laporan aktualisasi menyusun rekapitulasi...

1

LAPORAN AKTUALISASI

MENYUSUN REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA

DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ZULFIKHAR, S.E.

NIP 198908192019031010

PELATIHAN DASAR CPNS

GOLONGAN III ANGKATAN XII

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN

OTONOMI DAERAH

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

SAMARINDA

2020

2

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : MENYUSUN REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN

BELANJA DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)

NAMA : MUHAMMAD ZULFIKHAR, S.E.

NIP : 198908192019031010

UNIT KERJA : SUBBAGIAN PERENCANAAN

INSTANSI : INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Telah disetujui untuk diseminarkan dalam seminar laporan aktualisasi pada hari Kamis,

17 September 2020.

Samarinda, 14 September 2020

Mentor, Coach,

Dr. Muhammad Mashuri, M.T. Ika Retna Ningrum, S.Pd., MPP.

NIP 196204081987011001 NIP 198503232008042001

3

LEMBAR PENGESAHAN

MENYUSUN REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA

DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ZULFIKHAR, S.E.

NIP 198908192019031010

Telah diseminarkan dalam seminar rancangan aktualisasi pada tanggal

29 Juli 2020 secara online.

Samarinda, 27 Juli 2020

Mentor, Coach,

Dr. Muhammad Mashuri, M.T. Ika Retna Ningrum, S.Pd., MPP.

NIP 196204081987011001 NIP 198503232008042001

Penguji,

Rokip Purnomo, S.E.

NIP 197404302008041001

4

DAFTAR ISI

COVER ........................................................................................................................................... 1

LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................................................... 2

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................................... 3

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 4

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 5

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 6

1.1 Latar Belakang ......................................................................................................................... 6

1.2 Tujuan Penulisan ................................................................................................................... 9

1.3 Manfaat Penulisan ................................................................................................................ 9

1.4 Nilai – Nilai Dasar ANEKA .................................................................................................. 10

BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI ......................................................................... 32

2.1 Profil Organisasi ................................................................................................................... 32

2.2 Visi, Misi dan Tujuan ............................................................................................................ 33

2.3 Tugas dan Fungsi Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran ....................................... 34

2.4 Identifikasi Isu ....................................................................................................................... 10

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI .................................................................................. 36

3.1 Penetapan Isu dan Gagasan Pemecahan Isu ......................................................................... 36

3.2 Rancangan Kegiatan Aktualisasi ........................................................................................... 37

Lampiran

5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga

penulis mampu menyelesaikan Rencana Aktualisasi dengan judul Formula

Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja di Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Oleh

karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat yakni

1. Bapak Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D, selaku Rektor ITK yang telah

memberikan semangat untuk terus berjuang meneruskan karir sebagai

calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, M.T. selaku Wakil Rektor Bidang

Non Akademik serta Mentor yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

membimbing penulis dalam rancangan aktualisasi

3. Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan

Otonomi Daerah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di Angkatan XII

4. Ibu Ika Retna Ningrum, S.Pd., MPP. selaku coach yang telah memberikan

bimbingan dan arahan untuk penyempurnaan rancangan.

5. Segenap panitia penyelenggara, Widyaiswara, dan tim yang ikut

mensukseskan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan

XII sehingga berjalan dengan baik dan sukses.

6. Seluruh rekan-rekan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan

XII yang solid dan penuh semangat

Penulis menyadari bahwa penyusunan implementasi aktualisasi ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang

membangun. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih.

Balikpapan, 28 Juli 2020

Penulis

6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN memiliki 3 (tiga)

fungsi utama berdasarkan UU No. 05 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN) yaitu sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, sebagai

pelayan public dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN berfungsi penting

sebagai perencana, pelaksana sekaligus sebagai pengawas dan pengendali dalam

melaksanakan pembangunan bangsa. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan public

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku., memberikan

pelayanan public yang professional dan berkualitas serta adil agar tercipta persatuan

dan kesatuan bangsa. Fungsi-fungsi ASN tersebut akan berjalan dengan baik apabila

dilengkapi dengan pembentukan karakter ASN yang baik juga.

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk

membentuk ASN professional yang berakarakter, yaitu PNS yang karakternya

dibentuk oleh sikap prilaku bela Negara, nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan

tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya

sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara professional sebagai

pelayan masyarakat. Hal ini sejalan juga dengan tujuan dan sasaran Peraturan

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 13 Rahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

Perwujudan fungsi ASN yang professional dan berkualitas dalam

menjalankan fungsi-fungsinya maka, ASN wajib memiliki nilai-nilai dasar ANEKA,

yang merupakan akronim dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen

Mutu, dan Anti Korupsi. Nilai-nilai ANEKA merupakan nilai-nilai dasar yang harus

diinternalisasikan dan dilaksanakan oleh para ASN dalam pelaksanaan tugas

keseharian. Sebagai salah satu penerapan fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai

7

pelaksana kebijakan publik dan pelayan Publik. Pemahaman yang diperoleh selama

mengikuti pelatihan dasar menjadi acuan dalam aktualisasi yang akan dilaksanakan di

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dengan mengangkat isu – isu menjadi gagasan

yang selanjutnya dilakukan pemecahan isu untuk dianalisis dan menemukan

penyelesaiannya secara kreatif.

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan

manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu

tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup

rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak

serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap

penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang

tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program

yang telah disusun sebelumnya.Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran

seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan

strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan

keberhasilan program dan tujuan organisasi.Penganggaran seperti ini tidak bisa

menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani

pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau yang biasa

disebut RKA-KL yang tertuang dalam PMK Nomor: 104/PMK.02/2010 merupakan

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L

dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran

serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penganggaran secara

strategis dalam RKA-KL perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan

pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal,

sehingga penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan

setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara

Kementerian Negara/Lembaga.

8

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker)

di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga diwajibkan melakukan penyusunan

Anggaran berupa RKA-KL. Adapun dalam penyusunannya ITK harus mengetahui

dasar dari Alokasi Anggaran Satker, kegiatan yang akan dilaksanakan beserta output

kegiatan yang dihasilkan. Dalam penyusunan RKA-KL, ITK telah menggunakan

Aplikasi SAKTI yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yaitu aplikasi

yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan

penganggaran negara pada instansi pemerintah meliputi antara lain modul

penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul

persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan.

Aplikasi SAKTI ini dalam pengoperasiannya dapat dilakukan secara online sehingga

memudahkan bagi operator/user untuk dapat melakukan olah data Anggaran RKA-

KL ITK kapanpun dan dimanapun.

Penyusunan anggaran di Institut Teknologi Kalimantan pada tahap awal

dilakukan dengan cara mengumpulkan Rencana Kegiatan / Rencana Anggaran Biaya

Unit (Tahun+1) dalam bentuk format Excell yang telah disediakan dan selanjutnya

dikumpulkan ke Subbagian Perencanaan untuk dilakukan penelaahan, disetujui dan

hingga akhirnya dimasukkan dalam kertas kerja RKA-KL Aplikasi SAKTI.

Permasalahan yang sering timbul dalam proses penyusunannya adalah sering terjadi

kesalahan oleh unit dalam mengisi RAB Unit di format yang telah disediakan.

Kesalah yang timbul seperti tidak sesuainya jumlah anggaran dengan pagu yang

diberikan, masih banyaknya unit yang salah dalam pengisian hingga tidak

terakumulasinya rincian biaya yang dikeluarkan dengan masing-masing akun belanja

yang disediakan. Sehingga hal ini menyebabkan banyaknya waktu yang diperlukan

untuk melakukan penelaahan RAB Unit. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis

menganggap perlu membuat formulasi dan mengoptimalkan format Rencana

Anggaran Biaya Unit ini agar memudahkan dalam proses input anggaran unit dan

penyusunannya dalam Aplikasi SAKTI di Lingkungan Institut Teknologi

Kalimantan.

9

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah untuk membentuk ASN

profesional yang berkarakter yaitu ASN yang karakternya dibentuk oleh sikap dan

perilaku disiplin PNS, nilai- nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan

peran ASN dalam NKRI serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu

melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Secara khusus tujuan penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Format RAB Unit Excell agar sesuai dengan kebutuhan

Penyusunan Anggaran Aplikasi SAKTI di lingkungan Institut Teknologi

Kalimantan.

2. Meminimalisir resiko kesalahan serta memudahkan pegawai dalam

menyusun RAB unit di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan.

3. Memudahkan proses input Anggaran Unit ke Aplikasi SAKTI.

4. Implementasi pada unit kerja atas penerapan nilai-nilai dasar PNS

berdasarkan ANEKA.

5. Sebagai salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar CPNS

Golongan III Institut Teknologi Kalimantan.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat dari rancangan aktualisasi ini adalah :

1. Manfaat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi habituasi dalam kehidupan sehari-

hari peserta sebagai PNS. Selain itu, rancangan aktualisasi ini dapat berguna

dan menjadi kontribusi dalam membantu peserta melakukan tugas pokok dan

fungsinya di unit kerja Subbagian Perencanaan.

2. Manfaat bagi Instansi Kerja

Diharapkan rancangan aktualisasi ini dapat menjadi langkah awal untuk

melakukan inovasi dan memberikan solusi perbaikan terhadap penyusunan

10

RKA-KL. Hasil implementasi rancangan aktualisasi ini adalah Formula

Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja dalam bentuk Excell.

1.4 Nilai – Nilai Dasar ANEKA

1.4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau

institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah

seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik

tersebut menurut LAN RI (2015: 7) antara lain adalah:

1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik

kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,

kelompok, dan pribadi;

2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah

keterlibatan PNS dalam politik praktis;

3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan

sebagai penyelenggara pemerintahan.

Adapun aspek-aspek Akuntabilitas menurut LAN RI (2015: 7) antara lain

adalah:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara

individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi

kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai,

bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab

untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam

akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung

jawab antara kedua belah pihak.

11

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented)

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat

pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini,

setiap individu/kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung jawab

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan

berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang

maksimal.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires

reporting)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan

memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap

tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi,

serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah

dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu

berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan

untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless

without consequences)

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung

jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi

tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves

performance)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan

akuntabilitas yang bersifat proaktif (proactive accountability),

akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang

direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal,

12

penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini

proses setiap individu/ kelompok/ institusi akan diminta

pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan

berfokus peningkatan kinerja.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal

(vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada

otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unitunit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,

pemerintah pusat kepada DPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat

pemerintah untuk melaporkan “ke bawah” kepada publik. Misalnya, pelaksanaan

pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan

tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada

masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk

melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara.

Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, komisi

pemberantasan korupsi, dan komisi investigasi legislatif.

Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda menurut LAN RI (2015: 12)

yaitu:

1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) Akuntabilitas personal

mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran,

integritas, moral dan etika.

2. Akuntabilitas Individu Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan

antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan

instansinya sebagai pemberi kewenangan

3. Akuntabilitas Kelompok Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan

atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah “Saya”, tetapi

yang ada adalah “Kami”.

13

4. Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil

pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan

oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi

kepada stakeholders lainnya.

5. Akuntabilitas Stakeholder Stakeholder yang dimaksud adalah

masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang

memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.

1.4.2 Nasionalisme

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak

sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan

dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi

berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan

berpikir tidak lagi sektoral dangan mental blocknya, tetapi akan senantiasa

mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara (LAN RI

(2015: 17).

Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang

mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut

kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk

membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita

sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa

dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara

tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara

lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme)

tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja

sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan

bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya.

14

Sikap seperti ini jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.

Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme

merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan

sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau

paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia

dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di

atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela

berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia

dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan

derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;

menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap

tenggang rasa.

UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika

diangkat menjadi PNS, disana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat

sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga

senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan

kepenting an Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan”.

Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang PNS juga wajib untuk

menjunjung tinggi persatuan agar keutuhan bangsa dapat terjaga.

1.4.3 Etika Publik

Pengertian Etika menurut Ricocur (LAN, 2015:8) adalah tujuan hidup yang

baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika lebih dipahami

sebagai refleksi atas baik/ buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana

melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk

melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.

Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu

kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam

15

bentuk ketentuanketentuan tertulis. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk

mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui

ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok

profesional tertentu (LAN, 2015:8).

Berdasarkan Undang-Undang ASN (LAN, 2015:9), kode etik dan kode

perilaku ASN yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan

berintegritas tinggi.

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.

3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang

berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan etika pemerintahan.

6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.

7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung

jawab, efektif dan efisien.

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya.

9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak

lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan,

dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat

bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan

integritas ASN.

12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

disiplin pegawai ASN

16

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik:

1. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Etika publik

Menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga

etika publik membentuk integritas pelayanan publik.

2. Dimensi Modalitas

Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan

korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik dan

penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas

pejabat publik, kurangnya partisipasi dan lemahnya pengawasan.

3. Dimensi Tindakan Integritas Publik

Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau

kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai

dengan nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral

yang tercermin dalam kesederhanaan hidup (LAN, 2015:13).

1.4.4 Komitmen Mutu

1.4.4.1 Konsep Efektivitas dan Efisiensi

Istilah efektivitas dan efisiensi selalu menjadi tema menarik yang menjadi

sorotan publik dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan

ataupun institusi pemerintahan. Namun dalam kenyataanya seringkali kedua aspek

tersebut terlupakan, atau bahkan diabaikan. Saudara tentu sering membaca berita atau

melihat tayangan televisi terkait para pejabat yang korupsi, program kerja yang tidak

dituntaskan, target kinerja yang tidak tercapai, perilaku tidak jujur, pegawai yang

mangkir, datang terlambat tetapi pulang lebih awal, serta peristiwa lain yang tidak

sesuai harapan. Realita tersebut menjadi salah satu bukti adanya ketidakefektifan dan

ketidakefisienan. Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010: 8) mendefinisikan

efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi

dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba

17

dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang

dihargai oleh pelanggan.”

Zulian Yamit (2010: 75) mengemukakan, bahwa: “Pelanggan adalah orang

yang membeli dan menggunakan produk atau jasa.” Pada era global dengan tingkat

persaingan yang semakin tinggi, kinerja organisasi lebih diarahkan pada terciptanya

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan antara lain dapat dilihat dari

kesenangannya ketika mendapatkan produk/jasa yang sesuai atau bahkan melebihi

harapannya, sehingga mendorong keinginannya untuk melakukan pembelian ulang

atas produk/jasa yang pernah diperolehnya, tidak merasa kapok, bahkan mereka akan

menganjurkan kepada pihak lain untuk menggunakan produk/jasa tersebut. Hal

tersebut menunjukkan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performan

untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi

sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan

pelanggan (customers).

Selanjutnya, Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010: 8)

mendefinisikan efisiensi sebagai berikut:“Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber

daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi

ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan

untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah

sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.” Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi diukur dari ketepatan realisasi

penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat

diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumberdaya

18

1.4.5 Anti Korupsi

1.4.5.1 Pengertian Pelayanan Publik

Nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu :

1. Kejujuran

Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah

tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang.

Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna

satunya kata dan perbuatan. Jujur ilah merupakan salah satu nilai yang

paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak

akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam

kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa kejujuran sangat penting dan

dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik,

misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak

memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum

dimasyarakat ialah dengan selalu berkata jujur, jujur dalam menunaikan

tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum

ataupun sebagai masyarakat umum dengan membaya pajak.

2. Kepedulian

Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan.

Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai

hal yang berkembang didalamnya.Nilai kepedulian sebagai mahasiswa

dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses

pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya dikampus serta

memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum

sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama

seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut

membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di

lingkungan tempat bekerja baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial

terhadap individu dan kelompok lain.

19

3. Kemandirian

Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti

dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada

orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal

yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tampa

kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.

4. Kedisiplinan

Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan.

Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang

disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencpai tujuan

dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang

sama dngan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan

kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat

diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan

baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku,

mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada

pekerjaan.

5. Tanggung Jawab

Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan

diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki

kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang

dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik

akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung

jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-

sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas

akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

20

6. Kerja Keras

Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan

terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian

keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras

merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan

target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa

adanya pengetahuan.

7. Kesederhanaan

Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi

dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia

dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya.

Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk

memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.

8. Keberanian

Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan

membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung

jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai

kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan

keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga

kuat.

9. Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan

tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut

juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2

dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan

kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan

bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan

erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat

dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa

21

Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran

dan makmur dalam keadilan.

1.4.6 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

1.4.6.1 Manajemen ASN

Kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan

sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka memberikan

Pelayanan yang profesional, jujur adil dan merata maka dibutuhkan juga Sumber

Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran

tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi

masyarakat. Sedangkan Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas ketika

mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Peranan Pegawai Negeri sipil yang penting dan strategis tersebut menjadikan

sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya. Setiap orang tidak

bisa menduduki Posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut

sejalan dengan pendapat Muchsan yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur

untuk menyatakan seseorang menjadi Pegawai Negeri;

1. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan.

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas lainnya

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

22

disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai

ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan

pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur

sipil Negara, pegawai negeri sipil diharuskan mempunyai fungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik;

2. Pelayan publik; dan

3. Perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

tentang aparatur sipil Negara mengatur bahwa jabatan ASN terdiri atas:

1. Jabatan Administrasi;

2. Jabatan Fungsional; dan

3. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Peran dan kedudukan ASN dalam NKRI bisa dilihat dari kemampuan mereka

memahami manajemen ASN, Pelayanan Publik dan inovasi yang berkaitan dengan

Whole of Government (WOG).

1. Manajemen ASN

Manejemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan

pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,

bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan

profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber

daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.

2. Kedudukan ASN

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini

dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang

23

profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka

konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut

beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

a. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memnuhi

syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan

instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.

b. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang

menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi

pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua

golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu untuk

menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hai ini

dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan

persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran

dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena

itu dalam pembinaan karir pegawai ASN, khususnya di daerah

dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karir tertinggi.

c. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah dan luar negeri. Namun

demikian pegawai ASN merupakan kesatuan. Kesatuan bagi

pegawai ASN sangat penting, mengingat dengan adanya

desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadinya isu putra

24

daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan

birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut

merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.

3. Peran ASN

Untuk menjalankan kedudukan pegawai ASN, maka pegawai ASN

berfungsi dan bertugas sebagai berikut:

a. Pelaksana kebijakan public

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebija

kanyang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus

mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya, serta harus

mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan

public.

b. Pelayan publik

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayana

n publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik

merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan

administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan

publik dengan tujuan kepuasan pelanggan.

c. Perekat dan pemersatu bangsa

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatua

n dan kesatuan NKRI. ASN senantiasa setia dan taat sepenuhnya

kepada Pancasila, UUD1945, negara dan pemerintah. ASN

senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa

mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan diri

sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan

25

bahwa dalam penyelengaraan dan kebijakan manajemen ASN,

salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan.

1.4.6.2. Hak dan kewajiban ASN

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum,

suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum.

Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik , dapat

meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka

setiap ASN diberikan hak. Hak ASN dan PPPK yang diatur dalam UU No. 5 Tahun

2014 tentang ASN sebagai berikut;

1. PNS berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b. Cuti;

c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

d. Perlindungan; dan

e. Pengembangan kompetensi.

2. PPPK berhak memperoleh:

a. Gaji dan tunjangan;

b. Cuti;

c. Perlindungan; dan

d. Pengembangan kompetensi.

Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU No.

5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak

dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92

pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa:

1. Jaminan kesehatan;

2. Jaminan kecelakaan kerja;

3. Jaminan kematian;

4. Bantuan hukum.

26

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat

kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah suatu yang

sepatutnya diberikan.Pegawai ASN berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

wajib:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dan pemerintah yang sah;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang

berwenang;

4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,

kesadaran,dan tanggung jawab;

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,

ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar

kedinasan;

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danh.

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

1.4.6.3. Kode etik dan kode perilaku ASN

Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN

sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan

kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN.

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas

tinggi.

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

27

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat

yangberwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan etika pemerintahan

6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan

7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung

jawab,efektif, dan efisien

8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya

9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak

lain yangmemerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan d

an jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau

manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan

integritas ASN

12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai

disiplin Pegawai ASN.

1.4.7 Whole of Government

Whole of Government (WoG) berdasarkan interpretasi analitis dan manifestasi

empiris di lapangan, maka WoG didefinisikan sebagai “suatu model pendekatan

integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi wicked

problems yang sulit dipecahkan dan di atasi karena berbagai karakteristik atau

keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut

perubahan perilaku.

28

1.4.7.1 Penerapan Whole of Government

Beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan

institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa

negara, termasuk Indonesia dalam level-level tertentu.

1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat

dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih

terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of control atau

rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu

alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai

mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah

lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah.

2. Membentuk lembaga koordinasi khusus, pembentukan lembaga terpisah

dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau

kementrian adalah salah satu cara melakukan WoG. Lembaga koordinasi

ini biasanya diberikan status lembaga setingkat lebih tinggi,

atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikan.

3. Membangun gugus tugas, gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan

koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang setidaknya tidak

permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara

agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut

sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam

proses koordnasi tadi.

4. Koalisi sosial, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan

koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk

pelembagaan khusus dalam koordinasi.

29

1.4.7.2 Praktek Whole of Government (WoG)

Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan

seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang

dikenalI dapat didekati oleh pendekatan WoG sebagai berikut:

1. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang

menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga

masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status

kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas

barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin

usaha, akta, sertifikat tanah dan lain-lain.

2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa

yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, perhubungan dan lain-lain.

3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang

yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, jembatan, perumahan,

jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain

4. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman

dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang

mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun

berdasarkan pola pelayanan publik, juga dapat dibedakan

dalam lima macam pola pelayanan sebagai berikut:

a. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik

yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang

tugas, fungsi dan kewenangannya. Pelayanan merupakan pelayanan

sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau

menyangkut pelayanan di sektor lain. WoG dapat dilakukan manakala

pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau

memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya.

30

b. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara

terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai

kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat

pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum

mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya.

c. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang dilakukan

secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan

pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang

bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WoG yang

lebih utuh, dimana pelayanan publik disatukan dalam satu unit

pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja.

d. Pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan yang dilakukan oleh

suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap

pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang

pelayanan masyarakat yang bersangkutan

e. Pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan elektronik yang

dilakukan menggunakan teknologi infromasi dan komunikasi yang

merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat

elektronik atau daring (online) sehingga dapat menyesuaikan diri

dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna.

1.4.7.3 Nilai-nilai dasar Whole of Government

Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan

seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar

berikut ini.

1. Koordinasi

2. Kompleksitas lembaga membutuhkan koordinasi yang efektif dan efisien

antar lembaga dalam menjalankan kegiatan kelembagaan

3. Integrasi

31

4. Integrasi dilakukan dengan pembauran sebuah sistem antar

lembaga sehingga menjadi kesatuan yang utuh

5. Singkronisasi

6. Singkronisasi merupakan penyelarasan semua kegiatan/data yang berasal

dari berbagai sumber , dengan menyingkronkan seluruh sumber tersebut.

7. d. Simplifikasi

8. Simplikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu baik terkait

data/proses disuatu lembaga untuk mengefisienkan waktu, tenaga dan

biaya.

1.4.8 Pelayanan Publik

Sebagai Aparatur pemerintahan, ASN mempunyai salah satu peran yang

penting dalam tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan

pelayanan publik kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara melakukan perannya

sebagai aparatur pemerintah dengan memberi pelayanan publik.

Prinsip-prinsip Pelayanan Publik Penyelengaraan pelayanan publik juga harus

memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam

Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai

berikut :

1. Kesederhanaan

2. Kejelasan

3. Kepastian waktu

4. Akurasi

5. Keamanan

6. Tanggung jawab

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

8. Kemudahan akses

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan

10. Kenyamanan

32

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1. Profil Organisasi

Institut Teknologi Kalimantan merupakan perguruan tinggi yang fokus dalam

bidang teknologi untuk menunjang kebutuhan dunia industry. Melalui berbagai

macam program pendidikan pada ITK ini, diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan SDM yang akan berdampak terhadap peningkatan

penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas modal. Selanjutnya peningkatan

produktivitas modal tersebut mampu memunculkan industry baru sehingga

menambah jumlah industry yang ada di Kalimantan.

Keberadaan ITK sebagai PTN di bidang teknik diharapkan akan memperkaya

penelitian-penelitian serta pengembangan terkait sains dan teknologi industri.

Banyaknya penelitian yang didukung dengan peningkatan penguasaan teknologi

mampu mendorong terciptanya inovasi proses dan inovasi produk. Jika inovasi proses

dan produk berhasil dikembangkan, maka akan memberikan nilai tambah dan

meningkatkan daya saing terhadap industri lainnya. Dengan adanya peningkatan pada

jumlah industri, nilai tambah, dan daya saing diharapkan mampu meningkatkan laju

pertumbuhan industri. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka Pendapatan

Domestik Regional Bruto (PDRB) juga akan meningkat.

Berdirinya ITK di Kalimantan diharapkan memberikan dampak positif pada

masyarakat umum maupun masyarakat industri di sekitarnya. Keberadaan staf

pengajar dan hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi positif pada

pembangunan wilayah secara optimal. Lulusan yang dihasilkan diharapkan dapat

membangun wilayah Kalimantan dalam meningkatkan nilai tambah industri yang

berbasis sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kalimantan. Tujuan tersebut sesuai

dengan fokus MP3EI bahwa Kalimantan sebagai koridor ekonomi pusat pengolahan

hasil tambang dan lumbung energi nasional. Harapan besar diberikan oleh pemerintah

33

pusat pada wilayah Kalimantan untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi

sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Ketersediaan staf pengajar, hasil penelitian dan lulusan akan mempengaruhi faktor-

faktor produksi dan pertumbuhan industri baik regional Kalimantan maupun nasional.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan

Adapun Visi dan Misi dari Institut Teknologi Kalimantan adalah sebagai berikut :

Visi

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berperan aktif dalam

pembangunan Nasional melalui pemberdayaan potensi daerah

Kalimantan pada tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang berbasis pada

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Berperan aktif dalam penelitian untuk menghasilkan inovasi proses dan

produk sebagai upaya untuk memperkaya serta memperkuat ilmu

pengetahuan dan teknologi.

3. Membangun kerjasama dan kontribusi pada pengabdian masyarakat

yang didasarkan pada hasil penelitian dan potensi daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan

Tujuan ITK Dalam rangka mewujudkan visi misi, ITK memiliki tujuan sebagai

berikut :

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam;

2. Berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang ramah

lingkungan melalui inovasi teknologi;

3. Mewujudkan teknologi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong

kemajuan ekonomi masyarakat;

34

4. Mewujudkan tata kelola kampus yang baik (good university governance); dan

5. Menghasilkan penelitian berskala nasional dan internasional yang dapat

diaplikasikan untuk pembangunan nasional.

Adapun struktur organisasi ITK adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi ITK

2.3. Tugas dan Fungsi Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran

Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Sub Bagian Perencanaan

memiliki tugas yaitu melakukan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana,

program, dan anggaran serta penyusunan laporan ITK. Adapun Rincian Tugas adalah

sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data program dan

anggaran;

2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan standar biaya masukan;

3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana,

program, dan anggaran;

35

4. Melakukan pengumpulan dan pengolahan menganalisis data pelaksanaan

rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

5. Melakukan pengolahan dan penyajian data kinerja pelaksanaan program

dan kegiatan;

6. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan.

(Matriks Rincian Tugas Institut Teknologi Kalimantan, 2020).

2.4. Identifikasi Isu

Agar mampu menginternalisasi nilai – nilai dasar ASN dalam pelaksanaan

tugas sebagai seorang ASN maka CPNS diwajibkan untuk melakukan habituasi

berupa aktualisasi nilai – nilai dasar ASN dalam pelaksanaan kegiatan pemecahan isu

terkait isu permasalahan di instansi kerja. Sebagai seorang Pengolah Data

Pereencanaan dan Penganggaran selama menjadi CPNS di Institut Teknologi

Kalimantan ada beberapa isu permasalahan terkait proses dan penerapan penyusunan

anggaran yang seharusnya dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih

baik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih seringnya terjadi banyak kesalahan dalam pengisian dan

penyusunan RAB pada unit kerja sehingga perlu dilakukan perbaikan saat

melakukan penyusunan anggaran.

2. Belum adanya perhitungan mengenai honorarium asisten mata kuliah

yang bisa dijadikan standar pembayaran honorarium sesuai dengan

kegiatannya.

3. Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan revisi anggaran

menggunakan aplikasi SAKTI.

36

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Penetapan Isu dan Gagasan Pemecahan Isu

3.1.1 Penetapan Isu

Berdasarkan rancangan aktualisasi, penentuan isu utama menggunakan

Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Caranya dengan menentukan tingkat

urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu

yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu utama. Tabel 3.1. berikut

menunjukkan proses pembobotan pada isu-isu yang telah ditemukan:

Tabel 3.1. Penetapan Isu

No Isu U S G Total Rangking

1 Masih seringnya terjadi banyak kesalahan

dalam pengisian dan penyusunan Rincian

Anggaran Biaya (RAB) pada unit kerja

sehingga perlu dilakukan perbaikan saat

melakukan penyusunan anggaran

5 5 5 15 1

2 Belum adanya perhitungan mengenai

honorarium asisten mata kuliah yang bisa

dijadikan standar pembayaran honorarium

sesuai dengan kegiatannya.

3 3 4 11 2

3 Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan

revisi anggaran menggunakan aplikasi SAKTI 3 3 3 9 3

Skala Pengukuran:

1 : Sangat Tidak Urgent/Serious/Grow

2 : Tidak Urgent/Serious/Grow

3 : Cukup Urgent/Serious/Grow

4 : Urgent/Serious/Grow

5 : Sangat Urgent/Serious/Grow

37

3.1.2 Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan analisis USG seperti tercantum pada tabel 3.1. Analisis Isu

Strategis, ditemukan isu paling prioritas yaitu “Masih seringnya terjadi banyak

kesalahan dalam pengisian dan penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada

unit kerja sehingga perlu dilakukan perbaikan saat melakukan penyusunan anggaran.”

dengan skor 15. Isu terpilih tersebut apabila tidak diselesaikan akan mengakibatkan

proses penyusunan anggaran di Institut Teknologi Kalimantan memakan waktu yang

lebih lama daripada seharusnya, kemudian bagi unit yang menyusun anggaran

memiliki resiko kesalahan dalam proses pengisiannya. Serta belum optimalnya

format Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ada sehingga masih perlu ditambah

sesuai dengan kebutuhan. Atas akibat yang ditimbulkan tersebut maka perlun kiranya

untuk “Menyusun Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja”. Menyusun rekapitulasi

ini dengan adanya formula yang diolah dalam format Excell ini akan memudahkan

unit, penyusun anggaran dan operator SAKTI dalam melakukan proses penyusunan

anggaran, rekapitulasi akun belanja unit secara tepat dan cepat, validasi nilai akun

pagu anggaran unit dengan pagu anggaran yang diberikan dan analisa data dengan

mudah. Meminimalisir resiko kesalahan serta memudahkan pegawai dalam menyusun

RAB.

3.2 Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Adapun Rancangan Kegiatan Aktualisasi dijelaskan dalam tabel 3.2. sebagai berikut :

38

Tabel 3.2. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Subtansi Mata

Pelatihan

Kontribusi

Terhadap Visi-

Misi Organisasi

Penguatan

Nilai

Organisasi

1 Membuat

Formula

Rekapitulasi

Perhitungan Akun

Belanja

Mengkonsultasikan

tahapan kegiatan dengan

Mentor

Mengumpulkan data RAB

unit sebelumnya Tahun

Anggaran 2021

Memahami perhitungan

RAB unit sebelumnya

Berkonsultasi dengan

pimpinan dengan baik

terkait data yang akan

diolah

Membuat template formula

rekap perhitungan RAB

Unit

Melaporkan hasil kegiatan

kepada Mentor

Formula RAB

RAB Unit

Akuntabilitas- Membuat

Modul dan SOP sebagai bukti

rekam jejak kegiatan sehingga

dapat dipertanggung

jawabkan

Nasionalisme-

Melakukan konsultasi dengan

pimpinan sesuai dengan nilai

pancasila yaitu Semagat

Bermusyawarah

Etika publik- Bersikap sopan

saat melakukan konsultasi

dengan pimpinan

Komitmen Mutu-

Mendengar dengan cermat

dan mencatat hal-hal yang

menjadi penekanan dari

pimpinan saat melakukan

bimbingan agar tepa saat

pengolahan formula

Anti Korupsi-

Membuat template formula

rekap perhitungan RAB Unit

dilakukan dengan jujur tanpa

merubah hasil berdasarkan

kepentingan

Sesuai dengan misi

ke-1 yaitu

Menyelenggarakan

proses pendidikan

tinggi yang berbasis

pada penguasaan

ilmu pengetahuan

dan teknologi

Nilai

SPECTA:

S : Solid

PE : Peduli

C : Cerdas

TA : Taqwa

39

2 Melakukan

Sosialisasi

Formula

Rekapitulasi

Perhitungan Akun

Belanja kepada

Perencanaan dan

Keuangan

Mengkonsultasikan tahapan

kegiatan dengan Mentor

Melakukan Koordinasi

dengan Rekan Kerja dan

Pimpinan

Menyusun materi

sosialisasi

Menentukan waktu dan

tempat

Membuat undangan

sosialisasi

Mendistribusikan undangan

sosialisasi

Menyampaikan Sosialisasi

Formulasi Rekapitulasi

Perhitungan Akun Belanja

Memberikan penjelasan

dan membuka ruang

konsultasi (tanya-jawab)

yang belum memahami

konsep formula RAB

Memberikan pemahaman

akan pentingnya

menggunakan formula

RAB ini


kepada Mentor

Terlaksananya

Sosialisasi

Formula

Rekapitulasi

Perhitungan

Akun Belanja

untuk Unit

Daftar Undangan

Dokumentasi

Kegiatan

Akuntabilitas-

Melakukan Koordinasi

dengan Rekan Kerja dan

Pimpinan agar mendapatkan

Kejelasan dalam pengisian

RAB

Nasionalisme-

Membuka ruang konsultasi

(tanya-jawab) mencerminkan

nilai tidak memaksakan

kehendak diri sendiri sesuai

sila ke-3

Etika publik-

Menyampaikan Sosialisasi

Formulasi RAB dengan

Santun dan Tanggap dalam

setiap pertanyaan

Komitmen Mutu-

Menyusun materi sosialisasi

agar mudah dipahami

Anti Korupsi-

Mendistribusikan surat

undangan sesuai dengan yang

dituju mencerminkan nilai

Kejururan dan disiplin

Sesuai dengan misi

ke-1 yaitu

Menyelenggarakan

proses pendidikan


pada penguasaan

ilmu pengetahuan

dan teknologi

Nilai

SPECTA:

S : Solid

PE : Peduli

C : Cerdas

TA : Taqwa

40

3 Menyusun hingga

mengedarkan

Modul dan SOP

Formula

Rekapitulasi

Perhitungan Akun

Belanja kepada

Perencanaan dan

Keuangan

Mengkonsultasikan


Mentor

Mengkoordinasikan dan

mengonsultasikan Modul

dan SOP

Membuat Modul

pengisian Template

Formula RAB

Membuat SOP pengisian

RAB anggaran

Mendistribusikan edaran

Modul dan SOP

Pengisian Anggaran

dengan menggunakan

Format RAB

Melaporkan hasil

kegiatan kepada Mentor

Formula RAB

RAB Unit

Modul

SOP

Akuntabilitas-

Dokumen SOP dan Modul

yang dibuat dapat

dipertanggung jawabkan

Nasionalisme-


Modul dan SOP merupakan

cerminan Sila Ke-2 yaitu

Saling menghargai pendapat

masing-masing

Etika publik-


Modul dan SOP Pengisian

Anggaran dengan Format

RAB baru dengan sopan,

senyum, salam dan sapa

Komitmen Mutu-

Membuat SOP Pengisian

Anggaran dilakukan secara

professional dan tidak

berpihak

Anti Korupsi-

Mengkoordinasikan dan

mengonsultasikan Modul dan

SOP merupakan bentuk

tanggung jawab dan

transparansi antara bawahan

kepada pimpinan

Sesuai dengan misi

ke-1 yaitu

Menyelenggarakan

proses pendidikan


pada penguasaan

ilmu pengetahuan

dan teknologi

Nilai

SPECTA:

S : Solid

PE : Peduli

C : Cerdas

TA : Taqwa

41

4 Mengumpulkan

RAB yang telah

diisi dan

merekapnya untuk

kebutuhan

Aplikasi SAKTI

Mengkonsultasikan


Mentor

Melakukan pengumpulan

RAB dari unit

Melakukan

pemeriksaan/koreksi atas

RAB unit yang telah

dikumpulkan

Mengembalikan dan

menjelaskan kepada unit

atas kesalahan yang terjadi

saat proses pengisian

Merekap daftar RAB Unit

yang sudah terkumpul dan

sudah benar untuk

kebutuhan Aplikasi SAKTI


kepada Mentor

RAB Unit yang

telah

dikumpulkan

Rekapitulasi

RAB Unit secara

keseluruhan

Screen Capture

Input di Aplikasi

SAKTI

Screen Capture

RKAKL

Akuntabilitas-

Dalam merekap daftar RAB Unit

yang sudah terkumpul dan sudah

benar disimpan dan

didokumentasikan dengan baik

Nasionalisme-

Merekap daftar RAB Unit yang

sudah terkumpul dan sudah

benar untuk kebutuhan Aplikasi

SAKTI sesuai dengan yang

diajukan tanpa memilah dan

memilih karena kepentingan

mencerminkan sifat

mengutamakan persatuan dan

kesatuan daripada kepentingan

pribadi

Etika publik-

Mengembalikan dan

menjelaskan kepada unit atas

kesalahan yang terjadi saat

proses pengisian dengan sopan

dan ramah

Komitmen Mutu-

Merekap daftar RAB Unit yang

sudah terkumpul dan sudah

benar untuk kebutuhan Aplikasi

SAKTI dilakukan dengan benar

Anti Korupsi-

Dalam merekap daftar RAB Unit

yang sudah terkumpul dan sudah

benar harus diisi sesuai dengan

kenyataan tanpa melakukan

perubahan karena ada

kepentingan sehingga

menjunjung tinggi nilai

kejujuran

Sesuai dengan misi

ke-1 yaitu

Menyelenggarakan

proses pendidikan


pada penguasaan

ilmu pengetahuan

dan teknologi

Nilai

SPECTA:

S : Solid

PE : Peduli

C : Cerdas

TA : Taqwa

42

Adapun jadwal kegiatan aktualisasi tersusun dalam table 3.3. berikut:

Tabel 3.3. Rancangan Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan Agustus September Tanggal

Kegiatan 1 2 3 4 1 2

1 Membuat Formulasi Rekapitulasi


01 Agustus

2020 – 31

Agustus 2020

2

Melakukan Sosialisasi Formula

Rekapitulasi Perhitungan Akun

Belanja kepada Perencanaan dan

Keuangan

25 Agustus

2020 – 08

September

2020

3

Mengedarkan Modul dan SOP

Formula Rekapitulasi Perhitungan

Akun Belanja kepada Perencanaan

dan Keuangan

08 September

2020

4

Mengumpulkan RAB yang telah

diisi dan merekapnya untuk


08 September

2020 – 11

September

2020

43

BAB IV

DESKRIPSI HASIL AKTUALISASI

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 01 Agustus 2020 hingga 12

September 2020 di Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan Kalimantan Timur, terdapat 4

(empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat Formulasi Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja

2. Melakukan Sosialisasi Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja kepada

Perencanaan dan Keuangan

3. Mengedarkan Modul dan SOP Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja kepada

Perencanaan dan Keuangan

4. Mengumpulkan RAB yang telah diisi dan merekapnya untuk kebutuhan Aplikasi SAKTI

Maka uraian kegiatan yang telah dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1 Membuat Formulasi Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja (Kegiatan Pertama)

Kegiatan Membuat Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja memiliki kontribusi

dalam mewujudkan VISI ITK yaitu “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berperan aktif

dalam pembangunan Nasional melalui pemberdayaan potensi daerah Kalimantan pada tahun

2025” dengan menjalankan MISI ITK yaitu “Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang

berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi” karena membuat formula yang

nantinya akan memudahkan dalam melakukan perhitungan akun belanja dengan menggunakan

aplikasi excel dan google spreadsheet. Persiapan aktualisasi diawali dengan membuat Template

Formula Rekapitulasi Akun Belanja dengan persiapan dokumen pendukung antara lain dokumen

Modul Pengisian Template Formula Rekapitulasi Akun Belanja, Alur Diagram (Flowchart)

Pengisian RAB dan Alur Diagram (Flowchart) Pengisian Realisasi Anggaran. Ketiga dokumen

tersebut saling mendukung dalam proses Formulasi Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja

untuk Unit dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan Pertama



1 Membuat Formulasi Rekapitulasi


01 Agustus

2020 – 31

Agustus 2020

44

Pada table 4.1. diatas diketahi rentang waktu dalam melaksanakan kegiatan pertama

dimuali tanggal 01 Agustus 2020 hingga 31 Agustus 2020 dengan rincian tahapan kegiatan

pertama terangkum sebagai berikut:

1. Mengkonsultasikan tahapan kegiatan dengan Mentor

Tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan pimpinan dilakukan dengan semangat

berdiskusi dan memberikan pendapat penulis serta mengikuti arahan dan saran pimpinan

dalam melaksanakan kegiatan dan tahapan kegiatan sesuai dengan nilai pancasila yaitu

Semangat Bermusyawarah Nilai Aneka Nasionalisme. Meminta jadwal kepada mentor

guna melakukan konsultasi untuk berdiskusi agar tidak mengganggu jadwal mentor

merupakan cerminan Nilai Aneka Etika Publik dengan bersikap sopan saat melakukan

konsultasi dengan pimpinan. Konsultasi tahapan kegiatan dengan mentor di awal

kegiatan menjadi sangat penting dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang

akan dilaksanakan dapat diketahui agar mendapatkan arahan dan masukan dari mentor

pada tanggal 31 Agustus 2020. Segala jenis masukan dan arahan yang disampaikan

mentor serta solusi yang didapatkan selama proses diskusi menjadi acuan yang diikuti

selama proses aktualiasi ini.

Gambar 4.1. Notulensi Konsultasi dengan Mentor

2. Mengumpulkan data RAB unit sebelumnya Tahu Anggaran 2021

Tahapan kegiatan mengumpulkan data RAB unit sebelumnya pada Tahun Anggaran 2021

yang telah dikumpulkan dari masing-masing unit sesuai dengan cerminan Nilai Aneka

yaitu Nilai Akuntabilitas. Mengumpulkan RAB sebagai bukti rekam jejak kegiatan

sehingga dapat dipertanggung jawabkan yang merupakan langkah guna dilakukan

sebelum melakukan olah data formula rekapitulasi. Dengan data yang sudah terkumpul

ini digunakan untuk memahami perhitungan RAB unit sebelumnya, melakukan analisis

45

RAB unit secara cermat serta berkonsultasi dengan pimpinan dengan baik terkait data

yang akan diolah.

Gambar 4.2. Kumpulan RAB Unit Pagu Anggaran 2020

Gambar 4.3. Tampilan RAB Unit TA 2020 Prodi T. Lingkungan

3. Membuat Template Formula Rekapitulasi Akun Belanja

Tahapan membuat template formula rekapitulasi akun belanja sesuai dengan Nilai Aneka

yaitu Anti Korupsi dan template yang dibuat agar mendapat kesamaan dalam proses

pengisiannya sesuai dengan Nilai Aneka yaitu Komitmen Mutu. Membuat Template

Formula Rekapitulasi Akun Belanja sehingga data yang diisi sesuai dengan data yang

akan diolah (komitmen mutu). Rekap formula perhitungan RAB Unit dilakukan dengan

46

jujur tanpa merubah hasil berdasarkan kepentingan (anti korupsi). Adapun penjabaran

tentang isi Pengisian Template Formula Rekapitulasi Akun Belanja adalah sebagai

berikut:

a. Uraian Singkat Kegiatan

Berisikan deskrispsi singkat tentang kegiatan

b. Pagu Anggaran Unit

Berisikan jumlah pagu anggaran setiap unit

c. Rincian Anggaran Biaya

Berisikan nama unit, uraian, akun yang digunakan, rincian perhitungan dan jumlah

d. Dashboard indikator

Berisikan informasi jumlah pagu anggaran jumlah masing-masing akun anggaran

e. Template Formula Rekapitulasi Akun Belanja menggunakan aplikasi Google

Spreadsheet

Formula Rekapitulasi Akun Belanja dibuat menggunakan aplikasi Google

Spreadsheet karena dengan aplikasi ini memberikan banyak manfaat antara lain dapat

diliat secara realtime, dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan saling

memberikan link dan mudah dalam pengoperasiannya dengan link sebagai berikut

shorturl.at/bkxDT. Adapun tampilan dari isian Formula Rekapitulasi Akun Belanja

Rekapitulasi Akun Belanja menggunakan aplikasi Google Spreadsheet adalah sebagai

berikut:

Gambar 4.4. Tampilan RAB Google Spreadsheet

47

Gambar 4.5. Tampilan Dashboard Formula Rekapitulasi Akun Belanja Google

Spreadsheet

4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor

Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor menjadi tahap akhir dalam setiap kegiatan.

Tujuannya dari melaporkan hasil kegiatan agar diketahui setiap alur tahapan kegiatan

diketahui oleh mentor.

Gambar 4.6. Kegiatan Konsultasi dengan Mentor

4.1.2 Melakukan Sosialisasi Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja kepada

Subbagian Perencanaan dan Keuangan BMN (Kegiatan Kedua)

Tahapan kegiatan kedua ini lebih memfokuskan pada kegiatan sosialisasi serta proses

dari awal konsultasi hingga terselenggaranya kegiatan sosialiasi dengan jadwal kegiatan sebagai

berikut:

48

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan Kedua



2

Melakukan Sosialisasi Formula

Rekapitulasi Perhitungan Akun

Belanja kepada Perencanaan dan

Keuangan

25 Agustus

2020 – 08

September

2020

Pada table 4.2. diatas diketahi rentang waktu dalam melaksanakan kegiatan kedua

dimulai tanggal 25 Agustus 2020 hingga 08 September 2020 dengan rincian tahapan kegiatan

kedua terangkum sebagai berikut:

1. Mengkonsultasikan Tahapan Kegiatan dengan Mentor

Kegiatan melakukan Konsultasi tahapan kegiatan dengan mentor di awal kegiatan

menjadi sangat penting dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang akan

dilaksanakan dapat diketahui agar mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Segala

jenis masukan dan arahan yang disampaikan mentor serta solusi yang didapatkan selama

proses diskusi menjadi acuan yang diikuti selama proses aktualiasi ini.

2. Melakukan Koordinasi dengan Rekan Kerja dan Pimpinan

Melakukan Koordinasi dengan Rekan Kerja dan Pimpinan agar mendapatkan Kejelasan

dalam pengisian RAB sesuai dengan Nilai Akuntabilitas. Melakukan koordinasi dengan

Unit, Rekan Kerja dan Pimpinan terkait Formula RAB tetap terus dilakukan agar segala

kendala dan permasalahan yang nanti terjadi dapat dicarikan solusi dan diselesaikan

dengan tepat guna, sehingga proses mendampingi unit dalam proses pengisian tetap

diperlukan.

Gambar 4.7. Koordinasi dengan Rekan Kerja

49

3. Menyusun Materi Sosialisasi

Menyusun materi sosialisasi agar mudah dipahami sesuai dengan Nilai Aneka yaitu

Komitmen Mutu. Materi sosialisasi dibuat agar dalam proses pemaparan mudah untuk

dipahami, adapun berikut tampilan materi sosialisasi dengan rincian terlampir.

Gambar 4.8. Materi Sosialisasi

Gambar 4.9. Materi Sosialisasi

4. Menentukan Waktu, Tempat dan Mendistribusikan Undangan Sosialisasi

Mendistribusikan surat undangan sesuai dengan responden yang dituju sesuai dengan

daftar undangan sosialisasi dan memberikannya sebelum kegiatan dimulai mencerminkan

50

nilai Kejururan dan disiplin sebagai bentuk nilai Aneka Anti Korupsi. Sosialisasi sangat

diperlukan dalam kegiatan ini karena dengan adanya sosialiasi yang berupa pemaparan

dari kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat berupa pengenalan dari

kegiatan yang akan dilaksanakan, penyesuaian dengan template (isi) yang nantinya akan

dikerjakan dan pengembangan dari respon peserta sosialiasi. Kegiatan sosialisasi ini

dilakukan dengan membuat undangan dengan waktu yang telah disepakati yaitu pada

tanggal 08 September 2020 Pukul 10.00 Wita via Google Meet. Setelah surat undangan

dibuat hingga disahkan maka dilakukan distribusi undangan sosialisasi via email dan

Whats Up. Adapun rincian undangan dapat dilihat pada bagian lampiran.

Gambar 4.10. Undangan Sosialisasi

5. Menyampaikan Sosialisasi Formulasi Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja

Pada tahapan kegiatan ini merangkum kegiatan dalam melakukan Sosialisasi Formulasi

Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja untuk Unit dengan memberikan Modul, SOP

serta manfaat dari pengisiannya yang akan memudahan unit dalam melakukan pengisian

rencana anggaran biaya serta realisasinya dan secara otomatis akan terekap dan

menampilkan informasi yang diperlukan pada bagian dashboard. Kemudian memberikan

penjelasan dan menyediakan waktu konsultasi (tanya-jawab) bagi unit yang masih belum

memahami konsep formula RAB. Oleh karena itu memberikan pemahaman kepada Unit

akan pentingnya menggunakan formula RAB ini sangat perlu ditanamkan.

51

Gambar 4.11. Dokumentasi Sosialisasi


6. Memberikan penjelasan dan membuka ruang konsultasi (tanya-jawab) yang belum

memahami konsep formula RAB

Tahapan kegiatan memberikan penjelasan dan membuka ruang konsultasi (tanya-jawab)

yang belum memahami konsep formula RAB sesuai Nilai Aneka Nasionalisme.

Membuka ruang konsultasi (tanya-jawab) mencerminkan nilai tidak memaksakan

kehendak diri sendiri sesuai sila ke-3.

52



Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor menjadi tahap akhir dalam setiap kegiatan.

Tujuannya dari melaporkan hasil kegiatan agar diketahui setiap alur tahapan kegiatan

diketahui oleh mentor.


4.1.3 Mengedarkan Modul dan SOP Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja

kepada Perencanaan dan Keuangan (Kegiatan Ketiga)

Tahapan kegiatan ketiga ini lebih memfokuskan pada kegiatan proses membuat surat

edaran pengisian anggaran dari awal konsultasi hingga selesainya pengisian RAB dengan jadwal

kegiatan sebagai berikut:

53

Tabel 4.3. Jadwal Kegiatan Ketiga



3

Mengedarkan Modul dan SOP

Formula Rekapitulasi Perhitungan

Akun Belanja kepada Perencanaan

dan Keuangan

08 September

2020

Pada table 4.3. diatas diketahi rentang waktu dalam melaksanakan kegiatan dimulai

tanggal 05 September 2020 hingga 07 September 2020 dengan rincian tahapan kegiatan ketiga

terangkum sebagai berikut:







2. Mengkoordinasikan dan mengonsultasikan Modul dan SOP

Mengkoordinasikan dan mengonsultasikan Modul dan SOP merupakan bentuk tanggung

jawab dan transparansi antara bawahan kepada pimpinan mencerminkan Nilai Aneka

Anti Korupsi.

Gambar 4.15. Konsultasi dengan Mentor

3. Membuat Modul pengisian Template Formula RAB

Dokumen SOP dan Modul yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

Nilai Aneka Akuntabilitas. Modul Pengisian Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula

Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja dibuat untuk mengetahui cara pengisiannya.

54

Berikut tampilan Modul Pengisian template Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula

Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja dengan rincian modul terlampir

Gambar 4.16. Tampilan Dashboard Formula Rekapitulasi Akun Belanja

4. Membuat SOP Pengisian Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula Rekapitulasi


Membuat SOP Pengisian Anggaran dilakukan secara professional dan tidak berpihak

sesuai dengan Nilai Aneka Komitmen Mutu. SOP Pengisian Rencana Anggaran Biaya

Dalam Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja dibuat agar alur kegiatannya

dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana. Berikut tampilan SOP

Pengisian Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun

Belanja dengan rincian SOP terlampir.

55

Gambar 4.17. SOP Pengisian Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula Rekapitulasi


5. Mendistribusikan Edaran Modul dan SOP Pengisian Anggaran dengan

menggunakan Format RAB

Tahapan kegiatan ini dilakuan dengan mengedarkan Modul dan SOP Formula

Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja kepada Perencanaan dan Keuangan.

Mendistribusikan edaran Modul dan SOP merupakan cerminan Sila Ke-2 yaitu Saling

menghargai pendapat masing-masing sesuai dengan Nilai Aneka Nasionalisme.

Mendistribusikan edaran Modul dan SOP Pengisian Anggaran dengan Format RAB baru

dengan sopan, senyum, salam dan sapa sesuai dengan Nilai Aneka Etika publik.

56

Gambar 4.18. Dokumentasi Distribusi Modul dan SOP


Melaporkan hasil kegiatan kepada mentor di akhir kegiatan menjadi sangat penting

dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang telah dilaksanakan dapat diketahui

dan mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Segala jenis masukan dan arahan

yang disampaikan mentor serta solusi yang didapatkan selama proses diskusi menjadi

acuan yang diikuti selama proses aktualiasi ini.


57

4.1.4 Mengumpulkan RAB yang telah diisi dan merekapnya untuk kebutuhan Aplikasi

SAKTI (Kegiatan Keempat)

Tahapan kegiatan keempat ini memfokuskan pada kegiatan mengumpulkan RAB yang

telah diisi dan merekapnya untuk kebutuhan Aplikasi SAKTI dengan jadwal kegiatan sebagai

berikut:

Tabel 4.4. Jadwal Kegiatan Keempat



4

Mengumpulkan RAB yang telah

diisi dan merekapnya untuk


08 September

2020 – 11

September

2020

Pada table 4.4. diatas diketahui rentang waktu dalam melaksanakan kegiatan dimulai

tanggal 08 September 2020 hingga 11 September 2020 dengan rincian tahapan kegiatan keempat

terangkum sebagai berikut:







2. Mengumpulkan, memeriksa dan merekap RAB unit yang telah dikumpulkan

Mengembalikan dan menjelaskan kepada unit atas kesalahan yang terjadi saat proses

pengisian dengan sopan dan ramah merupakan cerminan Nilai Aneka Etika publik. Pada

tahapan kegiatan ini yaitu melakukan pengumpulan RAB dari unit. Melakukan

pemeriksaan/koreksi atas RAB unit yang telah dikumpulkan. Mengembalikan dan

menjelaskan kepada unit atas kesalahan yang terjadi saat proses pengisian. Merekap

daftar RAB Unit yang sudah terkumpul dan sudah benar.

58

Gambar 4.20. RAB Unit yang telah dikumpulkan

3. Merekap RAB Unit untuk kebutuhan Aplikasi SAKTI

Merekap daftar RAB Unit yang sudah terkumpul dan sudah benar disimpan dan

didokumentasikan dengan baik mencerminkan Nilai Aneka Akuntabilitas. Merekap

daftar RAB Unit yang sudah terkumpul dan sudah benar untuk kebutuhan Aplikasi

SAKTI sesuai dengan yang diajukan tanpa memilah dan memilih karena kepentingan

mencerminkan sifat mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi

merupakan cerminan dari Nilai Aneka Nasionalisme. Merekap daftar RAB Unit yang

sudah terkumpul dan sudah benar untuk kebutuhan Aplikasi SAKTI dilakukan dengan

benar merupakan cerminan Nilai Aneka Komitmen Mutu. Dalam merekap daftar RAB

Unit yang sudah terkumpul dan sudah benar harus diisi sesuai dengan kenyataan tanpa

melakukan perubahan karena ada kepentingan sehingga menjunjung tinggi nilai kejujuran

merupakan cerminan dari Nilai Aneka Anti Korupsi. Tahapan kegiatan ini dilakukan

dengan merekap seluruh RAB unit yang terkumpul dengan baru guna kebutuhan Aplikasi

SAKTI dengan tampilan sebagai berikut:

59

Gambar. 4.21. Tampilan Akun Belanja menggunakan aplikasi Google Spreadsheet

Gambar. 4.22. Tampilan RAB dan Realisasi Anggaran menggunakan aplikasi

Google Spreadsheet

Pada gambar diatas diketahui pada sheet 1 merupakan hasil input dari masing-masing

RAB unit yang terlah terkumpul dan dengan cepat dan pada bagian sheet 2

merupakan hasil formula rekapitulasi akun belanja yang secara otomatis diketahui

pada hasil input RAB unit. Karena perhitungan yang dilakukan secara otomatis maka

memberikan manfaat yaitu: Memudahkan rekapitulasi perhitungan akun secara

otomatis, Mempersingkat waktu dalam proses pengerjaannya sehingga lebih efisien,

60

Mengoreksi RAB yang telah dikumpulkan apabila terjadi kesalah input, Hasil

rekapitulasi digunakan dalam proses input ke dalam Aplikasi SAKTI dan Data yang

diolah dapat digunakan sebagai referensi untuk Bagian Keuangan. Adapun fungsi

formula yang penulis buat menggunakan fungs sum if yaitu “=SUMIF('RAB

Unit'!$A$4:$A$1999,B5,'RAB Unit'!$Q$4:$Q$1999)” dengan

tampilan sebagai berikut:

Gambar. 4.23. Tampilan RAB dan Realisasi Anggaran menggunakan aplikasi

Google Spreadsheet

Setelah perhitungan akun belanja yang secara otomatis ini dilakukan maka perlu

dilakukan input kedalam Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

61

Gambar. 4.24. Tampilan Aplikasi SAKTI 1



62


Adapun hasil dari proses input di Aplikasi SAKTI menjadi RKAKL, berikut tampilan

RKAKL sebagai berikut:


63



Melaporkan hasil kegiatan kepada mentor di akhir kegiatan menjadi sangat penting

dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang telah dilaksanakan dapat diketahui

dan mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Segala jenis masukan dan arahan

yang disampaikan mentor serta solusi yang didapatkan selama proses diskusi menjadi

acuan yang diikuti selama proses aktualiasi ini.


64

4.2 Role Model

Role model yang menjadi panutan saya sebagai seorang ASN adalah Bapak Dr.

Muhammad Mashuri, M.T. yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) lahir di kota Lamongan pada tanggal 08 April 1962.

Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya lulus pada

tahun 1986 dengan bidang keahlian Statistika. Kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 2 di

Institut Teknologi Bandung dengan menyelesaikan studi pada tahun 1994 dengan bidang

keahlian Teknik Manajemen Industri. Kemudian Beliau menyelesaikan pendidikan Doktor pada

tahun 2006 di Institut Teknologi Bandung dengan bidang keahlian Matematika Peminatan

Statistika.

Sebagai seorang atasan beliau memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan

institusi, hal ini karena beliau memiliki rasa cinta dan rasa memiliki institusi sehingga selalu siap

melakukan yang terbaik. Tugas tambahan beliau sebagai pimpinan tidak dijadikan beban namun

dijadikan semangat untuk mendengar, berbagi, berkolaborasi dan berinovasi bersama dengan

jajarannya. Selalu menunjuk dan melibatkan tendik muda dalam setiap kegiatan merupakan hal

yang kerap dilakukan beliau hal ini dilakukan karena beliau mengangap bahwa tendik muda

perlu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas dan unggul.

Sebagai seorang pemimpin, Bapak Dr.

Muhammad Mashuri, M.T. merupakan sosok

yang oleh jajarannya dikenal tegas dan selalu

tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan

mendukung Rektor dalam memimpin

penyelenggaraan kegiatan di bidang

kemahasiswaan, administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama,

dan hubungan masyarakat demi berjalannya

proses belajar mengajar di Institut Teknologi

Kalimantan. Dibalik ketegasan beliau

sesungguhnya ada tujuan untuk ikut membangun

ITK demi kemajuan pendidikan di Kalimantan

Timur khususnya dan juga Indonesia umumnya.

Selain itu beliau adalah sosok pekerja keras dan

tidak pernah berhenti untuk belajar terutama

Gambar 4.31. Dr. Muhammad Mashuri, M.T

Wakil Rektor Bidang Non Akademik

65

untuk hal-hal yang baru sehingga dapat disebut juga sebagai pekerja cerdas. Beliau pernah

berkata “sepertiga kehidupan kita berada di tempat kerja, oleh karena itu bahagialah dalam

bekerja karena sepertiga kebahagian kita ada di tmepat kerja”. Demikian yang dapat saya

sampaikan dari banyak hal yang sebenarnya dapat digambarkan dari sosok Bapak Dr.

Muhammad Mashuri, M.T. sebagai panutan bagi saya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan

dan semangat untuk terus mengabdi sehingga tetap menjadi panutan bagi banyak orang.

66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Aktualisasi Formula rekapitulasi perhitungan akun belanja di Institut Teknologi

Kalimantan telah dilaksanakan.

2. Laporan Aktualisasi ini merupakan salah satu bagian dari Tugas Pelatihan Dasar

(Latsar) CPNS Institut Teknologi Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur Kota

Balikpapan dengan menanamkan dan mengaktualisasikan 5 Nilai Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA) serta peran

dan kedudukan PNS yang meliputi Manajemen ASN, Whole of Government dan

Pelayanan Publik.

3. Laporan Aktualisasi ini memberikan manfaat terhadap visi dan misi Institut Teknologi

Kalimantan.

4. Laporan Aktualisasi ini memberikan manfat bagi Subbagian Perencanaan berupa

efisiensi dalam melakukan perhitungan Akun Belanja

5.2. Saran

1. Diharapkan laporan aktualisasi ini menjadi salah satu sumber atau referensi bagi ASN

terutama Tendik di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan dalam menjalankan

kegiatan operasional perguruan tinggi.

2. ASN/Peserta Latsar diharapkan menjadi pribadi yang terbuka dalam menerima saran

dari pihak terkait dengan profesi diri tanpa memandang status. Dengan demikian, tidak

hanya kerjasama yang terjalin dengan baik tetapi juga kemajuan diri pribadi dalam

profesi dan performa pelayanan yang optimal.

67

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan

III: Aktualisasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


III: Akuntabilitas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


III: Anti Korupsi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


III: Etika Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


III: Komitmen Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


III: Manajemen ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


III: Nasionalisme. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


III: Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.


III: Whole of Government. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

69

KOLAN Nama : Muhammad Zulfikhar, S.E. NDH : 29 JABATAN : Dosen Asisten Ahli INSTANSI : Institut Teknologi Kalimantan

No. Hari / Tanggal Uraian Konsultasi Media Tanda

Tangan 1 Kamis/ 23 Juli

2020 - Arahan identifikasi isu - Penjelasan mengenai sistem

bimbingan

Zoom

2 Jum’at/24 Juli 2020

- Penentuan Isu

- Penentuan Kegiatan

WA

3 Selasa/28 Juli 2020

- Fixsasi judul dan isi - Konsultasi isu kegiatan dan isi - kelengkapan table uraian kegiatan

- Daftar Pustaka

- Power Point

Zoom

4 Selasa/10 Agustus 2020

- Konsultasi isu kegiatan dan isi - kelengkapan table uraian kegiatan

Zoom

5 Kamis/ 05 September 2020

- Konsultasi isu kegiatan dan isi - Analisis dampak

- Perubahan objek dari unit ke Perencanaan dan keuangan

Zoom

LEMBAR KONSULTASI COACH

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XII

70

FORM PERSETUJUAN MENTOR

PELATIHAN DASAR CALON PNS ANGKATAN XII TAHUN 2020

Data Peserta

Nama Peserta : Muhammad Zulfikhar, S.E.

NIP : 198908192019031010

No. HP Peserta : 081347791626

Unit Kerja : Subbagian Perencanaan

Data Mentor

Nama Mentor : Dr. Muhammad Mashuri, M.T.

NIK Mentor (KTP) : 3578090804620001

NIP Mentor : 196204081987011001

Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Non Akademik

NPWP Mentor : 344005236606000

No. HP Mentor : 0818502987

No. Rekening : 0049457777 Bank : BNI

Gagasan Rancangan Aktualisasi Peserta:

Formula rekapitulasi perhitungan akun belanja

Balikpapan, 24 Juli 2020

Mentor Peserta,

(Dr. Muhammad Mashuri, M.T.)

9/9/2020

1

I N S T I T U TT E K N O L O G IK A L I M A N T A N

MATERI SOSIALISASITEMPLATE FORMULA

REKAPITULASIAKUN BELANJA

Laporan Rancangan Aktualisasi Muhammad Zulfikhar, S.E. // 09 September 2020

APA ITU“Formula RekapitulasiPerhitungan Akun Belanja”

• Pengertian

• Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanjaadalah formula yang dibuat menggunakan aplikasiGoogle Spreadshet dan microsoft excell untukmenghitung secara otomatis jumlah akun belanja dariRAB yang telah dikirimkan oleh masing-masing unit.

• Manfaat

• Manfaat dari Formula Rekapitulasi Perhitungan AkunBelanja adalah:

– Memudahkan rekapitulasi perhitungan akunsecara otomatis

– Mempersingkat waktu dalam prosespengerjaannya sehingga lebih efisien

– Mengoreksi RAB yang telah dikumpulkanapabila terjadi kesalah input

– Hasil rekapitulasi digunakan dalam proses inputke dalamAplikasi SAKTI

– Data yang diolah dapat digunakan sebagaireferensi untuk Bagian Keuangan

9/9/2020

2


TAHAP 1: Pagu Anggaran Unit

• PaguAnggaran Unit

• Pagu Anggaran Unit berisikandengan jumlah pagu yangditerima oleh masing-masingUnit. Jumlah pagu ini berbeda-beda nilainya setiap unit.

9/9/2020

3

TAHAP 2. : Pengisian Rincian Anggaran Biaya

• Rincian Anggaran Biaya

• Diisi dengan nama unit, uraian, akun yangdigunakan, rincian perhitungan dan jumlahanggaran sesuai dengan masing-masingakun yang digunakan hingga di jumlahmenjadi total anggaran yang digunakandan nilainya sama dan tidak boleh lebihdari pagu yang telah ditentukan. Pengisianini dilakukan pada saat pengusulananggaran Tahun N+1.

TAHAP 3 : Dashboard indikator Pagu dan RealiasiAnggaran

• Dashboard indikator Pagu dan RealiasiAnggaran

• Berisikan informasi jumlah pagu anggaran, realisasianggaran, persentase perbandingan pagu dan realisasianggaran serta persentase kumulatif RencanaPenarikan dan Realisasi Penarikan Dana.

9/9/2020

4

SOP : PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA


SEKIAN DAN TERIMA KASIH


Wakil Rektor Bidang Non Akademik,

Dr. Muhammad Mashuri, M.T.NIP. 196204081987011001

PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN

1.Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan

1.

2.PEREMENRISTEKDIKTI No. 06 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan

2.

3. 3.4. 4. Menguasai format administrasi SBM dan BAS berdasarkan PMK5. 5. Menguasai format RAB, TOR, Katalog dan data dukung lainnya

1.PENGISIAN REALISASI ANGGARAN DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA

1

2

2.LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN

3

4

SUBBAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP :

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Menguasai Peraturan Menteri Keuangan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANApabila SOP ini tidak dijalankan maka akan mengganggu Proses Perencanaan dan Penganggaran ITK dalam pelaporan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Menguasai peraturan bidang perencanaan Pendidikan Tinggi

Menguasai Proses RKAKL

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peraturan Perundang-undangan

Aplikasi SAKTI, Google Spreadsheet

Perangkat Komputer

Alat Tulis Kantor

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR SOPTGL. PEMBUATANTGL. REVISITGL. EFEKTIFDISAHKAN OLEH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Keterangan

WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK KASUBBAGIAN PERENCANAANPENGOLAH DATA

PROGRAM DAN ANGGARANUNIT Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan kepada Subbagian Perencanaan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1

* Instruksi* Surat * Disposisi

10 Menit Disposisi

2 Mengkoordinasikan pengisian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1

* Disposisi* Surat Resmi

1 Jam * Pagu Anggaran unit

3 Mengolah, menyiapkan format dan mendistribusikan Pagu Anggaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 kepada masing-masing unit menggunakan fasilitas Google Spreadsheet

* Pagu Anggaran* Format RAB* Google Spreadsheet* Disposisi* Surat Resmi

1 Jam Draft RAB Tahun N+1

4 Mengisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 di Google Spreadsheet

* Pagu Anggaran* Format RAB* Google Spreadsheet* Surat Resmi

1 Hari Draft RAB Tahun N+1

5 Meneirma, memverifikasi, Mengolah, menyusun dan mencetak data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 yang sudah tersusun. Jika sudah benar akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, jika masih salah maka akan dikembalikan ke proses sebelumnya

* Draft RAB* Google Spreadsheet

1 Jam Draft RAB Tahun N+1

6 Meneirma dan memverifikasi data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Induk Tahun N+1. Jika sudah benar akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, jika masih salah maka akan dikembalikan ke proses sebelumnya


30 Menit Draft RAB Tahun N+1

7 Memparaf data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1



8 Menandatangani data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1



9 Menginput data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 ke dalam Aplikasi SAKTI

* RAB yang telah disahkan* Aplikasi SAKTI

1 Hari RAB Tahun N+1Aplikasi SAKTI

10 Menyimpan dan Mendokumentasikan data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 yang telah diinput

* Dikumentasi RAB yang telah disahkan

1 Jam RAB Tahun N+1Aplikasi SAKTI

Pelaksana

No Kegiatan

PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA

Mutu Baku

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Nama Lengkap

10 responses

Nanda Kartika

Aldian Putri Dwiyhana, S.Sos.

Irfan Aprison

Bebby Putri Indahswari, S.E.

Annisa Mawaddah

Muhammad Zulfikhar

Ainunna Uswatun Hasanah, S.Pd.

Dini Septiantoro

Ria Pujima Violeta Hutabarat

Da�ar Hadir Sosialisasi 08 September202010 responses

Publish analytics

https://docs.google.com/forms/d/1DvcvR4tWdCkJDpOcksvRKtItl8qUC_fboUFrtExiYTM/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics

NIP/NIPH

10 responses

Unit Kerja

10 responses

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

100218058

10216031

199504142019031009

100218051

199008112019032016

198908192019031010

199210102019032033

198909212019031006

199111292019032017

Subbag Keuangan dan BMNSubbag PerencanaanBPP30%

20%

50%

Forms

https://docs.google.com/forms/d/1DvcvR4tWdCkJDpOcksvRKtItl8qUC_fboUFrtExiYTM/reportabuse

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

I N S T I T U T

T E K N O L O G I

K A L I M A N T A N

MATERI SOSIALISASI

TEMPLATE FORMULA REKAPITULASI

AKUN BELANJA


APA ITU “Formula Rekapitulasi

Perhitungan Akun Belanja” • Pengertian

• Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja

adalah formula yang dibuat menggunakan aplikasi

Google Spreadshet dan microsoft excell untuk

menghitung secara otomatis jumlah akun belanja dari

RAB yang telah dikirimkan oleh masing-masing unit.

• Manfaat

• Manfaat dari Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun

Belanja adalah:

– Memudahkan rekapitulasi perhitungan akun

secara otomatis

– Mempersingkat waktu dalam proses

pengerjaannya sehingga lebih efisien

– Mengoreksi RAB yang telah dikumpulkan

apabila terjadi kesalah input

– Hasil rekapitulasi digunakan dalam proses input

ke dalam Aplikasi SAKTI

– Data yang diolah dapat digunakan sebagai

referensi untuk Bagian Keuangan

I N S T I T U T

T E K N O L O G I

K A L I M A N T A N

TAHAP 1: Pagu Anggaran Unit

• Pagu Anggaran Unit

• Pagu Anggaran Unit berisikan

dengan jumlah pagu yang

diterima oleh masing-masing

Unit. Jumlah pagu ini berbeda-

beda nilainya setiap unit.

TAHAP 2. : Pengisian Rincian Anggaran Biaya

• Rincian Anggaran Biaya

• Diisi dengan nama unit, uraian, akun yang

digunakan, rincian perhitungan dan jumlah

anggaran sesuai dengan masing-masing

akun yang digunakan hingga di jumlah

menjadi total anggaran yang digunakan

dan nilainya sama dan tidak boleh lebih

dari pagu yang telah ditentukan. Pengisian

ini dilakukan pada saat pengusulan

anggaran Tahun N+1.

TAHAP 3 : Dashboard indikator Pagu dan Realiasi Anggaran

• Dashboard indikator Pagu dan Realiasi Anggaran

• Berisikan informasi jumlah pagu anggaran, realisasi

anggaran, persentase perbandingan pagu dan realisasi

anggaran serta persentase kumulatif Rencana

Penarikan dan Realisasi Penarikan Dana.

SOP : PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA

I N S T I T U T

T E K N O L O G I

K A L I M A N T A N

SEKIAN DAN TERIMA KASIH


3Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021KEMEN/LEMBUNIT ORGUNIT KERJAALOKASI

(023)(17)(677576)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDITJEN PENDIDIKAN TINGGIINSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

25,967,896,000Rp.

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYASD/CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PNP

(KPPN.047-Balikpapan )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50,000,000

50,000,00050,000,0001.0 TAHUN - Perjalanan Dinas Dosen Pendamping

B BANTUAN OPERASIONAL JURUSAN DAN PROGRAMSTUDI

2,133,158,000

PNP


521111 Belanja Keperluan Perkantoran 100,686,000

100,686,000100,686,0001.0 TAHUN - Belanja konsumsi sehari-hari

PNP


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,500,000

3,500,0003,500,0001.0 TAHUN - Pengiriman dokumen

PNP


521211 Belanja Bahan 529,227,000

529,227,000529,227,0001.0 TAHUN - Belanja ATK dan konsumsi kegiatan

PNP


521213 Belanja Honor Output Kegiatan 106,890,000

106,890,000106,890,0001.0 TAHUN - Honorarium panitia kegiatan

PNP


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 389,520,000

389,520,000389,520,0001.0 TAHUN - Biaya pendaftaran pelatihan

PNP


521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 162,360,000

162,360,000162,360,0001.0 TAHUN - Belanja bahan laboratorium

PNP


522151 Belanja Jasa Profesi 254,670,000

254,670,000254,670,0001.0 TAHUN - Honorarium pembicara

PNP


524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 267,365,000

267,365,000267,365,0001.0 TAHUN - Biaya transportasi dan penginapan

PNP


524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 318,940,000

318,940,000318,940,0001.0 TAHUN - Biaya transportasi dan penginapan dalam kota

C PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS DOSENDAN MAHASISWA

299,044,000

PNP


521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,840,000

18,840,00018,840,0001.0 TAHUN - Subscribe toeic modul dari ITC

PNP


521211 Belanja Bahan 52,529,000

52,529,00052,529,0001.0 TAHUN - Belanja ATK

PNP



39,075,00039,075,0001.0 TAHUN - Honorarium panitia kegiatan

PNP



ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

15Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021KEMEN/LEMBUNIT ORGUNIT KERJAALOKASI

(023)(17)(677576)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDITJEN PENDIDIKAN TINGGIINSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

25,967,896,000Rp.

KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYASD/CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PNP



57,190,00057,190,0001.0 TAHUN - Biaya transportasi dan penginapan

B GERAKAN MASYARAKAT SEHAT 31,650,000

PNP


521211 Belanja Bahan 2,100,000

2,100,0002,100,0001.0 TAHUN - Pembelian snack

PNP


521213 Belanja Honor Output Kegiatan 750,000

750,000750,0001.0 TAHUN - Honorarium instruktur

PNP


522141 Belanja Sewa 28,800,000

28,800,00028,800,0001.0 TAHUN - Sewa Lapangan olahraga (futsal, badminton, basket)Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola danKelembagaan U057 122,400,000

A RAPAT KERJA 2021 122,400,000

PNP


521211 Belanja Bahan 19,710,000

19,710,00019,710,0001.0 KEG - Biaya Penyediaan ATK dan Bahan Habis Pakai Kegiatan

PNP



6,200,0006,200,0001.0 KEG - Honor Panitia Kegiatan

PNP



50,000,00050,000,0001.0 KEG - Seminar Kit

PNP


522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000

7,200,000900,0008.0 OJ - Honorarium narasumber

PNP



39,290,00039,290,0001.0 KEG - Biaya transportasi dan penginapan

Sarana Bidang Pendidikan 7.0 Paket4471.CAA 2,121,525,000

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)4471.CAA.001 226,830,0001.0 Paket

Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran U052 226,830,000

A Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 226,830,000

PNP


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139,730,000

139,730,000139,730,0001.0 TAHUN - Belanja modal jurusan dan prodi

PNP


536111 Belanja Modal Lainnya 87,100,000

87,100,00087,100,0001.0 TAHUN - Belanja modal software

Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)4471.CAA.002 1,894,695,0006.0 Paket

Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran U051 1,894,695,000

ITK Perencanaan

Highlight

ITK Perencanaan

Highlight

TABEL BANTU PENJUMLAHAN PERAKUN

No KODE AKUN NAMA AKUN PAGU ANGGARAN RKAKL Selisih

1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran -Rp 100,686,000- -Rp 100,686,000- -Rp - -

2 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat -Rp 3,500,000- -Rp 3,500,000- -Rp - -

3 521211 Belanja Bahan -Rp 529,227,000- -Rp 529,227,000- -Rp - -

4 521213 Belanja Honor Output Kegiatan -Rp 106,890,000- -Rp 106,890,000- -Rp - -

5 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya -Rp 389,520,000- -Rp 389,520,000- -Rp - -

6 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -Rp 162,360,000- -Rp 162,360,000- -Rp - -

7 522151 Belanja Jasa Profesi -Rp 254,670,000- -Rp 254,670,000- -Rp - -

8 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa -Rp 267,365,000- -Rp 267,365,000- -Rp - -

9 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota -Rp 318,940,000- -Rp 318,940,000- -Rp - -

10 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Rp 139,730,000- -Rp 139,730,000- -Rp - -

11 532114 Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin -Rp - - -Rp - -

12 536111 Belanja Modal Lainnya -Rp 87,100,000- -Rp 87,100,000- -Rp - -

13 511111 Belanja Gaji Pokok PNS -Rp - - -Rp - -

14 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS -Rp - - -Rp - -

15 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS -Rp - - -Rp - -

16 511122 Belanja Tunj. Anak PNS -Rp - - -Rp - -

17 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS -Rp - - -Rp - -

18 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS -Rp - - -Rp - -

19 511125 Belanja Tunj. PPh PNS -Rp - - -Rp - -

20 511126 Belanja Tunj. Beras PNS -Rp - - -Rp - -

21 511129 Belanja Uang Makan PNS -Rp - - -Rp - -

22 511136 Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi-Rp - - -Rp - -

23 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS -Rp - - -Rp - -

24 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen -Rp - - -Rp - -

25 512211 Belanja Uang Lembur -Rp - - -Rp - -

26 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja -Rp - - -Rp - -

27 522111 Beban Langganan Listrik -Rp - - -Rp - -

28 522112 Beban Langganan Telepon -Rp - - -Rp - -

29 522113 Beban Langganan Air -Rp - - -Rp - -

30 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya -Rp - - -Rp - -

31 522131 Beban Jasa Konsultan -Rp - - -Rp - -

32 522141 Belanja Sewa -Rp - - -Rp - -

33 522191 Belanja Jasa Lainnya -Rp - - -Rp - -

34 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Rp - - -Rp - -

35 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin -Rp - - -Rp - -

36 524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap -Rp - - -Rp - -

37 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri -Rp - - -Rp - -

38 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda-Rp - - -Rp - -

39 531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah -Rp - - -Rp - -

40 534131 Belanja Modal Jaringan -Rp - - -Rp - -

41 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan -Rp - - -Rp - -

42 533116 Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan -Rp - - -Rp - -

TOTAL ANGGARAN -Rp 2,359,988,000- -Rp 2,359,988,000- -Rp - -

Program

'4471.BEI.001 -Rp 2,133,158,000- -Rp 2,133,158,000-

4471.CAA.001 -Rp 226,830,000- -Rp 226,830,000-

Jumlah -Rp 2,359,988,000- -Rp 2,359,988,000-

laporan aktualisasi menyusun rekapitulasi...

Documents