LAPORAN ANALISIS MASALAH LEGAL DAN ETIK PADA KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

Di susun oleh :NAMA : NIM :30.01.12.00PEMBIMBING: Ns. Venny Mayumi Gultom, S.Kep

SEKOLAH TINGGI KESEHATAN PERDHAKI CHARITASPROGRAM STUDI S1 KEPERAWATANPALEMBANGTAHUN AKADEMIK 2015

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini yang berjudul Laporan Analisis Masalah Legal dan Etik pada Keperawatan Gawat Darurat . Dengan harapan laporan ini dapat membantu mahasiswa/i dalam menganalisis dan mempelajari masalah legal dan etik yang terjadi di lapagan dalam keperawatan gawat darurat Laporan ini merupakan salah satu tugas yang di berikan kepada kami dalam rangka pengembangan dasar ilmu keperawatan gawat darurat. Selain itu tujuan dari penyusunan laporan ini juga untuk menambah wawasan tentang analisis dan pemecahan masalah legal dan etik secara meluas. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum sempurna dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan, baik dari segi materi maupun pembahasan. Oleh sebab itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan laporan ini dimasa mendatang. Demikianlah, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat ikut memberikan sumbangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Palembang, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISIHalamanHALAMAN JUDULiKATA PENGANTARiiDAFTAR ISIiiiBAB I PENDAHULUAN1.1 Pengertian konsep legal dan etik1.2 Isi dan prinsip legal dan etik 1.3 Masalah legal dalam keperawtan 1.4 Landasan aspek legal keperawtan gawat darurat1.5 Alikasi aspek legal dalam keperawatan gawat darurat1.6 Kerangka pemecahan masalah dilema etik BAB II PEMBAHSAN 2.1 Kasus2.2 Identifikasi Masalah2.3 Pemecahan masalah berdasarkan kerangka pemecahan masalah menurut ( model Murphy atau Koizer) BAB III PENUTUP3.1 Kesimpulan3.2 SaranDAFTAR PUSTAKA

BAB IPENDAHULUAN1.1 Pengertian Konsep Legal Dan EtikEtika keperawatan (nursing ethic) merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan diatur dalam kode etik keperawatan. Aspek Legal Etik Keperawatan adalah Aspek aturan Keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam undang-undang keperawatan.Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Perawat sebagai profesi dan bagian integral dari pelayanan kesehatan tidak saja membutuhkan kesabaran. Kemampuannya untuk ikut mengatasi masalah-masalah kesehatan tentu harus juga bisa diandalkan.International Council of Nurses (ICN) mengeluarkan kerangka kerja kompetensi bagi perawat yang mencakup tiga bidang, yaitu bidang Professional, Ethical and Legal Practice, bidang Care Provision and Management dan bidang Professional Development Setiap profesi pada dasarnya memiliki tiga syarat utama, yaitu kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan yang ekstensif, komponen intelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya, dan memberikan pelayanan yang penting kepada masyarakat. (Budi Sampurna, Pakar Hukum Kesehatan UI 2006)Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan, pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kristis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional.1.2 Isi Dari Prinsip Prinsip Legal Dan Etis Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalampraktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan, pemahaman tentang implikasi hukumdapat mendukung pemikiran kristis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungihak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihathukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional.Isi dari prinsip prinsip legal dan etis adalah :a. Autonomi (Otonomi)Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.b. Beneficience (Berbuat Baik)Beneficience berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang,dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.c. Justice (Keadilan)Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai inidirefleksikan dalam prkatek profesional ketika perawat bekerja untuk terapiyang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.d. Nonmal eficience ( Tidak Merugikan )Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien.e. Veracity ( Kejujuran )Prinsip ini berarti penuh dengan kebenaran. Nilai diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran.f. Fidellity (Metepati Janji)Prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien.g. Confidentiality ( Kerahasiaan )Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien.h. Accountability ( Akuntabilitas )Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang professional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.i. Informed ConsentInformed Consent terdiri dari dua kata yaitu informed yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan consent yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi informed consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian informed consent dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.1.3 Masalah Legal Dalam KeperawatanHukum dikeluarkan oleh badan pemerintah dan harus dipatuhi oleh warga negara. Setiap orang yang tidak mematuhi hukun akan terikat secara hukum untuk menanggung denda atau hukuman penjara. Beberapa situasi yang perlu dihindari seorang perawat :a. KelalaianSeorang perawat bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien dengan cara tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak melakukan tugas dengan hati-hati sehingga mengakibatkan pasien jatuh dan cedera.b. PencurianMengambil sesuatu yang bukan milik anda membuat anda bersalah karena mencuri. Jika anda tertangkap, anda akan dihukum. Mengambil barang yangtidak berharga sekalipun dapat dianggap sebagai pencurian.c. FitnahJika anda membuat pernyataan palsu tentang seseorang dan merugikan orang tersebut, anda bersalah karena melakukan fitnah. Hal ini benar jika anda menyatakan secara verbal atau tertulis.d. False imprisonmentMenahan tindakan seseorang tanpa otorisasi yang tepat merupakan pelanggaran hukum atau false imprisonment. Menggunakan restrein fisik atau bahkan mengancam akan melakukannya agar pasien mau bekerja sama bisa juga termasuk dalam false imprisonment. Penyokong dan restrein harus digunakan sesuai dengan perintah doktere. Penyerangan dan pemukulanPenyerangan artinya dengan sengaja berusahan untuk menyentuh tubuh orang lain atau bahkan mengancam untuk melakukannya. Pemukulan berarti secara nyata menyentuh orang lain tanpa ijin.Perawatan yang kita berikan selalu atas ijin pasien atau informed consent. Ini berarti pasien harus mengetahui dan menyetujui apa yang kita rencanakan dan kita lakukan.f. Pelanggaran privasiPasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan adalah pelanggaran privasi dan itu adalah tindakan yang melawan hukum.g. PenganiayaanMenganiaya pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat anda terikat secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Standar etik meminta perawat untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pasien. Setiap orang dapat dianiaya, tetapi hanya orang tua dan anak-anaklah yang paling rentan. Biasanya, pemberi layanan atau keluargalah yang bertanggung jawab terhadap penganiayaan ini. Mungkin sulit dimengerti mengapa seseorang menganiaya ornag lain yang lemah atau rapuh, tetapi hal ini terjadi. Beberapa orang merasa puas bisa mengendalikan orang lain. Tetapi hampir semua penganiayaan berawal dari perasaan frustasi dan kelelahan dan sebagai seorang perawat perlu menjaga keamanan dan keselamatan pasiennya.1.4 Landasan Aspek Legal KeperawatanLandasan aspek legal keperawatan adalah undang-undang keperawatan. Aspek legal Keperawatanpada kewenangan formalnya adalah izin yang memberikan kewenangan kepada penerimanya untuk melakukan praktik profesi perawat yaitu Surat Ijin Kerja (SIK) bila bekerja di dalam suatu institusi dan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP) bila bekerja secara perorangan atau berkelompok.Kewenangan itu, hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Namun, memiliki kemampuan tidak berarti memiliki kewenangan. Seperti juga kemampuan yang didapat secara berjenjang, kewenangan yang diberikan juga berjenjang.Kompetensi dalam keperawatan berarti kemampuan khusus perawat dalam bidang tertentu yang memiliki tingkat minimal yang harus dilampaui. Dalam profesi kesehatan hanya kewenangan yang bersifat umum saja yang diatur oleh Departemen Kesehatan sebagai penguasa segala keprofesian di bidang kesehatan dan kedokteran. Sementara itu, kewenangan yang bersifat khusus dalam arti tindakan kedokteran atau kesehatan tertentu diserahkan kepada profesi masing-masing.1.5 Aplikasi Aspek Legal Dalam KeperawatanGawat DaruratDalam pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun diluar rumah sakit tidak tertutup kemungkinan timbul konflik. Konflik tersebut dapat terjadi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan antara sesama tenaga kesehatan (baik satu profesi maupun antar profesi). Hal yang lebih khusus adalah dalam penanganan gawat darurat fase pra-rumah sakit terlibat pula unsur-unsur masyarakat non-tenaga kesehatan. Untuk mencegah dan mengatasi konflik biasanya digunakan etika dan norma hukum yang mempunyai tolok ukur masing-masing. Oleh karena itu dalam praktik harus diterapkan dalam dimensi yang berbeda. Artinya pada saat kita berbicara masalah hukum, tolok ukur norma hukumlah yang diberlakukan.

Penderita gawat darurat adalah penderita yang oleh karena suatu penyebab (penyakit, trauma, kecelakaan, tindakan anestesi) yang bila tidak segera ditolong akan mengalami cacat, kehilangan organ tubuh atau meninggal. (Sudjito, 2003).Kondisi emergency yang sebenarnya (frue emergency) yaitu setiap kondisi yang secara klinik memerlukan penanganan medik segera. Kondisi seperti ini baru dapat ditentukan setelah pasien diperiksa oleh petugas kesehatan yang berwenang.Penderita gawat darurat ialah penderita yang tiba-tiba berada dalam anggota gerak badannya akan menjadi cacat, bila tidak mendapat pertolongan secepatnya. Diagnosa yang tepat dan pertolongan yang benar akan dapat mencegah kematian atau kecatatan (to save life and limb)1. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi ManusiaPasal 1 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi Negara, Hukum Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Pasal 9 Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai bukan lahir dan batin Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Landasan Hukum Perawat Dalam Pelayanan Emergency

2. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanPasal 1Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 1Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 1Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Pasal 1Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Asas dan TujuanPasal 2Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Hak dan KewajibanPasal 4Setiap orang berhak atas kesehatan.Pasal 5 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6 Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 7 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8 Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

KewajibanPasal 9Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pasal 10 Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Pasal 11 Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 12 Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab PemerintahPasal 14 Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 15 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 16 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

Pasal 17 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggitingginya.

Pasal 18 Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Pasal 19 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Pasal 20Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistim jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.Pelaksanaan sistim jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.

Sumber Daya Di Bidang Kesehatan (Tenaga Kesehatan)Pasal 22Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23 Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24 Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25 Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32 Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pasal 58 Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Pasal 63 Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan. Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Pasal 27 Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Upaya kesehatanPasal 46 Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.Pasal 47 Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Ketentuan pidanaPasal 190Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan dan/atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 201 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198,Pasal 199, dan Pasal 200. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

1.6 Kerangka Konsep Pemecahan Masalah Dilema EtikKerangka pemecahan dilema etik banyak diutarakan oleh para ahli dan pada dasarnya menggunakan kerangka proses keperawatan/pemecahan masalah secara ilmiah, antara lain :a. Model Pemecahan Masalah (Megan,1989)Ada lima langkah-langkah dalam pemecahan masalah dalam dilema etik antara lain : 1) Mengkaji situasi2) Mendiagnosa masalah etik moral3) Membuat tujuan dan rencana pemecahan4) Melaksanakan rencana5) Mengevaluasi hasil

b. Kerangka Pemecahan Dilema Etik (Kozier & Erb, 1989)1) Mengembangkan data dasar. Untuk melakukan ini perawat memerlukan pengumpulan informasi sebanyak mungkin meliputi :2) Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut dan keterlibatannya3) Apa tindakan yang diusulkan4) Apa maksud dari tindakan yang diusulkan5) Apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diusulkan.6) Mengidentifikasi konflik yang terjadi berdasarkan situasi tersebut7) Membuat tindakan alternatif tentang rangkaian tindakan yang direncanakan dan mempertimbangkan hasil akhir atau konsekuensi tindakan tersebut8) Menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut.9) Mengidentifikasi kewajiban perawat10) Membuat keputusan

c. Model Murphy dan murphy1) Mengidentifikasi masalah kesehatan2) Mengidentifikasi masalah etik3) Siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan4) Mengidentifikasi peran perawat5) Mempertimbangkan berbagai alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan6) Mempertimbangkan besar kecilnya konsekuensi untuk setiap alternatif keputusan7) Memberi keputusan8) Mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut hingga sesuai dengan falsafah umum untuk perawatan klien9) Analisa situasi hingga hasil aktual dari keputusan telah tampak dan menggunakan informasi tersebut untuk membantu membuat keputusan berikutnya.d. Model Curtin1) Mengumpulkan berbagai latar belakang informasi yang menyebabkan masalah2) Identifikasi bagian-bagian etik dari masalah pengambilan keputusan3) Identifikasi orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan4) Identifikasi semua kemungkinan pilihan dan hasil dari npilihan itu5) Aplikasi teori, prinsip dan peran etik yang relevan6) Memecahkan dilema7) Melaksanakan keputusan

e. Model Levine Ariff dan Gron1) Mendefinisikan dilema2) Identifikasi faktor-faktor pemberi pelayanan3) Identifikasi faktor-faktor bukan pemberi pelayanan4) Pasien dan keluarga5) Faktor-faktor eksternal6) Pikirkan faktor-faktor tersebut satu persatu7) Identifikasi item-item kebutuhan sesuai klasifikasi8) Identifikasi pengambil keputusan9) Kaji ulang pokok-pokok dari prinsip-prinsip etik10) Tentukan alternatif-alternatif11) Menindaklanjuti

f. Menurut Purtillo dan Cassel (1981)Purtillo dan Cassel menyarankan 4 langkah dalam membuat keputusan etik antara lain :1) Mengumpulkan data yang relevan2) Mengidentifikasi dilema3) Memutuskan apa yang harus dilakukan4) Melengkapi tindakan

g. Menurut Thompson & Thompson (1981) Langkah-langkah model keputusan biotis Menurut Thompson & Thompson (1981) di antaranya sebagai berikut:1) Meninjau situasi untuk menentukan masalah kesehatan, keputusan yang diperlukan, komponen etis dan petunjuk individual2) Mengumpulkan informasi tambahan untuk mengklasifikasi situasi3) Mengidentifikasi issue etik4) Menentukan posisi moral5) Menentukan posisi moral pribadi dan profesional6) Mengidentifikasi posisi moral dari petunjuk individual yang terkait7) Mengidentifikasi konflik nilai yang ada

BAB IIPEMBAHASAN2.1 Kasus Tn Rudi adalah seorang perawat, pada waktu dinas dia bekerja dibawah pengaruh alkohol, sehingga terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Laporan dari perawat lain yang bekerja pada shif yang sama, bahwa dari mulut Tn Rudi tercium alkohol dari nafasnya.Setelah ada laporan, perawat manajer (kepala ruangan) melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan minuman beralkohol dalam loker Tn Rudi. Tindakan perawat manajer adalah menegur langsung kepada Tn Rudi agar tidak mengkonsumsi alkohol selama dinas, dan membebas tugaskan Tn Rudi selama 2 minggu dengan tidak dibayar. Selain itu perawat manajer juga membuat jadwal rotasi ulang. Perawat manajer juga merencanakan adanya pertemuan kelompok untuk membahas kasus Tn Rudi tersebut.Reaksi Tn Rudi setelah ketemu dengan perawat manajer adalah berjanji tidak akan minum alkohol lagi selama bertugas. Dia bereaksi defensif dan mengatakan jika perawat manajer over akting. Selama pertemuan Tn Rudi tampak sedih, dan minta untuk dapat bekerja lagi, karena ia mempunyai 4 orang anak.Petunjuk untuk menyelesaikan tugas:1. Saudara adalah teman dari Tn Rudi tersebut, melihat kasus yang dilakukan Tn Rudi tersebut, bagaimana pendapat saudara?2. Jika saudara diminta bantuan oleh perawat manajer untuk menyelesaikan kasus Tn Rudi, bagaimana cara penyelesaiaan masalah kasus diatas!3. Pertimbangkan nilai-nilai etik, prinsip-prinsip etik dan kode etik yang saudara gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.4. Dalam penyelesaian masalah tersebut, kemukakan teori etik yang saudara gunakan

2.2 Identifikasi masalahKasus Tn Rudi termasuk permasalahan etik yaitu dilema etik. Menurut pendapat saya perbuatan Tn Rudi sebagai seorang perawat tidak manusiawi dan tidak selayaknya dia minum minuman yang beralkohol sewaktu dinas di tempat kerjanya. Karena segala sesuatu yang dilakukan seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol bisa terjadi di luar kontrol kesadaran. Seperti halnya Tn Rudi, dia tidak sadar saat memberikan obat yang salah kepada pasien, yang bisa berakibat fatal pada keadaan pasien.Jika saya diminta bantuan untuk menyelesaikan kasus Tn Rudi, saya akan mencari tahu apa penyebab Tn Rudi minum minuman beralkohol. Serta menasehati dan memberi tahu Tn Rudi bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan menyimpang dari etik keperawatan, karena saya sebagai teman sejawatnya seharusnya mengingatkan jika ada teman yang melakukan pelanggaran atau dilema etik.2.3 Pemecahan Masalah Berdasarkan Kerangka Pemecahan Masalah Menurut Murphy Dan Kozier Penerapan penyelesaian dilema etik pada kasus Tn Rudi saya memakai Kerangka Penyelesaian/Pemecahan Masalah Etik/Dilema Etik menurut Kozier & Erb tahun 1989:1. Mengembangkan data dasar.a. Orang yang terlibat: Tn Rudi, perawat, pasien, perawat manager, keluargab. Tindakan yang diusulkan: pemberian sanksi atas Tn Rudi karena telah melanggar kode etik dan tidak membolehkan Tn Rudi minum minuman beralkohol saat dinas.c. Maksud dari tindakan tersebut: untuk mencegah kelalaian perawat akan tugasnya saat sedang dinas atau berhubungan dengan pasien.d. Konsekuensi yang munkin timbul dari tindakan yang diusulkan:1) Bila tidak dibantu dalam menyelesaikan masalahnya: Tn Rudi akan kesulitan untuk mengatasi masalahnya tersebut dan bisa stress karena diberi sanksi oleh Perawat Manager.2) Bila dibantu dalam menyelesaikan masalahnya: permasalahan Tn rudi akan ringan dan saya sebagai teman sejawatnya sudah memenuhi kode etik perawat dengan teman sejawat.

2. Mengidentifikasi konflik yang terjadi berdasarkan situasi tersebut.a. Konflik yang terjadi pada Perawat:1) Merasa prihatin terhadap Tn Rudi karena telah melanggar prinsip-prinsip keperawatan seperti, Non-maleficence (tidak merugikan), beneficence (kemurahan hati). 2) Konflik yang mungkin timbul dengan apa yang dilakukan Tn Rudi saat salah dalam pemberian obat kepada pasien karena bisa berakibat fatal pada keadaan pasien.b. Membuat tindakan alternatif tentang rangkaian tindakan yang direncanakan dan mempertimbangkan hasil akhir atau konsekuensi tindakan tersebut.c. Mengikuti sanksi yang diberikan Perawat Manager:1) Mematuhi peraturan yang dibuat oleh Perawat Manager.2) Mengingkari kode etik perawat dengan teman sejawat.3) Sudah berbuat adil terhadap teman sejawat lainnya.4) Tn Rudi di bebas tugaskan selama 2 minggu dengan tidak dibayar.d. Mendiskusikan masalah dengan Perawat Manager dengan memberitahu bahwa Tn Rudi mempunyai tanggungan 4 orang anak:1) Perawat manager mungkin akan mempertimbangan sanksi yang diberikan kepeda Tn Rudi.2) Perawat manager mungkin tetap bersih kukuh dengan sanksi yang diberikan kepada Tn Rudi karena menurut peraturan itu sesuai dengan prosedur rumah sakit dan sudah bertindak adil dengan konsekuensi yang ada.3. Menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut.Sebagai teman sejawat perawat tidak membuat keputusan terhadap kasus Tn Rudi, tetapi perawat yang lain bisa membantu Tn Rudi menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini perlu dipikirkan:a. Siapa yang sebaiknya terlibat dalam membuat keputusan dan mengapa?b. Untuk siapa saja keputusan dibuat?c. Apa kreteria untuk menetapkan siapa pembuat keputusan (sosial, ekonomi, fisiologi, psikologi, budaya, politik, kesehatan, peraturan atau hukum)?d. Sejauh mana keputusan perawat manager dibutuhkan?e. Apa prinsip etik yang ditekankan atau diabaikan oleh tindakan yang diusulkan?

4. Mengidentifikasi kewajiban perawat.Dalam membantu Tn Rudi membuat keputusan, saya sebagai teman sejawat perlu membuat daftar kewajiban perawat terhadap teman sejawat:a. Perawat memelihara hubungan baik antar sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan perlayanan kesehatan secara menyeluruh.b. Perawat menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya kepada sesama perawat, serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan.

5. Membuat keputusan.a. Menasehati Tn Rudi untuk tidak meminum minuman beralkohol lagi sewaktu dinas.b. Mendiskusikan permasalahan Tn Rudi dengan perawat manager dan perawat lainnya.Nilai-nilai esensial yang saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan Tn Rudi:a. Altruism (mengutamakan orang lain): Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, arahan, kedermawanan atau kemurahan hati serta ketekunan. b. Equality (kesetaraan): Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri dan toleransi.

Prinsip-prinsip etik yang saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan Tn Rudi:a. Respek: dalam prinsip ini terkandung arti bahwa kehidupan merupakan hak milik yang paling berharga dan mendasar pada manusia.b. Beneficence (kemurahan hati/muslahat): kemurahan hati atau maslahat berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan hal yang baik dan tidak membahayakan orang lain. Kesulitan biasanya muncul pada saat menentukan siapa yang harus memutuskan hal yang terbaik untuk seseorang.

Kode etik yang saya gunakan dalam menyelesaikan permasalahan Tn Rudi:Perawat dan Teman Sejawat: perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan perawat maupun denngan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Teori etik yang saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan Tn Rudi:Utulitarianism adalah posisi orientasi komunitas yang berfokus pada konsekuensi dan lebih mempunyai hal-hal yang baik dalam jumlah besar dan mendatangkan kebahagiaan untuk banyak orang serta mempunyai konsekuensi kerugian yang sedikit atau minimal.

BAB IIIPENUTUP2.4 Kesimpulan 2.5 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Ismani, Nila. 2001. Etika Keperawatan. Jakarta : Widya MedikaAmir, Amri. 1997. Hukum Kesehatan. Jakarta : Bunga RampaiLubis, Sofyan. 2009. Mengenal Hak Konsumen dan Pasien. Jakarta :Pustaka Yusticia Sumijatun. 2011. Membudayakan Etik dalam Praktik Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika Bahtyar, Lutfi .2014. Konsep Legal Etik dan Kasus Keperawtan. di akses pada tanggal 29 Mei 2015 http://www.slideshare.net/nslutfi90/tugas-legal-etik-kelompok-4-sp-ikd-1 Datus, Lovian. 2011. Aspek Legal Keperawatan Gawat Darurat. di akses pada tanggal 29 Mei 2015 http://nsloviandatusskep.blogspot.com/2011/06/aspek-legal-keperawatan- gawat-darurat.html Setyawan, Dody. 2012. Etik, Dilema Etik dan Contoh Kasus Dilema Etik. Di akses pada tanggal 01 Juni 2015. http://nersdody.blogspot.com/2012/03/etik-dilema-etik-dan-contoh-kasus.html