buku pedoman etik perki

7/26/2019 Buku Pedoman Etik PERKI

1/92

P E D O M A N

KODE ETIK DOKTER

PERHIMPUNAN KARDIOLOGI INDONESIA

( P E R K I )

BADAN ETIK DAN PEMBELAAN ANGGOTA

PENGURUS PUSAT PERKI2014


2/92

P E D O M A N

KODE ETIK DOKTERPERHIMPUNAN KARDIOLOGI INDONESIA

( P E R K I )

Pedoman Kode Etik Dokter Perhimpunan Kardiologi Indonesia 1


3/92

Edisi Pertama 2014Cetakan Pertama Maret 2014Cetakan Kedua Setelah Revisi

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan(KDT)

Pedoman Kode Etik Dokter PerhimpunanKardiologi Indonesia. Jakarta PP. PERKI, 2014

ISBN :

PenerbitPP. PERKIJln. Letjen S. Parman Kav.87Telepone : 021 5681149Fax : 021 568 4220JAKARTA



4/92

Tim Penyusun :

Dr. Pri Utomo, SpJP(K), SpA., MM., SH., FIHA.

Prof. Dr. dr. Zainal Musthafa, SpJP(K), MSi, FIHA.



5/92

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,atas rahmat dan karunia-Nya dan denganmengucap Alhamdulillah buku Pedoman KodeEtik Dokter Perhimpunan Kardiologi Indonesiadapat diterbitkan. Buku ini dimaksudkansebagai pedoman bagi Dokter PerhimpunanKardiologi Indonesia dalam menjalankantugas profesi Spesialis Jantung dan PembuluhDarah (SpJP).

Buku pedoman ini dibuat dalam bentuk buku

saku sehingga mudah dibawa untuk dipahamidan dilaksanakan dalam menjalankan tugasprofesi.

Penyusunan buku melibatkan para pihak yangdianggap memahami kondisi s i tuasi

pelayanan medis di Indonesia, baik dari sisidokter SpJP maupun pasien. Kontributorpenyusunan naskah meliputi dokter SpJPyang berkecimpung dalam dunia pendidikan,pelayanan maupun manajemen, juga praktisihukum, psikolog dan rohaniawan.

Pembahasan naskah di lakukan olehkelompok kerja Badan Etik dan Pembelaan



6/92

Anggota PP. PERKI periode 2012/2014. Timpenyusun menyampaikan terimakasih kepadasemua pihak yang telah memberi masukan,saran, kritik sejak konsep sampai denganfinalisasi.

Semoga buku ini membantu dokter SpJPdalam menjalankan profesi sehingga kualitanpelayanan medis dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, Maret 2014

Tim Penyusun



7/92

SAMBUTAN

KETUABADAN ETIK dan PEMBELAAN ANGGOTAPP.PERKI

Assallamuallaikum wr.wb.,

Dewasa ini hampir tidak ada bidangkehidupan yang tidak terjamah hukum, baiksebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakmanusia yang mempunyai hasrat untuk hidupteratur.

Hukum mengakui antar manusia melaluikeserasian antara ketertiban dan ketentramansedangkan etik menjamin hubungan antarmanusia yang menyenangkan.

Rumah sakit merupakan bagian suatu sistempelayanan kesehatan yang memerlukan

kerjasama yang terkoordinasi dan terintegrasitenaga kesehatan yang ada yang berdasarkanakhlak (mores), kesopanan (ethos) dankesadaran hukum yang tinggi.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan

kepada perorangan/pasien, keluarga ataukomunitas diperlukan etik kesehatan, yangmerupakan tatanan yang didasari filsafat yang



8/92

mengarahkan tanggungjawab moral yangesensial bagi pelaksanaan praktek medik,dimana inti dari filsafat tersebut adalah hak danmartabat manusia,oleh karena itu fokus etikkesehatan ditujukan kepada sifat manusiayang mempunyai nilai perilaku tersendiri.

Pada umumnya ketidakpuasan para pasienatau keluarganya terhadap pelayanankesehatan karena harapannya tidak dapatdipenuhi oleh para tenaga kesehatan, ataudengan kata lain terdapat kesenjangan antaraharapan pasien dan kenyataan yang

didapatkan oleh pasien.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan masalahetik dan hukum di bidang kesehatan yangmuncul akibat kesalah-pahaman antara pasiensebagai pengguna jasa kesehatan dan sistempelayanan kesehatan sebagai pemberi jasapelayanan kesehatan dapat dikurangi menjadisekecil mungkin.

Jakarta, Maret 2014

Ketua Badan Etik dan Pembelaan AnggotaPP PERKIDr.Pri Utomo,SpJP(K),SpA,MM,SH,FIHA.



9/92

DAFTAR ISI

Kata PengantarSambutan Ketua Badan Etik dan

Pembelaan Anggota PP. PERKIDaftar isiBab 1. PendahuluanBab 2. Kewajiban UmumBab 3. Kewajiban Dokter Terhadap

PasienBab 4. Kewajiban Dokter Terhadap

Teman SejawatBab 5. Kewajiban Dokter Terhadap

Diri SendiriBab 6. Penjelasan Kode Etik

Dokter SpJPBab 7. Protap Pembelaan Anggota,Bagan Untuk Mendapatkan Outcome

Apabila Mendapatkan Claim Tuntutan

Dalam Melaksanakan Tugas ProfesiPelayanan

Skema Preventive / Pencegahan KonflikBagan Untuk Mendapatkan Outcome

Praktik Yang MemuaskanPengurus Badan Etik Dan Pembelaan

Anggota PP PERKI Periode 2012 2014Daftar Pustaka / Referensi



10/92

BAB 1PENDAHULUAN

Dalam menjalankan profesi kedokterandiperlukan suatu kode etik yang digunakansebagai pedoman. Kode Etik Kedokteran

Indonesia (KODEKI), yang revisi terakhirnyaditetapkan penerapannya oleh PB IDI padatahun 2012, menjadi pedoman bagi dokterIndonesia dalam melaksanakan praktekkedokteran.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh

Darah (SpJP) dalam menjalankan profesinyaharus menunjukkan keluhuran dan kemuliaanyang ditunjukkan oleh 6 sifat dasar yangmelekat pada diri seorang dokter, yaitu sifatketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi,kerendahan hati, kesungguhan kerja,

integritas ilmiah dan social. Kode etikKedokteran Indonesia yang merupakankesepakatan dokter Indonesia, harus menjadipedoman bagi dokter SpJP agar sifat dasardiatas tetap terjaga, dalam hubungannyadengan manusia yang mengharapkan

perto longan dalam suatu hubunganterapeutik.



11/92

Suatu penjabaran yang khusus dari pedomanetik seorang dokter SpJP dalam menjalankanprofesinya sangat diperlukan. Hal inim e n g i n g a t b e r k e m b a n g p e s a t n y apengetahuan dan teknologi diasnostik danterapi dalam bidang kardiovaskular,

meningkatnya kebutuhan dan harapanmasyarakat akan pelayanan kardiovaskulardan perkembangan dinamika etika global yangmenuntut standar pelayanan yang tinggidengan didasari etika moral yang luhur.

Setiap dokter SpJP mempunyai kewajiban etikterhadap pasien, profesi, antar sejawat, jugakepada masyarakat. Kewajiban etik ini harusdihormati oleh setiap dokter SpJPdalammenjalankan profesinya.

Pedoman etik ini disusun dalam suatu

Pedoman Etik Dokter Spesialis Jantung danPembuluh darah Indonesia. Diharapkansemua dokter SpJP di Indonesia, selainmengamalkan sumpah dokter, menjalankanprofesinya dengan standar yang tinggi,mempunyai kemandirian profesi, dan

senantiasa mengikuti perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi dalam bidangkardiovaskular.



12/92

BAB 2KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Setiap dokter SpJP wajib menjunjung tinggi,memahami, menghayati dan mengamalkansumpah dan atau janji dokter.

Pasal 2

Seorang dokter SpJP wajib selalu melakukanpengambilan keputusan professional secaraindependen, dan mempertahankan perilakuprofessional dalam ukuran yang tertinggi.

Pasal 3

Dalam menjalankan profesinya, seorangdokter SpJP tidak boleh dipengaruhi olehsesuatu yang mengakibatkan hilangnyakebebasan dan kemandirian profesi.



13/92

Pasal 4

Seorang dokter SpJP wajib menghindarkan diridari perbuatan yang bersifat memuji diri.

Pasal 5

Tiap perbuatan atau nasihat dokter SpJP yangmungkin melemahkan daya tahan psikismaupun fisik, wajib memperoleh persetujuanpasien, keluarganya dan hanya diberikan untukkepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Pasal 6

Setiap dokter SpJP wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan

setiap penemuan teknik atau pengobatan baruyang belum diuji kebenarannya dan terhadaphal-hal yang dapat menimbulkan keresahanmasyarakat.



14/92

Pasal 7

Seorang dokter SpJP wajib hanya memberisurat keterangan dan pendapat yang telahdiperiksa sendiri kebenarannya.

Pasal 8

Seorang dokter SpJP wajib, dalam mejalankanprofesi medisnya, memberikan pelayanansecara kompeten dengan kebebasan teknisdan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih

sayang (compassion) dan penghormatan atasmartabat manusia.

Pasal 9

Seorang dokter SpJP wajib bersikap jujurdalam berhubungan dengan pasien dans e j a w a t n y a , d a n b e r u p a y a u n t u kmengingatkan sejawatnya pada saatmenangani pasien dia ketahui memilikikekurangan dalam karakter atau kompetensi,atau yang melakukan penipuan ataupenggelapan.



15/92

Pasal 10

Seorang dokter SpJP wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenagakesehatan lainnya, serta wajib menjagakepercayaan pasien.

Pasal 11

Setiap dokter SpJP wajib senantiasamengingat kewajiban dirinya melindungi hidupmakhluk insani.

Pasal 12

Dalam melakukan profesinya seorang dokterSpJP wajib memperhatikan keseluruhan aspek

pelayanan kesehatan (promotif, preventif,kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupunpsiko-sosial-kultural pasiennya serta berusahamenjadi pendidik dan pengabdi sejatimasyarakat.



16/92

Pasal 13

Setiap dokter SpJP dalam bekerjasamadengan para pejabat lintas sektoral di bidangkesehatan, bidang lainnya dan masyarakat,wajib saling menghormati.



17/92

BAB 3KEWAJIBAN DOKTERTERHADAP PASIEN

Pasal 14

Seorang dokter SpJP wajib bersikap tulusikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuandan ketrampilannya untuk kepentingan pasien,yang ketika ia tidak mampu melakukan suatupemeriksaan atau pengobatan, ataspersetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib

merujuk pasien kepada dokter yangmempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 15

Setiap dokter SpJP wajib memberikankesempatan pasiennya agar senantiasa dapatb e r i n te ra k s i d e n g a n k e lu a rg a d a npenasihatnya, termasuk dalam beribadat danatau penyelesaian masalah pribadi lainnya.



18/92

Pasal 16

Setiap dokter SpJP wajib merahasiakan segalasesuatu yang diketahuinya tentang seorangpasien, bahkan juga setelah pasien itumeninggal dunia.

Pasal 17

Setiap dokter SpJP wajib melakukanpertolongan darurat sebagai suatu wujud tugasperikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada

o r a n g l a i n b e r s e d i a d a n m a m p umemberikannya.



19/92

BAB 4KEWAJIBAN DOKTER

TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 18

Setiap dokter SpJP memperlakukan temansejawatnya sebagaimana ia sendiri ingindiperlakukan.

Pasal 19

Setiap dokter SpJP tidak boleh mengambil alihpasien dari teman sejawat, kecuali denganpersetujuan keduanya atau berdasarkanprosedur yang etis.



20/92

BAB 5KEWAJIBAN DOKTER

TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 20

Setiap dokter SpJP wajib selalu memeliharakesehatannya, supaya dapat bekerja denganbaik.

Pasal 21

Setiap dokter SpJP wajib senantiasa mengikutiperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi kedokteran/ kesehatan.



21/92

BAB 6PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN

INDONESIA PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:Sumpah Dokter

Setiap dokter wajib menjunjung tinggi,menghayati dan mengamalkan sumpah danatau janji dokter.

Cakupan pasal:1) Dokter lulusan Fakultas Kedokteran di

Indonesia wajib melafalkan sumpah/janjidokter sebagaimana dimaksud pada Pasal1, di depan pimpinan fakultas kedokteranyang bersangkutan dalam suasana

khidmat.2) Dokter lulusan luar negeri dan/ atau dokter

asing yang hendak melakukan pekerjaanprofesi di Indonesia wajib melafalkansumpah/ janji dokter sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 di depan

pemimpin IDI dan penjabat kesehatansetempat.



22/92

3) Setiap dokter yang akan menjalankantugas, sebagai anggota tim dokterpemeriksa atau pembuat visum et repertum,keterangan ahli, wajib menyatakan dibahwa ia telah / belum melafalkan sumpahsebagaimana dimaksud Pasal 1

4) Bunyi sumpah atau janji sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 cakupan pasal (1)dan (2) sebagai berikut:Demi Tuhan / Allah saya bersumpah,bahwa:1. Saya akan membaktikan hidup saya

guna kepentingan perikemanusiaan.2. Saya akan menjalankan tugas dengancara yang terhormat dan bersusilasesuai dengan martabat pekerjaan sayasebagai dokter.

3. Saya akan memelihara dengan sekuattenaga martabat dan tradisi luhurprofesi kedokteran.

4. Saya akan merahasiakan segalasesuatu yang saya ketahui karenakeprofesian saya

5. Saya t idak akan menggunakanpengetahuan saya untuk sesuatu yangbertentangan dengan perikemanusia-an, sekalipun diancam.



23/92

6. Saya akan menghormati setiap hidupinsani mulai saat pembuahan.

7. Saya akan senantiasa mengutamakankesehatan pasien, dengan memper-hatikan kepentingan masyarakat.

8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-

sungguh supaya saya tidak ter-pengaruh oleh pertimbangan ke-agamaan, kebangsaan, kesukuan,gender, politik, kedudukan sosial danjenis penyakit dalam menunaikankewajiban terhadap pasien.

9. Saya akan memberi kepada guru-gurusaya penghormatan dan pernyataanterima kasih yang selayaknya.

10. Saya akan perlakukan teman sejawatsaya seperti saudara kandung.

11. Saya akan mentaati dan mengamalkanKode Etik Kedokteran Indonesia.

12. Saya ikrarkan sumpah ini dengansungguh-sungguh dan denganmempertaruhkan kehormatan diri saya.



24/92

Pasal 2:Standar Pelayanan Kedokteran Yang Baik

Seorang dokter wajib selalu melakukanpengambilan keputusan profesional secaraindependen, dan mempertahankan perilaku

professional dalam ukuran yang tertinggi.

Cakupan pasal:(1) Seorang dokter wajib mempertahankan

standar profesi, integritas moral dankejujuran intelektual dirinya sebagai dasarpengambilan keputusan professional.

(2) Pengambilan keputusan professionalsebagaimana dimaksud pada Pasal 2 daristandar tertinggi profesi sebagaimanadimaksud cakupan pasal 2 butir 1merupakan kombinasi selaras, serasi danseimbang antara keputusan medis teknis

dengan keputusan etis yang berasal daritotalitas pelayanan terhadap pasien yangmerupakan perilaku keutamaan profesi.

(3) Pengambilan keputusan kedokteran yangprofesional sebagaimana dimaksud padaPasal 2, dilakukan setelah melakukan

pemeriksaan dan penilaian yang telititerhadap pasien dengan menggunakanstandar/pedoman pelayanan kedokteran



25/92

yang telah diakui secara sah.(4) Dalam hal situasi fasilitas pelayanan

kesehatan tidak optimal atau kurangmemadai untuk mendukung pelayananyang diberikan, pengambilan keputusanprofesional wajib diwujudkan dalam atau

disertai dengan perilaku profesionalterbaik dokter demi kepentingan terbaikpasien.

(5) Dalam hal terjadi dilema etik dalampemberian pelayanan kesehatan, setiapdokter wajib bersikap sesuai keutamaanprofesinya.

(6) Setiap dokter secara sendiri-sendirimaupun bersama melalui organisasiprofesi kedokteran wajib memper-juangkan dipenuhinya fasilitas, sarana danprasarana sesuai dengan standar minimaldanatau pedoman nasional pelayanan

kedokteran yang menjamin dipenuhinyakeselamatan pasien.

Pasal 3:Kemandirian Profesi Dalam Melakukan

Pekerjaan Kedokterannya

seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh



26/92

sesuatu yang mengakibatkan hilangnyakebebasan dan kemandirian profesi.

Cakupan Pasal:(1) Setiap dokter memiliki moral dan tanggung

jawab untuk mencegah keinginan pasien

atau pihak manapun yang sengaja atautidak sengaja bermaksud menyimpangiatau melanggar hukum dan atau etikamelalui praktek pekerjaan kedokteran.

(2) Setiap dokter dilarang melakukanperbuatan yang dapat mengakibatkan

hilangnya kebebasan dan kemandirianprofesi sebagaimana dimaksud padaPasal 3, antara lain:a. Memberikan obat, alat produk

kesehatan, anjuran nasehat atautindakan kedokteran, prototype caraperangkat sistem manajemen klinispelayanan langsung pasien dan ataupenerapan i lmu pengetahuan,teknologi,keterampilan kiat kedokter-an yang belum berdasarkan buktiilmiah (evidence) dan/atau diakui dibidang kedokteran yang mengakibat-kan hilangnya integritas moral dankeilmuannya.



27/92

b. Membuat ikatan atau menerimaimbalan berasal dari perusahaanfarmasi, obat, vaksin, makanan,suplemen, alat kesehatan, alatkedokteran, bahan produk atau jasakesehatan terkait kesehatan dan atau

berasal dari fasilitas pelayanankesehatan apapun dan dari manapundan/atau berasal dari pengusaha,perorangan atau badan lain yang akanmenghilangkan kepercayaan publikm a s y a r a k a t t e r h a d a p d a nmenurunkan martabat profes ikedokteran

c. Melibatkan diri secara langsung atautidak langsung dalam segala bentukkegiatan yang bertujuan untuk mem-promosikan atau mengiklankan diri-n y a , b a r a n g d a n a t a u j a s a

sebagaimana dimaksud Pasal 3,cakupan pasal butir 1 dan 2 di atasguna kepentingan dan keuntunganpribadinya, sejawat pihak lainkelompoknya.

d. Melakukan upaya diagnostik, peng-

obatan atau tindakan medis apapunpada pasien secara menyimpang dariatau tanpa indikasi medik yang



28/92

mengakibatkan turunnya martabatprofesi kedokteran dan kemungkinanterganggunya keselamatan pasien

e. Menerima pemberian imbalan jasaapapun untuk pengiriman rujukanpasien ke dokter atau fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya, didalam maupun di luar negeri.(3) Dokter sebagai perseorangan praktisi

wajib menolak pemberian segala bentukapapun bila dikaitkan atau patut didugad i k a i t k a n d e n g a n k a p a s i t a sprofesionalnya dalam meresepkan obatalat produk barang industri kesehatantertentu dan anjuran penggunaan jasakesehatan tertentu, termasuk berniatmempengaruhi kehendak pasien/keluarganya untuk membeli ataumengkonsumsi obat alat produk barang

jasa tertentu karena ia telah menerimaatau dijanjikan akan menerima komisikeuntungan dari perusahaan farmasi alatproduk jasa kesehatan tersebut.

(4) Dokter yang bekerja penuh dan/atauparuh waktu untuk industri farmasi alat

produk kesehatan dan atau barangproduk terkait lainnya wajib menjelaskanposisi status pekerjaannya bila ia



29/92

memberi ceramah atau informasi tentangatau berkaitan dengan barang produktersebut kepada dokter atau masyarakatawam. Demikian pula setiap dokter padafasilitas pelayanan kesehatan untuk jasapelayanan.

(5) Dalam kehadirannya pada temu ilmiah,setiap dokter dilarang mengikatkan diriuntuk mempromosikan meresepkanbarang produk dan jasa tertentu, apapunbentuk bantuan sponsorshipnya.

(6) Dokter dapat menerima bantuan dari pihaksponsor untuk keperluan keikutsertaand a l a m t e m u i l m i a h m e n c a k u ppendaftaran, akomodasi dan transportasisewajarnya sesuai kode etik masing-masing.

(7) Dokter di larang menyalahgunakanhubungan profesionalnya dengan

terhadap pasien dan/atau keluarganyademi keuntungan pribadi dan dilarangm e l i b a t k a n d i r i d a l a m k o l u s i ,kongkalikong, berbagi imbalan komisidiskon, termasuk pola pemasaranberagam jenjang (multi-level marketing)

dan penarikan imbalan jasa secara paketyang dibayarkan dimuka.



30/92

(8) Dokter dilarang menerima bantuanapapun dari perusahaan atau badan yangproduk barang jasanya bertentangandengan prinsip kesehatan, seperti rokok,minuman beralkohol dan sejenisnya.

(9) Dokter yang menyandang jabatan resmi

kepemerintahan, lembaga negara lainnyadan organisasi profesi dalam sosialisasiprogram kemitraan bersama seyogyanyasecara sendiri-sendiri tidak mengiklankanproduk barang jasa tertentu serta dilarangmengkaitkannya dengan identitaskeahlian spesialisasi profesi tertentu.

(10) Setiap dokter dilarang menyalahgunakansecara tidak sah dan tidak etis forumwahana peningkatan ilmu dan ketrampilankedokteran beserta berbagai bentuk temuilmiah pengembangan profesionalismekedokteran.

(11) Pemberian sponsor kepada seorangdokter haruslah dibatasi pada kewajarandan dinyatakan jelas tujuan, jenis, waktudan tempat kegiatan ilmiah tersebut sertakeje lasan peruntukan pemberiandimaksud dan secara berkala dilaporkan

kepada pimpinan organisasi profesisetempat untuk diteruskan ke pimpinannasional Ikatan Dokter Indonesia.



31/92

(12) Setiap dokter di larang menerimapembayaran untuk kompensasi praktekatau biaya tambahan lainnya sehubungandengan partisipasinya dalam temu ilmiah.

(13) Pemberian beasiswa/bantuan finansialdari sponsor untuk peserta didik

kedokteran wajib disalurkan melaluiinstitusi pendidikan kedokterannya danpimpinan institusi pendidikan tersebutseyogyanya melaporkan nama pemberidan penerima kepada organisasi profesisetempat.

(14) Setiap dokter di larang bert indakmemenangkan persaingan bisnis apapunsecara melanggar hukum.

(15) Setiap dokter wajib mendukung programanti korupsi, kolusi, dan nepotisme daripemerintah, organisasi profesi atau pihakmanapun juga.

(16) Setiap dokter memiliki yang kepentinganfinansial terhadap suatu institusi/perusahaan badan usaha seharusnyabertindak patut, teliti dan hati-hati agarjangan sampai mempengaruhi dirinyadalam menangani pasien.

(17) Setiap dokter seyogyanya tidak menarikhonorarium sejumlah yang tidak pantasdan bertentangan dengan rasa peri-



32/92

kemanusiaan.(18) Setiap dokter wajib mengkomunikasikan

secara jujur honorarium dan atau jasamediknya kepada pasien agar tidak terjadiaduan menerapkan honorarium di luarkemampuan pasien atau keluarganya.

(19) Seorang dokter dalam berbisnis /bekerjasama dengan perusahaan di luarbidang kedokteran wajib untuk :a. Tidak berniaga yang tidak cocok atau

b e r te n ta n g a n d e n g a n p ro fe s ikedokteran atau membawa pengabdianatau profesinya menjadi tidak layakdihormati.

b. Memisahkan barang dan jasa yangdihasilkan dari praktek kedokterannyadan keahliannya sehingga tidakdirancukan masyarakat sebagai jasakedokteran atau diakui oleh profesi

kedokteran.c. Tidak mempromosikan nama, jenis

keahlian dan pelayanan praktekpribadinya.



33/92

Pasal 4:Memuji Diri

Setiap dokter wajib menghindarkandiri dariperbuatan yang bersifat memuji diri.

Cakupan Pasal:(1) Setiap dokter wajib mempertahankan

profesionalisme dalam menginformasikankualitas kompetensi dan kewenangandirike sesama profesi kesehatan dan/ataupublik, wajib menjamin bahwa informasiyang dimaksudkan sesungguhnya adalah

faktual dan wajib menghindari segala niatdan upaya untuk menunjukkan kehebatandiri melalui wahana/media publik sepertipertemuan ke khalayak, media massa,media elektronik dan media komunikasiberteknologi canggih lainnya.

(2) Perbuatan yang dilarang karena bersifatmemuji diri sebagaimana dimaksud padaPasal 4 cakupan pasal (1) antara lain:a) Menggunakan gelar yang bukan

menjadi haknya atau secara melawanhukum.

b) Mencantumkan gelar profesor ataugelar akademis atau sebutankeanggotaan profesi yang tidak



34/92

berhubungan dengan pelayananmedis pada papan praktik, kertasresep, atribut praktik lainnya danwahana/media publik sebagaimanadimaksud Pasal 4 dan cakupan pasal 1di atas.

c) M en g i k l a nk an d i r i , s e j aw a t ,almamater atau fasilitas pelayanankesehatannya yang bertentangandengan ketentuan hukum disiplinyang berlaku seperti : fakta tidakakurat, tidak adil, tidak berimbang,berpihak, beritikad buruk, palsu,m e n i p u , m e n g h a s u t d a nmenyesatkan, mencampur adukkanfakta dan opini pribadi, menonjolkanunsur kekerasan, mempertentangkansuku, agama, ras dan antar golongan,serta membuat berita bohong, fitnah,

sadis dan cabul.(3) Mengiklankan kemampuan kelebihan-

kelebihan yang dimilikinya baik lisanmaupun tul isan, dalam berbagaiwahana/media publik dalam dan luarnegeri yang mengandung pernyataan

superlatif, menyiratkan pengertian"satu-satunya" atau maknanya samatentang keunggulan, keunikan atau



35/92

kecanggihan pelayanan yang cenderungmenyesatkan, pamer yang berselerarendah buruk yang menimbulkankehinaan profesi, termasuk namun tidakterbatas melalui:a) Wawancara/siaran publ ik yang

terencana/menulis karangan popularsendirian untuk mempromosikan/memperkenalkan ciri dan cara dirinyasebagai satu-satunya pusat perhatiandalam mengobati suatu penyakit,tanpa persetujuan tertulis MKEKPusat IDI.

b) Tidak mencegah orang pihak lainmenyiarkan menyebut-nyebut namad i s e r t a i f o t o d i r i d a n h a s i lpengobatannya dalam wahana mediapubl ik , apalagi yang bers i fa tpermanen.

c) Memberikan kesempatan langsungkepada orang awam menghadiripresentasi teknik baru pengobatanyang dilakukannya secara berlebihan,komersial dan/atau ajakan untukmengunjungi menggunakan jasa

produknya.d) Membagi-bagikan selebaran, kartu

nama dan identitas lain yang



36/92

berkesan komersial.e) Melakukan semua hal-hal yang

tertera dalam larangan tata caraperiklanan sebagaimana ketentuanyang berlaku.

(4) Perbuatan berikut tidak dipandang

sebagai memuji diri adalah sebagaiberikut:a) Memasang iklan di media cetak,

ukuran maksimum 2 kolom x 10 cm,s e c a r a p a t u t d a l a m r a n g k ap e n g e n a l a n a w a l p r a k t e k ,pengumuman cuti praktek, kembalibuka praktek pasca cuti, berisiinformasi nama, jenis spesialisasi,alamat, waktu praktek, nomor telponseperti ketentuan papan namapraktek dengan nomor surat ijinpraktek lengkap, tanpa disertai

embel-embel ajakan apapun danalasan cutinya.

b) Memasang papan nama praktekukuran maksimum 60 x 90 cm, dasarputih, huruf hitam, wajib men-cantumkan nama, jenis spesialisasi,

nomor surat ijin praktek, waktu danseyogyanya juga nomor rekomendasiIDI, dengan penerang sewajarnya.



37/92

Bagi praktek perorangan, dipasang didinding bangunan bagian depantempat ia praktek atau dipancangkandi tepi jalan. Untuk rumah sakit,puskesmas, klinik bersama,kantorkesehatan merupakan papan nama

kolek t i f dengan ukuran yangsewajarnya di pasang di bagiandepan/dinding lorong masuk.

c) Kertas resep, surat keterangandokter, amplop dan kuitansi dokterberisi nama, jenis spesialisasi dannomor surat ijin praktek, sepanjangsesuai dengan keperluan administratifsepatutnya.

d) Menjadi maksimal satu kali pemeraniklan layanan masyarakat dalamr a n g k a p r o m o s i k e s e h a t a nmasyarakat suatu program resmi

yang dibuat oleh pemerintah,pemer in tah daerah dan a taupengurus besar IDI yang telahdirekomendasikan MKEK Pusat.Seyogyanya pemeran iklan adalahdokter yang tidak berpraktek. Untuk

media elektronik dan internet harusterlebih dahulu disetujui oleh IDIdengan pertimbangan dari MKEK



38/92

Pusat dan sesuai ketentuan yangberlaku.

e) Pencantuman hanya nama dan jenisspesialisasi, tanpa foto diri, dalamiklan resmi yang dibuat oleh fasilitasp e l a y a n a n k e s e h a t a n y a n g

direkomendasikan oleh asosiasifasilitas pelayanan kesehatan yangdiakui pemerintah dan IDI, hanya dimedia cetak dan dalam rangkaglobalisasi. Untuk media elektronikdan internet harus terlebih dahulud i s e t u j u i o l e h I D I d e n g a npertimbangan dari MKEK Pusat.Untuk media internet harus dimuat disitus IDI sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Pasal 5:Perbuatan Melemahkan Psikis

maupun Fisik

Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang

mungkin melemahkan daya tahan psikismaupun fisik, wajib memperoleh persetujuanpasien/keluarganya dan hanya diberikan



39/92

untuk kepentingan dan kebaikan pasientersebut.

Cakupan Pasal:(1) Setiap dokter wajib memberikan informasi

memadai dengan jujur dan cara yang

santun kepada pasien dan ataukeluarganya ketika ia akan memberikantindakan atau obat yang berakibatpenurunan daya tahan fisik pasienwalaupun belum tentu menurunkan dayatahan psikisnya.

(2) Setiap dokter terhadap pasien yang

s e d a n g m e n d e r i t a s a k i t w a j i bmenyampaikan informasi yang dapatmelemahkan kondisi psikis pasien secarapatut, teliti dan hati-hati dengan perkataanyang tepat.

(3) Dalam rangka menimbulkan dan atau

menjaga rasa percaya diri pasien, dokterseyogyanya dilarang berbohong kepadapasiennya yang menderita penyakitberat/parah, kecacatan atau gangguankualitas hidup tetapi boleh menahansebag ian in fo rmas i yang dapa t

melemahkan psikis pasien dan ataufisiknya.

(4) Dokter wajib menghormati keinginan



40/92

pasien yang menolak untuk mendapatinformasi mengenai penyakitnya sendiria tau t indakan pengobatan yangmemperlemah fisik dan mentalnya, namuns e y o g y a n y a d i l a k u k a n s e t e l a hmemperoleh ijin pasien dan menjelaskan

informasi tersebut kepada keluargapasien.(5) Pada saat menggunakan teknologi

modern atau baru sebagai modalitaspengobatan, setelah diyakini lebihmemungkinkan untuk kepentingan terbaikpasien, seorang dokter wajib menjelaskanalasan keharusan memanfaatkankelebihan dan kekurangan teknologitersebut dibandingkan dengan teknologisejenis sebelumnya, sebagai imbangand a r i a s p e k k e m a m p u l a k s a n a a npenerapannya saja kepada pasien

tersebut.

Pasal 6:Bijak Dalam Penemuan Baru

Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hatidalam mengumumkan atau menerapkansetiap penemuan tehnik atau pengobatan



41/92

baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahanmasyarakat.

Cakupan pasal:(1) Seorang dokter hanya dibenarkan

mengumumkan hasil penelitian baru yangdilakukannya sendiri untuk pertama kalihanya pada media ilmiah profesi yangdiakui sesuai ketentuan tentang penelitiankedokteran yang lazim dan berlaku.Penelitian baru tersebut harus telah loloskaji etik dari komite panitia penilai sesuaiketentuan yang berlaku.

(2) Setiap dokte r yang menerapkanpenemuan teknik keilmuan, ketrampilanatau modalitas pengobatan baru yangd a p a t m e n i m b u l k a n k e r e s a h a nmasyarakat seharusnya memperoleh

tanggapan dan saran dari mitra bestarinyamasing-masing.

(3) Setiap dokter yang mengumumkanpenerapan perkembangan terbaru daricakupan pasal butir 1 dan 2 di atasseyogyanya menuliskan dalam media

ilmiah profesi yang sama atau setarasejenis, pertemuan atau pendidikan danpelatihan profesi yang diselenggarakan



42/92

dirinya atau bersama sejawatnya, dalamforum resmi yang diakui organisasi profesisesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Setiap dokter wajib menerapkan praktikkedokteran berbasis bukti ilmiah yangtelahteruji kebenarannya dan diterima

dalam standar praktek kedokteran, demikepentingan terbaik dan memperhatikankeselamatan pasien sesuai dengantujuan, cara dan ciri metodologipenelitiannya masing-masing sebagai-mana yang lazim berlaku.

(5) Setiap dokter yang berpartisipasi dalampenelitian kedokteran harus mengikutiseluruh kaidah-kaidah penel i t iankedokteran yang baik.

(6) Setiap dokter dilarang mengumumkan,menganjurkan penerapan barang/produkdan jasa kesehatan / terkait kesehatan

yang dipasarkan secara multi levelmarketing (MLM).

(7) Seorang dokter dapat menggunakanpengobatan secara kesehatan tradisional,khususnya jenis alternatif- komplementermaupun empirik yang diakui Pemerintah

bersama organisasi profesi, termasuknamun tidak terbatas pada programsaintifikasi jamu/ramuan atau ketrampilan



43/92

setelah meyakini dan mendalami metodesistem pengobatan tradisional Indonesiayang dikembangkan resmi secaranasional dan menggunakan bahan /produk yang diijinkan Pemerintah

(8) Dalam menggunakan obat, ramuan herba

/ jamu, suplemen makanan, alat metodapengobatan ketrampilan dan pelbagaimodalitasnya yang berasal dari pelayanankesehatan tradisional dan atau kedokterana l t e r n a t i f - k o m p l e m e n t e r u n t u kkepentingan kuratif dan atau rehabilitatif,seorang dokter seharusnya memilikikompetensi dan kewenangan yang diakuiPemerintah bersama organisasi profesid a n a t a u j a j a r a n n y a , d i l a r a n gmengemukakan klaim khasiat dan ataukeamanan produk yang belum terbuktikebenarannya atau dibuat, diedarkan dan

dipasarkan secara melanggar ketentuanperundangan-undangan.

(9) Se tiap dokte r be rkompeten danberwenang yang menggunakan obat,ramuan herbal jamu, suplemen makanan,alat metoda pengobatan ketrampilan dan

pelbagai modalitasnya yang berasal daripelayanan kesehatan tradisional dan ataukedokteran alternative - komplementer



44/92

sebagaimana dimaksud cakupan pasalbutir 7 di atas tetapi untuk kepentinganpromotif dan preventif seharusnyamemberi ekspertisnya demi paradigmasehat, menghormati pilihan pasien untukdilakukan pengobatan secara holistik

sesuai dengan ketentuan yang berlaku(10) Setiap dokter seharusnya mampu menilaisecara akal sehat setiap pengumumanpublikasi di pelbagai wahana media,termasuk yang disampaikan oleh sesamasejawat, tenaga non medis atauperorangan siapapun yang menggunakanprinsip ilmiah yang metodenya belumdiakui oleh organisasi profesi

(11) Seorang dokter dilarang menggunakanbarang/alat/produk kesehatan tradisional,alternative komplementer untuk diagnosisdan terapi kausal yang sudah memiliki

baku emas (golden standard) dalamsistem pengobatan konvensional.

Pasal 7:Keterangan dan pendapat yang valid

Seorang dokter wajib hanya memberi suratketerangan dan pendapat yang telah diperiksa



45/92

sendiri kebenarannya.

Cakupan Pasal:(1) Dalam memberikan surat keterangan

medis/ahli atau ekspertis dan pendapatahli apapun bentuk dan tujuannya, dokter

wajib mendasarkan isinya pada faktamedis yang diyakininya benar sesuaidengan pertanggungjawaban profesinyasebagai dokter.

(2) Surat keterangan dokter dan ataupendapat/keterangan ahli wajib dibuatdengan penuh kejujuran, kepatutan,

ketelitian dan kehati-hatian berdasarkansumpah jabatan, sesuai ketentuanperundang-undangan dan sedapatmungkin bebas dari konflik kepentingan.

(3) Seorang dokter yang dalam posisi tidaktak-berpihak bebas (imparsial indepen-

dent) atau patut menduga t idaksepenuhnya imparsial/ independenterhadap kepentingan dalam pembuatansurat keterangan dan atau pendapat ahlis e b a g a i m a n a d i m a k s u d , w a j i bmemberitahukan posisi dirinya kepada

pihak berwenang dan klien/pasien yangakan diperiksanya serta seyogyanyamenyerahkan urusan pembuatan tersebut



46/92

kepada dokter lain yang paling/lebihimparsial/independen.

(4) Seorang dokter dalam membuat suratketerangan ahli sebagaimana dimaksudPasal 7 seyogyanya melaksanakannya diinstansi lembaga yang paling imparsial

independen dari tempat ia bekerja ataumelaksanakannya atas nama organisasiprofesi tempat ia menjadi anggotanya.

(5) Dalam hal dalam surat keterangan medikd ipe r lukan penu l i san d iagnos ispasiennya, dokter perlu mendapatpersetujuan tertulis dari pasiennya.

(6) Seorang dokter wajib melakukankonsultasi atau melakukan rujukan kesejawatnya yang mempunyai kompetensiuntuk memberikan keterangan yang lebihbermutu apabila kasus yang dihadapi diluar kompetensinya.

(7) Seorang dokter pengobat pasien, dilarangmemberikan keterangan sakit sehat didepan media publik tentang pasiennyayang diduga pelaku tindak pidana.

(8) Seorang dokter dilarang memberikanpendapat mengenai pasien yang

diperiksa oleh sejawat lain tanpapermintaan dari pihak berwenang dantanpa memeriksa atau melihat sendiri



47/92

pasien tersebut.(9) Seorang dokter tidak boleh membuat

suratketerangan sakit bagi orangtua ataupengantar yang tidak bisa bekerja karenamengurusi anaknya atau keluarganyayang sakit.

(10) Seorang dokter yang menjadi anggotapenguji kesehatan atas permintaan pihaktertentu:a) Dokter harus senantiasa obyektif dan

jangan dipengaruhi baik oleh pihakpeminta maupun peserta teskesehatan.

b) S ey o gy an y a j a ng an me ng u j ikesehatan calon yang masih ataupernah menjadi pasiennya sendiri,untuk menghindarkan dilema antaramembuka atau mempertahankanrahasia jabatan.

c) Jangan memberitahukan kepadacalon tentang kesimpulan dari hasilpemeriksaan medik, serahkan haltersebut kepada institusi yangmemintanya.



48/92

Pasal 8:Profesionalisme

Seorang dokter wajib, dalam setiap praktikmedisnya, memberikan pelayanan secaraberkompeten dengan kebebasan teknis dan

moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang(compassion) dan penghormatan atasmartabat manusia.

Cakupan pasal:(1) Seorang dokter yang akan menjalankan

praktek wajib memiliki kompetensi dankewenangan sesuai ketentuan yangberlaku sebagai prasyarat sekaliguskesinambungan profesionalisme.

(2) Setiap dokter seharusnya menyadaribahwa penyimpangan etika sudah dimulai

sejak dirinya menjadi dokter bermasalah.(3) Setiap dokte r bermasa lah wa j ib

memahami bahwa kekurangan tanggungjawab dirinya berpeluang menjadi konfliketikolegal dengan teman sejawat sesamaprofesional di fasilitas pelayanan

kesehatan.



49/92

Pasal 9:Kejujuran dan Kebajikan Sejawat

Seorang dokter wajib bersikap jujur ketikaberhubungan dengan pasien dan sejawatnya,dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya

yang pada saat menangani pasien dia ketahuimemiliki kekurangan dalam karakter ataukompetensi, atau yang melakukan penipuanatau penggelapan.

Cakupan Pasal:(1) Setiap dokter wajib secara umum

bertanggung jawab menjaga martabatdan keluhuran profesi kedokteran denganmemberi kesan mendalam bahwa korsakedokteran senantiasa menjunjung tinggikejujuran sebagai pilarutama reputasi danbonafiditas profesi dalam rangka terjaga-

nya kepercayaan publik.(2) Setiap dokter dalam rangka mencegah

akibat buruk yang merugikan klien/pasienwajib secara tulus dan ikhlas meluangkanwaktu untuk memberikan nasihat/kebajikan dan memberi ketauladanan

kepada teman sejawatnya yangdikategorikan dokter bermasalah.



50/92

(3) Setiap dokter yang berpengalaman profesidan memiliki kelebihan dalam bidangkeilmuan, pengalaman, perhitungan danpemahaman pengabdian profesi wajibmemberikan nasehatnya apabila dimintakepada sejawat bermasalah dan atau

konflik etikolegal.(4) Seorang dokter seyogyanya tidakmengomentari secara tidak bijak ataumemberikan komentar negatif atas terapiyang diberikan sejawatnya, tanpamengetahui dasar kebijakan ataumetodologi yang sesungguhnya.

(5) Seorang dokter atau dokter yuniorseyogyanya berterima kasih dan tidakmerasa sakit hati bila secara pribadi atauempat mata diberi nasihat ataudiberitahukan kekurangannya dalammenangani pasien atau kemungkinan

terjadinya pelanggaran hukum oleh dokterlain atau seniornya sepanjang dilakukandengan niat baik.

(6) A p a b i l a s e o r a n g do k t e r t e l a hmengingatkan rekan sejawat yangmelakukan pelanggaran tetapi tidak ada

perubahan, maka dapat menyampaikanlaporan kepada pihak yang berwenang.



51/92

(7) Dalam mengingatkan sejawat, seorangdokter wajib untuk tidak melakukannya didepan pasien sejawat tersebut.

Pasal 10:Penghormatan hak-hak pasien

dan sejawat

Seorang dokter wajib senantiasa meng-hormati hak-hak pasien, teman sejawatnya,dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajibmenjaga kepercayaan pasien.

Cakupan Pasal:(1) Seorang dokter wajib memberikan akses

kepada pasien dan mengobatinya tanpaprasangka terhadap ras, agama, suku,kedudukan sosial, kondisi kecacatan

t u b u h d a n s t a t u s k e m a m p u a nmembayarnya.

(2) Seorang dokter dalam mengobati pasienwa j ib senan t iasa mengho rma t i ,melindungi dan atau memenuhi hak-hakpasien sebagai bagian dari hak asasi

manusia dalam bidang kesehatan.(3) Seorang dokter wajib berperi lakuberwibawa, tutur kata sopan, perilaku



52/92

santun, menghormati hak-hak pasien,sejawat maupun tenaga kesehatanlainnya.

(4) Seorang dokter wajib memberikaninformasi yang jelas dan memadai sertamenghormati pendapat atau tanggapan

pasien atas penjelasan dokter.(5) Seorang dokter seharusnya tidakmenyembunyikan informasi yangdibutuhkan pasien, kecuali dokterberpendapat ha l te rsebut untukkepentingan pasien, dalam hal ini dokterdapat menyampaikan informasi ini kepadapihak keluarga atau wali pasien.

(6) Seorang dokter dilarang merokok danminum minuman keras di depanpasiennya.

Pasal 11 :Pelindung kehidupan

Setiap dokter wajib senantiasa mengingatkewajiban dirinya dalam melindungi hidup

makhluk insani.



53/92

Cakupan Pasal:(1) Se ora ng d ok ter waj i b me n ge r t i

memahami siklus dan mutu kehidupanmanusia, mulai saat pembuahan dan atausaat kehidupan diawali, proses alamiahkehidupan berlangsung sampai dengan

menjelang saat sesudah kematianmanusia, dengan tujuan untuk meng-hormati, melindungi dan memeliharahidup mahluk insani.

(2) Seorang dokter dilarang terlibat ataumelibatkan diri ke dalam abortus,euthanasia, maupun hukuman mati yangtidak dapat dipertanggung jawabkanmoralitasnya.

(3) Seorang dokter wajib berhati-hati,mempertimbangkan berbagai aspekdiagnosis, pengobatan/perlakuan danprognosis pada konteks kehidupan

reproduksi pada umumnya sertamenggunakan pelbagai kemajuan/kecanggihan teknologi reproduktif apapunyang dapat menghi langkan ataumenurunkan harkat manusia dan martabatkemanusiaan.

(4) Seorang dokter harus mengerahkansegala kemampuannya untuk me-ringankan penderitaan dan memelihara



54/92

hidup akan tetapi tidak untukmengakhirinya.

(5) Seorang dokter dialrang menggugurkankandungan (abortus provocatus) tanpaindikasi medis yang membahayakankelangsungan hidup ibu dan janin atau

mengakhiri kehidupan seseorang yangmenurut ilmu dan pengetahuan tidakmungkin akan sembuh (euthanasia).

Pasal 12 :

Pelayanan Kesehatan Holistik

Dalam melakukan pekerjaannya seorangdokter wajib memperhatikan keseluruhanaspek pelayanan kesehatan (promotif,preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif), baik

fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya,serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdisejati masyarakat.

Cakupan pasal:(1) Setiap dokter wajib memandang seorang

klien pasien sebagai manusia utu holistikberwujud kesatuan bio-psiko-sosio-kultural-spiritual dan bertindak dalam



55/92

pelayanan kesehatan menyeluruh/komprehensif untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan individu danmasyarakat yang optimal dengan caramelakukan intervensi medik terhadapberbagai faktor yang berpengaruh

terhadap derajat kesehatan masyarakat.(2) Setiap dokter wajib menghargai kearifanlokal dan berperan sebagai agen perubahke arah masyarakat lebih baik, damai, adildan sejahtera berkat kepemimpinantransformatif yang dimilikinya, sesuaidengan kompetensi dokter yang terteradalam dokumen pendidikan kedokteransejagat.

(3) Seorang dokter seharusnya memahamiklien/pasien yang ditanganinya memilikikonstruksi berpikir dan bersikap tindakperilaku sesuai dengan lingkungan

keluarga dan lingkungan sosialnya dalammenya takan , meng ing inkan danmengatasi penyakitnya.

(4) Seorang dokter seharusnya memahamibahwa pendekatan kedokteran modernyang positivistik selain memiliki kekuatan

juga mengandung kelemahan, yang dapatdiatasi melalui pendekatan kedokteranholistik baik yang integratif maupun yang



56/92

sinergistik.(5) Dalam aspek promotif, seorang dokter

seharusnya bertindak sebagai advocatorpemberdaya masyarakat mela lu ipengorganisasian mereka baik melaluipendidikan kesehatan, perbaikan

lingkungan fisik, sosial, ekonomi danbudaya agar dapat membantu masyarakatmampu memilih pola hidup sehat dansemakin lebih sehat lagi.

(6) Dalam aspek preventif, seorang dokterseharusnya bertindak sebagai pemberipelayanan, pendidikan kesehatan danperlindungan pencegahan supaya kliendan keluarganya dapat tetap sehat,terhindar dari risiko/sumber penyakit.

(7) Dalam aspek rehabilitatif, seorang dokters e h a r u s n y a b e r t i n d a k u n t u kmengembalikan dan memulihkan fungsi

gangguan, disabilitas kecacatan sertaketerbatasan gerak sosial pasientermasuk mencegah stigmatisasi danketimpangan sosialnya sehingga tercapaikualitas hidup yang layak.

(8) Dalam aspek paliatif, seorang dokter

khususnya pada pasien yang tidak akantersembuhkan walau segala upaya medikd i lakukan, wa j ib mengupayakan



57/92

kenyamanan pasien agar jangan sampaitersiksa menderita karena penyakitnyaseh ingga te r jun jung t ingg i n i la ikemanusiaannya dan akhirnya wafatsecara bermartabat.

Pasal 13 :Kerjasama

Setiap dokter dalam bekerjasama dengan parapejabat lintas sektoral di bidang kesehatan,

bidang lainnya dan masyarakat, wajib salingmenghormati.

Cakupan pasal:(1) Dokter wajib mentaati peraturan internal

dan membina hubungan harmonis dengan

manajemen dan petugas lain dalamfasilitas pelayanan kesehatan dimana iabekerja.

(2) Setiap dokter yang berpraktik di Indonesia,termasuk dokter warganegara asing, wajibmematuhi dan tunduk pada Kode Etik

Kedokteran Indonesia.(3) Dokter dilarang menutup-nutupi praktikdokter asing yang tidak legal di Indonesia.



58/92

(4) Setiap dokter wajib berusaha dengansungguh-sungguh untuk menggunakansumberdaya pelayanan kesehatandengan cara terbaik untuk kepentinganpasien dan masyarakat

Pasal 14 :Konsul dan Rujukan

Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas danmempergunakan seluruh keilmuan dan

ketrampilannya untuk kepentingan pasien,yang ketika ia tidak mampu melakukan suatupemeriksaan pengobatan atau demikepentingan terbaik pasien, atas persetujuanpasien keluarganya, ia wajib berkonsultasimerujuk pasien kepada dokter lain yang

mempunyai keahlian untuk itu.

Cakupan pasal:(1) Setiap dokter wajib memerankan sikap

tulus ikhlas dan bekerja dengan seluruh

keilmuan kepada setiap pasiennya.(2) Dalam hal problem penyakit pasien di luarkompetensinya, seorang dokter wajib



59/92

mengkonsultasikan ke ahlinya.(3) Setiap dokter perujuk wajib menuliskan

ringkasan medik pasien tersebutsecukupnya dalam amplop tertutup, agarsejawat terujuk dapat memperolehinformasi memadai untuk secepatnya

menangani pasien.(4) Seorang dokter seyogyanya berkonsul-tasi dengan sejawat lain sesama satufasilitas pelayanan kesehatan (intramural,termasuk rawat bersama) atau merujukalih rawat (ekstramural) secara patut.

Pasal 15 :Kebebasan beribadat dan lain-lain

Setiap dokter wajib memberikan kesempatan

pasien agar senantiasa dapat berinteraksidengan keluarga dan penasihatnya, termasukdalam beribadat dan/atau penyelesaianmasalah pribadi lainnya.

Cakupan Pasal:(1) Setiap dokter wajib menghormati danmenghargai hak asasi setiap pasien



60/92

dalam menjaga kesehatannya dengancara berinteraksi dengan keluarga,beribadat dan atau berkonsultasi dengansiapapun tentang masalah pribadinya.

(2) Setiap dokter wajib bertindak hati-hatidalam memberi nasehat pasien dan atau

keluarganya untuk menjalankan ibadatdan atau menyelesaikan masalahpribadinya selama dalam hubungandokter pasien, termasuk pada masakonsultasi anamnesis, diagnostik,pengobatan perawatan sakit maupunpemul ihannya serta peningkatankesehatan dan pencegahan penyakitberikutnya.

(3) Merupakan perbuatan tercela bila seorangd o k t e r m e l a k u k a n t i n d a k a nmempengaruhi keimanan agama, danatau kepercayaan pasien supaya berbeda

berpindah dari yang dianut sebelumnya.

Pasal 16 :Rahasia Jabatan

Setiap dokter wajib merahasiakan segalasesuatu yang diketahuinya tentang seorang



61/92

pasien, bahkan juga setelah pasien itumeninggal dunia.

Cakupan Pasal :(1) Seorang dokter wajib merahasiakan apa

yang dia ketahui tentang pasien yang ia

peroleh dari diri pasien tersebut dari suatuhubungan dokter - pasien sesuaiketentuan perundang-undangan.

(2) Seorang dokter tidak boleh memberikanpernyataaan tentang diagnosis dan/ataupengobatan yang terkait diagnosis pasienkepada pihak ketiga atau kepada

masyarakat luas tanpa persetujuanpasien.

(3) Seorang dokter tidak boleh menggunakanrahasia pasiennya untuk merugikanpasien, keluarga atau kerabat dekatnyadengan membukanya kepada pihak ketiga

atau yang tidak berkaitan.(4) Dalam hal terdapat dilema moral atau etis

akan dibuka atau dipertahankannyarahasia pasien, setiap dokter wajibberkonsultasi dengan mitra bestaridan/atau organisasi profesinya terhadap

pilihan keputusan etis yang akandiambilnya.



62/92

(5) Setiap dokter wajib hati-hati danmempertimbangkan implikasi sosial-ekonomi-budaya dan legal terkait denganpembukaan rahasia pasiennya yangdiduga/mengalami gangguan jiwa,penyakit infeksi menular seksual dan

penyakit la in yang menimbulkanstigmatisasi masyarakat.(6) Setiap dokter pemeriksa kesehatan untuk

kepentingan hukum dan kemasyarakatanwajib menyampaikan hasil pemeriksaaankepada pihak berwewenang yangmemintanya secara tertulis sesuaiketentuan perundang-undangan.

(7) Seorang dokter dapat membuka rahasiamedis seorang pasien untuk kepentinganpengobatan pasien tersebut, perintahundang-undang, permintaan pengadilan,untuk melindungi keselamatan dan

k e h i d u p a n m a s y a r a k a t s e t e l a hberkonsultasi dengan organisasi profesi,sepengetahuan ijin pasien dan dalamdugaan perkara hukum pihak pasien telahsecara sukarela menjelaskan sendiridiagnosis pengobatan penyakitnya di

media massa elektronik internet.(8) Seorang dokter wajib menyadari bahwa

membuka rahasia jabatan dokter dapat



63/92

membawa konsekuensi etik, disiplin danhukum.

Pasal 17 :Pertolongan Darurat

Setiap dokter wajib melakukan pertolongandarurat sebagai suatu wujud tugasperikemanusiaan, kecuali bila ia yakin adao r a n g l a i n b e r s e d i a d a n m a m p umemberikannya.

Cakupan Pasal :(1) S e o r an g d o k t e r w a j i b me n i l a i

diperlukannya Bantuan Hidup Dasar atautidak bagi setiap pasien saat panggilanpertolongan darurat yang diterimanya di

lingkungan sekitarnya.(2) Dalam hal pasien membutuhkan Bantuan

Hidup Dasar, dokter wajib bersediamelaksanakannya kepada pasiendimaksud segera setiba di tempat kejadiansesuai standar prosedur operasional yang

berlaku.(3) Dalam hal kondisi gawat darurat tertentu

yang tidak membutuhkan Bantuan Hidup



64/92

Dasar, dokter wajib berperan sesuaikewenangan klinisnya menangani kondisidimaksud, serta segera merujuk danmemandu transportasi ke Rumah Sakitklinik fasilitas pelayanan kesehatan lainyang lebih memadai serta dengan syarat

pasien memungkinkan d i lakukantransportasi.

(4) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksudPasal 17 cakupan pasal butir (3) di ataspasien tidak memungkinkan dilakukantransportasi, dokter bersangkutan harus

segera menghubungi ambulans sambilmengusahakan pertolongan terbaikselama ambulans datang.

(5) Dalam hal melakukan pertolongan padakeadaan bencana yang memerlukankerjasama tim, upaya pertolongan

sebagaimana dimaksud cakupan pasalbutir (1), (2), (3) dan (4) hendaknyadilakukan dengan koordinasi yang baiksesuai kewenangan klinis masing-masing.

(6) S e t i a p d ok t er y a n g me l ak u ka npertolongan darurat maka kewajiban etisin i menga lahkan per t imbangan-pertimbangan etika lainnya.



65/92

(7) Dalam menjalankan kewajiban etis ini,dokter tersebut harus dilindungi dandibela oleh teman sejawat, mitra bestaridan/atau organisasi profesi, pemerintahdan/atau masyarakat.

(8) Jika terdapat kasus yang membutuhkan

gawat darurat, maka dokter dapatmenghentikan layanannya pada pasienlain yang non-gawat darurat atau gawatdarurat dengan kondisi saat itu memilikiprioritas secara pertimbangan medik lebihrendah dari saat ini.

(9) Dalam hal terdapat perbedaan penafsirankondisi darurat antara penderita dengandokter sebagaimana dimaksud padaPasal 17, dokter seyogyanya dengantulus berupaya menjelaskan kepadapenderita keluarganya untuk sedapat

mungkin menyamakan penafsirantersebut.(10) Pertolongan gawat darurat sebagaimana

dimaksud cakupan pasal butir (5)seharusnya dilakukan dokter dalamkondisi perang perkelahian kepada keduabelah pihak yang bertikai.

(11) Kewajiban sebagaimana cakupan pasal 8dimaksud hanya dapat gugur dalam



66/92

syarat dan kondisi tertentu yaitu:a) Dalam saat yang sama, dokter

tersebut dalam kondisi terancamjiwanya.

b) Dokter tersebut memiliki kecacatansedemik ian rupa yang t i dak

memungkinkan melakukan per-tolongan darurat.c) Ada dokter tenaga medis khusus

yang lebih kompeten, dengan acuank o m p e t e n s i s e s u a i d e n g a nkewenangan klinis yang didapatkan

melalui kolegium /sertifikasi pelatihanpenanganan kedaruratan yang ada disekitar tempat kejadian dan sanggupmenolong pasien.

d) Kejadian kedaruratan berada di suatuklinik RS dimana dokter penanggungjawab tenaga medis yang terlatihtersedia pada saat itu, sehinggaberikutnya penanganan itu menjaditanggungjawab pihak klinik RS dandokter penanggung jawabnya.

e) Pada pas ien te lah mendapa tk e p u t u s a n m e d i s " D o N o tRescucitation" (DNR) yang diberikanpada pasien paliatif.



67/92

f) Kondisi -kondisi yang menuru tprosedur Bantuan Hidup Dasar,pertolongan tersebut dapat diakhiri.

Pasal 18 :Menjunjung Tinggi Kesejawatan

Setiap dokter wajib memperlakukan temansejawatnya sebagaimana ia sendiri ingindipertakukan.

Cakupan Pasal :(1) Setiap dokter yang saling berdekatan

tempat pengabdiannya wajib memper-lakukan sejawat tersebut untuk salingberlomba unjuk prestasi menuju praktekprofesional tertinggi dan tidak terlibat ke

arah persaingan yang saling men-jatuhkan.

(2) Setiap dokter yang termasuk sukses atauterpandang pengabdian profesinya disuatu wilayah wajib mawas diri bahwareputasi dirinya juga berkat pengorbanan

teman sejawat satu lingkungan profesiatau fasilitas pelayanan kesehatan yangsama.



68/92

(3) Setiap dokter wajib menegakkansewajarnya budaya menolong temansejawatnya yang saki t , ter t impamusibah,bencana dan kesulitan beratlainnya

(4) Setiap dokter wajib berupaya untuk

mencegah dan tidak memulai terjadinyakonflik etikolegal di dalam dan/atau antarprofesi dalam bentuk apapun sertadilarang bertengkar dengan sejawat padasaat tugas profesi.

(5) Setiap dokter penanggungjawab pasien disuatu fasilitas pelayanan kesehatanseyogyanya membentuk tim pelaksanarawat bersama atau saling berkonsultasidengan sejawat berkompeten lainnyaapabila menangani penderita denganpenyulit penyakit lintas bidang spesialisasikeahlian.

(6) Setiap dokter dilarang memberikankomentar negatif tentang sejawat lainpada saat di depan pasien keluarganya.

(7) Setiap dokter penanggungjawab pasien disuatu fasilitas pelayanan kesehatanseyogyanya membentuk tim melak-

sanakan rawat bersama atau salingberkonsultasi dengan sejawat dokter yangkompeten dan berwenang terhadap



69/92

penderita dengan penyulit penyakit lebihdari satu bidang spesialisasi.

Pasal 19 :Pindah Pengobatan

Setiap dokter tidak boleh mengambil alihpasien dari teman sejawat, kecuali denganpersetujuan keduanya atau berdasarkanprosedur yang etis.

Cakupan Pasal:(1) Setiap dokter dalam rangka menarik

pasien, wajib untuk tidak membuatrenggang situasi dan kondisi hubungandokter-pasien dari sejawatnya tersebut.

(2) Setiap dokter wajib, apabila indikasi medis

pasien memerlukan, berkomuni- kasidengan teman sejawat yang terlibatmerawat pasien yang sama, dengan caraharus saling menghormati kerahasiaanpasien dan bertukar informasi sebatashanya pada informasi yang benar-benar

seperlunya.(3) Setiap dokter wajib mengingatkan sejawatyang terlihat tengah abai terhadap



70/92

pasiennya, tanpa keinginan untukmengambil alih perawatan pasientersebut.

(4) Setiap dokter wajib menghormatipengetahuan pasien yang ia perolehsebelumnya secara aktif dari sumber

terbuka publik, termasuk internet, bukupopuler, dan informasi publik lainnya. Bilaterdapat kekeliruan pemahaman, dokterdengan sabar, arif dan hati-hati wajibmeluruskannya.

(5) Dalam hal berkonsultasi penangananpasien kepada sejawat ahli, setiap dokterperujuk wajib menuliskan ringkasan medikpasien tersebut secukupnya dalamamplop tertutup, agar sejawat terujukdapat memperoleh informasi memadaiuntuk secepatnya menangani pasien.

(6) Dalam hal hubungan konsul/ merujuk

setiap dokter wajib menjelaskan kepadapasien dan keluarga yang sama tersebutkejelasan hubungan pasien - dokter,sebagai rawat bersama atau alih rawat.

(7) Seorang dokter tidak wajib membuatringkasan medik bila ia bersama

organisasi profesi yang ia laporibersama-sama patut menduga bahwa iaakan menjadi korban dari gugatan hukum



71/92

secara semena-mena dari pasien tersebutdan atau keluarganya.

(8) Perbuatan setiap dokter berikut ini tidakdikategorikan sebagai merebut pasien darisejawat dokter lain apabila:a) pasien sendiri yang menghendaki.

b) Ada kesepakatan antar sejawat dalampenanganan pasienc) Ada ketentuan internal fasilitas

pelayanan kesehatan yang mengaturdemikian

(9) Pemberitahuan mengenai pengalihanpasien (karena suatu sebab baik atas

kehendak pasien maupun kehendakdokter) dapat diinformasikan ditulis dalamrekam medik pasien, atau melaluiteknologi informasi telepon, fax, email, dll

(10) Dokter wajib mentransfer ilmu penge-tahuan dan teknologi kedokteran yang

diperlukan kepada teman sejawat untukkepentingan kaderisasi sesuai dengankompetensinya.

(11) Tempat praktek jauh di perifer untukkepentingan pasien mendapatkanpengobatan yang baik, dokter pengobat

dapat konsultasi ke senior di kota besara tau sen t rum pend id ikan un tukmendapatkan advis pengobatan, atas



72/92

tanggungjawab dokter pemegang pasien,termasuk yg mendapat informasi viaInternet.

(12) Dalam menghormati hak- hak pasiensebagai bagian dari Hak Azasi Manusia,dokter wajib memberi kesempatan pasien

untuk second opinion, apabila ada alasantertentu atau keluhan sakit belumberkurang dan penjelasan dari dokterpertama dianggap kurang memadai,dengan risiko pasien akan pindah rawat kedokter kedua, tidak melanggar etik ataumerebut pasien, sejauh hal tersebut murnikehendak pasien.

(13)Dalam menangani pas ien yangsebelumnya telah ditangani temansejawat, dokter berkewajiban untuk:a) tidak membuat renggang situasi dan

kondisi hubungan dokter-pasien dari

sejawatnya tersebut,b) berkomunikasi dengan teman sejawat

yang terlibat merawat pasien yangsama, dengan cara harus salingmenghormati kerahasiaan pasien danbertukar informasi sebatas hanya

pada informasi yang benar-benarseperlunya,

c) mengingatkan sejawat yang terlihat



73/92

tengah abai terhadap pasiennya,tanpa keinginan untuk mengambil alihperawatan pasien tersebut.

Pasal 20 :Menjaga Kesehatan

Setiap dokter wajib selalu memeliharakesehatannya, supaya dapat bekerja denganbaik.

Cakupan Pasal :(1) Setiap dokter yang menyadari bahwa

dir inya mengalami kondis i yangmengakibatkan tidak laik praktik wajib:a) Mencari pengobatan yang memadai

dari dokter lainnya; dan

b) Melaporkan kondis inya ke IDIsetempat.

(2) Dokter sebagaimana dimaksud cakupanpasal (1) huruf a wajib melaporkankepada IDI setempat jika dari hasilpemeriksaan benar-benar didapatkan

kondisi tidak laik praktik dari temansejawatnya. Laporan sebagaimanadimaksud cakupan pasal (1) huruf b



74/92

dilakukan dengan ketentuan:a) telah memberikan terapi yang adekuat

namun tetap tidak ada perubahanpada kondisi yang mengakibatkantidak laik praktik; dan

b) menginformasikan terlebih dahulu

kepada sejawat yang bersangkutan.(3) IDI setempat membentuk Tim DokterPemeriksa untuk menanggapi laporansebagaimana dimaksud pada cakupanpasal (2) yang tidak melibatkan dokterpelapor. IDI setempat melaporkan kondisitidak laik praktik dari seorang dokteranggotanya ke Konsil KedokteranIndonesia

(4) Guna mengetahui kondisinya yang fit,dokter wajib melakukan general check upsecara berkala, dan sebaiknya ber-konsultasi tentang kesehatannya kepada

teman sejawat dokter pribadinya.(5) Tujuan dokter memelihara kesehatannya:

a) Dokter tetap sehat dalam men-jalankan tugasnya

b) Menjadi pendidik & panutan bagipasien dan masyarakat

c) Tidak memberikan risiko kepadapasien yang bisa dihindari (men-cegah penularan, mencegah bahaya



75/92

bagi pasien)(6) Seorang dokter harus menyadari walau

tanpa dirasa, praktik yang sukses danramai telah mendorong dokter yangbersangkutan untuk berkerja secaraberlebihan, sehingga dapat mengganggu

kesehatan pribadinya, untuk itu dapatmembentuk tim asisten yang tidakmenyalahi peraturan dan perundang-undangan yang ada

(7) Dokter wa j ib mengundurkan d i riberpraktik atau mengurangi kompetensiuntuk keselamatan pasien apabila adasuatu sebab yang mengakibatkan gang-guan dalam menjalankan profesi(ditentukan oleh dirinya sendiri maupuntim)

(8) Seorang dokter karena merasa bisamengobati dan enggan mengganggu

teman sejawatnya yang diketahui sibuk,maka bila sakit tidak memeriksakan diri kedokter lain. Namun demikian seorangdokter perlu menghindari mengobati dirisendiri, karena biasanya kurang tuntas

(9) Seorang dokter perlu melaksanakan

tindakan perlindungan diri, sepertiimmunisasi terlebih dahulu saat terjadiwabah, cuci tangan setelah memeriksa



76/92

pasien, atau memakai masker untukperlindungan penularan lewat udara danprosedur pencegahan lainnya

(10) Seorang dokter wajib menjadi teladandalam pelaksanaan perilaku sehat,seperti menjaga kebugaran fisik-mental-

spiritual, menghindari kebiasaan yangmengganggu kesehatan mengkonsumsimakanan berlebihan, dan juga bergaulatau duduk bersama dengan orang-orangyang tidak bermoral

Pasal 21 :Perkembangan llmu

dan teknologi kedokteran

Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi kedokteran / kesehatan.

Cakupan Pasal:(1) Setiap dokter wajib berada di lini terdepan

dalam pengetahuan kedokteran yang

relevan bagi praktiknya dan meneguhkanbahwa kemampuan klinis dan teknisnyaakan dijaga.



77/92

(2) Setiap dokter wajib bersikap terbuka,bicara benar, faktual dan sopan santuns e c a r a p r o f e s i o n a l p a d a s a a tberkomunikasi dengan anggota profesilainnya, dengan pasien dan denganmasyarakat luas.

(3) Setiap dokter wajib membaktikan hidupuntuk menyelenggarakan pelayananmedis ke pasien secara berkompeten,berhati-nurani dan memadai.

(4) Setiap dokter yang menjadi dosen wajibmemperhatikan semua peserta pen-didikan profesi sebagai sejawat,m e m p e r l a k u k a n m e re k a s e c a rabermartabat, menyapa mereka penuhhormat dan mengelola mereka yangdibawah tanggungjawab pendidikannyadengan profesionalisme, kepedulian danpembimbingan.

(5) Setiap dokter wajib mengikuti per-kembangan ilmu pengetahuan danteknologi kedokteran/ kesehatansebagaimana dimaksud pada cakupanpasal (1) dilakukan dengan :a. Membaca berbagai literatur dalam

buku, majalah ilmiah, kepustakaanelektronik, brosur dan sebagainya

b. Mengikuti kegiatan ilmiah seperti:



78/92

seminar, simposium, workshops/lokakarya, kursus-kursus, pelatihandan lain sebagainya, agar ilmu danketrampi lan te tap d iakui dandipercaya.

c. Secara aktif melakukan penelitian

kedokteran atau kesehatan.



79/92

BAB. 7PROTAP PEMBELAAN ANGGOTA

(1) Ditingkat rumah sakit, Penyelesaiancomplain, Pendekatan secara religius,rasio/science dan kekeluargaan berupaklarifikasi.

(2) Ditingkat wilayah, Koordinasi denganPerki wilayah, kajian kasus, masukan dansaksi ahli. Koordinasi dengan IDI wilayahBHP 2A, Pendampingan masalah hukum.

(3) Ditingkat Pusat, Koordinasi dengan PerkiPusat, kajian kasus, masukan dan saksiahli (banding bila diperlukan). Koordinasidengan IDI Pusat BHP 2A.

(4) Penyelesaian claim / tuntutan oleh pihakketiga (pengacara) berupa mediasi,

pengadilan.

(5) UU No.44 Th 2009 tentang Rumah Sakit,Ps. 46 :

RS bertanggung jawab secara hukumterhadap semua kerugian yang

ditimbulkan atas kelalaian yangdilakukan oleh tenaga kesehatan diRumah Sakit



80/92

BAGAN UNTUK MENDAPATKANOUTCOME APABILA MENDAPATKAN

KLAIM - TUNTUTAN DALAMMELAKSANAKAN TUGAS

PROFESI PELAYANAN.


Klaim pasien (langsung/tidaklangsung)

Humas melakukan koordinasidengan komite medik

Hasil Audit Medik

Audit Medik

Penunjukkan Juru Bicara

Laporan ke Direktur Rumah sakit

menunggu reaksi atau gugatan

dari keluarga pasien


81/92

KOMPLAIN VS KLAIM

Penanganan complain yang baik sering

menghasilkan solusi non-konflik, dengan

arti mencegah klaim

Bila berkembang menjadi klaim, kasusnya

harus dianalisis secara klinis dengan baik

dan juga secara medikolegal

Cara penyelesaian yang efektif dan

efisien harus di upayakan untukditemukan (terlebih dahulu melalui

mediasi, sesuai UU N0.36 th.2009 ps.29)



82/92

Hal hal yang perlu diperhatikan:

A. Hak Dokter, menurut UU 29 tahun 2004tentang praktek kedokteran pasal 50isinya: memperoleh periindungan hukumsepanjang melaksanakan tugas sesuaidengan standart profesi dan standartprosedur operasional (SOP).

B. Azas praduga tak bersalah. Selamabelum ada keputusan tetap dariPengadilan / Hakim.

C. Rekam medik. Berkas milik rumah sakit,Isi rekam medik milik pasien beruparingkasan medik (menurut Permenkes269 tahun 2008 Pasal 12). Rekam medikdisimpan baik baik (jangan hilang)merupakan rahasia medik dan sebagai

alat bukti.

D. Yang mendalilkan kesalahan yang harusmembukt ikan (pengadu, pe lapor ,penggugat) kecuali kasus pidana olehpolisi.

E. Hindari dialog /perdebatan antarapengacara (pakar hukum) dari Pasien



83/92

dan dokter (awam hukum), dan sebaiknyadokter menunjuk / diwakili oleh pengacarayang telah disepakati kecuali yangbersifat murni science.

F. Bagian Penting Pelaksanaan PraktikPasal 39 UU N0.29 tahun 2004 :

Praktik kedokteran diselenggarakanberdasarkan pada kesepakatanantara dokter atau dokter gigi denganp a s i e n d a l a m u p a y a u n t u kpemeliharaan kesehatan, pencegahanpenyakit, peningkatan kesehatan,

pengobatan penyakit dan pemulihankesehatan

G. Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Dokter danDokter Gigi UU 29 Tahun 2004 pasai 50{4 Item) :

HAK DOKTER / DOKTER GIGI dalammelaksanakan praktik kedokteran a.l. :1. Memperoleh perlindungan hukum

sepanjang melaksanakan tugassesuai dengan standar profesi danStandar Operasianal Prosedur.

2. Memberikan pelayanan medismenurut standar profesi dan standarprosedur operasional;



84/92

3. Memperoteh informasi yang lengkapdan ju ju r da r i pas ien a taukeluarganya.

4. Menerima imbalan balas jasa.

H. HAK PASIEN dalam UU 44 Tahun 2009Setiap pasien mempunyai hak :

1. Memperoleh informasi mengenaitata tertib dan peraturan yangberlaku di Rumah Sakit.

2. Memperoleh informasi tentang hakdan kewajiban pasien.

3. M em pe ro le h l ay an an y an g

manusiawi, adil, jujur, dan tanpadiskriminasi;

4. Memperoleh layanan kesehatanyang bermutu sesuai denganstandar profesi dan standarprosedur operasional.

5. Memperoleh layanan yang efektifdan efisien sehingga pasienterhindar dari kerugian fisik danmateri.

6. Mengajukan pengaduan a taskualitas pelayanan yang didapatkan.

7. Memilih dokter dan kelas perawatan

sesuai dengan keinginannya danperaturan yang berlaku di Rumah



85/92

Sakit.8. Meminta konsultasi tentang penyakit

yang dideritanya kepada dokter lainyang mempunyai Surat Izin Praktik(SIP) baik di dalam maupun di luarRumah Sakit.

9. M e n d a p a t k a n p r i v a s i d a nkerahasiaan penyakit yang dideritatermasuk data-data medisnya.

10. Mendapat informasi yang meliputidiagnosis dan tata cara tindakanmedis, tujuan tindakan medis,alternatif tlndakan, risiko dan

komplikasi yang mungkin terjadi,dan prognosis terhadap tindakanyang dilakukan serta perkiraan biayapengobatan.

11. Memberikan persetujuan ataumenolak atas tindakan yang akan

dilakukan oleh tenaga kesehatanterhadap penyakit yang dideritanya.

12. Didampingi keluarganya dalamkeadaan kritis.

13. Menjalankan ibadah sesuai agamaatau kepercayaan yang dianutnyaselama hal itu tidak mengganggupasien lainnya.



86/92

14. Mempero leh keamanan dankeselamatan dirinya selama dalamperawatan di Rumah Sakit.

15. Mengajukan usul, saran, perbaikanatas perlakuan Rumah Sakitterhadap dirinya.

16. Menolak pelayanan bimbinganrohani yang tidak sesuai denganagama dan kepercayaan yangdianutnya.

17. Menggugat dan atau menuntutRumah Sakit apabila Rumah Sakitdiduga memberikan pelayanan yang

tidak sesuai dengan standar baiksecara perdata ataupun pidana.

18. Mengeluhkan pelayanan RumahSakit yang tidak sesuai denganstandar pelayanan melalui mediacetak dan elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



87/92

S K E M APREVENTIVE / PENCEGAHAN KONFLIK


GOOD CLINICAL GOVERNANCE

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GOOD ETHICAL BEHAVIOUR

PROFESIONALISME

KODERSI

KODEETIK

PATIENT SAFETY


88/92

BAGAN UNTUK MENDAPATKANOUTCOME PRAKTIK YANG MEMUASKAN



89/92

PENGURUSBADAN ETIK DAN PEMBELAAN ANGGOTAPP PERKI

Periode 2012 2014

Ketua :

Dr. Pri Utomo, SpJP(K),SpA,MM,SH,FIHA.

Sekretaris :Prof. DR. dr. Zainal Musthafa, SpJP(K),MSi,FIHA

Anggota :Dr. RWM Kaligis,SpJP(K),FIHA

Dr. Hadi Hartono,SpJP(K),FIHAProf.DR.dr. Sutomo Kasiman, SpPD,SpJP(K),FIHADr. SAntoso Karo Karo,MPH,SpJP(K),FIHA



90/92

DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 116,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4431) ;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor144,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063) ;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor153 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5072) ;

4. Kode Etik Kedokteran IndonesiaMajelis Kehormatan Etika KedokteranPusat IDI, Jakarta, 2012



91/92



92/92

buku pedoman etik perki

Documents