscbut itu Pak Fatwa bisa. kan Pak Fatwa menghadiri pcnanclatanganan.

Lalu yang kcdua, soal laporan pada Bamus, saya kira laporrumya ini sclcsai saya kira tanggung jawab kita sama-sama, sccara prinsif kan sudah sclesai, jadi tinggal teknis mcnyisir saja. Jadi usulan kami saya kira tctap saja, scdangkan di Bamus kita laporkan scsudah selesai.

Terima kasih.

KETUA R/1.PAT:

Terima kas1h. Baik kalau bcgitu. Jadi yang pcnting scbctulnya Pak Fatwa sebagai Korinbang itu harus

hadir pada hari bes )k penanclatanganan naskah itu. Pak cffencly Choirie.

ANGGOTA F.KB (Ef-FENDY CHOIRIE) :

24

lni kan bcrarti dadakan, paduhal jadwal scbclumnya sudah ada, sementara kita kan suclah punya jadwal, pac!ahal sudah diranc.:ang ada panja, ada pansus bcgitu, jadi yang pentingkan sebclum lcbaran sudah selcsai, scsuai clcngan jadwal scmula.

ANGGOTA:

Saya melihat kalau tidak salah tanggal 25 harus selcsai. Maka tidak perlu besok dipaksakan, ta pi saya kita tcrlampau ccpat maka lcbih baik pegang saja jadwal awal 25 selesai, 24 selesai bagus, 23 sclcsai b.1gus, kalau besok selesai kurang bagus barangkali.

KETUA RAPA!':

Baiklah kita putuskan bcsok kita scsuai dcngan agenda semula, kita rapatjam 1:5.00 untuk mcnyclcsaikan pcnyisiran clan penandatanganan, secretariat bisa mencat 1tat itu.

I3aiklah saudara-sauclara anggota pansus penyiaran dan pcmcri.1tah. Atas pimpinan kami mcngucapkan tcrima kasih.

Kita akhiri dcngan ucapan tcr~ma kasih, mohon besok tc pat pada waktunya kita mcnyelcsaikan tugas yang dibcrikan kcpacl.a kita sesuai amanat Ba111lls tanggal 25 Nopember 2002 kita hari paripurna.

Tcrima kasih. Assalamu'alaikum \Vr. \Vb.

Jakarta, 20 Nopember 2002

Sit1 Kaemi, S. NIP.210001051

25

...

.·

RISALAH RAPAT PEMBICARAAN TINGI<AT III

RANCANGANUNDANG~NDANG

TENTANG

PENYIAR AN

RAPAT KERJA

~IASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2002-2003

RAKER KE TANGGAL

: 28 : 21November2002

DE\-VAN PERWA.:KILAN RAl(YAT REPUBLIK INDONESIA