RISALAH

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Masa Persidangan Tahun sidang RapatKe Jenis Rapat Sifat Rapat Dengan

Hariffanggal Waktu Tern pat

KetuaRapat Sekretaris

A car a

Had i r

Had i r

TF..NTANG

GURU DAN DOSEN

DALAM PEMBICARAAN TING KAT I

: I : 2005-2006

: Rapat Panitia Kerja : Terbuka : Menteri Pendidikan Nasional dan

Menteri Huk:um dan Hak Asasi Manusia

: 23 Nopember 2005 : 09.20 - 14.30 WIB : Ruang Rapat Komisi X DPR RI,

Gedung Nusantara I : Prof.Dr.H. Anwar Arifin, S.lp Dids : H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi

X DPR-RI : I. Pembahasan RUU tentang Guru

dan Dosen 2. Lain-lain

: 37 Anggota dari 48 orang Anggota Komisi X DPR RI

: Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya

603

A. Anggota Fraksi Partai Golkar: I . Prof.Dr.H. Anwar Arifin 2. Antarini Malik. 3. Drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc. 4. Ferdiansyah, SE,MM 5. Dra.Hj. Faridah Efendy 6. Drs.H.M. Irsyad Sudiro 7. H.Ebby Djauharie 8. H. Gusti Syamsumin 9. Drs. Trulyanti Habibie Sutrasno, M.Psi.

B. Anggota Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : I . H. Herl Akhmadi 2. Drs.H. Soeratal HW 3. Dra. Elviana, M.Si 4. Drs. Eko Waluyo 5. Dra.Hj.Noviantika Nasution 6. Taufan Tampubolon, SE. 7. Deddy Sutomo 8. Ors. H.Djoemad Tjipto Wardojo, MBA.MM

C. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 1. DR.H.Muchtar Aziz, MA. 2. Drs. Lukman Hakim 3. H. Daromi lrdjas, SH. M.Si. 4. Drs.H.A. Hafidz Ma'soem

D. Anggota Fraksi Partai Demokrat : 1. Dr. H. Tata Zainal Muttaqin, MM 2. Ors. Balkan Kaplale

E. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional : 1 . Ors. Abdul Hakam Naja 2. M. Joko Santoso, S.Sos 3. Ors. Munawar Sholeh 4. H. Ade Firdaus, SE

F. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa : 1. H.M. Dachlan Chudorie 2. Masduki Baidlowi 3. Dra. Hj. Anisah Mahfud

604

4. Ors. Mufid Rahmad 5. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.

G. Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera : 1. Aan Rohanah, M. Ag. 2. Yusuf Supendi, Le. 3. Zuber Safawi, Shi

H. Anggota Fraksi BPD : 1. Muhammad Zainul Majdi, MA 2. Drs.H.Mudaffar Syah

I. Anggota Fraksi PDS : 1. Ruth Nina M Kendang, SE.

J. Anggota Fraksi PBR : 1. H. Is. Anwar Datuk Rajo Perak

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.20 WIB)

KETUA RAPAT (PROF. ANWAR A.):

Terlambat 5 5 menit dari Agenda kita, kalau menurut Tata Tertib ini sebenamya sudah bisa kita lakukan. Yang menandatangani daftar hadir 15 dengan saya, karena saya belum tanda tangan itu dari 24 Anggota Panja kita Cuma Fraksi disini belum lengkap, PKS sudah, FKB sudah, PAN dan PBR dengan PBD, bagaimana bapak-bapak kita buka dulu ya.

Bissmillahirahmanirrahim saya buka Rapat ini.

(KETOK 1 X)

Jadi bapak ibu pertama-tama marl kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, bahwa kita yang hadir di sini masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam rapat yang saya kira sangat penting ini, ini saat-saat terakhir, ya memang kalau kita mendaki gunung itu makin dekat puncaknya ya pundaknya biasanya semakin terjal dan stamina juga mungkin semakin mundur. Mundur menurut Pak Koster itu berarti kalah, jadi tidak boleh kita mundur ya, soalnya Pak Koster ini umumya baru kepala empat, jadi kita memang bisa kalah yang kepala lima. Jadi sekarang ini belum lengkap apakah kita teruskan ini atau skor ini pak?

605

WAKIL KETUA F-PKB (MASDUKI BAIDLOWI):

Saya usul diskor pak, terima kasih masih ada 4 Fraksi yang belum hadir.

KETUA RAPAT:

Skor lima menit ya?, to long Sekretariat dihubungi dan minta persetujuannya untuk kita mulai begitulah ya, PAN ya penting juga hadir PAN kan orangnya banyak ya ? . Skor lima menit ya

(RAPAT DISKORS PUKUL ••..•.. WIB)

Jadi secara proporsional itu biasanya Golkar 2, PDIP 2, jadi yang lainnya satu-satu. Jadi waktu RUU Olah Raga Timusnya yang panjang masa kerjanya, nanti teman-teman mulai saat ini akan nanti memberikan kesempatan kepada Timus untuk bekerja, cuma ini Golkar dalam 2 hari ini punya pesta besar ya Rapimnas, nanti diatur bagaimana teman-teman bisa bergantian untuk menyikapi ini.

Sebelum kita mulai saya ingin menjelaskan bahwa sampai hari ini teman­teman dari beberapa komunitas pendidikan clan dari DPR untuk melakukan diskusi semacam diskusi public. Kemarin Pak Masduki oleh Komisi memenuhi undangan dari komunitas pendidikan dari Surabaya, mungkin ada baiknya nanti juga kita dengarkan masukan-masukan dari sana sebelum kita sambil menunggu teman­teman mungkin waktu 5 menit atau 7 menit kita berikan pak ya, mungkin juga ada masukan-maskan dari konstituen masing-masing nanti dalam saatnya pembicaraan bisa kita masukan.

Kami menyampaikan kepada teman-teman bahwa Pak Herl Achmadi karena besannya meninggal jadi tidak sempat hadir pada hari ini dan Beliau kan Ketua Panja resmi dari kita jadi saya diminta untuk menggantikan sementara.

Yang ketiga bahwa RUU Guru ini kita buat filosofi dasamya adalah melindungi anak bangsa yang kira-kira jumlahnya 50 juta dari SD sampai mahasiswa, 76 juta jadi ada 76 juta anak Indonesia yang bukan Pegawai Negeri itu rakyat yang diwakili oleh kita. 70 juta ini harus mendapat pendidikan yang bermutu, itu saya kira cara berpikir yang harus kita kembangkan. Dalam undang-undang pendidikan itu warganegara ini berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu itu rnaka harus ada guru yang bermutu, saya kira begitu pak. Untuk mendapat guru yang bermutu maka guru ini punya konsentrasi, tidak memikirkan beban-bebannya, tidak perlu naik ojek apa tidak perlu menjadi tukang ojek dan sebagainya. Jadi kta harus memberikan guru yang bermutu itulah undang-undang ini.

606

Jadi kalau undang-undang ini bagus akan melindungi 70 juta anak Indonesia Kalau di Prancis kemarin pemerintah pusat itu konsentrasi membiayai guru pak, kemudian negara-negara propinsi itu atau propinsi itu konsentrasi pada pembangunan fisik. Jadi guru ini hams kita perbaiki, memang ada kesan bahwa setiap kita DPR mengusulkan perbaikan nasib guru resistensi datang dari pemerintah, mohon ini dicatat, setiap DPR berusaha memperbaiki nasib guru resistensi datang dari pemerintah padahal DPR ingin melindungi 70 juta anak didik untuk diajar oleh guru yang bennutu.

Itu sedikit catatan dari kami. Kalau diperkenankan saya ingin silakan dulu Pak Masduki menyampaikan keluhan-keluhan, kritik-krtitik, masukan-masukan dari komunitas pendidikan di Surabaya, silakan Pak Masduki 7 menit, ini kultum kuliah 7 menit, silakan pak.

WAKIL KETUA F-PKB (MASDUKI BAIDLOWI):

Ya terima kasih Prof pimpinan dalam sidang ini.

Pemerintah yang saya hormati, ada Pak Basri, ada Pak Satrio dan teman­teman dalam komunitas Panja dalam RUU Guru dan Dosen yang saya cintai.

Begini memang kami kemarin sepakat untuk mengirim utusan dalam sebuah uji publik di Universtas Wijayakusumah Surabaya untuk hadir di sana dan saya diutus untuk datang dalam uji publik itu dan ada beberapa hal yang saya kira berkembang satu pemikiran yang sebenarnya bisa sudah kita antisipasi pada dasamya apa yang berkembang di dalam pemikiran-pemikiran dalam diskusi itu sudah sering juga kita bicarakan di dalam diskusi-diskusi kita untuk bagaimana agar RUU Guru itu betul-betul tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Dan niat baik antara Pemerintah dan DPR ini saya kira akhimya akan banyak mengadopsi terhadap berbagai perkembangan-perkembangan ataupun dinamika masyarakat yang mengawal dalam tanda petik ya, mengawal dengan berbagai tulisan dengan berbagai desakan terhadap penyempumaan RUU Guru ini. Dan ini saya kira sesuatu kondisi yang sangat positifkarena kalau RUU ini dirumuskan tanpa ada kawalan kritis dari masyarakat, saya kira justru ini akan satu tidak menari~ yang kedua bisa menimbulkan persoalan dikemudian hari karena seakan­akan tidak ada apa-apa tapi kemudian di kemudian hari timbul persoalan.

Yang pertama hal yang ditonjolkan di dalam diskusi itu harapan masyarakat itu bagaimana setelah mereka baca tapi memang yang dibaca itu draft-draft yang belum yang terakhir begitu ya, mereka membaca adanya ambiguitas di dalam rumusan-rumusan undang-undang ini. Misalnya ada kalimat sedapat mungkin itu adalah kalimat-kalimat yang tidak tegas. Kalimat-kalimat yang seperti itu di dalam perundang-undangan itu diharap tidak boleh ada lagi, saya kira kita

607

sepakat bahwa kalimat undang-undang itu ada beda antara puisi dan undang­undang saya kira. Kalau puisi itu makin banyak tafsir makin bagus, puisi Khairil Anwar puisi Aku itu tafsirannya macam-macam. Tapi kalau kalimat undang­undang saya kira harus satu arti satu makn~ jadi satu interpretasi. Wacana ini menjadi diskusi dan menjadi catatan dalam uji publik yang kemarin, ini saya kira pantas untuk bagaimana inijiwa ini kita bawa di dalam semangat kita merumuskan atau merevitalisasi RUU yang sedang kita bahas.

Yang kedua yang juga sedang kita bahas yaitu masalah disvarietas antara swasta dan negeri yang ini juga muncul banyak yang seakan-akan terjadi kontroversi kalau kita baca di berbagai media masa i~ clan itu juga muncul di dalam wacana di dalam uji publik di Surabaya itu. Terutarna persoalan-persoalan tentu saja yang terkait dengan guru swasta, bagaimana negara mesti berpihak kepada guru swasta ini j uga perlu ada ketegasan dan ini saya kira j uga memberikan penyemangatan kita dan tidak jauh juga hubungannya juga dengan ambiguitas tadi. Ambiguitas itu j uga saya kira ban yak kalimat ketika kita hendak merumuskan pemihakan kepada guru-guru swasta biasanya timbul ambiguitas seperti ini.

Kemudian hal yang menjadi menghangat juga dari guru-guru di sana karena uj i publik itu ban yak mengundang guru-guru negeri dan guru-guru swasta di situ ada salah seorang guru swasta dari SMP yang menyatakan bahwa persoalan guru swasta dengan lembaga swasta yang diatur di dalam rencana undang­undang ini, itu kurang memberikan perhatian terhadap pihak guru swasta ketika berhadapan dengan institusi.

Jadi bahwa umumnya mereka mengeluh, kitasebagai guru swasta umumnya itu ditekan oleh institusi lembaga pendidikan, dan bagaimana agar persoalan­persoalan yang terkait dengan antara hubungan antara guru swasta dengan institusi swasta itu bisa undang-undang ini memberikan suatu jaminan bahwa tidak ada penekanan-penekanan dan seterusnya yang dilakukan oleh guru swasta, itu misalnya satu yang dilakukan oleh lembaga swasta terhadap guru swasta, saya kira itu yang pokok. Dan saya kira itu juga kita baca juga hari ini di Kompas yang apaAgus Wignyo, tulisan yangjuga sama yang tentang bagaimana hubungan antara guru swasta dan lembaga pendidikannya itu, itu adalah bukan sebuah intitas yang sama tapi adalah sebuah persoalan yang bisa muncul di kemudian hari kalau kita tidak memberikan garis-garis yang cukup tegas, bagaimana perlindungan kita terhadap guru swasta. Karena nanti saya kira kalau yang terkait dengan lembaga swasta nanti pendidikan itu akan dilindungi di akan dibahas di BHP saya kira. Jadi yang terkait dengan guru saya kira bagaimana pasal-pasal terhadap guru swasta itu yang terkait dengan lembaga itu menjadi pembahasan.

608

Lalu juga ada semangat yang luar biasa dari PGRI Jawa Timur yang menginginkan agar UU ini selesai pada tanggal 25 kalau tidak selesai pada tangal 25 kami akan kirim pasukan PGRI darijawa Timur semuanya untuk mengepung DPR. Jadi ada semangat seperti itu terus saya bilang juga, bahwa kami di DPR juga punya perwakilan PGRI namanya Pak Balkan Kaflali. Pada mulanya beliau semangat seperti sampeyan-sampeyan di Jawa Timur ini tapi sekarang sudah paham sudah memahami kalau UU Guru itu tidak dapat diselesaikan pada tanggal 25. Bahkan PGRI menuduh bahwa tidak selesainya pada tanggal 25 itu karena diganggu oleh dosen, jadi dosen ini mengganggu guru. Terus juga kami jelaskan bahwa sebenamya ini adalah inisiatif DPR, jadi tidak sama sekali teman-teman dosen dari perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri mengganggu terhadap RUU Guru, jadi sudah clear dan kita minta supaya bagaimana agar PGRI tidak terlalu bersemangatlah untuk datang ke Jakarta mengepung DPR.

Saya kira itu yang menjadi pokok bahasan di dalam uji publik kemarin dan mereka sedang merumuskan dan akan mengirimkan ke Komisi X. Saya kira itu Prof kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

KETUARAPAT:

Terima kasih, ini adalah informasi untuk pengayaan wawasan bagi kita bahwa komunitas pendidikan sedang memberikan sorotan kepada kita semua yang membuat VU ini. Tadi pagi saya mendapat informasi bahwa jangan sampai RUU Guru ini seperti RUU-nya PGRI jadi jangan sampai sama dengan PGRI. Kemudian saya juga ditelepon kok hak dan kewajiban pemerintah tidak diatur, yang ada hanya hak dan kewajiban guru dan hak dan kewajiban dosen. Lalu pemerintah apa hak dan kewajibannya, ini juga kemudian yang tadi Pak Masduki itu bahwa di swasta hubungan kerja hubungan guru dengan yayasan itu hubungan buruh dan majikan ya seperti yayasan itu adalah majikan buruh itu seperti guru, ini juga memang perlu mendapat perhatian bagi kita.

Baik bapak ibu sekalian, karena ini adalah proses diskusi nanti, sekarang kita akan membahas, ini sebenarnya tadi kita beri kesempatan untuk sambil menunggu teman-teman, saya ingin lagi menggunakan satu kesempatan sambil nuggu adalah pembentukan Timus pak ya, sekalian Timus saja kita bentuk supaya teman-teman yang bertugas di Timus ini sudah memberikan perhatian sungguh­sungguh apa yang akan kita bicarakan dalam beberapa jam ke depan ini.

Dari Golkar itu 2, dari PDIP 2 dan dari PPP yang lainnya semuanya 1. Kalau boleh nama-nama itu, bisa kita sepakati dulu ini pak ya komposisinya.

609

(KETOK 1 X)

Ya nanti dari Golkar siapa dari PDIP siap~ nanti kalau boleh nanti dalam diskusi kita ini teman-teman yang bertugas di Timus ini sekaligus sinkronisasi, sinkronisasi itu bukan saja sinkronisasi pasal dengan pasal dalam RUU Guru dan Dosen, tapi sinkronisasi dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu juga harus di sinkronkan. Misalnya saya kasih contoh dalam UU Pendidikan Nasional itu dipakai istilah KHM ya diatas kebutuhan hidup minim~ itu sama sekal i be I um tercover di sini, ya mungkin tadi malam sudah dimasukkan di atas kebutuhan hidup minimum itu menjadi penting karena biaya hidup seorang guru di Jakarta dengan biaya seorang guru di kampung saya itu mungkin berbeda 50%.

Jadi dengan seperti itu dan itu <lulu diskusinya panjang itu antara lain pak. Saya kira tadi Timus sudah kita sudah sahkan mohon teman-teman menyampaikan nama kepada pimpinan supaya kita sekalian nanti bisa sahkan.

ANGGOTA:

Dari Golkar Pak Irsyad dan Pak Hepi.

KETUA RAPAT:

Ya Golkar Pak Irsyad dengan Pak Hepi, kalau dari PDIP, Koster dengan Pak Dedi, kalau PKB Pak dahlan, Demokrat Pak Balkan kalau Pak Balkan tidak ada diganti oleh Pak Tata, nah ini sudah ada tambahan satu kalau dari P3 siapa pak oh ya, kalau dari PKS Ibu Aan sendiri, Pak Yusuf saya kira dari PAN dan P3 kita tunggu, kalau yang lainnya otomatis Pak Sultan, Ibu Nina dengan Pak Is nanti akan diperkuat oleh ini. Inilah nama-nama dari ini dan Timus dari Pemerintah juga pak nanti dimasukan, Pak Wasli. Jadi nanti inilah Timus ini yang akan bekerja tak boleh kenal lelah. Nanti Timus ini dilengkapi dengan ahli bahasa, legal drafter dan ahli pendidikan untuk bekerja dan seperti kesepakatan kita kemarin Timus ini diberikan mandat penuh sampai uji publik.

Jadi hari Kamis besok ini kerja Timus ini sudah selesai dan siap untuk di bawa ke uji publik, nanti sesudah itu kita masih ada kesempatan rapat Panja satu kali sesudah itu nanti di bawa ke Raker, dan hasil Raker dibawa ke Paripuma, begitulah prosedur yang cukup panjang dan melelahkan dari sebuah UU. Baiklah Timus ini sudah kita selesaikan pak ya.

(KETOK IX)

610

Baile kita akan masuk pada pembahasan ki~ kita mulai dari mana ini?, laporan dari Tim Ahli dan relawan, siapa yang bisa mewakili, Pak Koster saja pak ya. Pak Koster relawan yang mewakili Tim Ahli karena saya saksikan sendiri Pak Koster itu aktif sekali, terima kasih banyak atas nama pimpinan dan anggota S ilakan Pak Koster.

ANGGOTAF. PDIP (Dr. Ir.WAYAN KOSTER, MM):

Terima kasih pimpinan, Pak Dirjen yang kami hormati.

Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Panja kemarin, maka Tim Ahli dan relawan untuk merumuskan atau menata kembali materi yang diatur di dalam RUU ini sesuai dengan masukan yang ada. Kami sudah berupaya semaksimalnya untuk melakukan proses itu kemarin malam dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang kami lakukan pembahasan dan perumusan di dalam RUU ini sesuai dengan masukan yang ada.

Yang pertama tentunya kita mengacu kepada kesepakatan pada tanggal l l Nopemberyang laluyangdi Bidakara bahwa RUU ini secara umumdibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang umum menyangkut ketentuan guru dan dosen. Kemudian bagian yang kedua adalah ketentuan khusus untuk guru, kemudian bagian yang ketiga itu adalah ketentuabn khusus untuk dosen lalu bagian um um yang terakhir itu adalah ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dari pembahasan mengenai ketentuan umum yang menyangkut guru dan dosen ada beberapa penyempumaan-penyempumaan saja mulai dari ketentuan umum sampai dengan bab I sampai dengan bab 3 itu bisa ditayangkan sedikit­sedikit penambahannya sinkronisasi dengan UU Sisdiknas. Kemudian di bab khusus tentang guru juga ada masukan-masukan baru seperti misalnya penghasilan yang pantas dan memadai kita ganti dengan penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Saya kira itu pas karena setiap daerah itu bisa berbeda normanya jadinya.

Kemudian juga hal-hal yang lain lebih dipertegas seperti misalnya di Pasal 9 itu kita struktur kembali menjadi 3 pasal sesuai dengan masukan pada saat tanggal 11 dari Departemen Hukum dan HAM, materinya tidak berubah.

Kemudian j uga untuk dosen itu ketentuan khusus untuk dosen ada beberapa kami sinkronkan dengan materi yang ada di dalam ketentuan khusus mengenai guru. Lalu ada tambahan misalnya otonomi keilmuan itu belum tercantum kami masukan juga ilmu pengetahuan teknologi seni tambah budaya lagi, seni dan budaya sesuai dengan keputusan kita tanggal 11 yang lalu.

611

Kemudian j uga mengenai sanksi juga itu sudah diperbaiki berkaitan dengan guru dan dosen kalau kemarin baru guru saja kalau sekarang sudah mencakup tentang dosen. Juga ada hal yang belum clear sekali di dalam ketentuan khusus dosen ini berkaitan dengan apa yang sempat disampaikan oleh Pak Bahrul mengenai dibedakannya dosen sebagai karir pegawai denganjabatan akademiknya yang bisa dicapai oleh siapapun tanpa dia harus melalui dari bawah di perguruan tingginya itu. Ini sudah coba kami tuangkan disini tetapi mohon unruk dikaji lebih lanjut apakah memang seperti itu yang dimaksud, karena Pak Bahrul tidak ada barangkali Pak Dirjen keduanya untuk masukannya. Pada intinya bahwa seseorang tanpa dia harus melalui PNS di perguruan tinggi negeri itu dari mana saja asal dia memenuhi syarat kualifikasi dan kopertisnya itu bisa mencapai jabatan akademik tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudianjuga prinsip-prinsip pengembangan keilmuan bagi seorang dosen dalam rangka pelaksanaan tridanna perguruan tinggi juga sudah dipertajam di sini, termasuk disini saya kira ada hal baru profesor istimewa saya kira itu profesor yang membedakan profesor yang tidak berkarya dengan profesor yang terns berkarya, apalagi karyanya itu bermutu mendapat pengakuan secara internasional dia berhak menyandang gelar profesor istimewa dengan haknya, tentunya dengan perlindungannya. Saya kira itu satu hal yang bagus juga yang dimaksud disini.

Saya kira itu hal-hal yang dapat kami sampaikan barangkali untuk memperjelas ini kita lihat mulai dari depan sampai akhir gitu pak, mana yang berubah dan sebagainya.

Terima kasih pimpinan.

KETUARAPAT:

Terima kasih Pak Koster, semalam saya bergabung kira-kira I jam lebih dan memang ini sudah hasil maksimal cuma penjelasan ini belum diberikan kepada kita, sayang sekali secara teknis mestinya ini yang berubah ini dibuat miring atau hurufnya diperkecil, kalau disini ini kita bingung ini yang mana berubah atau tidak gitu ya. Jadi hanya kita bisa melihat di layar yang berwarna, apa bisa secara teknis ini diperbaiki?, semua yang tambahan itu dibuat misalnya miring atau apa sehingga teman-teman ini bisa melihatnya tidak perlu harus melihat layar begitu. Ya sambil jalan saja, sambil jalan saja kalau bisa dibagi dipindahkan apa dikembali ini membuat undang-undang lho. Jadi dibuat miring atau dibuat tipe hurufnya beda gitu.

Baik sekarang terpaksa bapak-ibu kita melihat layar di layar dimulai dengan tadi ada tambahan ini dan budaya, jadi pada ayat (2) butir 2 itu ada tambahan dan budaya. Kalau saya sendiri sebenarnya penambahan ini apa tidak cocok ya,

612

yang dikenal selama ini adalah ilmu pengetahuan teknologi dan seni clan semuanya itu masuk budaya, jadi semuanya itu masuk dalam konsep budaya. Jadi ipteks, ya itu yang dikenal itu, tapi walaupun demikian kita kembalikan.

Barangkali dari Pak Dirjen, Pak Satrio atau pak ini sama ya ? ya silakan Pak Yusuf.

ANGGOTA F. PKS (YUSUF SUPENDI) :

Pada saat itu diantaranya saya karena itu dalam UUD ada begitu, seni budaya dan Bidakara kita sepakati tidak di singkat itukan.

KETUARAPAT:

Ya artinya dikembalikan ke Panja untuk dikritisi, artinya apapun yang diputuskan di Bidakara bisa juga kita perbaiki disini, itu saya kira prinsip itu, yang pentingkan kita mencari kebenaran yang diterima secara universial dalam dunia keilmuan. Karena kalau dalam dunia keilmuan yang dikenal selama ini adalah ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

Jadi kalau sarjana master ilmu politik itu bergelar MA master of art tidak ada master yang lainnya. Silakan bapak ibu, mungkin Pak Satrio ada, yang lain, silakan Pak Dahlan.

ANGGOTA F.PKB (Drs. HM. DAHLAN CHUDORIE):

Kalau saya mengusulkan dosen adalah ilmuwan profesional yang bekerja sebagai pendidik pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi mentransportasikan dan mengembangkan ilmu. Artinya ilmu yang sudah jadi ditransportasikan kepada anak didiknya tetapi ilmu yang sudahjadi itupun wajib dikembangkan oleh dosen. Itu tambahan kalau bisa.

KETUARAPAT:

Yang kita persoalkan ini tambahan dan budaya pak, tapi kalau ada tambahan lain ya silakan saja. Ya silakan.

ANGGOTAF. PDIP(Dr. Ir.WAYAN KOSTER, MM):

Kami sendiri dari Fraksi PDI Perjuangan lebih setuju dengan tanpa budaya. Karena memang terminologinya sudah begitu. Karena ini mengakomodir masukan tanggal 11, saya kira dibuka kesempatan ini ya kami lebih setuju tanpa budaya. Nah pada usulan itu Pak Gayus saya juga setuju itu tidak hanya mengambang tapi juga mentranspormasikan. Terima kasih.

613

KETUARAPAT:

Coba ditambah, menurut kompetensi, ya ahli pendidikan, tranponnasi y~ ya ahli bahasa in transpormasi, transpormasi itu bisa berarti meningkat pak y~ mentranspormasikan ini bahasa Indonesia yang kurang bagus, tapi substansinya bisa diterimaya? dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi yadan seni, itu boleh pak ya? dan seni saja pak ya. Jadi kita ada seni saja.

(KETOK 1 X)

Kemudian mentranspormasikan kita cari bahasa Indonesia yang baik oke pak ya? ya ini masuk dalam Timus, jadi dimiringkan saja masuk dalam Timus bikin catatan di bawah. Silakan pak Pemerintah ahli pendidikan, wah pemerintah ini tidak bawa ahli pendidikan.

PEMERINTAH:

Ya sebetulnyakan tugas guru itu dosen ya silakan pak. Sudah baik pak jadi memang sudah selain mengembangkanjuga menyerap kemudian menggunakan mempertajam apa yang sudah ada. Jadi saya kira sementara tidak menggunakan kata mentraspormasikan itu pak kami mencari istilah yang lebih baik.

KETUA RAPAT:

Jadi masuk timus pak ya? jadi masuk Timus untuk dicarikan istilah transfer ilm~ biasa yang kita kenal transfer ilmu, jadi taruh di bawah Timus, ya oke. Kita pindah lagi catatan 14 itu ada catatan perlu ada pengaturan syarat sertifikat dosen yang setara dengan kualifikasi akademik program pasca sarjana. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa di kalangan teman-teman perguruan tinggi tidak ingin ada sertifikasi pendidik untuk dosen. Cuma dalam UU Sisdiknas itu pendidik itu harus memilki sertifikat pendidik, dan ini akan diberikan tunjangan profesi adalah mereka yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau bapak dosen tidak memilki sertifikat pendidik maka nanti tidak akan menerima tunjangan profesi, karena itu digagas semalam bahwa bagi teman-teman yang sudah berkualifikasi S2 dan S3 otomatis mendapat sertifikat pendidik.

Nah kira-kira begitu Pak Dirjen, kalau logika ini bisa diterima tetap jadi tidak perlu dia sekolah di IKIP inikan yang paling ditakuti teman-teman di ITB, UI bahwa dia harus sekolah di IKIP yakan? ya memang nggak perlu. Karena itu kalau dia sudah berkualifikasi S2 maupun S3 tentu lebih-lebih lagi maka otomatis sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan kalau sudah memiliki sertifikat pendidik maka berhak memperoleh tunjangan profesi. Nah ini oleh tim teknis cuma diberi

614

catatan seperti ini, kalau logika ini bisa diterima kita serahkan ke Timus pal<. Bisa pak ya, setuju ya. Ya silakan.

ANGGOTA F. PG (Drs. KH. AHMAD DARODJI) :

Sebentar bang, sebab sertifikasi itu sudah ada tata kesepakatan dosen, jadi seorang rektor itu apa, seorang rektor kepala apa, jadi ini sudah ada, jadi bukan tidak ada artinya dosen sudah mempunyai sertifikasi dengan kepangkatannya dosennya tadi. Artinya dia harus memiliki sebuah sertifikat yang hams nanti diberikan tunjangan clan sebagainya. Jadi otomatis pak ya dengan pendidikan minimum S2.

KETUARAPAT:

Ya substansi kita terima dan diserahkan kepada Timus untuk mencari redaksi yang enak dan baik, terima kasih pak.

(KETOK 1 X)

Baik, silakan dipindahkan. Sekarang, ya silakan.

ANGGOTA F. PKS (YUSUF SUPENDI):

Sebelum dipindahkan nomor 9 dan 10 minta penjelasan itu sama itu kok sama itu apa bedanya.

KETUARAPAT:

Ya ini tadi masalah yang diungkap masalah hubungan kerja ini atau kita hapus saja satu ya.

ANGGOTA F. PKS (YUSUF SUPENDI):

Kalau dobel ya saya lebih cenderung yang nomor 10 cuma kekurangan sesuai gitu, pendidikan tinggi sesuai, yang ke 10.

KE TUA RAPAT :

Terima kasih Pak Yusuf, sudah ya tugas kita memang memperbaiki, ya 9 hilang. Silakan diteruskan karena kita disini tidak tahu yang mana harus berubah, yang 17 itu, ini otomatis pak nanti berubah. Yang poin 17, ya oke itu sudah clear ya. 17 Pak Yusuf apa? sudah dilongok pak cuma lupa dihapus, tidak ada lagi pak ya.

Sekarang kita pindah ke Bab 2 kedudukan, fungsi dan tujuan, tidak ada terus. Ya inilah kekurangannya karena bapak-bapak menjanjikan kepada barang

615

yang kita tidak tahu mana yang ada perubahan. Bab 4 ketentuan khusus guru ya pertamanya guru, ini ide dari mana ini coba dijelaskan <lulu pak tiba-tiba muncul ide dari mana.

ANGGOTA F. PDIP (Dr. lr.WAYAN KOSTER, MM):

Tadi judul babnya bab 4 guru itu saja pak, nah karena pasal ini hanya berkaitan dengan guru kami usulkanjudul babnya itu ketentuan khusus guru, kalau yang berikutnya bab ketentuan khusus dosen gitu, kira-kira begitu, itu saja pak jadi tidak ada yang lain.

KETUARAPAT:

Tapi kalau guru saja saya kira tidak salah pak ini, guru tanpa ketentuan khusus, pokoknya guru ya itu satu bab sendiri, guru artinya yang di gugu dan yang ditiru, saya kira nggak usah ada tambahan pak ya? Ya kembali ke asalnya ya guru, pakai guru saj a ya.

(KETOK 1 x)

Apa lagi, 19 apa maksudnya itu, ini nanti ada tambahan barangkali ya, ya jadi 9 Ananti kalau disinkronkan ini ya jadi ada perubahan yang tadinya ayat dijadikan bab begitu ya dijadikan pasal. Jadi ini dalam Timsin, Tim sikronisasi ya.

(KETOK 1 x)

Ya sambil bapak baca kalau ada yang ingin dibetulkan diperbaiki, dicoret ya silakan saja, ya silakan.

ANGGOTA F. PKS (YUSUF SUPENDI):

Yang pertanyaan kemarin masalah agen pembelajaran itu.

KETUARAPAT:

Ya masalah agen pembelajaran belum sempat diubah ya Pak Koster ya, belum ada kata yang ditemukan yang lebih ampuh menggantikan agen pembelajaran. Walaupun dalam UU Pendidikan itu tidak dikenal ada kata agen pembelajaran dus secara informal Pak Satrio mengatakan UU ini memperkenalkan satu istilah baru namanya agen pembelajaran. Cuma istilah agen itu, agen minyak tanah, kemarin kita tugaskan pemerintah mencari istilah agen itu bisa ada istilah yang lainnya. Sementara kita lampaui <lulu pak ya sambil cari-cari istilah yang

616

benar kalau perlu para ahli pendidikan bahasa itu kita undang ke sini pemerintah, nanti diserahkan ke Timus itu pak agen pembelajaran, ke Timus.

(KETOK 1 x)

Ini ada catatan pada bah 9B ketentuan ayat (2) untuk mewadahi kepentingan profesi sekurang-kurangnya 36 kredit masuk ke penjelasan, begitu? ya masuk ke penjelasan dalam kurung diserahkan kepada Timus, karena kita tidak selesaikan disini masuk ke Timus, oke selesai pak ya.

(KETOK 1 x)

Diteruskan ya tanya silakan, terns ya ini yang merah, guru dalam jabatan adalah guru yang pada saat ini berstatus sedang bertugas pada satuan pendidikan. Ya silakan perlu ada suatu penjelasan, penjelasan mana yang mau dijelaskan pak? Yang mana ini, guru dalam jabatan, oke coba dikasih tebal guru dalam jabatan. J adi yang dimaksud disitu guru dalam jabatan adalah perlu masuk dalam penjelasan. Substansi bagaimana pak? bisa disepakati, apa yang dimaksud guru dalam jabatan itu adalah guru yang pada saat ini berstatus ada satuan pendidikan, cuma berstatus pada saat ini barangkali kurang tepat. Guru yang pada saat UU disahkan ya itu sudah bertugas pada satuan pendidikan. Pada saat UU ini diundangkan berstatus pada satuan pendidikan sepakat diserahi pada Timus, setuju masuk penjelasan.

(KETOK 1 X)

Ada lagi, nanti dosen ini harus kita bahas bersama .

ANGGOTA F. PKS (YUSUF SUPENDI):

Itu pasal 11 huruf a itukan tadinya memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, karena penghasilan itu ditetapkan dengan kebutuhan hidup minimum dan itu dirujuk kepada pasal berikutnya maka yang akhimya di huruf a itu kami pecah menjadi 2 pak. Yang memperolehjaminan kesejahteraan sosial itu kami pindah ke huruf b supaya tidak rancu dengan acuan pada pasal berikutnya.

Jadi penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum yang kebutuhan hidup minimum itu cuma penghasilannya pak, ya itu saja perubahannya yang lain tidak ada.

617

KETUARAPAT:

Ya seperti saya katakan tadi kebutuhan hidup minimum itu dimasukan ke dalam penjelasan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu sebenarnya penjelasan bahwa yang dimaksud penghasilan yang memadai adalah di atas kebutuhan hidup minimum itu, ya yang memadai di atas kebutuhan hidup minimum ya kira-kira begitu. Atau ada yang keberatan ?

ANGGOTA F. PKS (YUSUF SUPENDI) :

Kalau bapak maksud yang itu berarti memperoleh penghasilan yang pantas dan memadai di atas kebutuhan hidup minimum jadinya begitu maksudnya.

KETUARAPAT:

Tidak, artinya dengan kalimat yang pendek ini sudah mencakup substansi itu. Tadi saya jelaskan bahwa ketika kita berdebat dalam UU Pendidikan Nasional itu bahwa guru harus memperoleh penghasilan, waktu itu kita berdebat dalam bentuk rupiah, dalam bentuk dollar, dalam bentuk ernas, dalam bentuk apa nominalnya. Karena kita tidak ada kesepakatan, maka dirumuskan yang memadai itu. Tapi memadai itu apa? maka di atas kebutuhan hidup minimum. Jadi kalau substansi seperti ini saya kira sudah cakap pak ya, memperoleh pengasilan di atas kebutuhan hidup minimum, rnemperoleh jarninan kesejahteraan sosial, rnendapat promosi, jadi nggak berubah pak ya, oke ya ? .

(KETOK 1 x)

Ya artinya kalau di Maluku Utara berapa hidup minimum seorang guru pak beda kalau di Jakarta ini, beda, kalau di banten itu beda seperti Pak Anwar kalau hidup minimal itu tetap miskin itu pak. Harus di atas hidup minimum pak, artinya di atas hidup minimum itu ada tabungan. Kalau di Malaysia itu dihitung itu, kalau kemarin Pak Kyai menerapkan kemarin di Fraksi, kalau di Jawa Tengah itu ada panitia khusus untuk meneliti berapa sebenarnya hidup minimum di daerahnya.

ANGGOTA F. PKS (YUSUF SUPENDI):

Jadi setiap daerah itu sudah tahu menetapkan upah minimum UMR atau UMP, nah penetapan upah minimum ini itu adalah berdasarkan kerja daripada penitia pengupahan daerah. Panitia pengupahan daerah itu mengatakan bahwa kebutuhan minimum sekian, temyata sekarang itu upah minimum para guru itu hams sekitar 70 sampai 80% itu yang tinggi, jadi oleh karena itu kalau ini kebutuhan hidup minimum, itu sudah memadai. Karena apa nanti kalau kebutuhan

618

hidup minimum oleh setiap pemerintahan daerah itu ada dan itu di atas UMR. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi kita tidak menggunakan UMR karena kita bukan buruh jadi kita guru jadi di atas kebutuhan hidup minimum, apa perlu di dalam kurung KHMN perlu ya? Cukup ya? saya cuma menanyakan saja. Silakan diteruskan kalau masih ada yang perlu mendapat persetujuan dari kita silakan.

ANGGOTA:

Yang Pasal 11 saya kira perlu penjelasan.

KETUARAPAT:

Ini <lulu karena masuk sebenarnya ini di Raker diputuskan ini,. guru dan dosen atau putra-putrinya berhak memperoleh pendidikan pada tahun pendidikan memperoleh dana dari APBN dan APBD tanpa dipungut biaya. ltu dalam Raker kita dulu diputuskan nab itu yang disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian di Bidakara ini diusulkan dihapus, kemudian di hotel Milenium oleh Golkar diminta dihidupkan kembali. Jadi begini latar belakangnya ini adalah bahwa di dalam UU Pendidikan itu ada satu substansi bahwa peserta didik pada semua satuan pendidikan berhak memperoleh dana pendidikan jika orang tuanya tidak mampu membiayai pendidakannya. Pertanyaannya kita waktu itu apakah guru mampu membiayai pendidikan anaknya?

Jadi sebenarnya semua orangtuanya tidak mampu memperoleh pendidikan itu, itu harus dibayar oleh negara. Ya termasuk anak guru, karena ini rezimnya UU tentang Guru maka kita masukan disini untuk diatur.

Jadi kalau boleh ini dihidupkan kembali pak, karena ini masyarakat sudah tahu kalau dihapuskan ya dirugikan. Kita sudah sosialisasikan dan tidak ada resistensi dari masyarakat itu, tidak ada yang menolak. Ada yang mengatakan ini diskriminasi, ini tidak diskriminasi pak, ini namanya hak istimewa. Dalam sebuah profesi itu ada namanya hak istimewa, kalau di tempatnya Pak Sultan itu ya ada punya hak istimewa itu. Kalau Garuda itu bisa naik Garuda, kalau di rumah sakit ya karyawan bisa berobat tanpa bayar, kalau wartawan bisa membaca surat kabar tanpa bayar, kalau pendidik, kalau kyai-kyai juga bisa anaknya belajar tanpa dipungut biaya. Ya jadi kalau boleh ini dihidupkan kembali. Setuju ya ?

619

ANGGOTA:

lntrupsi Pak Ketua.

Saya melihat pasal ini sebenamya bagus ya saya melihat dari semangat memberikan jaminan terhada masa depan anak guru dan juga anak dosen, tapi kalau misalnya untuk swasta dilihat dari sisi ... sudah merata negeri maupun swasta dapat, rasanya ini keberatan untuk swasta. Kalau untuk negeri saya yakin ini tidak ada masalah, tapi kalau untuk sekolah-sekolah swasta yang anak buahnya sedikit adanya undang-undang ini akan sangat berat bagi mereka. Jadi mungkin perlu ada catatan misalnya seperti kata bapak tadi bagi yang tidak mampu, bagi guru atau dosen yang tidak mampu dan juga mendanai anak­anaknya dalam melanjutkan pendidikan mungkin ada persyaratan khususlah, sehingga bisa meminimalisir masalah kalau seandainya itu akan menjadi problem di tengah-tengah yayasan-yayasan yang ada.

KETUA RAPAT:

Itu ada di pertama bu ya memperoleh dana dari APBN, jadi kalau sekolah swasta itu tidak memperoleh danaAPBN itu tidak mempunyai kewajiban.

ANGGOTA:

Tapi kalau BOS itukan dapat.

KETUARAPAT:

Kalau BOS itukan memang seluruh anak SD kan tidak boleh membayar, anak SD dan SMP kan memang gratis.

ANGGOTA:

Cuma kenyataannya di sekolah-sekolah yayasan-yayasan atau sekolah­sekolah swasta yang memiliki jam pelaj aran lebih, yang memiliki kualitas mungkin lebih baik dari sekolah-sekolah negeri itu otomatis akan masih diminta dana yang berbeda gitu. Karena kalau rnisalnya selama ini mereka bayaran 30-50 ribu dana dari BOS cuma 27 ribu, apa artinya? Apa misalnya kalau SD cuma 19 ribu, nggak mungkin dia akan bebas tanpa biaya.

KETUA RAPAT:

Ya sebenamya cita-cita kita secara normatif semua anak SD dan SMP itu tidak boleh dipungut biaya, itu kalau ada yang itu melanggar undang-undang pendidikan nasional. Tapi realisasinyakan, artinya begini posisi kita ini membuat undang-undang yang nonnatif yang tidak boleh bertentangan dengan itu. Bahwa

620

nanti dalam pelaksanaanya ada penyimpangan itulah fungsi pengawasan dari DPR. Tapi dalam membuat UU sedapat mungkin secara normatif itu ada sinkronisasi, itu dulu posisinya kita ada seperti itu. Nanti dalam pelaksanaannya ada penyimpangan itu berarti pemerintah bisa kita hukum. Cara menghukumnya pemerintah yang tidak menggratiskan anak-anak itu kita tidak pilih lagi kalau ada pemilu, itu cara rnenghukumnya. Nab ini Ibu Kartini tidak bisa dipilih lagi karena sekolah tidak gratis lagi silakan pak.

ANGGOTA:

Saya kira mengenai penghasilan ini kan nanti diatur dengan PP kalau tidak pak, mengenai ketentuan penghasilan untuk guru dan dosen. Karena ini nanti diatur dengan PP, ini masalahnyakan nanti tergantung kepada bagaimana kemampuan pemerintah itu. J adi kalau itu diatur dengan PP saya khawatir kalau ini nanti juga sulit untuk dilaksanakan, karena kemampuan APBN, APBD itu mungkin cukup berat resistensinya pada pemerintah nanti. Jadi memang tujuannya kita baik, tapi dalam pelaksanaannya apakah nanti tidak menimbulkan kesulitan.

KETUARAPAT:

Baik kita serahkan dulu ke teman-teman untuk memberikan pendapat. Silakan Pak Tata

ANGGOTAF.PD (Dr. H. TATAZAINALMUT'TTAQIN, MM):

Barangkali menangapi masalah catatan ini perlu kita lihat secara komprehensif dan ada suatu estimasi-estimasi juga yang berkaitan dengan RUU yang tengah kita bahas yaitu Badan Hukum Pendidikan, di mana tidak ada diskriminasi antara negeri dan swasta di dalam pendanaan daripada APBN. Barangkali kalau bicara mengenai prinsip-prinsip daripada RUU ini kita tidak diskriminasi. Jadi kalau nanti misalnya putra-putri berhak memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, ini jangan terbatas pada negeri dan swasta, karena bisa melanggar nilai-nilai atau prinsip-prinsip daripada UU ini. Jadi kalau mau dilaksanakan secara komprehensif saja kita pikirkan, sehingga segala konsekuensinya itu sudah bisa diukur dengan APBN nya dengan kemungkinan BHP yang kita bahas kita sahkan. Sehingga swasta itujuga tidak tertinggalkan, tapi kalau misalnya ini hanya terbatas pada negeri saja kemudian swasta tidakjuga tersentuh meskipun konsekuensinya swasta ini memiliki variabel baiknya atau SPPnya maka ini konsekuensinya harus dihadapi oleh pemerintah kalau bunyi daripada UU ini dariAPBN. Tetapi kalau nanti misalnya estimasinya pada BHP ini BHP sendiri akan mengatur tentang operasional satuan pendidikan itu sendiri. Jadi komprehensifnya itu lebih melihat juga ke depan. Jangan sampaijuga rancu sekarang ini tengah-tengah kemudian pada gilirannya nanti juga ada BHP, ini juga harus diukur dari sekarang.

621

Untuk itu pada prinsipnya saya sangat menyetujui apa yang dihidupkan lagi tentang catatan ini, bahwa guru dan dosen, dan atau putra-putrinya memiliki hak pendidikan dan seterusnya, ini sifatnya komprehensif danjuga nanti diatur dalam PPnya juga seperti apa. Sehingga pada gilirannya nanti benar-benar ini menjawab semua konsep yang sifatnya parsial-parsial. Ya prinsipnyasaya setuju pak asal seperti itu, terima kasih.

KETUARAPAT:

Saya ingin jelaskan sedikit bahwa ini adalah hak, kemudian di kewajiban pemerintah itu memang dalam UU pendidikan itu Pasal 41 ayat (3) bahwa pemerintah clan pemerintah daerah wajib menfasilitasi pendidik kepada satuan pendidikan yang memerlukan. Jadi memberi fasilitas, fasilitasnya adalah bentuk apa itu memang tidak dijelaskan. Itu barangkali ini sebagai salah satu rnasukan. Silakan mungkin ada yang lain Pak.

ANGGOTA

Pertama mungkin saya mau menanggapi apa yang disampaikan seperti tadi, pertama seperti yang dikatakan sedapat mungkin kepada draft 21 masih ada? Tapi draft 22 Pasal 45 sudah ada.

Kemudian yang kedua, kaitan dengan masalah ini saya setuju pada prinsi pnya dengan dihidupkan kembali seperti tadi apalagi mungkin teman-teman BPKS setuju, karena teman-teman BPKS itu anaknya rata-rata satu. Namun 2 hal yang dipertimbngkan sekarang kira-kira pemerintah sanggup ataupun tidak satu po in. Kemudian yang kedua dipertimbangkan akan terjadi gejolak sosial ataupun tidak? Kalau tidak terjadi gejolak sosial saya kira setuju dengan ini, begitu ya pak terima kasih.

KETUARAPAT:

Berikutnya silakan pak Irsyad.

ANGGOTAF.PG (Drs. H.M. IRSYAD SUDIRO):

Kalau dari saya dari Fraksi Partai Golkar ini UU Guru jadi kita bicara guru ini sebagai suatu kelompok masyarakat yang sedang kita harapkan peranan pentingnya untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang melalui sekitar 70 juta manusia anak-anak manusia yang akan menjadi penangung jawab negara ini di masa yang akan datang, itu guru dan dosen. Kemudian guru dan dosen sebagaimana warganegara yang lain kita, warganegara yang lain mengatur kelompok-kelompoknya, kita guru ini kita juga mengatur kelompok­kelompoknya. Guru mempunyai kepentingan-kepentingan, kepentingan secara

622

ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan masa depannya. Jadi kita memikirkan guru selain guru itu sendiri, juga masa depan dari anak-anak guru dalam pengertian bahwa guru itu juga harus bertanggungjawab kepada anaknya. Kalau guru itu sendiri yang punya tanggung jawab pendidikan, orang lain terhadap anaknyapun seharusnya dia mempunyai tanggungjawab yang besar.

Oleh karena itu sepanjang guru ini, kalau saya secara pribadi batasannya apabila guru itu memerlukan dan apabila guru itu tidak mampu membiaya sendiri dengan penghasilannya sendiri saya kira itu wajib ada jaminan. Jadi UU ini menjamin jangan sampai ada anak guru dan dosen yang tidak mampu sekolah, utamanya dasar menengah itu sudah dijamin UU Wajib Belajar, tetapi di masa depannya dia juga hams mampu untuk mengarungi hidup yang setara dengan yang lain-lain.

U ntuk itu saya cenderung ini tidak akan menimbulkan masalah yang dikhawatirkan, apakah itu dianggap diskriminasi, atau dianggap menimbulkan gejolak dan pemerintah tidak mampu. Sebab, saya yakin populasi tentu tidak 100% seperti yang kita bayangkan dan menurut saya tidak akan ada dominasi satu kelas itu anak guru atau satu fakultas semua anak guru, saya kira kekhawatiran yang berlebih-Iebihan. Oleh karena itu bagi saya ini bisa dihidupkan hanya toleransinya mungkin ada anak kalimat bagi yang memerlukan atau yang tidak mampu. Jadi guru dan dosen putranya memperoleh pendidikan pada satuannya bagi yang tidak mampu atau yang memerlukan memperoleh dana dari APBN. Jadi itu jaminan objektif bahwa anak guru itu bisa melanjutkan sekolahnya. Demikian pak.

KETUARAPAT:

Ya sayajelaskan sedikit pak dalam anggaran tahun 2006 kemarin kita sudah ada itu disepakati dengan menteri memberikan alokasi anggaran kursi gratis bagi anak-anak dosen, itu sudah dianggarkan pak. Jadi itu maksudnya bahwa itu makanya perlu diberi penjelasan sekalian supaya bisa ditanggapi ini ada penjelasan di bawah yang dimaksud tanpa dipungut biaya coba yang dibawah dimiringkan.

Yang dimaksud tanpa dipungut biaya adalah mengisi kekurangan peserta didik. Artinya dalam satu kelas itu biasanya kurang, atau menarnbah sebanyak­banyak 10% peserta didik yang diambil APBN/ APBD atau sumber-surnber lain yang sah dan tidak rnengikat dalam bentuk, itu dalam bentuk bukan dan, dalam bentuk bea siswa atau biaya pendidikan. Nab itu pak penjelasannya. Jadi diberikan penjelasan sehingga misalnya Toyota foundation, nah itu diberikan kepada Supersernar, karena selama ini yang gratis itu anak veteran, perintis kemerdekaan, termasuk saya ikut menikmati dengan adik-adik itu, kebetulan saya anak perintis

623

kemerdekaan pale. ltu sudah kita nikmati itu sekarang anak saya sebagai guru besar itu tidak menikmati itu. Masa anak saya tidak bisa menikmati pendidikan seperti saya, anak guru tidak menikmati itu, ya itu, saya masuk ke DPR ini karena sebagai anak veteran pak Golkar. Silakan pak.

ANGGOTA F.PP (H. DAROMI IRDJAS, SH, M.Si) :

Terima kasih pimpinan.

Bukan berarti saya tidak senang melihat guru itu mendapatkan istimewa tetapi saya hanya ingin katakan bahwa salah satu tujuan kita membuat UU inikan hanya ingin mengangkat harkat martabat guru Iebih baik daripada yang ada sekarang ini, tidak memanjakan begitu. Ada beberapa pasal sebenarnya yang kalau kita cennati ini sudah lebih dari cukup, kita menempatkan guru pada makom yang istimewa. Kalau pasal-pasal yang menguntungkan guru ini masih ditambah dengan catatan ini saya pikir pesan yang timbul bukan lagi kita ingin mengangkat harkat tapi kita justru memanjakan. Dan kalau kita memanjakan guru ya itu merupakan tindakan atau sikap yang kurang baik tidak mendidik juga.

Terkait dengan itu pak Pimpinan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para guru dan saya pernah menjadi guru walaupun sebentar, guru yang keluar dari guru, saya pikir ini tidak perlu muncul dalam pembahasan ini atau UU ini karena selain akan merepotkan pada tingkatan teknis juga ini saya pikir tidak rasional. Kalau tadi Pasal 11 tentang kebutuhan minimum di atas itu sudah lebih dari cukup dan kita juga sampai hari ini tidak punya data berapa sebenamya jumlah guru yang miskin juga kita tidak punya data yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Sebagai pem banding profesor, jangankan hak istimewa ini di beri pada guru dalam tingkat dalam konteks biaya, saya seorang guru misalnya disekolah favorit, mengajar difavorit kemudian anak saya ini juga belum tentu bisa masuk dalam sekolahnya saya tugas disitu. Artinya dunia lingkunganpun juga tidak terjadi di dunia pendidikan. Kalau sekarang ini justru kita membuat UU yang begini ini, mungkin nanti akan ada interpretasi lain di mana ya guru itu bisajuga bersikap semaunya dalam arti kalau saya mengajar di sekolah favorit juga anak saya walaupun kurang memenuhi persyaratan juga bisa masuk di favorit ini yang pertama.

Yang kedua, kalau ini sebagai profesi dan profesi ini dianggap benar dan mulia kitajuga melihat bahwa ada UU 1Nl/Polri di sanajuga tidak mencantumkan hak-hak istimewa TNI dan Polri. Barangkali masalah itu juga perlu kita pertimbangkan, jadi ringk.asnya sekali lagi tanpa mengurangi hormat saya terhadap kalangan guru dan dosen rasanya kami belum bisa menerima. Terima kasih.

624

KETUA RAPAT:

Yajadi <lulu ini dimasukan karena ada satu ketentuan bahwa secara teknis diatur dengan satu PP. Silakan Pak Kyai dulu baru Bu Nina.

ANGGOTA R PKS (AAN ROHAN AH, M.Ag):

Terima kasih, saya mendengar apa yang disampaikan Pak Masduki bahwa mereka akan kemari karena ingin RUU guru itu disahkan. Itu karena mereka membaca bahwa penghasilan mereka nanti akan menjadi minimum 5 juta, itu yang kita baca di koran, jadi guru itu nanti akan memperoleh 2 kali penghasilan PNS dengan pangkat yang sama dapat tunjangan sehingga kalkulasinya menjadi 5 juta. Padahal kemudian nanti mereka jadi kecele, temyata yang ada ini hanya di atas KHM. Kalau KHM itu misalnya 1,5 juta maka gajinya akan sekitar 2 juta tidak 5 juta. Nah kalau ini maka mereka akan kecele. Oleh karena itu pengertian mengenai itu tadi saya kira sudah ada jalan keluar yaitu bahwa guru, dosen ataupun putra-putrinya yang tidak mampu, ada kata-kata itu, atau yang yang tidak mampu saja untuk berhak memperoleh pendidikan pada salah satuan pendidikan dan seterusnya saya kira itu begitu. Sebetulnya tidak perlu kekhawatiran bahwa nanti sekolah dipenuhi dengan anak guru. Guru kan kira­kira j umlah guru dan do sen 3 ,5 juta kalau nggak salah itu, padahal anak didik 70 juta lebih berarti hanya 5% itu, itupun mereka hanya punya anak 2 dan itupun seumur hidupkan anaknya hanya 2 itu tidak seterusnya. Oleh karena itu nanti hanya kira-kira 5% sajalah anak guru yang ada pada lembaga pendidikan. Sehingga tidak ada kekhawatiran tadi, apalagi kalau nanti pada hanya pengisi kelas yang belum sehingga tidak numpuk di fakultas kedokteran semuanya. Sa ya kira perlu ada pembagian nanti hanya 5% akan masuk anak guru menjadi anak didik itu nanti,jadi tidak perlu dikhawatirkan itu.

Kitajugamendengar bahwa pada teman-teman taruhlah di BUMN misalnya itu sama-sama pegawai, mereka dapat gaji ke-16 dan seterusnya itu. Jadi nanti waktu hari raya dapat nanti dapat lagi dan seterusnya dan seterusnya kali gaji yang mereka terima jauh lebih tinggi daripada yang diberikan kepada seorang guru untuk memberikan anak didiknya ke lembaga pendidikan. Saya kira itu pasal bagus hanya tadi kata-kata mungkin ditambah tadi yang tidak mampu atau kata-kata yang setara dengan tidak mampu. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Sebenamya kalau di Mesir saja negara yang berkembang dengan sama dengan kita, semuanya gratis masuk di Al Azhar juga gratis. Kita ini memperjuangkan anak guru saja gratis ini susah benar inikan, ya inikan tragis inikan. Padahal di negara-negara sama dengan kita miskinnya itu di Mesir itu

625

anak-anak kita yang sekolah di Mesir itu tidak bayar itu pak di Al Azhar seperti itu. Jadi silakan Bu Nina, Mbak Nina kok hari ini pakai wama hijau, hijau ini tapi hijauPBR.

ANGGOTA/F-PDS (RUTH NINAM. KEDANG, SE):

Ya tadi awalnya justru saya ingin berbicara tepat setelah Pak Mofit berbicara, tapi pada intinya tidak ada perbedaaan pendapat gitu saya dengan Pak Mufit, usulan yang sangat menarik. Cuma saya ingin memberikan beberapa pertimbangan kepada kita semua danjuga kepada pernerintah bahwa tujuan kita pembuatan UU itu adalah mengkikis sedapat mungkin adanya diskriminasi dan pengkotak-kotakan.

Menurut pendapat pribadi danjuga mungkin menurut pendapat Fraksi PDS menilai bahwa tujuan pembuatan UU Guru adalah membuat satu paket dan membuat satu kebijakan dalam bentuk UU untuk mewujudkan tenaga pendidik yang profesional. Tenaga pendidik yang profesional bukan tenaga pendidik dan anak-anaknya bukan tenaga pendidik dan semua keluarganya menjadi tenaga profesional. Dan saya rasa pak Fasri cukup paham juga bahwa untuk mewujudkan setiap individu guru menjadi tenaga profesional membutuhkan waktu yang lama, itu satu pemikiran.

Kemudian yang kedua, khususnya secara substansi berkaitan dengan pasal ini saya setuju dengan Pak Mufi dikembalikan secara, dikembalikan kepada semula karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kalau melihat dari kemungkinan pasal ini dimunculkan kembali, sorry, kemungkinan catatan pasal ini muncul akan kembali akan menimbulkan beberapa efek-efek yang tidak menguntungkan bagi kita semua. Yang pertama adalah kecemburuan sosial dan juga gejolak baru bagi PNS-PNS yang non guru. Seperti awal saya katakan dan saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan munculnya catatan seperti ini sama dengan kita membuat UU Kesehatan dan melegalkan setiap anak dokter, setiap anak suster itu mendapatkan pengobatan gratis tidak memandang biaya, tidak memandang jenis diagnosa. Ataupun dalam pembuatan UU Tenaga Kerja mewaj ibkan bahwa setiap buruh, setiap anak buruh berhak mendapatkan pekerjaan gratis tidak memperdulikan kualitas, ataupun kualifikasi akademik yang dimiliki oleh anak buruh tersebut. Jadi kita bisa melihat bagaimana efek kecemburuan sosial dan gejala baru ini akan ditimbulkan dari catatan ini.

Kemudian yang kedua pak, efek langsung kepada sekolah-sekolah swasta tentu saja akan menambah beban psikologis dalam rangka mempertahankan kualitas ya secara jujur saja apakah Pak Akib, apakah Pak Satrio dan Pak Fasri bisa mempertanggungjawabkan bahwa setiap anak guru bisa menghasilkan satu

626

kualifikasi akademis minimal A atau minimal B. Dengan tidak mengurangi rasa honnat kepada bapak dan ibu guru beserta anak-anaknya.

Kemudian yang ketiga juga pak, efek yang paling langsung bis a dirasakan bagi sekolah miskin pale Mereka sudah cukup berat untuk menanggung peserta­peserta yang notabene bukan anak guru, apalagi kalau ditambah dengan kuota­kuota anak guru yang harus digratiskan. Dan menurut pendapat sayajuga bahwa nomenkratur BOS itu bantuan operasional sekolah buat sekolah miskin saja sampai sekarang masih dipertanyakan, dalam arti apakah benar-benar efektif.

Dan yang terakhir lagi pak untuk ukuran definisi miskin dan tidak mampu saya rasa tidak ada satupun yang bisa mendefinisikan dengan benar. Dan saya juga berani juga bertanya kepada kepala badan pusat statistik apakah punya definisi miskin dan tidak mampu. Sebagai satu contoh, bantuan langsung tunai yang diberikan kepada berapa ratus juta masyarakat Indonesia yang miskin itu juga masih tidak jelas. Kualifikasi apa yang namanya miskin, kualifikasi apa yang namanya tidak mampu.

Jadi sekali lagi pak digarisbawahi bahwa saya tidak dengan tidak mengurangi rasa hormat juga kepada guru dan anak-anak guru, setuju dengan usulan Pak Mufit kembali ke pasal semula tanpa ada catatan tersebut.

KETUARAPAT:

Ya sebenamya pasal semula itu Raker menyetujui ini, ya Raker kita yang dulu seperti yang dikatakan teman-teman kalau guru bersemangat supaya RUU ini disahkan, termasuk sebenarnya ini yang diinginkan, karena ini yang kita pasarkan ke publik, ini yang sudah kita sosialisasikan. Di Sulawesi Selatan itu 56 guru besar menuntut supaya UU ini disahkan termasuk didalamnya pasal itu. Kalau itu hilang kecele mereka, nanti menjadi masalah karena ini adalah prosesnya nanti kita umumkan kepada masyarakat pasal ini tidak bisa masuk karena ada penolakan di internal kita, ada anulir, itu kerja politik yang bisa kita lakukan. Silakan Pak Sultan, ya silakan Pak dahlan.

ANGGOTA F.PKB (Drs. HM. DAHLAN CHUDORIE) :

Ya terima kasih, pak Ketua pada awalnya saya sendiri merasa gembira, betul-betul gembira karena keluarga saya umumnya adalah pendidik pak, jadi dosen jadi guru kerjaannya, karena orang tua dulu mengamanatkan pekerjaan yang paling mul ia adalah guru j adi mereka banyak disana. Tetapi saya renungkan kemudian khawatirterjadijelously di dalam masyarakat. Kita sudah terlalu banyak jelously di dalam masyarakat, karena itu bentrokan sosial mudah sekali. Jadi

627

oleh karena itu kegembiraan saya jadi berkurang begitu setelah memikirkan bagaimana nanti akibatnya di dalam masyarakat.

Perlu bapak ketahui bahwa saya bergaul dengan kalangan guru di desa­desa, di kampung-kampung bukan dengan kalangan guru di kota-kota, walaupun tugas saya pemah di sekolah yang populer. Waktu itu sekolah bingung, dipaksa untuk memasukan anak guru yang tidak pantas untuk masuk di sekolah itu. Tapi karena dipaksakan oleh hak perevelese mereka dipaksakan juga 3 tahun menjadi masalah itu sebagaimana yang dikemukakan oleh lbu Nina tadi.

Jadi oleh karena itu menurut saya supaya tidak terjadi hal seperti itu mungkin juga tidak perlu. Pernah kita memberikan kedudukan yang sangat bagus kepada kepolisian misalnya, di Komisi I dulu sekarang dikeluhkan oleh masyarakat mereka sudah over acting dianggapnya sehingga ingin meninjau ulang UU seperti itu. Jadi apakah tidak punya kehati-hatian kita ke arah sana. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik saya kira ini sudah terakhir ya Pak Koster baru kita ambil kesimpulan.

ANGGOTA/F.PDIP (Dr. Ir. WAYAN KOSTER, MM):

Saya kira sangat baik maksudnya sebenamya tapi saya sendiri keluarga guru pak orang tua saya guru, guru zaman lama malah SGP kalau tidak salah, anaknya bisa terjun lari ke sini. Tadi kita sudah merumuskan soal penghasilan yang diatas kebutuhan hidup yang minimum kemudian kita sudah memberikan perlindungan yang la yak, usia pensiunnya kita sudah atur disitu di atas 60 tahun guru. Kemudian j uga sudah saya kira banyak ini sudah keistimewaan yang kita berikan kepada guru luar biasa semuanya. Mengangkat harkat martabat guru yang tercermin dalam UU ini, sehingga khusus yang ini saya timbang-timbang kembali apakah ini tidak terlalu ekslusi f, saya juga merasa tidak nggak enak hati juga, mikir-mikir apa nanti saya nggak dipojokan sama orang-orang ini gitu, jadi timbul apanamanya potensi yang tidak mengenakan. Sebenamya itu saja. Dan sebenamya dikeseluruhan ini pak ketentuan maksud baik itu saya kira sudah terakomodir semua. Maka oleh karena itu pak saya pikir ini barangkali tidak perlu kita atur kembali. Terima kasih pak.

KETUARAPAT:

Ya saya kira cukup ya, silakan Pak Irsyad dulu masih 1 putaran ya, Pak Irsyar, Pak Daromi, Bu Aan, ada PKS juga dibelakang.

628

ANGGOTA /f.PKB (Drs. HM. IRSYAD SUDIRO):

Saya sekali-kali mengutip pendapatnya Pak Balkan kita ini selain politikus jugamempunyai kategori negarawan. Sebagai negarawan tentu kita memikirkan sesuatu yang mempunyai lingkup luas menyangkut semua pihak. Secara kuantitatif populasi dari pendapat-pendapat memang terasa bahwa teman-teman yang memahami tujuan dari usulan menghidupkan pasal ini pada umumnya memahami secara filosofisnya. Sebab barangkali ada pemikiran, kekhawatiran­kekhawatiran ataupun ekses-ekses yang bisa ditimbulkan oleh pasal ini. Oleh karena itu tadinya Fraksi Partai Golkar sudah memberikan solusi, solusi tentang adanya penjelasan, penjelasan pasal 12 tentang masalah hak sampingan. Ini tidak ada kontroversi ini masalah hak sampingan ini penjelasannya adalah bahwa madalah hak sampingan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, bea siswa, dan penghargaan bagi pendidik, ya toh, serta kemudahan untuk memperoleh pendidkan bagi putra dan putri pendidik. Saya kira ini perlu dicatat bahwa ini memuat aspirasi yang diusulkan Golkar itu. Jadi solusinya adalah bahwa setiap satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan ini kalau perlu ditambahkan kewenangan penyelanggara dan atau satuan pendidikan sehingga kita bisa mengharapkan bahwa disamping semua yang bersifat normatif ada tambahan yang menstres, menggaris bawahi, bahwa putra-putri pendidik ini memperoleh kemudahan di dalam memperleh pendidikan. Saya kira salah satu menangat dan aspirasi yang ingin ditimbulkan oleh usul yang begitu banyak komentar ataupun kekhawatirannya, nah kalau dengan penjelasan ini, tapi bobot penjelasan ini memangjuga harus kita berikan penekanan jangan sampai penjelasan sekedar penjelasan dan nantinya tidak muncul di dalam kebijakan atau di dalam realtas kehidupan yang nyata. Jadi saya kira Partai Golkar mundur pada posisi penjelasan ini betul-betul menjadi komitemen kita, bahwa putra-putri ini akan bisa mendapatkan jarninan. Dan di dalam sosialisasi dari UU ini harus mampu kita tampilkan penyadaran dan pencerahan bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang legalier yang tidak membedakan dalam segala bentuk, dan oleh karenanya selain guru juga pihak­pihak lain j uga hams selegaliter pemikiran kita terhadap guru. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Ya kalau boleh begini kita serahkan saja kepada Timus.

ANGGOTA F. PG (Drs. KH AHMAD DARODJI):

Begini pak, saya tanggapannya Pak lrsyad saya kira bagus, menurut saya malah tidak di penjelasan tambah satu ayat tentang itu pak akan lebih kelihatan, nah itu akan lebih bagus saya kira.

629

KETUARAPAT:

Oke.

ANGGOTA F. PG (Drs. KH AHMAD DARODJI):

Pak Irsyad tadi menjelaskan di dalam penjelasan pasal 11 dan pasal 12, ini persoalannya menurut saya begini pak. Jadi bahwa UU inikan produk politik, jadi kita harus berpikir untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti yang keseluruhan. Nah kalau yang penjelasan yang pertama yang pasal 11 inikan bebanAPBN danAPBD, danAPBN-APBD ini bukan milik guru saja ta pi milik seluruh rakyat. Ta pi yang penjelasan yang pasal 12 ini sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan, jadi berbeda pak mengenai yang penjelasan Pak Irsyad yang terakhir dengan yang di atas. Jadi menurut saya karena ini persoalannya karena menjadi beban APBN dan APBD ini yang bisa menimbulkan kecemburuan. Jadi bisa saja nanti masyarakat di daerah wah enak ya jadi guru, anaknya bisa gratis dan sebagainya. lnikan bisa menjadi cemoohan di masyarakat. Jadi menurut saya ini dari aspek politis ini beban APBD dan APBN scdang yang di bawah ini kewenangan satuan pendidikan, itu berbeda pak menurut saya.

KETUA RAPAT:

Saya ingin menjelaskan, ini sekedar penjelasa. UU Pendidikan itu semua anak yang orang tuanya tidak mampu itu bebas, itu UU Pendidikan pak, jadi pokoknya kalau orang tuanya tidak mampu itu berhak memperoleh dana biaya pendidikan. Cuma ini UU tentang Guru maka kita hanya atur tentang guru dan dosen tapi sebenamya di UU lain semuanya yang orang tuanya tidak mampu ini berhak memperoleh biaya pendidikan. Oleh karena itulah maka kita menetapkan bahwa 20% bahwa APBN dan APBD itu di Iuar gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan diberikan anggaran 20% begitu cara desain kita soal pendidikan ini. Jadi sebenarnya tidak ada diskriminasi karena diatur j uga di dalam UU lain Cuma kebetulan ini judulnya guru dan dosen ya inilah semacam lexspesialis begitu. Jadi saya sebenamya ingin mengusulkan begini ada usul dari Pak Wayan nanti ada usul yang lain kita masukan ke Timus saja nanti di Timus didiskusikan substansi-substansi ini bisa masuk ya sehingga guru tidak kecewa setelah dia lihat. Hasil Raker kita begini kok tiba-tiba hilang, sudah semangat mau mengesahkan tiba-tiba hilang. Saya beri kesempatan terakhir satu kali lagi Bu Aan nanti Pak Masduki juga dan terakhir kita serahkan ke Timus ya kalau boleh ya sebagai bahan supaya cepat selesai persoalan ini. Silakan.

630

ANGGOTA F. PKS (AAN ROHANAH, M.Ag):

Secara pribadi saya tidak keberatan, jika memang itu sekolah negeri dan memang mendapat dana dari APBN. Tapi kalau swasta seperti yang dibicarakan oleh Pak Daromi yang jadi keresahan buat kita, sebab sekolah swasta itukan tidak sedikit, dan umunya sekolah swasta itu tidak mampu. Justru dengan adanya sekolah-sekolah yang tidak mampu ini pemerintah terbantu karena sekolah yang tidak mampu ini biasanya bersifat sosial semata-mata hanya untuk memajukan anak bangsa.

Jadi ini barangkali yangperludipikirkan oleh kitajangan sampai nantijustru dengan adanya UU ini malah mereka jadi beban dan akhirnya menjadi beban secara umum padahal masayrakat itu sendiri ditekan bahwa yang di luar anak guru mereka hams bayar sekian-sekian karena untuk bisa mengatasi kekurangan gratisnya anak guru ini.

KETUARAPAT:

Ya sekali lagi begini. UU Pendidikan itu tidak membatasi ya ini harus kita tekankan juga kepada masyarakat, pokoknya semua orang tuannya yang tidak mampu berhak memperoleh biaya pendidikan ya siapapunjuga. Dan kita harus menekan pemerintah supaya ini dilakukan, ini <lulu supaya nanti disosialisasikan ini jelas. Karena perdebatannya ini waktu diputuskan pak ayat itu di UU Pendidikan itu cukup jauh, jangan sampai ada kesan hanya guru, anak guru saja tidak, semuanya, sekali semuanya yang orang tuanya tidak mampu itu berhak memperoleh dana pendidikan itu UU pendidikan jadi PP yang harus mengatumya itu. Pak Masduki <lulu pak silakan pak. Kalau begitu Bu Nina dulu baru Pak Hepi.

ANGGOTA F.PDS (RUTH NINAM. KEDANG, SE):

Sebelum membuka terhadap diskusi lebih lanjut saya ingin sekali mungkin apakah akhir dari Pak Masduki atau apa namanya dari Pak Ebi. Saya ingin sekali meminta keterangan dari pemerintah karena saya mengutip kata-kata Pak Heri bahwa meskipun ini usul inisiatif dari DPR tapi saya rasa ini adalah etika yang jelas bahwa ini adalah hasil kerja dari DPR dan Pemerintah .

KASET 4 PANJA 23 NOPEMBER 2005

Meskipun ini usul inisiatif dari DPR tapi saya rasa ini adalah satu etika yang jelas bahwa ini adalah hasil kerja DPR dan Pemerintah. Dan khusus apakah ini menyangkut APBN kah, apakah ini dibebankan kepada sekolah, saya rasa pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab dan memberikan satu komentar terhadap pasal ini. Bagaimana kira-kira pertanggungjawaban pemerintah ke depan.

631

Jadi tidak serta merta pemerintah menyerahkan semua pasal itu ke DPR, toh ya nanti dari PP itukan petunjuk operasional segala macam yang diakal-akal pemerintah.

Jadi terakhir mungkin setelah Pak Masduki saya ingin minta penjelasan dari Pak Satrio dan Pak Fasri mengenai pasal ini atau mengenai penjelasan ini atau mengenai hal ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terakhir nanti pemerintah, ya silakan Ebi ini yang terakhir kalau boleh.

ANGGOTA F-PG (H. EBBY DJAUHARIE):

Assalamu' alaikum warakhmatullah i wabarakatuh.

Bapak Ketu.a dan rekan-rekan Panja. Sa ya pikir ini nggak perlu didiskusikan ya?, kekhawatiran Pak Daroni justru keinginan saya, jadi pemerintah harus bertanggung jawab apa APBN apa APBD, rakyat ini harus sebenarnya harus kreatif kalau kita mampu nanti kenapa harus dikhawatirkan? anak guru bagian dari semua gitukan?, sebelum bisa yang semua, ini susahnya apa sih, bahwa pasal yang diajukan yang kemudian hilang dan diajukan lagi, saya setuju hilang saja pak, karena kita negarawan.

Tapi saya rnengusulkan saya mendukung Pasal 12 ini, masalah sampingan, penjelaSannya dijadikan ayat saja. Saya pikir nggak. ribut-ribut kita, terapannya bukan pada kadar kemampuan intelektual anak itu pada strata dimana diasuh sekolah. Kalau biar anak profesor kalau misalnya dia kebetulan, maaf, dia dilahirkan ya bukan bodoh ya pak, ada cacat mental begitu, kan tidak bisa sekolah. Yang kita harapkan ini dia mampu memenuhi strata intelektual tetapi kantongnya tidak mampu. Jadi saya juga kepada Bu Aan mari kita optimis saja, justru disekolah­sekolah swasta yang kaya nanti akan mentake over anak-anak guru yang baik.

Sa ya kira usul konkritnya penjelasan dijadikan ayat tambahan, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Silak.an Pak Tata nanti terak.hir dari Pemerintah diminta komentarnya.

ANGGOTA F.PD (Dr. H. TATA ZAINAL MUT'TTAQIN, MM):

Jadi barangkali pak yang menyangkut masalah bisa timbulnya kesenjangan ataujouleus di tengah masyarakat, ini barangkali kita buang saja. Umpamanya inikan APBN APBD itukan milik semua elemen bangsa, tetapi di .. juga kita tetap ingin UU spesial guru ini juga ada yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut

632

masalah perlindungan hak-haknya yang lebih dipertajam dengan tidak mengetengahkan nuansa-nuansa yang mengandung kesenjangan. Untuk itu barangkali, bila di penjelasan pasal 12 ini bisa memuat maksud dan tujuan daripada penjelasan yang di atas tadi, barangkali yang di atas dibuang saja karena itu sudah secara implisit terakomodir itu cukup luas dan luas maknanya, yang penting maksud dan tujuan daripada UU guru ini kita benar-benar bisa lebih melindungi hak-haknya dan mempertajam haknya. Barangkali saya pada prinsipnya sependapat untuk mempertajam hak-hak guru yang menyangkut dengan putra-putrinya yang dalam kemudahan ada dalam masalah hak sampingan. Saya kira itu saja pak.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih, terakhir Pak Yusuf ya terakhir sekali kalau boleh.

ANGGOTA F-PKS (YUSUF SUPENDI, le):

Ada beberapa hal kalau mau dimasukan itu dosennya dibuang, karena ini pembahasan guru kan?. Kemudian saya lebih cenderung seperti teman-teman yang lain tidak dimasukan, kenapa? Karena di dalam masalah hak sampingan itu ada dua, pertama ya sosial kemudian yang kedua mempermudah sekolah, karena tujuan daripada itukan untuk mempermudah itu. Oleh karena itu karena dalam penjelasan itu cukup, tapi kalau dimasukan dalam pasal kuat, apa mau cukup atau lebih kuat, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan pemerintah j ika ada komentar, ya sekali lagi bahwa ini <lulu disetujui pak menteri waktu itu hadir kan? Tapi kemudian di Panja di mentahkan, silakan pak.

PEMERINTAH:

Terima kasih pimpinan, ibu-ibu dan baoak sekalian. Sebetulnya pada waktu isu ini mengemuka di Raker pun pak menteri sudah menyampaikan implikasi yang sangat besar dari ini. Waktu itu dipikirkan apakah snak guru ini diberikan pendidikan gratis di tempat yang mengajar saja atau bebas. Nah kalau bebas ini perhitungan simulasinya besar sekali begitu. Bagaimana kalau semua anak guru berkeinginan masuk ITB?, walaupun tadi 5% dari total populasi tapi inikan orang­orang yang lebih besar proporsinya untuk masuk ke pendidikan tinggi ini, karena dia anak dari kalangan terpelajar.

Jadi secara statistik nanti bisa-bisa populiasinya 30% dari kapasitas tadi. Kami melihat kalau memang mau dimasukan ini perlu benar dulu simulasinya. Karena kita takut nanti jangan-jangan sekali diundang-undangkan harapan

633

demikian menggebu-gebu tapi implementasinya nggak bisa. Dan kita takut juga kalau sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta yang unggulan karena dia tahu sejak dia menerima anak guru merupakan beban tambahan bagi mereka sementara kompensasinya tidak jelas, akhirnya dengan berbagai cara dia tolak anak guru nanti, akhirnya anak guru yang pandaipun tidak bisa masuk sekolah baik karena sekali dia masuk, undang-undang mengharuskan dia dibebaskan padahal dia ingin masuk sekolah bagus tapi mungkin mampu membayar atau malah membayar kalau sekolahnya bagus.

Saya simpati sekali dengan Fraksi Golkar karena memang tujuan kita membuat UU inikan untuk memberikan berbagai hak-hak guru sehingga dia bisa menjadi lebih profesional dan bermartabat dan sejahtera. Tapi kalau misalnya kita elaborasi masalah sampingan itu, menurut saya itu lebih kokoh dan kita tidak memancing antipati yang terlalu besar dari sektor lain terhadap UU. Nanti di tingkat sekolah orang mulai ragu-ragu bebannya bagaimana padahal tujuan kita mengenai anak sekolah. Di tingkat sektor lain kesehatan, pertanian, perhubungan mulai antisipasi dengan undang-undang sektoralnya yang nanti implikasinya bisa ceotik begitu menurut saya.

Jadi bagaimana kalau kita usulkan mengenai hak sampingan ini yang diperkokoh, kemudian bea siswa, kemudian kan kita ada rencana misalnya memberikan pinjaman Iunak, yaitu bisa kita buat secara sektoral, sehingga anak guru nanti betul-betul bisa diberikan kesempatan tapi tanpa membuat sektor lain atau anak-anak dari PNS yang lain cemburu, karena tunjangan profesi, tunjangan fungsional itu mudah-mudahan mengangkat guru dan kalau gaji ini juga membaik makin jauh dia dari ketidakmampuan tadi. Terima kasih, wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

KETUARAPAT:

Ya Pak Masduki dari Pimpinan silakan.

WAKIL KETUA F-PKB (MASDUKI BAIDLOWI):

Ya terima kasih, jadi saya kira tadi ada pikiran mengenai masuk ke Tim Perumus atau mungkin ada semacam forum lagi, karena ini saya kira kita tidak berpikir dalam fraksi- frak.si entah itu kepentingan pemerintah atau kepentingan partai ataupun fraksi. Jadi saya kira ini kepentingan bersama.

Oleh karena itu saya setujui kalau itu dalam Timus itu artinya dilibatkan, saya kira ada beda pengertian antara Timus prof, dengan forum loby. Terus terang saya kira kalau atas nama fraksi, kami belum menyikapi persoalan secara ini fraksi, tetapi ini ketika Pak Kasmi juga berbicara implikasi dan seterusnya

634

itu, bisa jadi nanti implikasi orang memang akan sangat bagus, di mana orang akan berebut semuanya untuk menjadi guru saya kira ke depan karena ada persoalan-persoalan yang memang sangat istimewa di situ. Nah ini saya kira perlu pematangan-pematangan dalam konteks perumusan itu dan nanti di kata akhirnya kita akan menyikapi secara final setelah cukup matang saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya memang sekarang Pak Fasri orang mau jadi guru ini bukan lulusan terbaik pak, ya ini hams saya jelaskan bahwa lulusan terbaik itu pilihan ke enam jadi PNS dan pilihan ke tujuh atau ke delapanjadi guru. Karena memang tidak ada tanda-tanda ke masa depan, ya tidak menggiurkan, termasuk saya keluar dari PNS guru, 2,5 juta sebagai profesor apa saya mampu menyekolahkan anak saya di UL Jadi apa yang disampaikan Pak Masduki itu implikasi itu juga harus dilihat, bagaimana supaya tahun 60-an itu orang jadi guru itu lulusan terbaik. Lulusan terbaik di SMA itu, itulah yangjadi guru, saya j uga melihat di Universitas saya ternyata asisten saya guru yang lebih muda dari saya tidakjauh lebih baik dari saya, artinya semakin hari kualitas dosen kita itu tidak labih bagus.

Baik kita simpulkan saja, ini kita serahkan ke loby dan Timus ya, nanti Timus melakukan loby dan membicarakan secara matang sebagai negarawan. Sekali lagi bahwa semua orang tuanya tidak mampu itu, apakah anak guru, anak guru, atau anak apa saja semua berhak memperoleh biaya pendidikan, ini harus betul-betul dijelaskan. Karena ini ada kira-kira sekarang ada 200 juta penduduk yang kaya itu kira-kira cuma 30 juta pa~ ada 150 juta anak orang miskin di Indonesia yang harus kita selamatkan. Karena kalau ini tidak selamat dia jadi preman di masa depan, ya di Prancis saja siapapun orang-orang asingpun di Prancis itu bebas sekolah, masa di Indonesia banyak premannya begitu karena pendidikan tidak berhasil.

Oke ya pak jadi kita serahkan kepada loby dan Timus untuk merumuskan yang terbaik mengenai hal ini.

ANGGOTA:

Saya kira loby itu dimensinya politis ya, kemudian Timus itu dimensinya teknis. Jadi saya kira ada dua tahap,jadi tahapan loby karena memang tadi saya kira kita tekankan bahwa kenegarawanan dari pemerintah dan kita semuanya itu jadi taruhan kita, itu saya kira loby disini. Lalu kemudian Timusnya saya kira akan mudah kalau loby sudah tercapai. Terima kasih pimpinan.

635

KETUARAPAT:

Ya silakan.

ANGGOTA F.PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Kalau mencermati pembicaraan sejak awal temyata Golkarpun sebenamya sudah setuju ya untuk dihapus dan memasukan hak sampingan ke dalam ayat, saya rasa Golkar tidak perlu ragu lagi, langsung disepakati saja nggak usah ragu lagi, pemerintah juga sudah setuju, terima kasih.

KETUARAPAT:

FKB mungkin juga berubah pendapatnya, iya setelah memikirkan kepentingan umatnya ini tercover disitu bisa saja berubah kan.

ANGGOTA:

Nanti kalau diserahkan pada Timus saja tanpa batasan-batasan ini bisa saja ada perubahan yang substansial. Kitakan sebenamya sudah sepakat bahwa bahwa hak itu masuk, dan itu bisa masuk dalam pasal, nah ini tadi sudah setuju jadi saya kira masuk Timus tapi catatannya itu, terima kasih.

KETUARAPAT:

Bagaimana pak, setuju pak ya tapi sebenamya di dalam Timus ya Joby juga bisa jalan, jadi dalam Timus itu loby jalan, sehingga setiap kata itu kita atur supaya enak, enak masuknya begitulah dan nikmat, begitu masuknya barang ini. Jadi yang penting buat saya bagaimana memperjuangkan bahwa anak orang miskin ini bisa sekolah dan karena tidak sekolah ini diajadi preman, itu dulu pak. Dan karena kita mengatur mengenai guru maka ini lex spesialis, itu saja. Bagaimana nanti rumusannya, substansinya kita serahkan kepada Timus pak ya.

( KETOK IX)

ANGGOTA/F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Pak 30 detik, saya rasa itu perlu ditanggapi dengan serius pak, bahwa inikan kesepakatan hampir terjadi, kalau memang forum loby silakan dan kalau misalnya apa tadi dibentuk Timus itu harus dengan catatan pak bahwa penjelasan ini akan dijadikan ayat. Dan pada dasamya saya juga percaya semua fraksi juga berjuang untuk guru dan bersama dengan Fraksi Golkar juga gitu. Jadi setahu lagi pak Timus dengan catatan bahwa penjelasan tersebut masuk menjadi ayat.

636

KETUARAPAT:

Bagus nanti kita bilang bahwa PKS juga setuju. Baik mbak Nina karena tadi terlambat, kita tadi sudah bentuk Timus, jadi semua fraksi terwakili di Timus ya, Golkar 2, PDIP 2, yang lainnya 1-1. Jadi tidak ada ide nanti yang tercecer, yang penting bahwa bagaimana kita mengamalkan UU Pendidik:an itu, sekali lagi bahwa semua orang tuanya yang tidak mampu biaya pendidikannya itu berhak memperoleh biaya pendidikan supaya tidak menjadi preman di masa depan. Saya kira pemerintah sudah sepakat pak ya, dan.

ANGGOTA F. PDIP (Dr. Ir. WAYAN KOSTER, MM) :

Sa ya ingin bentuk nanti pak kalau di dalam Timus dan juga ke masyarakat ya, kalau misalnya pasal itu muncul nanti bapak membayangkan apakah setiap sekolah terutama ini perguruan tinggi dan sekolah lanjutan, kalau di wajib belajar sudah amanlah ya. Pada saat anak-anak guru di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi apakah nanti setiap dia masuk ke sekolah tadi itu pemerintah membayar sejumlah biaya operasional untuk menja1ankan anakitu?

KETUARAPAT:

Tidak; itu kita ada penjelasan sebenarnya yang kita coba buat bahwa misalnya bisa mengisi kekurangan kelas pak. Misalnya kalau ada kelas yang kurang sekarang di sekolah kejuruan pertanian tidak anak-anak yang mau masuk pale, termasuk anak guru, ini yang seperti ini pak di jurusan bahasa daerah tidak ada anak yang masuk ke situ, barangkali kalau gratis di situ anak-anak bisa masuk ke jurusan bahasa daerah atau menambah katakan 5 atau 10% dari populasi yang ada, begitu sebenarnya kalau diatur dengan cermat itu bisa pak. Atau dicarikan bea siswa Pak Basri, kemudian nanti akan ditutup diatur lebih lanjut dengan PP, nanti silakan bapak yang ngaturlah itu. Saya begitu pak ya.

ANGGOTA KETUA F. PKS (ZUBER SAFAWI, SH):

lnterupsi dulu pak, saya kira yang dimaksud oleh Pak Basri ini beda dengan yang .. , Pak Basri itu yang Pasal 12 itu yang akan dihidupkan yang ... kalau Pak lrsyad itu adalah masalah hak sampingannya itu yang bisa bea siswa bisa apa segala macam yang kita rumuskan nanti diatur dalam satu ayat dalam pasal yang sama dan kewenangannya itu diserahkan kepada satuan pendidikan, begitulah pak terima kasih.

637

KETUARAPAT:

Jadi contohnya Pak Basri kalau saya jadi rektor karena kelas itu diisi tidak sesuai dengan kapasitas yang tersedi~ saya ambil kebijakan silakan anak dosen masuk kalau mau, tohjugajuga akanjalan. Jadi dengan kebijakan seperti itu ya telah memberi lapangan untuk masuk ke DPR gitu pak ya. lnikan sebenamya berlomba untuk mengisi arnal jariah tadi ini ceritany~ ya sebagai seorang muslim berlomba bagaimana kita membikin amal jariah menjadikan anak orang ini menjadi begitu. Jadi kalau ada kelas yang kosong bisa nanti misalnya Direktorat Jenderal pendidikan tinggi dan atau bapak kalau ada kelas yang kosong untuk memenuhi kapasitas tolong diisi bisa diisi anak pendidik supaya mereka bisa sekolah.

ANGGOTA KETUAF. PKS (ZUBER SAFAWI, SH):

Karena itu lebih tepat sebagai pasal mengenai penjelasan masalah hak sampingan itu ya, karena itu diputuskan oleh satuan pendidikannya, baik terima kasih.

KETUARAPAT:

Ya jadi sekali lagi sekolah kejuruan pertanian di -Sulawesi Selatan itu tidak ada yang berminat sedikit sekali, begitu juga di Pandale poli tadi itu tidak ada yang isi karena mungkin itu ya seperti itu.

Sekarang kita teruskan.

ANGGOTA

Sebenamya saya mau tanya juga ini karena sekaligus tuntas misalnya ada satu anak guru mau masuk ke sekolah universitas yang disebut oleh prof itu pertanian yang tidak laku itu contoh yang lain, tapi kalau contoh yang lain taruhlah dia cukup kompetitif lalu kemudian si institusi ini berkewajiban mana atas misalnya anak swasta yang ingin masuk disitu dia membayar ataukah dia mengikuti ketentuan UU ini clan anak guru yang harus masuk di situ, nab pilihan atas 2 ini, dia sebagai pimpinan di direktorat itu kemana arahnya nanti?, kalau pakai kuotakan aturannya seperti apa kalau terjadi 2 pilihan seperti itu.

KETUARAPAT:

Nanti diserahkanlah kepada pemerintah, Peraturan Pemerintah, karena diskusi ·saya dengan rektor ITB itu dia mencarikan bea siswa, dia mencarikan bea siswa dari mana sumbemya Pak Anwar pokoknya ada bea siswalah untuk anak-anak dosen itu, carikanlahjalan. Jadi memang ini sangat tergantung kepada kreativitas seorang rektor. Nantikan kalau DHP kita susun nanti anak orang kaya itu bisa bayar lebih mahal ya masa misalnya BUMN gajinya 150 juta cuma ITB misalnya

638

kasih bayar 30 juta itukanjuga tidak: adil. Kalau boleh direktur BUMN itu bayar juga 100 juta satu tahun seperti itu, ini yang kita perjuangkan keadilan proporsional seperti itu. Sebenarnya kalau kita kreatif ini bisa terjadi pak asal kita membuat regulasi yang sangat bagus. Karena kesenjangan di Indonesia ini pak luar biasa pak, ada yang penghasilannya tidak ada dan ada yang berpenghasilan 150 juta satu bulan, ada, DPR yang selalu dikritik ya sebenamya masih terlalu kecil itu dibanding dengan direktur BUMN itu masih kecil, tapi lebih besar dari yang lain.

Sa ya kira gitu pak ya ini sudah selesai pengaturan lebih teknis kita serahkan kepada pemerintah, tapi gagasan ini hendaknya dicermati saya mempunyai kewajiban politik untuk mengawal pasal yang membebaskan anak-anak itu untuk menempuh pendidikan bagi orang tuanya yang tidak mampu, hitung-hitung ini akan sayalah.

Baik bapak ibu kita teruskan mana lagi yang perlu kita cermati, kita selesai nanti pak ya, Pak Satrio minta ijin sama kita ini pukul 12, tentu saja kita ijinkan sepanjang terwakili aspirasinya oleh teman-teman yang lain dan kalau boleh nanti kita rapat sampai pukul 2 ya, nanti pukul 3 baru kita rapat dengan Departemen Pariwisata, sehingga nanti banyak: yang kita hasilkan, nanti kalau pukul 12 boleh kita makan disini ya, sambil makan sambil kita kerja. Silakan diteruskan.

ANGGOTA

Bapak pimpinan, ini ada usul pak mumpung Pak Satrio masih bertahan dengan kita sebentar, kalau misalnya kita lihat beberapa isu dosen yang paling penting <lulu bagaimana ? terima kasih.

KETUARAPAT:

Boleh silakan kita lampaui, sebenarnya harus mulai dari situ tadi ya tapi pemerintah tidak usulkan, khususnya Pak Koster yang jalan tadi, makanya tadi kita katakan ini kira-kira apa kita mulainya ini. Ya kita mulai dengan pak dan ibu dosen, disini banyak dosen jadi saya kira apa yang kita hasilkan ini, jadi dosen ini seluruhnya kita bahas pak ya mulai dari bab lima ini, kira-kira mulai dari awal saja.

Ya bapak ibu sekalian sesuai dengan kesepakatan 14 Nopember ada pepisahan guru dan dosen, substansi-substansi mengenai dosen ini sudah dibuat dengan susah payah oleh tim Pak Satrio dan kawan-kawan serta tim teknis dan sekarang sudah disajikan kepada kita, sekarang bisa dibaca yang tertulis itu seluruhnya pak.

Silakan Pasal 3 8 bagian kesatu kualifikasi, kompetensi, dan jabatan akademik, silakan kalau ada. Dasen wajib memiliki kualifikasi akademik dan memiliki

639

kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan perguruan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Ada yang prates, tujuan pendidikan nasional pak. Saya tadi membicarakan kepada Pak Fasli apa yang dimaksud dengan pendidik mungkin perlu ada penjelasan, yang disebut pendidik itu adalah orang yang mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai ahlak mulia segala macam itu yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau mau dianu ya dimasukan di penjelasan, yang dimaksud tujuan pendidikan nasional itu yang kita, sudah ada? Sudah ada UUnyaya.

Kita pindah ke Pasal 3 9. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diperoleh melalui pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Saya kira bagus ini.

WAKIL KETUA F. PKB (MASDUKI BAIDLOWI):

Sebentar pak, kami mendapat masukan kemarin waktu uji publik di Surabaya ya, j adi dan j uga ini j uga sudah muncul pernah dikemukakan o leh Pak J oko dari ITB tentang tidak atau keberatannya majelis rektor kalau dosen itu disertifikasi tertentu oleh lembaga tertentu begitu. Jadikan dia punya pandangan bagaimana agar proses sertifikasi dan seterusnya itu sudah dilakukan dalam bentuk persemaian keilmuan di perguruan tinggi masing-masing. Nah kalau apakah ini masuk dalam bertentangan dengan ini atau tidak gitu lho. Masalah inijuga saya sampaikan mengemuka dalam uji publik kemarin dan saya sampaikan dalam forum ini, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, saya jelaskan saja jadi Pak Masduki, supaya dosen itu harus juga memiliki sertifikasi pendidik, tapi sertifikat pendidik itu diperoleh secara otomatis kalau dia sudah lulus S2 apalagi kalau lulus SJ, karena yang akan dibayar ini nanti yang diberi tunj angan profesi adalah mereka memiliki sertifikat pendidik apakah dia di negeri atau di swasta, itu yang menghilangkan diskriminasi itu saya kira, gitu pak ya. Dosen yang memiliki kualifikasi akademik lulusan diploma dan seterusnya ini, lulusan doktor S3, magister S2 atau program doktor S3, oke pak ya tidak ada yang salah ya.

(KETOK Ix)

Ketentuan lain tentang kualifikasi akademik dan bidang keahlian dosen supaya masuk ke dalam akademik perguruan tinggi, ya itu kuncinya.

640

Pasal 40. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dasen luar biasa sebenarnya ini, luar biasa di luar biasa di dalam ini. Sama kalau di rumah sakit pak, kalau di rumah sakit swastanya doktemya yang hadir, kalau di rumah sakit pemerintah kowasnya yang hadir.

ANGGOTA:

Saya ke pasal sebelum itu ya sebelum yangjenjang SI, S2 dan seterusnya itu bisa nggak Pak Basri mungkin menjelaskan komposisi kalau misalnya sudah dijalankan UU ini, kira-kira yang terjadi bagaimana dengan kondisi dosen secara keseluruhan di Indonesia apakah memang itu akan sesuai ataukah akan berimplikasi seperti apa?, ya mungkin Pak Satrio.

PEMERINTAH (SATRIO) :

Saya kira sudah sangat baik karena sekarang itu seperti ini kondisinya dan kalau untuk ke depan sebetulnya nanti semua dosen hams minimal S3, tapi itukan suatu hari pak, sekarang seperti ini, ini kondisi antara untuk mencapai kondisi ideal, jadi saya kira sudah akan, tapikan yang S2 mengajar ditempat yang lebih rendah. Jadi tidak ada masalah pak.

ANGGOTA:

Sekedar tanya saja pak, mungkin secara politik saj a pak, jadi kalau perbedaan antara guru dan dosen yang angka satu ini bagaimana ini, itukan sarjanapun sudah bisa, bagaimana seperti konsep yang lama itukan minimal pasca sarjana kalau nggak salah. Karena ini nanti kalau bedanya dengan guru, guru itukan minimalnya 04 dan S 1, mungkin bisa diberikan penjelasan pak.

PEMERINTAH (SATRIO) :

Jadi kalau untuk guru itu memang kita punya satu niat untuk menjadikan dia tenaga yang hebat dengan profesi itu, dimana tunjangannyapun kita berikan yang cukup besar. Memang tugas guru itu lebih berat daripada dosen dalam pengertian,dan untuk guru itupun nanti akan kita lihat panjang juga jalannya untuk menjadikan mereka minimal 04, S 1. sekarang itu masih 02 kebanyakan 03 ada beberapa dan S 1 masih sedikit sekali. Dan untuk dosen ini memang karena kondisi yang ada seperti sekarang ini kita masih membuat penstrataan untuk masing-masing tingkatan. Untuk diploma 03 ya minimal kualifikasi dosennya adalah setingkat lebih tinggi. Itu 04 atau S 1 dan kalau kita lihat PP tentang PMP itu dikatakan selain itu diperlukan kompetensi sesuai dengan bidang ahli yang diberikanjadi D4, SI plus bidang keahlian itu ada di PP 19 tahun 2005, tidak apa kita membedakan seperti ini karena memang berbeda tujuannya, tapi juga beda pengertiannya antara guru yang sertifikat tadi dengan mereka yang

641

seperti ini. Ini kita bisa menghilangkan kesenjanganjustru kita ingin memberikan penekanan yang lebih kuat bahwa memang guru itu sebetulnya berat tugasnya, jadi kita ingin pastikan dengan satu undang-undang yang sekarang ini kita DPR sedang siapkan.

KETUARAPAT:

Ya sebentar pak, memang disini mungkin apa level mengajarnya yang tidak dijelaskan ini pak, jadi di A itukan dimana dia harus mengajar, barangkali itu yang dimaksud pak. Karena hanya kelihatan S 1 di level mana dia mengajar? Lulusan D4 atau sarj ana S l itu untuk apa, untuk mendidik, atau untuk apa j adi dihapus itu untuknya, untuk apa itu titik-titik hams diisi, diserahin saja kepada Timus ya?, ya untuk apa itu saya kira yang dipertanyakan Pak Zubair itu, karena sayajuga waktu melihat secara cermat oh temyata untuk apa, oke ya? Oiserahin kepada timus untuk mencari, ya silakan pak.

ANGGOTA:

Inikan yang ayat dua menyatakan yang kualifikasi, jadi untuk program D 1, 02, 03 kualifikasinya 04 atau S l minimal 04, SI. ini konteksnya menyatakan kualifikasi. Terima kasih pak.

K.ETUARAPAT:

Ya, silakan Pak.

KETUA F.PKS (ZUBER SAFAWI, SH):

Jadi menarik apa yang dijelaskan pak Satrio sebetulnya UU ini salah satu diantaranya adalah untuk mendorong agar ada perubahan itu, nanti akan kami tanya apa keberatannya begitu. Tapi sebelwnnya kenapa artinya kita pasang saja dengan konsep lama itu pasca sarjana tetapi nanti tetap ruang waktu untuk menyesuaikan itu begitu, daripada ini nanti ada memang kita agak susah menjelaskan pak kepada publik itu, kualifikasi akademik dosen dan guru itu jadi minimalnya ada yang sama, ini barangkali yang kita akan berat untuk menghilangkan agak keberatannya dari sisi apa mungkin.

PEMERINTAH (SATRIO):

Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan Pak Zubair, saya kira ini maksudnya ada satu norma untuk ke depan ini, bahwa untuk menjadi seorang dosen walapun dia j uga bertugas di diploma tetap j enjang pendidikan akademik minimum itu adalah S2 saya kira. Hanya konsekuensi sekarang kalau misalnya itu diberlakukan, mungkin banyak dosen yang sekarang jenjangnya S2 yang

642

akan harus diterobos seperti sertifikasi oleh PakFasli. Nah konsekuensi itu saya kira yang harus disimulasikan, kalau memang itu hanya sedikit yang S 1 berarti norma ini bisa kita buat minimum S2. Jadi nggak karena kalau ini dibuat seperti ini mungkin 5 tahun lagi sudah nggak bermakna UU ini yang khusus yang ayat itu.

Itu saja saya kira pak, terima kasih pak.

KETUARAPAT:

Jadi saya sekarang mengerti bahwa kelihatan bahwa yang pertama itu sama saja dengan guru ya? Jadi kalau mau berbeda dengan guru harus ada plusnya, kalau boleh disini ditambah saja plusnya pak, plus apa itu. Jadi kalau boleh disini supaya ada yang membedakan antara guru dengan dosen ada plus berapa disini. Silakan pak.

PEMERINTAH :

Sa ya setuju kalau minimal 82 pak, itu saja kita pasang S2 minimal meskipun untuk DI, D2 dan D3. Mudah-mudahan teman-teman dari PPS nantijuga bisa, karena mereka repot nanti, tapi okelah kita pasang nanti itu. Supaya kita dorong mereka sebisa mungkin mencapai S2 toh kita berikanjuga bea siswa yang cukup besar untuk mereka untuk study. Jadi saya kira minimal S2 saja pak syaratnya.

KE TUA RAPAT:

Ya jadi yang pertama hapus pak ya?, yang pertama hapus kalau sudah hapus selesai sudah itu. Ya tentu ada nanti masa peralihan, ada peralihan jadi paling kurang 2 tahun hams menyesuaikan diri ya. Inikan diatur oleh ketentuan. Jadi sekarang ini ada permintaan pak, bagaimana proses peralihannya ini? Karena disini tidak diatur dengan PP? Kalau ada PP bisa diatur peralihannya Silakan Pak

PEMERINTAH :

Pasang itu saja pak nantikan masing-masing mencari untuk cara untuk mencapai itu, itu saja.

KE TUA RAPAT:

Jadi nanti masing-masing perguruan tinggi membuat peralihan.

PEMERINTAH :

Di pasal peralihan kemarin sudah dimasukan pak, baik guru dan dosen l 0 tahun

643

KETUARAPAT:

Oke 10 tahunya,jadi kalau ada anaknya masuk S2-lah, tapi kalau anak guru bagaimana caranya masuk S2 itu?

Silakan Pasal 40.

ANGGOTA:

Sebentar prof, saya ingin tahu tentang makna dari ayat tiga itu apa itu, ketentuan lain itu maksudnya bagaimana itu?

KETUARAPAT:

Silakan Pak Satrio.

PEMERINTAH (SATRIO):

Jadi kadang-kadang ada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian atau kemampuan spesifik yang itu saya kira perguruan tinggi bisa menetapkan misalnya kalau mau mengajar atau menangani bidang ini anda hams punya selain SJ harus juga punya pengalaman di industri, pengalaman di praktek dan sebagainya itu.

ANGGOTA:

Kalau itu bagus cuma begini saya memaknai itu tadi lain, jadi ketentuan lain itu maksudnya kalau tidak sesuai dengan persyaratan pada ayat (1) dan (2) itu bisa ditentukan oleh senat akademi perguruan tinggi, juga bisa begitukan? Oke, dua-duanya bisa oke.

KETUARAPAT:

Ya ini artinya ini pintu daruratlah untuk pintu darurat dan pintu khusus begitu ya, oke pak ya.

Sekarang Pasal 40. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Yang kita kenal dengan luar biasa, apa istilah ini dipertahankan atau ada istilah baru atau ini sudah sesuai? Begini saja ya?

(KETOK 1 X)

Jenjang jabatan akademi dosen tetap terdiri atas. Nah ini akademik dosen tetap, bagaimana ini, kalau menurut ahli bahasa bagaimana ini Pak Wisnu? Dosen

644

tetap ini satu konsep, bagaimana cara menulisnya ini, karena kalau nanti saya baca akademik tetap terdiri, bagaimana itu?.

PEMERINTAH :

Bisa diberi tanda hubung pak.

KETUARAPAT:

Tanda penghubung ya? Diberi tanda penghubung, dosen tanda penghubung tetap. Jenjangjabatan akademi dosen tetap terdiri atas asisten ahli, Rektor, REktor kepala dan profesor. Yang kemarin yang dipersoalkan teman-teman, ya silakan kalau pemerintah ingin mengubah ini. Kalau di luar negeri bagaimana pak, inikan bukan seperti begini di luar negeri.

PEMERINTAH :

Kalau di luar negeri tenortrek itu diputuskan sesudah masuk <lulu dalam sistem, dia dosen biasa saja tapi kalau prestasinya baik baru dia masuk tenortrek. Tenortrek itu bisa saja dimulai dengan asisten profesor, asosiat profesor sampai profesor. Tapi ada sesudah pengamatan dia tidak masuk tenortrek, jadi boleh saja kontrak berulang-ulang tapi dia tidak bisa mengharapkan naik ke jabatan ke akademik tertinggi itu.

Nah disini karena kita sekali masuk itu biasanya ya sudah tenortrek gitu kecuali dia dijadikan tidak tetap. Ini nanti tentu otonomi dari BHP nya masing­masing nanti. Jadi ini cukup pak untuk memayungi nanti berbagai karakteristik dari perguruan tinggi masing-masing.

KE TUA RAPAT :

Tapi kalau ini teman-teman menganggap kemarin tidak ada terobosan, nah ada hal yang baru ini dalam UU dihendaki ada hal-hal yang baru, ya yang barn yang lebih baik. Karena kalau seperti ini ya sama waktu dari dulu sampai sekarang ini pak. Ya mungkin di bawah itu ada. Inikan pangkat kepegawaian pak, ya bukan sebagai profesi ini, ya kita ini semuanya melalui Rektor kepala <lulu baru, dan itu tidak perlu diatur disini, karena itu diatur dalam UU Kepegawaian.

PEMERINTAH :

Ini menganalogikan pak kalau di luar itu dia ada asisten profesor, asosiat profesor ada profesor penuh full profesor ada distemis profesor, profesor luar biasa, nah itu kategori kita sekarang. Jadi ada makanya asisten ahli mulai masuk lektor dia sudah asisten profesor, kemudian asosiat profesor, lektor kepala barn

645

full profesor yang sama profesor kita dan distumis profesor kalau dia profesor istimewa.

KETUA RAPAT:

Maaf ini saya dialog sedikit, karena kemarin teman-teman semangatnya di Milinium itu minta hal yang baru nab ini yang saya salurkan ke pemerintah, hal yang baru ini di mana?

PEMERINTAH :

Kalau kemarin itu yang agak barn orang boleh saja masuk bisa menjadi profesor maksudnya dari industri, dia sudah jago segala macam terus berhasil dia menjadi dari Toyota atau apa masuk full profesor, dosen di teknik misalnya teknik mesin atau orang yang kerja di LSM masuk asosiat profesor langsung tanpa perlu mulai dari asisten profesor, lektor dan seterusnya itu pak. Itu salah satu yang kita anggap agak terobosan jadi bebas perguruan tinggi mereview kualifikasi dari orang ya walaupun tadi tidak sama dengan jenjang ini tapi dia bisa masuk anytime.

KETUARAPAT:

Ya baik saya serahkan ke floor barangkali ada pendapat silakan.

ANGGOTA F-PDIP(Dr. Ir.WAYAN KOSTER, MM):

Saya kira idenya itu yang belum kita atur di pasal ini. Cuma saya berusaha mengatur di pasal berapa itu saya lupa itu mungkin belakangan itu. Itu yang sa_ya mau mintakan masukan apa betul yang saya maksud, yang sebenamya

· kita atur disini adalah yang seperti disampaikan oleh Pak Fasli itu tadi, bahwa orang luar itu kalau dia memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu dia bisa masuk kesuatu perguruan tinggi untuk mengajar bi dang tertentu dengan jabatan akademik tertentu. Nab itu tidak harus dia melalui dari asisten ahli itu pak. Itu kewenangan perguruan tingginya tentunya ini anda layak di mana posisi anda jabatan akademiknya itu, walaupun dia tidak sebagai dosen tetap disana. Hanya di sini di pasal berikutnya saya kira jadi mo hon di itu sudah diatur cuma belum clear sekali itu yang saya maksud pak, terima kasih.

PEMERINTAH :

Di Pasal 41 mungkin pak.

646

KETUARAPAT:

Ya kalau begitu ini artinya maksud saya disepakati ya? Itu dulu disepakati dulu.

KETOKl x

Kalau yang seperti Pak Koster ceritakan seperti Arif Budiman itu menjadi profesor di Australi, seperti Taufiq Abdulah menjadi profesor di Brunei, di kita belum ada. Silakan Pak Mansur.

MANSYUR:

Mungkin yang kalau mau barn sebenarnya seperti di luar juga, jadi profesor itu bukan hanya jenj ang akademik tetapi seperti misalnya yang orang Medan siapa itu namanya itu ya masih muda umur 28 tahun karena punya penelitian yang sangat luar biasa diakui secara internasional, akhirnya mereka diberi profesor. Jadi tidak harus berjenjang seperti itu ketika dia mempunyal riset yang luar biasa, mendapat pengakuan intemasional dengan umur yang muda itu bisa memperoleh profesor.

KETUARAPAT:

Ya bagus kalau profesor kita misalnya umur 30 tahun, jangan nanti sudah bungkuk-bungkuk baru profesor. Jadi sementara ini kita sahkan ya? Nanti kalau tiba-tiba besok pagi berubah pikiran bisa kita perbaiki kembali, ya berubah pikiran.

Ya silakan berikut, persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi pendidikan doktor S3, ya sayakira ini sudah waktunya ini pak ya, kalau kemarin-kemarin masih S2 juga masih bisa profesor.

ANGGOTA

Kalau yang sebelumnya, saya tambahkan yang sebelumnya itu bisa S2 tetapi dia memiliki karya riset mandiri yang setara dengan desertasi.

KETUARAPAT:

Jadi sekarang ini sudah nailc kelasnya pak, jadi harus bergelar doktor, jadi S-nya hilangjadi tidak boleh lagi drs hams dr.

Empat, pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademilc dan dosen, nab itu tidak tetap. Dosen tidak tetap ini bagaimana cara menyambungnya ini, tidak adakah istilah ini tidak tetap supaya satu kata, ya pak, dosen tidak tetap, 3 suku kata ini, dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi, bukan honorer itu bu. Honor itu artinya penghargaan, honorarium itu banyak penghargaan, jadi

647

kalau kita menerima honoraium itu artinya banyak itu honorarium, doktor honorer, honorer causa. Dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi, barangkali perlu ada terobosan ini pak ya, ya kita serahkan ke pemerintah mencari isilah yang mengubah yang sulit-sulit itu ya pak, jadi dicatat istilah dosen tetap dicarikan istilah yang baguslah. Nanti ahli bahasa bingung juga ini bagaimana menulisnya ini. Bagaimana, dosen tidak tetap itu bersambungjuga tidaknya dengan tetapnya, tidak ya. Dosen tidak tetap ditetapkan oleh perguruan tinggi, cocok Pak Wisnu? Ya.

(KETOK 1 X)

Profesor memiliki karya ilmiah yang istimewa dalam bidangnya dan mendapat penghargaan intemasonal dapat diberi gelar profesor istimewa. Ini ada gelar lagi profesor istimewa, apa perlu ada profesor istimewa pak?, itu sama dengan bintang besar itu jenderal besar.

PEMERINTAH:

Kalau di luar negeri itu pemenang nobel apa itu distismis profesor. Itulah biasa kalau sudah didepannya itu, itu orang sudah tutup melihat inilah pencapaian akademik tertinggi jadi bukan profesor saja. Ada juga yang chair yang dia menduduki satu chair didukung oleh dana yang besar misalnya profesor babkok, mestinya dananya dari babkok itu, tapi belum tentu dia distumis, tapi bisa saja yang punya chair itu biasanya didahulukan orang-orang yang distumis profesor itu.

KETUARAPAT:

Tapi yang ini profesor istimewa ini pak, istilahnya istimewa barangkali bapak memperkenalkan istilah yang lain saja.

PEMERINTAH :

Kemarin kita berbicara apa profesor utama atau apa namanya, tapi kita earl nanti pale. Tapi intinya itu sejumlah kecil para profesor yang juga doktor yang berprestasi luar biasa diakui di intemasional.

KETUARAPAT:

Ya dalam kurung utama dan dicari lagi istilah yang lebih baguslah.

648

ANGGOTA:

Tapi begini pak, saya kira substansinya <lulu pak, prinsipnya kita setuju nggak dengan ide itu, kalau memang setuju, nanti kita cari istilah yang tepat tentu dengan orang yang representatif untuk mencarikan ini, terima kasih pak.

KETUARAPAT:

Ya kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Fasli ada dicontohnya luar negeri oke aja pak ya, silakan bapak.

ANGGOTA:

Sa ya juga setuju untuk diberikan ini cuma namanya, karena kalau di Timur Tengah ada istilah mungkin sebagai mbahnya profesor itu sadkursi. Sadkursi istilahnya nggak tahu kalau disini istilahnya, karena kalau ustads itu artinya profesor, kalau sadkursi itu sudah mbahnya profesor.

KETUARAPAT:

Kalau suhu apa, suhu lebih tinggi lagi, profesor suhu.

PEMERINTAH:

Kalau suhu lebih tinggi lagi itu namanya syu sok cao, jadi kalau peminar kopingho pasti hapal itu.

KETUARAPAT:

Tapi substansi kita terima ya? Substansi diterima istilah nomentelatur dicari, ya nomentelatur, apa profesor istimewa atau profesor utama, ya direktur utama atau presiden direktur ya itu orang Indonesia pintar carilah., ya jenderal besar karena j uga ada imam besar. Karena inikan profesor sudah guru besar istimewa, wah sudah hebat sekali itu, termasuk profesor yang jadi anggota DPR ini pak.

Ayat (5) masuk Timus, oke ya? Sudah ya. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik clan kompetensi sebagai bagian pembelajaran supaya masuk dalam pasal 38 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen. Oke ini.

(KETOK 1 X)

Setiap orang untuk dapat diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) wajib mengikuti proses seleksi.

649

(KETOK 1 X)

Ya, oke ya. Setiap orang dapat diangkat menduduk:i jabatan akademik tertentu berdasarkan basil penilaian terhadap kualifikasi akademik kompentensi dan pengalaman yang dimiliki. Nab ini agak tidak jalan kalimat ini. Setiap orang dapat diangkat menduduki jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik kompentensi dan pengalaman yang dimiliki. Bagaimana idenya ini silakan Pak Koster.

ANGGOTA F. PDIP(Drs. Ir.WAYAN KOSTER, MM):

Ini yang saya maksud dari pak Fasli tadi, jadi yang dari luar tadi yang dia mempunyai karya tertentu, punya keahlian tertentu tanpa dia hams melalui dari bawah, dia bisa mendapat jabatan akademik tertentu disuatu perguruan tinggi yang ditentukan oleh perguruan tingginya itu sendiri, itu yang dimaksud Pak.

Ini yang saya bilang kalimat belum plong pak, tapi maksudnya adalah untuk mengakomodir bahwa tidak tertutup kemungkinan orang di luar suatu perguruan tinggi tapi dia mempunyai kompentensi tertentu, keakademikjabatan apa namanya kualifikasi akademik tertentu, dan memang dia diperlukan oleh suatu perguruan tinggi untuk memberikan tugas mengajar atau penelitian di perguruan tingginya dengan dinilai oleh satuan orang yang berwenang di dalamnya itu untuk menduduki j abatan akademiknya begitu.

KETUARAPAT:

Silakan pemerintah barangkali ada gagasan.

PEMERINTAH :

Mungkin tambah kata setiap orang dapat langsung diangk:at, mungkin dapat langsung lebih baik. J adi ya dapat langsung diangkat menduduki jenjang akademik tertentu, supaya tidak menunjukkan bahwa dia harus berjenjang tadi, berdasarkan penilaian itu ada kualifikasi akademik, ada kompetensi, ada pengalamannya, sehingga dapat langsung diangkat.

KETUA RAPAT:

Silakan Fraksi-fraksi menanggapi jika ada, kalau tidak ada kita sepakati, silakan Pak Ebi, silakan Pak Wisnu jawab apa kalim~tnya sudah betul.

650

WISNU:

Dari segi struktur sudah betul pak, sudah lengkap ada anak kalimat ada induk kalimatnya

KETUARAPAT:

Artinya dapat itu belum tentu ya, setiap orang dapat langsung diangkat, atau diangkat langsung.

WISNU:

Itu hanya pilihan kata saja, kalau yang ingin didahulukan itu langsungnya ya topiknya itu ya itu, tapi kalau dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan juga tidak ada masalah.

KETUA:

Dapat diangkat secara langsung, itu lebih bagus ya dapat diangkat secara langsung ya temyata pertanyaan bodoh-bodoh juga jawabannya baguskan.

ANGGOTA/F-PDIP (Dr. Ir. WAYAN KOSTER, MM):

Kalau saya tidak salah tangkap tadi menambahkan kata langsung ini untuk menjelaskan tentang bahwa pengangkatan itu tidak berjenjang. Kalau, saya mungkin sebaiknya kata berjenjang itu yang kita masukan. Jadi setiap orang dapat diangkat menduduki jabatan eh jenjang jabatan akdemik tertentu tanpa berjenjang berdasarkan basil penelitian. Jadi kadang-kadang maknanya inikan ada orang misalnya langsung bisa diangkat profesor dalam penilaian tanpa harus melalui lektor kepala dan segala macam.

KETUARAPAT:

Ahli bahasa mana yang bagus, Pak Wisnu.

WISNU:

Selama tidak ada perubahan substansi silakan saja

KETUARAPAT:

Kalau ini diberi dalam bentuk penjelasan gimana pak, bahwa yang dimaksud secara langsung adalah ya, kasih penjelasan, yang dimaksud diangkat secara langsung adalah dan seterusnya kepada Timus ya.

651

(KETOK 1 X)

Oke. Persyaratan dan tata cara pengangkatan serta penilaianjenjangjabatan akademik dosen ditentukan oleh setiap perguruan tinggi. S udah betul pemerintah? Pemerintah kan mempunyai kewenangan ini.

(KETOK 1 X)

Yasilakan.

ANGGOTA

Pada ayat (3) itu pengertian pengalaman yang dimiliki serta kualifikasi akademik dan kompetensi itu sebenarnya sudah pada dosen-dosen konvensional yang berjenjang di perguruan tinggi. Kalau tadi contoh, Pak Fasli mencontohkan misalnya dari Toyota misalnya punya pengalaman tertentu, bagus dia punya menemukan taruhlah teori tertentu, tetapi dia tidak memiliki jenjang akademik tertentu dia hanya berdasarkan pengalaman bisa nggak itu masuk dalam ini.

KETUARAPAT:

Dia harus doktor juga, jadi dia harus memiliki kualifikasi akademik, cuma dia tidak harus menjadi dosen dulu kemudian baru naik-naik, asal dia memiliki kualifikasi akademik dia hams doktor kemudian kompentensi keilmuan di bidang yang diajarkannya itu cocok dengan yang dia geluti dan pengalaman dia. Nah ketiga fak.tor itu membuat dia bisa langsung, bisa saja mereka di asociate profesor, di asisten profesor tidak harus semua diidentikan dengan profesor penuh gitu. Cuma orang bisa dari samping masuknya, tidak masuk jadi pengawan negeri muda di universitas itu baru menunggu-nunggu sampai di atas.

ANGGOTA:

Begini prof, maksud saya bagaimana orang yang punya kemampuan kekuatan untuk belajar sambil bekerja, dia tidak ada gelar-gelar jenjang yang khusus yang tertentu yang konvensional dalam pendidikan. Jadi misalnya kaya Hamka itu saya kira atau AA Gym, dia tidak belajar kemana-mana tapi dia learning by doingnya kuat, lalu kemudian, kalau Gus Dur dia sudah banyak mendapat penghargaan dari Sorbon dari macam-macam gitukan nggak usah ini. Tapi maksud saya orang seperti ini banyak gitu loh, bagaimana menghargai orang seperti itu? Jadi kalau seperti ini modelnya saya kirakan betapa pentingnya sebuah hirarki jabatan yang, hirarki pendidikan yang formal. Jadi kitakan harus menghargai orang yang belajar tanpa sebuah hirarki pendidikan formal lalu kemudian dia ahli, bagaimana itu mengadopsi itu?

652

KETUA RAPAT:

Pengalaman ini ada di Institut Seni Indonesia sering ahli pematung, dalang itu malahan akhirnya disetarakan mereka itu, dan itu dimungkinkan karena tadi ada ketentuan lain yang tadi Pak Masduki katakan tadi pada saat dia tidak memiliki kualifikasi akademik S2, S3 tadi ketentuan lain padahal dia diperlukan untuk mengajar seperti tadi ahli dalang, ahli pelukis, ahli pematung segala macam, kadang-kadang S 1 saja dia tidak punya, dan akhimya dicarikan ketentuan sehingga dia disetarakan, sehingga Sardo no pun misalnya bisa jadi profesor di IKJ misalnya.

Jadi hal-hal seperti itu ada pengecualian itu pak, sudah tertampung di dalam ketentuan 40, ya sudah tercantum disitu ya. Dan juga bagi teman-teman itukan bisa mendapat jabatan profesor HC begitukan, doktor HC. Dengan doktor HC seperti pematung itu bisa diberi dulu doktor HC, dengan doktor HC itu bisa direkrut menjadi profesor, itu bisa. Dan itu ada juga disini yang mendirikan yayasan punya perguruan tinggi dikasih dulu doktor HC sesudah itu dikasih gelar profesor, saya punya ketua yayasan di sini juga menikmati itu, dikasih dulu doktor HC tarulah satu diantara sepuluhribu penduduk bolehlah ndak jadi masalah itu makhluk-makhluk langkalah itu.

Saya kira demikian sudah selesai ini pak ya. Masih ada silakan

ANGGOTA:

Jadi barangkali ada satu hal yang perlu penjelasan di ayat ( 4) Pasal 40 Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Selama ini kalau nggak salah mengenai penetapan jabatan akademik inikan harus melalui pemerintah. Jadi untuk perguruan tinggi yang swasta ini ya ke Dikti ya, ini perlu penjelasan pak.

KETUARAPAT:

Ya tidak tetap. Pengaturan kewenanganjenjangjabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

ANGGOTA:

Ya dosen yang tidak tetappun kanjuga diberi kewenangan untuk memperoleh jabatan akademik. Ya ini kalau yang menentukan itu perguruan tinggi sendiri ini untuk swastakan repot juga. lni perlu penjelasan.

KETUARAPAT:

Ya pemerintah, ini memang pak nanti kalau masing-masing perguruan tinggi menetapkan ini bisa kacau juga ini. Se lama memang ini ditentukan oleh pemerintah

653

walaupun dosennya itu misalnya di UMI begitukan tempatnya Pak Mansyur <lulu tapi tetap kualifikasi-kualifikasi itu kewenangan jenjangjabatan akademik tetap dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan oleh setiap perguruan tinggi pak.

PEMERINTAH :

Kalau kita mengarah kepada best practis di dunia memang kredibilitas profesorship itu sangat ditentukan oleh perguruan tingginya, mereka yang menentukan. Tapi kalau misalnya sebuah universitas, taruhlah universitas negeri atau swasta memboros-boroskan pemberian gelar akademik itu, dia pindah dia nggak akan dicabut, dia hilang saja profesornya begitu dia keluar dari sana. Jadi bisa saja orang yang sudah dihargai profesor di sebuah perguruan tinggi negeri atau swasta yang murah memberikan itu, waktu dia melamar ke tempat lain mungkin asisten profesor. Tapi kalau dia mau dan dibayar untuk itu ya dia terima. Sebaliknya ada orang yang baru asisten profesor di sebuah universitas yang baik, di rayu-rayu ditawarkan tidak menjadi apa langsungmisalnya menjadi paling tidak asociate profesor.

KETUARAPAT:

ltu kira-kira 10 tahun yang akan datang barn bisa diterapkan itu pak.

PEMERINTAH :

Ya tidak artinya apakah kita menuju kepada kepercayaan memberikan kualifikasi akademik perguruan tingginya, sehingga mereka menggafer dirinya.

KETUA RAPAT:

Atau kalau begini, kita tambah saja selama tidak bertentanngan dengan peraturan perundang-undangan.

ANGGOTA:

Kalau nggak salah yang tengah berjalan sekarang pak, tidak seperti itu, yang berjalan sekarang tetap melalui PP pak. Jadi ke Kopertis juga ke Dikti yang tengah berjalan sekarang.

KETUA RAPAT:

Ini memang semacam pembaharuan ini. J adi pembaharuan ini memang diharapkan bahwa kalau luar negeri itukan yang mengangkat Arif Budiman itu bukan pemerintah itu adalh universitasnya. Tapi memang yang disampaikan

654

Pak Fasli ini adalah perguruan tingginya yang menetapkan itu, Cuma di Indonesia ini perguruan tinggi ini tiba-tiba nanti di sana di Mamuju wah sudah dia angkat profesor di sana. Nah ini memang juga, makanya saya bilang ini I 0 tahun ke depan baru mungkin atau sekian tapi untuk langsung ini diberlakukan ini nanti tiba-tiba muncul sejumlah itu. Nah ini memang hams menjadi pertimbangan pak, ini memang tiba-tiba terjadi inflasi, inflasi besar-besaran.

ANGGOTA:

Saya kira pak untuk tidak rancu ini lebih baik sebaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang tengah berjalan sekarang masih cukup ini, jadi tidak seperti yang tercantum, kalau itu diberlakukan ini bisa menimbulkan variabel-variabel yang tidak akan bisa jadi standar. Seperti yang disampaikan bapak Fasli, misalnya suatu perguruan tinggi swasta mengangkat seorang, di perguruan tinggi lain belum tentu diakui dan dia tidak laku, nah ini jadi pameo nanti.

KETUARAPAT:

Dan saya juga tidak perlu pindah ke tempat lain, saya diangkat katakanlah di sebuah tempat saya ndak perlu pindah disitu saya dan saya bisa nanti di batu nisan ditulis profesor itukan, ya cukuplah saya tidak peduli apakah mau dihargai di tempat lain atau tid~ begitu. Jadi ini persoalannya Pak Fasli karena pendidikan apa kelembagaan kitakan belum mantap pak ya, orang juga masih berorientasi pada gelar bukan pada mutu.

Oleh karena itu jadi teman-teman ini mengusulkan ada tambahan dengan sesuai dengan ya jadi tetap ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH M,Ag) :

Intrupsi Pak Ketua.

Apa yang menjadi pembicaraan, saya rasa ini perlu dipertimbangkan, tetapi kita juga harus mengadakan reformasi dari keadaan yang berlaku saat ini. Sebab banyak sekali yang sudah memenuhi persyaratan tapi ternyata tidak dapat gelar. Karena panjangnya birokrasi atau sulitnya birokrasi. Sehingga tetap ada pintu yang hams dibuka dalam UU ini bahwa, kalau dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, tapi UU-nya masih yang lama, saya rasa sama saja tidak berlaku keingingan reformasi melalui UU ini.

655

KETUARAPAT:

Ya ini memang juga persoalan ya, dengan peraturan perundang-undangan ini saya kira sudah elegan ya, dengan PP boleh dengan peraturan menteri juga boleh, bisa peratuaran menteri dengan peraturan presiden juga boleh.

ANGGOTA:

Sekarang ini yang berlaku bagaimana pale? Kan sudah ada itu mengenai jabatan akademik itu, kan menteri itu.

KETUA RAPAT :

Keputusan menteri itu bisa diperbaiki itu, sesuai dengan keinginan lbu Aan. Oke ya?

(KETOK 1 X)

Ya jadi peraturan menteri yang menghalangi yang tidak membuka pintu itu sekalian dibuka-buka sedikitlah sesuai dengan perkembangan jamannya begitu. Terima kasih Pak Daroni yang mengkritisi itu karena akan lewat barang ini.

Profesor istimewa dicarikan lagi nama pak, nanti bapak di Timus bersama pemerintah yang cari namanya yang bagus, kalau saya mungkin profesor utama pak ya, istimewa nanti sama dengan martabak istimewa. Silakan untuk dicarilah mungkin ada bahasa sansekerta bisa diadopsi pale ya, bahasa apa yang Pak Fasli, bahasa Prancis, ya silakan nanti bisa diterjemahkan. Kitakan sudah banyak menyerap boleh bahasa Arab, boleh bahasa sansekerta, boleh bahasa Jepang silakan.

Sekarang kita sampai di mana? Ada tempat, persyaratan tata cara pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademi itu ditentukan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ANGGOTA:

Itu saya tanya tentang profesor istimewa itu itukan diangkat oleh perguruan tinggi apakah menurut sesuai perundang-undangan, nomor enam itu.

KETUARAPAT:

Ya nanti Pak Menteri mengeluarkan keputusan menteri ya, sesuai peraturan perundang-undangan. Yang istimewa, sudah ya. Diteruskan atau mau makan

656

dulu? Kita skors <lulu ya I 0 menit supaya kita bisa konsentrasi makan, daripada memimpin rapat sambil memikirkan makan ini juga kacau. Kita skors dulu I 0 menit

(KETOK 1 X)

RAPAT DISKORS

Baik bapak ibu sekalian 2 menit lagi baru kita mulai sambil menunggu teman­teman. Skors sidang kita cabut kembali.

(KETOK 1 X)

SKORS DICABUT

Sekarang kita akan membicarakan hak dan kewajiban dosen, pasal 42 tidak ada masalah ya? Apa satu pasal atau sekalian? Kolektif saja ya? Satu pasal ini ada yang perlu pemerintah? Ya ini banyak sekali ini. Dalam melaksanakan, dosen berhak, wah banyak sekali hak dosen ini. Atau ada yang bisa digabung-gabung pak, supaya jangan terlalu banyak. Kita serahkan ke Timus ya kalau bisa di perkecil itemnya.

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH M,Ag) :

Ada pertanyaan di bagian d-nya ayat (2) -nya, memperoleh perhatian istimewa di bidang keahliannya secara terstruktur. Saya ingin tanya secara terstruktur itu seperti apa modelnya gitu? Ya pasal 42 bagian g.

KETUARAPAT:

Ya kalimat ini tidak boleh difasilitasi pemerintah untuk itu, karena inikan hak ya nanti bagian tersendiri mengenai pemerintah. Jadi kita minta, silakan pak.

PEMERINTAH :

lni di m ya yang nomor 2, ini kalau kita lihat UU nantikan setelah berubah jadi DHP itukan tidak ada lagi dosen yang berstatus sebagai..

KETUA RAPAT:

Tetap mempunyai harus ada jaminan hari tuanya pak, kalau DHP?. Jaminan hari tua ini apakah yayasan, apakah pemerintah atau yang lain tetap harus memberi jaminan itu.

657

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHAN AH M,Ag) :

Tapi apakah nanti swasta kira-kira mampu nggak?

KETUA RAPAT :

Harus mampu-harus mampu. Artinya begini bayangannya anggaran pendidikan itu akan mencapai 130 triliyun sekarangkan baru 30 trilyun, jadi hidup harus optimis gitu kan? Oke ya jadi mengenai hak ini minta diperkecil itemnya diterangi dan substansi tidak dihilangkan ya, ya nanti dampaknya pengaruh.

ANGGOTAF-PKS (AAN ROHANAH M,Ag):

Maaf tadi yang minta penjelasan tentang hak pelatihan di bidang keahlian secara tertsruktur, saya ingin tahu keahlian secara terstruktur ini seperti apa?

KETUA RAPAT:

Pak yang terstruktur itu apa? Ya pelatihan yang terstruktur itu apa pak? Ini pertanyaan Bu Aan.

PEMERINTAH :

Kadang-kadang pelatihan itu ada juga merupakan suatu penambahan kompetensi di bidang tugas mereka. J adi ini sangat umum pak, ini nggak boleh sembarangan, pelatihan itu harus berakhir dengan suatu sertifikasi atau kompetensi yang didapat itu. Jadi itu beda dengan misalnya dia hadir seminar 2 hari atau workshop di sana, jadi dia ikut pelatihan terstruktur sesuai dengan kebutuhan bidangnya diakhiri, ada kurikulum yang jelas ada kompetensi yang diperoleh ada sertifikasi, baru itu berharga. Itu yang menjadi kualitas pemerintah, tapi kalau dia ingin pergi saja ke pertemuan tertentu workshop 2 hari 3 hari itu tidak bagian dari pemerintah.

KETUARAPAT:

Tidak terstruktur? jadi terstruktur adalah kurikulumnya itu diatur ya.

PEMERINTAH:

Karena pada pelatihan ini mata pelajarannya sampai disini, nanti pada pelatihan berikutnya pelajarannya adalah ini dan itu dilakukan secara berkelanjutan.

658

KETUARAPAT:

Ya itu ya, jadi sekali lagi ini kita sepakati dengan mengurangi itemnya itu dengan tidak menghilangkan substansi.

Kemudian pasal 43. Sebagai tenaga profesional dosen berhak memperoleh sistem penggajian yang khusus. Nah ini sistem penggajian yang khususn ini bagaimana pemerintah? Inilah cita-cita daripada UU ini, agar bapak ibu guru dan dosen itu tidak digaji seperti pegawai negeri biasa. Bagaimana ini pak, pemerintah silakan

PEMERINTAH:

Ya inikan isu awal kalau kita tentukan bahwa dia masih rezim PNS itu kita terperangkap masuk ke UU pegawai negeri sipil. Tapi kalau tadi kita bermain hanya tunjangan profesional, sekarang kan bisa secara sektoral, nab apakah sistem penggajian khusus ini akan keluar dari penggajian PNS itu karena dia tidak PNS lagi. Apa nggak kita tunggu saja perlakuan DHP nanti. Ini apapun yang ada sekarang kita ikuti nanti tunjangan-tunjangan yang sudah kita sepakati tadi itu harus bisa berjalan.

KETUARAPAT:

Silakan kalau ad.a yang ingin menanggapi.

ANGGOTA:

Memang terns terang ini usulan dari Pak Joko ini pak, kemudian saya sendiri sementara tampung dulu karena saya sendiri juga belum punya argumentasi yang rasional, karena faktanya sekarang dosen kitakan yang di negeri ini PNS dia terikat dengan ketentuan PNS tennasuk sistem penggajiannya. Kalau sesama lembaga penyelenggaran negara inikan kalau kita naikan gajikan ribut yang Iain­lainnya karena tunjangan pak. Jadi ini memang apakah pengajian ini kita akan buat spesifik, dalain konteks nanti sedang mempunyai kekuatan hukum, atau bagaiman? Nah saya kira ini masih perlu pendalaman pak, termasuk konsekuensinya.

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH M,Ag):

Tambahan lagi pak. Saya ingin tahu gambarannya nanti sistem pegawai negeri seperti apa? Itukan harus terbagi nan ti ada dalain peraturan pemerintah atau nggak jadi harus ada kekuatan gitu, bahkan tidak ada. Sekarang saya di UNISU begitu seorang doktor atau profesor itu diminta dia tidak lagi melakukan kontrak-kontrak di luar bekerja di dalam itu ada yang sudah dibayar 10 juta ada

659

yang 15 juta, itu penggajian di DHP-nya, malahan dekan, misalnya dekan ekonomi kalau dia nggak kerja di tempat lain 25 juta, tapi khusus mengurus fakultasnya saja.

KETUARAPAT:

Ya, atau ini pak ya ada perlu pendalaman oleh Timus ya? Inijuga kalimatnya sebagai tenaga profesional saya kira kurang bagus ya pak Wisnu ya? Tenaga profesional dosen berhak memperoleh sistem penggajian khusus. Dan ini juga sudah dijelaskan bahwa penggajian khusus dari mana, dari negara, dari yayasan, dari DHP, dari mana gitukan dari mana-mana. Sebenarnya cita-cita UU ini memang agar guru dan dosen ini ya punya sistem penggajian sendiri, itu cita­citanya, karena tenaga profesional ini ya itu kecuali memang tunjangan-tunjangan. Oke ya didalarni.

Pasal 44 a penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (I) huruf a meliputi gaji pokok, ya saya kira ini nggak ada masalah ya?, ya ini hanya tambahan saya sedikit.

(KETOK 1 X)

Dosen dapat mendapatkan tunjangan fungsional sebesar satu kali gaji bersih yang diterima. Ya, tunjangan fungsional, tapi ini sudah lama ya berlangsung, tunjangan fungsional yang dimaksud, kalau tunjangan fungsional tidak perlu diatur, sudah ada ya. Silakan Pak

ANGGOTA F-PD (Dr. TATA ZAIN AL MU'TTAQIN, MM):

Ini memang agak mendua pak, artinya kalau kita mau menaikan tunjangan fungsional dosen ini, di atas dari definisi fungsional sekarang memang harus diberi lebel khusus begitu, apakah tunjangan profesinya. Sehingga kita nggak pakai lagi mengenai peraturan Menpan, Kepres mengenai tunjangan fungsional kita masuk ke tunjangan profesi, itu kita definisikan sebesar gaji bersihnya. Ada yang mengatakan ini terlalu tinggi, kenapa nggak sebesar gaji pokok, karena dosen lebih mahal gitu ya, jadi gaji bersihkan berarti sudah mendekati 2 juta itu minimal. Oleh karena itu perlu mendefinisikan apa itu tunjangan profesi, apa semua dosen otomatis atau yang memiliki kualifikasi tertentu, maaf yang memiliki kualifikasi tertentu saja.

KETUARAPAT:

Ya ini memang dibuat oleh timnya Pak Satrio ini. Jadi begini waktu saya diberi tahu kalau tunjangan bersih itu 2,5 juta kalau satu kali lagi berarti 5 juta,

660

saya kira kalau 5 juta itu sama dengan kita punya honorarium tirn ahli kita, di luar daripada yang lain gitukan, jadi kalau gitu 3 kali ya Sekarang yang jadi persoalan apakah ini tunjangan fungsional atau tunjangan profesi. Artinya kalau tunjangan profesi hanya yang memegang sertifikat penduduk itu, yang boleh mendapat tunjangan profesi. Karena ini ide dari pemerintah silakan pak.

PEMERINTAH :

Mari tetap jadi diskusi ini, ditetapkan antara tunjangan profesi dengan tunjangan fungsional. Mengapa dibedakan, kalau tunjangan profesi itukan ditetapkan sekali begitu dia sertified artinya mendapat sertifikat tertentu dia berhak mendapat tunjangan profesi sebesar tertentu. Lalu kan dosen ini dia bergerak maju dengan jabatan fungsionalnya ada asisten, ada lektor saya rasa itu yang mengikuti kenaikan pendapatannya sesuai denganjabatannya itu yang diberikan dalam bentuk tunjangan fungsional. Karena tunjangan profesi ini sebenarnya rnembedakan dengan dosen antara yang tidak sertified dengan yang tidak sertified, tapi dia juga ada standar yang sama yaitu dengan tunjangan fungsionalnya itu. Itu yang berkernbang selama ini. Nah memang kalau seperti itu, berarti itukan tunjangannya jadinya ada banyak artinya ada tunjangan fungsional ada tunjangan profesi dan segalanya untuk guru atau dosen yang sudah mempunyai serifikat pendidik.

Dengan tambahan ini saya kira itu yang akan membuat penghasilannya menjadi lebih terjamin, lebih tinggi daripada tunjangan fungsional yang berlaku juga di luar, kan tidak hanya dosen yang mendapat fungsional, peneliti juga yang lain juga pak. Itu saya kira maksudnya, idenya pak, terima kasih pak.

KETUARAPAT:

Belum menyebut-nyebut itu sertifikasi profesi dosen di bawah nanti. Jadi untuk semua dosen yang sudah S2 kan ini otomatis ini,jadi dia terima tunjangan fungsional, terima juga tunjangan profersi, ini 2 kali, ya 99% kan akan punya jabatan fungsional itukan. Ya sarna yang diatas ya Tim Perumus ya, didalami dulu ya? Nanti teman-teman dari pemerintah minta didalami, karena ini usul dari pemerintah dan disimulasi ini. Sebab saya mendapatkan tunjangan fungsional ini disimulasi dan didalami ya, karena kita tidak mengikuti filosofinya dari mana ini.

Atau yang nomor 3, dosen yang telah mencapai jabatan guru besar berhak memperoleh tunjangan kehormatan guru besar yang pantas dan memadai sebesar 3 kali dari penghasilan bersih yang diterima. Ini profesor ini.

Silakan pemerintah ini usul dari pemerintah, ya kalau kita setuju saja disini, ya biar para profesor kita sejahteralah, ya dapat duabelas setengahlah. Artinya

661

kalau duabelassetengah cuma 400 ribu per hari pak, kalau hidup di Jakarta nggak cukup itu. Tapi tidak semua Pak Mansur, kalau ada I 0 guru besar yang bisa seminar itu paling tinggi 2.

PEMERINTAH :

Kalau kita bandingkan penghasilannya 400 ribu per hari, saya misalnya seminar sekali saja sehari dapat 1,5 juta-2,5 juta ya setiap hari satu lebih besar dari pada tunjangan guru besar.

KETUARAPAT:

Tapi kalau sedikit pale ya. Jadi ini usul dari pemerintah jadi kita hanya mencatat, kalau kita dari DPR ya rata-rata. Mengapa terjadi ini usul begini, begitu menggebu-gebu, karena sudah beberapa kali ada kenaikan, inflasi dan sebagainya, gaji guru besar dan gaji dosen tidak pemah bergerak. Yajadi sejak harga BBM naik terus sekian itu ya kenaikannya sedikit. Saya ambil contoh saja, saya mau ambil doktor itu tahun 89 kalau tidak dapat tunjangan perjalanan itu bisa hidup di hotel berbintang. Sekarang sudah tidak, ya dengan biaya yang sedikit itu ya paling kita earl losmen saja. Jadi kalau ini teman-teman berjuang dengan ini, ini adalah ke.zaliman yang telah diberikan negara kepadanya, ya ini harus kita bela. Negara sudah z.alim kepada teman-teman ini orang pintar ini. Ini sekarang gimana, kita putuskan seperti ini? Silakan pak.

ANGGOTA

Tadi semua dosen yang karena dia sebagian besar sudah S2, kan otomatis dia dapat tunjangan fungsional, yakan sudah naik itu, ya begitukan sudah 100% langsung dia dibayar pada saat UU ini diberlakukan kan kira-kira begitu? Kemudian diatas itu profesor ditambahkan 3 kali Ii pat dan otomatis juga. Nah ini nanti akan memancing kemarahan guru, karena pada saat mereka yang memulai usul UU ini belum dapat apa-apa. Ini dosen sudah otomatis begitu dan berkali-kali, dan menurut saya ini kurang secara politis tidak begitu, agak membahaya gitu.

KETUARAPAT:

Ya silakan, silakan Bu.

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH, M.Ag):

Juga dari sisi keadilan antara yang betul-betul profesional dengan yang tidak karena dosen yang tidak berpengalaman itu beda dengan dosen yang lama mengajar, tapi dengan cara seperti inikan, begitu dia selesai S2, ngelamar diterima jadi dosen sudah langsung jadi profesor. Sementara yang dulu-dulu yang lama-

662

lama itu untuk mendapat gaji seperti itukan dengan susah payah. Saya harus ada juga semacam kesempatan bagi yang baru-baru ini, baru ngambil S2 dapat diterima jadi dosen itu ada masa transisi dulu gitu, jandi nanti langsung dapat semacam tunjangan profesi. Seperti juga guru, kalau guru itu ada masa pembelajarannya itu yang kedua.

Terns yang ketiga, disini tunjangan profesinya tidak dijelaskan apakah itu dosen yang negeri saja atau yang swasta saja dan dari mana anggarannya, itu belum ada di sini. Harusnyakan seperti guru, harus ada keadilan gitu, siapapun dia dosen ini sepanjang dia profesional ya harus dapat dana dari pemerintah dari APBN. Sehingga nantipun yang swastapun nggak kelabakan. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Ada tadi yang menarik itu Pak Fasli ya, yang satu ketika guru ini menjadi ini ternyata dosen ini tidak adil juga.

ANGGOTA

Belwn dapat, apa-apa, walaupun dalam UU kita tahun 2006 pun mereka belum dapat apa-apa. Sementara ini seakan-akan otomatis ini dosennya, otomatis tunjangan profesinya, begitu profesor otomatis juga dia kelilipan.

KETUARAPAT:

Yang kita sepakati dalam anggaran diknas tahun 2006 itu, itu sudah dianggarkan 10 milyar, para profesor itu mendapat penghargaan. Jadi pengahrgaan bagi yang bersaja cuma sekali saja kalau mungkin yang seperti itu bisakan kita berikan sekali penghargaan yang berjasa dan yang mempunyai prestasi yang berprestasi juga mendapat insentif. Kalau yang seperti itu tidak menimbulkan gejolak dari guru terutama dari PGRI saya mendorong inikan, padahal saya ini penasehat PGRI kan, saya diancam demo.

Ini di dalami lagi pak ya? Ya kita dalami di Timus dan mempertimbangkan aspek-aspek keuangan dan politisnya begitu.

ANGGOTA:

Pak kalau yang didalami saya kira ayat (3) nggak perlu pak, inikan memang sudah jabatannya guru besarkan, saya kira itu satu kelayakan ini harus dapat pak. Yang harus kita dalami itu adalah tunjangan profesinya itu kita dalami pak dan tunjangan fungsionalnya begitu.

663

KETUA RAPAT:

Oke ya sebenamya guru besar ini hanya 200 orang saj a tapi guru besar yang mempunyai jabatan rangkap ya sebaiknya tidak usah menerima tunjangan kehormatan pak, rnisalnya Pak Fasli, Pak Mansyur, Pak rektor, itukan punya jabatan rangkap, ini artinya seandainya nanti ada penyempitan, misalnya nanti didalami itu bisa diberi dalam penjelasan sepertijadi rnenteri yakan ini kan nanti dobel ya, jadi seperti itu maksud saya, bisa jadi dekan, bisa jadi rektor ya dapat tunjangan ini, dapat tunjangan itu. Kan sekarang kalau orang dapat tunjangan struktural itu tidak dapat lagi tunjangan fungsional. Jadi kalau guru besar menjadi anggota DPR ya nggak usahjadi itu, sehingga rasa keadilan tetap bisa terpelihara.

ANGGOTA:

Waiau diberlaku pak kalau di institusi pemerintah dapat kalau di swastakan tidak.

KE TUA RAPAT:

Nanti swasta bisa menyesuaikan itu, misalnya saya sebagai profesor dapat tunjangan profesor, kalau rektor di swasta dapat tunjangan juga.

ANGGOTA:

Yang selama inikan diberlakukan hanya di institusi pemerintahjuga, misalnya rektor maka dia hanya menerima tunjangan rektomya saja, tidak menerima tunjangan profesionalnya. Tapi kalau dia menjabat di jabatan swasta guru diterima, seperti pengalaman kita berdua pak.

KETUA RAPAT:

Di buka saja tapi juga memang tunjangannya kecil jadi. Sebab memang begini pak ya tapi seandainya juga pembatasan-pembatasan kawan-kawan itu mengajar,jangan luar biasa di dalam terus di luar. Jadi misalnya seorang profesor itu dengan menaikan gajinya seperti ini misalnya kita harus memberikan pembatasan bahwa hanya misalnya boleh mengajar paling tinggi di 3 perguruan tinggi. Jangan lagi lebih dari itu, ini juga hams dibatasi pak, karena jangan sampai insentifnya dinaikan tetapi gerakannya tetap seperti <lulu. Karena kalau di negara tetangga kita itu semua guru dan dosen itu tidak boleh merangkap pekerjaan lain. Dan kapan dia dapat merangkap pekerjaan lain itu dipecat oleh kerajaannya, tapi gajinya memang diberikan mencukupi.

Ya pembatasan seperti itu pak diperlukan. Bagaimana pak, oke ini ya? Golkar 2 kali, ya diberi catatan bagaimana supaya apalah ya, yang rangkap jabatan apa

664

nanti diserahkan ke Timuslah ya, rangkap jabatan itu yang mendapat tugas tambahan bagaimana itu? Kalau dia menjadi menteri, sama dengan menteri pertanian itu, dia lebih banyak mengurus kementeriannya daripada profesomya.

Pak Wayan apa ada masuk di situ bagi dosen yang mempunyai prestasi akademik mendapat tunjangan, ada oke.

ANGGOTA F-PDIP (Dr. Ir. WAYAN KOSTER, MM):

Sebab gini pak saya lupa menyampaikan untuk didalami nanti oleh tim mengenai sertifikat untuk dosen itu, kemarin ada masukan dari Pak Krisnanggar dalam pembahasan diktum .. tidak langsung sertifikat terbit itu karena dia kepentingannya dia tapi juga dinilai oleh senat akademik atau apalah di perguruan tinggi itu, bahwa dia memang layak mengajar, walaupun dia punya kepentingannya dua atau tidak mempunyai kemampuan yang baik untuk mengajar ya nggak dapat sertifikat itu. Saya contoh di ITB pak, itu 3 orangnya dosennya tapi dia nggak pemah ngajar pak dia menulis di papan tidak pemah lihat mahasiswanya pak, jadi dia ketawa menghadap papan, nulis terus dia, nggak pernah dia menjelaskan apa itu segala macam itu, cuma nulis saja, apa itu harus dapat sertifikat, saya punya dosen seperti itu di ITB pak. Jadi itu artinya ada kewenangan di perguruan tingginya untuk menilai apakah dia akan berhak mendapat sertifikat apa tidak, tetap pertimbangannya otomatis pak, tidak serta merta dengan karena dia S2 atau SJ itu dia dapat sertifikat itu. Terima kasih pak, saya kira itu.

KETUARAPAT:

Silakan pak.

ANGGOTA

Ya inikan sudah cukup detail pak ya, jadi ini kita sempumakan nanti tapi intinya sudah kita peroleh. Nah dalam konteks itu pasal 43 ini masih perlu ada? Bahwa sebagai tenaga profesional dosen berhak memperoleh sistem penggajian khusus, ngak perlu lagi kan? Hilang ya, oke.

KETUARAPAT:

Ya maksudnya ini, inikan masih didalami ya jadi boleh ya, boleh tidak. Maksudnya ini supaya profesi-profesi sebenamya guru dan dosen ini tidak sama dengan pengajian PNS, ya ini khusus untuk gaji bukan tunjangan-tunjangan, khusus gaji. Nanti bapak dalami saja lah.

665

ANGGOTA F-PG (H. EBBY DJAUHARIE):

Jadi sebuah pasal itukan harus ada implikasinya, kalau pasal itu apakah dengan sendirinya wajib memerintah membuat skim penggajian dosen barn.

KETUARAPAT:

Ya itu dulu waktu pemerintahan Presiden Megawati itu sudah dibuat oleh Menpan dan itu tidak selesai-selesai. Siapa tahu Presiden SBY ini bisa menyelesaikan sistem numerasi guru dan dosen itu pak, sebagai profesi artinya bukan sebagai PNS, sebagai profesi.

ANGGOTA F-PG (H. EBBY DJAUHARIE) :

Kalau itu ada pak implikasinya pasal 44 a ini nggak perlu ada gitu karena itu bertentangan jadinya pada saat kita memerintahkan ini harus ada dibuat sistem baru, sementara kita jabarkan detail seakan-akan ini hams dilakukan juga.

ANGGOTA:

ya soalnya gini pak, pasal 44 kan sudah meliputi gaji pak yang di ayat (1) itu pasal 44 ayat ( l) penghasilan sudah masuk gaj i jadi artinya penggajiannya sudah masuk disini.

KETUARAPAT:

Di pasal yang lain itukan ada gaji ada tunjangan, yang Pasal 43 ini khusus gaji.

ANGGOTA:

nggak maksud Pak Wayan masih perlu yang tiganya.

ANGGOTA F-PDIP (Dr. Ir. WAYAN KOSTER, MM) :

Kalau saya malah perlu, karena itu jadi aksennya itu cuma untuk membedakan bahwa dosen ini lain dengan guru lain dengan PNS. Jadi gaji khususnya ya bentangannya seperti antara lain pasal 40 cuma untuk membedakan saja. Tidak ada implikasi materialnya kayanya, kekhususannya saja itu dalam bentuk apa kekhususannya, kan begitu saja bunyinya pak.

KETUA RAPAT :

lni Pak Eby ini adalah BURT DPR, salah satu perjuangan DPR itu menaikan gaj i pokoknya nah itu susah, karena gaji pokok nggak bisa. Ya jadi itulah ini maksudnya pasal 43 bagaimana gaji pokok guru bisa berbeda dengan gaji pokok PNS yang lain.

666

ANGGOTA:

Kita menyecliakan ruang saja bahwa kita bisa berbeda saat ini, itu nasib bapak­bap~ kalau bisa berbeda di jamin SBY Alhamdulilah gitu saja terima kasih.

KETUARAPAT:

Jadi ini Pasal 43 masalah gaji pokok pak, karena kalau gaji pokok tetap rendah untuk kita semuanya, gaji pokok rendah pensiunnya juga rendah. Saya punya pensiun ini cuma 1,2 juta itupun cari-cari tabungan belum masuk, 1,2 juta sebulan setelah bekerja hampir 30 tahun. Jadi Pasal 43 ini sebenarnya ingin bicara gaji pokok guru dan dosen, sebenarnya harus di guru juga ada ini, itu berbeda dengan gaji pokok PNS, di situ cita-citanya pak disitu.

ANGGOTA:

Ya artinya inikan logika berpikirnya pak. Kalau kita akan mengatakan, tadi di atas dikatakan bahwa dosen harus mendapatkan penghasilan diatas kelayakan hidup minimal, kemudian kita katakan untuk penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan, rata-rata. Nah kalau memang itu hanya merujuk pada gaji pokok harusnya bahwa sesudah gaji pokok itu dijelaskan, gaji pokok yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan sistem khusus, tapi hams dijelaskan siapa yang mengatur itu nanti apakah peraturan perundangan atauapa.

KETUARAPAT:

Oh ya, oke, artinya substansi oke tempatnya dicarikan oleh Tim Perurnus yang lebih tepat. Jadi Pasal 43 masuk pada, oke ya Pak Fasli ya nanti rumusannya silakan dibuat yang enak.

ANGGOTA:

Sebentar prof, konsistensi saja kalau tadi di atas pakai kata profesor ini kok guru besar itu yang pada Pasal 43 ini, jadi saya kira kalau di atas kita pakai profesor ini ya profesor. Kalau ini guru besar ya di atas guru besar saja.

KETUARAPAT:

Ya, silakan nanti Timus diperbaiki, kalau memang sudah bisa diperbaiki itu diperbaiki. Tetapi begini pak soal gaji pokok ini bukan hanya pada dosen pak, tapi juga pada guru pak. Jadi nanti pada pasal guru itu juga dimasukan itu, karena itulah sebenarnya perjuangan, ya katakanlah perjuangan guru sebagai profesi itu membedakan gaji pokoknya dengan PNS yang lain, itu perjuangannya

667

pak. Ya begitu juga guru, gaji pokok guru, itu juga guru pale. Oke ya nanti dicatat begitu juga guru. Kalau itu berhasil berarti kita berhasil merubah paradigma kepegawaian yang memandang guru itu bukan PNS biasa dia adalah PNS sendiri.

Silakan mbak.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Pak, jadi itu nasib tunjangan profesi jadi bagaimana itu pak hilang jadi bagaimana?.

KETUARAPAT:

Tetap ada tunjangan profesi.

ANGGOTA F.PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Tapi memang nggak masuk eksplisit di sini di pasal ini. Dan kita nggak membuka forum diskusi rnengenai tunjangan profesi.

KETUA RAPAT :

Akan-akan.

ANGGOTAF-PDS (RUTH NINAM. KEDANG, SE):

Oke-oke.

KETUARAPAT:

Akan, nanti kalau tidak ada nanti ditagih Pak Koster ya, kata Pak Koster yang relawan semalam.

Pasal 45, 44 2 Dosen yang diangkat oleh pemerintah bagi daerah khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan sehingga dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tidak pakai sehingga itu. Ya ini artinya, ya itu tidak perlu, daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingganya nggak usah, inikan bahasa UU ya Pak Wisnu ya.

Jadi maksudnya dosen daerah khusus ini seperti di Aceh begitu pak ya, karenaAceh pemah kena tsunami maka tiba-tiba harus mendatangkan guru dari Jakarta maka harus disediakan rumah dinas, kalau tiba-tiba dosen dikirim ke NIT disediakan rumah dinas. Kalau ini disepakati ya kita ketuk palunya begitu.

Belum ya silakan Bu Aan.

668

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHAN AH, M.Ag):

Sa ya mohon maaf juga ini yang menyediakan rumah dinasnya siapa? Sebab untuk daerah-daerah perbatasan yang miskin, pemerintah daerah ya. Itu yang pertama.

Yang kedua tentang bidang khusus, bidang khusus ini apa saja yang membuat dia jadi istimewa, disitu sampai punya rumah dinas.

KETUARAPAT:

Oh ya yang saya baca tadi 44 ayat (2), ayat (I) nya belum ya? Kalau gitu kita kembali ayat (I). Dosen yang mempelajari bidang keilmuannya langka, contohnya itu bahasa daerah, bahasa Jawa, javanologi, diberikan pendanaan dan fasilitas khusus oleh pemerintah atau pemerintah daerah, itu yang dimaksud. :Karena kalau tidak nanti tidak ada lagi, punah nanti kalau kita mau belajar bahasa Jawa ya kita ke Belanda. Oke?

PEMERINTAH :

Pendanaan dan fasilitas khusus untuk apa? Untuk penelitiannyakah?, untuk pengajarannya, untuk studi lanjutnya.

KETUARAPAT:

Dari pemerintah pak, ini dari bapak barang ini.

PEMERINTAH :

Artinya terlepas dari siapa yang mengusul, kitakan mau melahirkan UU ini jadi kejernihan itu saja dilihat dulu ya

KETUARAPAT:

Kalau begitu itu dijelaskan itu, di dalam penjelasannya yang disebut pendanaan dan fasilitas khusus ini dijelaskan. Ya sebenarnya yang dimaksud itu biaya studi pak, biaya studi dan penelitian.

PEMERINTAH :

Biaya studi kalau dia melanjutkan, karena kalau dia nanti sudah SJ semua 'kan biaya studi nggak ada lagi, jadi penelitiannya?

669

KETUA RAPAT:

Pak Fasli tidak ada lagi mahasiswa bahasa Bugis pak, sudah tidak ada bahasa Minang juga sudah tidak ada lagi. Jadi memang ilmu-ilmu langka ini perlu dilindungi pak, masa cuma mahkluk langka yang dilindungi, masa keahlian langka tidak. Ya nanti dicarikan penjelasan pak, mana yang disebut makhluk langka perlu contohnya itu dimasukan, tetangga saya itu bahasa daerah pak tidak pemah diundang berseminar. Beda kalau profesor ilmu politik.

Oke ayat (2) tadi, Dosen yang diangkat oleh pemerintah bagi daerah khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Begini pak, sekarang ini contoh Sulawesi Barat provinsi barn memerlukan dosen, pemerintah yang ngangkat Pemda yang menyediakan rumah, kira-kira begitu joinnya pak, joinnya begitu. Jadi provinsi-provinsi yang barn ini yang mau membikin universitas memerlukan dosen kami sediakan rumahnya, pemerintah menyediakan gajinya, itu kira-kira. Ya tapi kalau mau dilengkapi pemerintah clan atau pemerintah daerah silakan saja. Ya silakan pak, jadi dosen yang diangkat oleh pemerintah berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah clan atau pemerintah daerah. Ya selesai persoalan.

Daerah khusus, sama dengan Bangka Belitung pale. Ya pokoknya nanti bapak kasih definisi daerah khusus itu apa. Oke ya, ada daerah khusus di depan. Ya tadi tanya contoh saja pak tapi kalau Sulawesi Barat itu kena gempa bumi ya itu daerah khusus, yang banyak gempanya itu NIT.

Pasal 46. Dalam melaksanakan profesinya dosen berkewajiban.

ANGGOTA:

Sebelumnya prof.

KETUARAPAT:

Silakan Pak.

ANGGOTA:

Sebelum berlanjut tadi kok saya ada pemikiran tadi yang masalah gaji pokok tadi, untuk masukan Timus maksud saya. Perlu dipikirkan bahwa sebetulnya kita juga ingin mendekatkan kesenjangan antara guru maupun dosen yang diangkat pemerintah maupun guru dan dosen diangkat masyarakat. Tentang gaji pokok dengan perhatian sungguh-sungguh, makanya kita bergerak pada tunjangan, pada tunjangan itu sebetulnya, itu perlu dipikirkan ketika mau membuat penggajian

670

secara khusus itu. Ya sebagai masukan karena kalau kita berpikir pada dosen­dosen negeri saja rnungkin saya rasa kita senang juga sih sebenarnya punya dosen dan guru yang memiliki gaji pokok yang khusus itu. Mungkin maaf masukan saja terima kasih.

KETUARAPAT:

Ya cuma memang yang membuat persoalan buat kita ini sebagai wawasan saja, PTS itu memang ada yang memberikan bagus, ada yang memberikan tidak, karena kalau kita mau mengajar di Pelita Harapan ya itu bisa kita dapat seperti saya bisa dapat 10 juta, ya dengan UU ini dia merasa bahwa guru di PTS itu dirugikan. Kalau saya misalnya tidak di DPR mengajar di Pelita Harapan saya kira penghasilan yang dapat di sini mengkin bisa lebih banyak di sana. Makanya kita profesor itu tidak pernah takut, kalau tidak disini bisa di sana

Tetapi ada juga PTS yang sama sekali tidak bisa bayar, sama dengan tempat saya jadi rektor dulu gitukan, itu susah benar cari hadiah Iebaran saja susah pak. Ini memang hams juga memang kita atur secara pertimbangan sangat baik. Terima kasih pak masukannya.

Kemudian kita pindah pada kewajiban dosen.

ANGGOTA:

Bapak pimpinan karena ini sangat kontekstual ya, dari kacamata DPR ke depan itu apakah universitas itu akan dilihat sebagai kewajiban pemerintah seperti negara-negara Prancis, Jerman mengarah kesana atau memang kita hanya memberikan bantuan kepada orang mampu akademik tetapi tidak mampu finansial dalam bentuk bea siswa, dalam bentuk soft loan, pinjaman, sementara yang lain mekanisme pasar benar. Artinya kalau clia mampu bayar ya dia bayar, kalau makin bermutu universitasnya makin besar, dan pemerintah nggak terlibat di dalam pembiayaan itu. Kalau swasta-swasta misalnya melayani daerah-daerah tertentu karena kekhususannya itu ada subsidi tetapi dengan mandat tertentu. Bagaimana kira-kira kebijakan umum pak dalam tritmen terhadap antara pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ini dari segi pembiayaan.

KETUARAPAT:

Artinya begini, inikan perdebatannya pada apakah pendidikan ini sektor publik atau privat. Khusus untuk sekolah menengah ke bawah itu bolehlah kita katakan bahwa l 00°/o itu adalah sektor publik harus ditanggung oleh negara. Walaupun dalam UU kita itu baru sampai 9 tahun. Tapi kalau DPR itu kalau boleh yajanji-

671

janj i para calon presiden kita itukan sampai SMA, clan itu saya kira dapat dicapai. U ntuk perguruan tinggi, ini ya memang setengah-setengah pak, ada yang ditanggung oleh negara, ada yang memang dilepaskan untuk pasar. Seperti i~ jadi artinya perguruan tinggi negeri itu tetap menjadi fasilitasnya negara. Jadi dosen PNS yang menjadi cita-cita BHP akan dihapus tentu dalam waktu 20 tahun ke depan akan masih tetap ada PNS pak. Karena DPR tidak mungkin mengatakan kalau sudah berubah menjadi BHP maka semua PNS itu akan berubah menjadi pegawai, itu merugikan dan itu pasti juga PTS tidak bisa bayar pak. Langsung misalnya semua dosen UI itu tidak terima gaji lagi dari pemerintah, itu jelas nanti tiba-tiba membebani peserta didik untuk membayar tinggi. Kalau kami ya sebenamya sebaiknya dosen ini yang menjadi tanggungjawab, guru ini menjadi tanggung jawab negara kalau bisa itu seperti itu. Nanti fasilitas-fasltas lainnya itu dibantu. Masa Mesir bisa semuanya itu gratis, padahal Mesir itu kurang lebih samalah kemiskinannya dengan kita tapi karena kebijakan pendidikannya bagus ya dia bisa gratis, ditanggung semua oleh negara, termasuk anak Indonesia yang sekolah di Mesir itu tidak bayar, apalagi kalau di negara-negara lain. Jadi seperti itu Pak Fasli.

Kita pindah pada Pasal 46 kewajiban-kewajiban, kewajiban-kewajiban ini doberikan oleh teman-teman ini masukan dari Timya Pak Satrio.

ANGGOTA:

Tambahan saja poin c tenaga pendidikan.

KE TUA RAPAT:

Yang mana pak? Memelihara dan membina hubungan baik sesama dosen antar dosen dan peserta didik antara dosen dan orang tua, atau wali peserta didik serta antara dosen dan masyarakat.

ANGGOTA

Ditambah tenaga pendidikan

KETUARAPAT:

Ditambah dengan oh pegawai. Ya sebenamya kewajiban-kewajiban inijuga ada pada guru kan? Apakah memang guru dengan dosen itu berbeda kewajibannya. Oke nanti kita lihat kembali, ini sinkronisasinya ini memangharus baik betul ini supaya antara dosen dan guru itu, apa sebenamya perbedaannyakan dosen ini kan pada penelitian, tapi pada proses pendidikan ya kurang lebih samalah,

672

jadi kalau nanti kewajiban dosen dengan kewajiban guru ini berbeda ya mungkin ya perl u menj adi perhatian buat kita.

Sudah selesai? Silakan mbak Nina.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINAM. KEDANG, SE):

Yang poin Pasal 46 poin f itukan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kemarin saya cukup tertarik pak wacana yang dikemukakan oleh Pak Munawar mengenai permasalahan yang dihadapi oleh dosen bahwa kadang­kadang dosen itu mengembangkan pengetahuan, melakukan suatu penelitian tapi tiba-tiba saja berakhir di meja dekan atau berakhir di perpusatakaan dan tidak sedikit yang tidak digunakan untuk pengabdian masyarakat. Apakah bisa pak diselipkan disini satu ayat atau satu poin atau bahkan melengkapi dari ayat f itu bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen itu harus sejalan ataukah bertujuan atau mewujudkan pengabdian masyarakat. Sehingga kedepannya hasil-hasil penelitian itu bisa digunakan oleh masyarakat dan aplikabel di lapangan. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Ya silakan pemerintah, jadi maksudnya mbak Nina ini ada kewajiban dosen untuk mengabdikan ilmunya itu ke masyarakat,jadi hasil-hasil penelitiannya ini tidak berakhir di laci atau di rak atau di perpustakaan saja tapi dia mengabdikan, ya termasuklah yang kita lakukan ini pak, kita keluar dari sana kampus masuk ke sini mengabdikan ilmu kita. Tapi dia harus ada kewaj iban tertulis yang diatur oleh UU, gitu mbakya?Yakalau substansi disepakati serahkanke Tim Perumus oke ? ya substansi disepakati.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Sebentar pak, sekaligus kalau bisa yang dari a sampai k ini jangan ada yang dihapus ya, sebab memang dunia dosen itu lebih boleh dikatakan lebih individualis daripada guru-guru biasa, jadi saya rasa ini sudah mencakup pada boleh dikatakan kebersamaan dan kinerja yang sangat bagus ya dengan etika yang seperti ini.

KETUA RAPAT:

Tambahan hasil-hasil penelitian itu diabadikan untuk masyarakat rumusannya diserahkan kepada Timus. Karena memang hasil penelitian kita itu 'kan begini teman-teman. Kadang-kadang bapak ibu dosen ini tidak mau memberikan hasil penelitiannya karena dia curiga dicuri orang, ya dengan mengumumkan basil penelitian ini nanti diambil orang dan orang menjadi kaya dan dia tidak. Bagaimana

673

ini menampungnya supaya bapak dosen itu mau menyampaikan hasil penelitiannya tapi dia juga dapat anunya rejekinya. Misalnya saya ahli pertanian sudah meneliti tapi saya tidak punya modal untuk mengaplikasikan saya umumkan, ada pengusaha yang ngambil clan dia kembangkan. Nah ini hak intelektual barangkali pak ya, perlidungan hak intelektual karena itu di hak barangkali perlu masuk suatu jaminan perlindungan hak intelektual pak, sudah? Kalau sudah ya sudah, masuklah ini ya. Oke ya.

(KETOK 1 X)

Baik, mbak. Nina sudah habis wah banyak kewajibannya bapak dosen, saya kira Pasal 47 ini nggak ada masalah ya? Inikan sudah pasal bersama, sinkron ya? Oke.

Sekarang 48, 47 tadi sudah ya?

(KETOK 1 X)

48. Pengangkatan dan penempatan dosen dilakukan secara obyektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(KETOK 1 X)

Pengangkatan dan penempatan dosen ... pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dengan peraturan, saya kira begitu saja ya semuanya ya? Pak Koster yang jamin sementara.

49. Dosen ... pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat di tempatkan pada jabatan struktural. Jadi latar belakangnya ini ada surat dari Menpan yang melarang guru menempati jabatan struktural. Jadi datanglah PGRI menghadap ke Ketua DPR supaya itu dicabut, kita tidak bisa mencabutinya kita mau membikin peraturan yang Iebih tinggi dari itu, itu saja. Artinya guru ini maujugajadi Bupati begitu pak, yajadi kepala dinas. Sudah ya.

Tenaga kerja asing yang diperkerjajan sebagai dosen ini dia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Ini normatif saja.

(KETOK 1 X)

Pembinaan dosen bagi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja dosen. Ini yang dikritik di Surabaya ini, bagaimana ini soal perjanjian kerja?

674

Hubungan antara dosen dengan yayasan, hubungan majikan dengan karyaw~ bagaimana ini teman-teman minta menjadi perhatian ini. Kalau perjanjian kerja itu kita menempatkannya yang satu majikan kita yang menempatkan satu buruh. Silakan pak.

ANGGOTA:

Kalau menggunakan istilah ikatan kerja,jadi bukan dalam bentuk perjanjian tapi ikatan, dan itu rumusnya nantikan sesuai dengan lembaga masing-masing, hak dan kewajiban. Ya ini usul

KETUARAPAT:

Silakan Pak Mansyut.

MANSYUR:

Kalau di perusahaan-perusahaan sekarang yang diterapkan kesetaraannya itu dengan istilahnya kesepakatan kerja bersama, jadi itu berdiri sama antara manajemen perusahaan dengan pekerja begitu.

KETUARAPAT:

Ya kesepakatan kerja bersama.

ANGGOTA:

Mungkin agak beda sedikit karena kalau kesepakatan kerja bersama para buruh ini dilindungi oleh satu perwakilan mereka yang melakukan kesepakatan kerja. Kalau ini indivudinya tadi, apa bisa kita analogikan dengan buruh tidak melakukan kontrak kerja sendiri-sendiri tapi dia sebagai entitas melakukan kesepakatan kerja bersama antara manajemen perusahaan dengan tokoh organisasi atau representasi dari buruh ini. Nah kalau sudah analogikan ke dosen apasama?

KETUARAPAT:

Ya beberapa hari yang lalu saya disodorkan oleh penyelenggaran di sana di Universitas Sahid, satu semacam perjanjian kerja tanda tangan bersama begitu, kontrak. Karena saya disana katakanlah Cuma nyambi jadi saya tidak perhatikan pasalnya saya teken saja gitukan. Tapi kalau saya profesionalya tentu saya akan mernperhatikan ya betul-betul pasal-demi pasal. Bagaimana Pak Mansyur ini?

675

MANSYUR:

Kalau yang saya lihat selama ini, itu antara individu juga. Jadi memang didukung juga oleh SPSI yang rumusannya yang umum itu diterapkan tapi yang calon karyawan ini juga punya hak untuk bisa menawarkan sesuatu dalam KKB itu .

KETUARAPAT:

Misalnya kalau profesor itu ditawar kerja di sebuah universitas ya dia bisa mengatakan saya mau kerja kalau saya diberi rumah, diberi mobil, diberi apa begitu.

ANGGOTA:

Jadi memang perkataan perjanjian kerja itu yang barangkali ingin dihindari oleh para pendidik. Jadi karena kasus-kasus diketenagakerjaan umumnya bermula dari perjanjian kerja. Dan memang kedudukan buruh dengan majikan memang berbeda. Sehingga pemah menempatkan guru dan sebagai profesi dan sebagai tenaga kerja, satu untuk menghindari itu barangkali memang kata-kata perjanjian kerja memang perlu diganti dengan istilah lain. Nab tadi penggantian kesepakatan kerja itu, itu saya kira sudah sangat bagus.

KETUA RAPAT:

Ya disinkronkan saja ya.

ANGGOTA:

Mempertanyakan istilah bersama itu, kalau kesepakatan kerjanya ya, ya inikan lebih lembut. Tapi apakah memang mereka harus dikontrak atau melakukan ilcatan itu secara bersama?

KETUARAPAT:

Kalau begitu begini dikasih saja penjelasan, yang dimaksud kesepakatn kerja bersama adalah kedua belah pihak berdiri sama tinggi, diberi penjelasan ya.

ANGGOTA:

Saya mau tanya dari ahli bahasa ini, kalau nggak pakai bersama. Kesepakatan kerja titik gitu. Bagaimana pak perbedaan kesepakatan kerja bersama dan kesepakatan kerj a.

676

AHLI BAHASA :

Dari segi bahasa memang itu pemakaian yang mubazir karena kesepakatan itu pasti dua belah pihak dari segi bahasa memang itu pemakaian yang mubazir, karena kesepakatan itu pasti 2 belah pihak. Nab seperti menjadi tanggungjawab kita bersama itukan sama seharusnya menjadi tanggungjawab kita atau menjadi tanggung jawab bersama.

KETUARAPAT:

Tidak salah ya?

AHLI BAHASA:

Mubazir pak.

KETUARAPAT:

Ya silakan Pak Zubair.

ANGGOTA F-PKS (ZUBER SAFAWI, S.H.):

KKB itu adalah isilah baku yang ada di Depnaker, Kesepakatan Kerja Bersama itu memang sudah baku itu. Nab apakah kita mau menyamakan itu atau dengan cukup kesepakatan kerja saja saya rasa itu pilihan.

KETUARAPAT:

Kesepakatan kerja, kesepakatan profesi.

ANGGOTA F-PKS (ZUBER SAFAWI, S.H.):

Saya tambahkan sedikit pak, saya rasa itu juga dulu dalam melahirkan istilah itu di Depnaker menggunakan istilah ketenaga kerja itu selalu menempatkan buruh itu di bawah. Orang mau bekerja itu mendapat tempat dalam posisi di bawah. Dengan menambah kata bersama sebenarnya itu adalah untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak itu setara. Mungkin kita bisa cari istilah yang lain, tapi filosofinya di sana ingin menempatkan bahwa kedua belah pihak adalah sama, masing-masing punya kepentingan.

KETUARAPAT:

Ya saya lebih setuju mubazir sedikit kata-katanya, pertama dan diberi penjelasan supaya yang dimaksud kesepakatan kerja bersama itu kedua belah pihak dalam posisi yang se level, sehingga tidak ada hubungan majikan dengan

677

buruh terutama dalam menghargai posisi guru sebagai suatu profesi, ya guru dan dosen ya.

Saya kira bisa disepakati pak ya.

(KETOK 1 X)

Terima kasih. Pasal 52, tapi ini sudah pukul 2 pak bagaimana selanjutnya, sedikit ya. Do sen dapat diberhentikan dengan honnat dari j abatannya, ya standar, dosen diberhentikan oleh, ya diperbaiki ya, oke. Saya kira pasal ini tidak ada masalah ya? Ini standar saja Pasal 52 disepakati.

(KETOK 1 X)

Dengan catatan tidak nanti bapak ibu membacanya ada hal-hal yang ganjil, masih tetap bisa diperbaiki. Pokoknya kalau berubah pikiran disampaikanlah kepada kami dan kami mencoba melihat itu kembali.

Tadi kalimat pembinaan dan pengembangan Pasal 54. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi, ini standar ya ? oke.

(KETOK 1 X)

Pasal 55. Menteri menetapkan kebijakan nasional pembinaan dan pengembangan profesi dan keahlian dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ditulis lengkap, oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya silakan pak.

ANGGOTA:

Pasal 54 ayat (5) itu pale, kemarin waktu di guru kita juga agak berdebat pembinaan dan pengembangan karir dosen dilakukan melaluijabatan struktural itu pak. Kemarinkan sudah kita dihilangkan di guru.

KETUARAPAT:

Jadi ayat (5) harus dihilangkan?

ANGGOTA:

Ya, karenaseakan-akan ini mengarah kepada pembinaanjabatan struktural, maka kita bicara masalah guru sebagai profesional, bahwa dia boleh menjadi pejabat struktural oke. Tapi tidak pembinaan ini jangan melalui struktural.

678

KETUARAPAT:

Dibinasakan sajalah, dibinasakan itu satu ayat.

Ya sekarang Pasal 56. Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kompetensi dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah dan membina dan mengembangkan kompetensi dosen pada satuan pendidikan. Haknya pemerintah nggak kelihatan ini, kewajibannya saja pemerintah, harus ada haknya juga.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINAM. KEDANG, SE):

Ada suatu kewajiban yang masih jadi pertanyaan bagi saya yaitu tidak ada penjelasan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dosen, kalau di guru kan ada itu, disini nggak ada. Sedangkan di perguruan tinggi itu kewajiban pemerintah pusat pak.

KETUARAPAT:

Disinkronkan saja ya?.

ANGGOTA:

Saya kira kalau di guru ini satu dan dua sudah digabungkan, diterangkan oleh pemerintah dan tidak pakai yang pemerintah dan seterusnya. Dijadikan satu pasal itu di.

KETUARAPAT:

Dicatat ya, dan Pak Yusuf sebagai Timus tolong itu dicatat pak nanti disinkronkan. Masih ada yang lain yang per1u diperbaiki? Silakan Pak edi.

EDI:

Begini prof, berkaitan dengan UU Sisdiknas dan program wajib belajar. Nah ketika kita menempatkan dosen pada level pendidikan tinggi, apakah juga pemerintah masih berkewajiban memberikan tunjangan dan lain sebagainya kepada dosen swasta, sebagaimana halnya guru, terima kasih.

KETUARAPAT:

Ya, jadi saya sambung Pak Edi bahwa di UU Pendidikan Nasional itu pemerintah dan pemerintah itu menfasilitasi pendidik ya pada semua satuan pendidikan yang memerlukan. Jadi apakah satuan pendidikan itu swasta atau negeri ada kewajiban pemerintah itu untuk, ya nanti diberi penjelasan pak ya,

679

salah satu yang harus dipenuhi misalnya pendidik guru agama, pendidik yang mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Tadi pagi saya cerita dengan pak Fasli, itu Eko Patrio bisa dapat berapa miliar sebulan pak, 1,2 miliar setiap bulannya namanya Eko Patrio, ya ini bercanda saja, itu adalah diperlukan guru yang bisa mendidik sejumlah orang seperti Eko Patrio itu. Jadi jangan semuanya pintar banyak pendapat sedikit pendapatan. Eko Patrio ini banyak pendapatan sedikit pendapat, ini yang perlu menjadi perhatian. Bagaimana caranya nanti akan kita coba masukan di penjelasan saja. Bahwa yang hams dipenuhi oleh pemerintah adalah kualifikasi pendidik bukan hanya yang ahli matematika tetapi ahli membikin orang ketawa juga, ahli penari, ahli apa, ahli apa begitu pak ya sutradara film apa segala macam.

Oke, sekarang penghargaan, 58 oke pak ya dengan catatan kalau ada yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Silakan.

ANGGOTA/F-PKB (DRS. MUFID RAHMAT):

Terima kasih untuk Pasal 58, kalau misalkan disepakati justru kami minta yang ayat satu ini dihilangkan jadi tinggal ayat dua yang dijadikan ayat satu, mengarahkan itu dan sebagainya ini hampir sama dengan yang ayat dua, karena kita menghindari kalimat mengarahkan dan sebagainya itu. Terima kasih.

KETUARAPAT:

Ya bagus ini dipertimbangkan. Pemerintah ini sebenarnya hak pemerintah ini ceritanya mengarahkan, membimbing, membantu, pelaksanaan tugas .. jadi ini di drop ya? Sayajuga tidak pernah merasa diarahkan, kalau difasilitasi lebih baik itu dihidupkan difasilitasi. Pemerintah membantu dan memfasilitasi. Jadi Pak Mufid terima kasih berhasil menghapuskan satu pasal yang mengarahkan. Silakan.

ANGGOTA F-PKB (DRS. MUFID RAHMAT):

Prof, itu termasuk yang guru jadi memang ada usulan untuk menghilangkan itu.

KETUA RAPAT:

Ya ya disinkronkan. Penghargaan. Dosen yang berhak memperoleh penghargaan yaitu yang berprestasi, yang berdedikasi luar biasa. Tapi saya minta yang berprestasi itu diberi penjelasan pak, prestasi di bidang apa, ya? Saya minta masuk dosen yang menulis 30 buku mendapat penghargaan supaya saya masuk. Ya ini ya yang menulis 30 judul buku berhak memperoleh penghargaan, 50 milyar supaya betul ini serius ini pak. Jadi yang mendapat penghargaan itu

680

misalnya ada dosen yang bisa lulus doktor dalam usia maksimal 30 tahun ini penting diberi penghargaan, yang prestasi ilmiah, penulis buku teks karena kalau tidak didorong ini nggak itu, tapi jangan pengbhargaan pak insentif juga. Ya diatur ya, sebentar pakjadi nanti dalam penghargaan itu diberi penjelasan bahwa bukan hanya secarik kertas, jangan, ya sudah ya? Berapa sekurang-kurangnya berapa? Sekurang-kurangnya 100 juta gitu.

Begini ada cerita ini profesor Sayogjo pensiun di ITB dia mengirim surat tidak ada uangnya membeli rumah,jadi sekarang ini pak profesor kita mau beli rumah Pak Mansyur tidak bisa, padahal profesor ini sudah menghasilkan banyak sekali doktor, yang seperti ini saya ingin perjuangkan nasibnya. Jadi memperoleh penghargaan yang berjasa, gimana itu, dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pensiun uang pegang dapat itu. Oke ya.

ANGGOTA F-PKB (DRS. MUFID RAHMAT):

Sebentar pak masih pak, ini yang ini masih pasal 59 ayat (5) Dasen yang gugur dalam dan sebagainya seterusnya ini, ini mungkin perlu penjelasan, gugur kaya apa pak? Apa mungkin karena dia masuk angin mati, gugur.

KETUARAPAT:

Kalau dia misalnya seorang dosen pergi menuntut ilmu, menambah ilmunya dan meninggal itukan mati sahid, ya mati sahid ini dihargai di dunia juga gitu pak.

ANGGOTA F-PKB (DRS. MUFID RAHMAT):

Begini prof maksud saya, gugur inikan bisa pemahamannya macam-macam gitukan, apa sebabnya macam-macam. Dulu bapak saya meninggal di kelas, tapi nggak ada UU ini, ya nggak apa-apa gitukan saya pikir juga hal yang biasa gitu. Gugur ini pengertian saya ini tugas berat, artinya dia ditugaskan di tempat­tempat studi, tapi kalau gugumya ini karena dia mengajar di kelas, diantup tawon kemudian gugur apa ini juga dikatakan gugur begitu? Terima kasih.

KETUARAPAT:

Saya kira pertanyaan in bagus ya, karena kata gugur itu seolah-olah di medan perang diberi penjelasan saja apa yang dimaksud gugur itu, yang dmaksud gugur disini adalah ya silakanlah ketika sedang mengajar tiba-tiba jatuh, karena kita punya profesor Manggau itu habis menguji dia tunm dari tangga terus jatus habis, habis menguj i doktor. Jadi dan itu banyaklah, kawan-kawan kita kebetulan misalnya lantai itu lantai 2 dia berusaha naik tangga sampai di atas nafas sudah tidak kuat lagi. Saya kira terima kasih Pak Mufid, jadi kata gugur itu bukan berarti mati di medan perang ya. silakan Mbak Nina.

681

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Saya mau nanya juga nib, apa kalimatnya ini sebenarnya hanya satu yang berdedikasi luar biasa gitu, ini maksudnya apa pak, apa kalau saya melihat yang berdedikasi luar biasa mungkin terlalu mengarang-ngarang apa perlu diganti dengan ada batasan yang jelas gitu, apa mungkin kaya profesor menghasilkan buku sekian banyak, berdedikasi dalam arti mengajar selama sekian tahun atau menghasilkan apalah. Berdedikasi luar biasa itu apa ya normatif sekali gitu.

KE TUA RAPAT:

Kasih penjelasan, jadi kalau di wartawan itu seorang wartawan yang bekerja sampai usia 70 tahun atau 65 tahun itu sudah mendapat penghargaan. Jadi dedikasinya kepada dunia wartawan itu dihargai. Jadi ada sejumlah profesor kita itu tidak pemah dapat jabatan struktural, betul-betul hanya mengajar saja sampai usia 70 tahun atau 65 tahun sampai pensiun in berhak memperoleh, ya itu yang disebut dedikasi nanti dikasih penjelasan pak ya Yang dimaksud dedikasi itu adalah yang pada profesinya selama sekian puluh tahun pada usia pensiun dia berhak itu, seperti Pak Sayogjo, dedikasinya sangat tinggi pak. Oleh karena itu Pak Mansyur saya usulkan di anggaran pendidikan itu 5 miliyar itu kepada guru besar yang berjasa tahun 2006 salah satunya kepada Pak Sayogjo itu, saya tidak pernah diajar langsung Pak Sayogjo tapi saya kenal nama beliau, itu kira­kira kalau kasih 50 juta itu sudah senang sekali.

ANGGOTA:

Saya pernah diajar itu pak, dan ta.di kalau Pak Koster itu, itulah dosen yang paling sulit sekali, suaranya kecil tulisannya kecil pula.

KETUARAPAT:

Ya silakan, ya Pak Mansyur ya usul dari kita ya kepada Pak Satrio, kalau ada Pak Satrio disini nanti kita sampaikan, ada 5 miliar itu pak kasihlah 50 miliar untuk dengan profesor Muis, Pak Muis juga, ya rumahnya sudah mau runtuh pale, anggarannya tahun 2006 jadi masih bisa.

ANGGOTA

Untuk mengingatkan saja apakah tidak diperlukan yang untuk Pasal 59 ini tentang aturan lebih lanjut, karena masalah penghargaan itu ada kenaikan pangkat persoalannya atau diatur lebih lanjut oleh apa inikan belum ada itu jadi perlu ada pasal tambahan.

682

KETUARAPAT:

Ya kita masukan nanti anggarannya disediakan disini pak, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke ya sudah selesai ya?

(KETOKl X)

Perlindungan sudah, perlindungan Pasal 60, ini tam.bahan saja Pasal 60 serta otonomi keilmuan, saya kira itu tidak ada masalah ya? Perlindungan.

(KETOK 1 X)

Cuti dan untuk studi dan penelitian saya kira ini, dosen memperoleh cuti dan cuti besar khusus sesuai ketentuan perundang-undangan. Itu memang pak dosen ngak pernah ada cutinya, jadi kalau kita libur itu cuti sendiri saja. Kalau di negara tetangga ada cuti clan seorang dosen itu bisa ke luar negeri membawa keluarganya, kalau di Indonesia nggak terbayang itu. Dosen memperoleh cuti untuk mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya dengan tetap memperoleh hak gaji. Ya yang budaya hilang, bukan saja pengembangan ilmu pengetahuan pak tapi juga pengabdian kepada mayarakat ditambah, seperti tadi usulnya Nina mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu, penelitian itu sebenarnya sudah pengembangan ilmu dan atau serta pengabdian kepada masyarakat. Oke ya silakan Pak Yusuf.

ANGGOTAF-PKS (YUSUF SUPENDI, Le):

Menteri Pasal 16 perlu di .. untuk profesor disinikan dosen dibedakan dengan profesor.

KETUARAPAT:

Profesor itu dengan sendirinya dosen pak, kalau dosen belum tentu profesor. Pak daromi.

ANGGOTA F- PPP (H.DAROMI IRDJAS, SH. M.SI):

Mengenai cuti mengadakan penelitian dan pengembangan ini gimana ya karena memang tugas dosen salah satu diantaranya mengadakan penelitian. Jadi kalau penelitian itu memerlukan cuti ini terus bagaimana ini? Menurut saya inikan terkait dengan kegiatan rutin.

683

KETUA RAPAT:

Begini pak, jadi dia mengajar mungkin satu semester berikutnya diberi cuti untuk melakukan penelitian. Kebetulan dia ingin mengambil mengenai kebudayaan masa lalu maka harus ia meneliti di Belanda, maka dia dicutikan dia ke Belanda. Ya diberi penjelasan ya? Silakan Pak Fufid baru Pak Daromi.

ANGGOTA F-PKB (DRS. MUFID RAHMAT):

Terima kasih, saya untuk masalah 61 ini antara ayat dua dan tiga tidak melihat perbedaan substansi yang jauh berbeda begitu. Sehingga kalau itu misalkan tidak ada perbedaan substansi yang menonjol saya cenderung yang ayat (3)-nya dihapus prof, ayat tiganya.

KETUA RAPAT :

Yang ayat (3) itu kalau dosen peri mengikuti pendidkan S2 atau S3 biasanya gajinya tidak dibayar penuh pak. Jadi kasihan ini bapak ibu dosen anak-anak muda kita yang harus pergi belajar temyata tunjangan fungsionalnya itu tidak dibayar, seperti itu pak. Jadi malah ada yang menerima kemudian dia disuruh kembalikan. Jadi ayat (3) ini dimasukan supaya kalau anak-anak kita adik-adik kita pergi belajar ditugaskan belajar itu tunjangan fungsionalnya jangan dihilangkan. ltu bisa di Timus yang penting substansi dulu diterima, kalau substansi diterima mengenai penggabungan diserahkan di Timus ya? Pemerintah silakan.

PEMERINTAH :

Ini mengenai cuti belajar, yang lazimkan sebenamya kita itu tugas belajar. Jadi tugas belajar itu gajinya diterima penuh, tapi tunjangan fungsionalnya tidak diterima, jadi dosen tugas belajar mereka mendapat tunjangan pendidikan. Tapi sebenarnya ada juga kasus itu tidak ditugaskan tapi atas inisiatif yang bersangkutan itu untuk cuti dia belajar, itu yang tidak mendapat tunjangan pendidikan. Tapi yang seperti ini juga tunjangan fungsionalnya tidak dberikan. Nab yang mana yang dimaksud cuti be)aj ar ini ? kalau tugas belajarkan itu kalau dia ditugasbelajarkan itu memang tunjangan fungsionalnya dihentikan tetapi mendapat tunjangan pendidikan.

ANGGOTA:

begini ya tapi kalau mau belajar, meskipun nggak tugas belajar, itukan harus izinkan.

684

ANGGOTA:

Berdasarkan pengalaman cuti itu ada aturan penggajian, jadi kalau begtu cuti maka seseorang itu akan dibebaskan dari tunjangan-tunjangan, yang akan dapat gaji itu kalau bisa tidak usah menggunakan hak cuti kalau belajar ya tugas belajar itu dia dapat penuh. Kemudian untuk penelitian itukan memang termasuk tugas dan pelaksanaan tugas. Jadi seorang dosen yang melakukan penelitian itu dia berarti melaksanakan tugasnya, jadi nggak usah cuti dia mendapatkan sepenuhnya hak-haknya sebagai dosen. Jadi memang cuti sudah bahasa yang baku, seseorang yang cuti itu dia akan terlepas dari semua tunjangannya, jadi diharapkan nggak usah cuti, jadi dosen tugas belajar nggak masalah, kemudian penelitianjuga tidak dapat diatur penelitian sebab dia melakukan tugasnya sebagai dosen, sehingga dia melakukan semua. Jadi istilah cuti dihilangkan begitu. Sehingga didrop saja.

ANGGOTA:

Misalnya bukan tugas belajar cuti, tapi karena inisiatifsendiri, kemudian dia minta cuti. Apakah cutinya itu cuti di luar tanggungan negara atau yang dimaksud ayat inijustru diberi perlindungan untuk tetap diberikan gaji penuh. Kalau tugas belajar itu sudah otomatis, jadi nggak perlu istilah biasa itu sudah standar itu. Tetapi yang perlu juga diangkat adalah dosen misalnya secara inisiatif sendiri belajar, apakah dia diberi cuti dengan gaji penuh? Ini juga perlu dipertimbangkan.

KETUARAPAT:

Ya silakan lbuAan.

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH M. Ag):

Sebetulnya di ayat (3) ini akan mengungtungkan lembaga pendidikannya, kalau seandainya ini bisa dipertahankan. Sebab kalau misalnya tidak dapat gaji penuh mungkin seenaknya mau pindah kemanapun bisa setelah dia mendapat pendidikan yang lebih baik. Saya rasa ini akan sangat bagus.

KETUARAPAT:

Tetap ya?.

ANGGOTA F-PG (Drs. KH. AHMAD DARODJI):

Dasen itu untuk belajar jadi nggak usah memakai kata cuti. Tapikan temyata berhadapan dengan aturan kepegawaian mengenai penggajian kata-kata cuti itu.

685

KETUA RAPAT:

Begini pak Daroji, sering seseorang itu tidak mendapat penugasan belajar tapi karena dia punya semangat tinggi dia belajar atas biaya sendiri. Pokoknya begini dia dapat bea siswa belajar tapi mau belajar dengan biaya sendiri tapi mohon jangan dipotong gaji saya, dan itulah selesai SJ saya lakukan itu, saya tidak mendapat karena waktu itu saya takut nanti gagal, nanti saya terima uang negara gagal lebih baik saya pakai uang sendiri, supaya kalau saya gagal tidak ada tuntutan.

ANGGOTA:

Tapi begini prof, jadi persoalannyakan begini kalau seorang dosen belajar dengan biaya sendiri, inikan dia harus meninggalkan tugas pak. Lha kalau dia meninggalkan tugas, kemudian pimpinan perguruan tinggi itu wah kalau meninggalkan tu gas ya mestinyakan soal gaj inya dan sebagainya ini menjadi masalah.

KETUARAPAT:

Ya tapi maksudnya Bu Aan ini akan menguntungkan lembaganya karena anak in nanti pulang dengan pintar membawa ilmu. Jadi lembaga ini sebanamya mempunyai tugas menyekolahkan dosennya. Tapi karena tidak punya uang, ya okelah anda cuti saja tapi gajinya tetap jalan, dan ini sebenamya membantu negara pak. Saya kira bagus ya

ANGGOTA F-PKS (AAN ROHANAH, M.Ag):

Pak itu kayanya nggak ada yang standar jadinya Pasal 61 ayat (2) ayat (3), sebenamyakan ayat (3) itu sama dengan ayat (2). Jadi memang ayat (3) didrop saja karenakan hak gaji penuhjuga diatur di ayat (2) supaya nggak mubazir pak.

KETUA RAPAT:

Ya itu tadi usul dari Pak Mufid kita serahkan ke Timus saja apakah nanti 2 ayat ini bisa kita gabung. Silakan.

ANGGOTA:

Bapak pimpinan, apakah kita akan menambah kategori cuti, 'kan ada cuti biasa, ada cuti besar. Kemudian apakah akan diberikan tambahan cuti penelitian dan kemudian cuti belajar. Nah kalau memang ada 4 cuti ini mau kita perkenalkan cuti biasa dan cuti besar itu sudah diatur oleh UU Kepegawaian. Kalau begitu makanya yang cuti penelitian baru kita definisikan dan apa haknya, dan cuti

686

belajar baru kita katakan, supaya nggak campur nanti orang menduga kita menjelaskan cuti biasa atas nama .. nanti terperangkap aturan cuti PNS yang disebut oleh.

KETUARAPAT:

Kalau begitu jangan di ketentuan umum dibagi 2 pasal saja ini, dibagi 2 pasal, satu Pasal 61, satu 61 A, jadi kelihatan bahwa yang sana cuti diatur oleh PP hak PNS yang satu cuti khusus untuk pelaksanaan tugas profesi.

(KETOK 1 X)

Kemudian nanti bagaimana apakah nanti 2, 3 ini digabungkan kita serahk:an ke Timus, ini bisa misalnya memperoleh cuti untuk mengadakan cuti belajar, cuti melakukan penelitian dan sebagainya ya, oke.

Silakan Pak Yusuf.

ANGGOTA F-PKS (YUSUF SUPENDI, Le) :

Saya kira ini syarat untuk guru, untuk dosennya di mana ?

KETUARAPAT:

Ada pak guru, kalau tidak ada nanti disinkronkan, misalnya Menteri Kebudayaan sudah ada di luar.

ANGGOTA F-PDS (RUTH NINA M. KEDANG, SE):

Pak sorry tadi saya tidak ngikutin, ternyata itu ayat (3) ada cuti belaj ar, saya nggak baca ya, jadi akhimya di pisah pak, oke.

KETUARAPAT:

Nantikan Mbak Nina juga ikut di Timus nggak ada masalahkan kecuali kalau mau minta izin ya bolehlah.

Ketentuan peralihan tidak ada masalah ya? Ketentuan penutup ini standar, sejak UU ini, saya kira Presiden itu Muhammad Yusuf Kala. Calon.

Saya kira tidak ada lagi bapak ibu sekarang yang kita sepakati dulu batang tubuh ini sebagai hasil dari Panja yang akan diserahkan ke Timus dengan full mandat ya?

687

(KETOK 1 X)

Ya kita sekarang penjelasan, kita belum bisa selesaikan hari ini, kita selesaikan juga ke Timus pak ya dengan full mandat. Dan dengan demikian nanti hasil Timus ini sudah merupakan hasil dari Panja. Jadi hasil Timus ini adalah otomatis menjadi basil Panja, tidak: perludirapatkan kembali. Dengan asumsi bahwa teman­teman yang bekerja di Timus ini adalah juga yang sebenamya bekerja di Panja ini, boleh itu biasalah kita memberikan mandat penuh.

Saya kira tidak ada lagi dan Timus mulai sekarang ini sudah bisa bekerja, kalau dari Golkar adalah Pak Irsyad dan Pak Eby, kemudian Pak Koster dengan Pak Dedy di POI Perjuangan, P3 Pak Daromi, PKB Pak Dahlan, FPD Pak Tata, Pak Yusuf PKS, kemudian PDS Mba Nina, dan Pak Sultan FPD, justru dari PAN ini yang tidak ada. Ya mungkin nanti yang mimpin Timus ini Pak Masduki ya. Nanti Pak Masduki yang nanti akan ngantar bapak-bapak, saya mulai dari pagi sampai ketemu pada kesempatan lain. Nanti Pak Masduki ngatur di mana terserah fasilitas, dari pemerintah siapa pak? Pak Sis saja, jangan Pak Sis pak, coba disebutkan pak, karena kita mau sahkan ini.

PEMERINTAH:

Pak Muslih dari Diknas, Pak Jamrulah dari Hukum HAM, Pak Wisnu Ahli Bahasa, Pak Wiratno, Pak Tukiji, Pak Subiyanto, Pak Syahrul kemudian Pak Sukamto dan Pak Patoni.

KETUARAPAT:

Pak yang boleh masuk Timus itu pak yang anggota Panja, Panja Pemerintah jadi kalau tidak masuk dalam daftar Panja Pemerintah itu tidak boleh masuk Timus, ya jadi yang masuk daftar pemerintah itu adalah Pak Fasli, Pak Mansyur, Pak Satrio, kalau yang itu adalah tim pendukung sama dengan tim ahli kita.

PEMERINTAH :

Baik pak, nanti kami siapkan.

KETUARAPAT:

Jadi pemerintah rnemasukan nama yang jelas Pak Fasli, Pak Mansyur ya. Oke: ya disahkan dulu ya, kita sahkan dulu Tirnusnya.

(KETOK 1 X)

688

Dengan full mandat. Sekarang tempat fasilitas tern pat itu biasanya ( tidak jelas) dengan full mandat. Sekarang tempat fasilitas tempat itu biasanya disediakan oleh orang yang punya fasilitas di Milenium pak ya? Di hotel Milinium malam ini sampai besok, besok masih ada sampai Jum'at pagi barang ini sudah bisa di bawa ke daerah. Ya besok siang, besok malam paling lambat sudah selesai dengan tulisan di bawah itu adalah Panja. Jadi Panjanya itu hanya satu Panja RUU Guru dan Dosen jadi nggak usah disebut DPR maupun Pemerintah, artinya ini adalah Panja bersama antara DPR dan Pemerintah. Inilah nanti pada hari Jum'at pagi saya ke Bandung dan teman-teman ke Jakarta ya Pak Sis ya, dan kemudian nanti hari Senin kawan-kawan ada di Semarang, ada di Manado, ada di Denpasar dan ada di Medan. Dan nanti Pak Herl Achmadi ke Medan.

Jadi ini fasilitas dari Pak Mansyur sangat menentukan kelancaran tugas­tugas, karena itu kami ucapkan terima kasih. Pak Mansyur lah Pak Sis mengatakan asal sudah oke Pak Mansyur saya jalankan, ya Pak Sis ya karena semalam saya bisik-bisik kasih tahu dulu Pak Mansyur pak, jadi memberitahukan Pak Mansyur ini di forum yang sangat resmi ya, ketua Balitbang.

Baik bapak ibu sekalian saya ingin menyampaikan terima kasihyang sebesar­besarnya atas partisipasi kita semuanya, dan saya kira rapat kita ini sangat produktif dan Timus sudah kita sahkan, nanti bapak ibu kami tetap mempersilakan membaca mencermati jika ada hal-hal nanti yang masih menurut pandangan bapak kurang bagus silakan disampaikan kepada teman-teman anggota Timus supaya nanti bisa diberikan sebagai guru biasanya kita ada gradenya berapa angka 10, angka 9, angka 8 ya paling kuranglah kita dapat angka 8 dalam karena 10 itu katanya angka Tuhan, 9 itu angka dosen, 8 itu angka mahasiswa kalau ilmu sosial.

Baik saya kira demikian lebih kurangnya mo hon dimaafkan terutama dalam mimpin Panja ini, karena Pak Herl lagi ada di Tuban di Jawa Timur, dan beliau tadi menyampaikan kepada saya supaya saya melanjutkan kegiatan ini. Lebih kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan.

Rapat Panja ini dengan resmi kami tutup, dilanjutkan dengan Timus full mandat dan nanti akan kita buka lagi Rapat Panja lagi nanti pada hari yang sudah kita jadualkan bersama, baik terima kasih

Wabilahitaufiq walhidayah wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

(KETOK 3 X)

689

690

RAPAT PANJA DITUTUP PUKUL 14.30 WIB.

Jakarta, 23 Nopember 2005 KABAGSET KOMISI X DPR RI

ttd

H. AGUS SALIM, SH NIP.210001036