putusan perdata khusus

7/26/2019 Putusan Perdata Khusus

1/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 704 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara:

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR, berkedudukan di Wisma

Mulia Lantai Mezzanine-19, Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta

Selatan 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Ricardo

Simanjuntak, SH.,LL.M. ANZIIF. dan kawan-kawan, para Advokat

pada Law Firm RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERS,

berkedudukan di Gedung Wirausaha Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna SaidKav. C-5 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 15 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

terhadap:

PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA, berkedudukan di Graha

MIK, Lantai 8, Taman Perkantoran Kuningan, Jl Setiabudi Selatan

Kav. 16-17, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberi kuasa

kepada: KANTA CAHYA, SH. Advokat pada Kantor ADVOKAT

& KONSULTAN HUKUM KANTA CAHYA, SH. &

ASSOCIATES, berkantor di Graha MIK, Lantai 8, Taman

Perkantoran Kuningan, Jl Setiabudi Selatan Kav. 16-17, Jakarta

Selatan, 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27

September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit

terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka

persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya

atas dalil-dalil:

Hal. 1dari 42hal.Put.No. 704 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1


2/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


1 Bahwa Pemohon Pailit adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut

hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 11, tanggal

04 April 2011, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Pernyataan Keputusan Diluar

Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. PRIMA JAYA

INFORMATIKA berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang

dibuat oleh dan dihadapan H.YUNARDI.SH., Notaris di Jakarta (Bukti PP-1),

dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia R.I. Nomor: AHU-22187.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 03 Mei 2011, (bukti PP-2);

2 Bahwa Permohonan Pailit adalah Perusahaan yang bergerak di bidang

Teknologi Informasi, di antaranya sebagai distributor dan penjualan voucher

telepon selular dan kartu perdana telepon selular, yang berkedudukan di JakartaUtara dan berkantor di Graha MIK, Lantai 8, Taman Perkantoran Kuningan,

Jalan Setiabudi Selatan Kav.16-17, Jakarta Selatan-12920;

3 Bahwa Pemohon Pailit di dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan

suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit, sebagaimana ternyata dari

Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT.

Telekomunikasi Selular dan PT.Prima Jaya Informatika Nomor PKS

Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor: PKS Prima Jaya

Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011, (bukti PP-3),

dimana telah disepakati PT. Prima Jaya Informatika telah ditunjuk untuk

mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5.1 Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan

Produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Prima Jaya

Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor:

PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/2011, tanggal 01 Juni 2011,

telah disepakati Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung

sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani;

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama tentang

Penjualan Produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Prima

Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011,

Nomor: PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 01

Juni 2011, PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Voucher Isi Ulang

bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus

2

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2


3/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp 25.000,00 (dua puluh

lima ribu Rupiah) dan voucher isi ulang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu

Rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT. Prima Jaya Informatika;

6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan

Produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Prima Jaya

Informatika Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011

tanggal 01 Juni 2011, PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana

Kartu Prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya

10.000.000,-(sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT. Prima Jaya

Informatika;

7 Bahwa adapun mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi produk telah

ditetapkan sejak awal oleh Termohon Pailit, dan selanjutnya kewajiban masing-

masing pihak sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian dimaksud telahberjalan lancar tanpa ada masalah;

8 Bahwa kemudian diawal tahun kedua berjalannya dimaksud, Pemohon Pailit

kembali telah menyampaikan Puchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/

00000027, tanggal 20 Juni 2012, (Bukti PP-4), berjumlah Rp2.595.000.000,-

(dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditujukan kepada

Termohon Pailit, dengan perincian sebagai berikut:

Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000 dengan harga @ Rp.1.000,- jumlah

200.000.000,-; Voucher nominasi 25.000,- sebanyak 80.000,-dengan harga @ Rp.24.000,-

jumlah Rp.1.920.000.000,-;

Voucher nominasi 50.000,-sebanyak 10.000,- dengan harga @

Rp.47.500,00 jumlah Rp.475.000.000,000;

Berikutnya pada tanggal 21 Juni 2012, Pemohon Pailit telah pula menyampaikan

Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, (bukti

PP-5), berjumlah Rp. 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta Rupiah),

dengan perincian sebagai berikut:

Kartu Perdana Prima sebanyak 200.000,- dengan harga @ Rp.24.000,-

jumlah Rp.2.160.000.000,-;

Voucher nominasi 50.000,- sebanyak 10.000,- dengan harga @ Rp.47.500,-

jumlah Rp.665.000.0000,00;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3


4/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


9 Bahwa berdasarkan Surat PT. Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No.0032/ MK.

01/SL.06/III/2012, Perihal: Mekanisme Pengajuan dan Pengambilan Alokasi,

(Bukti PP-6), kembali telah ditentukan sebagai berikut:

Bahwa PT. Prima Jaya Informatika mengajukan Purchase Order (PO)

dilakukan selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib;

Puchase order yang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses approval,

PT. Prima Jaya Informatika dapat melakukan pembayaran setelah mendapat

informasi bahwa PO yang diajukan sudah approval;

Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambat

pukul 12.00 Wib dan;

Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah pembayaran

PO;

Dan selama ini mekanisme tersebut diatas lah yang sejak awal telah dilaksanakan

oleh Pemohon Pialit di dalam pengambilan Alokasi Kartu Perdana dan Voucher

Kartu Prima dari Termohon Pailit;

10 Bahwa atas pengiriman Purchase Order-Purchase Order tersebut Termohon

Pailit telah menerbitkan sebagai berikut:

a. Untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni

2012, (bukti PP-7), Termohon Pailit telah menerbitkan penolakan melalui

Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya

menyatakan sampai saat ini kami belum menerima perintah selanjutnya

mengenai pendistribusian produk PRIMA, maka bersama ini kami belum bisa

memenuhi permintaan alokasi tersebut;

b. Untuk Purchase Order No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni

2012, Termohon Pailit telah menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail

(E-Mail) tertanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-8), yang pada pokoknya

menyatakan menghentikan sementara alokasi produk Prima;

11. Bahwa dengan demikian, atas Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027,

tanggal 20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar Rp. 2.595.000.000,00(dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang telah jatuh tempo

pada tanggal 25 Juni 2012 berikut untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/

VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,- (tiga milyar

dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2010, sehingga total

4

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4


5/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


tagihan Rp 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh

juta Rupiah);

12. Bahwa Pemohon Pailit telah berusaha untuk melakukan penagihan atas utang-utang

tersebut di atas kepada Termohon Pailit, dengan menyampai-kan peringatan

pertama dan terakhir (somasi) kepada Pemohon Pailit, pada tanggal 28 Juni 2012

Nomor: 022/P/KC/VI/2012, (bukti PP-9), untuk melaksanakan Perjanjian

Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT. Telekomunikasi Selular

dan PT. Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/

VI/2011, Nomor : PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal

01 Juni 2011, tetapi sampai dengan permohonan Pailit ini didaftarkan pada

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Termohon Pailit tidak pernah membayar utang-

utang tersebut sehingga telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit

sebagai Debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepadaPemohon Pailit sebagai Kreditor sehingga dengan demikian syarat dimaksud telah

terpenuhi;

13. Bahwa Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yaitu: kepada

PT. EXTENT MEDIA INDONESIA, atas pelaksanaan kerja sama layanan Mobile

Data Content, untuk periode bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011,

sebagaimana bukti-bukti:

Invoice No. INV-TSEL.012/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012, (Bukti KL-1)

sebesar Rp. 21.031.561.274,- (Dua puluh satu milyar tiga puluh satu jutalima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang

telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012, dan;

Invoice No. INV-TSEL.013/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012,

Rp19.294.652.520,00 (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh

empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah),

yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2012 (bukti KL-2);

Dengan Total Kedua Tagihan tersebut sebesar Rp 40.326.213.794,- (empat puluh

milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan

puluh empat rupiah);

Bahwa walaupun telah diberikan Somasi tanggal 24 November 2011, (bukti KL-3),

surat tanggal 9 April 2012, (bukti KL-4), surat tanggal 26 Mei 2012, (bukti KL-5),

surat tanggal 01 Juni 2012, (bukti KL-6), dan Somasi Terakhir tertanggal 4 Juli

2012, Nomor : 031.1/LQQ/Extent/VII/2012, (bukti KL-7), Termohon Pailit tidak

melakukan pembayarannya hingga saat ini. Hal tersebut membuktikan adanya


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5


6/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain yaitu PT.

EXTENT MEDIA INDONESIA sehingga syarat dimaksud telah terpenuhi dan

oleh karenanya TERBUKTI SECARA SEDERHANA DEBITOR

MEMPUNYAI DUA KREDITOR DAN TIDAK MEMBAYAR BUKAN

HANYA 1 MELAINKAN 2 UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN

DAPAT DITAGIH;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon

Pailit mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan untuk

mengangkat dan menunjuk Hakim Niaga pada lingkungannya sebagai Hakim

Pengawas dan mengangkat Sdr. FERI S.SAMAD.SH.,MH., No. SBPKP :

AHU.AH.04.03-27, yang berkantor di Royal Palace C.10,Jalan Prof.Supomo No.

178 A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Termohon Pailit

nantinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai

berikut:

1 Mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit: PT.PRIMA

JAYA INFORMATIKA, untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Termohon Pailit: PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR, Pailit

dengan segala akibat hukumnya;

3 Mengangkat dan menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan Termohon Pailit

tersebut;

4 Mengangkat dan menunjuk Sdr.FERI S.SAMAD.SH.,MH., No. SBPKP:

AHU.AH.04.03-27, yang berkantor di Royal Palace C.10, Jalan Prof. Supomo

No.178 A, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam proses Kepailitan

Termohon Pailit tersebut;

5 Menetapkan bahwa Imbalan Jasa (Fee) Kurator akan ditetapkan kemudian

setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;

6 Menghukum kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pailit tersebut, Termohon Pailit

telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

6

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6


7/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


1 Bahwa Termohon Pailit membantah dan menolak seluruh dalil yang

dikemukakan Pemohon pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya, kecuali

yang tegas-tegas diakui Termohon Pailit;

PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

2 Bahwa yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon

Pailit adalah tindakan Termohon Pailit yang menolak memberikan approval

(persetujuan) terhadap dua Purchase Order (PO) yang diajukan oleh Pemohon

Pailit dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penjualan Produk

Telkomsel Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 Nomor

PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011

antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit (selanjutnya disebut Perjanjian

Kerjasama) dimana Pemohon Pailit menuntut agar approval atas kedua PO

tersebut segera diterbitkan;

3 Bahwa dalam Pasal 24 Perjanjian Kerjasama, telah diatur secara jelas apabila

terjadi perselisihan maka harus diselesaikan dengan musyawarah dan apabila

dalam jangka waktu 1 bulan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan

tersebut maka para pihak bersepakat untuk membawa perselisihan tersebut ke

pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4 Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 HIR/RBg, gugatan Pemohon

Pailit tidak dapat diajukan ke Pegadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat karena masalah ini masalah Perjanjian (perdata) yang harus diajukan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah disepakati dalam

Perjanjian Kerjasama;

5 Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Termohon

Pailit mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menolak

Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, atau setidak-

tidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);

PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KABUR (EXCEPTIO OBSCURUM

LIBELUM);

6 Bahwa dalam Permohonan Pernyataan Pailit halaman 4, Pemohon Pailit

menyatakan Bahwa Pemohon Pailit telah berusaha untuk melakukan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


8/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


penagihan atas utang-utang tersebut di atas kepada Termohon Pailit, dengan

menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (Somasi) kepada Termohon

Pailit, pada tanggal 28 Juni 2012, Nomor : 022/P/KC/VI/2012, (bukti PP-9),

untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Penjualan Produk

Telkomsel Nomor PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 Nomor

PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011,

tetapi sampai dengan permohonan pailit ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat, Termohon Pailit tidak pernah membayar utang-utang tersebut

sehingga terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit sebagai Debitor

mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon

Pailit sebagai Kreditor sehingga dengan demikian syarat dimaksud telah

terpenuhi;

7 Bahwa ketidakjelasan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PemohonPailit terlihat dengan dijadikannya tuntutan dalam Somasi Pemohon Pailit

tanggal 28 Juni 2012 kepada Termohon Pailit sebagai dasar pengajuan

Permohonan Pailit dimana tuntutan dalam somasi Pemohon Pailit tersebut

adalah meminta Pemohon Pailit untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama

Tentang Penjualan Produk Telkomsel Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/

SL-01/VI/2011 Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/VI/2011

tanggal 1 Juni 2011, sedangkan dalam Permohonan Pernyataan Pailit

didalilkan seolah-olah ada utang atau kewajiban yang dapat dinyatakandengan uang dan telah jatuh waktu;

8 Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang demikian adalah kabur karena

sesungguhnya Pemohon Pailit mengakui bahwa yang menjadi pokok sengketa

adalah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan sama sekali tidak terkait dengan

adanya utang maupun kewajiban yang dapat dinyatakan dengan uang. Bahwa

apa yang disebut oleh Pemohon Pailit sebagai utang di dalam Permohonan

Pailit sesungguhnya adalah Purchase Order (PO) atau Perintah Pembelian atau

surat Pemesanan Barang yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit kepadaTermohon Pailit yang sama sekali bukan merupakan bukti adanya utang

ataupun kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;

9 Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tidak pernah disebutkan bahwa Purchase

Order (PO) adalah bukti pembayaran ataupun bukti tagihan kepada Pemohon

Pailit. Terlebih lagi dalam Perjanjian Kerjasama telah diatur secara jelas

8

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8


9/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


kewajiban dari Pemohon Pailit untuk terlebih dahulu menyetorkan dananya ke

rekening Termohon Pailit apabila ingin mendapatkan barang yang disediakan

oleh Termohon Pailit;

10 Bahwa dengan tidak adanya utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

6 UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (UU 37/2004) yang menjadi pokok persoalan dalam

Permohonan Pernyataan Pailit ini maka Permohonan Pernyataan Pailit yang

diajukan oleh Pemohon Pailit menjadi KABUR DAN TIDAK JELAS;

11 Berhubung Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit sangat

kabur dan tidak jelas, mohon agar Majelis yang Terhormat berkenan menolak

Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit, atau setidak-tidaknya

menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit tidak dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard);

PEMOHON PAILIT TIDAK MEMILIKI ALASAN HAK UNTUK

MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KARENA TIDAK

ADA UTANG YANG JATUH TEMPO (EXEPTIO ONRECHTMATIGE OF

ONGEGROND);

12 Bahwa Pasal 2 UU No. 37/2004 menentukan bahwa syarat Debitor dinyatakan

Paillit adalah adanya dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

13 Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Purchase Order (PO) Pemohon Pailit

yang ditolak oleh Pemohon Pailit bukan merupakan utang yang jatuh waktu dan

dapat ditagih oleh Pemohon Pailit dengan demikian Permohonan Pernyataan

Pailit yang diajukan Pemohon Pailit tidak ada dasar hukumnya sehingga jelas

Pemohon Pailit tidak memiliki alas hak untuk mengajukan Permohonan

Pernyataan Pailit;

14 Bahwa mengingat Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit

tanpa alas hukum (ongegrond), maka Termohon Pailit mohon agar Majelis

Hakim yang Terhormat berkenan menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang

diajukan Pemohon Pailit, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan

Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 48/


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9


10/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 September 2012 yang amarnya sebagai

berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Pailit untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1 Mengabulkan Permohonan Penyataan Pailit dari Pemohon Pailit terhadap

Termohon Pailit untuk seluruhnya;

2 Menyatakan TERMOHON PAILIT, yaitu PT. TELEKOMUNIKASI

SELULAR, Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha jasa

telekomunikasi, terakhir diketahui beralamat di Jakarta, beralamat di

Wisma Mulia Lantai Mezzanine-19, Jalan Gatot Subroto No. 42, Jakarta

Selatan-12950 Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3 Menunjuk SUTOTO ADIPUTRO, SH.MH., Hakim Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

4 Menunjuk dan mengangkat:

a Saudara FERI S.SAMAD.SH.,MH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana

Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU. AH.04.03-27, yang

berkantor di Royal Palace C.10,Jalan Prof.Supomo No. 178 A, Jakarta

Selatan;

b Saudara EDINO GIRSANG.SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana

Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. SBPKP:AHU.AH.04.03-21, yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus, di

MENARA THAMRIN, Jalan MH. THAMRIN KAV. 3 JAKARTA PUSAT;

c Saudara MOKHAMAD SADIKIN, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar

sebagaimana Surat bukti Pendaftaran Kuratis dan Pengurus No.SBPKP :

AHU.AH.04.03-28, yang berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus, Jalan

Setiabudi Timur I No. 20, Jakarta Selatan;

Sebagai Kurator Termohon Pailit.

5. Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Termohon Pailit pada

tanggal 14 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon Pailit dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September

2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2012

10

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10


11/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 52Kas/Pailit/2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 48/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September

2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi yang pada tanggal

21 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Pailit/

Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu

dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Termohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I MAJELlS HAKIM PENGADILAN NIAGA PERKARA No. 48/PAILlT/2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst TIDAK MEMAHAMI ATAU SANGAT KELlRU DALAM

MEMAHAMI HUKUM PERIKATAN/PERJANJIAN INDONESIA:

1. Penolakan terhadap Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027,

tanggal 20 Juni 2012 dan Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000028,

tanggal 21 Juni 2012 adalah didasarkan oleh Kegagalan Termohon Kasasi

dalam memenuhi Perjanjian Kerjasama Tentang Penjualan Produk Telkomsel

No. PKS 591/LG.05/SL-01/VI/2011

dan PKS Prima Jaya Informatika No. 031/PKS/PJI-TD/VI/2011tanggal 1 Juni

2011.

1.a. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada bagian paragraph pertama

halaman 61 putusannya, Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat menyatakan sebagai berikut:

"Tidak/belum adanya Aproval dari Termohon Pailit atas persetujuan

"Purchase Order" yang diajukan oleh Pemohon tidak berakibat,

Termohon Pailit tidak berkewajiban menyerahkan barang yang

diperjanjikan dengan Pemohon pun begitu pula alasan Termohon yang

meminta evaluasi perjanjian terhadap Pemohon Pailit; karena bersiiat

sepihak, maka harus ditolak ";


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11


12/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


1.b. Bahwa, telah sangat jelas dan tidak dipungkiri lagi bahwa pemberian hak

atau penunjukan Termohon Kasasi sebagai mitra retail untuk menjual

produk dari Pemohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Tentang Penjualan Produk Telkomsel yang disepakati antara PT.

Telekomunikasi Selular (in casu Pemohon Kasasi) dan PT. Prima Jaya

Informatika (in casu; Termohon Kasasi) No. PKS Telkomsel: PKS.591/

LG.05/SL-01/VI/ 2011 atau No. PKS Prima Jaya Informatika No. 031/

PKS/PJI-TD/V1/2011 tanggal 1 Juni 2011 (selanjutnya disebut "Perjanjian

Kerjasama");

1.c. Bahwa sebagai suatu perjanjian/perikatan yang sah maka berdasarkan

Pasal 1338 KUH.Perdata Jo. Pasal 1340 KUH.Perdata perjanjian tersebut

berlaku sebagai undang-undang yang mengikat Pemohon Kasasi dan

Termohon Kasasi,seperti yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH.Perdata:

"Semua perjanjian yang dibuat. secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya."

Pasal 1340 KUH.Perdata:

"Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya."

1.d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.3 disepakati bahwa Pemohon

Kasasi terikat untuk menyediakan perdana kartu Prabayar bertema khusus

olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) kartu

setiap tahun untuk dijual oleh Termohon Kasasi, yang memberikan

pengertian bahwa Termohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk menjual

sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu Prabayar bertema

khusus olah raga tersebut dalam setiap tahunnya, dalam masa dua tahun

perjanjian tersebut;

1.e. Bahwa ternyata sejak Perjanjian Kerjasama tersebut disepakati, dari

tanggal 1 Juni 2011 hingga 1 tahun berikutnya, bulan Juni 2012,

Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya untuk mencapai target

penjualan 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar tersebut

dimana hingga 31 Mei 2012 Termohon Kasasi hanya mampu menjual

sejumlah 524.000 (lima ratus

duapuluh empat ribu) perdana kartu prabayar atau hanya 8% (delapan

persen) dari target sales plan sampai dengan akhir Mei 2012 sebesar

12

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


13/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


6.732.415 (enam juta tujuh ratus tigapuluh dua ribu empat ratus Lima

belas) perdana kartu prabayar, sales plan mana telah disepakati oleh

Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi di dalam Perjanjian Kerjasama.

1.f. Bahwa fakta tersebut secara tegas telah disampaikan oleh Saksi Fakta

dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Herdin Hasibuan

dalam persidangan pemeriksaan permohonan pailit, yang dikutip dalam

halaman 33 dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga No. 48/

PAILlT/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst, sebagai berikut:

"bahwa yang saksi ketahui dalam kerjasama tersebut PT. Prima Jaya

informatika (in casu; Termohon Kasasi) dengan PT. Telkomsel sampai

saat ini belum selesai. Kalau sampai jangka waktu 1tahun penjualan 10

juta kartu, akan tetapi sampai dengan saat ini baru 524ribu yang terjual,

bahkan itupun belum terjual semua."1.g. Bahwa tidak tercapainya target penjualan kartu voucher isi ulang juga

disampaikan oleh Saksi Fakta dibawah sumpah yang diajukan oleh

Termohon Kasasi, Rudi Hartono Kurniawan dari Yayasan Olaragawan

Indonesia yang dalam kesaksiannya yang dikutip dalam halaman 21 dari

putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga No. 48/PAILlT/2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst, antara lain menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kontrak MOU antara tekhnis PT. Prima Jaya Indonesia dengan

PT. Telkomsel Indonesia adalah jual beli bahwa Yayasan Olah raga

Indonesia menunjuk PT. Prima Jaya lnformatika untuk

mendistribusikan dengan target dalam 1 tahun harus ada 20 juta

untuk penjualan vouceryang 25 ribu;

Bahwa sepengetahuan saksi target belum tercapai;

Bahwa kontrak itu sudah 1 tahun berjalan dari tanggal 1Juni 2011,

karena targetnya sedikit-sedikit;

Selanjutnya dalam halaman kutipan kesaksian Saksi fakta yang sama juga

menegaskan adanya kewajiban dari Termohon Kasasi untuk harus

menjual sejumlah 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucer isi ulang

dalam masa 1 tahun, sebagai berikut:

Bahwa Yayasan Olahragawan Indonesia membeli berupa voucer isi

ulang sebesar 120 juta karena ada jatah dan dalam 1 tahun harus terjual

";


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


14/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


1.h. Bahwa, sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak mempertimbangkan

poin-poin penting dari kesaksian yang menyatakan bahwa Termohon

Kasasi telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan

penjualan kartu perdana dan kartu isi ulang sesuai yang dijelaskan tersebut

di atas. Sebaliknya dalam halaman 58 dari pertimbangan hukumnya

Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya mengutip poin-poin yang

cenderung hanya mendukung dalil dari Termohon Kasasi/Pemohon Pailit .

Bagaimana mungkin hakim yang seharusnya mempertimbangkan semua

fakta dan bukti

secara seimbang dan adil ternyata hanya mengutip hal-hal yang

menguntungkan dalil Termohon Kasasi/Pemohon Pailit?

1.i. Bahwa adalah kewajiban dari seorang hakim untuk melaksana-kan asasaudi et alteram partem dengan memberikan kesempatan yang sama bagi

kedua pihak yang berperkara untuk mengajukan pembelaan atas hak dan

kepentingan hukumnya masing-masing. Oleh karena itu Hakim haruslah

menegakkan asas Imparsialitas.

Professor M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata,

Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, tahun 2005 halaman 73, menjelaskan

pengertian asas

imparsialitas sebagai berikut:

"Asas imparsialitas (impartiality) mengandung pengertian yang luas,

meliputi pengertian:

tidak memihak (impartial)

bersikap jujur atau adil (fair and just)

tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukkan

para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum

(equal before the law).

Memperhatikan pengertian asas impersialitas dimaksud,pengadilan atau

Hakim tidak boleh bersikap memihak, menyebelah kepada salah satu

pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan

persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak.

Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar

mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil";

14

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


15/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Bahwa berdasarkan putusan Majelis Kasasi No. 852 K/ Pdt.Sus/2010

dalam kasus permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Pertamina Dana

Ventura terhadap PT. Eurocapital Peregrine Securities menyatakan antara

lain yang dikutip sebagai berikut:

"bahwa sikap tindak Judex Facti yang menolak dan atau tidak memberi

kesempatan yang sama kepada Pemohon Kasasi untuk mengajukan

bantahan atas dalil-dalil jawaban Termohon Kasasi yang diserahkan

melampaui batas waktu sidang untuk acara jawaban, merupakan

pelanggaran atas asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, incasu

asas Audi et Alteram Partem;

Bahwa menurut hukum dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah

Agung Republik Indonesia, in casu berdasarkan putusan Mahkamah

Agung No. 667 K/Sip/1973 tanggal 28 Agustus 1974juncto putusanMahkamah Agung No. 454 K/Pad/1991 tanggal 29Januari 1993juncto

putusan Mahkamah Agung no. 516 K/Sip/1995 tanggal 27 Juni 1997,

bahwa putusan pengadilan yang melanggar asas audi et alteram partem

yang dianut dalam hukum acara pengadilan (perdata) adalah batal dan

tidak memiliki kekuatan hukum".

1.j. Bahwa berdasarkan Pasal 6.4 dari Perjanjian Kerjasama secara jelas diatur

tentang hak dari Pemohon Kasasi untuk membatasi, mengurangi atau

memberhentikan pasokan dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak

Termohon Kasasi, sebagai berikut:

"Dalam hal MITRA melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari

yang telah disepakati terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini,

TELKOMSEL dapat membatasi, mengurangi, atau memberhenti-kan

pasokan salah satu atau keseluruhan jenis Produk Telkomsel yang dijual

atau dipasarkan oleh Mitra";

1.k. Bahwa, dari fakta-fakta tersebut di atas, sangat terlihat ketidakpahaman

dan ketidakmandirian dari Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dalam membuat pertimbangan tersebut di atas, KARENA

SANGAT TIDAK BERALASAN APABILA MAJELlS HAKIM NIAGA

MENYATAKAN BAHWA ALASAN PEMOHON KASASI YANG

MEMINTA EVALUASI PERJANJIAN TERHADAP TERMOHON

KASASI ADALAH BERSIFAT SEPIHAK, PADAHAL jelas-jelas sesuai

dengan Pasal 6.4 dari Perjanjian Kerjasama dan juga kesaksian


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


16/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


dari dua saksi fakta dibahwa sumpah, Termohon Kasasi telah gagal dalam

memenuhi kewajibannya untuk menjual produk Telkomsel dalam bentuk

voucer isi ulang sebanyak 120.000.000 dalam setahun dan juga perdana

kartu prabayar sebanyak 10.000.000 dalam setahun, sehingga menjadi

sangat terbukti bahwa tindakan untuk meminta evaluasi tersebut

merupakan hak dari Pemohon Kasasi yang timbul dari pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama sebagai konsekuensi tindakan wanprestasi yang

dilakukan oleh Termohon Kasasi. Sehingga oleh karena itu, pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan No. 48/

PAILlT/20121PN.Niaga.Jkt.Pst. haruslah ditolak.

2. Selain dari Kegagalan Dalam Menjual Produk Telkomsel, Termohon Kasasi

Juga Gagal Dalam Memenuhi Kewajibannya Untuk Membangun Suatu

Komunitas Yang Berbasis Penggemar Olah Raga (Komunitas Prima) YangMenjadi Target dari Penjualan Kartu Produk Telkomsel.

2.a. Bahwa berdasarkan Pasal 8.4 dan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama

disepakati bahwa Termohon Kasasi wajib untuk membangun Komunitas

Prima yang berbasis penggemar olah raga dengan jumlah anggota

sebanyak 10.000.000 dalam 1 tahun, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 8.4:

"Mitra wajib untuk memastikan bahwa seluruh outlet rekanan menjual

produk TELKOMSEL untuk Komunitas PRIMA secara langkap";

Pasal8.7:

"Mitra berkewajiban untuk mendapatkan anggota PRIMA sebanyak 10

juta anggota selama satu tahun";

Akan tetapi sampai pada bulan Juni 2012, Termohon Kasasi gagal dalam

mewujudkan komunitas yang diperjanjikan tersebut.

2.b. Bahwa kewajiban Termohon Kasasi untuk membuat komunitas yang

berbasis pengemar olah raga yang berisikan 10.000.000 (10 juta) anggota

secara jelas juga telah dinyatakan oleh saksi fakta di bawah sumpah,

Herdin Hasibuan, yang dikutip dalam halaman 33 dari putusan Majelis

Hakim Pengadilan Niaga,

sebagai berikut:

"Bahwa PT. Prima Jaya lrformatika akan membuat suatu komunitas yang

berbasis penggemar olah raga dan dengan penjualan kartu ini maka

dilakukan komunitas pencinta olah raga itu terbentuk dalam hal ini

16

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16


17/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


komunitas PT. Prima Jaya tapi sampai saat ini sangat minimsekali dari

jumlah kartu yang terjual apalagi sampai 10 juta dalam setahun;

"Bahwa sampai saat ini sudah terkumpul secara perdana karena

terbentuk komunitas dari kartu perdana yang kita jual sebanyak 524ribu

tapi yang aktif hanya separuhnya sebanyak 225 buah karena komunitas

itu dia harus menggunakan kartu prima perdana hanya voucernya ini

sangat minimsekali minimal 10ribu itupun tidak sampai";

2.c. Bahwa kegagalan dari Termohon Kasasi untuk membentuk Komunitas

Prima yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kerjasama merupakan

TINDAKAN INGKAR JANJI ATAU WANPRESTASI KARENA

TELAH MELANGGAR KESEPAKATAN PASAL 8.7 DARI

PERJANJIAN KERJASAMA SEHINGGA SECARA KONTRAK-TUALBERDASARKAN PASAL 1234 KUH.PERDATA MEMBERI-KAN

HAK KEPADA PEMOHON KASASI UNTUK MENJALANKAN HAK

HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 6.4 PERJANJIAN

KERJASAMA. OLEH KARENA ITU jelas-jelas tindakan Pemohon

Kasasi yang tidak menyetujui kedua Purchase Order tertanggal 20 Juni

2012 dan tanggal 21 Juni 2012 yang diajukan oleh

Termohon Kasasi merupakan tindakan yang sangat beralasan berdasarkan

Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai

suatu tindakan sepihak. Sehingga oleh karena itu, pertimbangan hukum

dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa tindakan

untuk tidak menyetujui kedua Purchase Order tersebut sebagai suatu

tindakan sepihak adalah sangat tidak berdasar hukum oleh karenanya

haruslah secara tegas ditolak.

2.d. Bahwa selanjutnya telah sangat jelas disepakati berdasarkan Pasal 2.2 dan

Pasal 3.2 Perjanjian Kerjasama bahwa Termohon Kasasi hanya

diperbolehkan mendistribusikan Produk Telkomsel untuk dijual di Outlet

Toko rekanan Termohon Kasasi. Sehingga bila dihubungkan dengan Pasal

8.7 dan Pasal 8.4 Perjanjian Kerjasama, jelas Termohon Kasasi hanya

dapat melakukan penjualan produk Telkomsel kepada Komunitas Prima

yang berjumlah 10 juta anggota yang dijanjikannya, dimana kesepakatan

tersebut ternyata gagal diwujudkan oleh Termohon Kasasi.


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17


18/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


2.e. Bahwa ternyata Termohon Kasasi melanggar kesepakatan Pasal 2.2 dan

Pasal 3.2 Perjanjian Kerjasama dengan melakukan penjualan produk

Telkomsel tersebut ke pasar-pasar umum yang selama ini juga menjadi

pasar penjualan produk Telkomsel secara umum, dimana fakta-fakta

tersebut telah secara jelas diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam

jawabannya terhadap dalil Permohonan Pailit yang diajukan oleh

Termohon Kasasi.

ANEHNYA, FAKTA-FAKTA TERSEBUT DI ATAS, SAMA SEKALI

TIDAK DIGUBRIS OLEH MAJELlS HAKIM PENGADILAN NIAGA

pada PENGADILAN JAKARTA PUSAT, PADAHAL JELAS-JELAS

FAKTA TERSEBUT TELAH MELANGGAR PASAL 8.4, PASAL

8.7, PASAL 2.2 DAN PASAL 3.2 PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI. Tidakdipertimbangkannya sama sekali fakta-fakta pelanggaran Termohon

Kasasi tersebut sangat menimbulkan keraguan tentang kemandirian dan

pemahaman dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Jakarta dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo, sehingga

mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi Pengadilan Niaga pada Mahkamah

Agung RI secara tegas membatalkan putusan No. 48/PAILlT /2012/

PN.Niaga.Jkt.Pst.

3. Termohon Kasasi Tidak Melakukan Pembayaran Terhadap PO NO.PO/PKI-

AK/V/2012/00000026tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp4.800.000.000,00(empat

milyar delapan ratus juta Rupiah) Padahal Pesanan Termohon Kasasi tersebut

telah disetujui (approved) oleh Pemohon Kasasi.

3.a. Bahwa Selain dari alasan-alasan kegagalan Termohon Kasasi dalam

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama seperti yang

dijelaskan pada angka 1.a.- 1.k. dan angka 2.a- 2.e. tersebut di atas,

Termohon Kasasi telah pula gagaI dalam melakukan pembayaran terhadap

Purchase Order (pemesanan) yang diajukannya pada tanggal 9 Mei 2012

dengan Purchase

Order No. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 yang jumlahnya sebesar

Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam bentuk

pesanan Voucer Rp25.000 sebanyak 200.000 buah kartu voucer.

3.b Bahwa terhadap Purchase Order tersebut Pemohon Kasasi telah

memberikan persetujuan (approval) yang telah disampaikan kepada

18

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18


19/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Termohon Kasasi, akan tetapi ternyata Termohon Kasasi tidak melakukan

pembayaran pada hari Seninnya seperti yang disepakati Mekanisme

Pengajuan dan Pengambilan Alokasi berdasarkan Surat No. 032/MK.01/

SL.06/111/2012 tanggal 27 Maret 2012, dimana tindakan ingkar janji atau

kegagalan Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran tersebut telah

menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi karena objek pesanan dalam

bentuk voucer Rp 25.000,00 sebanyak 200.000 kartu voucer yang total

nilainya sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta

Rupiah) yang tidak dibayar, telah diproduksi oleh Pemohon Kasasi dan

hingga saat ini masih berada di gudang Pemohon Kasasi.

3.c. Bahwa tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Termohon

Kasasi yang tidak melakukan pembayaran terhadap pesanan voucer Rp

25.000,00 yang seluruhnya bernilai Rp4.800.000.000,00 (empat milyardelapan ratus juta Rupiah) atas Purchase Order No. PO/PJI-AK/

V/2012/00000026 tanggal 9 Mei

2012 tersebut telah pula disampaikan oleh saksi fakta di bawah sumpah,

Herdin Hasibuan di depan persidangan yang juga secara jelas dikutip

dalam halaman 33 dari putusan Majelis Hakim Niaga, sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Prima Jaya pernah mengirimkan

Purchase Order kemudian Telkomsel menyiapkannya tapi tidak

melakukan pembayaran pada akhir bulan Mei dan Telkomsel sudah

dalam proses untuk pengadaan persiapannya ke sistemnya dengan

segalanya namun akhirnya PT. Prima Jaya Informatika tidak jadi

mengambil atau membayar Purchase Order tersebut.

Bahwa kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PT. Prima Jaya

lnformatika kepada PT. Telkomsel karena saksi pernah mengingatkan

berkali-kali melalui telepon ... ".

3.d. Bahwa tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang

tidak membayar harga pesanan yang telah diajukannya berdasarkan

Purchase Order No. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012,

JELAS-JELAS TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI

TERMOHON KASASI, YANG WALAUPUN

PEMOHON KASASI BELUM MENGAMBIL LANGKAH HUKUM

TERHADAP TERMOHON AGAR MELAKUKAN PEMBAYARAN

ATAS PESANAN YANG TELAH DILAKUKAN TERSEBUT, AKAN


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


20/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


TETAPI TINDAKAN INGKAR JANJI YANG DILAKUKAN

TERMOHON KASASI MENJADI DASAR PENTING BAGI

PEMOHON KASASI UNTUK MELAKUKAN PENOLAKAN

TERHADAP DUA PURCHASE ORDER YANG DIAJUKAN OLEH

TERMOHON KASASI SEBULAN BERIKUTNYA, YAITU

PURCHASE ORDER TANGGAL 20 JUNI 2012 DAN TANGGAL 21

JUNI 2012, DITAMBAH DENGAN TINDAKAN-TINDAKAN

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON KASASI

SEBELUMNYA SEPERTI YANG DIURAIKAN TERSEBUT DI

ATAS.

II. MAJELlS HAKIM NIAGA PERKARA No. 48/PAILlT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

TIDAK MEMAHAMI ATAU SANGAT KELlRU DALAM MEMPERTIMBANG-

KAN PENGERTIAN DARI HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DANDAPAT DITAGIH.

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Niaga Yang Menyatakan Bahwa Tanggal

25 Juni 2012 Merupakan Dasar Dari Jatuh Tempo dan Dapat Ditagihnya Utang,

merupakan Pertimbangan yang Sangat Tidak Berdasar Sehingga Oleh

Karenanya Harus Secara Tegas Ditolak.

1.a. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 62 putusannya, Majelis

Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan antara

lain sebagai berikut:

"menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PP-9 = Bukti T-7a walaupun

bukti surat tersebut tidak ada aslinya, tetapi karena diakui

keberadaannya oleh kedua belah pihak, maka Majelis mempertimbangkan

sebagai berikut bahwa Pemohon telah mengirim Surat Peringatan

Pertama dan Terakhir (Somasi) kepada Termohon Pailit , pada tanggal

28Juni 2012 No. 022/P/KC/VI/ 2012, maka atas Purchase Order No. PO/

PJI-AK/VI/12012/ 00000027, tanggal 20 Juni 2012 akhirnya

menimbulkan utang sebesar Rp2.595.000.000,- (dua miliar lima ratus

sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25

Juni 2012 berikut untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/

VI/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,00

(tiga miliar dua puluh lima juta Rupiah)jatuh tempo pada tanggal 25Juni

2012".

20

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20


21/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Jelas-jelas pertimbangan hukum tersebut di atas sangat tidak berdasar

apalagi bila dihubungkan dengan ketentuan yang dinyatakan oleh

Pemohon Kasasi berdasarkan surat No. 032/MK. 01/SL.06/III/2012

tanggal 27 Maret 2012. Majelis Hakim Niaga cenderung berpihak, karena

hanya mengakomodir maksud dari Termohon Kasasi.

1.b. Bahwajelas dalam ketentuan angka 2 dari surat No. 032/MK.01/

SL.06/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 tersebut dinyatakan bahwa

setiap Purchase Order (pemesanan) yang diajukan secara mingguan

tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan (approval) dari

Pemohon Kasasi. Dimana setelah mendapat persetujuan barulah kemudian

Termohon Kasasi dapat melakukan pembayaran pada hari senin, paling

lambat pukul 12.00 WIB.

1.c. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata Purchase Order No.

PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012 dan Purchase Order

No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tanggal 21 Juni 2012 tersebut tidak

disetujui (tidak di approved) oleh Pemohon Kasasi berdasarkan atas

ALASAN PELANGGARAN TERMOHON KASASI TERHADAP

PASAL 8.4, PASAL 8.7 dan PASAL

3.2 DARI PERJANJIAN KERJASAMA, DAN JUGA TINDAKAN

INGKAR JANJI YANG DILAKUKAN TERMOHON KASASI YANG

TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN TERHADAP PURCHASE

ORDER No. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tanggal 9 Mei 2012 sebesar

Rp.4.800.000.000,- PADAHAL PESANAN TERSEBUT TELAH

DISETUJUI SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI

PEMOHON KASASI, alasan gagalnya Termohon Kasasi memenuhi

kewajibannya BERDASARKAN Perjanjian Kerjasama. Bahwa dengan

tidak disetujuinya pesanan tersebut, maka

kewajiban Termohon Kasasi untuk melakukan Pembayaran atas Purchase

order tersebut tidak jatuh tempo kepada Pemohon Kasasi pada hari

Seninnya, atau pada tanggaI 25 Juni 2012.

1.d. Bahwa TERMOHON SENDIRI, BELUM MELAKUKAN

PENYETORAN ATAUPUN PEMBAYARAN pada jumlah sebesar

Rp2.595.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta

Rupiah) untuk Purchase Order NO.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027tanggal

20 Juni 2012, dan juga tidak melakukan pembayaran sebesar


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21


22/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


Rp.3.025.000.000,00 (tiga miliar dua puluh lima juta

Rupiah) terhadap Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027

tanggal 21 Juni 2012, SEHINGGA BAGAIMANA MUNGKIN

TERMOHON KASASI MENYATAKAN MEMILlKI PIUTANG

SEBESAR Rp.5.620.000.000,00 (Rp 2.595.000.000,00 +

Rp3.025.000.000,00) KEPADA PEMOHON KASASI, PADAHAL

TERMOHON KASASI SENDIRI BELUM MELAKUKAN

PEMBAYARAN APAPUN KEPADA PEMOHON KASASI

SEHUBUNGAN DENGAN KEDUA PURCHASE ORDER TERSEBUT

DI ATAS?

1.e. Bahwa sangat disayangkan ketidaktepatan pemahaman Majelis hakim

terhadap pengertian Pasal 1458 KUH.Perdata yang digunakannya sebagai

dasar pertimbangan untuk memenuhi persyaratan dari "jatuh tempo dandapat ditagih" dalam putusannya tersebut.

1.f. Bahwa Pasal 1458 KUH.Perdata mengatur sebagai berikut:

"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pibak, seketika

setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan

tersebut dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan,

maupun harganya belum dibayar."

Tentunya Pasal tersebut lahir dari pengertian jual beli yang diatur dalam

Pasal 1457 KUH.Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan

pihak yang lain untuk membayar harga yang telan dijanjikan";

l.g. Bahwa sangat jelas dari Pasal 1457 KUH.Perdata, bila dihubungkan

dengan gagalnya Termohon Kasasi dalam memenuhi kewajibannya

berdasarkan Perjanjian Kerjasama, DAN SECARA KHUSUS TIDAK

DIBAYARNYA PURCHASE ORDER No. PO/PJI-AKN/2012/00000026

tanggal 9 Mei 2012 sebagai dasar dari penolakan Pemohon Kasasi

terhadap kedua Purchase Order yang diajukan oleh Termohon Kasasi

tersebut, maka dengan ditolaknya Purchase Order dari Termohon Kasasi

tersebut, membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengikatkan diri

untuk menyerahkan kartu-kartu pesanan dari kedua Purchase Order dari

Termohon Kasasi tersebut, SEHINGGA DENGAN BEGITU PULA

KEWAJIBAN DARI TERMOHON KASASI UNTUK MELAKUKAN

22

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22


23/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


PEMBAYARAN TERHADAP HARGA BARANG YANG DIPESAN

TERSEBUT JUGA TIDAK MENJADI JATUH TEMPO DAN DAPAT

DITAGIH.

1.h. Bahwa fakta tersebut di atas sangat berbeda dengan contoh kasus PT.

Modern Land dalam putusan No. 07/Pailit/1998/PN.Niaga/ Jkt.Pst yang

diajukan oleh Ahli Yan Apul, SH. yang dicantumkan dalam halaman 24

dari putusan No. 48/PAILlT/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst, dimana dalam kasus

tersebut kedua Pemohon Pailit, Drs. Husein Sani telah membayar/

mengangsur cicilan dari unit apartemen yang dibelinya tersebut sebesar

Rp 30.300.547,00 dan juga Subekti telah membayar/mengangsur sebesar

Rp63.807.934,00 dan dasar dari diajukannya permohonan pailit adalah

karena Modern Land berdasarkan surat tertanggal 24 Juli 1998 telah

memberitahukan kepada Para Pemohon bahwa Pemohon Tidak dapatmelanjutkan pembangunan satuan rumah susun tersebut.

Bila perkara Modernland tersebut dihubungkan dengan perkara a quo,

maka jelas sangat berbeda dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar dari tindakan tidak menyetujui Purchase Order yang

diajukan oleh Termohon Kasasi adalah atas kegagalan Termohon

Kasasi dalam memenuhi Prestasinya sesuai dengan yang telah

disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

2. Bahwa ketentuan tentang diperlukannya tindakan persetujuan

(approval) oleh Pemohon Kasasi secara tegas telah dinyatakan dalam

Surat No. 032/MK.01/SL.06/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang

juga menjadi dasar acuan dari Termohon Kasasi.

3. Bahwa terhadap kedua Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/

2012/00000027 dan No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028 tersebut

Termohon Kasasi belum melakukan pembayaran apapun kepada

Pemohon Kasasi.

Sehingga sangat jelas bahwa tindakan dari Pemohon Kasasi yang tidak

memberikan persetujuan terhadap Kedua Purchase Order yang diajukan

oleh Termohon Kasasi bukanlah tindakan yang bersifat sepihak, akan

tetapi tindakan sebagai konsekuensi pelanggaran Perjanjian Kerjasama

yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat Pemohon Kasasi dan

Termohon Kasasi, yaitu:


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23


24/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


1) GAGALNYA TERMOHON KASASI UNTUK MELAKUKAN

PENJUALAN SEBESAR 10 JUTA KARTU PERDANA DAN 120

JUTA VOUCER ISI ULANG DALAM SETAHUN ATAU HINGGA

JUNI 2012.

2) GAGALNYA TERMOHON KASASI MEMBANGUN

KOMUNITAS PRIMA DENGAN JUMLAH ANGGOTA 10 JUTA

DALAM SETAHUN PERJANJIAN ATAU HINGGA JUNI 2012.

3) GAGALNYA TERMOHON KASASI MENJUAL PRODUK

TELKOMSEL TERSEBUT HANYA DI KOMUNITAS PRIMA,

KARENA TERNYATA MENJUAL DI LUAR KOMUNITAS

PRIMA.

4) GAGALNYA TERMOHON KASASI MEMBAYAR PURCHASE

ORDER No. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tangal 9 Mei 2012 YANGMENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON KASASI.

1.i. Bahwa sangat disayangkan Majelis Hakim Niaga tidak secara benar dan

jujur dalam memahami dan mengutip poin-poin penjelasan dari Ahli, Dr.

Johanes Johansyah,SH.MH, yang dalam halaman 60 pertimbangan

hukumnya dinyatakan sebagai berikut:

"Dan dengan dikuatkan keterangan Ahli pihak pemohon yaitu: Dr.

Johanes Djohansyah, SH.MH., yang berpendapat sesuai dengan

perjanjian Termohon Pailit telah sepakat untuk menyerahkan barang

berupa voucer kartu perdana dan voucer kepada Pemohon Pailit, dimana

harga dan jenis barangnya telah disepakati".

1.j. Bahwa TIDAK BENAR Dr. Johanes Djohansyah, SH.MH menyatakan

seperti yang dikutip oleh Majelis Hakim Niaga tersebut . Ahli Dr. Johanes

Djohansyah, SH.MH. tidak pernah menyatakan Pemohon Kasasi telah

sepakat untuk menyerahkan barang berupa voucer kartu perdana dan

voucer kepada Pemohon Pailit, dimana harga dan jenis barangnya telah

disepakati. Sebaliknya dalam bagian dari pemberian keahliannya yang

dikutip dalam halaman 30, antara lain Ahli

tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa perjanjian kerjasama selama 2 tahun jangka waktunya dimana

para pihak sepakat untuk mendistribusikan produk dari salah satu pihak

dalam perjanjian ini diatur secara tegas bahwa pendistribusian itu tidak

langsung, tetapi bertahap sesuai dengan permintaan sesuai dengan

24

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24


25/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


evaluasi atau penilaian dari pihak lain diatur juga ketentuan bahwa jika

salah satu menyatakan pembeli melanggar selama dalam melaksanakan

perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian karena

pihak penjual mempunyai kewenangan untuk membatasi, mengurangi

atau bahkan memberhentikan, ketika si pembeli mengajukan pesanan

tetapi kemudian penjual menghentikan pasokan itu dengan alasan

penghentian sementara atau tindakan dari penjualan itu yang tidak

memberhentikan sementara permintaan dari pembeli menurut ahli

dia melakukan kewenangan dan memberikan perjanjian atau

tidak";

Ahli Dr. Johanes Djohansyah, SH.MH justru dalam pendapatnya

memberikan dasar hukum bagi Pemohon Kasasi, untuk melakukan

penolakan kedua Purchase Order yang diajukan Termohon Kasasi dalamhal pembeli melakukan pelanggaran, seperti yang dijelaskan tersebut di

atas. Sehingga sangat patut

dipertanyakan kemandirian dan kejujuran dari Majelis Hakim Niaga

dalam Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST dalam memeriksa

dan memutuskan perkara a quo.

1.k. Bahwa sangat tidak beralasan dan tendensius pertimbangan hukum dari

Majelis Hakim Niaga yang menyatakan bahwa dasar dari jatuh temponya

utang dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, adalah akibat dari

Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (somasi) No. 22/P/KC/VI/2012

tanggal 28 Juni2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon Kasasi

kepada Pemohon Kasasi. Bahwa, dapat saja peringatan tersebut diajukan

oleh Termohon Kasasi, akan tetapi secara tegas, tidak menjadi dasar

hukum untuk secara otomatis menyatakan Termohon Kasasi bersalah

ataupun melakukan tindakan sepihak, karena dasar dari penolakan

Pemohon Kasasi terhadap kedua Purchase Order tersebut adalah karena

Termohon Kasasi telah gagal dalam melaksanakan (wanprestasi) terhadap

Perjanjian Kerjasama seperti yang telah diuraikan di atas.

1.l. Bahwa kedudukan dan fungsi hakim berdasarkan UU. Kekuasaan

Kehakiman No. 48 Tahun 2009 adalah memeriksa dan memutuskan dalam

hal terjadinya sengketa, sehingga sangat bertentangan dengan sikap

Majelis Hakim Niaga dalam kasus ini yang cenderung hanya mendukung


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25


26/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


dan menguatkan maksud

dari Termohon Kasasi semata, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Sama sekali tidak memeriksa dan

mempertimbangkan fakta-fakta dari kegagalan Termohon Kasasi

dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama

yang diajukan dalam jawaban Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit yang

dicantumkan dalam halaman 12 angka 11 dari Putusan No. 48/

PAlLIT/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst. PADAHAL fakta-fakta kegagalan

(wanprestasi) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebutlah yang

menjadi dasar dari Pemohon Kasasi untuk menolak Purchase Order

bulan Juni 2012 yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya mengutip poin-poin dari

kesaksian kedua Saksi Fakta di bawah sumpah, Rudi HartonoKurniawan dan Herdin Hasibuan, yang menguntungkan bagi

Termohon Kasasi, padahal jelas-jelas kedua Saksi tersebut pada

intinya juga menyatakan bahwa Termohon Kasasi terikat untuk harus

melakukan penjualan sebesar 120.000.000 voucer isi ulang dalam

setiap tahunnya dan juga 10.000.000 perdana kartu setiap tahunnya,

dimana Termohon Kasasi jelas-jelas dinyatakan oleh kedua saksi fakta

di bawah sumpah tersebut telah gagaI dalam memenuhinya, dan

Termohon Kasasi sendiri tidak menyatakan pengingkaran terhadap

fakta tersebut.

3. Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga hanya mengambil poin-poin

dari pemberian pendapat Ahli untuk hal yang menguntungkan

Termohon Kasasi.

4. Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutarbalikkan Pendapat Dr.

Johanes Djohansyah, SH.MH dan juga tidak mengutip maksud dari

pendapat Ahli Yan Apul SH, secara tepat.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat layak kiranya

dipertanyakan pengetahuan dan kemandirian dari Majelis Hakim Niaga

dalam memeriksa memutuskan perkara a quo, sehingga atas pertimbangan

hakim yang tidak berdasar dan tidak adil tersebut di atas, mohon kiranya

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang terhormat untuk secara

tegas

membatalkan putusan Hakim tersebut.

26

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26


27/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


2. Dengan menerima jumlah tagihan yang diajukan oleh Termohon

Kasasi/Pemohon Pailit Sebesar Rp.5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus

enam puluh juta Rupiah) sebagai tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih membuktikan ketidakpahaman ataupun kesalahan Majelis Hakim dalam

memahami wanprestasi dan akibat dari wanprestasi.

2.a. Bahwa secara tegas dan jelas, Pemohon Kasasi telah membukti-kan

bahwa dasar dari penolakan terhadap kedua Purchase Order No. PO/PJI-

AK/VI/2012/00000027 dan Purchase Order No. PO/PJI-AK/

VI/2012/00000028 adalah hak yang dimilikinya berdasarkan Pasal 6.4

dari Perjanjian Kerjasama, atas fakta

gagalnya Termohon Kasasi memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus

dipenuhinya berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut. SEHINGGA

SECARA HUKUM SAMA SEKALI TIDAK ADA ALASAN BAGIMAJELlS HAKIM PENGADILAN NIAGA UNTUK MENYATAKAN

PEMOHON KASASI TELAH WANPRESTASI.

2.b. Bahwa pengertian wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata

yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, dan

pelanggaran terhadap perikatan tersebut akan mengakibatkan pihak yang

wanprestasi berkewajiban memberi ganti biaya, rugi dan bunga seperti

yang diatur dalam

Pasal1236 dan Pasal 1239 KUH.Perdata.

2.c. Profesor Subekti,SH dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" terbitan

PT. Intermasa 2005 berpendapat bahwa ganti rugi sebagai akibat dari

wanprestasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang

merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

2.d. Bahwa berdasarkan pasal 1246 KUH.Perdata pada intinya mengatur

bahwa biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan

penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan

untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.

Jelas berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa

Pemohon Kasasi TIDAK MELAKUKAN tindakan Wanprestasi terhadap

Termohon Kasasi. Akan tetapi, andaipun misalnya Pemohon Kasasi

dinyatakan wanprestasi (Quod Non) sebagai akibat penolakan kedua

Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027 dan Purchase Order


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27


28/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028,

maka seperti pendapat dari Prof. Subekti tidak mengakibatkan Termohon

Kasasi secara otomatis dapat mengklaim bahwa harga barang yang telah

disetujui, yaitu sebesar Rp5.260.000.000,00 (lima miliar dua ratus enam

puluh juta Rupiah) menjadi jumlah nilai piutangnya seperti yang diajukan

oleh Termohon Kasasi sebagai dasar Pengajuan Permohonan Pernyataan

Pailit yang diajukannya, padahal JELAS-JELAS TERMOHON KASASI

BELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN Rp 5.260.000.000,00

KEPADA PEMOHON KASASI KARENA PEMOHON KASASI

FAKTANYA TIDAK MENYETUJUI KEDUA PURCHASE ORDER

TERSEBUT AKIBAT DARI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN

OLEH TERMOHON KASASI SEBELUMNYA.

2.e. Jadi bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Niaga Putusan No.48/PAILlT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan begitu saja menyatakan bahwa

jumlah Rp5.260.000.000,- tersebut merupakan tagihan dari Termohon

Kasasi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih?? Jelas-jelas Majelis

Hakim Pengadilan Niaga Putusan No. 48/PAILlT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

telah melanggar Pasal 1236 KUH.Perdata, Pasal 1239 KUH.Perdata dan

Pasal 1243 KUH. Perdata. Sehingga berdasarkan keadilan dan kepastian

hukum, maka sangat berdasar kiranya pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa Rp5.260.000.000,00

merupakan jumlah piutang Pemohon Kasasi yang telah jatuh tempo dan

dapat ditagih, secara tegas ditolak dan dibatalkan.

3. Sangat Meresahkan Keadilan atas Tindakan Kesewenang-wenangan Majelis

Hakim Pengadilan Niaga putusan No. 48/PAILlT/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Yang

Cenderung Tidak Mandiri Dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara a guo.

3.a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62, Majelis Hakim

Pengadilan Niaga menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PP-6, diketahui bahwa berkaitan

mekanisme pengajuan dan pengambilan alokasi, diantara Pemohon Pailit

dan Termohon Pailit, berlaku hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon mengajukan Purchase Order (PO) dilakukan

selambat-lambatnya pada hari Rabu maksimal pukul 10.00 Wib;

Purchase Order yang dikirim selanjutnya akan dilakuan proses

approval, PT. Prima Jaya informatika dapat melakukan pembayaran

28

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28


29/42

a

kamah

Agun

gRe

pu

kam

ahAgun

gRe

publik

Indon

esi

hAgu

ngRepub

likIndon

es

ikIndo

ne


setelah mendapat informasi bahwa PO yang diajukan sudah di-

approval;

Pembayaran atas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling

lambat pukul 12.00 WIB dan,

Pengambilan barang dilakukan maksimal 2 (dua) hari setelah

pembayaran PO";

3.b. Lalu tanpa memeriksa alasan-alasan apapun, Majelis Hakim Pengadilan

Niaga dengan begitu saja menyatakan bahwa tanggal 25 Juni 2012

sebagai dasar dari jatuh temponya kewajiban dari Pemohon Kasasi

terhadap Termohon Kasasi yang jumlahnya sebesar Rp5.260.000.000,-

PADAHAL jelas-jelas seperti

kutipan yang menjadi dasar pertimbangan tersebut di atas, bahwa

pengajuan kedua Purchas

putusan perdata khusus

Documents