03_aspek legal dan etik keperawatan kritis.pdf

8/17/2019 03_Aspek legal dan etik keperawatan Kritis.pdf

1/12

Kumpulan Materi Pelatihan Keperawatan Intensif Komprehensif

47

ASPEK LEGAL DAN ETIK KEPERAWATAN CRITICAL CARE

V. Nurhayati

HIPERCCI JATENG/ RS Panti Wilasa Dr Cipto

DESKRIPSI SINGKAT

Kode etik merupakan persyaratan profesi yang memberikan penentuan dalam

mempertahankan dan meningkatkan standar profesi. Kode etik menunjukan bahwa tanggung

jawab terhadap kepercayaan masyarakat telah diterima oleh profesi (Kelly, 1987). Jika

anggota profesi melakukan suatu pelanggaran terhadap kode etik tersebut, maka pihak

organisasi berhak memberikan sanksi bahkan bisa mengeluarkan pihak tersebut dari

organisasi tersebut. Dalam keperawatan kode etik tersebut bertujuan sebagai penghubungantara perawat dengan tenaga medis, klien, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga tercipta

kolaborasi yang maksimal.

Perawat professional tentu saja memahami kode etik atau aturan yang harus dilakukan,

sehingga dalam melakukan suatu tindakan keperawatan mampu berpikir kritis untuk

memberikan pelayanan asuhan keperawatan sesuai prosedur yang benar tanpa ada kelalaian.

Namun mengapa masih banyak terjadi berbagai bentuk kelalaian tanpa tanggung jawab dan

tanggung gugat? Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan perawat dalam memahami

kode etik itu sendiri. Sehingga tindakan yang dilakukan adakalanya akan berdampak pada

keselamatan pasien. Oleh sebab itu, banyak perawat dimata masyarakat di anggap kurang

berpotensi dalam melakukan asuhan keperawatan yang pada akhirnya berdampak pada

persepsi masyarakat pada seluruh tenaga keperawatan. Oleh karena itu, sebagai calon perawat

maupun para perawat harus mampu memahami dengan baik dan benar tentang kode etik dan

salah satu kuncinya yaitu banyak membaca dan memahami pentingnya keselamatan pasien

sehingga keinginan untuk mempelajari kode etik sebagai landasan tindakan bisa lebih

bermanfaat.

1. Pengertian Legal

Aspek aturan Keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup

wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan

kewajibannya yang diatur dalam undang-undang keperawatan.

KONSEP LEGAL


2/12


48

Keterkaitan dengan legal formal dalam memberikan pelayanan keperawatan kritis

Keterkaitan dengan kebijakan yang memberikan jaminan hukum terhadap pelayanan

keperawatan kritis, seperti: UU Kes, PERMENKES dan peraturan lainnya

2. Maksud dan Tujuan

a. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai

dengan hukum

b. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain

c. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri

d. Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi

perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.

e. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang

melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk

penyelamatan jiwa.

3. Penerapan legal dalam area critical care

Aspek legal Keperawatan pada kewenangan formalnya adalah izin yang memberikan

kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktik profesi perawat yaitu Surat

Tanda Registrasi (STR) bila bekerja di dalam suatu institusi.

Kewenangan itu, hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan, namun

memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Seperti juga kemampuan yang

didapat secara berjenjang, kewenangan yang diberikan juga berjenjang.

Kompetensi dalam keperawatan berarti kemampuan khusus perawat dalam bidang

tertentu yang memiliki tingkat minimal yang harus dilampaui.

Dalam profesi kesehatan hanya kewenangan yang bersifat umum saja yang diatur oleh

Departemen Kesehatan sebagai penguasa segala keprofesian di bidang kesehatan dan

kedokteran.

Sementara itu, kewenangan yang bersifat khusus dalam arti tindakan kedokteran atau

kesehatan tertentu diserahkan kepada profesi masing-masing.

a. Fungsi Hukum dalm Praktik Perawat

Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang

sesuai dengan hukum

Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain

http://www.jaringankomputer.org/aspek-legal-asuhan-keperawatan-pada-asuhan-profesikeperawatan/http://www.jaringankomputer.org/aspek-legal-asuhan-keperawatan-pada-asuhan-profesikeperawatan/http://www.jaringankomputer.org/aspek-legal-asuhan-keperawatan-pada-asuhan-profesikeperawatan/


3/12


49

Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri

Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan

posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.

b. Kepmenkes 1239/2001 Tentang Praktik Keperawatan pasal 15 dan 16

Melakukan asuhan keperawatan meliputi Pengkajian, penetapan diagnosa

keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi.

Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokter

Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban :

Menghormati hak pasien

Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Memberikan informasi

Meminta persetujuan tindakan yang dilakukan

Melakukan catatan perawatan dengan baik

c. Larangan

Perawat dilarang menjalankan praktik selain yang tercantum dalam izin dan

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi

d. Sanksi: sesuai dengan kebijakan pimpinan rumah sakit

e. Hak dan Kewajiban Perawat

Aspek Legal Keperawatan juga meliputu Kewajiban dan hak Perawat :

1) Kewajiban:

Setiap perawat wajib mempunyai:

- Sertifikat kompetensi

- Surat Tanda Registrasi

- Surat ijin Praktek (SIP)

- Memperbaharui sertifikat kompetensi

Menghormati hak pasien

Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani


4/12


50

Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan aturan undang-undang

keperawatan

Wajib memberikan informasi kepada pasien sesuai dengan kewenangan

Meminta persetujuan setiap tindakan yg akan dilakukan perawat sesuai dgnkondisi pasien baik secara tertulis.

Mencatat semua tindakan keperawatan secara akurat sesuai peraturan dan SOP

yang berlaku

Memakai standar profesi dan kode etik perawat Indonesia dalam

melaksanakan praktik

Meningkatkan pengetahuan berdasarkan IPTEK

Melakukan pertolongan darurat yang mengancam jiwa sesuai dengankewenangan

Melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat

Mentaati semua peraturan perundang-undangan

Menjaga hubungan kerja yang baik antara sesama perawat maupun dgn

anggota tim kesehatan lainnya.

2) Hak-Hak Perawat

Hak mengendalikan praktik keperawatan sesuai yang diatur oleh hukum.

Hak mendapat upah yang layak.

Hak bekerja di lingkungan yang baik

Hak terhadap pengembangan profesional.

Hak menyusun standar praktik dan pendidikan keperawatan.

1. Pengertian Etik

Etik adalah sistem nilai pribadi yang digunakan untuk memutuskan apa yang benar atau

apa yang paling tepat, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada

dalam organisasi dan diri pribadi.

KONSEP ETIK


5/12


51

Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar atau salah dan tindakan apa yang akan

dilakukan. Etika Keperawatan merefleksikan bagaimana seharusnya perawat berprilaku,

apa yang harus dilakukan perawat terhadap kliennya dalam memberikan pelayanan

keperawatan kritis.

2. Maksud dan Tujuan Aspek Etik dalam Crritical Care

Secara umum, tujuan kode etik keperawatan adalah sebagai berikut (kozier, Erb. 1990):

a. Sebagai aturan dasar terhadap hubungan perawat dengan perawat, pasien, dan anggota

tenaga kesehatan lainnya.

b. Sebagai standar dasar untuk mengeluarkan perawat jika terdapat perawat yang

melakukan pelanggaran berkaitan kode etik dan untuk membantu perawat yang

tertuduh suatu permasalahan secara tidak adil.

c.

Sebagai dasar pengembangan kurikulum pendidikan keperawatan dan untuk

mengorientasikan lulusan keperawatan dalam memasuki jajaran praktik keperawatan

profesional.

d.

Membantu masyarakat dalam memahami perilaku keperawatan profesional

3. Penerapan pengetahuan etik di area critical care

Terdapat delapan asas etik dalam keperawatan yaitu

a. Autonomi (otonomy)

Yaitu menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya, dalam hal ini

setiap keputusan medis ataupun keperawatan harus memperoleh persetujuan dari

pasien atau keluarga terdekat. Dengan mengikuti prinsip autonomi berarti menghargai

pasien untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan keunikan individu secara

holistik.

b. Non maleficence (tidak merugikan)

yaitu keharusan untuk menghindari berbuat yang merugikan pasien, setiap tindakan

medis dan keperawatan tidak boleh memperburuk keadaan pasien. Berarti tindakan

yang dilakukan tidak menyebabkan bahaya bagi pasien, bahaya disini dapat berarti

dengan sengaja membahayakan, resiko membahayakan dan bahaya yang tidak

disengaja


6/12


52

c. Beneficence ( kemurahan hati)

yaitu keharusan untuk berbuat baik kepada pasien, setiap tindakan medis dan

keperawatan harus ditujukan untuk kebaikan pasien. Berarti melakukan yang baik

yaitu mengimplementasikan tindakan yang menguntungkan pasien dan keluargad. Justice (perlakuan adil)

yaitu sikap dan tindakan medis dan keperawatan harus bersifat adil, dokter dan

perawat harus menggunakan rasa keadilan apabila akan melakukan tindakan kepada

pasien

e. Fidelity (setia, menepati janji ),

Berarti setia terhadap kesepakatan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh

seseorang.Kesetiaan berkaitan dengan kewajiban untuk selalu setia pada kesepakatan

dan tanggung jawab yang telah dibuat . Setiap tenaga keperawatan mempunyai

tanggung jawab asuhan keperawatan kepada individu, pemberi kerja, pemerintah dan

masyarakat.

Apabila terdapat konflik diantara berbagai tanggungjawab, maka diperlukan

penentuan prioritas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

f. Veracity (kebenaran, kejujuran),

Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk mengatakan suatu kebenaran,

tidak berbohong atau menipu orang lain. Kejujuran adalah landasan untuk “informed

concent” yang baik. Perawat harus dapat menyingkap semua informasi yang

diperlukan oleh pasien maupun keluarganya sebelum mereka membuat keputusan.

g. Confidenciality ( kerahasiahan )

Prinsip ini berkaitan dengan penghargaan perawat terhadap semua informasi tentang

pasien/klien yang dirawatnya. Pasien/klien harus dapat menerima bahwa informasi

yang diberikan kepada tenaga profesional kesehatan akan dihargai dan tidak

disampaikan/ diberbagikan kepada pihak lain secara tidak tepat. Perlu dipahami

bahwa berbagi informasi tentang pasien/klien dengan anggota kesehatan lain yang

ikut merawat pasien tersebut bukan merupakan pembeberan rahasia selama informasi

tersebut relevan dengan kasus yang ditangani

h. Accountability ( akuntabilitas )

Dalam menerapkan prinsip etik, apakah keputusan ini mencegah konsekwensi bahaya,

apakah tindakan ini bermanfaat, apakah keputusan ini adil, karena dalam pelayanan

kesehatan petugas dalam hal ini dokter dan perawat tidak boleh membeda-bedakan


7/12


53

pasien dari status sosialnya, tetapi melihat dari penting atau tidaknya pemberian

tindakan tersebut pada pasien.

Hak-hak pasien haruslah dihargai dan dilindungi, hak-hak tersebut menyangkut

kehidupan, kebahagiaan, kebebasan, privacy, self determination, perlakuan adil danintegritas diri. Dilema moral masih mungkin terjadi apabila prinsip moral otonomi

dihadapkan dengan prinsip moral lainnya, atau apabila prinsip beneficence

dihadapkan dengan non maleficence, misalnya apabila keinginan pasien (otonomi)

ternyata bertentangan dengan dengan beneficence atau non maleficence, atau bisa saja

apabila sesuatu tindakan mengandung beneficence dan nonmaleficence terjadi secara

bersamaan sepeti “ Rule of Double Effect ( RDE)” yaitu apabila suatu tindakan untuk

memberikan kenyamanan berdasarkan prinsip beneficence tetapi sekaligus memiliki

resiko terjadinya perburukan sehingga berlawanan dengan prinsip nonmaleficence.

Contoh: pemberian morphin sulfat untuk mengendalikan rasa nyeri hebat yang terjadi

pada pasien penderita cancer stadium akhir yang beresiko akan memberikan efek

depresan yang dapat menekan pusat pernafasan pasien.

Dalam keadaan RDE biasanya dikenal 4 elemen yang harus dipenuhi yaitu:

1. Sifat tindakan haruslah baik atau setidaknya netral

2.

Niat tindakan adalah untuk tujuan baik, dampak buruk boleh saja telah dapat

dibayangkan tetapi harus bukan diniatkan.

3. Dampak buruk haruslah bukan cara untuk mencapai tujuan baik

4.

Dampak baik harus melebihi dampak buruk

INFORMED CONSENT

Definisi : informed consent adalah pernyataan sepihak dari orang yang berhak (pasien,

keluarga atau walinya) yang isinya berup ijin atau persetujuan kepada dokter untuk

melakukan tindakan medis sesudah orang yang berhak tersebut diberi informasi secukupnya.

Informed consent adalah suatu proses komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien dan

bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap

pasien. Bila dilihat dari aspek hukum bukanlah sebagai perjanjian antara dua fihak,

melainkan lebih ke arah persetujuan sepihak atas layanan yang ditawarkan pihak lain.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 / MENKES / PER / IX /2008

tentang Persetujuan Tindakan Medis.


8/12


54

Informed consent perlu diberikan karena tidak semua kejadian dalam pengobatan

berlangsung seperti yang diharapakan, tidak ada kepastian dan jaminan yang pasti dalam

dunia kedokteran karena setiap kasus bagaikan teori permutasi kombinasi, latar belakang

setiap orang tidak sama, riwayat kesehatan berbeda, derajat pengobatan yang diberikan jugatidak sama serta reaksi tubuh terhadap respon pengobatan juga bebeda

Tiga Element Informed Consent

1. Threshold Element

Elemen ini sifatnya lebih ke arah syarat, yaitu pemberi consent haruslah seseorang yang

kompeten (mampu). Kompeten disini diartikan sebagai kapasitas untuk membuat

keputusan medis. Kompetensi manusia untuk membuat keputusan sebenarnya

merupakan suatu kontinuum, dari sama sekali tidak memiliki kompetensi hingga

memiliki kompetensi yang penuh. Diantaranya terdapat berbagai tingkat kompetensi

membuat keputusan tertent. Secara hukum seseorang dianggap kompeten apabila

memenuhi kriteria antara lain telah dewasa, sadar dan berada dalam keadaan mental yang

tidak di bawah pengampuan. Dewasa diartikan sebagai usia telah mencapai 21 tahun atau

telah pernah menikah. Sedangkan keadaan mental yang dianggap tidak kompeten adalah

apabila mempunyai penyakit mental sedemikian rupa sehingga kemampuan membuat

keputusan menjadi terganggu.

2. Information Elements

Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, disclosure (pengungkapan) dan understanding

(pemahaman). Dalam hal ini, seberapa ”baik” informasi harus diberikan kepada

pasien,dapat dilihat dari 3 standar yaitu :

a. Standar Praktik Profesi.

Bahwa kewajiban memberikan informasi dan kriteria ke-adekuat-an informasi

ditentukan bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas tenaga keperawatan.

Dalam standar ini ada kemungkinan bahwa kebiasaan tersebut di atas tidak sesuai

dengan nilai-nilai sosial setempat, misalnya resiko yang ”tidak bermakna” (menurut

medis) tidak diinformasikan, padahal mungkin bermakna dari sisi sosial pasien.

b.

Standar Subyektif

Bahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang dianut oleh pasien secara

pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus memadai untuk pasien tersebut

dalam membuat keputusan. Kesulitannya adalah mustahil (dalam hal


9/12


55

waktu/kesempatan) bagi profesional medis memahami nilai-nilai yang secara

individual dianut oleh pasien.

c. Standar pada reasonable person

Standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar sebelumnya, yaitudianggap cukup apabila informasi yang diberikan telah memenuhi kebutuhan

umumnya orang awam.

3. Consent Elements

Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, voluntariness (kesukarelaan, kebebasan) dan

authorization (persetujuan). Kesukarelaan mengharuskan tidak ada tipuan,

misrepresentasi ataupun paksaan. Pasien juga harus bebas dari ”tekanan” yang dilakukan

tenaga medis yang bersikap seolah-olah akan ”dibiarkan” apabila tidak menyetujui

tawarannya.

Informed consent harus meliputi :

1. Dokter harus menjelaskan pada pasien mengenai diagnosa, tindakan, terapi dan

penyakitnya

2.

Pasien harus diberitahu tentang hasil terapi yang diharapkan dan seberapa besar

kemungkinan keberhasilannya

3. Pasien harus diberitahu mengenai beberapa alternatif yang ada dan akibat apabila

penyakit tidak diobati

4. Pasien harus diberitahu mengenai risiko apabila menerima atau menolak terapi,

disertai upaya antisipasi yang dilakukan untuk menghindari resiko tersebut. Risiko

yang harus disampaikan meliputi efek samping yang mungkin terjadi dalam

penggunaan obat atau tindakan pemeriksaan dan operasi yang dilakukan.

5. Biaya yang menyangkut tindakan tersebut walaupun tidak selalu diutamakan

Pasien juga berhak untuk mengetahui semua prognosa, komplikasi, sekuele, ketidak

nyamanan, kesulitan yang mungkin dalami dengan adanya tindakan tersebut.

Masalah yang ditemukan dalam proses informed consent

1. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan terlalu teknis

2.

Perilaku dokter yang terburu-buru atau tidak perhatian atau tidak ada waktu untuk

tanya-jawab

3. Pasien sedang dalam keadaan stres emosional sehingga tidak mampu mencerna

informasi


10/12


56

4.

Pasien dalam keadaan tidak sadar/ mengamuk

DILEMA ETIK

a.

Pulang PaksaPulang paksa adalah istilah yang digunakan apabila pasien tidak mau lagi melanjutkan

/menjalani rawat inap lebih lama dan minta dipulangkan , tetapi secara medis belum

cukup stabil untuk menjalani perawatan dirumah

Penyebab pulang paksa antara lain:

1. Pasien tidak mengerti kmengapa walaupun dirinya sudah menjalani perawatan

tetapi belum juga sembuh atau merasa belum ada perbaikan sehingga merasa

tidak menjaani perawatanpun tidak ada pengaruhnya, dalam hal ini ada beberapa

faktor yang mempengaruhi antara lain: penjelasan dokter yang tidak jelas

sehingga tidak dipahami pasien, tingkat pendidikan, budaya (sebagian masih

menganggap pengobatan alternatif lebih baik)

2. Pasien tidak merasa nyaman dirawat yang dapat dipengaruhi oleh suasana,

keadaan ruangan, makanan, teman satu ruangan (pasien lain).

3. Pelayanan dinilai kurang baik, perlakuan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter

dan perawat yang dianggap kurang simpatik.

4.

Keterbatasan finansial (biaya) atau keinginan dirawat ditempat yang lebih

bergengsi (pada pasien golongan atas)

5. Ada kepentingan pribadi yang dinilai lebih berharga daripada menjalani rawat

inap

b. DO NOT RESUSCITATE (DNR): WITH HOLDING/ WITH DRAWAL

With holding adalah menunda terapi atau bantuan hidup pada pasien yang dianggap

sudah tidak punya harapan hidup lagi, sedangkan with drawal artinya menghentikan

bantuan hidup pada pasien yang biasanya terpasang alat bantu penunjang kehidupan

seperti ventilasi mekanik, alat pacu jantung, dll. Baik with holding maupun with drawing

dilakukan pada pasien yang secara medis tidak punya harapan hidup lagi. Keputusan

melakukan ini harus dikomunikasikan dengan keluarga setelah team medis

mendiskusikannya dengan team lain.


11/12


57

c. EUTHANASIA

Kematian pada umumnya disepakati sebagai berhentinya kehidupan, meninggal dunia

adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi

otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhentiKematian sebenarnya bukanlah suatu titik waktu, melainkan merupakan suatu tahapan

waktu, dimulai dari kematian klinis, kemudian kematian otak, kematian biologis dan

akhirnya kematian seluler. Pada kematian klinis ditemukan berhentinya fungsi

kardiovaskuler dan pernafasan, yang kemudian akan diikuti oleh kematian otak, kecuali

apabila dilakukan resusitasi dan berhasil. Otak tidak dapat hidup lagi dalam waktu 6

sampai 10 menit tanpa oksigen. Kematian otak juga bertahap, biasanya dimulai pada

korteks serebri, kemudian disusul oleh serebelum (otak kecil) dan diakhiri dengan

kematian batang otak. Apabila terjadi kematian korteks serebri tanpa kematian pusat

sirkulasi dan pernafasan, maka terjadilah keadaan ketidaksadaran yang permanen, tetapi

kardiovaskuler dan pernafasan masih tetap berfungsi (persistent vegetative state).

Setelah semua bagian otak berhenti bekerja maka terjadilah kematian biologis, suatu

kematian yang permanen. Selanjutnya dimulailah kematian seluler, yang berbeda-beda

waktunya bagi masing-masing jenis jaringan.

“kapankah seseorang dapat dinyatakan mati, apa kriterianya dan bagaimana prosedur

penentuannya”. Ketika pasien belum dapat dinyatakan mati, dokter melakukan tindakan

secara aktif menghentikan kehidupannya, maka ia dapat dinyatakan sebagai melakukan

pembunuhan. Sebaliknya apabila pasien sudah dapat dinyatakan mati, tetapi dokter

masih melakukan tindakan terapetik maka ia dapat dinyatakan melanggar profesi karena

melakukan tindakan medik pada mayat.

Pengakuan atas hak otonomi pasien sedemikian kuat, sehingga tidak hanya hak hidup,

hak atas informasi dan hak memperoleh layanan yang layak saja yang dituntut,

melainkan juga hak untuk mati secara bermartabat.


12/12


58

DAFTAR PUSTAKA

Hegner, Barbara R.2003. Nursing Assistant: a Nursing Proses Approach. Jakarta: EGC.

http://ppnikabupatenbanjar.wordpress.com/2011/03/30/kode-etik-dalam-keperawatan-indonesia_/20/12/2011_09.01

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001

Tentang Praktik Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 / MENKES / PER / IX /2008

tentang Persetujuan Tindakan Medis.

.
http://ppnikabupatenbanjar.wordpress.com/2011/03/30/kode-etik-dalam-keperawatan-indonesia_/20/12/2011_09.01http://ppnikabupatenbanjar.wordpress.com/2011/03/30/kode-etik-dalam-keperawatan-indonesia_/20/12/2011_09.01http://ppnikabupatenbanjar.wordpress.com/2011/03/30/kode-etik-dalam-keperawatan-indonesia_/20/12/2011_09.01http://ppnikabupatenbanjar.wordpress.com/2011/03/30/kode-etik-dalam-keperawatan-indonesia_/20/12/2011_09.01http://ppnikabupatenbanjar.wordpress.com/2011/03/30/kode-etik-dalam-keperawatan-indonesia_/20/12/2011_09.01

03_aspek legal dan etik keperawatan kritis.pdf

Documents