risalah rapat panitia kerja rancangan undang...

RISALAH RAPAT

PANITIA KERJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS RAPAT : PANJA XIII TANGGAL: 21 JUNI 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT PANITIA KERJA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1

Masa Persidangan Tahun Sidang Sifat Jenis Rapat Hari / Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara Hadir

: : : : : : : : : : :

IV 2010-2011 Terbuka Panja dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Selasa, 28 Juni 2011 Pukul 09.20 WIB s.d. 20.15 WIB Hotel Santika Jakarta DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.H. ENDANG SURYASTUTI, S.H., M.Si. Membahas Materi Panja

A. Pimpinan Panja RUU tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan : 1. SUTJIPTO, S.H., M.Kn. 2. Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.H. 3. H. RAHADI ZAKARIA, S.Ip., M.H.

B. Anggota Panja RUU tentang PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Fraksi Partai Demokrat: 4. IGNATIUS MULYONO 5. H. HARRY WITJAKSONO 6. GEDE PASEK SUARDI`KA, S.H.

Fraksi Partai Golongan Karya: 7. NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si. 8. Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.

Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia: 9. ARIF WIBOWO

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 10. BUKHORI YUSUF. Lc., M.A. Fraksi Partai Amanat Nasional: 11. Drs. RUSLI RIDWAN, M.Si. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 12. H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 13. RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Hum Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat: 14. H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H

C. Undangan

- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI beserta jajaran

2

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT:

Skors lagi untuk 10 menit Pak.

(RAPAT DISKORS)

Catatan dari sekretariat, jadi sudah hadir 11 Anggota dari 19 dan sudah dihadiri oleh lebih dari 5 Fraksi ya, 6 Fraksi jadi sudah bisa kita lanjutkan. Skors rapat Panja saya cabut dan kita lanjutkan Rapat Panja.

(SKORS DICABUT PUKUL 16.30 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak-Bapak, Ibu dan Pak Dirjen,

Semalam, kemarin kita telah bersepakat untuk menyelesaikan beberapa turunan dari apa yang telah kita sepakati khususnya menyangkut implikasi tentang Prolegnas, terima kasih Pak Harry. Prolegnas dan Prolegda. Ini Bapak-Bapak dan Ibu sudah menerima rancangan RUU, kemudian penjelasan termasuk yang 1 lembar ya, itu rumusan penjelasan Pasal 12 dengan 3 alternatif. Kalau Bapak dan Ibu serta Pak Dirjen sepakat, pertama saya ingin memperoleh informasi, bukan laporan dari Tim Ketua Timus dan Timsin menyangkut beberapa hal yang kemarin kita amanatkan untuk bisa diselesaikan dan dilaporkan pada Rapat Panja ini menyangkut Prolegda lanjutan dari Prolegnas yang menurut catatan kami ini masuk pada Prolegnas Pasal 23, saya ingin bacakan atau langsung Pak Rahadi ya? Bukan, yang khusus atau langsung ya, baik.

Baik, Pasal 23 ya. Dalam Prolegnas dimuat daftar komulatif terbuka yang terdiri dari: a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu b. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara d. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah provinsi dan kabupaten/kota dan e. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Jadi ini sudah disesuaikan penempatannya Pak Mul, ya bisa disetujui Pak ya, yang Pasal 23.

(RAPAT:SETUJU)

Pemerintah setuju Pak? Sudah. Kemudian Prolegda ini Pasal 38. Nah ini, yang turunannya ini mohon dicermati oleh Bapak dan

Ibu serta Pak Dirjen, Pasal 38. Ayat (1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar komulatif terbuka yang terdiri dari : a. Akibat Putusan MA dan b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (2), DPRD Provinsi atau Gubernur dalam keadaan tertentu dapat mengajukan Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi diluar Prolegda Provinsi. a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam b. Akibat kerjasama dengan pihak lain dan c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan

Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Itu rumusannya, kami persilakan pemerintah barangkali Pak Dirjen.

DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI:

Baik, mungkin ini hanya kalau dapat rumusannya saja, seperti Pasal 38 itu DPRD Provinsi atau Gubernur dalam keadaan tertentu, kalau dari aspek bahasa apa tidak kita dahulukan, dalam keadaan tertentu yang didahulukan. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan 3

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diluar Prolegda Provinsi. Jadi kondisinya yang kita sebutkan dulu.

F-PD (IGNATIUS MULYONO):

Ya, itu hanya taste bahasa ya, kalau menurut saya itu di, lebih pas, jadi usulnya yang ini dalam keadaan tertentu dulu. Dari pemerintah kan? Ya, ini kan taste bahasa, dalam keadaan tertentu DPRD Provinsi atau Gubernur dapat, itu juga boleh, enggak masalah.

KETUA RAPAT:

Oke, tapi karena menunjuk peristiwanya kemudian juga konkordan pada Prolegnas juga begitu, dalam keadaan tertentu DPR dan pemerintah,


Ya, berimplikasi di Pasal 23 ayat (2) juga. Mendahulukan kondisinya.

KETUA RAPAT:

Ini sudah kita setujui ini Pak.


Ya, cara penulisannya saja ini.

KETUA RAPAT: Penulisan saja ya?

DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI: Ya, jadi didahulukan kondisinya.

KETUA RAPAT: Dalam keadaan tertentu bisa disepakati? Jadi, Pasal 23 ayat (2) menyesuaikan mengikuti Pasal

38, jadi dengan mendahulukan peristiwanya, keadaannya. Begitu Pak ya? Boleh, setuju Pak? Langsung saja?

(RAPAT:SETUJU)

Ya, baik, oke punya kata Pak Mul. Gimana Pak Mul saja kita, yang penting jelas. Pasal 41, ini turunan kebawah ini. Ini Pak Rahadi, tolong dicermati Pak Rahadi. Jadi disimak ini

Pasal 41 halaman 17 Pak. Ini jadi kita jangan lihat halaman tapi Pasal. Pasal 41, Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar komulatif terbuka mengenai

pembentukan pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya atau pembentukan pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.

Silakan Bapak-Bapak atau ke pemerintah dulu. DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI:

Ya, ini memang kalau Pasal 40-nya sudah mutatis mutandis dengan penyusunan Peraturan

Daerah Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 38, kemudian hal mengenai konkordan dengan di Prolegnas mengenai pembentukan pemekaran dan penggabungan provinsi atau kabupaten kota, untuk Prolegda Kabupaten Kota itu dapat dimuat daftar komulatif terbuka pembentukan pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya atau pembentukan 4

pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. Ya, saya kira setuju Pak, ya.

KETUA TIMSIN (RAHADI ZAKARIA/F-PDIP):

Ya, kalau untuk desa, bisa dengan atau nama lainnya, karena ada Nagari, ada Banjar, ada lainnya, tapi kalau untuk kecamatan saya kira satu saja Pak, kecamatan? Di Papua, distrik oke sorry ya. Oke, hampir lupa, baru pulang dari sana ternyata.

F-PD (IGNATIUS MULYONO): Pak,

Ya, saya hanya mengusulkan satu kata saja, di 41 ini, Dalam Prolegda Kabupaten Kota dapat dimuat daftar komulatif terbuka mengenai pembentukan pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya, atau pembentukan pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. Kalau ini penyampaiannya demikian, kita hanya mendapat kesempatan salah satu, padahal didalam Prolegda itu juga memuat untuk pembentukan pemekaran kecamatan dan pembentukan pemekaran desa. Kalau menurut saya, saya usulkan tambah kata dan. Jadi, atau nama lainnya, penggabungan kecamatan atau nama lainnya dan atau pembentukan pemekaran atau disana. Jadi tambah kata dan sebelum atau. Dan atau, ya. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya.

KETUA RAPAT:

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar komulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan atau pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa atau nama lainnya. Ya?

Ahli Bahasa? Disana. Ada Ahli Bahasa? Tapi disini diwakili oleh Guru Besar Bahasa, Pak Rahadi dengan Pak Soen, sudah betul katanya. Pak Harry, jadi sudah memang sudah dicek. Baik, kalau begitu kita setujui, Pak Dirjen ya, setuju Pasal 41 dengan rumusan terakhir ditambah redaksi kata dari usul Pak Mulyono.

(RAPAT:SETUJU

Selesai Pak, tinggal 2. Penjelasan Pasal 12 ini yang kemarin Pak Bukhori begitu setidaknya,

tapi mungkin ada penjelasan nanti dari Pak Soenman barangkali.


Kami kira ada Kyainya, kami kira bisa meng-cover Pak Bukhori lah.

KETUA RAPAT:

Ya, baik. Jadi ini bisa dilihat di caption Pasal Penjelasan Pasal 12 dan sudah diterima oleh Bapak dan Ibu termasuk Pak Dirjen ini, jadi yang hasil rumusan terakhir konsultasi begitu.

Saya bacakan. Yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah

penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dan tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Ya, silakan Pak Soenman.

KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS): Pak Ketua,

Terima kasih. 5

Ibu Bapak Anggota dan pemerintah serta hadirin yang terhormat,

Apabila tadi malam saya menyimak pandangan dari yang terhormat Pak Bukhori Yusuf, memang masih bertahan pada alternatif 1, tapi juga ada tawaran apabila alternatif 3 itu kalimatnya, katanya itu Pak Dirjen, bukan dan tidak menyimpang, tapi dengan tidak, begitu. Jadi begitu usulnya, dan tidak boleh menyimpang itu dengan tidak, begitu. Jadi dia mengalir konsistensi. Kalau dan itu seakan-akan ada merangkai ke substansi lain. Demikian Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya bacakan. Yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah

penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Jelas Pak? Yang kita kehendaki kemarin itu sebetulnya itu dan Pak Menteri juga kesana sebetulnya. Jadi saya rasa ini bisa disetujui.

Pemerintah? Kalau kita sudah setuju ini, dengan tidak Pak.


Kata dan itu menjadi dengan tidak, ya?

KETUA RAPAT:

Ya, sama maksudnya. Baik, lebih yakin oke?

DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI: Ya, setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillahi, selesai, kalau sudah kyainya turun, beres sudah. Apa yang kita perjelas ini, satu lagi, masalah,

F-PD (IGNATIUS MULYONO): Lanjut, sudah jelas, lanjut.

KETUA RAPAT: Ketentuan penutup ini. Ketentuan penutup dari informasi atau laporan Tim Pengkaji, Tim Ahli

dan Tim ini ada contoh beberapa contoh sebetulnya. Tadi juga saya sudah konsultasi kepada Pak Ketua Badan Legislasi begitu, Pak Mulyono, kemudian juga disini bisa disampaikan ada beberapa contoh Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. Ini ketentuan penutupnya ya.

KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS):

Baris paling bawah Pak. Dibaca utuh dulu yang kalimat barusan, Pak. Pasal 101, Pak. Itu baris alinea 1 baris, ya itu pada menjelang anak kalimat Pak didalam kurung itu, Pak. 6

KETUA RAPAT:

Baik, saya bacakan Pasal 101, Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.10/2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.53, Tambahan Lembaran Negara No.4389) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Nah, draft DPR dan belum diganti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sementara pemerintah mengajukan kata atau. Jadi tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Ada lagi rumusan dengan memberhentikan sampai sepanjang tidak bertentangan titik saja. Itu juga ada contoh dalam undang-undang yang lain. Jadi, ini memang ini bisa diinikan. Jadi ada 3 alternatif begitu, pertama, draft DPR ini dan belum diganti, jadi satu nafas, tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan undang-undang ini, pemerintah memberikan ruang opsi apabila ini bisa dilaksanakan, begitu, atau, atau sama sekali atau dan itu diganti.

Silakan Pak Soenman.


Terima kasih Pak Ketua. Sesungguhnya rumusan Pasal 101 ini, itu bermula dari DIM 360 Pasal 78. Apabila kita melihat

draft RUU DPR , ternyata pemerintah sama sekali tidak memberikan tanggapan dan tidak juga ada usul perubahan, dikatakan disini DIM pemerintah adalah tetap, tanggapan pemerintah tetap, usulan perubahan tetap, sehingga hasil keputusan rapat pada tanggal 23 Februari di forum Rapat Kerja dikatakan disetujui tetap sesuai dengan naskah RUU demikian. Ya, dan.

KETUA RAPAT:

Forum Panja ini mengikuti Rapat Kerja. Terhadap substansi yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja sebetulnya sudah selesai begitu. Saya diingatkan oleh Pak Soenman begitu, jadi dan.

Silakan Pak Harry.

F-PD (H. HARRY WITJAKSONO):

Walaupun dalam pembahasan detil mengenai tiga alternatif ini saya tidak mengikuti mendalam, tapi saya menangkap dari kesimpulan yang ada, menurut pendapat kami ya, Pak ya, melalui Pimpinan, tiga alternatif apapun yang akan diambil nanti ini tidak akan menghindari konflik of law di court . Sebab ini soal penafsiran kan. Saya sebagai lawyer, Pak Soenmandjaja sebagai lawyer, Pak Soen menganggap ini tidak bertentangan, saya anggap bertentangan, kita bawa ke Pengadilan. Artinya, kita tidak usah khawatir ini akan terjadi demikian, maksudnya pengadilan di pengadilan negeri bukan Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi itu kan yudisial review. Dalam arti, kita sebagai, mungkin teman-teman sebagian besar tidak akan mengalami, kami yang di praktisi lawyer ini akan mengalami ini dan satu-satunya jalan adalah melalui conflict of court di pengadilan. Jadi, kalau kami menganggap ini tidak bertentangan, sementara lawan kami mengganggap bertentangan, dia bawa kesana. Enggak, ini sekedar informasi, enggak apa-apa. Selama memang belum ada alternatif yang terbaik yang bisa dilakukan ya, inilah yang terbaik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Harry ini menyampaikan ini, semacam pengayaan informasi di lapangan. Ya, jadi keputusan Rapat Kerja dan, pemerintah memasukkan atau terakhir ini ya. Nah, Rapat Kerja ini diatas Panja ya, begitu.

F-PG (NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si):

Ya, terima kasih Ketua. Maaf, kalau saya tidak memakai acuan Panja dan sebagainya, tapi secara logika yang saya pakai

7

saat ini, kalau menaruh, put kata atau disini, buat saya ini bias, Pak. Justru yang Bapak bilang disini, dinyatkaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, ketika mengunakan kata atau justru Bismilahirahmanirrahim bertentangan Pak. Kalau menurut saya seperti itu.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi itu memperkuat. Jadi itu memang pemikiran teman-teman di Baleg saya rasa disana begitu. Kemudian ke Rapat Kerja begitu, dipersilakan dan pemerintah pada saat itu tidak setuju.

Silakan dari pemerintah.


Ya, terima kasih. Ya, memang pada waktu di Rapat Kerja di Panja, serta di DIM ada hal-hal yang nampaknya

kurang cermat, tapi setelah kita bahas ada hal-hal yang perlu kita cermati dan untuk itu memang pemerintah melihat untuk Pasal 101 itu ini 2 persyaratan. Jadi, pada saatu undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 10 Tahun 2004 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau peraturan pelaksanaan itu belum diganti berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Artinya ini yang belum diganti berdasarkan peraturan perundangan ini tetap berlaku karena ini untuk menjaga kekosongan hukum, pelayanan publik, kemudian mereka yang sudah melakukan proses sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan sebelumnya. Nah ini kita harus jaga hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, disini yang tepat adalah atau, begitu ya. Ya, terima kasih. Saya kira ini dalam praktek akan banyak sekali hal-hal seperti ini, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan yang lainnya. Tapi saya juga ingin menyampaikan, ini ada contoh, Pak. Jadi kalau tadi kan versi kebutuhan

dari perspektif pemain lapangan pemerintah, gitu, tetapi kita sebagai pembuat undang-undang ingin memberikan koridor itu koridor yang mengacu pada perspektif bahwa hukum ini mesti dipatuhilah kira. Jadi sepanjang tidak bertentangan. Jadi tidak ada opsi lain begitu, atau itu, sehingga dan satu nafas. Kemudian, ada contoh Pak, Undang-undang Republik Indonesia tahun 2010 tentang Keprotokolan yang telah diundangkan, sudah berjalan.Ini Pasal 38 itu pada saat dan sebagainya, bla, bla, bla, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ya? Kemudian keterbukaan informasi publik sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Tegas, jadi tidak ada ataunya disini. Semuanya dan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ini nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jadi kalau netral, berhenti pada undang-undang ini, tetapi kalau ingin ada penegasan tentu menggunakan dan sesuai dengan draft dari DPR, begitu Pak Dirjen.

Silakan Pak Mul. F-PD (IGNATIUS MULYONO): Pak Ketua,

Terima kasih Pak Ketua. Barangkali kita harus mengambil suatu pilihan yang barangkali yang lebih bisa menampung

seluruh kehendak yang kita inginkan. Kalau kita terbatas hanya menggunakan kata sepanjang tidak bertentangan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, ini sebetulnya sudah memberikan tampungan apakah disitu itu ada undang-undang yang sekarang ini atau peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan disini itu, kalau menurut saya masih bisa dipakai, itu dengan kata sepanjang tidak bertentangan, itu memang undang-undang yang lama itu masih tetap berlaku, tapi kalau lagi kita inginkan dengan belum diganti ini kami kira kalau belum diganti ini sebetulnya contohnya, kalau belum diganti tapi dia bertentangan juga hapus juga, sudah terkandung daripada sepanjang tidak bertentangan itu harus dihapus, enggak bisa dipakai. Kalau kita menggunakan belum diganti, seakan-akan itu juga bisa dipakai klosul, tapi kalau bertentangan ya, hapus juga. Maka kalau menurut saya, lebih bagus sudah satu saja, sepanjang tidak bertentangan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini titik. 8

Itu sudah cukup. Yang belum diganti, yang macam-macam itu sudah terakomodir oleh yang tadi, tidak bertentangan tadi.

Terima kasih.

F-P GERINDRA (RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Hum.): Ketua,

Mohon ijin Ketua. Terima kasih Ketua. Saya selalu menggarisbawahi Suhu saya, Pak Mul di masalah atau atau dan ini kan sebenarnya

masalah semester 1 dalam legal drafting, alternatif atau komulatif, tapi kami sependapat untuk mempertegas Pasal 101 ini dengan menghilangkan belum diganti, karena tidak semua undang-undang lalu mencantumkan undang-undang ini tidak bertentangan dan atau pemahaman belum diganti tidak selalu dituangkan dalam undang-undang dan ini kadang juga tidak lazim karena ganti mengganti undang-undang ini sudah dengan sendirinya, ada mekanisme didalam Lembaran Negara dan lain sebagainya. Jadi ada ketentuan adegium kalau undang-undang itu sudah diundangkan maka atau diganti, maka masyarakat atau khalayak ramai ini dianggap tahu tanpa diberitahu, jadi tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak tahu suatu undang-undang ada atau tidak ada. Jadi kembali lagi, kami menggarisbawahi untuk Pasal 101 ini kami lebih mantap kalau bahasanya dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Juga bisa melaksanakan nanti. Ya, dan ini sudah ada presedennya, Pak.

F-PD (H. HARRY WITJAKSONO): Pimpinan,

Enggak mau ditanyakan kepada Ahli Bahasa lagi? Cukup? Nanti terjadi konflik di pengadilan juga akan dipanggil ahli bahasa. Lebih baik didepan saya tanya.


Di Undang-undang Imigrasi yang baru juga memakai kata atau. Kemudian juga di Undang-undang Cagar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kita memuat juga atau. Ini terkait dengan peraturan pelaksanaannya, Pak, jadi bukan perundang-undangan sendiri, tetapi peraturan pelaksanaan itu belum diganti itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan ketentuan dalam undang-undang ini. Ya, peraturan pelaksanaannya.

KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS): Pak Ketua,

Mohon ijin. Terima kasih. Saya kira ini penting ya, kita coba agak sedikit masuk gitu kepada Undang-undang yang sudah

disahkan yang menggunakan kosakata atau frasa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Kalau kami cenderung dapat kiranya tim kita Pak Dirjen, itu melihat undang-undang yang terakhir itu, yang paling akhir itu yang mana diantara undang-undang yang ada ini. Apakah dia itu atau, dan, dan atau, dan sebagainya ya mohon maaf ini. Karena itu mohon dilihat undang-undang penerbitannya tanggal berapa diundangkannya, tanggal dan bulan tahun berapa. Nah itu saya kira produk terakhir itu bagi kami acuan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RUU ini. Demikian Ketua, terima kasih. Jadi, tidak usah dibandingkan maksud saya, lihat yang paling akhir saja. Terima kasih. 9

KETUA RAPAT:

Sepengetahuan kami Imigrasi ya.


Imigrasi, Undang-undang No.6 Tahun 2011, kalau saya enggak salah tanggal 5 Mei 2011 ya.

KETUA RAPAT:

2011 ya. Itu bunyinya bagaimana?


Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No.33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3474 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Ini terakhir nomor, Undang-undang No.6 Tahun 2011.

KETUA RAPAT:

Ya, sebelum ini, Pak Bukhori dipersilakan.

F-PKS (KH. BUKHORI,LC. MA) :

Terima kasih Pimpinan. Saya kira ketentuan Pasal 101 ini kita erop dulu ya, kita buka. Ada 2, kalau kita menggunakan atau

itu ada 2 unsur, 2 substansi. Substansi pertama adalah bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, itu semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang 10/2004 itu masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, ini satu.

Yang kedua, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang No.10/2004 masih dinyatakan tetap berlaku sejauh belum diganti, nah, atau sepanjang belum ada penggantian, belum diganti. Nah yang pertama clear saya kira. Yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya, yang belum, peraturan perundang-undangan yang belum diganti tersebut bertentangan dengan undang-undang yang eksis sekarang ini.


Ya, kan sudah jelas tidak berlaku.


Kenapa Pak?


Itu kan sudah termakan oleh kata-kata sepanjang tidak bertentangan. Kalau itu bertentangan, sudah otomatis mati itu.


Kalau kita mempertahankan Pasal yang ada ini, maka itu akan menimbulkan multitafsir

sekurang-kurangnya. Nah, jadi tafsir yang pertama bahwa peraturan perundang-undangan yang 10

mengatur atau yang berlaku untuk Undang-undang 10/2004 yang tetap berlaku tadi, ketika bertentangan itu bisa dinyatakan tetap berlaku dan tafsir kedua tidak berlaku. Sehingga bahwa Pasal 101 dengan menggunakan kata-kata atau ini, Pak Mulyono menurut kami, itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan didalam kita membuat aturan perundang-undangan itu kata kuncinya harus ada kepastian. Jadi ini saya kira harus didudukkan. Jadi dua erop itu menjadi penting, karena itu alternatif, ya erop itu kan dibuka itu ya. Jadi, Pak Dirjen mohon dipertimbangkan , ini dari sudut pandang kami. Nah, kalau kemudian tadi misalnya dalih kita adalah Undang-undang Keimigrasian, itu saya kira bisa saja memang tingkat kecermatan pada saat itu karena saya sendiri waktu itu juga termasuk Panja Keimigrasian. Memang tidak ada satu perdebatan pada Pasal-Pasal tersebut dan tidak ada pencermatan yang sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya, bisa saja didalam undang-undang yang lain, kemudian bisa terkoreksi maknanya, pengertiannya ketika kemudian paling akhir ini kemudian bisa melakukan suatu koreksi dan saya kira kalau itu terjadi, maknanya tidak bertabrakan, tetapi sah-sah saja, demikian yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Pak Rahadi dulu.


Jadi begini Pak, ini menarik sekali tentang sepanjang ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin bicara seperti Pak Bukhori jadi memang, kalau dan itu adalah merupakan satu kesatuan, kalau atau itu konotasinya adalah pilihan, misalnya saya dan Pak Deding, sudah satu kesatuan ini, tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak bisa bermain, tapi saya atau Pak Deding, ada pilihan. Itu ada pilihan. Jadi, ini supaya denotatif saya kira dan sama-sama mengatasi reichvakum kekosongan hukum, saya kira didenotatifkan saja, jadi bahwa tidak dengan istilah atau, tapi dengan dan. Kalau itu malah banyak menimbulkan penafsiran nanti undang-undang yang, atau peraturan yang sebetulnya sudah mati dan tidak berlaku, ini bisa hidup kembali karena ada atau-nya ini. Itu, jadi kalau menurut saya lebih denotatif Pak, mohon maaf Pak Mul, Pak Jenderal, oh Pak Mul atau ya? Oh hapus, ya hapus.


Kalau kami enggak ada dan atau, diganti hapus Pak.


Ya, kalau menggunakan sebuah kata preposisi atau kata sambung yang memiliki makna yang satu kesatuan, kalau menggunakan preposisi ya, pilihannya menurut hemat saya, yang paling denotatif ya dan, kalau atau itu berarti masih ada pilihan. Nah, pilihan itu saya kira bisa menjadi baik dan juga tidak bisa menjadi baik dan tentunya pada hari ini saya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Bukhori sebagai Pansus atau Panja Imigrasi yang telah melakukan, yang telah sedikit melewati ketidakcermatannya tadi. Jadi terkoreksilah ini saya kira ini nanti bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi juga itu.


Pak,

Itu ada risalah, dicatat loh Pak, hati-hati Pak.

KETUA TIMSIN (RAHADI ZAKARIA/F-PDIP): Ya, ya. Ya, ini kan pengakuan Bapak tadi. Jadi itu pengakuan Bapak saya kira ya. Saya memberi

apresiasi gitu. Jadi, kenapa? Makanya itu undang-undang penting, jangan sampai salah, jangan sampai ini menjadi suatu rujukan, sampai ini menjadi suatu contoh, jangan sampai ini menjadi suatu referensi yang tentunya akan menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Saya kira itu, Pak. Kalau menurut 11

hemat saya, setelah saya menimbang-nimbang dari, saya mengikuti perdebatan ini Pak tadi Pak, dari jarak jauh, mengikuti perdebatan, dapat informasi dari jarak jauh, saya mencoba membuka-buka referensi dan sebagainya, nampaknya saya memutuskan pada saat sekarang ini bicara, saya lebih cocok, lebih sreg bukan soal rasa bahasa Pak, itu mengandung suatu penafsiran dan, kalau mau menggunakan preposisi itu, kata sambung itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Harry, kemudian nanti Pak Rindoko.


Maksud saya penting begini Pak Pimpinan, undang-undang ini adalah kalau seandainya sudah jadi, payung atau roh daripada sistem perundang-undangan yang berlaku ini. Saya ini representasi dari Praktisi Hukum. Jadi, banyak konflik-konflik....berangkat dari ketidaktegasan. Saya tadi lihat Pak Mul cukup tegas, nanti kalau bertentangan dengan ini berarti tidak berlaku. Kan jelas. Pada law-nya ini sudah enggak ngapa-ngapain sudah, ah sudah, tandatangan. Nah, tapi kalau ada kalimat masih dibuka dan atau segala macam, saya mewakili Praktisi Hukum akan timbul. Enggak, saya terlepas dari ini akan disetujui oleh kuorum, silakan,enggak apa-apa, cuma saya memberikan gambaran, sayangnya pada waktu itu kita ketika RDPU dengan Persatuan Advokat Indonesia misalnya atau dengan Kadin atau apapun, namun demikian di ujung ini saya hanya mengingatkan, mari kita sama-sama berpikir secara jernih supaya undang-undang ini jangan jadi, benar tadi yang sudah disampaikan Pak Dirjen, ini kan hanya menyangkut peraturan perundang-undangan Pak ya, sorry, Peraturan Pemerintah, ya Pak ya. Pak Dirjen, tadi kan mengatakan ini bisa timbul konflik di...peraturan pelaksanaannya. Justru disitu Pak nanti Pak, konflik di pengadilan itu akan terjadi sekitar peraturan pelaksanaan, Pak. mohon maaf, jadi ini bukan menonjolkan diri, tapi artinya ini pengalaman, experience, sharing, jadi dengan ini kan penuh kebaikan. Kalau memang mau ditunda supaya jernih, kita tunda, tapi kalau enggak, silakan, saya hanya menggambarkan terjadi kemungkinan semacam itu. Dari kalimat Pak Mul itu lebih militer memang..., tapi kecil kemungkinan terjadi suatu konflik.

Terima kasih Pak.


Lanjut Pak. Saya mencoba untuk sekali lagi menyampaikan, bahwa yang kita bicarakan ini masalah peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan itu, Undang-undang No.10/2004 itu masih tetap berlaku, manakala tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ini mutlak ini. Jadi, kalau sekarang ada tambahan kata-kata atau dan belum diganti, saya akan mulai satu kata, atau belum diganti. Yang belum diganti itu adalah peraturan pelaksanaan itu. Kalau belum diganti, tapi ternyata dia bertentangan ya sebetulnya sudah termakan dengan tidak bertentangan. Sepanjang tidak bertentangan, berarti itu akan hapus demi hukum. Jadi enggak usah ada kata-kata belum diganti, kalau itu dia bertentangan ya, hapus. Belum diganti, kalau dia bertentangan enggak usah dikatakan gitu, sudah dinyatakan didepan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan , itu berlaku demi hukum. Jadi enggak perlu ada kata-kata atau itu enggak perlu.

Sekarang dan. Dan belum diganti. Apa maksud kata dan belum diganti? Yang kata maksud dan belum diganti itu adalah peraturan pelaksanaan itu. Belum diganti sesuai undang-undang ini, tapi kalau belum diganti itu bertentangan, ya hapus demi hukum. Kalau belum diganti itu, masih tidak bertentangan dengan undang-undang ini, ya tetap berlaku. Jadi, sebetulnya tambahan atau dan belum diganti tidak ada maknanya. Lebih bagus dihapus. Itu menimbulkan malah kurang bagus. Sudahlah dengan kata-kata, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, cukup begitu. Itu sudah cukup. Jadi soal mau diganti, dan atau diganti, atau belum diganti, enggak ada maknanya. Itu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ketangkap ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Rindoko, setelah Pak Rindoko, Pak Soenman.

12

F-P GERINDRA (RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan. Sekali lagi kami menggarisbawahi bahwa sebenarnya kata dan dan kata atau ini kan

mencerminkan dalam bahasa hukumnya, tapi ini tidak sesederhana Bahasa Indonesia. Ini sering dipakai dalam legal drafting bahasa-bahasa hukum ya. Kalau atau itu lebih mencerminkan alternatif, a atau b itu atau, kalau dan itu komulatif kedua-duanya. Kalau kita baca Pasal 101 sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Mul tadi, saya sependapat bahwa sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan undang-undang ini, ini sebenarnya tidak perlu dibedakan. Kedua-duanya bisa saja memperkuat. Kalau misalnya tidak bertentangan, tapi sudah diganti ya tidak ada artinya, atau kalau itu bertentangan tapi sudah diganti juga enggak ada artinya. Jadi, ada beberapa hal yang terkait kata-kata dan atau ini menurut kami, kembali lagi mempertegas pernyataan kami sebelumnya tidak perlu ada kata atau dan kata dan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Soenman. Pemerintah?


Kami melihatnya memang ini penting untuk tidak terjadinya kekosongan hukum, sehingga kata atau belum diganti berdasarkan ketentuan undang-undang ini masih diperlukan. Mungkin dari, Tenaga Ahli kami, Ibu Ariningsih.

TENAGA AHLI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ARININGSIH):

Terima kasih Pak Dirjen.

Bapak-Ibu Anggota Panja yang saya hormati,

Kami hanya ingin sedikit memberikan suatu gambaran mengapa rumusan Pasal 101 itu diperlukan. Pasal 101 diperlukan ini seperti tadi disampaikan Bapak Dirjen adalah untuk menghindari adanya suatu kevakuman hukum. Karena kalau ada suatu undang-undang dilakukan pencabutan atau perubahan, itu tidak otomatis peraturan pelaksanaannya itu menjadi tidak berlaku karena ini juga untuk menjaga tadi seperti saya sampaikan adalah jangan ada kevakuman hukum. Pasal 101 itu memang disini ada 2 pilihan. Jadi tidak merupakan suatu komulatif dan disini yang kita perlakukan yang bersifat komulatif tadi adalah peraturan pelaksanaannya dari undang-undang yang bersangkutan. Yang pertama, supaya tidak ada kevakuman hukum tadi. peraturan pelaksanaannya itu masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan, kalau tidak bertentangan itu masih berlaku. itu satu pilihan. Yang kedua, itu belum diganti berdasarkan ketentuan undang-undang yang baru. Artinya, misalnya disini ada suatu ketentuan yang tidak sama persis dengan aturan yang baru, itu masih tetap diberlakukan supaya pelayanan-pelayanan hukum yang terjadi yang berdasarkan peraturan yang lama itu tidak menjadi stuck disitu, jadi tetap juga diberlakukan sepanjang itu belum diganti. Jadi memang ini dua hal yang tidak bisa kita jadikan satu dengan komulatif dan, karena ini memang 2 pilihan. Jadi pertama, itu tidak berlaku kalau memang bertentangan, berarti tidak berlaku. Kedua, kalau itu belum diganti berdasarkan yang baru, berarti kemungkinan ada ketentuan-ketentuan yang tidak sama persis dengan ketentuan yang didalam peraturan perundang-undangan yang baru. Kalau ini kita perlakukan dan berlaku, berarti kalau ada ketentuan yang tadinya diatur dalam peraturan pelaksanaan itu menjadi stuck tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan suatu tindakan. Jadi ini supaya ada suatu tindakan yang sah sebagai suatu ketentuan tindakan hukum, maka disini diberi dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Karena memang peraturannya itu belum diganti. Ada kemungkinan persyaratannya antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru itu berbeda, ini untuk menghindari tadi adanya suatu kevakuman hukum. Jadi sangat diperlukan sekali. Kalau ini dan, itu enggak ada pilihan lain, ya memang otomatis itu kalau itu bertentangan untuk diganti, berarti itu, tapi ini memang 2 pilihan Pak dan ini sangat berbahaya sekali kalau kita hilangkan terutama yang terkait dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur terkait dengan pelayanan publik. Nanti akan terhenti begitu saja, 13

padahal yang tujuannya adalah bagaimana kevakuman hukum itu bisa kita hindari. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, sebentar. Silakan Pak, tadi Pak Soenman juga ini, silakan Pak Mul dulu, kemudian Pak Soenman, Pak Rahadi.

F-PD (IGNATIUS MULYONO): Pak Ketua,

Justru setelah mendapatkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu menimbulkan suatu hal yang barangkali kami sendiri harus memikirkan, karena terus makna sepanjang tidak bertentangan tidak ada artinya. Karena apa? Ibu masih mewadahi, yang berbeda pun tetap boleh berlaku, sepanjang belum diganti. Nah ini yang, bahwa kita menginginkan bahwa yang satu tadi, bahwa bisa berlaku sepanjang tidak bertentangan. Itu satu. Yang kedua Ibu , sepanjang belum diganti itu masih bisa juga diberlakukan. Lah kita memberikan suatu pertimbangan, kalau itu dipakai yang demikian, berarti yang bertentangan pun sebetulnya masih berlaku sepanjang belum diganti. Nah itu yang sebenarnya kita hindarkan, Ibu. Kalau yang, Ibu memberikan istilah tidak bertentangan berbeda tadi kan Ibu memberikan kata berbeda. Berbeda itu dalam katagori disini kamipun juga kami anggap itu bertentangan. Jadi, kalau itu yang dipakai sebetulnya dua kutub yang bertentangan, dua-duanya kita masukkan. Satu, kita memberlakukan sepanjang tidak bertentangan, dan yang kedua, bisa tetap berlaku sepanjang belum diganti. Lah kalau sepanjang belum diganti itu bertentangan, ya tetap saja harus berlaku, ini yang kontradiktif. Jadi kita tidak bisa mewadahi kata-kata bahwa meskipun berbeda karena supaya tidak ada kevakuman hukum, itu diberlakukan. Lah inilah yang jadinya kita jadi masalah baru lagi. Kita mengatur, tapi membiarkan suatu yang bertentangan berjalan terus. Nah ini yang tidak kena kalau menurut saya, jadi kita harus memilih memang kita memberikan tempat ya sepanjang tidak bertentangan, kalau belum diganti ya enggak apa-apa sepanjang tidak bertentangan Ibu, tapi kalau Ibu tadi mewadahi nanti yang berbeda, nah itu kan namanya bertentangan juga. Jadi kalau saya itu punya risiko tinggi sekali itu nanti, malah itu bisa diambil kesempatan oleh semua pihak bahwa aturan, bahwa tetap berlaku sepanjang belum diganti, itu akan dimanfaatkan itu. Ini saya, kami mempertimbangkan kesana. Jadi rasanya ini perlu kita dalami lebih baik lagi, meskipun sederhana, tapi memiliki potensi bahaya cukup besar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tadi sebelum Pak Harry, Pak Soenman, Pak Bukhori ya.

F-PKS (KH. BUKHORI,LC. MA):

Terima kasih Pimpinan. Sebenarnya mirip seperti apa yang disampaikan yang terhormat Pak Ignatius Mulyono, hanya

saya ingin tambahkan, Ibu tadi nampaknya tidak menjawab 2 problematika yang dihadapi ketika kita masih mempertahankan kalimat atau. Problem yang pertama, ketidakpastian hukum, karena itu bisa menimbulkan sekurang-kurangnya multitafsir, kemudian yang kedua, buruknya adalah membiarkan yang menyimpang terus tetap berlaku. saya ingin mengilustrasikan, kalau hal yang menyimpang tersebut itu sekedar misalnya syarat untuk orang bisa mendapatkan SIM misalnya, sederhana, misalnya didalam peraturan yang lama itu mensyaratkan untuk mendapatkan SIM yang penting dia lulus dalam tes nyetirnya, tanpa dibatasi umur dan seterusnya, sehingga yang lama begitu misalnya, sementara yang baru sudah mensyaratkan satu tambah syarat, yaitu umur 17 tahun.Lah ini kan, lah kalau itu berlaku sesuatu yang besar misalnya, terkait dengan masalah pertambangan, kekayaan negara, kekayaan alam, kalau hal-hal yang seperti itu kemudian tidak segera berhenti kan menjadi problem, yang dirugikan bangsa sendiri,rakyat sendiri. Ini gambaran implikasi ketika kemudian sesuatu peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang 10 yang dinyatakan belum diganti itu, tetapi 14

dia tidak sesuai dengan undang-undang ini, ini misal saja, saya tidak mendapatkan sesuatu yang konkrit berkenaan dengan Pasal-Pasal ini, tetapi betapa menurut saya bahayanya membiarkan sesuatu yang bertentangan terus berjalan itu jauh lebih berbahaya ketimbang kita menghentikan sesuatu yang bertentangan mengakibatkan berhentinya suatu aktifitas. Karena kalau kemudian yang tersebut itu menahan untuk tidak berbuat, tidak adanya atau mengakibatkan tertahannya suatu perbuatan, tertundanya suatu aktifitas, kalau didalam pelayanan publik akhirnya tertunda, tetapi kalau misalnya dengan adanya atau tadi, menimbulkan implikasi-implikasi yang sangat luas, nah oleh karena itu saya masih tetap memandang bahwa memasukkan kalimat atau pada Pasal 101 sebagaimana yang dibaca berkali-kali itu, justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung menimbulkan suatu bahaya kedepan, karena itu usulan konkrit saya, saya justru lebih setuju apa yang disampaikan Pak Mul tadi yaitu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Ya, dan dan atau dan anak kalimatnya juga dihilangkan.

Terima kasih. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bukhori. Jadi sebetulnya teman-teman dari mulai Pak Mulyono semua sepakat bahwa sebetulnya

kenapa kita membuat undang-undang ini, tentu ada maksud dan tujuan. Jadi selain tadi mengisi...suatu kepastian, tetapi juga ketaatan dan kemanfaatan begitu kan. Tentu ini ada rambu-rambunya termasuk apa yang diilustrasikan sebagai suatu masalah dengan membuka ruang dengan kata atau itu. Jadi bukan sekedar reich mater, tetapi dulmater-nya ini gimana tujuannya. Ya, jadi yang mater-mater begitu. Nah, sehingga menurut saya ini dengan rumusan baru, dengan menghilangkan kata dan atau dan seterusnya ini, ini lebih netral begitu dan kalau tadi problemnya seperti yang disampaikan Ibu ini di tingkat pelaksanaan, tapi kan ada semangat, Ibu, sebetulnya, mestinya dibalik logikanya, bahwa semua peraturan pelaksanaan ini harus menyesuaikan dengan undang-undang ini, begitu kan. Jadi ada upaya begitu. Dan kalau memang masih ada peraturan pelaksanaan ini, bisa dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini, itu sudah terkunci disitu. Baik, silakan, ada tambahan sebelum kita putuskan.


Sebelum diputuskan, saya tadi tertarik dengan kalimat Ibu, kalau ini enggak dimasukkan, akan terjadi pelayanan publik yang terhenti. Apa ini maksudnya, tadi Ibu menggarisbawahi bahwa ini sangat bahaya sekali. Justru kalau saya logika hukum saya, apabila tidak bertentangan, maka dia tidak berlaku selesai sudah. Tadi, apa Ibu tadi mengatakan kan, akan menjadi suatu bahaya yang. Saya ingin begini, logika hukum yang sederhana saja, kalau sepanjang tidak bertentangan berarti clear, selesai kan. Saya pikir begini, saya hanya berpikir undang-undang ini agak berbeda dengan undang-undang lain, Undang-undang Imigrasi kek, Undang-undang Pencucian Uang kek, dalam arti gini, ini payung nanti kan, ini akan menjadi panutan dari semua undang-undang yang kita buat. Ini sebenarnya jangan main-main ini. Ini berarti Pimpinan Pansus ini prestisius sekali ini kalau bisa menyelesaikan ini. Maksud saya, Pimpinan Pansus dan Pansus semua kalau bisa menyelesaikan undang-undang ini dengan baik dan jernih dan aplikatif, tapi kalau nanti undang-undang ini dalam pelaksanaannya kembali seperti yang lama, enggak ada hal yang baru. Nanti para ahli hukum akan membicarakan ini loh, suatu saat Pak Deding, Pak Zakaria, Pak Soenmandjaja sebagai Pimpinan akan diwawancara di publik, bagaimana suasana pembicaraan pada waktu itu. Saya sendiri sudah lambat menerima ini kenyataan ini ketika Undang-undang Pencucian Uang dilahirkan, kurang lebih sebulan setelah itu undangan bertubi-tubi. Kita enggak bisa kosong, Pak. Kita harus objektif Pak, kita menceritakan konflik publiknya, kita harus ...politiknya, kita enggak bisa ngomong sebagai PKS, sebagai Demokrat, kita ngomong sebagai Pimpinan. Nah, maksud saya, mari Pak Pimpinan dan juga pemerintah sama-sama berpikir solutifnya gimana sih, kalau tadi yang Ibu anggap bahaya, bisa enggak Ibu gambarkan contoh bahaya itu apa misalnya, sehingga itu menjadi bahaya yang sangat dramatis, apa itu. Jadi saya mau menggambarkan, saya mau mengajak kita semua, termasuk diri saya, bahwa undang-undang ini sangat prestisius, penting dan sangat mulia, kalau mau dibilang, karena ini kan menjadi rujukan semua undang-undang. Mau bikin undang-undang apa nanti habis ini? Mau undang-undang, mau bikin undang-undang tentang hal yang baru, merujuk kesini, semua. Jadi nanti itu akan sering disebut undang-undang ini. Maksud saya Ibu, dan para Pimpinan dan pemerintah, mari kita sama-sama mencari solusi, kira-kira kalau dianggap bahaya, bahaya sampai dimana, sehingga kita bisa memecahkan, 15

kalau itu belum terlalu bahaya masih bisa kita pecahkan. Tadi saya tertarik dengan Pak Deding bilang, itu kan masih bisa dicari jalan keluar. Kalau saya lebih sependapat dengan Pimpinan, tapi kalau kita masih mau diskusi lebih mendalam, ayo kita diskusi, kalau perlu ditunda saja undang-undang ini jangan besok, daripada kita salah, nah makanya Pak Ciptonya enggak ada, Pak Ciptonya enggak muncul sekarang.

Terima kasih. Saya hanya mengajak sama-sama Pak, mari kita sama-sama, tidak ada bermaksud berpretensi

satu sama lain. Kita cari undang-undang yang sangat aplikatif dan tadi apa dulmater.

F-P GERINDRA (RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Hum.): Ketua,

Sebelum diputuskan, Ketua. Terima kasih. Memang sebenarnya sejak lama kami memang berkeinginan untuk misalnya didalam Pansus-

Pansus seperti ini utamanya di Badan Legislasi mendatangkan salah satu pakar yang sudah teruji yaitu Prof. Benarji Darta, Pak. Jadi beliau ini yang paham tentang bahasa hukum bagaimana ada funbrooking dalam bukunya tentang hukum normatif itu selalu membahas masalah bahasa dan kata-kata didalam hukum. Supaya kita tidak keliru misalnya, dalam waktu yang akan datang, bukan saya mempromosikan, tapi yang di Indonesia diakui ya beliau, Prof. Benarji dengan Prof. dari Airlangga, Philipus John, tapi disertasi Prof. Ben ini lebih anu pada sini. Jadi, kami mungkin agak merinci sedikit Pimpinan, bahwa,

KETUA RAPAT:

Bisa disampaikan pendapat Profesornya Bapak?

F-P GERINDRA (RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Hum.): Jadi kebetulan sebenarnya, kalau kami melihat dalam Pasal 101 ini, kata dan dan kata atau ini

sudah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya itu mengandung pemahaman tentang alternatif dan komulatif, itu yang pertama. Kemudian ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada kata dan dan atau, yang pertama misalnya, A. Peraturan perundang-undangan itu berlaku apabila, satu, tidak bertentangan, dan dua, belum diganti. Ini logika hukumnya saja. Kemudian kedua, dinyatakan tidak berlaku yang pertama, apabila bertentangan dan kedua sudah diganti, berarti tidak berlaku, tapi ada 3 kemungkinan lagi dibawahnya yang pertama, dianggap tidak berlaku apabila bertentangan dan belum diganti, yang pertama, dan kedua tidak bertentangan, tetapi sudah diganti dan yang ketiga bertentangan tapi belum diganti, itu ketiga-tiganya tidak berlaku. Jadi sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini juga harus dipahami oleh legal drafter misalnya, sekali waktu mendatangkanlah di Badan Legislasi Prof. Benarji Darta ini bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada kita supaya tidak terjebak lagi kepada permasalahan-permasalahan yang ada dalam tata bahasa, khususnya bahasa hukum, karena ini sudah diakui tidak hanya di Indonesia saja, tapi secara internasional bukunya Prof. funbrooking ini, kemudian Prof. Benarji Darta membuat disertasi lagi yang memperkuat tentang hukum normatif seperti ini khususnya dalam memperjelas bahasa-bahasa hukum.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Dr. Rindoko. Silakan Ibu Nurul tadi.

F-PG (NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si):

Terima kasih Ketua. Saya cuma tergelitik dengan penjelasan Ibu tadi. Justru penjelasan Ibu itu menimbulkan satu

pertanyaan, Ibu. Saya justru ingin dijelaskan sesuatu yang tersembunyi itu, yang kita tidak tahu, tapi Ibu tahu bahwa itu akan berbahaya, seperti tadi Pak Harry, my lovely friend, yang Ibu bilang akan berbahaya karena jika tidak ada peraturan dalam public service itu loh Ibu. Jadi itu kan justru menimbulkan pertanyaan 16

disini, ada apa sih sebetulnya yang kita enggak tahu gitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Rahadi, sebelum Ibu dan Pak Dirjen memberikan respons.


Menyambung dengan Ibu Nurul atau Teh Nurul, karena orang Sunda panggilnya Teh Nurul. Ya, jadi gini Ibu, tadi Ibu menyampaikan kalau ini tidak ada, itu akan terjadi recht vakum dalam pelayanan publik. Saya ingin minta contoh, salah satu contoh yang kalau ini menyangkut pelayanan publik kalau ini, atau ini ditinggalkan, dihilangkan akan terjadi recht vakum. Saya juga ingin memberikan contoh, misalnya ada undang-undang yang memang sengaja ini untuk mengurangi kerugian negara misalnya masalah kehutanan dan lain sebagainya, muncul undang-undang itu, yang tidak boleh melakukan penebangan semena-mena antara lain. Kemudian ada PP masih memberi peluang. Wong PP-nya masih ini, masih bisa dijalankan kok, walaupun undang-undangnya seperti itu, walaupun itu bertentangan misalnya, ya Ibu ya, tapi ada sisi-sisi lain yang bisa dikatakan untuk, dikatakan tidak bertentangan. Nah ini saya ingin minta satu contoh kasus yang Ibu paparkan tadi, itu akan bisa mengganggu dalam unsur-unsur undang-undang atau PP yang berkaitan dengan pelayanan publik, tapi saya kira kalau umpamanya bertentangan juga ya sudah tidak bisa lagi untuk dilaksanakan. Sebagai contoh Ibu, ini contoh konkrit, di kita dulu tinggal di Perumahan Komplek DPRD Cimahi, Anggota DPRD. Itu sebelum keluar Undang-undang 32/2004 yang mensyaratkan bahwa Anggota DPRD Provinsi harus tinggal berdomisili di Ibukota Provinsi. Nah, kita tinggal diluar Ibukota, di Cimahi, dengan Pak Deding, bertetangga dengan Pak Deding dulu ini. Ini enggak boleh Pak, enggak boleh di itu, tapi pemerintah mencoba mencari peluang. Nah ini anehnya Ibu, pemerintah mencari peluang, boleh tinggal disitu, walaupun undang-undangnya mengatakan seperti itu, tapi Peraturan Pemerintahnya masih memungkinkan Bapak untuk tinggal disitu, tapi kita tetap berjuang, bahwa yang namanya undang-undang itu tidak berlaku surut. Undang-undang 10 ini menyilakan, atau memperbolehkan tinggal disitu. Akhirnya berkat teman-teman masih terus, akhirnya kita keluar dari komplek perumahan itu yang dibiayai cukup banyak ya, cukup besar dengan Pak Nuryana ya, tetap keluar kita enggak tinggal disana lagi Pak. SSekarang enggak ada lagi dan itu dijadikan aset Pemda. Itu jadi kira-kira Ibu. Memang ada upaya-upaya yang untuk menyiasati undang-undang dengan perundang-undangan agar pemerintah tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tetapi satu pihak sebenarnya ada kerugian yang ditimbulkan oleh perundangan yang dikatakan misalnya untuk pelayanan publik dan sebagainya seperti contoh kasusnya seperti itu Bu. Jadi saya ingin minta, ini saya menemukan fakta seperti itu, apakah itu di Undang-undang Kehutanan, apakah itu di undang-undang ini, ada kasus-kasus seperti itu yang disiasati Peraturan Pemerintah, itu seakan-akan, oh ini tidak bertentangan kok, PP-nya masih dimungkinkan digunakan sebelum ada Peraturan Pemerintah yang muncul. Kira-kira saya ingin minta contoh kasus itu Bu, saya sudah memaparkan kasus ini untuk bandingan untuk mengambil suatu kesimpulan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi sebelum Ibu nanti merespons apa yang Ibu Nurul dan Pak Rahadi, jadi ini sudah pukul 17 lebih 45 menit, jadi barangkali ini putaran terakhir setelah penjelasan hanya ada 2 opsi begitu. Pertama, kembali kepada Rapat Kerja, karena Rapat Kerja sudah memutuskan draft DPR yaitu dan, komulatif, atau netral sebagaimana aspirasi yang berkembang terakhir ini yaitu sampai titik tidak bertentangan dengan ketentuan yang berdasarkan dalam undang-undang ini begitu.

Terima kasih.

TENAGA AHLI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ARININGSIH):

Terima kasih atas ijin yang diberikan Pak Dirjen. Tentunya yang perlu kita pahami bahwa didalam pembuatan suatu peraturan perundang-

undangan itu tidak terlepas dari politik hukum. Politik hukum siapa, politik hukum si pembentuk. Yang pertama itu, yang kedua, sebenarnya kita didalam membuat suatu peraturan, khususnya didalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, seperti tadi kami sampaikan, tidak ada 17

sama sekali hal yang disembunyikan, Ibu Nurul, tidak ada suatu hal yang disembunyikan, apalagi saya tidak punya kepentingan terhadap usaha-usaha yang terkait dengan pelayanan publik, tidak punya interest sama sekali kesitu. Jadi, tidak ada satu hal yang disembunyikan. Hanya saja, yang perlu kita pahami rumusan didalam Pasal 101 ini sebenarnya seperti tadi dikemukakan oleh Bapak Anggota Dewan yang terhormat juga, adalah untuk menjaga jangan sampai ada suatu kevakuman hukum, atau suatu recht vakum tadi. Artinya kita disini, peraturan pelaksanaan yang dibuat itu tentunya adalah untuk mengatur hal-hal yang ada didalam undang-undang bagaimana ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya seperti fungsi daripada Peraturan Pemerintah misalnya. Jangan ada suatu hal-hal yang sudah diatur didalam undang-undang kemudian peraturan pelaksanaannya tidak ada, sehingga menjadi suatu hal yang terhenti disini. Peraturan pelaksanaan yang di, atau didalam Pasal 101 ini adalah peraturan pelaksanaan yang sudah ada, kalau toh ada undang-undang yang baru, tentunya tidak serta merta ada peraturan pelaksanaannya, berarti kita bagaimana untuk status dari peraturan-peraturan yang lama ini yang bagaimana yang tadinya untuk melaksanakan suatu hal yang sama, seperti halnya disini didalam Undang-undang yang kita buat ini dulu pernah didalam Undang-undang No.10/2004 itu ada 3 Peraturan Presiden pada waktu itu yang mengatur mengenai masalah tata cara Prolegnas ya Pak ya, mengenai tata cara penyusunan RUU dan tata cara pengundangan. Kemudian didalam undang-undang ini ada sedikit perubahan, seperti siapa antara lain yang menyebarluaskan dan seterusnya. Artinya terjadi perbedaan yang diatur didalam Undang-undang No.10 dengan undang-undang disini, terjadi perbedaan begitu. Nah kalau ini kemudian dinyatakan kemudian sama sekali juga menjadi tidak berlaku, karena itu dianggap bertentangan, kemudian bagaimana ini pelaksanaan terhenti begitu saja. Jadi apakah ini kita biarkan terhenti begitu saja, ah nunggu peraturannya yang baru belum ada, kan tentunya harus dicarikan jalan keluar agar hal-hal yang dulu diamanahkan oleh undang-undang yang lama tidak berhenti begitu saja, ada jalan keluarnya. Jadi sekali lagi, sebetulnya tidak ada suatu hal yang disembunyikan. Disini hanya untuk mengatasi bagaimana supaya tidak ada suatu kevakuman terjadinya perubahan daripada suatu peraturan. Jadi kemudian salah satu contoh tadi, yang saya kemukakan ada perbedaan yang diatur didalam Undang-undang No.10 dengan Undang-undang yang akan kita keluarkan disini. Jadi kembali lagi sekarang kepada politik hukum dari pembentuk perundang-undangan yang sekarang itu maunya akan memberikan suatu jalan kepada kevakuman hukum atau memberikan suatu penegasan seperti yang diatur sekarang. Itu tergantung kepada politik hukum pembentuk sekarang. Oleh karena itu, kami juga tidak bisa mengatakan,oh ini harus begini, harus begini, karena yang punya kewenangan adalah Bapak-Ibu sekalian, yang punya kewenangan untuk membentuk itu. Nah kalau politik hukumnya akan memberikan suatu jalan jangan sampai terjadi suatu kevakuman hukumnya, bagaimana kita memikirkan untuk itu supaya seperti hal-hal yang diatur tadi tidak terhenti begitu saja dengan adanya perbedaan pengaturan. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Mungkin Pak Syafrullah sebagai ini mungkin bisa menambahkan apa yang saya sampaikan.

Terima kasih.


Ijin sedikit Pak, karena didalam praktek yang akan kami hadapi ini karena dengan undang-undang yang baru ini, kemudian peraturan pelaksanaan Undang-undang 10/2004 dulu ada 3 Peraturan Presiden ini tidak lagi simulasi, tapi prakteknya akan terjadi ini.

Silakan Pak Direktur Perundangan.

DIREKTUR PERUNDANG-UNDANGAN (SAMSUL):

Terima kasih Pak Dirjen, Bapak-Bapak, Ibu Anggota Panja yang kami hormati. Saya ambil salah satu contoh sederhana bagaimana perbedaan antara Undang-undang 10/2004

dengan Rancangan Undang-Undang P3 yang baru,yaitu mengenai masalah pengundangan. Kalau yang lama, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara itu adalah Undang-undang Perpu, Peraturan Pemerintah, lalu Peraturan Presiden. Peraturan Presiden untuk yang lama itu yang diundangkan hanya mengenai pengesahan perjanjian antara Negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional dan pernyataan keadaan bahaya jika itu dinyatakan dengan Peraturan Presiden. Sedangkan didalam undang-undang yang baru tidak ada lagi itu, asalkan dia Peraturan Presiden 18

maka harus diundangkan. Ini kan berarti tata kerja yang ada pada Sekab begitu undang-undang ini berlaku, itu harus dirubah dan besok begitu ini berlaku kalau andaikata ada Peraturan Presiden, mereka harus mengundangkan. Nah, ini menurut hemat kami akan sedikit terjadi kesukaran pada Sekneg atau Sekab maksud saya jika andaikata undang-undang ini harus segera berlaku. Saya ambil contoh Pak, ketika ada perintah dari Undang-undang 10/2004 bahwa pengundangan itu beralih dari Sekneg kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum, itu Undang-undang tahun 2004, efektifnya baru tahun 2007, Pak. Jadi ada masa perantaraan yang mesti harus kita pikirkan, padahal di undang-undang tidak ada ketentuan yang memberikan tenggang waktu seperti itu. Nah, oleh karena itu yang lama itu masih karena belum diganti dengan yang baru, maka masih tetap tidak dapat kita salahkan Sekneg yang belum menjalankan perintah dari Undang-undang 10/2004. Menurut saya, disinilah salah satu contoh yang kami lihat bahwa belum diganti itu memang penting, karena kalau tidak, nanti Ibu Ning tadi sudah katakan, akan terjadi kesulitan yang dialami oleh pemerintah.

Contoh kedua, mengenai tadi Ibu Ning katakan penyebarluasan. Sekarang ini, pemerintah kan melakukan sosialisasi terhadap berbagai undang-undang yang sudah ada. Menurut undang-undang yang baru nanti itu harus bersama dengan DPR. Nah ini kan akan membawa nanti konsekuensi pemerintah harus membuat lagi rencana bagaimana sosialisasi diadakan bersama dengan DPR. Kalau enggak, nanti perbuatan pemerintah sendiri melakukan sosialisasi terhadap undang-undang itu nanti bisa bertentangan dengan Undang-undang P3. Jadi, itulah menurut hemat kami karena peraturan pelaksanaan dari masalah pengundangan berdasarkan Undang-undang 10/2004 itu ada pada Peraturan Presiden, ada pada Peraturan Menteri, maka sambil menunggu ini semuanya diganti, maka itu harus tetap dijalankan sebagaimana biasa, kalau enggak nanti, semua perbuatan itu dianggap bertentangan dengan Undang-undang P3 yang baru. Nah ini mungkin maknanya yang disebut tadi belum diganti itu. Itu Pak, barangkali sedikit penjelasan yang kami lihat dari apa yang mungkin terjadi dengan berlaku enggak usah undang-undang lain, tapi Undang-undang 10 sendiri nanti konsekuensinya bagi kami itu akan sangat banyak.

Saya ambil lagi contoh Pak, yang akan besar nanti sebuah konsekuensi yang harus kita pikirkan dari segi beban Kementerian Hukum dan HAM, bahwa nanti penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa asing itu menjadi tanggung jawab dari Menteri Hukum dan HAM, sedangkan kita pada saat undang-undang ini berlaku, belum bisa seketika begitu, belum lagi nanti pengawasan terhadap berbagai penerbitan undang-undang yang menjadi bagian dari tugas yang dibebankan oleh Undang-undang P3 kepada Menteri Hukum dan HAM. Jadi, hal-hal yang semacam itu menurut kami memang mestinya harus tetap berlaku sebelum diganti berbagai peraturan yang sudah ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Dirjen, Ibu dan Pak Direktur ya. Silakan Pak Mul, kemudian nanti Pak Soenman.

F-PD (IGNATIUS MULYONO): Ketua,

Mengikuti penjelasan ini kami kira semakin jelas. Semakin jelasnya itu apa, memuat kata belum diganti itu memiliki dua konsekuensi yang cukup mengkhawatirkan. Satu, kita tidak ada batasan kapan akan diganti, dan kalau itu bertentangan itu bahwa sepanjang masa kalau tidak diganti tetap berlaku, padahal kita sudah menuliskan diatas, sepanjang tidak bertentangan. Jadi kan tidak ada artinya tulisan kata-kata sepanjang tidak bertentangan ditetapkan berlaku terus menerus karena belum diganti. Karena juga tidak ada ketentuan kapan rencananya belum diganti itu menjadi diganti, satu. Yang kedua, saya melihat bahwa apa yang dicontohkan sebetulnya belum memberikan suatu gambaran tingkat tidak bertentangan itu, makna kata tidak bertentangan itu, tadi contohnya belum nampak. Contohnya kalau yang bertentangan itu umpama saja, produk-produk yang memang betul-betul yang sekarang kita atur itu dan yang masih berjalan itu betul-betul tumburan itu, bertentangan itu tumburan, kalau yang dicontohkan tadi, yang kemarin itu berjalannya kayak begini mestinya berjalan sekarang dilengkapi kayak begini, itu belum kata bertentangan itu, bertentangan itu. Jadi, contohnya tadi itu, itu dijalankan juga belum masih dalam kategori tidak bertentangan. Kalau bertentangan itu, kita jalan dari timur, Bapak 19

jalan dari barat, tumburan di tengah itu bertentangan. Jadi, saya minta masalah kata tidak bertentangan itu juga didalami dengan seksama maksud saya gitu, sehingga contohnya itu bisa betul-betul bisa clear gitulah. Ini yang saya harapkan dan kalau memang itu kita menempatkan kata bertentangan, tidak bertentangan itu menjadi satu tolak ukur, maka sebetulnya kata belum diganti dan sebagainya itu hilang maknanya. Apakah mau kata atau, atau kata dan itu sebenarnya maknanya enggak ada lagi, karena semua yang memang dibolehkan jalan sebelum diganti, kalau enggak bertentangan, jalan saja. Tetapi manakala yang belum diganti itu bertentangan, ya sejak saat itu enggak boleh dipakai. Lah bagaimana cara mengatasinya? Nah ini yang sekarang jangan sampai terjadi kekosongan hukum itu, bukan berarti yang bertentangan itu dibolehkan terus, itu kan berarti kan menambah permasalahan itu Pak. Ini sesuatu pengkeliruan yang dibiarkan terus menerus kan akhirnya itu kurang tepatnya juga disitu. Jadi, kalau kami masukkan yang belum diganti itu tetap dimasukkan, itu mempunyai implikasi yang luas sekali Pak. Ini kalau menurut hemat kami justru kurang memberikan kepastian hukumlah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mulyono. Silakan Pak Soenmandjaja.


Terima kasih Ketua. Jadi yang pertama, mengingatkan soal waktu ini ya, disamping memang Maghrib juga pukul 18.

Yang kedua, ini memang soal arah politik hukum kita seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dengan tetap menghormati pengalaman, praktek ya, yang selama ini terselenggara di pemerintahan, mungkin kita bisa berusaha mencoba satu pendekatan-pendekatan lain, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kalau misalnya kita terfokus pada rancangan Pasal 101, memang ada kekhawatiran seakan-akan ini pemerintah harus serta merta mengganti segala aturan pelaksanaannya, tetapi kalau kita masuk misalnya, lanjut ke rancangan Pasal 103, dikatakan disana bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini, harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan demikian, kekhawatiran-kekhawatiran tidak mesti terjadi semestinya. Karena ada kemungkinan peraturan pelaksanaan yang ada itu memang berlawanan, bertentangan atau memang masih bisa dipergunakan karena sesuai atau perlu diadakan yang baru. Nah 3 hal ini saya kira terbuka peluangnya pada rancangan Pasal 103 itu. Dengan demikian, kami coba konsisten Ibu dan Bapak sekalian, mengingatkan kepada Putusan Rapat Kerja kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan, Pak Dirjen dalam forum ini, kami kira mari kita buat alternatif, karena yang pertama putusan Rapat Kerja tidak bisa dibatalkan oleh putusan Panja, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pemerintah mempunyai alternatif baru dan kemudian Panja juga sepakat untuk merumuskan alternatif itu dan sepakat untuk dibawa ke forum berikutnya, yakni ke Rapat Kerja di Pansus nanti, saya kira itu memungkinkan, disitulah nanti kita kembali membuka lembaran-lembaran argumentasi yang sudah kita sampaikan. Pertama, forumnya dia berwenang memang untuk itu, forum Rapat Kerja atau Pansus dan yang kedua, juga memang, enggak Pak, saya kira tidak usah diundur Panja ini, kalau memang kalau memang sepakat, dibawa saja ke Pansus dengan alternatif, begitu, demikian dan kami juga masih melihat, Pak Ketua, mohon maaf saya punya catatan-catatan dalam rancangan penjelasan ini. Demikian. Saya bukan berarti tidak yakin pada apa yang sudah kita kerjakan, tapi memang ada saja kelihatannya oleh kita beberapa catatan yang berkenaan dengan rancangan penjelasan. Karena itu, kami sekali lagi berharap, mari kita selesaikan, tapi jangan terburu-buru. Undang-undang 10 itu masih efektif berlaku, masih bisa digunakan dan Belanda masih jauh, Pak. Masih jauh, Jepang jauh juga. Saya Bogor yang dekat saja enggak bisa pulang-pulang Pak, Bogor dekat itu, tadi malam tidur di ruang kerja. Jadi begini, jadi maksud saya begini, kita bawa saja Pak ke forum berikutnya, ke Rapat Kerja atau Pansus nanti dengan alternatif ya, dan yang kedua, kami juga agak ekstrim Pak Ketua Panja, mohon maaf, untuk setiap Anggota mau baca itu penjelasan, baca itu lampiran, jangan terima jadi, gitu. Bukan soal honor atau apa ini, ini soal tanggung jawab, soal bernegara. Jadi kalau kita belum baca ini, kita tanya sekarang Anggota, siapa Anggota Pansus yang belum baca? Suruh baca, itu. Jangan ada persetujuan malam nanti, suruh baca dulu, baru dia paraf bahwa dia sudah baca semuanya, kalau belum jangan. Ini kita bernegara, ini kok jadi kayak main kampungan begitu. Saya kira ini mohon diperhatikan begitu. Saya kira ini catatan dari kami.

20

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Jadi Ketua Timus dan Timsin ini, Timsin gabungan ini, betul pertama memang ini penting ya. Jadi

kita sepakat, ini semua sepakat, Pimpinan, Anggota, Pak Dirjen dan Bapak Ibu semua, bahwa ini penting sekali. Ini kalau dulu ada istilah umbrella law,gitu ya , payung hukum ini betul-betul ini, jadi induknya ya. Jadi, karena ini belum putus, Pak Dirjen, jadi kalau kemarin itu menyisakan satu poin ya menyangkut penjelasan Pasal 12 yang sudah dikoreksi dan ditambah dimaknai Pak Bukhori ini dan kita sepakati, nah sekarang menyisakan justru Pasal 101. Karena memang keputusannya keputusan Rapat Kerja, Pak. Nah, Keputusan Rapat Kerja, tentu kalau ada perubahan harus di tingkat Rapat Kerja, di tingkat Pansus nanti. Jadi itu ya,sebentar sebelum pemerintah merespons, Pak, silakan ada. Sudah lewat waktu.


Terima kasih. Beberapa kali peristiwa yang saya,

KETUA RAPAT:

Kita perpanjang dulu ya, perpanjang 10 menit ya?

(RAPAT:SETUJU)

KETUA TIMUS (RAHADI ZAKARIA/F-PDIP): Dalam beberapa kali peristiwa, sepanjang kita membahas Pasal atau materi-materi yang cukup

alot dan dari pihak pemerintah yang dalam hal ini Pak Dirjen itu tidak selalu bergeming, bergeming tidak pernah bergeser, luar biasa ini Pak Dirjen saya. Tentunya seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah, mulai dari Perpu, mulai dari Pasal kemarin, mulai ini, Pak Dirjen luar biasa, seperti batu karang susah untuk diterjang, wah saya luar biasa apresiasinya, tetapi manakala nanti kita bertemu dengan Bapak Menteri, lobby dengan Bapak Menteri, itu batu karang luluh kembali, dan jadilah kompromi-kompromi itu. Saya kira itu, menurut saran saya dibawa ke Rapat Kerja, terus nanti kita perlu mencoba berbicara dengan Pak Menteri lagi, saya kira selesai, clear saya kira nanti. Ya, sebentar lagi, kan Pak Menteri datang nanti, 19.30 WIB. Jadi, tinggal 1 item ini saja saya kira.

Terima kasih.

F-PD (IGNATIUS MULYONO): Ketua,

Begini Pak Dirjen, menurut saya ya, masak kita semua ini yang sudah sangat banyak mendapatkan pandangan-pandangan cara berpikir Pak Menteri dan enggak bisa nangkap-nangkap kan, ini mestinya, terus Pak Menteri itu selalu saja kalau pulang dari sini, apa gitu saja harus nunggu saya? Apa ini enggak bisa kita putuskan, ini hanya gitu saja, ya kan? Hanya saja, Pak, Bapak tolonglah ini dipahami betul, bahwa makna kata-kata sepanjang tidak bertentangan itu maknanya sangat-sangat luas sekali Pak. Bapaklah yang akan menilai ini peraturan pelaksanaan ini bertentangan apa tidak. Yang menentukan kan Bapak, bukan kita disini. Jadi, untuk mengganti kata-kata Bapak belum diganti apa, itu sebetulnya beradanya di tangan Bapak dengan kata-kata sepanjang tidak bertentangan itu. Jadi enggak usah disitu dituliskan disitu menimbulkan multitafsir, itu dihapus saja. Ini jauh lebih memberikan satu tempat yang lebih luas, kepada Bapak untuk memberikan penilaian sesuatu ini, ini bertentangan apa tidak. Jadi, supaya Bapak tidak terbentur dengan kata-kata yang kalau Bapak masukkan atau, atau dan belum diganti itu menimbulkan interpretasi yang kurang bagus dan tadi kalau saya tangkap secara hati-hati itu,sebenarnya pemerintah itu sudah menyerahkan kepada DPR sebagai kebijakan politik dan memang yang menentukan 21

pembentukan undang-undang adalah DPR, bukan kita mengabaikan dari pandangan pemerintah. Pandangan pemerintah itu memang harus kita pertimbangkan dengan secara baik-baik, tapi kalau sudah menyerahkan begitu, jangan dibikin balik sana lagi gitu loh. Ini saya jadi, kapan rampungnya ini bolak-balik ini. Ini kan tidak main voli, bolak-balikkan gitu kan. Rasanya ini bisa kita tentukan sekaranglah, itu saja. KETUA RAPAT:

Jadi, jangan sampai merengut gitu, Pak Dirjennya nanti. Baik, jadi tadi kan sebetulnya dikembalikan kepada kami ya, dalam konteks politik hukum. Politik hukum kita adalah penegasan, ketaatan, kepastian, tujuan kejelasan tertib regulasi begitu, semangat untuk selalu menyesuaikan dengan undang-undang baru, kan begitu Pak, bahkan sebelumnya dalam Rapat Kerja itu dan tapi moderat sebetulnya, betul kata Pak Mul tadi, dengan menghilangkan dan atau seterusnya itu, tapi dikunci tidak bertentangan ini sebetulnya makna tidak bertentangan itu eksekutif yang ininya, begitu. Jadi jangan terlalu khawatir sebetulnya, jadi pelaksanaan tidak terkendala sebetulnya Pak. Makanya saya lebih netral disitu. Nah, karena ini kita sudah sepakati, tentu ini kesepakatan Panja untuk dibawa nanti diputuskan tetap di Rapat Kerja begitu ya, karena ini keputusan Rapat Kerja. Ya, baik.

KETUA PANSUS (SUTJIPTO, S.H., M.Kn./F-PD):

Ya, terima kasih Pak Ketua Panja, para Anggota Panja dan Pak Dirjen bersama jajarannya. Mohon maaf saya terlambat, tadi ada penugasan, ada gelar perkara di BPHN jadi sesuai dengan tugas DPP. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mul tadi sudah sangat dalamlah. Jadi, saya berharap memang kalau bisa Panja kita ini bersih, meskipun bisa saja dimungkinkan gitu loh. Oleh karena itu, saya hanya menghimbau saja karena semua argumentasi saya kira sudah cukup banyak disampaikan kawan-kawan begitu, tapi andaikata, ini mudah-mudahan tidak, andaikata memang Pak Dirjen belum berani mengambil, belum berani maksudnya, bukan tidak berani, belum berani mengambil keputusan, saya usul sebelum masuk Rapat Kerja, kita lobby saja gitu, kalau memang Pak Dirjen belum berani mengambil keputusan sesuai dengan keinginan dari DPR, tetapi saya berharap sekali lagi ini bisa selesailah di Panja ini. Demikian disampaikan, Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Dirjen, oh sebelum Pak Dirjen, Pak Harry ada.


Terima kasih Ketua. Kunci Pak, kunci Pak, sedikit. Jadi, saya juga sama menangkap dari apa didengar oleh Pak Mul

tadi, kalimat dari Ibu yang dianggap juga representasi dari pemerintah, kalau memang ini demikian halnya ini menjadi keputusan politik, kami serahkan kepada DPR dan kedua, saya mendengarkan penjelasan dari Bapak yang mewakili dari pemerintah tadi, kendala-kendala itu saya lihat kendala teknis tentang pembuatan peraturan. Jadi, artinya itu ada puluhan, atau bahkan berapa ratus peraturan pelaksanaan yang akan mengalami perbaikan. Ini undang-undang ini kan enggak berlaku surut. Nah ini, ini kami lihat keberatan atau kendala yang akan Bapak hadapi sebenarnya tidak terlalu Pak, menurut kami Pak, karena ini tidak berlaku surut, betul kan Bapak, tidak berlaku surut undang-undang ini dan dua hal ini saya garisbawahi sebenarnya sudah tidak perlu lobby, kan mereka sudah menyerahkan ini, kan Bapak-Bapak yang akan memberikan putusan politik sebagai wakil rakyat, kami akan melaksanakan. Selesai sudah. Sekarang tinggal tergantung Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Dirjen. Saya minta persetujuan, kalau kita sudah setuju,


Baik, terima kasih. 22

Saya kira memang kita ingin dapat rampung sehingga tidak sampai kata Pak Soenman tadi, sudah enggak pulang-pulang, kalau sampai 3 kali Lebaran itu Bang Toyib. Bang Toyib sudah 3 kali Lebaran enggak bisa pulang.

Ya, jadi saya kira kalau diusulkan tadi, kita pahami bersama, kalau cukup misalnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Yang tadi diusulkan DPR saya kira itu lebih tidak memasukkan baik kata dan atau, tapi pengertiannya bahwa peraturan pelaksanaan itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Jadi kata atau dan belum diganti saya kira tidak perlu ya, saya kira itu, jadi kita bisa rampungkan ya. Ini pada peraturan pelaksanaan ini. Ya.

KETUA RAPAT:

Lampirannya menyesuaikan dengan norma batang tubuh keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh kita sepakati bersama ya.

Pak Soenman bagaimana, sudah cukup tinggal?


Ya, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan pemerintah dan tercapai kesepahaman itu merupakan catatan

Panja, Putusan Panja untuk diusulkan ke Pansus meminta persetujuan disana itu, jadi bukan putusan disini, jangan salah. Putusan nanti disana. Jadi, tetap diusulkan, jangan ngacak-ngacak aturanlah. Itu Putusan Pansus, Rapat Kerja, ada Menteri yang hadir itu, itu hormati. Jadi ini kesepakatan Panja mengusulkan kepada Rapat Kerja agar rumusan ini diganti dengan usulan ini. Demikian saya kira, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Betul Pak Soenman mengingatkan, karena sebetulnya keputusan Rapat Kerja ini tidak seperti ini

Pak, ya, ya. Nah, jadi ini usul di Panja, dan tentu kesepakatan kita jadi, yang saya ketok tadi adalah kesepakatan di Panja ini untuk dibawa, diputuskan, ketoknya nanti di Rapat Kerja begitu,dengan Pak Menteri. Begitu ya Pak? Oke baik, demikian rapat.

Silakan.


Tambah sedikit. Saya usul, waktu kita ini tinggal malam ini dan besok kita pertama dan harus kita cetak produk kita

ini malam ini juga untuk besok dipakai dan diserahkan kepada Anggota Dewan. Ini bukan pekerjaan gampang. Jadi, kalau memang ini dikerjakan, ini tolong, jangan menggunakan hanya satu dua fotokopi, harus banyak fotokopi terus kemudian saya minta betul-betul sekarang dicek dulu, dibersihkan betul, jangan sudah puas, karena Pak Ketua Panja tadi sudah ngetok ini, bahwa ini sudah selesai. Kita jangan sampai ada koma-koma pun yang keliru didalam kita siapkan. Ini saya mohon teman-teman betul-betullah justru malam ini penentuan hasil tidaknya kita. Maka nanti siapa yang bagian mencari fotokopi, siapa yang akan koreksi secara lembar per lembar, baik dari RUU-nya, penjelasannya maupun pada lampirannya. Ini saya minta ada yang dipercaya betul ngecek tentang lampiran. Ada yang RUU dan ada yang penjelasan. Saya minta jangan sampai ada yang, seperti kasus Undang-undang Kesehatan, itu jadi masalah nanti. Ini tolong ya, saya minta mari kita kerja sama-sama, kalau memang perlu kita sampai malam, sampai malam kita kerja. Ya, ini saya sampaikan, memang mudah-mudahan karena besok kita mendapatkan kesempatan pertama. Kecuali yang ada balita, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua, mohon maaf, saya karena ini untuk kesiapan kita.

KETUA RAPAT:

Ini kan produk bersama ya, jadi tentu kita ini sama-sama bertanggungjawab sebagaimana pesan serta warning dari Pak Mulyono, kemudian juga tadi Pak Soenmandjaja mohon ini diperhatikan ya, tolong 23

diperhatikan oleh Sekretariat dan Tim, ya, ya. Baik, baik. Jadi, ini secara konstitusional, jadi ini ada laporan Tim Perumus begitu, apakah harus disampaikan, memang secara konstitusional harus disampaikan memang, tapi kemarin sudah, kecuali yang tiga ini Pak, yang tiga yang terakhir ya, baik, tapi sudah diputus, ya, sudah, sudah tadi sudah, kemarin sudah, tapi ada lanjutan begitu. Ya, begitu. Yang langsung saja itu. KETUA TIMSIN (RAHADI ZAKARIA/F-PDIP):

Ya.


Meskipun Timsin sudah menyampaikan laporannya, karena kemarin ada tambahan, secara formal, secara konstitusi perlu saya sampaikan beberapa hal penambahan yang tentunya ini perlu kita sampaikan, agar ini menjadi catatan dalam Risalah. Tentunya tidak, pengantar tidak saya bacakan, tentunya saya hanya membacakan tentang penambahan bagian baru dalam Bab V tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Pada bab ini ditambahkan bagian baru, yaitu bagian keenam tentang Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kota, sehingga konkordan dengan ketentuan Pasal 7 yang mengatur tentang hirarki perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan, bahwa peraturan daerah kabupaten kota masuk dalam hirarki dibawah peraturan daerah provinsi. Menambah dan mengubah bagian-bagian di Bab VIII tentang Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sehingga menjadi 4 bagian, yaitu A. Bagian kesatu tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, B. Bagian kedua tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota, C. Bagian kedua tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, D. Bagian kedua tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Tiga, menambah rumusan baru tentang daftar komulatif terbuka pada Prolegnas dalam draft ini menjadi Pasal 23. Menambah rumusan baru tentang draft komulatif terbuka pada Prolegda Provinsi.

Selain materi tersebut diatas, Rapat Panja kemarin malam juga masih menyisakan materi penjelasan Pasal 12 yang sudah dirumuskan sebagai hasil lobby,namun rumusan tersebut sudah diputuskan semuanya pada hari ini. Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Serah terima Pak.

KETUA TIMSIN (RAHADI ZAKARIA/F-PDIP): Ini konstitusional, resmi tanda tangan dulu. Saya serahkan Pak, kepada Tim Panja untuk dibawa ke Rapat Kerja, ya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Diterima. Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Timus dan Timsin yang telah bekerja dengan energi

yang luar biasa, terutama Pimpinan Pak Soenman dan Pak Rahadi Zakaria, alhamdulillahi kita sudah terima dengan utuh dan sudah disepakati pada Rapat Panja dari sore hingga sekarang ini. Untuk itu, permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kita akhiri Rapat Panja, DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI:

Sedikit saja mungkin. Untuk nanti pembersihan, pertama tentu konsistensi kita dalam penulisan huruf besar, saya kira nanti diperhatikan. Yang kedua, di Pasal 23 dan 41, kata yang betul itu adalah,


Mohon Pak. Mohon ijin diulang yang jelas Pak. 24


Pasal 23 sampai 41, Pasal 23 ayat (1) huruf D, itu didalam nomenklaturnya bukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan, pemekaran itu istilah populernya, tapi istilah peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan itu, pembentukan, penghapusan dan penggabungan. Nah ini sama juga nanti di Pasal 41, pembentukan, penghapusan dan penggabungan, jadi pemekaran itu dalam judul Peraturan Pemerintahnya, dan didalam delegasian di Undang-undang 32 itu disebut penghapusan, ya.

KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS): Ketua,

Sedikit. Pemerintah sebelum lebih jauh ya. Saya kira begini, kita coba istirahat dulu saja Pak,sebab ada

beberapa istilah yang kita ambil langsung dari Undang-undang Dasar kita. Jadi, kalau Undang-undang Dasar berbunyi seperti itu, saya kira undang-undang kemarin itu salah,harus menyesuaikan. Pak, ini Maghrib waktunya sangat singkat Pak Ketua, jadi kita skors saja.


Ya, baik, memang di undang-undang tadi itu kata pemekaran,

KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS): Sebentar Pak. Seperti kami ambil contoh disini, Pasal 22 huruf D, ya, Pasal 22 huruf D ayat (1)

saya bacakan mohon maaf Pak, Dewan Perwakilan Daerah misalnya Pak ya, maaf ini, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dan selanjutnya. Jadi ini bahasa Undang-undang Dasar. Ini kita sebelum berdebat panjang, skors saja dululah.

Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT:

Dan sudah, kalau lihat ini, konstitusi lebih tinggi itu, ya. Jadi sudah final. Jadi sebetulnya Pak Dirjen juga ingin, tapi baiklah kita,


Sedikit saja Pak. Apa yang disampaikan pemerintah itu merupakan fakta menurut pemerintah. Nanti dilihat dalam

notulen dan rekamannya saja gimana, apa yang dipakai.

KETUA RAPAT:

Jadi begini Pak. Jadi tentu yang disiapkan DPR itu sudah mengacu merujuk pada konstitusi bahkan, jadi kalau lihat gradasi hirarkis itu paling tinggi begitu. Itu sebetulnya. Nah pemerintah ini lebih bakunya begitu ya.


Saya hanya mohon ada re-checking lagi, ketika hal ini dibicarakan di Timus apa yang diistilahkan dengan itu, saya ada bukti otentik ini, jadi enggak bisa menghindar sama-sama.

25

KETUA RAPAT:

Ya, baik, terima kasih Pak Harry mengingatkan kita, tetapi juga Pak Soenman membuat, menyampaikan, meluruskan, klarifikasi gitu ya. Jadi kita ada dasarnya dari konstitusi itu. Nah, oleh karenanya saya skors sampai pukul 19.00 WIB ya, 19.30 WIB ya. Skors Panja ini kan, ini masih ada hal yang ini tadi. 19.30 WIB, skors Panja sampai 19.30 WIB, jadi saya belum tutup.

(RAPAT DISKORS PUKUL 18.30 WIB)

Sampai dengan kesepakatan skors tadi kita sampai pukul 19.30 WIB. Silakan Pak Dirjen. Ya, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Skors rapat saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 19.30 WIB)

Yang terakhir tadi, sebelum yang terakhir ini, soalnya kalau pertama lagi kita mulai terus ini, enggak akan selesai-selesai, tapi yang terakhir ini penting, apa yang diingatkan oleh Pak Soenmandjaja berkaitan dengan sesungguhnya kita harus secara hati-hati dan cermat untuk menyisir kembali, bukan sekedar batang tubuh tapi juga penjelasan termasuk lampiran-lampirannya. Karena ditemukan beberapa poin yang sempat menimbulkan problem meskipun ini redaksional begitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Pak Dirjen sempat menginterupsi begitu sebelum diskors menyangkut pemekaran, ya pemekaran, kemudian dijelaskan oleh Pak Soenman bahwa kata pemekaran ini merujuk pada konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, secara hirarkis ini tentu bukan sekedar baku dan resmi tetapi ini sangat bahasa konstitusi begitu, sehingga kalau menurut saya, menurut kami disini, ini justru yang menyesuaikan. Oleh karenanya, tanpa mengurangi rasa apresiasi kepada daya kritis dari pemerintah, dari Pak Dirjen, kita bisa menyepakati bahasa yang digunakan untuk ini adalah bahasa konstitusi begitu Pak ya. Baik.

(RAPAT:SETUJU)

Selesai itu. Kemudian, barangkali ada catatan dari Pak Soenman. Sudah selesai? Sebelum kami menutup

dengan menyisakan satu poin untuk dilaporkan diputus nanti di Rapat Kerja dengan Pak Menteri.


Terima kasih Pak Ketua.

Pemerintah serta jajaran, Ibu Bapak Anggota yang terhormat,

Memang kita berharap bahwa apa yang kita bicarakan pada saat ini bisa selesai seluruhnya, namun demikian beberapa catatan kecil saya kira Pak Pimpinan, itu sangat baik untuk kita cermati bersama.

Yang pertama, saya ingin ada satu pembudibahasaan pemerintah, apabila kita membicarakan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Jadi, jangan sampai terkesan undang-undang yang baru ini menghakimi undang-undang yang digantikannya. Jadi kami tetap ingin dalam penjelasan umum ini ada apresiasi bagaimanapun juga terhadap undang-undang yang sudah ada. Bahwa ada kekurangan dan kelemahan, kami cenderung mengatakan itu terdapat saja, demikian. Jadi, jangan sampai ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan seperti itu. Jadi, kita bagaimanapun juga buatan manusia. Yang namanya undang-undang kan begitu disahkan langsung menjadi fosil, sama dengan kita, kita sahkan undang-undang ini esok lusa baru ketahuan kelemahannya. Saya kira yang paling terkesan buat kita misalnya Undang-undang No.8 Tahun 1981, begitu didok dinyatakan karya agung Bangsa Indonesia tentang KUHAP, ternyata bolong-bolongnya mulai kelihatan, itu yang pertama, Pak Ketua.

Yang kedua juga penyisiran khususnya penjelasan Pasal. Saya tidak menemukan banyak, mohon maaf, tetapi ada sedikit yang mengganggu. Sebagai contoh saja, Pak. Sebagai contoh saja, penjelasan 26

Pasal misalnya untuk tadi saya dapati Pasal 52 ayat (1). Ini maaf agak sampling saja Ketua, random sampling. Pada penjelasan halaman 59, Pasal 52 ayat (1) berbunyi, Yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa persidangan DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ditetapkan. Padahal disitu kita ingat betul di Undang-undang 10 itu tidak ada interval, tidak ada jarak begitu untuk masa sidang berikutnya itu, karena itu misalnya perlu dipertimbangkan untuk menginsert kalimat sebagai berikut. Yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang DPR yang pertama, artinya langsung, tidak lagi jarak, sebab kalau ini dilepas khawatir memberi kesan sidang berikut bisa kapan saja Ketua. Ini Pak Ketua, sekali lagi, kami mohon ada pencermatan. Tetap kita berbaik sangka bagaimanapun juga tidak adalah kepentingan-kepentingan sama sekali disini, tapi bagaimanapun juga ini kan usernya bukan hanya pemerintahan saat ini, kita berlaku RUU ini menjadi undang-undang yang kuat begitu.

Kemudian misalnya dalam Penjelasan Umum, ini soal hal yang bisa didiskusikan sebetulnya. Penjelasan Umum pada halaman 8 huruf B1 kemudian ada angka 15, ini saya pakai konsep yang lama Pak mohon maaf, halaman 15, 42 ya Pak ya? Mulainya 42 ya. Walah ini jadi saya juga belum baca lagi, baru ini Pak, saya patokannya yang lama, bisa salah, atau di lampiran mungkin , contoh lampiran dululah Pak Ketua, Pak Pemerintah,contoh lampiran dulu. Lampiran 2 ini pada halaman misalnya halaman 8, ini yang ini Pak, ya, nanti kita formulakan Pak Ketua, saya mau ambil contoh dulu saja, contoh temuan. B1, frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 15, pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ini, Ibu Bapak sekalian, yang pertama sekali, yang pertama Pak Dirjen, ini mohon maaf, sedikit saya agak mohon maaf saja perhatian saja. Ini saya yang pertama, dicantumkan frasa itu F-nya besar, ini memberi kesan jadi meng-irah-irah gitu. Terus yang kedua, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang–nya kecil, mungkin ahli bahasa ini mungkin benar, tapi Undang-undang Dasar hurufnya besar yang-nya itu. Pasal 29 ayat (1) saya bacakan, Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, semuanya huruf besar. Entah yang mana ini, apakah naskah yang saya pegang ini salah, atau yang mana, tapi sekali lagi ini catatan kecil, saya hanya bisa membayangkan Ketua, bukan tidak mungkin ada hal lain yang lebih mendasar begitu. Jadi kalau Undang-undang Dasar ini menulis Ketuhanan Yang Maha Esa seperti ini, itu akan jadi turunan bagi undang-undang lain berikutnya, padahal konstitusi tidak begitu. Undang-undang Dasar tidak begini penulisannya. Nah, ini dua hal contoh Pak Ketua, mohon perhatian yang sangat dari kita, melalui dan pemerintah tentunya untuk lebih cermat lebih teliti jangan sampai begitu disahkan menghasilkan contoh-contoh yang memang ternyata menyalahi konstitusi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Soenman ini penting. Meskipun ini di lampiran atau di penjelasan, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, menjadi paket, kalau undang-undang politik kan ada undang-undang paket gitu, jadi ini paket bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen ini undang-undangnya harus menjadi model, modul, modal, itu saja Pak, 3 saja cukup ya. Itu jadi ini, tentu saja, seperti tadi, pasti semua mengacu kesini merujuknya, dalam substansi, dalam redaksi, dalam teknis pembuatan, dalam tulisan, itu akan mengacu sehingga ini memang ini baru 2 hal yang ditemukan. Nah, belum lagi yang lain, tetapi maksud saya begini, tentu ini perlu dicermati oleh kita begitu, khususnya tim dari pemerintah dan tim dari DPR, persoalannya kita sudah mengagendakan dan sudah disepakati dalam Rapat Paripurna tadi bahwa besok ini pengambilan keputusan tingkat II, jadi maksud saya tolong kepada Tim dan Tim Pemerintah begitu maksudnya, sebagaimana arahan tadi Pak Mulyono supaya betul-betul ini dicermati jangan sampai ada yang kurang dan sebagainya. Itu catatan saja Pak. Demikian juga kepada pemerintah begitu untuk kembali lagi menyisir itu. Saya kira itu ya, Pak Soenman, contoh ya, jadi itu catatan saja.


Sehubungan dengan masukan atau sharing dari Pak Soenman, nanti siapa yang teknis

bertanggung jawab, sebab jangan sampai nanti ketika ini beredar itu yang tadi dikhawatirkan Pak Soenman. Itu nanti yang teknis didalam tim ini siapa yang bertanggung jawab.


Terima kasih Pak Ketua Panja dan Pak Harry yang telah mengingatkan. Kalau kami memang 27

cenderung penjelasan umum Pasal dan penjelasan Pasal-Pasal hendaknya disisir bersama, Pak Dirjen, malam ini juga, supaya artinya temuan tadi itu Pak Ketua, itu diharapkan tidak terjadi, atau kita percayakan kepada tim siapa begitu, tapi lagi-lagi Pak dia memerlukan pengesahan lagi, tapi kalau kita sisir bersama dengan penuh kesabaran, ketelitian, InsyaAllah itu saya kira lebih baik, Pak.

Terima kasih.


Ya, saya pengalaman saja. Saya termasuk waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus Minerba yang dikerjakan selama 4 tahun 4 bulan, tahun 2009. Setelah diketok, ternyata kita cek-cek, loh ada juga ini tulisan yang kurang pas, kurang, dalam arti kata ini ngetiknya salah dan sebagainya, sebagainya. Waktu itu akhirnya kita ditunjuk, waktu itu kebetulan saya yang ditunjuk untuk bekerja dengan pemerintah, Pimpinan pemerintah juga Dirjen, untuk bersama pembantu dari Dirjen, kita juga bawa pembantu, satu persatu semua baris itu diteliti kembali, tapi tidak boleh merubah substansi itu. Yang tadi tulisnya yang kurang benar, titik komanya dan sebagainya itu yang bisa kita kerjakan teliti satu persatu, baris per baris kita ulangi, lembar per lembar. Itu memang pekerjaan, itu kita kerjakan kurang lebih selesai 3 hari begitu, jadi clear baru kita setorkan pada pemerintah. Hanya sayangnya, besok ini habis ketok, reses, nah ini, ini yang jadi masalah juga. Ini kami kira kita sudah memilih Pimpinan-pimpinan yang paling baik, yang kami miliki di DPR ini kan, jadi kami kira diantara beliau-beliau ini bisalah yang diberikan oleh kitalah untuk menyelesaikan masalah ini. Itu pernah kami lakukan Pak, sehingga betul-betul kami cobalah yang terbaik. Bukan, Pak, sudah diketok Paripurna, setelah dicek-cek loh ternyata ini...dulu, makanya terus cepat-cepat kita perbaiki.

KETUA RAPAT:

Pengalaman Pak Mulyono ini menjadi semacam refference dan preseden untuk menawarkan solusi begitu ya, ketika kita tadi memang ini penting ya apa yang disampaikan oleh Pak Soenman untuk menyisir kembali, karena terus terang saja kita sudah sangat memahami bahwa undang-undang ini menjadi rujukan ya, panduan ya jadi saya sepakat. Jadi kalau mekanisme yang diusulkan oleh Pak Mul ini bisa disetujui begitu, dan kita berharap terutama Ketua Timsin dan Timus ini justru bisa membantu kita Pak ya, begitu, karena ini berkaitan dengan, ya silakan. KETUA TIMSIN (RAHADI ZAKARIA/F-PDIP): Pimpinan,

Jadi, saran dari Pak Jenderal itu memang sangat baik sekali. Permasalahannya yang tentunya harus kita hitung, begitu ketok itu hari Jumat, masuk hari Sabtu, masuk hari Minggu. Nanti dulu, ini hitungan waktu kita ini, ketok kan masuk hari Sabtu, hari Minggu. Kemudian di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu, itu biasanya digunakan Kunker komisi, nah ini persoalan juga Pak, 5 hari Kunker Komisi. Jadi misalnya Komisi II itu mulai Senin, Selasa, Rabu, itu Kunker dibagi habis kemana gitu, nah ini juga harus dihitung juga kapan kita bisa berkumpul untuk melakukan koreksi-koreksi itu, kan itu persoalan juga. Jadi, tidak harus dipatok, ketok, terus kita kumpul, ini kan jadi persoalan ini Pak. Saya sekedar mengingatkan, mengingatkan jadi apakah begitu ketok, Sabtu, Minggu itu kita kumpul, atau kalau nunggu Senin itu terpotong jadwal kunker. Ini juga harus dihitung ini. Artinya hitungan waktu itu manajemen waktu itu menjadi penting untuk melakukan koreksi. Terima kasih ini sekedar masukan saja, semoga ada suatu jalan keluar yang terbaik.


Kemudian Pak Ketua juga, Pak Cip dulu silakan.

KETUA PANSUS (SUTJIPTO, S.H., M.Kn./F-PD):

Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Jenderal sangat baik kalau kita sepakati. Jadi, prinsipnya kita menyisir kalau ada type, ada salah huruf besar kecil. Oleh karena saja, saya usul gini saja, ini kan ada 28

undang-undangnya, ada penjelasan, ada lampiran, lampiran II. Saya kira masing-masing Pimpinan ini minta tim satu, jadi pertama kita bawa pulang, jadi di rumah saya RUU-nya, saya baca dari, baca lagilah, saya kan sudah baca berkali, tapi baca lagi, terus nanti akan saya cross check juga dengan satu apa dua orang tim, tim pemerintah satu, dari kita satu, barulah itu jadi kita masing-masing punya tanggung jawab, baru nanti setelah kita menyelesaikan sisiran masing-masing itu, jadi kita bagi saja. Jadi ini, ya itu kumpulnya apakah seminggu bisa enggak? Bisa kan? Seminggulah ya, enggak ini gini, maksudnya kumpulnya adalah diantara Pimpinan sama tim itu, kalau kita dengan itu tim itu kapan saja kita ngatur sendiri, tapi berempat Pimpinan bersama tim itu bisa kumpul kita atur, kalau bisa jangan lewat 1 minggu. Setelah Kunker Komisi itulah kita kumpul begitu, tapi selama kita Kunker atau kita masa 2 hari itu, kita baca kita sisir. InsyaAllah kalau saya ya, 1 hari 1 malam saya sisir selesailah gitu. Saya baca RUU-nya, terus saya kira Pak, ya atau kita berdua dengan Pak Deding ya, RUU, Kang Soenman Lampiran, ya Penjelasan, jangan gitu, jadi saya RUU berdua, Kang Soenman sama Kang itu masing-masing penjelasan lampiran, dua-duanya baca, ya kan itu kan dikit. Jadi artinya cross check nanti, mana yang, dan saya juga punya tim, Kang Soenman sama Rahadi juga punya tim gitu loh. Ya, NA kan lampiran Pak, lampiran, jadi berdua itu lampiran sama penjelasan. Saya RUU-nya gitu loh. Ya, kita menyesuaikan pendampingnya, bagaimana kalau saya usulan saya, jadi biar kita praktis, di rumah kita bisa baca , bisa nyisir sama-sama baru nanti kita ketemu masing-masing baru ketemu tim besarnya itu. Itu usulan saya, kalau boleh. KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS):

Terima kasih Pak Ketua. Jadi yang pertama, begitu nanti RUU disahkan menjadi Undang-undang, Hatta belum

diundangkan, itu langsung beredar, dipakai dimana-mana, khususnya di kalangan-kalangan peminat pada undang-undang tersebut, karena sudah published di Paripurna, sudah disahkan. Loh ya, sekalipun, karena begini Pak, menurut Undang-undang Dasar bahkan, 30 hari setelah disepakati, dinyatakan, disahkan di Rapat Paripurna DPR, Presiden tidak mau menandatangani saja undang-undang itu wajib diundangkan itu. Oleh karena itu, begitu besok paripurna misalnya, dok, langsung ini publish, umum, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau ini disepakati, akan menjadi preseden setiap undang-undang akan ditangani dengan cara-cara seperti ini. Ini menyalahi undang-undang pokok yang sedang kita kerjakan. Demikian. In princip tentu kita ingin menghadirkan satu undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang yang digantikan, in princip ya. Nah ini khawatir jadi preseden, karena sudah ada seperti ini, akan begitulah nanti kita mengambil cara-cara penyelesaian undang-undang gitu.

Yang ketiga, dalam tradisi mengoreksi Pak, ini pengalaman mohon maaf, Pak. Jadi, bagi mereka yang mengetik dan atau mengerjakan bagian itu pertama kali, sebaiknya jangan mengerjakan untuk yang kedua kali ya, karena cenderung pre-formulated gitu, formulanya sudah dia siapkan, apapun huruf kecil lewat saja begitu, karena itu perlu di cross, kalau mau disepakati di cross. Jadi yang mengerjakan undang-undang misalnya Ketua Timus, misalnya gitu, penjelasan Ketua Timsin, Lampiran Ketua,....paling tebal nanti Ketua karena tidak men-download disitu, gitu, supaya lebih cermat Pak Ketua nanti.

Jadi, kami begini intinya, kalau, ini mohon maaf, Pak Jenderal dengan segala hormat, mohon maaf, jangan marah dulu Pak, kita kan cs kita, jadi itulah saya katakan,kalau saya mengatakan ini Belanda masih jauh, Undang-undang 10/2004 masih efektif dan kita enggak dikejar-kejar Harimau begitu. Jadi untuk mendapatkan suatu konsep yang betul-betul memuaskan perasaan kita sebagai perancang disini, yang memberikan arah politik perundang-undangan kita dalam RUU ini, saya kembalikan kepada forum yang terhormat ini dengan kalimat untuk tidak terburu-buru, begitu.

Terima kasih.

F-PD (IGNATIUS MULYONO): Pak Ketua,

Sebetulnya saya kan mau ngasih penjelasan dulu. Sebetulnya kalau ditakutkan menjadi preseden sebenarnya juga tidak, karena ini memang betul-betul karena kondisi yang kita sendiri merasakan masih adanya penyisiran kita yang belum tuntas. Tolong digarisbawahi penyisiran kita yang belum tuntas. Karena apa, semua undang-undang yang kita lahirkan kemarin juga enggak ada, semuan berjalan sebagaimana mestinya. Ini hanya karena kita mengharapkan bahwa kualitas yang kita tampilkan ini betul-betul bisa solid betul, bahwa apa yang kita bikin ini betul-betul sempurna. Kalau kita sebetulnya salah ketik, huruf besar, huruf kecil, salah kita langsung juga memaklumi itu juga sebetulnya tidak menjadikan terlalu masalah besar 29

sekali amat ya. Jadi, inikan sebetulnya hanya keinginan kita. Jadi, tolong kita juga tidak ada framework kita mau, seakan-akan kalau kita mengoreksi atau menyisir mesti mengadakan perubahan. Nah itu yang harus jauh-jauh kita buang justru. Kita menyisir sesuatu yang mana itu harusnya komanya dimana, huruf besarnya mana, itu yang kita anukan, kita ingin kesempurnaan dari proses tata tulis kita. Kalau substansi kita sudah tidak bicara lagi. Ini tolong kita jadikan pedoman kita. Maka tempo hari kasus Undang-undang Minerba sama dengan kasus kita ini, karena pada waktu itu juga mau reses begini sehingga sudah kepepet waktu, besok memang harus sudah diparipurnakan. Ya, itu tadi, tapi tidak menunggu lama. Jadi waktu itu, begitu paripurna selesai, begitu kita pindah posisi ke ESDM sana, langsung kerja disitu sehingga disini itu masih tadi malam, masih mikirkan itu, ini dilanjutkan siang ini kita melanjutkan itu, Pak. Tidak ditunda. Kalau ditunda, itu nanti menimbulkan pemikiran-pemikiran baru. Jadi kita memang betul-betul hanya membersihkan dan waktu proses kita membersihkan, mohon maaf, Pak Cip, Ketua, tidak dilakukan di rumah Pak, kita bersama dengan pihak pemerintah, Pak. Bareng kita kerjakan. Mau dikerjakan, kalau tempo hari Pak, begitu kerja di kantor ESDM itu, didepan itu isinya sudah macam-macam, mau makan anu, Bakpau, ambil, mau apa gitu, kalau disini kan enggak ada, paling kotak-kotak kecil saja. Kalau disini kotaknya gede-gede itu Pak. Ini contohnya. Bukan berarti Depdagri ...meja baru bukan, tapi enggak ini anunya gitu sehingga kita bicarakan dengan tim Dirjen dibantu beberapa tim ahlinya, kita dibantu dengan tim ahli kita, satu baris satu baris kita baca. Redaksi ini oke, oke dok. Itu cepat Pak, enggak lama. Kalau kita mau, besok diketok, habis Jumatan kita mau diundang Pak Dirjen di kantornya juga bisa, hari Sabtu, hari Minggu sudah selesai itu. Jadi Senin kita sudah bisa setor untuk ditandatangani Ketua DPR dikirim Pak Presiden. Ini hanya menghaluskan, menghaluskan. Namanya saja menyisir, menyisir kalau terlalu lama, rambutnya terbawa semua nanti. Sudahlah menyisir kita itu ya secukupnyalah gitu. Ini saja. Jadi, mohon jangan apa, kita terus mempunyai bayangan yang sesuatu yang nanti ke depan akan menjadi preseden dan sebagainya, tidak, ini karena situasi saja, kita ingin tampil secara sempurna. Itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tadi sebelum Pak Bukhori, Pak Harry mau bicara.


Saya mau sharing sedikit saja Pak, apa yang disampaikan Pak Soenmandjaja, kalau saya agak sedikit berbeda dengan Pak Mul. Jadi saya pernah punya pengalaman Pak,ketika Undang-undang Pencucian Uang itu sudah diketok palu di Paripurna, itu ternyata ada, saya masih ingat Pak Dolfi dari PDIP mengatakan bahwa kalimatnya enggak begitu Pak, begini Pak kalimatnya. Nah, terpaksa saya sebagai Ketua Pansus kan bertanggung jawab, saya cek, ternyata memang ada kesalahan pengetikan. Nah, ada yang kalimat juga, ini kita bukan anggap enteng ini, kalimatnya itu agak, sebenarnya kalimatnya kecil, tapi perbedaan dampak hukumnya lebih besar. Pencegahan sama kalau enggak salah satu lagi kalimat penangkapan atau apalah. Itu kurang lebih begitu. Nah, kemudian, ternyata dalam pelaksanaannya tim pemerintah juga membuat sendiri, tidak bekerjasama saya lihat dengan tim ahli kita, jadi ketika saya cross, ada perbedaan, saya bilang ini enggak bisa ini, harus diselesaikan, kita bertanggung jawab ini, masing-masing anggota punya catatan, nah akhirnya ternyata sudah bisa diselesaikanlah, diterima kedua pihak. Jadi, artinya Pak, benar yang dikhawatirkan kita bersama, termasuk Pak Sudding juga salah satu saksi yang sebagai Anggota Pansus, apa yang diomong, direkam itu Pak, jadi kalau sampai kita mengelak atau apa, dia bisa mengutarakan ini kalimat yang saya sampaikan.

Nah, kemudian yang kedua, yang disampaikan Pak Soen, itu benar Pak, hari ketiga, kalau enggak salah saya sudah diundang berbicara di Iluni mengenai Undang-undang Pencucian Uang, padahal belum dinomorin, baru katanya nomor 8 katanya, saya masih ingat dengan Jaksa Agung Pak Basri Arif, saya diundang oleh yayasannya dia. Ya, saya kebetulan tidak dalam posisi ngomong, dalam draft, dalam konsep akademik, ada yang lebih ini, saya menceritakan proses perjalanan undang-undang ini saja, kompromi politiknya bagaimana, ininya bagaimana, walaupun dengan sindiran teman-teman yang mengejek, loh ini kenapa terjadi, ini politik, di DPR bisa terjadi dong, saya bilang, memang kalau Demokrat ngomong A, harus A , memang kalau Golkar ngomong B harus B, ini kompromi politik. Sejarah. Anda jangan melihat bahwa undang-undang yang lain kenapa enggak jadi begini. Ini kan kompromi politik. Sempat terjadi deadlock, segala macam.

Nah, kembali ke tadi, saya mengingatkan, ini bisa terjadi ini Pak. Nah, kalau saya boleh usul, dengan segala hormat, tadi yang Pak Cip sampaikan itu sebenarnya bagus, tapi repot juga Pak, serahkan 30

kepada mereka untuk beresin, tapi dikoordinir oleh, ya pada waktu Timus, Timus, pada waktu ini, ini, karena mereka juga akan bikin Pak. Hati-hati, jangan sampai beda yang drastis antara tim tenaga sana dengan tim sini. Takutnya ini repot nyamainnya ini. Nah, kembalinya lagi, memang mau enggak mau ada otentik rekaman notulasi yang bisa dijadikan rujukan, kalau sampai terjadi perbedaan, mereka nganggap, enggak dong kemarin hasilnya begini, ini ngomongnya begini kok, kembalinya kemana, kalau enggak ke otentifikasi yang ada? Enggak saya hanya mengingatkan, bisa cepat bisa lambat, tapi InsyaAllah besok ketika dibacakan di depan, enggak ada Anggota yang protes, protesnya enggak ke depan, tapi protesnya pada Ketua Pansus. Pak Cipto ini kemarin enggak begini Pak, mudah-mudahan enggak ada ya Pak, tapi kalaupun sampai ada ya, itu penyelesaiannya harus ada Pak. Ini pengalaman Pak, pengalaman. Kebetulan ada salah satu Anggota kita disini, Pak Sudding, dia punya otentifikasi dia ngomong apa, ngomong apa, jadi mohon Pak ini undang-undang kembali lagi ini adalah undang-undang penting. Arwah daripada undang-undang, peraturan perundang-undangan berikutnya. 3 hari berikutnya saya rasa Pak Cip akan diundang seminar untuk membicarakan ini, bisa juga Pak Deding, bisa juga hari kedua, bisa juga Pak Mul sebagai Badan Legislasi, atau juga Pak Sudding atau saya diundang. Kalau ada perbedaan, pernah saya lihat Pak, waktu saya diundang Iluni, itu draft yang dibawa itu ada kalimat yang berbeda, cuma saya enggak mau besarkan, tapi karena itu belum jadi undang-undang ya saya diamin dulu. Nah, demikian Pak, ini supaya jadi perhatian kita semua jangan sampai hal-hal yang lebih seram lagi terjadi. Saya enggak menakuti, tetapi ini tolong bisa diselesaikan. Sebaiknya diselesaikan Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Harry. Terakhir Pak Ustadz ya.

F-PKS (KH. BUKHORI,LC. MA):

Ya, terima kasih Pimpinan. Saya kira memang ini salah satu Pansus yang dalam pengalaman saya yang saya tahu memang

termasuk Pansus yang luar biasa dalam pekerjaannya dan dalam mencurahkan waktu menjalankan tugas-tugasnya yang sudah sangat maksimal, tetapi apa yang disampaikan Pak Soen tadi memang patut menjadi renungan bersama. Karena pertama, bahwa undang-undang ini kan menjadi undang-undang pokok, walaupun kita tidak sebut sebagai undang-undang pokok. Faktanya dia akan menjadi undang-undang pokok dan penggunanya tidak sebagaimana yang dicontohkan tadi, misalnya Pencucian Uang, usernya itu terbatas, Minerba usernya juga terbatas, tapi ini seluruh komponen pemerintahan mulai dari seluruh lembaga negara, MPR, DPR, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota seluruh Indonesia, ini adalah user daripada undang-undang ini, kampus semuanya dan bahkan nanti buku-buku tentang masalah tata negara itu mereka akan berubah menyesuaikan dengan ini. Jadi usernya luar biasa. Artinya bahwa, ketika seorang yang sekelas Pak Mul saja, beliau masih punya satu kegamangan perlu menyisir, yang namanya menyisir itu Pak, terkadang ya rambutnya bodol, lepas, terkadang kutu, terkadang mungkin ya, kalau kemudian hanya persoalan masalah EYD saya kira itu masih bisa dimaklumi, artinya yang mestinya huruf besar ditulis kecil, itu walaupun dari tadi saya merenungkan kira-kira di tatibnya, atau di apanya ada enggak semacam payung meskipun tidak payung secara langsunglah. Saya juga belum ketemu itu. Kalau ada kan paling tidak menentramkan hati kita, sehingga yang kita lakukan itu konstitusional. Walaupun tadi ada tradisi yang didiamkan, apa yang dilakukan Pak Harry, dilakukan Pak Mul itu tradisi yang didiamkan, Pak. Kalau didalam hukum Islam itu namanya ijma sukuuti, kesepakatan yang diam itu ya, sah-sah saja menjadi hukum, begitu. Nah itu, konteks seperti ini menurut saya memang menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dengan kedudukan undang-undang ini yang sedemikian rupa, yang demikian luar biasa dalam posisinya, tentunya saya sangat menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Mul hendaknya kita membikin yang sesempurna mungkin, dalam tanda kutip sempurna untuk tingkat manusia, meskipun pasti sempurna manusia ada suatu celah kesalahan, tapi harapan kalau terjadi celah kesalahan, kesalahan yang tidak fatal, kesalahan yang tidak bersifat substansial, tetapi bersifat ya mungkin salah ketik atau dan seterusnya, tetapi beberapa contoh yang dikemukakan Pak Soenman tadi juga membuat kita berpikir.

Yang kedua, lampiran ini yang terdiri dari 3 lampiran ini Pak, ini terus terang saja, lampiran ini kan baru dilakukan oleh timsin dan itu kemudian juga tidak kita baca satu persatu, walaupun kemudian lampiran itu sifatnya adalah teknis, tapi dia adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi, menurut saya ini, kalau kita memang ingin bekerja secara maksimal, kenapa kemudian kita tanggung-tanggung begitu. Kenapa kemudian kita ketok, lalu kemudian kita sisir lagi. Kalau disisir, sisir, kalau diketok ya ketok 31

selesai, gitu. Nah, yang kedua, biasanya pengalaman saya secara pribadi Pak, kalau saya mengoreksi tulisan saya sendiri, apalagi kalau kesalahannya sifatnya salah tulis, itu meskipun saya baca berkali-kali, salahnya dia-dia juga, karena itu mesti harus orang yang sama sekali tidak terlibat, tetapi punya atensi, itu biasanya dia punya kecermatan tersendiri, Pak. Jadi, kalau misalnya Pimpinan yang dari awal sudah buka-buka, dari awal sampai akhir, ini juga potensi untuk ini sangat tinggi pula. Tenaga Ahli yang dari awal menggeluti sampai akhir ini juga, ini juga sangat potensial besar. Nah, oleh karena itu, saya kira, saya sih berharap bahwa setelah diketok memang tidak ada, tidak ada misalnya cara untuk menyisir kembali, atau apa, sebab, saat kemudian palu itu dipukul tak, maka sejak itu pula ini barang milik publik, tidak ada satupun yang melarang, seorang pun yang melarang, bahwa itu kemudian tidak bisa disiarkan, ini milik publik, rakyat seluruh Indonesia dan atensi wartawan karena posisi undang-undang ini sangat strategis dan pokok pasti telah menyebar ke seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia. Jadi, dengan demikian itu perlu menjadi perhatian bersama bagi kita sekalian. Apa yang disampaikan Pak Soenman, saya kira patut kemudian dicermati lebih jauh, terima kasih. KETUA RAPAT:

Bagaimana ini Pak Ketua Pansus? Sebelum Pak Ketua Timsin, kita masih sebetulnya masih dalam rapat Panja ini. Nah, sebetulnya di Panja ini sudah selesai. Apakah tidak sebaiknya begitu, saya menutup Panja ini, Rapat Panja, kemudian kita serahkan lain-lain sebelum Rapat Kerja maksud saya, ditampung begitu ya. Ketua Pansus yang mimpin jadi supaya pengambilan keputusan juga jelas ya, baik, atau bagaimana? KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS):

Terima kasih Ketua. Jadi saya kira begini Pak, kan kalau kita sekali melihat tatib, ketentuan bagaimana

penyelenggaraan, mekanisme Pansus ya Pak, seperti yang kita lakukan tadi diantaranya dari Timus laporan ke Panja, dan harus selesai di Panja karena Timus kan tidak mengambil keputusan, Panja punya kewenangan itu. Nah, kemudian kalau Panja akan menyerahkan ke Timus itu disepakati dulu, hal-hal apa yang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Panja ini diserahkan kepada Rapat Pansus, Rapat Kerja, demikian. Di Pansus Pak,serahkan ke Pansus, kan kalau Pansus kan sudah dengan Menteri sekalian ya. Itu saya kira ketentuan ini kita laksanakan sehingga nanti Ketua Panja akan mendraft pointers apa saja yang kemudian akan dilaporkan ke Panja untuk disepakati bersama. Saya kira demikian Ketua.

Gimana?

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Soenman. Jadi sebetulnya sudah tidak lagi yang dibawa ke Rapat Kerja, karena sebetulnya sudah kita putus.

Nah, maksud saya, KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS):

Maaf Ketua, saya mau potong ini. Justru dari Timus Timsin itu melaporkan semua kepada Panja kan? Semua materi tentang batang tubuh undang-undang sudah disahkan.

KETUA RAPAT:

Ya, betul, maksud saya.

KETUA TIMUS (H. T.B. SOENMANDJAJA S./F-PKS): Sekarang, yang sedang saya cermati tadi antara lain adalah penjelasan umum, penjelasan Pasal-

Pasal dan lampiran, kan begitu. Nah ini kan belum disahkan, kalau akan disahkan faktanya ada kekurangan, bagaimana penyikapannya begitu. Pak Mul ada alternatif tadi, Pak Ketua, Pak Cip, jadi ini harus disahkan dulu oleh kita apa-apa yang dilaporkan oleh Panja ke Pansus. Ini belum selesai Pak, kalau undang-undangnya saya sudah sepakat kita, tapi ketika penjelasan umum, penjelasan Pasal dan lampiran 32

mungkin perlu ditanya, atau perlu, katakanlah model temuan saya tadi itu kan juga catatan buat saya serius, Pak Ketua. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Soenman mengingatkan saya. Jadi sebetulnya dari sisi materi sudah ya, hanya mekanisme berkaitan dengan temuan-temuan pada penjelasan dan lampiran yang memang perlu dicarikan solusinya. Ada beberapa tawaran dari Pak Mul, kemudian dari Pak Ketua, kemudian dari Pak Bukhori juga dengan Pak Harry juga tadi sudah. Jadi tinggal kesana ya kita sekarang.

Silakan Pak Rahadi.


Terima kasih. Karena kita membahas Rancangan Undang-Undang yang cukup strategis, saya kira cara-cara

prosedural konstitusional memang harus ditempuh. Tadi kita sudah menempuh cara-cara konstitusional prosedural, kita sudah dari timsin timus sudah menyerahkan ke Panja. Selesai ketok. Kan sudah selesai tadi Pak. Jadi ini adalah wilayah Panja. Kemudian wilayah Panja menyerahkan ke Pansus untuk masuk ke Rapat Kerja, jadi alur itu kita harus ikutin dulu Pak, satu. Itu dulu, satu itu.

Terus kemudian, menyahuti atau mensikapi saran-saran dari Pak Mul, dan Pak Soen tadi, saya kira memang yang menjadi persoalan adalah titik waktu pertemuan. Seperti yang saya katakan didalam Timsin bahwa, saya bisa membaca apa yang dikatakan oleh Pak Jenderal Mulyono ini, memang harus ada goal, ada titik waktu timing yang tepat untuk kita menyelesaikan persoalan ini. Kalau Pak Mul adalah ada timing yang tepat untuk menyerang musuh kan gitu. Nah ini. Enggak ini, saya kira ini harus menyamakan frekuensi waktu. Nah, tentang frekuensi waktu itu tentunya kita tidak bisa berlama-lama. Pertama tidak bisa berlama-lama, betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Bukhori dan Ustadz Soenmandjaja ini begitu ini diketok, ini sudah menjadi milik publik, tidak bisa dihalang-halangi lagi, satu. Nah untuk itu, Pak Mul minta supaya ini betul-betul menjadi karya monumental yang sempurna. Nah, kalau saya melihat disini memang di penjelasan itu memang masih ada hal yang menurut saya apakah itu terlepas bahasa hukum,atau tidak, itu masih banyak huruf-huruf yang kursif. Nah kursif itu maksudnya bagaimana, kursif sementara atau kursif permanen? Nah, kalau yang sifatnya kursif itu hanya diperuntukkan untuk bahasa asing atau kata-kata asing, Bahasa Indonesia tidak ada yang kursif Pak. Ini harus dipahami benar, cukup banyak yang masih kursif ini, nah ini kita harus tahu persis itu kursif itu apa maksudnya disini. Ya, misalnya kursif itu huruf anu, Pak, kursif itu miring, ya banyak contohnya, masih banyak kursif, lah ini apakah sifatnya sementara atau tetap. Kalau tetap ini, itu menyalahi aturan kaidah penulisan, kalau yang namanya kursif itu hanya untuk bahasa asing. Ini harus jelas juga Pak. Ini tata cara penulisan yang sifatnya sudah menginternasional, bukan nanti, jangan berkilah ini bahasa hukum atau bahasa ini juga harus jelas. Nah ini, ini masih banyak yang saya menemukan persoalan-persoalan kursif, artinya ini sudah merupakan suatu kaidah yang sangat mendasar. Ini juga harus kita sisir, harus minta penegasan agar tidak menimbulkan persoalan nanti. Jangan sampai nanti muncul ini, ada persoalan seperti itu yang ini malah mengundang persoalan. Saya kira satu itu.

Kedua, bahwa betul apa yang dikatakan oleh Pak Soenmandjaja tadi begitu ini diketok, itu sudah biasanya sudah tersebar luas. Jangankan seperti itu Pak, undang-undang apapun juga, ini diketok, sudah ada yang memburu, kalangan percetakan, penerbit, ini juga harus diperhatikan juga Pak, mohon maaf saya misalnya dari pihak Kementerian Hukum dan HAM, enggak ada nomornya pun, dia bisa mengeluarkan. Yang paling menyedihkan kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang bisa main dengan orang dalam, Pak minta nomor, langsung ini besok sudah jadi buku. Ini serius, ini karena betul undang-undang yang strategis karena ini babonnya undang-undang. Nah ini saya kira, Pimpinan, saya bicara sebagai Anggota Panja, bukan sebagai Pimpinan lagi, tapi perlu saya menyampaikan ini karena agar ini tidak terjadi persoalan-persoalan yang berkembang yang tentunya justru akan menjadi sandungan-sandungan di kemudian hari. Saya kira ini ada yang kursif juga harus dijelaskan juga, yang bold segala itu, posisinya harus dijelaskan juga, jangan mengundang persoalan,hanya persoalan-persoalan yang kecil saja, satu, satu itu, timingnya ketemu Pak, titik waktu ketemu kita kapan. Saya sepakat memang ada Tenaga Ahli dari DPR, Tenaga Ahli dari Pemerintah harus bertemu bareng-bareng jangan ada pandangan atau persepsi yang berbeda tentang pengertian satu kata saja jadi persoalan. Itu harus ketemu, nanti yang kontrol siapa, dikontrol itu artinya harus, jangan sampai ini menimbulkan persoalan. Satu persoalan yang berbeda seperti dikatakan Pak Harry ini kan sangat ironis sekali. Apa yang terjadi ternyata ini diprotes Anggotanya,apalagi kalau Anggotanya punya risalah yang kuat, tidak seperti ini, kenapa muncul seperti ini, jangan sampai terjadi. 33

Mohon maaf, ada beberapa hal yang suka terjadi, ayat tembakau misalnya, tiba-tiba ada ayat yang hilang dan sebagainya menjadi persoalan yang sangat menghebohkan sekali. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Jadi itu usulan saya. Perlu ada timing yang tepat, yang bertemu, yang serius bahwa kita ini harus menjadi simatupang, siang malam tunggu panggilan.


Ya. terima kasih. Jadi, khusus miring, nanti ada penjelasan sebentar, nanti silakan Pak Sudding. Ada penjelasan

yang tadi yang miring.


Saya mohon ijin juga ke Pak Rahadi ini belum koordinasi, Pak Rahadi sama Timsin Timus ini. Bapak Rahadi Zakaria. Jadi, hal-hal yang berkenaan dengan EYD, kita sudah bicara dengan pemerintah, Ibu terima kasih dan memang beberapa kursif disini itu sudah kita sisir, sejauh dia memiliki arti khusus, maka kita sudah menggunakan tanda petik, Pak. Karena sesuai dengan EYD itu kita pergunakan. Mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian, di naskah yang kita terima itu masih kursif, itu mohon tidak diangkat lagi, sudah kita selesaikan itu. Naskah sudah kita benahi berdasarkan EYD. Khusus kursif ya Pak ya.

Baik, terima kasih. KETUA RAPAT:

Silakan Pak Sudding.

F-P HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua. Saya kira memang ini perdebatan apakah ini mau dibawa masuk dalam Sidang Paripurna besok

ataukah perlu ada penyisiran terhadap naskah ini. saya berpandangan ketika misalnya, ini kan saya melihat ada keragu-raguan dari naskah rancangan ini, apakah ini sudah sempurna atau masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan untuk itu. Artinya ketika kita masih diliputi kesempurnaan karena saya sepakat bahwa ini suatu Rancangan Undang-Undang yang merupakan dasar rohnya suatu peraturan perundang-undangan, yang akan dibentuk nantinya, saya kira ini memang perlu ada suatu pematangan, jangan kita terburu-buru, lalu kemudian ada hal-hal yang nantinya juga bisa jadi blunder katakanlah seperti itu. Karena ini, saya sepakat dengan Pak Bukhori ini adalah usernya cukup banyak, jangan kita samakan dengan Undang-undang Money Laundring misalnya, Undang-undang, saya kira karena ini merupakan dasar pembentukan dari peraturan perundang-undangan yang lain, saya kira memang tidak ada salahnya ketika, karena ini kan besok sudah masuk masa reses, tidak ada salahnya ketika memang masih diliputi rasa keraguan ya kita tunda masa sidang berikutnya, daripada Rancangan Undang-Undang ini besok kita masuk dalam Sidang Paripurna, lalu kemudian juga ini masih perlu ada penyempurnaan, ini juga, saya, bahwa ketika besok diketok di Paripurna, ini sudah bisa tersebar ke publik. Nah, ketika dibelakang ada lagi penyempurnaan, orang akan mempertanyakan, kok sudah disahkan di Paripurna, lalu kemudian masih ada penyempurnaan belakangan. Sehingga saya usulkan, kalau memang kita masih diliputi keraguan untuk ini, Rancangan Undang-Undang ini, apa salahnya kalau kita tunda pada masa persidangan berikutnya, kenapa kita harus buru-buru untuk bawa masuk dalam Sidang Paripurna. Terima kasih. Pada dasarnya saya setuju dengan Pak Soenmandjaja. KETUA RAPAT:

Ya. Mengingatkan Pak Menteri sudah disini. Ya.

F-PD (IGNATIUS MULYONO): 34

Sedikit saja, Pak. Sebetulnya sudah disinggung sejak tadi, bahwa substansi kita sudah tidak punya masalah. Kita ini hanya ingin ada suatu pembersihan yang barangkali yang kita sebut nanti kalau takut disebut disisir, ya, kita cobalah kita anu lagi kalau mana-mana yang barangkali bisa diperbaiki, kita tidak merubah sedikitpun substansi. Ini tolong jangan menjadi sesuatu kerisauan yang luar biasa gitu, tidak. Karena apa, ya mungkin teman, kan kita sudah coba tadi malam sampai malam. Ternyata belum. Kita minta waktu mundur 1 hari dan disetujui mundur 1 hari. Nah, terus selanjutnya kita disinipun ternyata pada Panja ini tadi masih baru bisa selesai sekarang ini, tapi tadi disinggung juga bahwa lampiran itu kita belum memberikan suatu komentar sama sekali, koreksi dan sebagainya. Jadi, menurut saya, kalau lampiran ini teknis, mungkin juga tidak banyak yang dirubah oleh Tenaga Ahli, tapi mungkin Tenaga Ahli pada waktu memindahkan yang dikonsep ke tempat ini, mungkin ada ngetiknya ada yang salah kata, salah apa, itu kan yang perlu kita perbaiki, sehingga tolong jangan kita langsung mempunyai asumsi sesuatu yang bahwa produk kita ini belum selesai. Produk kita ini kalau menurut saya sudah bagus, hanya saja kita bayangkan produk yang setebal ini, ini kan butuh, saya, tadi Bapak-Bapak memberikan komentar, saya membaca, saya sudah bisa 12 halaman sudah bisa saya koreksi. Tadi sebetulnya enggak luar biasa, jadi tolonglah jangan kita apa sesuatu yang barangkali hasil kerja yang sudah luar biasa ini, justru kita kan, saya maksudkan itu, hanya kita mau memberikan suatu penyempurnaan didalam ucapan itu ada salah kata,atau apa itu, masih kita usahakan bisa kita perbaiki. Intinya itu disitu dan kita memperbaiki itu bukan kita sendiri. Kita kalau ada itu harus dengan pihak pemerintah, enggak bisa kita sendiri. Maka tadi saya kasih contoh apa yang saya kerjakan sama hal ini terjadi pada waktu kami menyusun di Undang-undang Minerba. Ini tolong ini juga, enggak ada ini terus terjadi konstraksi di tingkat nasional, enggak ada. jadi jangan terlampau sekalilah menjadikan kita keraguan. Usul kita itu hanya mencoba untuk kita runut kembalilah. Kami pikir undang-undang yang sudah terjadi beberapa banyak ini juga mungkin tidak sesempurna, tapi juga sudah jalan terus saja, tapi karena ini tadi selalu dikatakan bahwa undang-undang ini nanti akan menjadi Babon, jadi induk kek, jadi apalagi kek, tapi kita ingin yang terbaik, ini loh yang saya harapkan. Jadi jangan justru kita sendiri yang menjadikan kinerja kita yang luar biasa ini menjadi anu lagi. Sudah terus menerus ini enggak ada istirahatnya teman-teman Tenaga Ahli dan sebagainya itu kerja sudah bukan, sudah luarbiasa lah ini. Ini saya harapkan, tidak ada usaha sikap dan sebagainya untuk mundur dari apa yang terjadi, dan jujur saja didalam perjalanan didalam perjalanan di DPR ini, pengunduran-pengunduran kayak kasus yang terjadi kemarin ini sesuatu yang jarang terjadi, tapi juga terjadi, sudah diagendakan Bamus rapat tanggal sekian-sekian Paripurna, ternyata kita mengajukan mundur, Rumah susun yang sudah di Rapat Koordinasi oke, mundur dan sebagainya. Ini berapa, aturannya kan hari ini 4 undang-undang, 3 mundur. Mundur, tapi itu sesuatu yang jangan terus nanti takut wah ini preseden, bukan, ini sesuatu yang memang sebetulnya tidak boleh terjadi, tapi terpaksa harus kita ambil karena takut, memang belum anu betul, dan kita ini sudah, tadi malam kita hitung betul bahwa besok ini kita sudah mampu, besok kita mampu, jadi menurut saya ini kita lanjutkan, bahwa ini kita sudah mampu, tinggal silakan dari Bapak Pimpinan mempersiapkan Laporan Panja kepada Pansuslah. Bikinlah. Laporan Panja ke Pansus itu laporan biasa, sudah kita sendiri sudah tiap standar itu kami sering menerima Laporan Panja ke Pansus sudah bisa kita kerjakan terus, jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Janganlah, jangan semua dibikin luar biasa. Ini semua, sebagian besar, Baleg semua ini, yang enggak Badan Legislasi hanya Ketua Panja saja. Jadi sudah biasa, Pak. Jadi, jangan Pak Soen juga sesuatu yang agaknya, Pak Soenmandjaja juga ikut di Badan Legislasi terus kok. Jalan terus saja kok.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi kita mau jalan, Pak. Justru ini, jadi kita sudah menemukan format solusi ya. Jadi solusinya, pertama harus dipahami bahwa penyisiran ini bukan penyisiran substansi, karena ini sudah selesai, tapi lebih kepada penulisan, begitu satu.

Kedua, kita sepakati itu dilakukan setelah besok diketok di Paripurna, jadi dengan durasi waktu secepatnya supaya tidak masuk angin begitu. Alhamdulillahi, Jumat, Sabtu, Minggu barangkali kalau disepakati begitu, kepada tim ya, nanti diatur sama Pak Ketua Pansus, jadi 3 hari Pak ya, Jumat, Sabtu, Minggu, InsyaAllah, Jumat Sabtu juga bisa selesai, kemudian ditawarkan tadi dari floor ini, Pimpinan Pansus ditambah tim dari pemerintah begitu, gabung dan kerja bersama-sama bukan kerjasama, kerja bersama-sama, InsyaAllah. Saya rasa kalau tawaran ini disepakati kita setujui dan kita akan menutup dan nanti skors untuk masuk ke Rapat Kerja dengan Menteri begitu Pak. Bisa disetujui? 35

36

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih. Bahannya segera diperjelas dan kita terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Dirjen, Pak Kepala BPHN

hadir, terima kasih Alhamdulillahi, telah kita selesaikan beberapa poin dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Timus dan Timsin yang telah melaporkan dan Alhamdulillahi telah kita putuskan bersama, untuk itu kita akhiri Rapat Panja dengan bersama-sama, belum, nanti Pak dalam Rapat Kerja Pak, ya sekarang belum lapor, kita mengakhiri Rapat Panja.

Baik, saya ketok dengan bersama-sama membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil’alamin.


(RAPAT DITUTUP PUKUL 20.30 WIB)

Jakarta, 21 Juli 2011 a.n. KETUA PANJA RUU

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN SEKRETARIS RAPAT,

ENDANG SURYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19690801 199403 2 001

risalah rapat panitia kerja rancangan undang...

Documents