keterangan dpr ri atas rancangan undang-undang tentang...

20
8 KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROTOKOL RABU, 9 JUNI 2010 Disampaikan oleh: H. TB. Soemandjaja, SD Yang terhormat Menteri Luar Negeri beserta jajaran, Yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajaran, Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia beserta jajaran, Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran, Yang terhormat Pimpinan Pansus, Anggota Pansus yang kami hormati, serta Para undangan yang hadir dari Bank Indonesia, dan Hadirin sekalian yang kami muliakan, Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, dan Salam sejahtera untuk kita sekalian, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bahwasanya kita dapat menghadiri Rapat Kerja yang pertama pada hari ini dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Protokol dalam keadaan sehat wal’afiat. Kehadiran kita bersama di sini demi menjalankan kewajiban konstitusional untuk membahas bersama RUU tentang Protokol yang diharapkan nanti akan kita setujui bersama untuk menjadi Undang-Undang tentang Protokol. Seperti kita ketahui bersama bahwa RUU Tentang Protokol merupakan salah satu RUU yang diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Proleglas) pada tahun 2010. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Prolegnas RUU tentang Protokol merupakan RUU yang diusulkan oleh DPR. Adanya pengusulan RUU tentang Protokol sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 21 bahwa Anggota DPR berhak mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang. Untuk menindaklanjuti amanat Prolegnas 2010, Badan Legislasi mempersiapkan Naskah Akademik dan draft RUU tentang Protokol. Baleg sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang salah satu kewenangannya adalah menyiapkan RUU Usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Oleh Baleg, draft RUU tentang Protokol telah diuji ke beberapa daerah antara lain Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami muliakan, RUU tentang Protokol yang akan kita bahas bersama ini adalah RUU yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1987 tentang Protokol yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia saat ini dengan konsekuensi atas ARSIP DPR RI

Upload: others

Post on 05-Nov-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

8

KETERANGAN DPR RI ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROTOKOL RABU, 9 JUNI 2010

Disampaikan oleh: H. TB. Soemandjaja, SD

Yang terhormat Menteri Luar Negeri beserta jajaran, Yang terhormat Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajaran, Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia beserta jajaran, Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran, Yang terhormat Pimpinan Pansus, Anggota Pansus yang kami hormati, serta Para undangan yang hadir dari Bank Indonesia, dan Hadirin sekalian yang kami muliakan, Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, dan Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bahwasanya kita dapat menghadiri Rapat Kerja yang pertama pada hari ini dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Protokol dalam keadaan sehat wal’afiat. Kehadiran kita bersama di sini demi menjalankan kewajiban konstitusional untuk membahas bersama RUU tentang Protokol yang diharapkan nanti akan kita setujui bersama untuk menjadi Undang-Undang tentang Protokol. Seperti kita ketahui bersama bahwa RUU Tentang Protokol merupakan salah satu RUU yang diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Proleglas) pada tahun 2010. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Prolegnas RUU tentang Protokol merupakan RUU yang diusulkan oleh DPR. Adanya pengusulan RUU tentang Protokol sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 21 bahwa Anggota DPR berhak mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang. Untuk menindaklanjuti amanat Prolegnas 2010, Badan Legislasi mempersiapkan Naskah Akademik dan draft RUU tentang Protokol. Baleg sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang salah satu kewenangannya adalah menyiapkan RUU Usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Oleh Baleg, draft RUU tentang Protokol telah diuji ke beberapa daerah antara lain Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami muliakan, RUU tentang Protokol yang akan kita bahas bersama ini adalah RUU yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1987 tentang Protokol yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia saat ini dengan konsekuensi atas

ARSIP D

PR RI

Page 2: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

9

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sudah tidak sesuai lagi dengan praktek dan kebiasaan yang ada di masyarakat saat ini. Secara sederhana membicarakan protokol antara lain membahas mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, tokoh masyakarat tertentu. Pemahaman tentang makna protokol dapat berbeda-beda di kalangan masyarakat, namun pengertian protokol perlu mengacu pada makna dan pengertian awalnya bahwa istilah tentang protokol berkaitan erat dengan tata krama bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tingkat kenegaraan maka istilah protokol berkaitan erat dengan tata krama penyelenggaran acara yang bersifat kenegaraan misalnya peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita selenggarakan pada setiap tanggal 17 Agustus. Awalnya pengaturan tentang keprotokolan Indonesia tidak terlepas ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1964 melalui Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1982 yang kemudian sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor: 1 tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1987 tentang Protokol beserta PP Nomor: 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan dipakai sebagai dasar hukum untuk mengatur tentang keprotokolan di Indonesia.

Hadirin yang kami muliakan, Nuansa pentingnya pengaturan keprotokolan ini semakin terasa dengan munculnya beberapa lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya seperti diantarkan oleh Ketua yang terhormat tadi, Komisi Yudisial dan terbentuknya beberapa lembaga negara baru seperti Pusat Pelaporan Arus Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, KPU dan lain sebagainya. Adanya lembaga negara dan lembaga negara baru tersebut mempunyai konsekuensi tentang pengaturan keprotokolan yang ada, baik tentang pengaturan atas pejabat negara atau pejabat yang ada pada lembaga tersebut atas pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Selain itu dampak dari otonomi daerah, dengan terbentuknya beberapa daerah otonom baru di sejumlah daerah saat ini berimplikasi kepada acara kenegaraan dan acara resmi yang diselenggarakan di daerah dan acara yang bersifat kedaerahan yang ada pada daerah otonom tersebut. Implikasi lain di daerah yaitu acara-acara di daerah yang mengundang Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah setempat, serta Pejabat Negara yang mempunyai kantor atau perwakilan di daerah seperti Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah dan kantor Bank Indonesia di daerah. Selain itu dari segi tata krama pergaulan internasional, keberadaan Indonesia saat ini dianggap sebagai negara yang berpengaruh di forum internasional, kita bisa melihat keikutsertaan Indonesia di dalam beberapa forum internasional atau adanya acara yang bersifat internasional yang diselenggarakan di negara Indonesia. Adanya pengakuan negara Indonesia juga berimplikasi kepada kepentingan Indonesia pada forum internasional tersebut ataupun maraknya tamu negara yang datang ke Indonesia, baik dalam

ARSIP D

PR RI

Page 3: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

10

rangka kegiatan internasional di Indonesia ataupun dalam rangka tujuan lainnya. Hal ini semua berimplikasi untuk mengatur hal yang berdimensi keprotokolan untuk mengatur para tamu negara yang datang ke Indonesia.

Bapak Menteri dan jajaran yang kami hormati, serta Hadirin yang kami muliakan,

Rancangan Undang-undang tentang Protokol ini terdiri atas 10 Bab dan 44 Pasal beserta Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal. Adapun pembagian bab dimaksud adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Bab ini terbagi atas 14 pengertian umum yang

merupakan pengertian umum konsepsi ataupun istilah yang berhubungan dengan protokol, acara kenegaraan, acara resmi, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, bendera, Negara Republik Indonesia, lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia, upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera.

Bab II tentang Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pasal 2 sampai dengan Pasal 4. Bab ini mengatur tentang azas protokol, tujuan protokol, dan ruang lingkup protokol.

Bab III tentang Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Bab ini mengatur tentang acara kenegaraan dan acara resmi.

Bab IV tentang Tata Tempat, Pasal 8 sampai dengan Pasal 15. Bab ini mengatur tentang tata tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan perwakilan negara asing dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Ibukota Negara Indonesia, di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bab V tentang Tata Upacara, Pasal 16 sampai dengan Pasal 28. Bab ini mengatur tentang pengaturan tata upacara, bendera upacara dan upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi.

Bab VI tentang Tata Penghormatan, Pasal 29 sampai dengan Pasal 31. Bab ini mengatur tentang tata penghormatan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintahan daerah, tokoh masyarakat dan perwakilan negara asing dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

Bab VII tentang Tamu Negara, Pasal 32 sampai dengan Pasal 33. Bab ini mengatur tentang pengaturan atas tamu negara yang berkunjung secara resmi ke Indonesia.

Bab VIII tentang Penyelenggaraan Protokol, Pasal 34 dan Pasal 35. Bab ini mengatur tentang penyelenggaraan protokol yang dilaksanakan oleh pelaksanaan tugas protokol.

Bab IX tentang Ketentuan lain-lain, Pasal 36 dan Pasal 37. Bab ini mengatur tentang penyelenggaraan protokol di daerah khusus dan/atau daerah istimewa serta mengatur tentang pembiayaan atas kegiatan protokol dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

ARSIP D

PR RI

Page 4: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

11

Bab X tentang Ketentuan Penutup, Pasal 38 sampai dengan Pasal 40. Bab ini mengatur tentang pencabutan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1987 tentang Protokol serta masih mengakui semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1987 tersebut serta mengatur tentang penetapan undang-undang ini berlaku sejak ditetapkan.

Demikian secara ringkas keterangan DPR atas RUU tentang Protokol. Selain draft RUU tentang Protokol yang telah disampaikan kepada Pemerintah beberapa waktu yang lalu, kami menyadari bahwa draft RUU tentang Protokol masih jauh dari kesempurnaannya, dengan pembahasan bersama antara DPR dan Pemerintah selain sebagai amanat konstitusi juga diharapkan dapat memperkaya substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang Protokol ini sehingga tidak ada yang luput dari ketentuan pengaturannya. Demikianlah. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang diberikan.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ketua. KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada H. TB. Soenmandjaja, SD yang telah menyampaikan keterangan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Protokol tersebut. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang saya hormati, Saudara Menteri yang mewakili Presiden untuk menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap RUU tentang Protokol tersebut, waktu dan tempat kami persilahkan.

PATRIALIS AKBAR, SH, MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Selamat pagi, Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, Pimpinan Pansus yang kami hormati, Bapak/Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur tidak pernah putus-putusnya kita persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita diberikan rahmat, karunia-Nya telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa bertemu di dalam ruangan yang amat terhormat ini. Sebelumnya izinkan kami juga memperkenalkan tim dari Pemerintah, yang hadir pada pagi hari ini untuk menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, tak kenal maka tak sayang. Pertama adalah Menteri Luar Negeri, Bapak Marty Natalegawa, yang kedua Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak E.E. Mangindaan, dulu ini Komisi II, Pak. Kemudian kami sendiri Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Kami juga alumni juga, terakhir dulu di Komisi III, temannya Pak Guntur. Kemudian Bapak Agung Mulyana, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri yang mohon izin tidak bisa hadir pagi ini. Kemudian juga Bapak Luthfi Rauf sebagai Dirjen Protokol dari Konsulat Kemlu. Silahkan Pak. Kemudian Pak Hamdani Djafar sebagai Staf Ahli dari

ARSIP D

PR RI

Page 5: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

12

Kemlu, kemudian Bapak Tasdik Sekretaris Menpan, kemudian Bapak Wicipto Direktur Rancangan Peraturan Perundangan-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM serta staf.

Baiklah Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Pansus yang kami hormati,

Izinkan kami membacakan pandangan dan pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Protokol.

Rancangan Undang-Undang tentang Protokol telah disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden dengan Surat Nomor: RJ.0101/2167/DPR RI/III/2010 tanggal 18 Maret 2010. Untuk menindaklanjuti surat tersebut Bapak Presiden telah menyampaikan dua surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat pertama adalah Surat Nomor: R-33/Pres/04/2010 tanggal 13 April 2010 dan yang kedua adalah Surat Nomor: R-39/Pres/05/2010 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat perihal penugasan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mewakili Presiden di dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Protokol. Oleh karena itu, nanti kami mohon izin, Bapak Ketua, mungkin pada saatnya kami tidak bersama-sama mungkin sendiri-sendiri khususnya dengan surat Presiden. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Udang tentang Protokol untuk dapat dibicarakan dan dibahas bersama-sama guna memperoleh persetujuan bersama dan selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Pendapat atau pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Protokol ini dimaksudkan sebagai upaya dalam memenuhi rangkaian tahapan pembahasan suatu undang-undang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Udang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang saya hormati, Sebagaimana diketahui bahwa setiap negara memiliki aturan keprotokolan masing-masing untuk menyelenggarakan acara kenegaraan maupun acara-acara resmi lainnya. Selain itu, keprotokolan juga memiliki hal terpenting dalam tata pergaulan internasional sebagai penghormatan atas kedudukan para Pejabat Negara dan Perwakilan Negara Asing. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1987 tentang Protokol yang secara substansial mengatur hal-hal mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pejabat pemerintah, pejabat negara dan tokoh masyarakat tertentu termasuk dengan pejabat negara lain beserta Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsulernya sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1963 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1982 tentang

ARSIP D

PR RI

Page 6: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

13

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta protokol optionalnya, mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, Vienna Convention on Diplomatic Relational and Optional

Protocol, Vienna Convention on The Diplomatic Relation Concerning Position of Nationality 1961. Dan pengesahan Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler beserta protokol optionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, Vienna Convention On Consular Relational and Optional Protocol to

Vienna Convention to Consular Relation Concerning the Position of Nationality 1963. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terhormat, Reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang signifikan bagi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Saat ini muncul berbagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mempengaruhi pola hubungan antara masing-masing cabang kekuasaan negara. Perubahan sistem ketatanegaraan dan pola hubungan antar cabang kekuasaan negara tersebut berimplikasi pula pada urgensi perubahan mengenai pengaturan mengenai keprotokolan karena pengaturan mengenai keprotokolan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1987 tentang Protokol, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan sistem ketatanegaraan. Perubahan pengaturan mengenai keprotokolan perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada nilai sosial dan budaya bangsa serta kelaziman dalam tata pergaulan internasional. RUU tentang Protokol ini diharapkan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi agar acara tersebut dapat berjalan tertib, rapih, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati, Berkaitan dengan materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Protokol Usulan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini kami masih merasa perlu untuk menyampaikan beberapa materi Rancangan Undang-Undang tentang Protokol yang memerlukan jawaban, penjelasan ataupun tanggapan dari Dewan yang terhormat. Adapun materi Rancangan Undang-Undang tentang Protokol yang dimaksudkan antara lain: 1. Pemerintah mohon penjelasan mengenai pencantuman mengenai judul protokol dalam RUU ini.

Sebab sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia seluruh hal yang berkaitan dengan protokol umumnya disebut sebagai keprotokolan.

2. Pemerintah mengusulkan agar diperlukan penambahan substansi pengaturan mengenai tamu Negara yang memerlukan pembahasan secara lebih mendalam meliputi konsep, jenis, tujuan kedatangan, dan segala implikasinya.

3. Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai tata tempat dalam acara resmi dan acara kenegaraan dibahas secara lebih cermat dan mendalam, sebab hal ini berkaitan dengan sistem dan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kelaziman dalam tata pergaulan internasional.

ARSIP D

PR RI

Page 7: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

14

Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati, Demikian pandangan dan pendapat Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang tentang Protokol. Semoga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasannya. Hal-hal lain yang belum kami sampaikan yang banyak sekali, tidak sempat kami sampaikan dalam pandangan ini. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan secara rinci dalam Daftar Inventarisasi Masalah pada saat pembahasan materi Rancangan Undang-Undang tentang Protokol. Dan izinkan setelah pembacaan pandangan Pemerintah ini kami akan menyerahkan DIM secara resmi kepada Bapak Pimpinan. Dengan demikian, perkenankan kami menyampaikan kembali bahwa pada prinsipnya Presiden sangat menyambut baik dan siap membahas Usulan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Protokol dalam rapat-rapat berikutnya. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa meridhai usaha kita bersama.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah yang telah menyampaikan tanggapannya terhadap RUU tentang Protokol dan kami berharap kepada Kementerian yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan penyelesaian terhadap RUU ini selanjutnya untuk dapat pada setiap saat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak DPR RI.

Yang saya hormati Saudara Menteri Luar Negeri, Yang saya hormati Saudara Menteri Dalam Negeri, Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan Yang saya hormati Saudara Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran, Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati pula,

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 139 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib disebutkan bahwa Rapat Kerja antara Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus atau Badan Anggaran bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicararan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM. Oleh karena itu, acara selanjutnya adalah menyusun jadwal rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Protokol, pengesahan mekanisme kerja Pansus RUU tentang Protokol dan lain-lainnya. Pertama, dihadapan Bapak-bapak Menteri dan rekan-rekan Anggota Pansus telah ada rancangan jadwal acara rapat Pansus RUU Protokol tersebut. Yang pertama penyusunan rancangan jadwal acara rapat pembahasan RUU Protokol sebagai lampiran. Selanjutnya nanti setelah mendapatkan persetujuan dari forum maka rancangan tersebut akan menjadi dan selanjutnya merupakan panduan jadwal bagi Pansus untuk membahas RUU Protokol sesuai yang disepakati.

ARSIP D

PR RI

Page 8: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

15

Baik, kita lihat yang pertama, Rabu, 9 Juni 2010, jenis rapat adalah Raker acaranya satu sampai dengan lima, dengan catatan bila sudah ada tim yang akan diserahkan Pemerintah. Ini tadi telah disampaikan oleh Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah, kemudian nanti akan diserahkan kepada panitia, untuk yang pertama kita sepakati ?

(RAPAT : SETUJU) Jadi untuk yang pertama kita sepakati ini akan kita tindaklanjuti. Kemudian yang kedua, Kamis 10 Juni 2010 setelah kita melaksanakan pertemuan pada hari ini akan ditindaklanjuti dengan Rapat Intern Fraksi mempelajari acara-acara DIM yang diberikan oleh Pemerintah, setuju ?

(RAPAT : SETUJU) Kemudian yang ketiga, Rabu 16 Juni 2010, kita kembali melakukan rapat koordinasi, kita kembali melakukan kegiatan rapat kerja dengan rincian acara adalah pembahasan oleh Tim RUU tentang Protokol tersebut, forum setuju?

(RAPAT : SETUJU) Kemudian yang keempat, Kamis, 17 Juni 2010 kita melakukan rapat intern berisikan persiapan kunjungan kerja ke luar negeri, forum Fraksi setuju?

(RAPAT : SETUJU) Selanjutnya, Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 11 Juli 2010. Sekarang kita lanjut pada nomor 5 yaitu tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2010 tentang kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri, acaranya adalah kunjungan kerja ke luar negeri untuk mencari masukan tentang keprotokolan di negara lain secara pembanding, acc untuk Fraksi?

(RAPAT : SETUJU) Kemudian nomor 6, tentu dalam konteks ini kami mohon juga kepada Pemerintah apakah Bapak setuju. Setuju, Pak? Alhamdulillah.

PATRIALIS AKBAR, SH.,MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Terima kasih, Pimpinan. Pada prinsipnya tentu kami tidak keberatan dengan rancangan jadwal yang disampaikan oleh Pansus. Namun ada satu masukan barangkali Bapak Ketua, itu dalam jadwal nomor 3 hari Rabu, 16 Juni 2010 ada Rapat Kerja kita pembahasan DIM, kalau kami lihat dari jadwal ini, kawan-kawan, Bapak-bapak sekalian dari DPR RI akan melakukan kunjungan kerja luar negeri untuk mencari masukan itu 11 sampai 17 Juli, kami memberikan saran kiranya barangkali untuk jadwal untuk hari Rabu, 16 Juni barangkali kita tiadakan, biar nanti sekaligus setelah kunjungan kerja dilakukan, komprehensif mari kita membahas DIM. Terima kasih, Ketua.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Atas perintah Ketua. Terima kasih Bapak-bapak dari yang mewakili Pemerintah.

ARSIP D

PR RI

Page 9: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

16

Seumpama nomor urut 3, Rabu, 16 Juni 2010 tidak memungkinkan untuk Rapat Kerja karena diharapkan supaya ada masukan-masukan yang lebih komprehensif maka raker ditiadakan untuk tanggal 16 Juni ini. Ada slot yang tersedia Pak Menteri, yang paling mungkin itu pada tanggal setelah 17 Juli. Disini ada nomor urut 6, nomor urut 6 ini seharusnya kita, maaf rencananya kita akan Rapat Panja. Karena Panja belum terbentuk mengingat juga raker belum terlaksana kira-kira menurut usul dari Pemerintah untuk raker selanjutnya sebagai pengganti raker nomor 3 itu kira-kira usulan tanggal berapa Pak Menteri, terima kasih.

PATRIALIS AKBAR, SH., MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Terima kasih Pak wakil, Pak Soenmandjaja.

Itu kalau bisa kami usulkan Pak setelah kunker itu, jadi Rapat Panja kita ganti dengan Rapat Kerja Pak. Jadi 21 Juli kita langsung Rapat Kerja, 21 kemudian 22 kalau memang Rapat Kerja ini bisa satu hari selesai maka tentu tanggal 22 kita masuk pada rapat Panja. Tapi menurut hemat kami, apakah tidak sebaiknya kita sediakan 2 hari Rapat Kerja ini jadi 21 dan 22 kemudian 23, 24 Rapat Panja dan konsinyering. Jadi mungkin Panja saja langsung konsinyering Pak, supaya lebih fokus. Kemudian baru 28 kita Rapat Timus, Timsin, 29 juga. Selanjutnya kami setuju Pak, terima kasih.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau kita sepakati usulan tadi, rapat kerja itu ada pada nomor urut 6 tanggal 21 Juli, itu hari Rabu. Memang kalau hari Selasa itu pada umumnya di DPR adalah Rapat Paripurna Pak, sehingga memang kami mengalokasikannya pada tanggal 21 dan jika memang berkenan, kita mengingat kemungkinan Rapat Kerja tidak akan selesai dalam 1 hari, kita alokasikan masing-masing pada tanggal 21 dan pada tanggal 22 untuk Rapat Kerja, baik. Sekaligus nanti pada tanggal 22 Juli itu pembentukan Panja sehingga tanggal 23 dan selanjutnya kita akan rapat konsinyering Panja, demikian Pak Menteri.

PATRIALIS AKBAR, SH., MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Bisa Pak, kami ikut.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Terima kasih, kembali kepada Ketua.

F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si): Tambahan saja Ketua. Apakah mungkin ada suatu perubahan kalau yang sesuai dengan kebiasaannya, biasanya kunjungan kerja kita keluar negeri itu setelah Panja terbentuk dan Rapat Panja, sehingga ini berkaitan dengan kesediaan dana dan lain sebagainya. Disini sudah dilakukan jadwal kunjungan kerja keluar negeri baru akan rapat Panja, terima kasih.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Terima kasih yang terhormat Bapak Guntur. Ini sesungguhnya suatu hal yang bisa kita sepakati, apakah kita akan mendahulukan kunjungan kerja atau studi banding. Atau kita akan melanjutkan dengan pembentukan Panja, memang

ARSIP D

PR RI

Page 10: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

17

Pak Menteri sudah lazim sesungguhnya karena Pansus ini akan dibentuk Panja dan yang menyelenggarakan tugas studi banding adalah Panja, memang semestinya Panjanya terbentuk terlebih dahulu, ini kira-kira bagaimana saran yang paling baik walaupun ini tampaknya ini intern Pansus, tapi juga harus dihadiri dalam Rapat Kerja. Oleh karena itu coba kita cari jalan yang terbaik sebab, memang menurut hemat Pemerintah yang kami tangkap bahwa di harapkan masukan-masukan itu lebih komprehensif, sehingga kunjungan didahulukan sedangkan Rapat Kerja dan pembentukan kegiatan agenda Panja dikemudiankan Pak.

Demikian. Silakan Pak. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si):

Saya hanya berdasarkan pengalaman Ketua, kalau toh nanti budgeting untuk kunjungan keluar negeri memang mendukung untuk semua Anggota Pansus saya pikir itu lebih baik. Saya khawatir anggaran yang mendukung, tidak mendukung semua anggota Pansus. Disinilah yang jadi problematiknya, begitu.

Terima kasih. H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Ini sebuah pengingat Pak Menteri, kalau saya tadi berbaik sangka Pak Guntur, jadi Pemerintah bekerjasama dengan kita, memang akan menyelenggarakan kegiatan keluar negeri untuk Pansus bukan untuk Panja, begitu barangkali Pak Menteri ya? Saya mohon dukungan pemerkuatan, silakan Pak Menteri.

E.E. MANGINDAAN, S.E., S.IP (MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI)

Terima kasih, mohon ijin Pimpinan. Ini berdasarkan pengalaman saja, saya tahu tata tertibnya tidak begitu, betul Pak Guntur, tapi bisa saja dan saya sudah koordinasi dengan Menteri, apakah tidak salahnya hari ini kita akhiri dengan pemutusan Panja saja sekaligus kita hadir, baru nanti Rakernya, berikutnya akan setelah kunjungan keluar negeri, terus hari ini jadwal, terus pembentukan panja sekaligus, lalu kita adakan Raker untuk pembahasan DIM nanti, kalau bisa dipotong begitu, saya kira jadi tidak ada masalah, begitu. Terima kasih Pak.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Terima kasih Pak Menteri, sebelum lebih lanjut disini sudah ada konsep tentang mekanisme kerja Panitia Khusus. Dari mulai ada Ketentuan Umum, Jenis Rapat, Rapat Kerja Pansus, Rapat Panitia Kerja atau Panja, Timus dan sebagainya. Memang ini pengalaman Pak Menteri di DPR sampai saat ini memang belum berubah, sebab kalau kita akan membentuk Panja saat ini konvensi dan tradisinya bahkan juga ketentuannya adalah kita menyelenggarakan raker. Raker itu setelah ada penyerahan DIM secara resmi dari Pemerintah kemudian kita bahas bersama tentang DIM tersebut, kemudian mana-mana yang disepakati di Pansus kita tetapkan bersama. Mana-mana yang belum disepakati di Pansus didelegasikan ke Panja dan baru kita bentuk Panitia Kerja. Ini yang saya kira perlu ada solusi yang terbaik. Terima kasih, kembali kepada Pemerintah.

ARSIP D

PR RI

Page 11: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

18

E.E. MANGINDAAN, S.E., S.IP (MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI)

Baik, terima kasih. Kalau begitu Pak Menteri-menteri kita sepakat saja sesuai dengan jadwal yang ada, kita kembali saja karena memang ketentuan itu memang ada, saya juga tidak mau melanggar Tata Tertib yang ada. Terima kasih Pak. H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Sebelum lebih lanjut terima kasih Pak Menteri, barangkali ada pandangan dari yang terhormat Ibu Bapak Anggota Pansus silakan.

F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si): Terima kasih Pimpinan. Kita memanfaatkan waktu yang ada, kita sangat tahu kehadiran Bapak-Bapak Menteri ini sangat sulit dan waktunya sangat berharga. Lepas daripada jadwal yang nomor 1 ini walaupun sekarang juga tidak ada acara masukan daripada para pejabat atau Bapak Menteri ini, kalau toh memang ini bisa kita manfaatkan kita juga bisa mendapatkan masukan tambahan daripada Bapak-Bapak yang hadir disini, ini untuk lebih mengefektifkan didalam pembahasan kita, selanjutnya baik dari tim yang sekarang diserahkan ataupun melengkapi kalau toh memang kita harus kunjungan kerja keluar negeri, karena Bapak Menteri yang kami hormati, kami memang sudah melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke daerah, kalau toh acara yang kami laporkan ini disetujui kami akan menyampaikan hasil-hasil kami yang cukup krusial tentang masalah keprotokoleran ini di daerah. Terima kasih.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Baik, terima kasih Pak Guntur yang terhormat. Jadi memang apabila nanti DIM diserahterimakan oleh Pemerintah secara resmi kepada Pansus, nanti paskan menggandakannya DIM tersebut, serahkan kepada masing-masing Fraksi. Disana diharapkan ada pandangan-pandangan dari internal Fraksi untuk kemudian kita selenggarakan Rapat Kerja berikutnya karena ini RUU dari DPR maka hanya ada 1 DIM saja yaitu DIM Pemerintah. Dengan demikian, ini kalau kata orang Jawa seyogyanya, tapi karena saya orang Sunda, se-Jabarnya memang ada raker kedua. Kalau tanggal 16 Pak Menteri tadi ada kesulitan dan sebagainya kita mungkin akan, walaupun kita sudah sepakat ada perubahan-perubahan tanggal tapi kita membutuhkan ada atau menghajatkan suatu raker pembahasan DIM awal sebelum pembentukan Panja. Demikian, kembali kepada Pemerintah. Terima kasih.

E.E. MANGINDAAN, S.E., S.IP (MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI)

Baik, terima kasih. Jadi saya kira memang betul, jadi raker harus dilakukan setelah Fraksi-fraksi mempelajari, raker ini Fraksi akan menyampaikan tanggapan-tanggapan garis besar, jadi memang perlu ada raker. Saya kira kita setuju, hanya mohon ijin kalau boleh nanti itu semua, salah satu Menteri saja yang hadir, yang lain bisa kita wakilkan karena terus terang seperti saya tanggal 16 tidak ada ditempat,

ARSIP D

PR RI

Page 12: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

19

mungkin dari Menteri yang terkait kita koordinasi, yang pasti salah satu Menteri pasti hadir. Terima kasih Pak.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Terima kasih Pak Menteri. Dengan demikian usul semula perubahan tanggal 16 tidak terjadi ya Pak, kita kembali ke rancangan awal semula dengan catatan nomor urut 3 itu tetap Rabu, 16 Juni kita adakan raker, tentu saja kita berharap mengundang dengan resmi, Pemerintah juga bisa full time tapi dengan tetap menghormati tugas-tugas yang tentu kita juga mengetahui betapa berat tugas-tugas beliau ini. Berarti ini Pak Menteri nomor urut 6 dan 7 tidak ada perubahan, nampaknya untuk sementara waktu, kami kembalikan Pak.

E.E. MANGINDAAN, S.E., S.IP (MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI)

Prinsipnya kami ikuti jadwal yang sudah disusun oleh Pimpinan. H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS):

Terima kasih, kembali kepada Ketua. KETUA RAPAT:

Baik, sekarang kita masuk pada nomor 10 yaitu mengenai kegiatan tanggal 25 Agustus 2010 Rapat Panja, disitu menyangkut dengan masalah Timus, Timsin, Laporan Timus Timsin kepada Panja. Hari tanggal jelas dan jamnya adalah 09.00 sampai 13.00 sampai dengan selesai. Baru kita melakukan raker pertama, laporan ke Panja kepada Pansus. Yang kedua, Pandangan Mini Fraksi dan Pemerintah. Kemudian yang ketiga, persetujuan RUU Protokol pada Pembicaraan Tingkat I. Nomor 11, 26 Agustus 2010 kembali lagi kita melakukan kegiatan Rapat Bamus, acaranya ada dua Laporan Ketua Pansus kepada Bamus, yang kedua penjadwalan RUU tentang Protokol pada Pembicaraan Tingkat II. Kemudian pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Yang ke-12, 31 Agustus 2010 Rapat Paripurna, acaranya adalah Pembicaraan Tingkat II tentang pengambilan keputusan terhadap RUU Protokol tersebut. Demikian yang kami laporkan kepada forum, apakah forum setuju ? Baik, dari apa yang kami laporkan tentu kita minta persetujuan dari Pemerintah walaupun dari Pemerintah sudah menyampaikan bahwa apa yang dirancang sesuai jadwal yang dibuat Pansus disetujui, mohon ketegasan ulang dari Pemerintah. Sampaikan Pak.

PATRIALIS AKBAR, SH., MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Terima kasih Pimpinan. Setelah kami mengikuti rancangan ini, kelihatannya kami tidak ada yang keberatan, secara prinsip justru malah kami menyetujui secara keseluruhan bahkan kami sangat gembira sekali ini crass program juga kelihatannya, 1 Agustus kita sudah Rapat paripurna. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, dengan persetujuan dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini kemudian mendapatkan masukan, tanggapan dari Pemerintah dan masukan dari rekan-rekan sekalian, jadwal

ARSIP D

PR RI

Page 13: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

20

dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan Pansus. Dan untuk Rancangan Jadwal acara Rapat Pansus kita nyatakan jadwal acara ditetapkan.

(RAPAT: SETUJU) Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan ke hadapan forum yaitu tentang penyusunan dan pengesahan mekanisme kerja Pansus Protokol, bila disetujui maka konsep tersebut disahkan menjadi mekanisme kerja Pansus. Mari kita lihat pada lampiran yang ada di konsep. Yang pertama mengenai umum, itu ada 4 poin, ini bisa dibaca. Yang pertama mengenai mekanisme, ini terbaca dan terlihat, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita sekalian ada empat (4) poin. Poin umum kita sepakati Pak? Pemerintah mohon, setuju Pak? Yang umum Pak.

E.E. MANGINDAAN, S.E., S.IP (MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI)

Setuju. KETUA RAPAT:

Terima kasih. Kemudian yang kedua, kita melihat pada jenis Rapat Pansus: a). Rapat Pimpinan/rapat intern. Tiga (3) poin, menetapkan mekanisme kerja pansus. Yang kedua mereview tiap tahapan. Kemudian c). Rapat Pimpinan/Rapat Intern dipimpin oleh Pimpinan Pansus.

Kemudian d) Rapat Kerja Pansus itu ada 8 poin. Yang pertama Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Pansus berturut-turut sampai dengan angka 8 Rapat Kerja bersifat terbuka. Mohon mungkin masukan dari rekan Fraksi dan kami minta tanggapan dari Pemerintah, rekan Fraksi, mohon masukan dari Pemerintah.

INTERUPSI: ? Setuju.

KETUA RAPAT: c). rapat panitia kerja atau Panja.

PATRIALIS AKBAR, SH., MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Bapak Ketua, mohon sedikit saja, ini untuk kita lebih mulus jalannya ke depan dengan tidak mengurangi penghargaan kami kepada Anggota Pansus, tentu kami menyadari juga bahwa Anggota Pansus ini bertebaran di Pansus mana-mana dan bisa satu Anggota ini ada di 3 - 4 Pansus, pengalaman kita. Di dalam butir “b” nomor 2 ini Pak Ketua, barangkali quorum saja coba kita tegaskan. Jadi disinikan Rapat Kerja dihadiri oleh seluruh Anggota Pansus, kami khawatir kita mengikat seluruhnya nanti tidak bisa hadir, barangkali kita menekankan quorum Bapak Ketua. Sedangkan untuk menteri, kami salah satu dari empat orang. Terima kasih Ketua.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Terima kasih. Saya kira untuk kami sependapat dengan usul Pemerintah bahwa untuk romawi II huruf b, angka 2 ini rapat kerja dihadiri sesuai dengan peraturan quorum, begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih untuk poin “b”, kita sepakati bersama.

ARSIP D

PR RI

Page 14: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

21

Sekarang kita masuk pada c) Rapat Panitia Kerja atau Panja. Itu ada 8 poin, yang pertama Rapat Panja dipimpin oleh seorang Ketua berasal dari unsur Pimpinan Pansus berturut-turut sampai dengan 8, Panja bersifat tertutup.

Kemudian d) Rapat Tim Perumus atau Timus, itu ada 7 poin. Yang pertama Rapat Tim Perumus dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari unsur Pimpinan Pansus. Kemudian ketujuh, Rapat Timus bersifat tertutup.

e) Rapat Tim Sinkronisasi atau Timsin itu ada 6. Yang pertama, Rapat Timsin dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari unsur Pimpinan Pansus. Kemudian nomor 6, Rapat Timsin bersifat tertutup.

Untuk c, d, e, mohon masukan dari rekan Fraksi manakala ada. Kalau tidak ada, mohon masukan dari Pemerintah, sampaikan Pak.

PATRIALIS AKBAR, SH., MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami ingin menyarankan, mohon tambahan di butir C dan juga D poin 3 yakni Rapat Panja dihadiri oleh seluruh Anggota Panja, Pejabat Esselon I yang ditunjuk oleh Menteri. Namun maaf, tentu Pejabat Esselon I adalah merupakan suatu kewajiban, kami sangat setuju kami mohon ditambahkan juga “dan staf”. Kami khawatir nanti staf pendukung kami tidak bisa masuk. Artinya walaupun kami tahu bahwa itu dimungkinkan tapi untuk lebih melengkapi saja, terima kasih Pimpinan.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Baik, terima kasih Pak Menteri. Kami sepakat atas usul dari Pak Menteri, mungkin juga Pak Menteri bukan tidak mungkin bahwa disamping Pejabat Esselon I dan staf, juga mungkin ada lembaga lagi yang dipandang oleh Pemerintah misalnya pada ketika itu ingin diikutsertakan. Saya kira ini perlu dipertimbangkan juga agar yang bersangkutan terundang tapi tidak boleh masuk, begitu. Kalau ada silakan ditambah Pak Menteri.

F- PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si): Pimpinan, boleh interupsi. Poin “c” huruf 3, inikan kaitannya dengan kehadiran, kehadiran itu lebih pada quorum sidang, saya kira ini sesuai dengan ketentuan Tatib yang sudah baku, sehingga kalaulah ada kehadiran pihak lain itu saya kira lebih pada aspek pendukung yang tidak harus dimasukan didalam ketentuan kehadiran, saya kira itu Pimpinan sebagai klarifikasi. Terima kasih.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F-PKS): Terima kasih Pak Zain yang terhormat. Permasalahannya seperti yang disampaikan tadi jangan sampai ada pihak-pihak yang menurut Pemerintah sebaiknya atau bahkan semestinya diikutsertakan tetapi karena ada ketentuan dari yang tidak memberikan plot untuk itu, sehingga ada kesulitan untuk melibatkan. Saya ambil contoh misalnya Pemerintah memandang penting mengikut sertakan pihak Bank Indonesia atau misalnya dari Badan Pemeriksa Keuangan atau dari pihak-pihak yang menurut Pemerintah itu Komisi

ARSIP D

PR RI

Page 15: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

22

Yudisial atau Mahkamah Agung dan sebagainya. Jadi ini perlu kita siapkan karena begitu menyangkut suatu pembahasan tentu pihak-pihak yang bersangkutan yang memiliki kompetensi yang kuat dan lebih, sehingga kita perlu mendengar langsung dari sumber yang bersangkutan. Tetapi kalau Pemerintah memandang itu tidak perlu, karena kita memang dengan Pemerintah dalam membahas Undang-Udang dan Presiden atau yang mewakili, maka ini kita kembalikan kepada Pemerintah. Demikian Pak Zainut yang terhormat.

Silakan Pemerintah. PATRIALIS AKBAR, SH., MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI):

Baik, terima kasih Pimpinan. Kalau kita melihat dari DIM yang diajukan oleh Pemerintah kemudian dari Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR, kami melihat ada beberapa hal yang barangkali memerlukan pendalaman terhadap suatu pemahaman secara bersama, baik Pemerintah maupun juga DPR sehingga kita berhadap Undang-Undang ini ke depan kita akan berupaya semaksimal mungkin termasuk juga seluruh Undang-Undang kita mencoba menghindari agar Undang-Undang ini betul-betul implementatif dan tidak ada peluang untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi. Karena tentu paradigma kita ke depan sudah lebih concern melihat, mencoba mengkombinasikan bahkan juga melakukan ujian, diuji terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Kami ingin mengusulkan suatu kondisi yang fleksibel, apabila ternyata didalam pembahasan terjadi satu perbedaan yang agak sulit disatukan antara Pemerintah dengan DPR, kami mengusulkan agar memungkinkan kita mengundang para pakar terhadap hal itu. kami menyarankan agar lebih efektif apa yang kita hendaki supaya Undang-Undang ini terjamin tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kami mengusulkan pada saatnya kalau itu dibutuhkan sebaiknya kita mempersiapkan mengundang yang namanya Forum Konstitusi. Forum konstitusi ini adalah sebagai suatu forum wadah yang sampai hari ini ada, yaitu beliau-beliau yang terhormat berkumpul dalam satu forum yang dulu melakukan perubahan secara langsung terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, meskipun sebagian sudah ada yang memang meninggalkan kita, tetapi masih banyak yang hidup. Jadi agar kita bangga betul, kalaupun ada orang nanti mengajukan direview ke Mahkamah Konstitusi insya Allah sudah bisa terjamin. Demikian usul kami untuk fleksibilitas di dalam rapat kerja yang akan datang. Terima kasih.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS): Ada tanggapan dulu sebelum kami, silakan Pak Zain kemudian Pak Bukhori.

F- PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si): Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri yang kami hormati. Saya kira usulan Pak Menteri cukup bagus dan saya mengusulkan juga untuk disetujui hanya ada tambahan didalam Rapat Panja ini disamping Forum Konstitusi ada baiknya ketika kita memulai Rapat Panitia Kerja atau Panja itu sudah didampingi oleh satu Ahli Bahasa, yang kedua Legal

ARSIP D

PR RI

Page 16: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

23

Drafting, ini harus menjadi ketentuan poin yang kita bisa masukan di dalam ini. Terima kasih Pimpinan.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS): Baik, terima kasih Pak Zain, Pak Bukhori yang terhormat.

F- PKS (KH. BUKHORI YUSUF, Lc., MA): Terima kasih Pak Pimpinan. Selain saya juga mendukung apa yang disampaikan sahabat saya Bapak Zainut Tauhid. Saya cukup menyambut simpati usulan Pak Menteri tadi sehingga hasil pembahasan di Panja sebelum kemudian menjadi Undang-Undang ini semacam ada uji syahih, walaupun uji itu sudah dilakukan pada waktu RUU untuk mengantisipasi agar kualitas produk ini terjaga. Salah satu yang bisa memberikan bantuan kepada kita tadi diusulkan Forum Konstitusi, saya tentunya tidak memberikan secara harafiah Forum Konstitusi, tetapi forum seperti ini yang kemudian dapat kita undang sebelum kemudian RUU ini setelah pembahasan Panja selesai sebelum masuk kepada tingkat II nanti, agar produk-produk itu nanti menjadi lebih berkualitas. Yang kedua, bahwa tadi diusulkan ada staf dan sebagainya, kami berharap tentunya bahwa didalam aturan quorum itu tentunya meskipun kita memberikan fleksibilitas kepada pihak Pemerintah, staf dan seterusnya namun tentunya itu tidak mempengaruhi terhadap quorum yang ada. Terima kasih.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS): Terima kasih yang terhormat Pak Bukhori dan Pak Zain. Yang pertama kami mohon maaf dari meja Pimpinan ingin menanggapi saran dari Pak Menteri tadi, oh maaf Pak Menteri ada sebelah kiri ini, jadi kita ini harus ada kesetaraan apalagi gender begitu.

F- PD (HJ. HIMMATULLAH ALYAH SETIAWATY, SH., MH): Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesempatan ini saya ingin mendapatkan sedikit tadi yang disampaikan oleh rekan kami Pak Zainut, mengenai tambahan untuk menghadirkan Ahli Bahasa dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, berharap yang dihadirkan adalah Ahli Bahasa Hukum, karena pernah didalam satu rapat yang hadir adalah ahli bahasa secara umum sehingga yang diharapkan kalimat hukumnya itu tidak nyambung, sehingga poin c supaya jangan sampai rumusan dan substansi kita di ini oleh Komisi Yudisial, jadi mungkin Ahli Bahasa Hukum. Terima kasih.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS): Baik, terima kasih. Jadi yang terakhir Ibu Alyah Pak, yang pertama Pak Menteri pada halaman 2 huruf C besar, Rapat Panitia Kerja atau Panja, angka 5 sub c kecil, itu pada angka 2 ada Forum Lobby Fraksi-fraksi, tentu ini termasuk dengan pihak Pemerintah. Jadi dalam hal materi substansi dan rumusan belum

ARSIP D

PR RI

Page 17: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

24

disetujui atau tadi istilah Pak Menteri ada sesuatu agak sulit untu mencapai kepemahaman yang sama, kita adakan forum itu, ada lobby.

Yang kedua, tentang usul untuk mengundang Forum Konsitusi atau mungkin, memang kita bedakan ya, Ibu Bapak sekalian antara Pakar Konstitusi dengan Forum Konstitusi, kalau Pakar Konstitusi adalah beliau-beliau yang akademis perguruan tinggi. Forum Konstitusi adalah beliau-beliau yang terlibat…I periode 1999-2004 tentang perubahan 1, 2, 3 dan 4, yang masih hidup diantaranya adalah Pak Patrialis Akbar sendiri, tapi beliau tidak boleh duduk disitu tentunya, tapi sebagai Menteri. Ini kami terima Pak Menteri, kita setujui itu.

Yang kedua, yang terhormat Pak Zain dan Bukhori serta Ibu Alyah tadi ada nafas yang sama dalam usul yang disampaikan, kami mengajak untuk melihat konsep mekanisme ini pada halaman 3. Pada halaman 3 romawi IV lain-lain, angka 2 bisa dikatakan bahwa setiap rapat dibantu oleh Ahli Bahasa dan Ahli Perancangan Perundang-Undangan yang diatur dan disiapkan oleh Pemerintah. Ahli bahasa ini lazim adalah Ahli Bahasa Indonesia. Kemudian kalau ada permohonan khusus tadi Ahli Bahasa Hukum, kami juga mohon Pemerintah menyiapkan karena tidak jarang dalam diskusi yang yang agak panas, ketika ahli bahasa mengatakan ini adalah kaidah hukum bahasa, kemudian oleh Anggota Dewan dikatakan ini adalah bahasa hukum, jadi mau apalagi itu. Tapi ada Ahli Bahasa mohon maaf ini Pak Ketua, ada Ahli Bahasa di Lembaga Bahasa itu dalam risalah itu mohon dicatat bahwa Ahli Bahasa sudah menyampaikan saran sebagaimana mestinya tapi ditolak oleh Panitia Kerja pada waktu itu, ini pengalaman yang menarik. Oleh karena itu para ahli bahasa itu tidak tunggal Pak Menteri. Silakan disiapkan dengan berbagai macam bahasa kalau perlu.

Kami kira usul masukan dari Pemerintah maupun Anggota yang terhormat sudah kami coba serap semua dan selanjutnya kalau ada pandangan selanjutnya, kami persilakan. Dan untuk itu kami kembalikan kepada Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, saran dan masukan dalam rangka agar apa yang kita hasilkan lebih komprehensif dan menyentuh pada substansi yang diharapkan supaya tidak ada permasalahan, dari Pemerintah sudah memberikan masukan yang terbaik, dan saran masukan dari kawan-kawan sudah diakomodir dan pada akhirnya kita bersepakat bahwa forum-forum berikut akan dilakukan sesuai dengan halaman 3 tadi, setuju Pak?

Baik, sekarang untuk kalau kita lihat Rapat Timus 1 dengan 7, mungkin ada masukan pandangan dan pendapat, karena tidak beda dengan yang di “c”. baik kalau tidak ada permasalahan kita naik ke “e”, Rapat Timsin 1 sampai dengan 6. Rapat Timsin dipimpin oleh salah seorang Wakil Pimpinan dari unsur Pimpinan Pansus, kemudian Rapat Timsin itu sendiri bersifat tertutup dan didalamnya adalah mekanisme kegiatan. Baik, kalau tidak ada kita setuju.

Kemudian “f”, Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan instansi Pemerintah, pakar dan LSM untuk mendapatkan masukan sebagai bahan pembahasan Panitia Khusus tentang Protokol.

ARSIP D

PR RI

Page 18: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

25

III. Waktu rapat, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bamus maka rapat pansus dialokasikan pada hari Rabu dan Kamis atau hari lain sesuai kesepakatan dari Pansus. Waktu rapat adalah sebagai berikut antara pukul 09.00 – 12.00. yang kedua, 13.00-16.00. sesi tiga, 19.30-22.30. catatan waktu rapat dapat berubah sesuai dengan kesepakatan pansus.

IV. Lain-lain, ada dua hal, Anggota yang tidak hadir dan tidak memberikan pernyataan secara tertulis sebelumnya dianggap telah menyetujui keputusan yang telah diambil dalam Rapat Kerja, Rapat Panja dan Rapat Timus. Yang kedua, setiap rapat dibantu oleh Ahli Bahasa dan Ahli Perancang Undang-Undang yang diatur dan disiapkan oleh Pemerintah. Mohon tanggapan mulai “f” sampai dengan III, dan IV baik dari rekan-rekan sekalian baru kita sampaikan kepada Pemerintah. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan sekalian dari Fraksi.

F- PDI PERJUANGAN (ARIF WIBOWO): Terima kasih Pimpinan. Mengenai “f” saya mau memberikan pendapat, ada satu kebiasaan yang menurut saya tidak cukup tepat dalam hal Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum tentang penyebutan LSM. Saya kira Pemerintah sudah benar, pakar dan akademisi, kemudian bukan LSM menurut saya, LSM adalah salah diantaranya, ada organisasi massa. Jadi bagaimana ini dibuat agar berbagai pihak yang sekiranya memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan apa yang dibahas dalam Undang-Undang Protokol karena sejauh saya tahu, nyaris tidak ada LSM yang mengurusi urusan Protokol Pak. Terima kasih.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS): Baik, terima kasih. Sambil menyahut Pak Arif yang terhormat terima kasih. Silakan Pak.

F- PDI PERJUANGAN (BUDIMAN SUDJATMIKO): Pak Soenmandjaja mungkin yang bagus namanya Ornop (Organisasional Non Pemerintah) itu karena mungkin menyangkut Ormas seperti Muhammadiyah, NU, segala macam.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS): Baik, terima kasih. Ini sekalian juga seperti saran dari Pemerintah mengenai mengundang Forum Konstitusi misalnya, mohon maaf kalau belum tercantumkan di huruf “f” ini, dianggap sudah dicantumkan. Tentang usul mengenai Ornop itu atau pihak-pihak yang berkaitan, atau bagaimana yang sebaiknya. Kita akan menggunakan organisasi umum Pemerintah saja? Pak Menteri mungkin ada istilah baku di Kementerian Hukum dan Ham, atau Ormas atau apa silakan.

E.E. MANGINDAAN, S.E., S.IP (MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI)

Ini apapun yang terjadi saya kira sama saja, cuma kalau mau tidak terikat saya setuju dengan yang pertama tadi sehingga kompetensinya jelas. Terima kasih.

ARSIP D

PR RI

Page 19: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

26

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS): Baik, dan pihak-pihak yang berkaitan. Terima kasih Pak Menteri. Saya kira sudah cukup, iya Ibu silakan.

F- PD (HJ. HIMMATULLAH ALYAH SETIAWATY, SH., MH): Mengingatkan yang di romawi IV poin 2, jadi mungkin oleh ahli bahasa secara umum dan tambahan yang tadi saya usulkan ahli bahasa hukum.

H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS): Terima kasih, ini tampaknya Pak beliau ini serius begitu. Yang pertama karena dua kali jadi duarius. Jadi tentang Ahli Bahasa Hukum ini mungkin satu paket dengan Ahli Perancangan Undang-Undang ya Pak, demikian saya kira. Ini jadi perhatian penuh Ibu, terima kasih. Kami juga mengingatkan tentang waktu-waktu teralokasikan pukul 09.00 -12.00, 13.00 -16.00, 19.30-20.30. Dari Pemerintah silakan.

E.E. MANGINDAAN, S.E., S.IP (MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI)

Setuju Pak. H. TB. SOENMANDJAJA, SD (WAKIL KETUA / F- PKS):

Dari Anggota setuju ya, Kembali ke Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT:

Baik dari apa yang kami sampaikan, bahwa baik rancangan jadwal maupun konsep mekanisme kerja telah disepakati didalam forum ini, baik oleh rekan-rekan dari Fraksi, dari Pansus itu sendiri maupun oleh Pemerintah. Oleh karena itu baik Saudara Menteri dan Anggota Pansus yang kami hormati, sebelum kami akhiri dari meja pimpinan, kami menawarkan kepada Pemerintah apakah masih ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kami persilakan.

PATRIALIS AKBAR, SH., MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Mohon ijin Pimpinan, perkenankan kami untuk menyerahkan DIM.

KETUA RAPAT: Ibu Bapak sekalian, Anggota Pansus dan Pemerintah, sebelum ada penyerahan DIM resmi

dari Pemerintah kepada Pansus, kami mohon diskors untuk persiapan. Rapat diskros 5 menit Pak. (RAPAT DISKORS PUKUL 11.35 WIB)

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 11.43 WIB) Kita masuk pada acara berikutnya yaitu penyerahan DIM dari Pemerintah kepada Pansus kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan lain. PATRIALIS AKBAR, SH.,MH (MENTERI HUKUM DAN HAM RI): Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan dan Anggota, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Tentu kami dengan penuh bangga dan berbahagia, terjalin satu komunikasi yang sangat baik antara Pemerintah dengan Bapak Ibu Anggota Dewan DPR RI Pansus yang kami hormati, bahkan hari ini adalah satu sejarah baru Pak. Menurut hemat kami dimana baru kali ini yang namanya DIM

ARSIP D

PR RI

Page 20: KETERANGAN DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170428-054734-9180.pdf · yang tertuang dalam Undangndang Dasar Negara Republik

27

kita tanda tangani bersama. Selama ini tidak pernah ada, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat positif, karena ini adalah bagian dari acara hukum formalnya karena di MK itu memang ada dua Pak, Hukum Acara dan Hukum Materiil dipersoalkan orang. Ini autentik betul ada tanda tangan kita bersama. Kami, semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik demi untuk Nation Building kita bersama.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Yang saya hormati Saudara Menteri Luar Negeri beserta jajarannya, Yang saya hormati Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya, Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, Yang saya hormati Saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya, Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati pula,

Dengan demikian selesailah acara rapat kerja Pansus pada hari ini, selaku Pimpinan rapat perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang saya hormati Saudara Menteri Luar Negeri beserta jajarannya, Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, Saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya, serta rekan-rekan Anggota Pansus atas kebersamaan, kesabaran serta ketekunannya didalam mengikuti rapat pada hari ini, sehingga berjalan dengan mulus tanpa suatu halangan apapun. Dengan ini rapat saya nyatakan ditutup, dengan mengucapkan alhamdulillahirabilalamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 11.50 WIB)

( KETOK PALU 3 X ) Jakarta, 9 Juni 2010

A.n. KETUA PANSUS RUU TENTANG PROTOKOL

SEKRETARIS RAPAT, ttd

DRS. BUDI KUNTARYO NIP. 19630122 199103 1 001

ARSIP D

PR RI