pedoman no.penyusunan lk blu berdasarkan sap tahun 2012

7/23/2019 Pedoman No.penyusunan LK BLU Berdasarkan SAP Tahun 2012

1/91

PEDOPEDOPEDOPEDO

LAPORAN KEUALAPORAN KEUALAPORAN KEUALAPORAN KEUA

(BLU) DI LI(BLU) DI LI(BLU) DI LI(BLU) DI LI

BEBEBEBE

AN PENYUSUNANAN PENYUSUNANAN PENYUSUNANAN PENYUSUNAN

GAN BADAN LAYGAN BADAN LAYGAN BADAN LAYGAN BADAN LAYANANNANANANNAN

NGKUNGAN KEMDIKBGKUNGAN KEMDIKBNGKUNGAN KEMDIKBGKUNGAN KEMDIKB

DASARKAN SAPDASARKAN SAPDASARKAN SAPDASARKAN SAP

,

UMUMUMUMUMUMUMUM

DDDD

kai.ugm.ac.id


2/91


3/91

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR .... i

DAFTAR ISI ...... ii

Bab I : Pendahuluan................................................................................. ..... 1

1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Tujuan .... 2

1.3. Ruang Lingkup ..... 3

1.4. Dasar Hukum .... 3

Bab II : Penyusunan Laporan KeuanganBadan Layanan Umum (BLU)... 5

2.1. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.... 5

2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .. 52.3. Penyusunan Laporan Keuangan BLU .. 7

2.4. Komponen Laporan Keuangan .. 9

2.4.1. Laporan Realisasi Anggaran .. 9

2.4.2. Neraca .... 9

2.4.3. Catatan Atas Laporan Keuangan ... 10

Bab III : Kebijakan Akuntansi Laporan keuangan Berdasarkan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP)....................................................... 11

3.1. Pendapatan .. 113.2. Aset ... 20

3.3. Kewajiban ..... 44

3.4. Ekuitas Dana .... 48

BAB IV : Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) untuk Satker BLU................................................................... 50

4.1. Mekanisme dan Tata Cara Konsolidasi .. 50

4.2. Konversi Akun SAK ke Akun SAP ... 50

4.3. Penyajian dan Penyampaian Laporan Keuangan . 55

4.4. Audit dan reviu . 57

BAB V : Penutup ....................................................................................... 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN CONTOH LAPORAN KEUANGAN BLU BERDASARKAN SAP ... 59


4/91

P e d o m a n P e n y u s u n a n L a p o r a n K e u a n g a n B L U ( S A P )

K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n - 2 0 1 2

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang pada prinsipnya mengatur

bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi

pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan

keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan

efektivitas sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam

rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pola pengelolaan pendapatan

dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU

juga diberikan kesempatan untuk memperkerjakan tenaga profesional

Non-PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai

sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU

dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya,

serta pertanggungjawabannya.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, BLU dapat menerapkan

standar akuntansi industri yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau

standar akuntansi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan

Indonesia, apabila belum ada standar akuntansi yang mengaturnya.

Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan dari

kekayaan pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang disajikan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan BLU yang disusun

berdasarkan SAK menjadi lampiran bagi Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga, sedangkan untuk tujuan konsolidasian (pengintegrasian)

Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga perlu dilakukan mapping ke dalam perkiraan

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.


5/91



Dalam rangka pelaksanaan pengintegrasian Laporan Keuangan BLU

yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, BLU

menggunakan sistem akuntansi yang dapat menghasilkan laporan

keuangan untuk tujuan konsolidasi.

Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. Dalam rangka konsolidasi

Laporan Keuangan satker BLU dengan Laporan Keuangan Kemdikbud. BLU

menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan

tahunan yang terdiri dari LRA, Neraca (laporan posisi keuangan), dan Catatan

atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan SAK.

Permasalahan yang terjadi selama ini dan selalu menjadi temuan oleh BPK

adalah terkait dengan konsolidasi laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke

dalam Laporan Keuangan Kemdikbud berdasarkan SAP, sehingga dipandang

perlu untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur mengenai

Mekanisme dan Tata Cara konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan

Laporan Keuangan Kemdikbud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka meningkatkan

kualitas laporan Keuangan Kemdikbud dipandang perlu menetapkan

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU di Lingkungan KemdikbudBerdasarkan SAP.

1.2. Tujuan

Tujuan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU Berdasarkan SAP ini

adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pedoman bagi BLU di lingkungan Kemdikbud dalam melakukan

penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP;b. Sebagai acuan bagi BLU dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan

ke dalam laporan keuangan kemdikbud.


6/91



c. Adanya keseragaman perlakuan akuntansi terhadap akun-akun pada

satker BLU khususnya dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan

berdasarkan SAK ke laporan keuangan berdasarkan SAP.

d. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kemdikbud.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan BLU Berdasarkan SAP ini

menguraikan mengenai:

a. Penyusunan laporan keuangan BLU berdasarkan standar akuntansi

pemerintahan (SAP).

b. Kebijakan akuntansi laporan keuangan BLU berdasarkan SAP.

c. Mekanisme dan tata cara pengkonsolidasian antara LK berdasarkan SAK

dengan SAP.

1.4. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan

Layanan Umum;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas;


7/91



k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086 Tahun 2012

tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara

di Lingkungan Kemdikbud;

m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007

tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan

Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;


8/91



BAB IIPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLU

2.1. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga menyajikan dengan

wajar posisi keuangan. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas

pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan kriteria standar

akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia.

2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

2.2.1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini,

dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil

evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud

penggunaannya. Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan

berguna dalam pengambilan keputusan.


9/91



d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan

kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan

dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut

dapat dicegah.

2.2.2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang

andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat

diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda

jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

2.2.3. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja

keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk


10/91



mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif.

Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari

transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara

internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara

eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan

kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periodeterjadinya perubahan.

2.2.4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna

untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2.5. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)

Transaksi dan peristiwa lain yang disajikan sesuai dengan substansi dan

realita ekonomi, bukan berdasarkan aspek formalitasnya.

2.3. Penyusunan Laporan Keuangan BLU

Satuan kerja yang ditetapkan sebagai BLU mempunyai kewajiban untuk

menyusun 2 (dua) laporan keuangan yaitu laporan keuangan berdasarkan SAK

dan laporan keuangan berdasarkan SAP.

2.3.1. Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK

2.3.1.1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU diselenggarakan

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan

oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.


11/91



2.3.1.2. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana

dimaksud pada angka 2.3.1.1, BLU dapat menerapkan

Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan.

2.3.1.3. Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK

menjadi Lampiran Laporan Keuangan Kemdikbud.

2.3.1.4. Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK,

terdiri dari:

a. Laporan Aktivitas;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.3.2. Penyusunan Laporan Keuangan BLU untuk Konsolidasi2.3.2.1. BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak

dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun

laporan keuangan.

2.3.2.2. Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada

angka 2.3.2.1. disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan, dimaksudkan untuk penyusunan Laporan

Keuangan Kemdikbud yang terdiri dari :

a. Neraca;b. Laporan Realisasi Anggaran; dan

c. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.3.2.3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka

2.3.2.2. disampaikan oleh entitas akuntansi kepada entitas

pelaporan secara periodik dan berjenjang.

2.3.2.4. Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SAP memuat

pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan

belanja-belanja yang bersumber dari pendapatan BLU.

2.3.2.5. Dalam rangka menyusun Laporan Realisasi Anggaran

sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.2.4., BLU melakukan

konversi terhadap pendapatan BLU dan belanja yang

bersumber dari pendapatan BLU.


12/91



2.3.2.6. Neraca berdasarkan SAP dihasilkan berdasarkan konversi

akun Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bagan Akun

Standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.2.7. Dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan

pendapatan dan belanja BLU yang bersumber dari

pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan laporan

keuangan berdasarkan SAP adalah SP3B dan SP2B.

2.3.2.8. Satker BLU menyampaikan SP3B dan SP2B kepada Kantor

Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN ) setiap triwulan.

2.3.2.9. Dokumen sumber yang digunakan untuk melakukan

konversi Neraca sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.2.7.,

dan membukukan saldo Dana Lancar BLU adalah MP yang

dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangansemesteran dan Tahunan.

2.4. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan keuangan BLU berdasarkan SAP terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca; dan

c. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan

Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di

bawah satker BLU. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan

Negara , Hibah dan Belanja.

2.4.2. Neraca

Neraca (laporan posisi keuangan) adalah laporan yang menyajikan

informasi tentang posisi keuangan BLU pada suatu tanggal tertentu,

meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai BLU yang timbul dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan

akan diperoleh. Manfaat ekonomi masa depan yang terkandung

dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk menghasilkan


13/91



arus kas masuk kepada BLU melalui penggunaan atau pelepasan

aset tersebut.

b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dimasa depan akan

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BLU yang

mengandung manfaat ekonomi.

c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih

antara aset dan utang pemerintah. Di dalam laporan posisi

keuangan, ekuitas disubkelompokkan menjadi ekuitas dana lancar,

dan ekuitas dana investasi.

2.4.3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat pengungkapan dan penjelasan

informasi yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh

pemahaman secara lebih lengkap atas laporan keuangan BLU

berdasarkan SAP. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan

terutama mencakup informasi singkat tentang BLU, kebijakan akuntansi

penting yang mendasari penyajian laporan keuangan, serta

pengungkapan informasi penting dan penjelasan atau rincian atas pos-

pos laporan keuangan.

Contoh Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAP, sebagaimana

terlampir dalam pedoman ini.


14/91



BAB IIIKEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN

BERDASARKAN SAP

3.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan

menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan timbul dari aktivitas BLU, seperti pendapatan usaha dari jasa

layanan pendidikan, perolehan sumbangan/hibah, pendapatan bunga dan

pendapatan dari penyewaan aset.

Pendapatan BLU diklasifikasikan menurut sumber penggunaannya, yaitu

sebagai berikut :a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

b. Pendapatan Hibah

c. Pendapatan Lainnya

3.1.1. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa

yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi

BLU, yaitu jasa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian

pada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Pendapatan usaha dari jasa layanan BLU meliputi:

a. Pendapatan Jasa Pendidikan dan Pengajaran, yaitu pendapatan

yang diperoleh dari dan berhubungan langsung dengan pemberian

jasa layanan pendidikan dan pengajaran secara reguler, antara lain:

1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Praktikum;

2) Dana Pengembangan

Dana pengembangan atau uang pangkal adalah uang yang harus

dibayarkan oleh seseorang ketika yang bersangkutan diterima

secara resmi sebagai mahasiswa baru.

3) Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran lainnya seperti

biaya kegiatan mahasiswa baru, hasil penjualan formulir


15/91



pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya wisuda atau yang

sejenisnya.

b. Pendapatan dari Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan

Pengabdian Pada Masyarakat, terdiri dari:

1) Pendapatan Kerjasama Pendidikan, yaitu pendapatan yangdiperoleh dari pemberian jasa layanan pendidikan dan

pengajaran yang penyelenggaraannya dilaksanakan atas

dasar perikatan kerjasama dengan pihak lain seperti

kerjasama penyelenggaraan pelatihan baik degree maupun

non-degree.

2) Pendapatan Kerjasama Penelitian, yaitu pendapatan yang

diperoleh dari pelaksanaan perikatan kerjasama dengan

pihak lain untuk layanan penelitian atau pengkajian aspek

tertentu yang bukan bersifat hibah.

3) Pendapatan Kerjasama Pengabdian Pada Masyarakat

(PPM), yaitu pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan

perikatan kerjasama PPM dengan pihak lain seperti jasa

perektrutan pegawai, konsultasi dan sebagainya.

c. Pendapatan Dari Penyelenggaraan Jasa Layanan Masyarakat

Lainnya.

Meliputi pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan jasa

layanan masyarakat selain yang termasuk kategori a dan b di

atas, seperti pendapatan dari penyelenggaraan balai/klinik

kesehatan, jasa konsultasi manajemen, hukum, psikologi, teknik

dan sebagainya.

d. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan

pendidikan dan pengajaranmeliputi hasil penjualan produk dari

kegiatan praktikum, penelitian dan sebagainya seperti hasilpraktikum dan hasil penelitian di bidang perkebunan, peternakan,

pertanian, kedokteran dan teknologi.


16/91



3.1.1.1. Pengakuan

a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang

Praktikum.

1) Pendapatan yang diperoleh dari pungutan

biaya/sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), biaya

praktikum dan sejenisnya yang diterima di setiap awal

semester untuk masa satu semester kedepan (uang

semester) diakui pada saat pengesahan pendapatan

melalui SP3B /SP2B.

2) Pada setiap tanggal pelaporan, bagian dari uang semester

yang jasanya belum diserahkan harus disajikan di laporan

keuangan sebagai pendapatan diterima dimuka.

3) Dalam hal terjadi penangguhan pembayaran uang SPPdan Praktikum oleh mahasiswa sedangkan jasa layanan

telah diserahkan, maka BLU mengakui penyerahan jasa

layanan tersebut sebagai piutang.

b. Dana Pengembangan

Dana pengembangan atau uang pangkal adalah uang yang

harus dibayarkan oleh seseorang ketika yang bersangkutan

diterima secara resmi sebagai mahasiswa baru. Pendapatan

ini diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B.

Hak tagih timbul jika :

1) calon mahasiswa telah terdaftar secara resmi sebagai

mahasiswa baru, dan

2) BLU tidak lagi mempunyai kewajiban untuk

mengembalikan seluruh atau sebagian dana

pengembangan tersebut.

c. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran lainnya

seperti biaya kegiatan mahasiswa baru, hasil penjualan

formulir pendaftaran seleksi mahasiswa baru, biaya wisuda

atau yang sejenisnya diakui pada saat pengesahan

pendapatan melalui SP3B /SP2B.


17/91



d. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan

pengabdian pada masyarakat diakui pada saat pengesahan

pendapatan melalui SP3B /SP2B atas pendapatan tersebut.

Hak tagih timbul jika:

1) telah memenuhi persyaratan penagihan (termin) sesuai

perikatan kerjasama, atau.

2) pekerjaan telah diselesaikan dan diserahkan sesuai

dengan persyaratan perikatan kerjasama.

e. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa layanan masyarakat

lainnya diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui

SP3B /SP2B dari pendapatan tersebut.

f. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan

pendidikan dan pengajaran diakui pada saat pengesahanpendapatan melalui SP3B/SP2B dari hasil penjualan produk

tersebut.

3.1.1.2. Pengukuran

a. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran dicatat

sebesar nilai imbalan jasa layanan yang ditetapkan oleh

Pimpinan BLU.

b. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian dan

pengabdian pada masyarakat dicatat sebesar nilai wajar jasa

yang diserahkan, yaitu nilai yang ditentukan berdasarkan

kesepakatan yang tertuang dalam perikatan kerjasama.

c. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa masyarakat lainnya

dicatat sebesar nilai imbalan jasa yang ditetapkan Pimpinan

BLU.

d. Pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan

pendidikan dan pengajaran dicatat sebesar kas yang

diterima.

3.1.1.3. Pengungkapan

a. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang:


18/91



1) Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran

pendapatan

2) Rincian jenis dan jumlah pendapatan dari jasa pendidikan

dan pengajaran yang diakui dalam periode laporan.

b. Pendapatan dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan

pengabdian pada masyarakat yang harus diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan adalah:


pendapatan

2) Daftar rincian kerjasama pendidikan, penelitian dan

pengabdian pada masyarakat yang telah mengikat

(kontrak) baik untuk kontrak yang belum, sedang, atau

telah dilaksanakan dalam periode laporan, meliputi mitrakerjasama, jenis pekerjaan, nilai kontrak, dan jangka

waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Pendapatan dari penyelenggaraan jasa layanan masyarakat

lainnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan adalah :


pendapatan

2) Rincian jenis jasa dan jumlah pendapatan jasanya selamaperiode pelaporan.

3.1.2. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan BLU dalam bentuk uang,

barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah

yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau

luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, BLU mendapat

manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan

fungsi BLU.

Pendapatan hibah yang diterima oleh BLU harus dipastikan jenis dan

sumbernya, dengan ketentuan sebagai berikut:


19/91



a. Apabila sumbernya dari APBN (DIPA satker lain), baik dari satker

Kemdikbud maupun satker dari Kementerian/Lembaga lain tidak

boleh diakui/disahkan sebagai pendapatan dan belanja BLU;

b. Apabila sumbernya dari Pemda, lembaga swasta, individu, dan yang

lainnya diakui dan disahkan sebagai pendapatan dan belanja BLU.

c. Penerimaan uang beasiswa yang diterima oleh BLU dari

Pemda/korporasi/individu dapat diakui sebagai pendapatan hibah

jika :

1) pemberi beasiswa tidak menentukan individu penerima

beasiswanya, dan

2) BLU harus mengeluarkan sumber daya atau manfaat ekonomi

yang dimiliki untuk memperoleh dan mengelola beasiswa tersebut.

(Contoh : Suatu korporasi memberikan sumbangan uang kepada BLUuntuk beasiswa bagi mahasiswa dan menyerahkan sepenuhnya kepada

BLU untuk menyeleksi dan menentukan penerima beasiswa

berdasarkan kriteria dan pertimbangan BLU. Atas penerimaan

sumbangan tersebut BLU melaksanakan kegiatan penyeleksian untuk

menentukan individu penerima beasiswanya).

d. Apabila penerimaan uang beasiswa yang diterima oleh BLU dari

Pemda/korporasi/individu tidak sesuai dengan ketentuan pada huruf

c di atas, satker BLU mengakui sebagai uang titipan (kewajiban), dan

yang dicatat sebagai pendapatan hanya yang terkait dengan biaya

pendidikan (SPP, Dana Penunjang, Biaya Praktikum, dll.,) yang

diterima oleh BLU.

3.1.2.1. Pengakuan

a. Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat pengesahan

pendapatan melalui SP3B /SP2B atas hibah tersebut.

b. Hibah berbentuk barang atau aset, diakui pada saat hak

kepemilikan berpindah kepada BLU.

c. Hibah dalam bentuk jasa diakui pada saat jasa telah selesai

dilaksanakan.

d. Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud

pada huruf b dan c di atas, harus diikuti dengan melakukan


20/91



pengesahan pendapatan dan belanja dengan menerbitkan

SP3B/SP2B sebagai dasar pengakuan pendapatan dan

belanja.

3.1.2.2. Pengukuran

a. Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar kas yang

diterima oleh BLU.

b. Hibah dalam bentuk aset atau jasa dicatat sebesar nilai

wajar aset atau jasa yang diterima, yaitu nilai yang tertuang

dalam dokumen hibah.

c. Jika tidak terdapat bukti andal yang mendukung penetapan

nilai wajar aset atau jasa hibah, maka aset hibah dicatat

sebesar nilai yang ditentukan berdasarkan penetapan

Menteri Keuangan.

d. Apabila nilai wajar aset dari hibah sebagaimana dimaksud

pada huruf c di atas, belum diperoleh pada tanggal

pelaporan, dicatat sebesar taksiran harga pasar dengan

penetapan Pimpinan BLU.

e. Jasa hibah dicatat sebesar taksiran harga pasar dengan

penetapan Pimpinan BLU.

3.1.2.3. Penyajian dan Pengungkapan

a. Hibah dalam bentuk uang disajikan dalam laporan realisasi

anggaran pendapatan dan hibah.

b. Hal-hal berikut mengenai pendapatan yang berasal dari

hibah harus diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan :


pendapatan hibah

2) Rincian perolehan hibah yang meliputi pemberi hibah,

jenis dan klasifikasi hibah, nilai wajar.


21/91



3.1.3. Pendapatan Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari sumber yang tidak termasuk

ke dalam jenis pendapatan di atas, yaitu pendapatan yang diperoleh

dari aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan

fungsi BLU, seperti penyewaan aset BLU, kerjasama operasi, hasil

investasi dan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan

dan pengajaran dan sebagainya.

Pendapatan Lainnya meliputi:

a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU yaitu pendapatan

yang berasal dari penyewaan aset yang dimiliki oleh BLU.

b. Pendapatan Kerjasama operasi (KSO) yaitu pendapatan

berkenaan dengan pengelolaan aset BLU oleh pihak ketiga (investor)

berdasarkan perikatan/perjanjian hukum dimana pihak ketiga diberihak untuk membangun dan mengelola aset BLU selama jangka

waktu tertentu (masa konsesi), dan pada akhir masa konsesi seluruh

aset KSO diserahkan kepada BLU (build-operate-transfer).

Pendapatan yang diperoleh BLU dari perikatan KSO dapat berupa

bagi hasil atau bagi pendapatan dengan cara tertentu, bergantung

perikatannya.

c. Pendapatan hasil investasi meliputi antara lain bunga deposito,

bunga tabungan, bunga obligasi, dividen dari pemilikan saham ataupendapatan dari penyertaan langsung.

d. Pendapatan Jasa Giro Rekening BLU/PNBP yaitu pendapatan

yang diterima oleh BLU berupa bunga yang dihasilkan dari rekening

giro yang dimiliki oleh BLU.

3.1.3.1. Pengakuan

a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU:

1) diakui pada saat pengesahan pendapatan melalui SP3B/

SP2B dari penyerahan jasa sewa tersebut.

2) Jika aset BLU disewakan untuk suatu jangka waktu

tertentu yang melebihi satu periode pelaporan dengan

basis kontrak pembayaran dimuka, maka pada akhir


22/91



periode penerimaan uang sewa tersebut diperlakukan

sebagai pendapatan diterima dimuka.

b. Pendapatan kerjasama operasi diakui pada saat

pengesahan pendapatan melalui SP3B/SP2B dari

pendapatan tersebut. Sedangkan aset KSO diakui sebagai

aset BLU pada akhir masa konsesi.

c. Pendapatan hasil investasi diakui pada saat adanya

pengesahan pendapatan melalui SP3B /SP2B dari hasil

investasi tersebut.

d. Pendapatan jasa giro diakui pada saat pengesahan

pendapatan melalui SP3B /SP2B dari jasa giro tersebut.

3.1.3.2. Pengukuran

a. Pendapatan dari usaha penyewaan aset BLU dicatat

sebesar nilai imbalan jasa sewa yang diterima.

b. Pendapatan KSO dicatat sebesar kas yang diterima sesuai

kesepakatan yang tertuang dalam perikatannya.

c. Pendapatan hasil investasi dicatat sebesar nilai kas yang

diterima.

d. Pendapatan jasa giro dicatat sebesar jumlah yang

dikreditkan kepada rekening giro BLU.

3.1.3.3. Pengungkapan

a. Hal-hal berikut mengenai pendapatan penyewaan aset

harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :


pendapatan penyewaan aset.

2) Rincian jenis dan nilai tercatat aset yang disewakan,

harga sewa, jangka waktu dan persyaratan-persyaratan

mengikat penting lainnya dalam perikatan sewa.

b. Hal-hal berikut mengenai pendapatan kerjasama operasi

yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan :


23/91




pendapatan kerjasama operasi

2) Sifat, jenis, jangka waktu kerjasama operasi dan

persyaratan-persyaratan mengikat penting lainnya dalam

perikatan kerjasama operasi.

3.2. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai BLU yang

timbul akibat transaksi atau peristiwa dimasa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh dan dapat diukur dalam

satuan uang. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah

potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun

tidak langsung, bagi operasional BLU berupa arus kas dan setara kas kepada

BLU. Aset BLU disajikan di laporan posisi keuangan dengan

mengklasifikasikannya ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar, dan

disajikan berdasarkan urutan tingkat likuiditasnya.

3.2.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a. dalam bentuk kas atau setara kas yang penggunaannya tidakdibatasi,

b. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk digunakan atau dijual

dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan. dimiliki untuk

diperdagangkan atau untuk tujuan lainnya dalam jangka pendek dan

diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 12

bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain :

3.2.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang

persediaan yang belum disetorkan ke kas negara yang

sumber dananya berasal dari APBN.


24/91



3.2.1.2. Kas pada BLU

Kas pada BLU merupakan saldo kas dan setara kas yang

merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah

dilakukan pengesahan.Kas pada BLU terdiri dari:

a. Kas - BLU adalah saldo kas yang merupakan selisih antara

pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan

dan Memo Penyesuaian yang terkait dengan kas blu.

b. Setara Kas - BLU adalah bagian dari aset lancar yang

sangat liquid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam

jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa

mengalami perubahan nilai yang signifikan, antara lain:

1) Deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan;

2) Cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktukurang dari 3 (tiga) bulan.

3) Termasuk yang dicatat sebagai Setara Kas BLU

adalah realisasi belanja yang bersumber dari PNBP yang

belum disahkan pada tanggal pelaporan.

3.2.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

a. Pengertian

Kas Lainnya adalah kas yang ada pada BLU selain Kas

Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU. Termasuk

dalam setara kas adalah akun Kas Lainnya di Bendahara

Pengeluaran yang meliputi antara lain:

1) Saldo uang LS yang dibayarkan ke bendahara

pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga

yang berhak/akan disetor ke kas umum Negara.

2) Dana titipan (bansos/blockgrant) dari APBN atau DIPA

satker lain;

3) Pendapatan yang belum disahkan;

4) Saldo lainnya di rekening yang sumber dananya dari

APBN.


25/91



b. Pengakuan

Kas Lainnya dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya

aliran kas masuk ke BLU

c. Pengukuran

1) Kas Lainnya dan setara kas diukur sebesar nilai nominalpada saat diterima;

2) Kas yang diterima dalam mata uang asing dicatat dalam

Rupiah sebesar nilai kurs tengah Bank Indonesia pada

saat diterima;

3) Saldo kas lainnya dan setara kas dalam mata uang asing

pada tanggal pelaporan dinyatakan dalam Rupiah

dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian dan Pengungkapan

1) Kas Lainnya dan setara kas yang penggunaannya

dibatasi disajikan secara terpisah di dalam kelompok kas

dan setara kas dan diungkapkan alasan pembatasannya

dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan:

a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

menentukan dan menyajikan kas lainnya & setara kas

b) Rincian kas lainnya dan setara kas

3.2.1.4. Investasi Jangka Pendek BLU

a. Pengertian

Investasi Jangka Pendek BLU adalah investasi yang dapat

segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki untuk

jangka waktu dari 3 (tiga) sampai 12 bulan.

b. Pengakuan

Investasi jangka pendek BLU diakui pada saat terjadinya

transaksi perolehan investasi tersebut, dengan melakukan

Memo Penyesuaian (MP) oleh Pimpinan BLU. MP

dilakukan dengan mereklasifikasi dari Kas pada BLU ke


26/91



Investasi Jangka Pendek dan tidak perlu melakukan

pengesahan ke KPPN.

c. Pengukuran

1) Investasi dalam bentuk deposito berjangka dicatat

sebesar nilai nominal deposito tersebut.2) Investasi dalam bentuk efek diperdagangkan :

a) Pada saat perolehan investasi efek diperdagangkan

dicatat sebesar biaya perolehannya.

b) Pada tanggal pelaporan, investasi efek

diperdagangkan disajikan di laporan posisi keuangan

sebesar nilai wajarnya, yaitu harga efek yang

bersangkutan pada tanggal laporan.


1) Investasi jangka pendek BLU disajikan di laporan posisi

keuangan pada kelompok aset lancar.

2) Hal-hal berikut mengenai investasi jangka pendek BLU

harus diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan :


menyajikan investasi jangka pendek.

b) Jenis dan jumlah investasi jangka pendek

berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajarnya.

c) Jumlah penempatan/investasi pada pihak yang

memiliki hubungan istmewa.

3.2.1.5. Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU dan Piutang Dari

Kegiatan Non Operasional BLU

a. Pengertian

1) Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU adalah hak tagih

kepada pihak lain yang timbul karena adanya

penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan

operasional BLU misalnya piutang SPP Mahasiswa,


27/91



piutang kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian

dan pengabdian pada masyarakat.

2) Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU adalah hak

tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya

penyerahan barang atau jasa di luar kegiatan

operasional BLU, misalnya piutang bunga, piutang sewa.

3) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah bagian dari

piutang yang kemungkinan tidak akan dapat ditagih.

Besarnya nilai Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung

berdasarkan analisis kualitas piutang seperti yang

tercantum dalam POS Pengelolaan Piutang di

Lingkungan Kemdikbud.

b. Pengakuan1) Piutang dari kegiatan operasional BLU dan dari kegiatan

non operasional BLU diakui pada saat barang, jasa atau

uang diserahkan tetapi belum menerima pembayaran

atau pengembalian dari penyerahan tersebut.

2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih diakui pada saat

akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran

1) Piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebesarnilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah

piutang setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

2) Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar jumlah

piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.


1) Piutang dari kegiatan operasional BLU dan dari kegiatan

non operasional BLU yang dapat diselesaikan dalam

jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun disajikan di laporan

posisi keuangan dalam kelompok aset lancar,

sedangkan piutang dari kegiatan operasional BLU dan

dari kegiatan non operasional BLU yang jangka waktu


28/91



penyelesaiannya lebih dari 1 tahun disajikan di laporan

posisi keuangan pada kelompok aset lainnya.

2) Hal-hal berikut mengenai piutang harus diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan :


menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan

dan penghapusan piutang.

b) Rincian jenis dan jumlah piutang dari kegiatan

operasional BLU dan dari kegiatan non operasional

BLU yang memiliki hubungan istimewa.

c) Rincian jumlah penyisihan kerugian piutang

berdasarkan penilaian kualitas piutang.

3.2.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

a. Pengertian

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan

reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke

dalam piutang jangka pendek, karena Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal neraca.

b. Pengakuan

Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo

dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

c. Pengukuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat

sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan

angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.


1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan di

laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.


29/91



2) Hal-hal berikut mengenai Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran harus diungkapkan dalam catatan

atas laporan keuangan:

a) Dasar dan metode penilaian Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran termasuk kebijakan penyisihan

dan penghapusan Bagian lancar TPA.

b) Rincian jenis dan jumlah Bagian Lancar Tagihan

Penjualan Angsuran.

3.2.1.7. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (Bagian Lancar TP/TGR)

a. Pengertian

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain

aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkanadanya TP/TGR jangka panjang yang akan jatuh tempo 12

(dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

b. Pengakuan

TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui

sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi.

c. Pengukuran

Bagian Lancar TP/TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitusejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima

dalam waktu satu tahun.


1) Bagian Lancar TP/TGR disajikan di laporan posisi

keuangan dalam kelompok aset lancar.

2) Hal-hal berikut mengenai Bagian Lancar TP/TGR harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

a) Dasar dan metode penilaian Bagian Lancar TP/TGR

termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan

bagian lancar TP/TGR .

b) Rincian jenis dan jumlah Bagian Lancar TP/TGR.


30/91



3.2.1.8. Persediaan

a. Pengertian

Persediaan adalah aktiva yang berupa:

1) bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian

pada masyarakat, seperti bahan yang digunakan di

laboratorium, bengkel, studio atau rumah sakit

pendidikan untuk kegiatan praktikum dan penelitian,

2) bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses

penyelenggaraan administrasi, seperti kertas, barang

cetakan dan alat tulis kantor lainnya.

3) barang atau produk yang tersedia untuk dijual dan dalam

proses produksi untuk penjualan seperti persediaan hasil

tanaman atau peternakan (hasil dari aset biolojik)

tersedia untuk dijual dan persediaan robot pesanan

dalam proses pengerjaan.

b. Pengakuan

1) Persediaan diakui pada saat diterima berdasarkan berita

acara penerimaan yang sah.

2) Pengakuan persediaan sebagai beban ditentukan

berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) secara

periodik pada setiap tanggal pelaporan keuangan.

c. Pengukuran

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

4) BLU harus menentukan nilai persediaan akhir

berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan

harga terakhir.


31/91




1) Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam

kelompok aset lancar.

2) Hal-hal berikut mengenai persediaan harus diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan:

a) Dasar dan metode penilaian persediaan

b) Jenis persediaan dan harga perolehannya jika di

laporan posisi keuangan disajikan secara tergabung.

c) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan

masyarakat, barang atau perlengkapan yang

digunakan dalam proses produksi, barang yang

disimpan untuk dijual atau diserahkan kepadamasyarakat, dan barang yang masih dalam proses

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat

d) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi

rusak atau usang.

3.2.1.9. Belanja Dibayar Dimuka

a. Pengertian

Belanja dibayar dimuka adalah hak yang masih harus

diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca, yang

telah dibayarkan secara penuh dari Rekening Kas Umum

Negara dan membebani DIPA tahun berjalan tapi

barang/jasa belum diterima.

b. Pengakuan

1) Belanja dibayar dimuka bertambah pada saatpembayaran atau kas diserahkan;

2) Belanja dibayar dimuka berkurang pada saat barang/jasa

diterima atau berlalunya waktu.


32/91



c. Pengukuran

1) Belanja dibayar dimuka dicatat sebesar kas yang

dikeluarkan pada saat pembayaran;

2) Belanja dibayar dimuka yang berkurang dicatat sebesar

jumlah barang/jasa yang diterima atau jumlah alokasi

uang muka belanja berdasarkan periode berlalunya

waktu.


1) Belanja dibayar dimuka disajikan dalam neraca pada

kelompok aset lancar apabila manfaat yang akan

diterima kurang dari 1 (satu) tahun, atau aset lainnya

apabila manfaat yang akan diterima lebih dari satu

tahun.

2) Hal-hal berikut mengenai Belanja dibayar dimuka yang

harus diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan:

a) Jenis Belanja dibayar dimuka

b) Jumlah dari masing-masing uang muka belanja

3.2.1.10. Uang Muka Belanja

a. Pengertian

Uang Muka Belanja adalah hak yang masih harus diterima

dari pihak ketiga setelah tanggal neraca, yang telah

dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan

membebani DIPA tahun berjalan berupa uang muka/panjar.

b. Pengakuan

1) Uang muka belanja bertambah pada saat pembayaran

atau kas diserahkan;2) Uang muka belanja berkurang pada saat barang/jasa

diterima atau berlalunya waktu.


33/91



c. Pengukuran

1) Uang muka belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan

pada saat pembayaran;

2) Uang muka belanja yang berkurang dicatat sebesar jumlah

barang/jasa yang diterima atau jumlah alokasi uang muka

belanja berdasarkan periode berlalunya waktu;


1) Uang muka belanja disajikan dalam neraca pada

kelompok aset lancar apabila manfaat yang akan

diterima kurang dari 1 (satu) tahun, atau aset lainnya

apabila manfaat yang akan diterima lebih dari satu

tahun.

2) Hal-hal berikut mengenai uang muka belanja yang harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

a) Jenis uang muka belanja

b) Jumlah dari masing-masing uang muka belanja

3.2.2. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang dikuasai dan digunakan secara

langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan BLU dan tidak

memenuhi kriteria sebagai aset lancar.

Aset tidak lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara

lain :

3.2.2.1. Investasi Jangka Panjang,

Investasi Jangka Panjang Tidak dicatat di neraca satker BLU

SAP, tapi dicatat di Bendahara Umum Negara (BUN). Oleh

sebab itu, satker BLU menyampaikan data investasi jangka

panjang ke BUN dan diungkapkan dalam CaLK satker BLU.

3.2.2.2. .............


34/91



3.2.2.2. Aset Tetap

a. Pengertian

1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau

dikuasai oleh BLU yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 bulan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam

kegiatan BLU.

2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang

dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang

diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat

perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan,

jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali

diakui.

3) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untukmempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang

berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam

suatu transaksi dengan wajar (arm's length transaction).

b. Pengelompokan Aset Tetap

Aset tetap BLU dikelompokkan sebagai berikut:

1) Tanah BLU

2) Peralatan dan mesin BLU

3) Gedung dan bangunan BLU4) Jalan, irigasi, dan jaringan BLU

5) Aset Tetap Lainnya BLU

6) Konstruksi dalam pengerjaan BLU

c. Pengakuan

1) Suatu perolehan aset tetap diakui dan dikelompokkan

sebagai aset tetap jika memenuhi semua kriteria sebagai

berikut :

a) memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun

b) memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal.


35/91



c) nilainya memenuhi jumlah batasan biaya yang dapat

dikapitalisasi sesuai peraturan tentang barang milik

Negara (BMN).

d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.

2) Aset tetap yang dibangun sendiri

a) Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset

tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap

digunakan.

b) Selama proses pembangunan, biaya yang timbul

sehubungan dengan pembangunan aset tetap dicatat

pada pos sementara Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai

dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah biayakonstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset

tetap.

3) Aset tetap yang diperoleh melalui sewa.

Suatu aset tetap yang diperoleh melalui sewa diakui

sebagai aset tetap jika memenuhi salah satu dari kriteria

sewa pembiayaan sebagai berikut :

a) Pada akhir masa sewa, kepemilikan aset beralih

kepada penyewa (lesse)b) Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada

harga yang cukup rendah dibanding nilai wajarnya

pada saat opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga

pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan

dilaksanakan.

c) Masa sewa mencakup sebagian besar (75% atau

lebih) masa manfaat ekonomi aset tersebut meskipun

hak milik tidak dialihkan.

d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran

sewa minimum mendekati nilai wajar aset, yaitu

mencapai 90% atau lebih nilai wajar aset tersebut.


36/91



e) Aset sewa memiliki karakteristik khusus dimana hanya

penyewa yang dapat menggunakanya tanpa

memerlukan modifikasi material.

4) Aset hibah

Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat

hak kepemilikan berpindah kepada BLU, yang dibuktikan

dengan adanya BAST. Pengakuan aset tetap yang

diperoleh dari hibah, harus diikuti dengan melakukan

pengesahan pendapatan dan belanja dengan

menerbitkan SP3B/SP2B sebagai dasar pengakuan

pendapatan dan belanja.

5) Pengeluaran setelah perolehan awal

a) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yangmemperpanjang masa manfaat atau kemungkinan

besar memberi manfaat keekonomian di masa yang

akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja,

diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset

yang bersangkutan (dikapitalisasi).

b) Pengeluaran setelah perolehan yang tidak

menimbulkan pertambahan masa manfaat, kapasitas,mutu atau standar kinerja harus diakui sebagai

belanja pemeliharaan. Misalnya BLU melakukan

pengecatan seluruh gedungnya dengan biaya Rp.100

juta. Pengeluaran tersebut harus dicatat sebagai

belanja pemeliharaan gedung karena pengecatan

hanya untuk mempertahankan kondisi aset.

d. Pengukuran

a) Biaya perolehan.

Pada saat pengakuan awal, aset tetap dicatat sebesar

biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi

harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya hukum,

biaya broker dan bea impor, setelah dikurangi diskon


37/91



dan potongan lainnya, dan setiap biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke

lokasi dan kondisi yang membuat aset tersebut dapat

digunakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Biaya yang dapat diatribusikan meliputi biaya penyiapan

lahan/tempat, biaya pengiriman, penyimpanan dan

bongkar-muat, biaya pemasangan, biaya pengujian dan

biaya profesional.

b) Perolehan dengan sewa pembiayaan, pembayaran

cicilan atau penangguhan pembayaran.

Jika aset tetap diperoleh dengan cara sewa pembiayaan

(finance lease), pembayaran cicilan, atau penangguhan

pembayaran untuk jangka waktu lebih dari satu tahun,maka biaya perolehan aset tersebut harus diukur

sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran dimasa

depan. Sedangkan bunga yang diperhitungkan harus

diakui sebagai belanja operasional lainnya selama

jangka waktu sewa pembiayaan, cicilan atau

penangguhan pembayaran.

c) Perolehan dengan pertukaran.

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan asetnon moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non

moneter, maka biaya perolehan aset tersebut diukur

pada nilai wajar aset yang diterima atau aset yang

diserahkan, mana yang lebih andal.

Jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi

komersial, atau nilai wajar aset yang diterima atau aset

yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka

biaya perolehan aset diukur pada jumlah tercatat aset

yang diserahkan.

d) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.


38/91



e. Penyajian dan Pengungkapan

1) Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dalam

kelompok aset tetap dan dirinci berdasarkan jenisnya.

2) Hal-hal berikut mengenai aset tetap harus diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan :


menyajikan aset tetap.

b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan

dengan aset tetap.

c) Rincian aset tetap yang dikelompokkan kedalam aset

yang dimiliki dan aset sewa.

d) Mutasi aset tetap lainnya.

e) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penurunan nilaipada awal dan akhir periode baik untuk aset tetap

yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewa

pembiayaan (aset sewa).

f. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

yang menunjukkan penambahan, pelepasan, kerugian

penurunan nilai, penyusutan, dan perubahan lainnya

seperti revaluasi dan reklasifikasi, baik untuk aset tetap

yang dimiliki maupun aset yang diperoleh dari sewapembiayaan (aset sewa).

g. Keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik dan aset

tetap yang dijaminkan atas utang.

3.2.2.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah hak tagih kepada pihak lain

yang timbul karena adanya penyerahan barang atau jasa

dalam rangka kegiatan operasional BLU, atau karena adanya

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara

yang akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)

tahun.


39/91



Piutang jangka panjang terdiri dari Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA) BLU, dan Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU.

3.2.2.4. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) BLU

a. Pengertian

TPA BLU menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari

penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada

pegawai pemerintah.

b. Pengakuan

TPA BLU diakui pada saat penandatanganan kontrak/berita

acara penjualan aset.

c. Pengukuran

Pengukuran TPA BLU setiap akhir periode akuntansi harus

dilakukan reklasifikasi, dilakukan sebagai berikut:

1) Dicatat sebagai aset lancar akun Bagian Lancar TPA

sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan

yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca;

2) Dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang akun TPA

terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca.


1) TPA BLU disajikan di laporan posisi keuangan dalam

kelompok Piutang Jangka Panjang.

2) Hal-hal berikut mengenai TPA BLU harus diungkapkan


a) Dasar dan metode penilaian TPA BLU.

b) Rincian jenis dan jumlah TPA BLU.


40/91



3.2.2.5. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) BLU

a. Pengertian

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar

hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut

atas kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Pengakuan

TP/TGR diakui setelah :

1) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas

TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan);

2) Ada putusan final dari pengadilan untuk TP/TGR yang

diselesaikan melalui jalur pengadilan.

c. Pengukuran

Pengukuran TP/TGR setiap akhir periode akuntansi harus

dilakukan reklasifikasi berdasarkan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dilakukan sebagai

berikut:

1) Dicatat sebagai aset lancar akun Bagian Lancar TP/TGR

sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan

yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca berdasarkan surat ketentuan

penyelesaian yang telah ditetapkan;

2) Dicatat sebagai Piutang Jangka Panjang akun Tagihan

TP/TGR terhadap nilai yang akan dilunasi lebih dari 12

(dua belas) bulan setelah tanggal neraca.


41/91




1) TP/TGR disajikan di laporan posisi keuangan dalam

kelompok Piutang Jangka Panjang.

2) Hal-hal berikut mengenai TP/TGR harus diungkapkan


a) Dasar dan metode penilaian TP/TGR .

b) Rincian jenis dan jumlah TP/TGR.

3.2.2.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TPA dan Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih-TP/TGR.

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk TPA dan TP/TGR

dialokasikan berdasarkan bagian dari piutang yang

kemungkinan tidak akan tertagih. Besarnya nilai Penyisihan

piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan analisis kualitas

piutang seperti yang tercantum dalam POS Pengelolaan

Piutang di Lingkungan Kemdikbud.

3.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi

jangka panjang, aset tetap, dan piutang jangka panjang.

3.2.3.1. Kemitraan dengan pihak Ketiga (Kerjasama Operasi/KSO)

Kemitraan dengan pihak ketiga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola

(BSK).

a. Pengertian

1) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara BLU

dengan satu pihak lain atau lebih, dimana masing-

masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama

dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang

dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha

tersebut.


42/91



BLU hanya dapat melaksanakan perjanjian KSO jika

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

2) KSO dengan pola Bangun, Kelola, Serah BKS (Build,

Operate, Transfer BOT) adalah KSO yang dikelola oleh

investor yang mendanai pembangunan sampai akhir

masa konsesi. Pada akhir masa konsesi investor

menyerahkan aset KSO dan pengelolaannya kepada

pemilik aset.

3) KSO dengan pola Bangun, Serah, Kelola BSK (Build,

Transfer, Operate BTO) adalah KSO yang dikelola oleh

pemilik aset. Pemilik aset menerima aset KSO yang

dibangun oleh investor saat aset KSO tersebut telah siap

dioperasikan.4) Aset KSO adalah aset tetap BLU yang digunakan untuk

menyelenggarakan kegiatan KSO.

5) Pengelola KSO adalah pihak, yang mengoperasikan aset

KSO. Pengelola KSO mungkin pemilik aset, mungkin

juga pihak lain yang ditunjuk.

6) Masa konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan

pemilik aset terikat dengan perjanjian bagi hasil atau

bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yangtercantum di dalam perjanjian KSO.

b. Pengakuan

1) Aset tetap BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam

perjanjian KSO diakui sebagai aset KSO pada saat

perjanjian KSO ditandatangani. Pengakuan sebagai aset

KSO berakhir pada saat berakhirnya perjanjian KSO.

2) Pada saat perjanjian KSO dalam pola BKS berakhir, BLU

mengakui aset yang dibangun oleh investor sebagai aset

tetap. Perolehan aset tersebut merupakan penghasilan

BLU.

3) Dalam perjanjian KSO pola BSK, BLU mengakui aset

yang dibangun oleh investor sebagai aset KSO pada


43/91



saat aset tersebut siap untuk dioperasikan oleh BLU.

Disisi lain, BLU juga mengakui kewajiban KSO jangka

panjang. Pembayaran periodik kepada investor selama

masa konsesi diakui sebagai pelunasan utang beserta

bunganya.

c. Pengukuran

1) Aset tetap BLU yang diserahkan untuk diusahakan

dalam perjanjian KSO diukur sebesar nilai tercatatnya.

2) Pada saat perjanjian KSO dalam pola BKS berakhir, aset

yang diterima oleh BLU dicatat sebesar nilai wajarnya

berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.

3) Aset yang dibangun dan diserahkan oleh investor

kepada BLU untuk dioperasikan dalam KSO pola BSKdicatat oleh BLU sebagai aset KSO sebesar nilai

perolehnnya.


1) Aset KSO disajikan di laporan posisi keuangan sebagai

kelompok aset lainnya.

2) Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan:

a) Mengenai perjanjian KSO(1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO,

(2) hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan

KSO berkenaan dengan perjanjian KSO,

(3) ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, bila

ada.

(4) penghitungan atau penentuan hak bagi

pendapatan/hasil KSO,

(5) penentuan amortisasi hak bagi pendapatan /hasil

KSO,

(6) penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan

KSO yang timbul dari pembayaran bagi

pendapatan/hasil KSO.


44/91



b) Mengenai aset KSO

(1) jenis aset yang membentuk aset KSO,

(2) penentuan biaya perolehan aset KSO,

3.2.3.2. Aset Tak Berwujud BLU.

a. Pengertian

1) Aset Tak Berwujud adalah Aset non moneter yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau

menyerahkan barang/jasa, atau disewakan kepada pihak

lainnya, antara lain lisensi, peranti lunak computer

(software), hak cipta, film, desain, dll.

2) Suatu aset tidak berwujud dinyatakan dapatdiidentifikasikan jika:

a) dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan dari BLU

dengan cara dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan

atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau

kewajiban secara individual atau secara bersama;

atau

b) muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya,

terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan ataudapat dipisahkan dari BLU atau dari hak dan

kewajiban lainnya.

b. Pengakuan

Aset tidak berwujud diakui jika:

1) BLU akan memperoleh manfaat ekonomi dimasa depan

dari aset tersebut; dan

2) biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat

diukur dengan andal.

c. Pengukuran

1) BLU mencatat aset tidak berwujud pada awalnya

sebesar biaya perolehan.


45/91



2) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tidak

berwujud yang menambah manfaat atau kemungkinan

besar memberi manfaat keekonomian di masa yang

akan datang, diakui dan ditambahkan pada jumlah

tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).


1) Aset tidak berwujud disajikan dalam laporan posisi

keuangan dalam kelompok aset Lainnya.

2) BLU harus mengungkapan hal-hal berikut untuk setiap

kelompok aset tidak berwujud:

a) Umur manfaat yang digunakan;

b) Jumlah tercatat bruto ;

c) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhirperiode yang menunjukkan penambahan, pelepasan,

amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah.

d) Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode

amortisasi dari setiap aset tidak berwujud yang

material bagi laporan keuangan BLU.

e) Keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud

yang hak penggunaannya dibatasi

f) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidakberwujud.

3.2.3.3. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

a. Pengertian

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau

dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk

membiayai kegiatan tertentu, antara lain : bank garansi,

dana yang diperuntukan untuk membayar imbalan kerja,

termasuk dana abadi (endowment fund).

b. Pengakuan

Dana yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat

pembentukan kas atau dana tersebut;


46/91



c. Pengukuran

Dana yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar

jumlah kas atau dana yang dicadangkan;


1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di laporan

posisi keuangan dalam kelompok aset lainnya.

2) Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai Dana yang

Dibatasi Penggunaannya dalam catatan atas laporan

keuangan adalah:

a) rincian jenis dan jumlah Dana yang Dibatasi

Penggunaannya.

b) Alasan pembatasan dana.

3.2.3.4. Aset Lain-lain BLU

a. Pengertian

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat

dikategorikan ke dalam dan Aset lainnya di atas. Aset lain-

lain dapat berupa aset tetap BLU yang dihentikan dari

penggunaan aktif. Di samping itu, piutang macet BLU yang

dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan

cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompokAset Lain-lain.

b. Pengakuan

Aset Lain-lain BLU diakui pada saat aset tetap yang

dihentikan dari penggunaan aktif maupun piutang yang

macet di reklasifikasi ke aset lain-lain.

c. Pengukuran

Aset Lain-lain BLU dicatat sebesar nilai aset tetap yang

dihentikan dari penggunaannya maupun sebesar nilai

piutang yang macet.


1) Aset Lain-lain BLU disajikan di laporan posisi keuangan

dalam kelompok aset lainnya.


47/91



2) Hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai Aset Lain-lain

BLU dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

a) rincian jenis dan jumlah aset lain-lain.

b) proses penghapusan aset lain-lain ke DJKN.

3.3. KEWAJIBAN

3.3.1. Definisi

Kewajiban merupakan kewajiban (obligation)masa kini yang timbul dari

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BLU yang mengandung

manfaat ekonomi.

Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen. Keputusan untuk

membeli aset dimasa depan tidak dengan sendirinya menimbulkankewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul saat aset telah diterima atau

BLU telah membuat perjanjian (pembelian aset) yang tidak dapat

dibatalkan

Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang dipaksakan menurut hukum

sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-

undangan. Kewajiban konstruktif timbul dari tindakan BLU ketika:

a. oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan ataupernyataan kini yang cukup spesifik BLU telah memberikan indikasi

kepada pihak lain bahwa BLU akan menerima tanggung jawab

tertentu, dan

b. akibatnya, BLU telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada

pihak lain bahwa BLU akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran

kas dan/atau penyerahan aset lainnya, pemberian jasa, penggantian

dengan kewajiban lain atau konversi kewajiban menjadi ekuitas.

3.3.2. Klasifikasi

Laporan posisi keuangan menyajikan kewajiban dengan

mengklasifikasikannya ke dalam kewajiban jangka pendek dan


48/91



kewajiban jangka panjang. Kriteria untuk mengklasifikasikan kewajiban

sebagai kewajiban jangka pendek adalah jika kewajiban tersebut

diharapkan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun.

Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek antara lain meliputi:

a. Utang kepada Pihak Ketiga, yaitu utang berasal dari kontrak atau

perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan

belum dibayar.

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, yaitu kewajiban BLU kepada pihak

lain yang disebabkan kedudukan BLU sebagai pemotong pajak atau

pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum, dansebagai penerima titipan dana beasiswa.

c. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi

tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan, misalnya utang gaji

dan utang langganan daya dan jasa.

d. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan kas atau aset

lainnya dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU

belum memberikan jasa tersebut kepada pihak lain. Contoh

pendapatan diterima dimuka adalah pungutan uang SPP danpraktikum yang diterima BLU pada setiap awal semester dan belum

memberikan jasa pengajaran/praktek.

e. Uang Muka dari KPPN, yaitu Uang Muka dari Kas Umum Negara

merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran

Kementerian/Lembaga/SKPD belum menyetor sisa Uang Persediaan

(UP) sampai dengan tanggal neraca.

f. Bagian lancar utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka

panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah

tanggal laporan.

g. Utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo

dalam 12 bulan setelah tanggal laporan yang tidak dapat

dikelompokkan dalam huruf a sampai f diatas.


49/91



3.3.3. Prinsip Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan jika besar

kemungkinan BLU harus mengeluarkan sumber daya yang

mengandung manfaat ekonomi yang dikuasainya dimasa depan untuk

menyelesaikan kewajiban masa kini, dan jumlah yang harus

diselesaikan dapat diukur secara andal.

3.3.3.1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Pengakuan

Kewajiban jangka pendek diakui sebagai berikut :

1) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat BLU

menerima barang atau jasa atau memperoleh hak atas

barang atau jasa.

2) Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada saat BLU

melakukan pemotongan, pemungutan atau menerima

dana untuk disetorkan/ dibayarkan kepada pihak lain.

3) Belanja yang masih harus dibayar diakui pada saat BLU

menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi BLU

belum melakukan pembayaran atas manfaat yang

diterima.

4) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat BLU

menerima pembayaran dari pihak lain untuk memperoleh

jasa layanan tetapi BLU belum menyerahkan jasanya

kepada pihak lain tersebut.

5) Uang Muka dari KPPN, diakui pada saat bendahara

pengeluaran menerima UP/TUP dari Kas Umum

Negara.

6) Bagian lancar utang jangka panjang, diakui pada saat

melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang

akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode

akuntansi.


50/91



b. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek diukur sebesar nilai jatuh

temponya.

1) Utang kepada pihak ketiga dan belanja yang harus

dibayar diukur sebesar jumlah kas atau nilai tunai aset

lain yang harus diserahkan untuk menyelesaikan utang

tersebut.

2) Utang perhitungan pihak pihak ketiga diukur sebesar

jumlah kas yang diterima BLU untuk diserahkan atau

disetorkan kepada pihak lain.

3) Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar kas yang

diterima dari pihak lain

4) Uang Muka dari KPPN, sebesar saldo uang muka yangbelum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas negara

sampai dengan tanggal neraca.

5) Bagian lancar utang jangka panjang, diukur sebesar

jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca.

c. Penyajian Dan Pengungkapan

Semua kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan

dalam waktu satu tahun atau kurang disajikan di laporan

posisi keuangan dalam kelompok kewajiban jangka

pendek, termasuk bagian kewajiban jangka panjang yang

akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang.

Hal-hal berikut mengenai kewajiban jangka pendek harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :

1) Rincian saldo kewajiban jangka pendek berdasarkan

jenisnya;2) Jumlah tunggakan yang disajikan berdasarkan umur

tunggakan.


51/91



3.3.3.2. Kewajiban Jangka Panjang

a. Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLU menerima

hak dari pihak lain tetapi BLU belum memenuhi kewajiban

yang timbul kepada pihak lain tersebut,

b. Pengukuran

Kewajiban jangka panjang diukur sebesar nilai tunai dari

seluruh pembayaran dimasa depan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka panjang disajikan di laporan posisi

keuangan dalam kelompok kewajiban jangka panjang.

Hal-hal berikut mengenai kewajiban jangka panjang harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :1) Rincian saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan

jeni

pedoman no.penyusunan lk blu berdasarkan sap tahun 2012

Documents