Slide 1

www.themegallery.comMENGATASI ISU ETIKADiskriminasi yang Tidak Adil Terhadap KeluhanPenyelesaian Isu EtikaPenyalahgunaan di Bidang Psikologi

Pasal 3Majelis Psikologi IndonesiaPasal 6Pasal 5Pasal 4

www.themegallery.comMENGATASI ISU ETIKADiskriminasi yang Tidak Adil Terhadap KeluhanPenyelesaian Isu EtikaPenyalahgunaan di Bidang Psikologi

Pasal 3Majelis Psikologi IndonesiaPasal 6Pasal 5Pasal 4

PENYALAHGUNAAN DI BIDANG PSIKOLOGIwww.themegallery.comPelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh Psikolog terhadap janji/sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan Psikolog, atau Psikolog yang tidak memiliki Ijin Praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam KodeEtik Psikologi Indonesia. Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah:Pelanggaran ringanPenjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan tersendiri.Pelanggaran sedangPelanggaran beratPENYALAHGUNAAN DI BIDANG PSIKOLOGIwww.themegallery.comSetiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diaturdalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia dan Kode Etik Psikologi Indonesia.Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka, mereka wajib mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi.PENINGKATAN KOMPETENSIwww.themegallery.comPsikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensimereka.(Pasal 8 Kode Etik Psikologi Indonesia,2010)RUANG LINGKUP PSIKOLOGIwww.themegallery.comIlmuwan Psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitianatau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihanatau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.Psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh Ilmuwan Psikologi serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh ijin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah dan/atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.PENYELESAIAN ISU ETIKAwww.themegallery.comApabila tanggungjawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah atau peraturan lainnya, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Apabila konflik tidak dapatdiselesaikan dengan cara tersebut, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, peraturan atau otoritas hukum lainnya yang berlaku.Kerjasama antara Pengurus Himpsi dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, proses penyidikan dan persyaratan yangdiperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam organisasi yang ada. Dalam pelaksanaannya diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan.Pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, perorangan, organisasi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait ditujukan kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail akan diatur dalam mekanisme tersendiri.Apabila tuntutan organisasi dimana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, memberitahu komitmennya terhadap kode etik dan jika memungkinkan menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik.PENYELESAIAN ISU ETIKAwww.themegallery.comApabila terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, Pengurus Pusat bekerjasamadengan Pengurus Wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayahatau Pusat dengan prosedur sebagai berikut:Mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebutMeminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaranBerdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggaranMajelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukanpelanggaran. Berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lainyang berhasil dikumpulkan, maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentangpermasalahan pelanggaran tersebut.Jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh majelis psikologi tidakpuas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, Pengurus Pusatbekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat mendampingi Majelis Psikologi untukmembahas masalah tersebut, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untukdiumumkan sesuai dengan kepentingan.www.themegallery.comMENGATASI ISU ETIKADiskriminasi yang Tidak Adil Terhadap KeluhanPenyelesaian Isu EtikaPenyalahgunaan di Bidang Psikologi

Pasal 3Majelis Psikologi IndonesiaPasal 6Pasal 5Pasal 4

RUANG LINGKUP PSIKOLOGIwww.themegallery.comwww.themegallery.comKOMPETENSI Pemberian Layanan Psikologi dalam keadaan DaruratMasalah dan Konflik PersonalPendelegasian Pekerjaan Pada Orang LainDasar-Dasar Pengetahuan Ilmiah dan Sikap Profesional

Peningkatan KompetensiRuang Lingkup KompetensiPasal 10Pasal 7Pasal 11Pasal 8Pasal 12Pasal 9www.themegallery.comKOMPETENSI Pemberian Layanan Psikologi dalam keadaan DaruratMasalah dan Konflik PersonalPendelegasian Pekerjaan Pada Orang LainDasar-Dasar Pengetahuan Ilmiah dan Sikap Profesional

Peningkatan KompetensiRuang Lingkup KompetensiPasal 10Pasal 7Pasal 11Pasal 8Pasal 12Pasal 9www.themegallery.comKOMPETENSI Pemberian Layanan Psikologi dalam keadaan DaruratMasalah dan Konflik PersonalPendelegasian Pekerjaan Pada Orang LainDasar-Dasar Pengetahuan Ilmiah dan Sikap Profesional

Peningkatan KompetensiRuang Lingkup KompetensiPasal 10Pasal 7Pasal 11Pasal 8Pasal 12Pasal 9www.themegallery.comKOMPETENSI Pemberian Layanan Psikologi dalam keadaan DaruratMasalah dan Konflik PersonalPendelegasian Pekerjaan Pada Orang LainDasar-Dasar Pengetahuan Ilmiah dan Sikap Profesional

Peningkatan KompetensiRuang Lingkup KompetensiPasal 10Pasal 7Pasal 11Pasal 8Pasal 12Pasal 9www.themegallery.comKOMPETENSI Pemberian Layanan Psikologi dalam keadaan DaruratMasalah dan Konflik PersonalPendelegasian Pekerjaan Pada Orang LainDasar-Dasar Pengetahuan Ilmiah dan Sikap Profesional

Peningkatan KompetensiRuang Lingkup KompetensiPasal 10Pasal 7Pasal 11Pasal 8Pasal 12Pasal 9Contoh kasus pelanggaran kode etik dalam dunia pendidikanPada pertangahan bulan Februari tahun ini, daerah yang ada di Kota Jogyakarta, mengadakan safari pendidikan sebagai program yang bertujuan untuk memperkenalkan pendidikan di kota budaya ini termasuk PTN/PTS. Saran dari kegiatan tersebut adalah mengunjungi SMA/SMK secara langsung dikabupaten tersebut. Memasuki hari pertama, kami mengunjungi beberapa sekolah termasuk tempat dimana saya selesai SMA. Sebagai alumni beberapa guru dan staff bimbingan & konseling temukan sedang mengadakan tes psikologi, ketika bercerita tentang staff BK, yang memberi instruksi intervensi dan supervisi adalah guru yang memiliki pendidikan strata satu dalam pendidikan bergelar S.Pd. lembaga yang mengadakan tes tersebut adalah biro psikologi yang berkedudukan di ibu kota provinsi ini. Biro tersebut telah mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan psikotes dengan sekolah. Biro ini mengirimkan alat tesnya kemudian hasilnya akan dikirim ulang. Bentuk intervensi dan supervisi selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah dalam hal ini adalah guru BK. Adapun tes yang diberikan bertujuan untuk melihat kemampuan dan minat dan bakat penjurusan kelas III (IPA, IPS, dan Bahasa).

www.themegallery.comDari kasus di atas dikaitkan dengan kode etik psikologi padaBab III tentang kompetensi pasal 10yang mengatur tentang pendelegasian pekerjaan pada orang lain mengindikasikan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Psikolog dalam hal ini berbentuk layanan Biro Psikologi.Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penterjemah; perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:a)Menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan gandadengan yang diberikan layanan psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas.

www.themegallery.comb)Memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberikanpendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan,pelatihan atau pengalaman, baik secara independen, atau dengan pemberian supervisihingga level tertentu; danc)Memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten.Sehubungan dengan kasus di atas dikaitkan dengan ketiga poin tersebut yang mengatur tentang pendelegasian kepada orang lain, masing-masing dapat dilihat sebagai berikut:a)Menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas.

www.themegallery.comPembahasan:dalam hal ini, Biro Psikologi mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain (staf Bimbingan & Konseling) yang memiliki hubungan ganda dengan siswa. Staf tersebut yang mengadakan administrasi tes dan memberikan instruksi serta intervensi dan supervisi. Hal ini akan dikhawatirkan hilangnya objektivitas alat tes, tidak menutup kemungkinan ada hubungan keluarga antara guru dan siswa, dimana dalam kebiasaan sekolah tersebut, orang tua atau siswa sendiri yang menginginkan masuk dalam program study IPA, karena dianggap memiliki prestise dibanding jurusan lainnya.b)Memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberikanpendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan,pelatihan atau pengalaman, baik secara independen, atau dengan pemberian supervisihingga level tertentu.

www.themegallery.comPembahasan:pendelegasian kepada non sarjana Psikologi ataupun psikolog tentunya kesalahan. Kompetensi yang dimiliki oleh mereka tentunya terbatas atau mungkin saja tidak tahu sama sekali. Pada kasus diatas, pendelegasian kepada BK yang memiliki latar pendidikan sarjana pendidikan bidang BK dan bidang study lainnya. Mereka tentu saja tidak pernah mengikuti pelatihan sebelumnya bagaimana baiknya dalam memberi instruksi dan intervensi setelahnya. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalitas dari psikolog dengan mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain yang tidak memiliki kompentensi.c)Memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten.

www.themegallery.comPembahasan: dalam pendelegasian Psikolog tentunya harus memastikan lokasi diadakan tes dan bagaimana jalannya tes selama berlangsung. Tempat diadakannya tes harus kondusif dan jauh dari kegaduhan. Instruksi yang diberikan pun harus jelas untuk menghindari kebiasan. Namun pada kasus diatas menunjukkan bahwa pendelegasian yang diberikan kepada orang lain tidak memperhatikan pertimbangan ini. Dalam dilihat dari lokasi tes yang merupakan ruangan kerja Bimbingan dan Konseling, posisinya pun berseberangan dengan ruangan kelas, pas didepan ruangan tersebut juga merupakan kantin. Suasana demikian tentunya tidak mendukung dalam proses psikotes. Orang yang menerima delegasi juga tidak memiliki kompetensi, khususnya pemberian instruksi, tentunya kemungkinan kebiasan terlalu besar

www.themegallery.comSesi Diskusiwww.themegallery.comSesi Diskusiwww.themegallery.comwww.themegallery.comMAJELIS PSIKOLOGI INDONESIAMajelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis,normatif maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi baik sebagai ilmuwanmaupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi.Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian layanan psikologi yang belum diatur dalamkode etik psikologi Indonesia maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang MajelisPsikologi untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam sebuah Rapat yangdimaksudkan untuk itu.Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi telah melakukan layanan Psikologi sesuaiprosedur yang diatur dalam Kode Etik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah sertabukti-bukti empiris wajib mendapat perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesiadalam hal ini Majelis Psikologi Indonesia.Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia oleh Psikolog dan/atauIlmuwan Psikologi, dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan memperhatikan laporan yangmasuk akal dari berbagai pihak dan kesempatan untuk membela diri.