1
LAPORAN AKTUALISASI
MENYUSUN REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)
Disusun Oleh:
MUHAMMAD ZULFIKHAR, S.E.
NIP 198908192019031010
PELATIHAN DASAR CPNS
GOLONGAN III ANGKATAN XII
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SAMARINDA
2020
2
LEMBAR PERSETUJUAN
JUDUL : MENYUSUN REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN
BELANJA DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)
NAMA : MUHAMMAD ZULFIKHAR, S.E.
NIP : 198908192019031010
UNIT KERJA : SUBBAGIAN PERENCANAAN
INSTANSI : INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
Telah disetujui untuk diseminarkan dalam seminar laporan aktualisasi pada hari Kamis,
17 September 2020.
Samarinda, 14 September 2020
Mentor, Coach,
Dr. Muhammad Mashuri, M.T. Ika Retna Ningrum, S.Pd., MPP.
NIP 196204081987011001 NIP 198503232008042001
3
LEMBAR PENGESAHAN
MENYUSUN REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)
Disusun Oleh:
MUHAMMAD ZULFIKHAR, S.E.
NIP 198908192019031010
Telah diseminarkan dalam seminar rancangan aktualisasi pada tanggal
29 Juli 2020 secara online.
Samarinda, 27 Juli 2020
Mentor, Coach,
Dr. Muhammad Mashuri, M.T. Ika Retna Ningrum, S.Pd., MPP.
NIP 196204081987011001 NIP 198503232008042001
Penguji,
Rokip Purnomo, S.E.
NIP 197404302008041001
4
DAFTAR ISI
COVER ........................................................................................................................................... 1
LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................................................... 2
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................................... 3
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 4
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 5
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 6
1.1 Latar Belakang ......................................................................................................................... 6
1.2 Tujuan Penulisan ................................................................................................................... 9
1.3 Manfaat Penulisan ................................................................................................................ 9
1.4 Nilai – Nilai Dasar ANEKA .................................................................................................. 10
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI ......................................................................... 32
2.1 Profil Organisasi ................................................................................................................... 32
2.2 Visi, Misi dan Tujuan ............................................................................................................ 33
2.3 Tugas dan Fungsi Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran ....................................... 34
2.4 Identifikasi Isu ....................................................................................................................... 10
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI .................................................................................. 36
3.1 Penetapan Isu dan Gagasan Pemecahan Isu ......................................................................... 36
3.2 Rancangan Kegiatan Aktualisasi ........................................................................................... 37
Lampiran
5
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga
penulis mampu menyelesaikan Rencana Aktualisasi dengan judul Formula
Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja di Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Oleh
karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat yakni
1. Bapak Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D, selaku Rektor ITK yang telah
memberikan semangat untuk terus berjuang meneruskan karir sebagai
calon Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, M.T. selaku Wakil Rektor Bidang
Non Akademik serta Mentor yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk
membimbing penulis dalam rancangan aktualisasi
3. Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan
Otonomi Daerah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di Angkatan XII
4. Ibu Ika Retna Ningrum, S.Pd., MPP. selaku coach yang telah memberikan
bimbingan dan arahan untuk penyempurnaan rancangan.
5. Segenap panitia penyelenggara, Widyaiswara, dan tim yang ikut
mensukseskan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan
XII sehingga berjalan dengan baik dan sukses.
6. Seluruh rekan-rekan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan
XII yang solid dan penuh semangat
Penulis menyadari bahwa penyusunan implementasi aktualisasi ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang
membangun. Atas perhatiannya penulis sampaikan terima kasih.
Balikpapan, 28 Juli 2020
Penulis
6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN memiliki 3 (tiga)
fungsi utama berdasarkan UU No. 05 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) yaitu sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, sebagai
pelayan public dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN berfungsi penting
sebagai perencana, pelaksana sekaligus sebagai pengawas dan pengendali dalam
melaksanakan pembangunan bangsa. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan public
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku., memberikan
pelayanan public yang professional dan berkualitas serta adil agar tercipta persatuan
dan kesatuan bangsa. Fungsi-fungsi ASN tersebut akan berjalan dengan baik apabila
dilengkapi dengan pembentukan karakter ASN yang baik juga.
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk
membentuk ASN professional yang berakarakter, yaitu PNS yang karakternya
dibentuk oleh sikap prilaku bela Negara, nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan
tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya
sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara professional sebagai
pelayan masyarakat. Hal ini sejalan juga dengan tujuan dan sasaran Peraturan
Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 13 Rahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
Perwujudan fungsi ASN yang professional dan berkualitas dalam
menjalankan fungsi-fungsinya maka, ASN wajib memiliki nilai-nilai dasar ANEKA,
yang merupakan akronim dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, dan Anti Korupsi. Nilai-nilai ANEKA merupakan nilai-nilai dasar yang harus
diinternalisasikan dan dilaksanakan oleh para ASN dalam pelaksanaan tugas
keseharian. Sebagai salah satu penerapan fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai
7
pelaksana kebijakan publik dan pelayan Publik. Pemahaman yang diperoleh selama
mengikuti pelatihan dasar menjadi acuan dalam aktualisasi yang akan dilaksanakan di
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dengan mengangkat isu – isu menjadi gagasan
yang selanjutnya dilakukan pemecahan isu untuk dianalisis dan menemukan
penyelesaiannya secara kreatif.
Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan
manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu
tahun. Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup
rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak
serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Tahap
penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang
tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program
yang telah disusun sebelumnya.Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran
seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan
strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan
keberhasilan program dan tujuan organisasi.Penganggaran seperti ini tidak bisa
menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani
pencapaian tujuan organisasi.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau yang biasa
disebut RKA-KL yang tertuang dalam PMK Nomor: 104/PMK.02/2010 merupakan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L
dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran
serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penganggaran secara
strategis dalam RKA-KL perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan
pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal,
sehingga penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan
setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara
Kementerian Negara/Lembaga.
8
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker)
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga diwajibkan melakukan penyusunan
Anggaran berupa RKA-KL. Adapun dalam penyusunannya ITK harus mengetahui
dasar dari Alokasi Anggaran Satker, kegiatan yang akan dilaksanakan beserta output
kegiatan yang dihasilkan. Dalam penyusunan RKA-KL, ITK telah menggunakan
Aplikasi SAKTI yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yaitu aplikasi
yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan
penganggaran negara pada instansi pemerintah meliputi antara lain modul
penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul
persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan.
Aplikasi SAKTI ini dalam pengoperasiannya dapat dilakukan secara online sehingga
memudahkan bagi operator/user untuk dapat melakukan olah data Anggaran RKA-
KL ITK kapanpun dan dimanapun.
Penyusunan anggaran di Institut Teknologi Kalimantan pada tahap awal
dilakukan dengan cara mengumpulkan Rencana Kegiatan / Rencana Anggaran Biaya
Unit (Tahun+1) dalam bentuk format Excell yang telah disediakan dan selanjutnya
dikumpulkan ke Subbagian Perencanaan untuk dilakukan penelaahan, disetujui dan
hingga akhirnya dimasukkan dalam kertas kerja RKA-KL Aplikasi SAKTI.
Permasalahan yang sering timbul dalam proses penyusunannya adalah sering terjadi
kesalahan oleh unit dalam mengisi RAB Unit di format yang telah disediakan.
Kesalah yang timbul seperti tidak sesuainya jumlah anggaran dengan pagu yang
diberikan, masih banyaknya unit yang salah dalam pengisian hingga tidak
terakumulasinya rincian biaya yang dikeluarkan dengan masing-masing akun belanja
yang disediakan. Sehingga hal ini menyebabkan banyaknya waktu yang diperlukan
untuk melakukan penelaahan RAB Unit. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis
menganggap perlu membuat formulasi dan mengoptimalkan format Rencana
Anggaran Biaya Unit ini agar memudahkan dalam proses input anggaran unit dan
penyusunannya dalam Aplikasi SAKTI di Lingkungan Institut Teknologi
Kalimantan.
9
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah untuk membentuk ASN
profesional yang berkarakter yaitu ASN yang karakternya dibentuk oleh sikap dan
perilaku disiplin PNS, nilai- nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan
peran ASN dalam NKRI serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu
melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
Secara khusus tujuan penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan Format RAB Unit Excell agar sesuai dengan kebutuhan
Penyusunan Anggaran Aplikasi SAKTI di lingkungan Institut Teknologi
Kalimantan.
2. Meminimalisir resiko kesalahan serta memudahkan pegawai dalam
menyusun RAB unit di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan.
3. Memudahkan proses input Anggaran Unit ke Aplikasi SAKTI.
4. Implementasi pada unit kerja atas penerapan nilai-nilai dasar PNS
berdasarkan ANEKA.
5. Sebagai salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar CPNS
Golongan III Institut Teknologi Kalimantan.
1.3 Manfaat Penulisan
Manfaat dari rancangan aktualisasi ini adalah :
1. Manfaat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi habituasi dalam kehidupan sehari-
hari peserta sebagai PNS. Selain itu, rancangan aktualisasi ini dapat berguna
dan menjadi kontribusi dalam membantu peserta melakukan tugas pokok dan
fungsinya di unit kerja Subbagian Perencanaan.
2. Manfaat bagi Instansi Kerja
Diharapkan rancangan aktualisasi ini dapat menjadi langkah awal untuk
melakukan inovasi dan memberikan solusi perbaikan terhadap penyusunan
10
RKA-KL. Hasil implementasi rancangan aktualisasi ini adalah Formula
Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja dalam bentuk Excell.
1.4 Nilai – Nilai Dasar ANEKA
1.4.1 Akuntabilitas
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau
institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah
seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik
tersebut menurut LAN RI (2015: 7) antara lain adalah:
1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik
kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi;
2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah
keterlibatan PNS dalam politik praktis;
3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintahan.
Adapun aspek-aspek Akuntabilitas menurut LAN RI (2015: 7) antara lain
adalah:
1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)
Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara
individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi
kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai,
bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab
untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam
akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung
jawab antara kedua belah pihak.
11
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented)
Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat
pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini,
setiap individu/kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung jawab
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan
berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang
maksimal.
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires
reporting)
Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan
memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap
tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi,
serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah
dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu
berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan
untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah).
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless
without consequences)
Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung
jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi
tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves
performance)
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan
akuntabilitas yang bersifat proaktif (proactive accountability),
akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang
direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal,
12
penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini
proses setiap individu/ kelompok/ institusi akan diminta
pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan
berfokus peningkatan kinerja.
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal
(vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).
Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada
otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unitunit kerja (dinas) kepada
pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,
pemerintah pusat kepada DPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat
pemerintah untuk melaporkan “ke bawah” kepada publik. Misalnya, pelaksanaan
pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan
tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk
melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara.
Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, komisi
pemberantasan korupsi, dan komisi investigasi legislatif.
Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda menurut LAN RI (2015: 12)
yaitu:
1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) Akuntabilitas personal
mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran,
integritas, moral dan etika.
2. Akuntabilitas Individu Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan
antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan
instansinya sebagai pemberi kewenangan
3. Akuntabilitas Kelompok Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan
atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah “Saya”, tetapi
yang ada adalah “Kami”.
13
4. Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil
pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan
oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi
kepada stakeholders lainnya.
5. Akuntabilitas Stakeholder Stakeholder yang dimaksud adalah
masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang
memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.
1.4.2 Nasionalisme
Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak
sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan
dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi
berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan
berpikir tidak lagi sektoral dangan mental blocknya, tetapi akan senantiasa
mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara (LAN RI
(2015: 17).
Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang
mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut
kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk
membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita
sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa
dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara
tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara
lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme)
tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja
sama dengan bangsa-bangsa lain.
Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan
bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya.
14
Sikap seperti ini jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.
Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme
merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan
sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau
paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia
dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:
menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di
atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela
berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia
dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan
derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;
menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap
tenggang rasa.
UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika
diangkat menjadi PNS, disana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga
senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan
kepenting an Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan”.
Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang PNS juga wajib untuk
menjunjung tinggi persatuan agar keutuhan bangsa dapat terjaga.
1.4.3 Etika Publik
Pengertian Etika menurut Ricocur (LAN, 2015:8) adalah tujuan hidup yang
baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika lebih dipahami
sebagai refleksi atas baik/ buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana
melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk
melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.
Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu
kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam
15
bentuk ketentuanketentuan tertulis. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk
mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui
ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok
profesional tertentu (LAN, 2015:8).
Berdasarkan Undang-Undang ASN (LAN, 2015:9), kode etik dan kode
perilaku ASN yakni sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan.
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif dan efisien.
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya.
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak
lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan,
dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat
bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN.
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN
16
Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik:
1. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Etika publik
Menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga
etika publik membentuk integritas pelayanan publik.
2. Dimensi Modalitas
Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan
korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik dan
penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas
pejabat publik, kurangnya partisipasi dan lemahnya pengawasan.
3. Dimensi Tindakan Integritas Publik
Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau
kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai
dengan nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral
yang tercermin dalam kesederhanaan hidup (LAN, 2015:13).
1.4.4 Komitmen Mutu
1.4.4.1 Konsep Efektivitas dan Efisiensi
Istilah efektivitas dan efisiensi selalu menjadi tema menarik yang menjadi
sorotan publik dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan
ataupun institusi pemerintahan. Namun dalam kenyataanya seringkali kedua aspek
tersebut terlupakan, atau bahkan diabaikan. Saudara tentu sering membaca berita atau
melihat tayangan televisi terkait para pejabat yang korupsi, program kerja yang tidak
dituntaskan, target kinerja yang tidak tercapai, perilaku tidak jujur, pegawai yang
mangkir, datang terlambat tetapi pulang lebih awal, serta peristiwa lain yang tidak
sesuai harapan. Realita tersebut menjadi salah satu bukti adanya ketidakefektifan dan
ketidakefisienan. Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010: 8) mendefinisikan
efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi
dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba
17
dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang
dihargai oleh pelanggan.”
Zulian Yamit (2010: 75) mengemukakan, bahwa: “Pelanggan adalah orang
yang membeli dan menggunakan produk atau jasa.” Pada era global dengan tingkat
persaingan yang semakin tinggi, kinerja organisasi lebih diarahkan pada terciptanya
kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan antara lain dapat dilihat dari
kesenangannya ketika mendapatkan produk/jasa yang sesuai atau bahkan melebihi
harapannya, sehingga mendorong keinginannya untuk melakukan pembelian ulang
atas produk/jasa yang pernah diperolehnya, tidak merasa kapok, bahkan mereka akan
menganjurkan kepada pihak lain untuk menggunakan produk/jasa tersebut. Hal
tersebut menunjukkan bahwa efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performan
untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi
sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan
pelanggan (customers).
Selanjutnya, Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010: 8)
mendefinisikan efisiensi sebagai berikut:“Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber
daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi
ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan
untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah
sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.” Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi diukur dari ketepatan realisasi
penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat
diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumberdaya
18
1.4.5 Anti Korupsi
1.4.5.1 Pengertian Pelayanan Publik
Nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu :
1. Kejujuran
Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah
tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang.
Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna
satunya kata dan perbuatan. Jujur ilah merupakan salah satu nilai yang
paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak
akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam
kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa kejujuran sangat penting dan
dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik,
misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak
memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum
dimasyarakat ialah dengan selalu berkata jujur, jujur dalam menunaikan
tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum
ataupun sebagai masyarakat umum dengan membaya pajak.
2. Kepedulian
Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan.
Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai
hal yang berkembang didalamnya.Nilai kepedulian sebagai mahasiswa
dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses
pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya dikampus serta
memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum
sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama
seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut
membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di
lingkungan tempat bekerja baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial
terhadap individu dan kelompok lain.
19
3. Kemandirian
Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti
dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada
orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal
yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tampa
kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.
4. Kedisiplinan
Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan.
Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang
disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencpai tujuan
dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang
sama dngan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan
kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat
diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan
baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku,
mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada
pekerjaan.
5. Tanggung Jawab
Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan
diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki
kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang
dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik
akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung
jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-
sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas
akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.
20
6. Kerja Keras
Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan
terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian
keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras
merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan
target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa
adanya pengetahuan.
7. Kesederhanaan
Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi
dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia
dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya.
Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk
memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.
8. Keberanian
Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan
membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung
jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai
kesuksesan dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan
keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga
kuat.
9. Keadilan
Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan
tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut
juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2
dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan
kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan
bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan
erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat
dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa
21
Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran
dan makmur dalam keadilan.
1.4.6 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
1.4.6.1 Manajemen ASN
Kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan
sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka memberikan
Pelayanan yang profesional, jujur adil dan merata maka dibutuhkan juga Sumber
Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran
tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi
masyarakat. Sedangkan Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas ketika
mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.
Peranan Pegawai Negeri sipil yang penting dan strategis tersebut menjadikan
sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya. Setiap orang tidak
bisa menduduki Posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut
sejalan dengan pendapat Muchsan yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur
untuk menyatakan seseorang menjadi Pegawai Negeri;
1. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas lainnya
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
22
disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai
ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dengan terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur
sipil Negara, pegawai negeri sipil diharuskan mempunyai fungsi sebagai:
1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa.
Berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang aparatur sipil Negara mengatur bahwa jabatan ASN terdiri atas:
1. Jabatan Administrasi;
2. Jabatan Fungsional; dan
3. Jabatan Pimpinan Tinggi.
Peran dan kedudukan ASN dalam NKRI bisa dilihat dari kemampuan mereka
memahami manajemen ASN, Pelayanan Publik dan inovasi yang berkaitan dengan
Whole of Government (WOG).
1. Manajemen ASN
Manejemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan
pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan
profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber
daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.
2. Kedudukan ASN
Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini
dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang
23
profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka
konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut
beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
a. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memnuhi
syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan
instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.
b. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang
menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi
pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu untuk
menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hai ini
dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan
persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran
dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena
itu dalam pembinaan karir pegawai ASN, khususnya di daerah
dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karir tertinggi.
c. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah dan luar negeri. Namun
demikian pegawai ASN merupakan kesatuan. Kesatuan bagi
pegawai ASN sangat penting, mengingat dengan adanya
desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadinya isu putra
24
daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan
birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut
merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.
3. Peran ASN
Untuk menjalankan kedudukan pegawai ASN, maka pegawai ASN
berfungsi dan bertugas sebagai berikut:
a. Pelaksana kebijakan public
ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebija
kanyang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus
mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya, serta harus
mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan
public.
b. Pelayan publik
ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayana
n publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik
merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik dengan tujuan kepuasan pelanggan.
c. Perekat dan pemersatu bangsa
ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatua
n dan kesatuan NKRI. ASN senantiasa setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, UUD1945, negara dan pemerintah. ASN
senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa
mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan diri
sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan
25
bahwa dalam penyelengaraan dan kebijakan manajemen ASN,
salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan.
1.4.6.2. Hak dan kewajiban ASN
Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum,
suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum.
Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik , dapat
meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka
setiap ASN diberikan hak. Hak ASN dan PPPK yang diatur dalam UU No. 5 Tahun
2014 tentang ASN sebagai berikut;
1. PNS berhak memperoleh:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. Cuti;
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. Perlindungan; dan
e. Pengembangan kompetensi.
2. PPPK berhak memperoleh:
a. Gaji dan tunjangan;
b. Cuti;
c. Perlindungan; dan
d. Pengembangan kompetensi.
Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU No.
5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak
dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92
pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa:
1. Jaminan kesehatan;
2. Jaminan kecelakaan kerja;
3. Jaminan kematian;
4. Bantuan hukum.
26
Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat
kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah suatu yang
sepatutnya diberikan.Pegawai ASN berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
wajib:
1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran,dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danh.
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
1.4.6.3. Kode etik dan kode perilaku ASN
Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN
sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan
kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN.
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas
tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
27
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat
yangberwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab,efektif, dan efisien
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak
lain yangmemerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan d
an jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau
manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai
disiplin Pegawai ASN.
1.4.7 Whole of Government
Whole of Government (WoG) berdasarkan interpretasi analitis dan manifestasi
empiris di lapangan, maka WoG didefinisikan sebagai “suatu model pendekatan
integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi wicked
problems yang sulit dipecahkan dan di atasi karena berbagai karakteristik atau
keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut
perubahan perilaku.
28
1.4.7.1 Penerapan Whole of Government
Beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan
institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa
negara, termasuk Indonesia dalam level-level tertentu.
1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat
dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih
terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of control atau
rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu
alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai
mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah
lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah.
2. Membentuk lembaga koordinasi khusus, pembentukan lembaga terpisah
dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau
kementrian adalah salah satu cara melakukan WoG. Lembaga koordinasi
ini biasanya diberikan status lembaga setingkat lebih tinggi,
atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikan.
3. Membangun gugus tugas, gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan
koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang setidaknya tidak
permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara
agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut
sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam
proses koordnasi tadi.
4. Koalisi sosial, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan
koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk
pelembagaan khusus dalam koordinasi.
29
1.4.7.2 Praktek Whole of Government (WoG)
Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan
seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang
dikenalI dapat didekati oleh pendekatan WoG sebagai berikut:
1. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang
menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga
masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status
kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas
barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin
usaha, akta, sertifikat tanah dan lain-lain.
2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa
yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, perhubungan dan lain-lain.
3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang
yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, jembatan, perumahan,
jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain
4. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman
dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang
mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun
berdasarkan pola pelayanan publik, juga dapat dibedakan
dalam lima macam pola pelayanan sebagai berikut:
a. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik
yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang
tugas, fungsi dan kewenangannya. Pelayanan merupakan pelayanan
sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau
menyangkut pelayanan di sektor lain. WoG dapat dilakukan manakala
pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau
memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya.
30
b. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara
terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai
kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat
pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum
mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya.
c. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang dilakukan
secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan
pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang
bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WoG yang
lebih utuh, dimana pelayanan publik disatukan dalam satu unit
pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja.
d. Pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan yang dilakukan oleh
suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap
pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang
pelayanan masyarakat yang bersangkutan
e. Pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan elektronik yang
dilakukan menggunakan teknologi infromasi dan komunikasi yang
merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat
elektronik atau daring (online) sehingga dapat menyesuaikan diri
dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna.
1.4.7.3 Nilai-nilai dasar Whole of Government
Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan
seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar
berikut ini.
1. Koordinasi
2. Kompleksitas lembaga membutuhkan koordinasi yang efektif dan efisien
antar lembaga dalam menjalankan kegiatan kelembagaan
3. Integrasi
31
4. Integrasi dilakukan dengan pembauran sebuah sistem antar
lembaga sehingga menjadi kesatuan yang utuh
5. Singkronisasi
6. Singkronisasi merupakan penyelarasan semua kegiatan/data yang berasal
dari berbagai sumber , dengan menyingkronkan seluruh sumber tersebut.
7. d. Simplifikasi
8. Simplikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu baik terkait
data/proses disuatu lembaga untuk mengefisienkan waktu, tenaga dan
biaya.
1.4.8 Pelayanan Publik
Sebagai Aparatur pemerintahan, ASN mempunyai salah satu peran yang
penting dalam tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan
pelayanan publik kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara melakukan perannya
sebagai aparatur pemerintah dengan memberi pelayanan publik.
Prinsip-prinsip Pelayanan Publik Penyelengaraan pelayanan publik juga harus
memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam
Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai
berikut :
1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian waktu
4. Akurasi
5. Keamanan
6. Tanggung jawab
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
8. Kemudahan akses
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
10. Kenyamanan
32
BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
2.1. Profil Organisasi
Institut Teknologi Kalimantan merupakan perguruan tinggi yang fokus dalam
bidang teknologi untuk menunjang kebutuhan dunia industry. Melalui berbagai
macam program pendidikan pada ITK ini, diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan SDM yang akan berdampak terhadap peningkatan
penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas modal. Selanjutnya peningkatan
produktivitas modal tersebut mampu memunculkan industry baru sehingga
menambah jumlah industry yang ada di Kalimantan.
Keberadaan ITK sebagai PTN di bidang teknik diharapkan akan memperkaya
penelitian-penelitian serta pengembangan terkait sains dan teknologi industri.
Banyaknya penelitian yang didukung dengan peningkatan penguasaan teknologi
mampu mendorong terciptanya inovasi proses dan inovasi produk. Jika inovasi proses
dan produk berhasil dikembangkan, maka akan memberikan nilai tambah dan
meningkatkan daya saing terhadap industri lainnya. Dengan adanya peningkatan pada
jumlah industri, nilai tambah, dan daya saing diharapkan mampu meningkatkan laju
pertumbuhan industri. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka Pendapatan
Domestik Regional Bruto (PDRB) juga akan meningkat.
Berdirinya ITK di Kalimantan diharapkan memberikan dampak positif pada
masyarakat umum maupun masyarakat industri di sekitarnya. Keberadaan staf
pengajar dan hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi positif pada
pembangunan wilayah secara optimal. Lulusan yang dihasilkan diharapkan dapat
membangun wilayah Kalimantan dalam meningkatkan nilai tambah industri yang
berbasis sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kalimantan. Tujuan tersebut sesuai
dengan fokus MP3EI bahwa Kalimantan sebagai koridor ekonomi pusat pengolahan
hasil tambang dan lumbung energi nasional. Harapan besar diberikan oleh pemerintah
33
pusat pada wilayah Kalimantan untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi
sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Ketersediaan staf pengajar, hasil penelitian dan lulusan akan mempengaruhi faktor-
faktor produksi dan pertumbuhan industri baik regional Kalimantan maupun nasional.
2.2. Visi, Misi dan Tujuan
Adapun Visi dan Misi dari Institut Teknologi Kalimantan adalah sebagai berikut :
Visi
Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berperan aktif dalam
pembangunan Nasional melalui pemberdayaan potensi daerah
Kalimantan pada tahun 2025.
Misi
1. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang berbasis pada
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Berperan aktif dalam penelitian untuk menghasilkan inovasi proses dan
produk sebagai upaya untuk memperkaya serta memperkuat ilmu
pengetahuan dan teknologi.
3. Membangun kerjasama dan kontribusi pada pengabdian masyarakat
yang didasarkan pada hasil penelitian dan potensi daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan
Tujuan ITK Dalam rangka mewujudkan visi misi, ITK memiliki tujuan sebagai
berikut :
1. Menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam;
2. Berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang ramah
lingkungan melalui inovasi teknologi;
3. Mewujudkan teknologi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong
kemajuan ekonomi masyarakat;
34
4. Mewujudkan tata kelola kampus yang baik (good university governance); dan
5. Menghasilkan penelitian berskala nasional dan internasional yang dapat
diaplikasikan untuk pembangunan nasional.
Adapun struktur organisasi ITK adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1. Struktur Organisasi ITK
2.3. Tugas dan Fungsi Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran
Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Sub Bagian Perencanaan
memiliki tugas yaitu melakukan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana,
program, dan anggaran serta penyusunan laporan ITK. Adapun Rincian Tugas adalah
sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data program dan
anggaran;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan standar biaya masukan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi rencana,
program, dan anggaran;
35
4. Melakukan pengumpulan dan pengolahan menganalisis data pelaksanaan
rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
5. Melakukan pengolahan dan penyajian data kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan;
6. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan.
(Matriks Rincian Tugas Institut Teknologi Kalimantan, 2020).
2.4. Identifikasi Isu
Agar mampu menginternalisasi nilai – nilai dasar ASN dalam pelaksanaan
tugas sebagai seorang ASN maka CPNS diwajibkan untuk melakukan habituasi
berupa aktualisasi nilai – nilai dasar ASN dalam pelaksanaan kegiatan pemecahan isu
terkait isu permasalahan di instansi kerja. Sebagai seorang Pengolah Data
Pereencanaan dan Penganggaran selama menjadi CPNS di Institut Teknologi
Kalimantan ada beberapa isu permasalahan terkait proses dan penerapan penyusunan
anggaran yang seharusnya dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih
baik diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Masih seringnya terjadi banyak kesalahan dalam pengisian dan
penyusunan RAB pada unit kerja sehingga perlu dilakukan perbaikan saat
melakukan penyusunan anggaran.
2. Belum adanya perhitungan mengenai honorarium asisten mata kuliah
yang bisa dijadikan standar pembayaran honorarium sesuai dengan
kegiatannya.
3. Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan revisi anggaran
menggunakan aplikasi SAKTI.
36
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
3.1 Penetapan Isu dan Gagasan Pemecahan Isu
3.1.1 Penetapan Isu
Berdasarkan rancangan aktualisasi, penentuan isu utama menggunakan
Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Caranya dengan menentukan tingkat
urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu
yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu utama. Tabel 3.1. berikut
menunjukkan proses pembobotan pada isu-isu yang telah ditemukan:
Tabel 3.1. Penetapan Isu
No Isu U S G Total Rangking
1 Masih seringnya terjadi banyak kesalahan
dalam pengisian dan penyusunan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) pada unit kerja
sehingga perlu dilakukan perbaikan saat
melakukan penyusunan anggaran
5 5 5 15 1
2 Belum adanya perhitungan mengenai
honorarium asisten mata kuliah yang bisa
dijadikan standar pembayaran honorarium
sesuai dengan kegiatannya.
3 3 4 11 2
3 Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan
revisi anggaran menggunakan aplikasi SAKTI 3 3 3 9 3
Skala Pengukuran:
1 : Sangat Tidak Urgent/Serious/Grow
2 : Tidak Urgent/Serious/Grow
3 : Cukup Urgent/Serious/Grow
4 : Urgent/Serious/Grow
5 : Sangat Urgent/Serious/Grow
37
3.1.2 Gagasan Pemecahan Isu
Berdasarkan analisis USG seperti tercantum pada tabel 3.1. Analisis Isu
Strategis, ditemukan isu paling prioritas yaitu “Masih seringnya terjadi banyak
kesalahan dalam pengisian dan penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada
unit kerja sehingga perlu dilakukan perbaikan saat melakukan penyusunan anggaran.”
dengan skor 15. Isu terpilih tersebut apabila tidak diselesaikan akan mengakibatkan
proses penyusunan anggaran di Institut Teknologi Kalimantan memakan waktu yang
lebih lama daripada seharusnya, kemudian bagi unit yang menyusun anggaran
memiliki resiko kesalahan dalam proses pengisiannya. Serta belum optimalnya
format Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ada sehingga masih perlu ditambah
sesuai dengan kebutuhan. Atas akibat yang ditimbulkan tersebut maka perlun kiranya
untuk “Menyusun Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja”. Menyusun rekapitulasi
ini dengan adanya formula yang diolah dalam format Excell ini akan memudahkan
unit, penyusun anggaran dan operator SAKTI dalam melakukan proses penyusunan
anggaran, rekapitulasi akun belanja unit secara tepat dan cepat, validasi nilai akun
pagu anggaran unit dengan pagu anggaran yang diberikan dan analisa data dengan
mudah. Meminimalisir resiko kesalahan serta memudahkan pegawai dalam menyusun
RAB.
3.2 Rancangan Kegiatan Aktualisasi
Adapun Rancangan Kegiatan Aktualisasi dijelaskan dalam tabel 3.2. sebagai berikut :
38
Tabel 3.2. Rancangan Kegiatan Aktualisasi
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Subtansi Mata
Pelatihan
Kontribusi
Terhadap Visi-
Misi Organisasi
Penguatan
Nilai
Organisasi
1 Membuat
Formula
Rekapitulasi
Perhitungan Akun
Belanja
Mengkonsultasikan
tahapan kegiatan dengan
Mentor
Mengumpulkan data RAB
unit sebelumnya Tahun
Anggaran 2021
Memahami perhitungan
RAB unit sebelumnya
Berkonsultasi dengan
pimpinan dengan baik
terkait data yang akan
diolah
Membuat template formula
rekap perhitungan RAB
Unit
Melaporkan hasil kegiatan
kepada Mentor
Formula RAB
RAB Unit
Akuntabilitas- Membuat
Modul dan SOP sebagai bukti
rekam jejak kegiatan sehingga
dapat dipertanggung
jawabkan
Nasionalisme-
Melakukan konsultasi dengan
pimpinan sesuai dengan nilai
pancasila yaitu Semagat
Bermusyawarah
Etika publik- Bersikap sopan
saat melakukan konsultasi
dengan pimpinan
Komitmen Mutu-
Mendengar dengan cermat
dan mencatat hal-hal yang
menjadi penekanan dari
pimpinan saat melakukan
bimbingan agar tepa saat
pengolahan formula
Anti Korupsi-
Membuat template formula
rekap perhitungan RAB Unit
dilakukan dengan jujur tanpa
merubah hasil berdasarkan
kepentingan
Sesuai dengan misi
ke-1 yaitu
Menyelenggarakan
proses pendidikan
tinggi yang berbasis
pada penguasaan
ilmu pengetahuan
dan teknologi
Nilai
SPECTA:
S : Solid
PE : Peduli
C : Cerdas
TA : Taqwa
39
2 Melakukan
Sosialisasi
Formula
Rekapitulasi
Perhitungan Akun
Belanja kepada
Perencanaan dan
Keuangan
Mengkonsultasikan tahapan
kegiatan dengan Mentor
Melakukan Koordinasi
dengan Rekan Kerja dan
Pimpinan
Menyusun materi
sosialisasi
Menentukan waktu dan
tempat
Membuat undangan
sosialisasi
Mendistribusikan undangan
sosialisasi
Menyampaikan Sosialisasi
Formulasi Rekapitulasi
Perhitungan Akun Belanja
Memberikan penjelasan
dan membuka ruang
konsultasi (tanya-jawab)
yang belum memahami
konsep formula RAB
Memberikan pemahaman
akan pentingnya
menggunakan formula
RAB ini
Melaporkan hasil kegiatan
kepada Mentor
Terlaksananya
Sosialisasi
Formula
Rekapitulasi
Perhitungan
Akun Belanja
untuk Unit
Daftar Undangan
Dokumentasi
Kegiatan
Akuntabilitas-
Melakukan Koordinasi
dengan Rekan Kerja dan
Pimpinan agar mendapatkan
Kejelasan dalam pengisian
RAB
Nasionalisme-
Membuka ruang konsultasi
(tanya-jawab) mencerminkan
nilai tidak memaksakan
kehendak diri sendiri sesuai
sila ke-3
Etika publik-
Menyampaikan Sosialisasi
Formulasi RAB dengan
Santun dan Tanggap dalam
setiap pertanyaan
Komitmen Mutu-
Menyusun materi sosialisasi
agar mudah dipahami
Anti Korupsi-
Mendistribusikan surat
undangan sesuai dengan yang
dituju mencerminkan nilai
Kejururan dan disiplin
Sesuai dengan misi
ke-1 yaitu
Menyelenggarakan
proses pendidikan
tinggi yang berbasis
pada penguasaan
ilmu pengetahuan
dan teknologi
Nilai
SPECTA:
S : Solid
PE : Peduli
C : Cerdas
TA : Taqwa
40
3 Menyusun hingga
mengedarkan
Modul dan SOP
Formula
Rekapitulasi
Perhitungan Akun
Belanja kepada
Perencanaan dan
Keuangan
Mengkonsultasikan
tahapan kegiatan dengan
Mentor
Mengkoordinasikan dan
mengonsultasikan Modul
dan SOP
Membuat Modul
pengisian Template
Formula RAB
Membuat SOP pengisian
RAB anggaran
Mendistribusikan edaran
Modul dan SOP
Pengisian Anggaran
dengan menggunakan
Format RAB
Melaporkan hasil
kegiatan kepada Mentor
Formula RAB
RAB Unit
Modul
SOP
Akuntabilitas-
Dokumen SOP dan Modul
yang dibuat dapat
dipertanggung jawabkan
Nasionalisme-
Mendistribusikan edaran
Modul dan SOP merupakan
cerminan Sila Ke-2 yaitu
Saling menghargai pendapat
masing-masing
Etika publik-
Mendistribusikan edaran
Modul dan SOP Pengisian
Anggaran dengan Format
RAB baru dengan sopan,
senyum, salam dan sapa
Komitmen Mutu-
Membuat SOP Pengisian
Anggaran dilakukan secara
professional dan tidak
berpihak
Anti Korupsi-
Mengkoordinasikan dan
mengonsultasikan Modul dan
SOP merupakan bentuk
tanggung jawab dan
transparansi antara bawahan
kepada pimpinan
Sesuai dengan misi
ke-1 yaitu
Menyelenggarakan
proses pendidikan
tinggi yang berbasis
pada penguasaan
ilmu pengetahuan
dan teknologi
Nilai
SPECTA:
S : Solid
PE : Peduli
C : Cerdas
TA : Taqwa
41
4 Mengumpulkan
RAB yang telah
diisi dan
merekapnya untuk
kebutuhan
Aplikasi SAKTI
Mengkonsultasikan
tahapan kegiatan dengan
Mentor
Melakukan pengumpulan
RAB dari unit
Melakukan
pemeriksaan/koreksi atas
RAB unit yang telah
dikumpulkan
Mengembalikan dan
menjelaskan kepada unit
atas kesalahan yang terjadi
saat proses pengisian
Merekap daftar RAB Unit
yang sudah terkumpul dan
sudah benar untuk
kebutuhan Aplikasi SAKTI
Melaporkan hasil kegiatan
kepada Mentor
RAB Unit yang
telah
dikumpulkan
Rekapitulasi
RAB Unit secara
keseluruhan
Screen Capture
Input di Aplikasi
SAKTI
Screen Capture
RKAKL
Akuntabilitas-
Dalam merekap daftar RAB Unit
yang sudah terkumpul dan sudah
benar disimpan dan
didokumentasikan dengan baik
Nasionalisme-
Merekap daftar RAB Unit yang
sudah terkumpul dan sudah
benar untuk kebutuhan Aplikasi
SAKTI sesuai dengan yang
diajukan tanpa memilah dan
memilih karena kepentingan
mencerminkan sifat
mengutamakan persatuan dan
kesatuan daripada kepentingan
pribadi
Etika publik-
Mengembalikan dan
menjelaskan kepada unit atas
kesalahan yang terjadi saat
proses pengisian dengan sopan
dan ramah
Komitmen Mutu-
Merekap daftar RAB Unit yang
sudah terkumpul dan sudah
benar untuk kebutuhan Aplikasi
SAKTI dilakukan dengan benar
Anti Korupsi-
Dalam merekap daftar RAB Unit
yang sudah terkumpul dan sudah
benar harus diisi sesuai dengan
kenyataan tanpa melakukan
perubahan karena ada
kepentingan sehingga
menjunjung tinggi nilai
kejujuran
Sesuai dengan misi
ke-1 yaitu
Menyelenggarakan
proses pendidikan
tinggi yang berbasis
pada penguasaan
ilmu pengetahuan
dan teknologi
Nilai
SPECTA:
S : Solid
PE : Peduli
C : Cerdas
TA : Taqwa
42
Adapun jadwal kegiatan aktualisasi tersusun dalam table 3.3. berikut:
Tabel 3.3. Rancangan Kegiatan Aktualisasi
No Kegiatan Agustus September Tanggal
Kegiatan 1 2 3 4 1 2
1 Membuat Formulasi Rekapitulasi
Perhitungan Akun Belanja
01 Agustus
2020 – 31
Agustus 2020
2
Melakukan Sosialisasi Formula
Rekapitulasi Perhitungan Akun
Belanja kepada Perencanaan dan
Keuangan
25 Agustus
2020 – 08
September
2020
3
Mengedarkan Modul dan SOP
Formula Rekapitulasi Perhitungan
Akun Belanja kepada Perencanaan
dan Keuangan
08 September
2020
4
Mengumpulkan RAB yang telah
diisi dan merekapnya untuk
kebutuhan Aplikasi SAKTI
08 September
2020 – 11
September
2020
43
BAB IV
DESKRIPSI HASIL AKTUALISASI
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 01 Agustus 2020 hingga 12
September 2020 di Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan Kalimantan Timur, terdapat 4
(empat) kegiatan sebagai berikut:
1. Membuat Formulasi Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja
2. Melakukan Sosialisasi Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja kepada
Perencanaan dan Keuangan
3. Mengedarkan Modul dan SOP Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja kepada
Perencanaan dan Keuangan
4. Mengumpulkan RAB yang telah diisi dan merekapnya untuk kebutuhan Aplikasi SAKTI
Maka uraian kegiatan yang telah dilakukan dijabarkan sebagai berikut:
4.1.1 Membuat Formulasi Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja (Kegiatan Pertama)
Kegiatan Membuat Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja memiliki kontribusi
dalam mewujudkan VISI ITK yaitu “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berperan aktif
dalam pembangunan Nasional melalui pemberdayaan potensi daerah Kalimantan pada tahun
2025” dengan menjalankan MISI ITK yaitu “Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang
berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi” karena membuat formula yang
nantinya akan memudahkan dalam melakukan perhitungan akun belanja dengan menggunakan
aplikasi excel dan google spreadsheet. Persiapan aktualisasi diawali dengan membuat Template
Formula Rekapitulasi Akun Belanja dengan persiapan dokumen pendukung antara lain dokumen
Modul Pengisian Template Formula Rekapitulasi Akun Belanja, Alur Diagram (Flowchart)
Pengisian RAB dan Alur Diagram (Flowchart) Pengisian Realisasi Anggaran. Ketiga dokumen
tersebut saling mendukung dalam proses Formulasi Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja
untuk Unit dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:
Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan Pertama
No Kegiatan Agustus September Tanggal
Kegiatan 1 2 3 4 1 2
1 Membuat Formulasi Rekapitulasi
Perhitungan Akun Belanja
01 Agustus
2020 – 31
Agustus 2020
44
Pada table 4.1. diatas diketahi rentang waktu dalam melaksanakan kegiatan pertama
dimuali tanggal 01 Agustus 2020 hingga 31 Agustus 2020 dengan rincian tahapan kegiatan
pertama terangkum sebagai berikut:
1. Mengkonsultasikan tahapan kegiatan dengan Mentor
Tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan pimpinan dilakukan dengan semangat
berdiskusi dan memberikan pendapat penulis serta mengikuti arahan dan saran pimpinan
dalam melaksanakan kegiatan dan tahapan kegiatan sesuai dengan nilai pancasila yaitu
Semangat Bermusyawarah Nilai Aneka Nasionalisme. Meminta jadwal kepada mentor
guna melakukan konsultasi untuk berdiskusi agar tidak mengganggu jadwal mentor
merupakan cerminan Nilai Aneka Etika Publik dengan bersikap sopan saat melakukan
konsultasi dengan pimpinan. Konsultasi tahapan kegiatan dengan mentor di awal
kegiatan menjadi sangat penting dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang
akan dilaksanakan dapat diketahui agar mendapatkan arahan dan masukan dari mentor
pada tanggal 31 Agustus 2020. Segala jenis masukan dan arahan yang disampaikan
mentor serta solusi yang didapatkan selama proses diskusi menjadi acuan yang diikuti
selama proses aktualiasi ini.
Gambar 4.1. Notulensi Konsultasi dengan Mentor
2. Mengumpulkan data RAB unit sebelumnya Tahu Anggaran 2021
Tahapan kegiatan mengumpulkan data RAB unit sebelumnya pada Tahun Anggaran 2021
yang telah dikumpulkan dari masing-masing unit sesuai dengan cerminan Nilai Aneka
yaitu Nilai Akuntabilitas. Mengumpulkan RAB sebagai bukti rekam jejak kegiatan
sehingga dapat dipertanggung jawabkan yang merupakan langkah guna dilakukan
sebelum melakukan olah data formula rekapitulasi. Dengan data yang sudah terkumpul
ini digunakan untuk memahami perhitungan RAB unit sebelumnya, melakukan analisis
45
RAB unit secara cermat serta berkonsultasi dengan pimpinan dengan baik terkait data
yang akan diolah.
Gambar 4.2. Kumpulan RAB Unit Pagu Anggaran 2020
Gambar 4.3. Tampilan RAB Unit TA 2020 Prodi T. Lingkungan
3. Membuat Template Formula Rekapitulasi Akun Belanja
Tahapan membuat template formula rekapitulasi akun belanja sesuai dengan Nilai Aneka
yaitu Anti Korupsi dan template yang dibuat agar mendapat kesamaan dalam proses
pengisiannya sesuai dengan Nilai Aneka yaitu Komitmen Mutu. Membuat Template
Formula Rekapitulasi Akun Belanja sehingga data yang diisi sesuai dengan data yang
akan diolah (komitmen mutu). Rekap formula perhitungan RAB Unit dilakukan dengan
46
jujur tanpa merubah hasil berdasarkan kepentingan (anti korupsi). Adapun penjabaran
tentang isi Pengisian Template Formula Rekapitulasi Akun Belanja adalah sebagai
berikut:
a. Uraian Singkat Kegiatan
Berisikan deskrispsi singkat tentang kegiatan
b. Pagu Anggaran Unit
Berisikan jumlah pagu anggaran setiap unit
c. Rincian Anggaran Biaya
Berisikan nama unit, uraian, akun yang digunakan, rincian perhitungan dan jumlah
d. Dashboard indikator
Berisikan informasi jumlah pagu anggaran jumlah masing-masing akun anggaran
e. Template Formula Rekapitulasi Akun Belanja menggunakan aplikasi Google
Spreadsheet
Formula Rekapitulasi Akun Belanja dibuat menggunakan aplikasi Google
Spreadsheet karena dengan aplikasi ini memberikan banyak manfaat antara lain dapat
diliat secara realtime, dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan saling
memberikan link dan mudah dalam pengoperasiannya dengan link sebagai berikut
shorturl.at/bkxDT. Adapun tampilan dari isian Formula Rekapitulasi Akun Belanja
Rekapitulasi Akun Belanja menggunakan aplikasi Google Spreadsheet adalah sebagai
berikut:
Gambar 4.4. Tampilan RAB Google Spreadsheet
47
Gambar 4.5. Tampilan Dashboard Formula Rekapitulasi Akun Belanja Google
Spreadsheet
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor
Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor menjadi tahap akhir dalam setiap kegiatan.
Tujuannya dari melaporkan hasil kegiatan agar diketahui setiap alur tahapan kegiatan
diketahui oleh mentor.
Gambar 4.6. Kegiatan Konsultasi dengan Mentor
4.1.2 Melakukan Sosialisasi Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja kepada
Subbagian Perencanaan dan Keuangan BMN (Kegiatan Kedua)
Tahapan kegiatan kedua ini lebih memfokuskan pada kegiatan sosialisasi serta proses
dari awal konsultasi hingga terselenggaranya kegiatan sosialiasi dengan jadwal kegiatan sebagai
berikut:
48
Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan Kedua
No Kegiatan Agustus September Tanggal
Kegiatan 1 2 3 4 1 2
2
Melakukan Sosialisasi Formula
Rekapitulasi Perhitungan Akun
Belanja kepada Perencanaan dan
Keuangan
25 Agustus
2020 – 08
September
2020
Pada table 4.2. diatas diketahi rentang waktu dalam melaksanakan kegiatan kedua
dimulai tanggal 25 Agustus 2020 hingga 08 September 2020 dengan rincian tahapan kegiatan
kedua terangkum sebagai berikut:
1. Mengkonsultasikan Tahapan Kegiatan dengan Mentor
Kegiatan melakukan Konsultasi tahapan kegiatan dengan mentor di awal kegiatan
menjadi sangat penting dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang akan
dilaksanakan dapat diketahui agar mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Segala
jenis masukan dan arahan yang disampaikan mentor serta solusi yang didapatkan selama
proses diskusi menjadi acuan yang diikuti selama proses aktualiasi ini.
2. Melakukan Koordinasi dengan Rekan Kerja dan Pimpinan
Melakukan Koordinasi dengan Rekan Kerja dan Pimpinan agar mendapatkan Kejelasan
dalam pengisian RAB sesuai dengan Nilai Akuntabilitas. Melakukan koordinasi dengan
Unit, Rekan Kerja dan Pimpinan terkait Formula RAB tetap terus dilakukan agar segala
kendala dan permasalahan yang nanti terjadi dapat dicarikan solusi dan diselesaikan
dengan tepat guna, sehingga proses mendampingi unit dalam proses pengisian tetap
diperlukan.
Gambar 4.7. Koordinasi dengan Rekan Kerja
49
3. Menyusun Materi Sosialisasi
Menyusun materi sosialisasi agar mudah dipahami sesuai dengan Nilai Aneka yaitu
Komitmen Mutu. Materi sosialisasi dibuat agar dalam proses pemaparan mudah untuk
dipahami, adapun berikut tampilan materi sosialisasi dengan rincian terlampir.
Gambar 4.8. Materi Sosialisasi
Gambar 4.9. Materi Sosialisasi
4. Menentukan Waktu, Tempat dan Mendistribusikan Undangan Sosialisasi
Mendistribusikan surat undangan sesuai dengan responden yang dituju sesuai dengan
daftar undangan sosialisasi dan memberikannya sebelum kegiatan dimulai mencerminkan
50
nilai Kejururan dan disiplin sebagai bentuk nilai Aneka Anti Korupsi. Sosialisasi sangat
diperlukan dalam kegiatan ini karena dengan adanya sosialiasi yang berupa pemaparan
dari kegiatan yang akan dilaksanakan memberikan manfaat berupa pengenalan dari
kegiatan yang akan dilaksanakan, penyesuaian dengan template (isi) yang nantinya akan
dikerjakan dan pengembangan dari respon peserta sosialiasi. Kegiatan sosialisasi ini
dilakukan dengan membuat undangan dengan waktu yang telah disepakati yaitu pada
tanggal 08 September 2020 Pukul 10.00 Wita via Google Meet. Setelah surat undangan
dibuat hingga disahkan maka dilakukan distribusi undangan sosialisasi via email dan
Whats Up. Adapun rincian undangan dapat dilihat pada bagian lampiran.
Gambar 4.10. Undangan Sosialisasi
5. Menyampaikan Sosialisasi Formulasi Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja
Pada tahapan kegiatan ini merangkum kegiatan dalam melakukan Sosialisasi Formulasi
Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja untuk Unit dengan memberikan Modul, SOP
serta manfaat dari pengisiannya yang akan memudahan unit dalam melakukan pengisian
rencana anggaran biaya serta realisasinya dan secara otomatis akan terekap dan
menampilkan informasi yang diperlukan pada bagian dashboard. Kemudian memberikan
penjelasan dan menyediakan waktu konsultasi (tanya-jawab) bagi unit yang masih belum
memahami konsep formula RAB. Oleh karena itu memberikan pemahaman kepada Unit
akan pentingnya menggunakan formula RAB ini sangat perlu ditanamkan.
51
Gambar 4.11. Dokumentasi Sosialisasi
Gambar 4.12. Dokumentasi Sosialisasi
6. Memberikan penjelasan dan membuka ruang konsultasi (tanya-jawab) yang belum
memahami konsep formula RAB
Tahapan kegiatan memberikan penjelasan dan membuka ruang konsultasi (tanya-jawab)
yang belum memahami konsep formula RAB sesuai Nilai Aneka Nasionalisme.
Membuka ruang konsultasi (tanya-jawab) mencerminkan nilai tidak memaksakan
kehendak diri sendiri sesuai sila ke-3.
52
Gambar 4.13. Dokumentasi Sosialisasi
7. Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor
Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor menjadi tahap akhir dalam setiap kegiatan.
Tujuannya dari melaporkan hasil kegiatan agar diketahui setiap alur tahapan kegiatan
diketahui oleh mentor.
Gambar 4.14. Kegiatan Konsultasi dengan Mentor
4.1.3 Mengedarkan Modul dan SOP Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja
kepada Perencanaan dan Keuangan (Kegiatan Ketiga)
Tahapan kegiatan ketiga ini lebih memfokuskan pada kegiatan proses membuat surat
edaran pengisian anggaran dari awal konsultasi hingga selesainya pengisian RAB dengan jadwal
kegiatan sebagai berikut:
53
Tabel 4.3. Jadwal Kegiatan Ketiga
No Kegiatan Agustus September Tanggal
Kegiatan 1 2 3 4 1 2
3
Mengedarkan Modul dan SOP
Formula Rekapitulasi Perhitungan
Akun Belanja kepada Perencanaan
dan Keuangan
08 September
2020
Pada table 4.3. diatas diketahi rentang waktu dalam melaksanakan kegiatan dimulai
tanggal 05 September 2020 hingga 07 September 2020 dengan rincian tahapan kegiatan ketiga
terangkum sebagai berikut:
1. Mengkonsultasikan Tahapan Kegiatan dengan Mentor
Kegiatan melakukan Konsultasi tahapan kegiatan dengan mentor di awal kegiatan
menjadi sangat penting dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang akan
dilaksanakan dapat diketahui agar mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Segala
jenis masukan dan arahan yang disampaikan mentor serta solusi yang didapatkan selama
proses diskusi menjadi acuan yang diikuti selama proses aktualiasi ini.
2. Mengkoordinasikan dan mengonsultasikan Modul dan SOP
Mengkoordinasikan dan mengonsultasikan Modul dan SOP merupakan bentuk tanggung
jawab dan transparansi antara bawahan kepada pimpinan mencerminkan Nilai Aneka
Anti Korupsi.
Gambar 4.15. Konsultasi dengan Mentor
3. Membuat Modul pengisian Template Formula RAB
Dokumen SOP dan Modul yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
Nilai Aneka Akuntabilitas. Modul Pengisian Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula
Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja dibuat untuk mengetahui cara pengisiannya.
54
Berikut tampilan Modul Pengisian template Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula
Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja dengan rincian modul terlampir
Gambar 4.16. Tampilan Dashboard Formula Rekapitulasi Akun Belanja
4. Membuat SOP Pengisian Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula Rekapitulasi
Perhitungan Akun Belanja
Membuat SOP Pengisian Anggaran dilakukan secara professional dan tidak berpihak
sesuai dengan Nilai Aneka Komitmen Mutu. SOP Pengisian Rencana Anggaran Biaya
Dalam Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja dibuat agar alur kegiatannya
dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana. Berikut tampilan SOP
Pengisian Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun
Belanja dengan rincian SOP terlampir.
55
Gambar 4.17. SOP Pengisian Rencana Anggaran Biaya Dalam Formula Rekapitulasi
Perhitungan Akun Belanja
5. Mendistribusikan Edaran Modul dan SOP Pengisian Anggaran dengan
menggunakan Format RAB
Tahapan kegiatan ini dilakuan dengan mengedarkan Modul dan SOP Formula
Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja kepada Perencanaan dan Keuangan.
Mendistribusikan edaran Modul dan SOP merupakan cerminan Sila Ke-2 yaitu Saling
menghargai pendapat masing-masing sesuai dengan Nilai Aneka Nasionalisme.
Mendistribusikan edaran Modul dan SOP Pengisian Anggaran dengan Format RAB baru
dengan sopan, senyum, salam dan sapa sesuai dengan Nilai Aneka Etika publik.
56
Gambar 4.18. Dokumentasi Distribusi Modul dan SOP
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor
Melaporkan hasil kegiatan kepada mentor di akhir kegiatan menjadi sangat penting
dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang telah dilaksanakan dapat diketahui
dan mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Segala jenis masukan dan arahan
yang disampaikan mentor serta solusi yang didapatkan selama proses diskusi menjadi
acuan yang diikuti selama proses aktualiasi ini.
Gambar 4.19. Kegiatan Konsultasi dengan Mentor
57
4.1.4 Mengumpulkan RAB yang telah diisi dan merekapnya untuk kebutuhan Aplikasi
SAKTI (Kegiatan Keempat)
Tahapan kegiatan keempat ini memfokuskan pada kegiatan mengumpulkan RAB yang
telah diisi dan merekapnya untuk kebutuhan Aplikasi SAKTI dengan jadwal kegiatan sebagai
berikut:
Tabel 4.4. Jadwal Kegiatan Keempat
No Kegiatan Agustus September Tanggal
Kegiatan 1 2 3 4 1 2
4
Mengumpulkan RAB yang telah
diisi dan merekapnya untuk
kebutuhan Aplikasi SAKTI
08 September
2020 – 11
September
2020
Pada table 4.4. diatas diketahui rentang waktu dalam melaksanakan kegiatan dimulai
tanggal 08 September 2020 hingga 11 September 2020 dengan rincian tahapan kegiatan keempat
terangkum sebagai berikut:
1. Mengkonsultasikan Tahapan Kegiatan dengan Mentor
Kegiatan melakukan Konsultasi tahapan kegiatan dengan mentor di awal kegiatan
menjadi sangat penting dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang akan
dilaksanakan dapat diketahui agar mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Segala
jenis masukan dan arahan yang disampaikan mentor serta solusi yang didapatkan selama
proses diskusi menjadi acuan yang diikuti selama proses aktualiasi ini.
2. Mengumpulkan, memeriksa dan merekap RAB unit yang telah dikumpulkan
Mengembalikan dan menjelaskan kepada unit atas kesalahan yang terjadi saat proses
pengisian dengan sopan dan ramah merupakan cerminan Nilai Aneka Etika publik. Pada
tahapan kegiatan ini yaitu melakukan pengumpulan RAB dari unit. Melakukan
pemeriksaan/koreksi atas RAB unit yang telah dikumpulkan. Mengembalikan dan
menjelaskan kepada unit atas kesalahan yang terjadi saat proses pengisian. Merekap
daftar RAB Unit yang sudah terkumpul dan sudah benar.
58
Gambar 4.20. RAB Unit yang telah dikumpulkan
3. Merekap RAB Unit untuk kebutuhan Aplikasi SAKTI
Merekap daftar RAB Unit yang sudah terkumpul dan sudah benar disimpan dan
didokumentasikan dengan baik mencerminkan Nilai Aneka Akuntabilitas. Merekap
daftar RAB Unit yang sudah terkumpul dan sudah benar untuk kebutuhan Aplikasi
SAKTI sesuai dengan yang diajukan tanpa memilah dan memilih karena kepentingan
mencerminkan sifat mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi
merupakan cerminan dari Nilai Aneka Nasionalisme. Merekap daftar RAB Unit yang
sudah terkumpul dan sudah benar untuk kebutuhan Aplikasi SAKTI dilakukan dengan
benar merupakan cerminan Nilai Aneka Komitmen Mutu. Dalam merekap daftar RAB
Unit yang sudah terkumpul dan sudah benar harus diisi sesuai dengan kenyataan tanpa
melakukan perubahan karena ada kepentingan sehingga menjunjung tinggi nilai kejujuran
merupakan cerminan dari Nilai Aneka Anti Korupsi. Tahapan kegiatan ini dilakukan
dengan merekap seluruh RAB unit yang terkumpul dengan baru guna kebutuhan Aplikasi
SAKTI dengan tampilan sebagai berikut:
59
Gambar. 4.21. Tampilan Akun Belanja menggunakan aplikasi Google Spreadsheet
Gambar. 4.22. Tampilan RAB dan Realisasi Anggaran menggunakan aplikasi
Google Spreadsheet
Pada gambar diatas diketahui pada sheet 1 merupakan hasil input dari masing-masing
RAB unit yang terlah terkumpul dan dengan cepat dan pada bagian sheet 2
merupakan hasil formula rekapitulasi akun belanja yang secara otomatis diketahui
pada hasil input RAB unit. Karena perhitungan yang dilakukan secara otomatis maka
memberikan manfaat yaitu: Memudahkan rekapitulasi perhitungan akun secara
otomatis, Mempersingkat waktu dalam proses pengerjaannya sehingga lebih efisien,
60
Mengoreksi RAB yang telah dikumpulkan apabila terjadi kesalah input, Hasil
rekapitulasi digunakan dalam proses input ke dalam Aplikasi SAKTI dan Data yang
diolah dapat digunakan sebagai referensi untuk Bagian Keuangan. Adapun fungsi
formula yang penulis buat menggunakan fungs sum if yaitu “=SUMIF('RAB
Unit'!$A$4:$A$1999,B5,'RAB Unit'!$Q$4:$Q$1999)” dengan
tampilan sebagai berikut:
Gambar. 4.23. Tampilan RAB dan Realisasi Anggaran menggunakan aplikasi
Google Spreadsheet
Setelah perhitungan akun belanja yang secara otomatis ini dilakukan maka perlu
dilakukan input kedalam Aplikasi SAKTI sebagai berikut:
61
Gambar. 4.24. Tampilan Aplikasi SAKTI 1
Gambar. 4.25. Tampilan Aplikasi SAKTI 2
Gambar. 4.26. Tampilan Aplikasi SAKTI 3
62
Gambar. 4.27. Tampilan Aplikasi SAKTI 4
Adapun hasil dari proses input di Aplikasi SAKTI menjadi RKAKL, berikut tampilan
RKAKL sebagai berikut:
Gambar. 4.28. Tampilan Aplikasi SAKTI 4
63
Gambar. 4.29. Tampilan Aplikasi SAKTI 4
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Mentor
Melaporkan hasil kegiatan kepada mentor di akhir kegiatan menjadi sangat penting
dilakukan sehingga segala kegiatan dan tahapan yang telah dilaksanakan dapat diketahui
dan mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Segala jenis masukan dan arahan
yang disampaikan mentor serta solusi yang didapatkan selama proses diskusi menjadi
acuan yang diikuti selama proses aktualiasi ini.
Gambar 4.30. Kegiatan Konsultasi dengan Mentor
64
4.2 Role Model
Role model yang menjadi panutan saya sebagai seorang ASN adalah Bapak Dr.
Muhammad Mashuri, M.T. yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Non Akademik
Institut Teknologi Kalimantan (ITK) lahir di kota Lamongan pada tanggal 08 April 1962.
Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya lulus pada
tahun 1986 dengan bidang keahlian Statistika. Kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 2 di
Institut Teknologi Bandung dengan menyelesaikan studi pada tahun 1994 dengan bidang
keahlian Teknik Manajemen Industri. Kemudian Beliau menyelesaikan pendidikan Doktor pada
tahun 2006 di Institut Teknologi Bandung dengan bidang keahlian Matematika Peminatan
Statistika.
Sebagai seorang atasan beliau memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan
institusi, hal ini karena beliau memiliki rasa cinta dan rasa memiliki institusi sehingga selalu siap
melakukan yang terbaik. Tugas tambahan beliau sebagai pimpinan tidak dijadikan beban namun
dijadikan semangat untuk mendengar, berbagi, berkolaborasi dan berinovasi bersama dengan
jajarannya. Selalu menunjuk dan melibatkan tendik muda dalam setiap kegiatan merupakan hal
yang kerap dilakukan beliau hal ini dilakukan karena beliau mengangap bahwa tendik muda
perlu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas dan unggul.
Sebagai seorang pemimpin, Bapak Dr.
Muhammad Mashuri, M.T. merupakan sosok
yang oleh jajarannya dikenal tegas dan selalu
tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan
mendukung Rektor dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang
kemahasiswaan, administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama,
dan hubungan masyarakat demi berjalannya
proses belajar mengajar di Institut Teknologi
Kalimantan. Dibalik ketegasan beliau
sesungguhnya ada tujuan untuk ikut membangun
ITK demi kemajuan pendidikan di Kalimantan
Timur khususnya dan juga Indonesia umumnya.
Selain itu beliau adalah sosok pekerja keras dan
tidak pernah berhenti untuk belajar terutama
Gambar 4.31. Dr. Muhammad Mashuri, M.T
Wakil Rektor Bidang Non Akademik
65
untuk hal-hal yang baru sehingga dapat disebut juga sebagai pekerja cerdas. Beliau pernah
berkata “sepertiga kehidupan kita berada di tempat kerja, oleh karena itu bahagialah dalam
bekerja karena sepertiga kebahagian kita ada di tmepat kerja”. Demikian yang dapat saya
sampaikan dari banyak hal yang sebenarnya dapat digambarkan dari sosok Bapak Dr.
Muhammad Mashuri, M.T. sebagai panutan bagi saya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan
dan semangat untuk terus mengabdi sehingga tetap menjadi panutan bagi banyak orang.
66
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
1. Aktualisasi Formula rekapitulasi perhitungan akun belanja di Institut Teknologi
Kalimantan telah dilaksanakan.
2. Laporan Aktualisasi ini merupakan salah satu bagian dari Tugas Pelatihan Dasar
(Latsar) CPNS Institut Teknologi Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur Kota
Balikpapan dengan menanamkan dan mengaktualisasikan 5 Nilai Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA) serta peran
dan kedudukan PNS yang meliputi Manajemen ASN, Whole of Government dan
Pelayanan Publik.
3. Laporan Aktualisasi ini memberikan manfaat terhadap visi dan misi Institut Teknologi
Kalimantan.
4. Laporan Aktualisasi ini memberikan manfat bagi Subbagian Perencanaan berupa
efisiensi dalam melakukan perhitungan Akun Belanja
5.2. Saran
1. Diharapkan laporan aktualisasi ini menjadi salah satu sumber atau referensi bagi ASN
terutama Tendik di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan dalam menjalankan
kegiatan operasional perguruan tinggi.
2. ASN/Peserta Latsar diharapkan menjadi pribadi yang terbuka dalam menerima saran
dari pihak terkait dengan profesi diri tanpa memandang status. Dengan demikian, tidak
hanya kerjasama yang terjalin dengan baik tetapi juga kemajuan diri pribadi dalam
profesi dan performa pelayanan yang optimal.
67
DAFTAR PUSTAKA
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Aktualisasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Akuntabilitas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Anti Korupsi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Etika Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Komitmen Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Manajemen ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Nasionalisme. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan
III: Whole of Government. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
68
LAMPIRAN-LAMPIRAN
69
KOLAN Nama : Muhammad Zulfikhar, S.E. NDH : 29 JABATAN : Dosen Asisten Ahli INSTANSI : Institut Teknologi Kalimantan
No. Hari / Tanggal Uraian Konsultasi Media Tanda
Tangan 1 Kamis/ 23 Juli
2020 - Arahan identifikasi isu - Penjelasan mengenai sistem
bimbingan
Zoom
2 Jum’at/24 Juli 2020
- Penentuan Isu
- Penentuan Kegiatan
WA
3 Selasa/28 Juli 2020
- Fixsasi judul dan isi - Konsultasi isu kegiatan dan isi - kelengkapan table uraian kegiatan
- Daftar Pustaka
- Power Point
Zoom
4 Selasa/10 Agustus 2020
- Konsultasi isu kegiatan dan isi - kelengkapan table uraian kegiatan
Zoom
5 Kamis/ 05 September 2020
- Konsultasi isu kegiatan dan isi - Analisis dampak
- Perubahan objek dari unit ke Perencanaan dan keuangan
Zoom
LEMBAR KONSULTASI COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XII
70
FORM PERSETUJUAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CALON PNS ANGKATAN XII TAHUN 2020
Data Peserta
Nama Peserta : Muhammad Zulfikhar, S.E.
NIP : 198908192019031010
No. HP Peserta : 081347791626
Unit Kerja : Subbagian Perencanaan
Data Mentor
Nama Mentor : Dr. Muhammad Mashuri, M.T.
NIK Mentor (KTP) : 3578090804620001
NIP Mentor : 196204081987011001
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Non Akademik
NPWP Mentor : 344005236606000
No. HP Mentor : 0818502987
No. Rekening : 0049457777 Bank : BNI
Gagasan Rancangan Aktualisasi Peserta:
Formula rekapitulasi perhitungan akun belanja
Balikpapan, 24 Juli 2020
Mentor Peserta,
(Dr. Muhammad Mashuri, M.T.)
9/9/2020
1
I N S T I T U TT E K N O L O G IK A L I M A N T A N
MATERI SOSIALISASITEMPLATE FORMULA
REKAPITULASIAKUN BELANJA
Laporan Rancangan Aktualisasi Muhammad Zulfikhar, S.E. // 09 September 2020
APA ITU“Formula RekapitulasiPerhitungan Akun Belanja”
• Pengertian
• Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanjaadalah formula yang dibuat menggunakan aplikasiGoogle Spreadshet dan microsoft excell untukmenghitung secara otomatis jumlah akun belanja dariRAB yang telah dikirimkan oleh masing-masing unit.
• Manfaat
• Manfaat dari Formula Rekapitulasi Perhitungan AkunBelanja adalah:
– Memudahkan rekapitulasi perhitungan akunsecara otomatis
– Mempersingkat waktu dalam prosespengerjaannya sehingga lebih efisien
– Mengoreksi RAB yang telah dikumpulkanapabila terjadi kesalah input
– Hasil rekapitulasi digunakan dalam proses inputke dalamAplikasi SAKTI
– Data yang diolah dapat digunakan sebagaireferensi untuk Bagian Keuangan
9/9/2020
2
I N S T I T U TT E K N O L O G IK A L I M A N T A N
TAHAP 1: Pagu Anggaran Unit
• PaguAnggaran Unit
• Pagu Anggaran Unit berisikandengan jumlah pagu yangditerima oleh masing-masingUnit. Jumlah pagu ini berbeda-beda nilainya setiap unit.
9/9/2020
3
TAHAP 2. : Pengisian Rincian Anggaran Biaya
• Rincian Anggaran Biaya
• Diisi dengan nama unit, uraian, akun yangdigunakan, rincian perhitungan dan jumlahanggaran sesuai dengan masing-masingakun yang digunakan hingga di jumlahmenjadi total anggaran yang digunakandan nilainya sama dan tidak boleh lebihdari pagu yang telah ditentukan. Pengisianini dilakukan pada saat pengusulananggaran Tahun N+1.
TAHAP 3 : Dashboard indikator Pagu dan RealiasiAnggaran
• Dashboard indikator Pagu dan RealiasiAnggaran
• Berisikan informasi jumlah pagu anggaran, realisasianggaran, persentase perbandingan pagu dan realisasianggaran serta persentase kumulatif RencanaPenarikan dan Realisasi Penarikan Dana.
9/9/2020
4
SOP : PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA
I N S T I T U TT E K N O L O G IK A L I M A N T A N
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Laporan Rancangan Aktualisasi Muhammad Zulfikhar, S.E. // 09 September 2020
Wakil Rektor Bidang Non Akademik,
Dr. Muhammad Mashuri, M.T.NIP. 196204081987011001
PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN
1.Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan
1.
2.PEREMENRISTEKDIKTI No. 06 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan
2.
3. 3.4. 4. Menguasai format administrasi SBM dan BAS berdasarkan PMK5. 5. Menguasai format RAB, TOR, Katalog dan data dukung lainnya
1.PENGISIAN REALISASI ANGGARAN DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA
1
2
2.LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN
3
4
SUBBAGIAN PERENCANAAN NAMA SOP :
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Menguasai Peraturan Menteri Keuangan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANApabila SOP ini tidak dijalankan maka akan mengganggu Proses Perencanaan dan Penganggaran ITK dalam pelaporan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Menguasai peraturan bidang perencanaan Pendidikan Tinggi
Menguasai Proses RKAKL
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Perundang-undangan
Aplikasi SAKTI, Google Spreadsheet
Perangkat Komputer
Alat Tulis Kantor
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR SOPTGL. PEMBUATANTGL. REVISITGL. EFEKTIFDISAHKAN OLEH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Keterangan
WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK KASUBBAGIAN PERENCANAANPENGOLAH DATA
PROGRAM DAN ANGGARANUNIT Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan kepada Subbagian Perencanaan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1
* Instruksi* Surat * Disposisi
10 Menit Disposisi
2 Mengkoordinasikan pengisian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1
* Disposisi* Surat Resmi
1 Jam * Pagu Anggaran unit
3 Mengolah, menyiapkan format dan mendistribusikan Pagu Anggaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 kepada masing-masing unit menggunakan fasilitas Google Spreadsheet
* Pagu Anggaran* Format RAB* Google Spreadsheet* Disposisi* Surat Resmi
1 Jam Draft RAB Tahun N+1
4 Mengisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 di Google Spreadsheet
* Pagu Anggaran* Format RAB* Google Spreadsheet* Surat Resmi
1 Hari Draft RAB Tahun N+1
5 Meneirma, memverifikasi, Mengolah, menyusun dan mencetak data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 yang sudah tersusun. Jika sudah benar akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, jika masih salah maka akan dikembalikan ke proses sebelumnya
* Draft RAB* Google Spreadsheet
1 Jam Draft RAB Tahun N+1
6 Meneirma dan memverifikasi data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Induk Tahun N+1. Jika sudah benar akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, jika masih salah maka akan dikembalikan ke proses sebelumnya
* Draft RAB* Google Spreadsheet
30 Menit Draft RAB Tahun N+1
7 Memparaf data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1
* Draft RAB* Google Spreadsheet
30 Menit Draft RAB Tahun N+1
8 Menandatangani data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1
* Draft RAB* Google Spreadsheet
30 Menit Draft RAB Tahun N+1
9 Menginput data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 ke dalam Aplikasi SAKTI
* RAB yang telah disahkan* Aplikasi SAKTI
1 Hari RAB Tahun N+1Aplikasi SAKTI
10 Menyimpan dan Mendokumentasikan data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun N+1 yang telah diinput
* Dikumentasi RAB yang telah disahkan
1 Jam RAB Tahun N+1Aplikasi SAKTI
Pelaksana
No Kegiatan
PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA
Mutu Baku
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Nama Lengkap
10 responses
Nanda Kartika
Aldian Putri Dwiyhana, S.Sos.
Irfan Aprison
Bebby Putri Indahswari, S.E.
Annisa Mawaddah
Muhammad Zulfikhar
Ainunna Uswatun Hasanah, S.Pd.
Dini Septiantoro
Ria Pujima Violeta Hutabarat
Da�ar Hadir Sosialisasi 08 September202010 responses
Publish analytics
NIP/NIPH
10 responses
Unit Kerja
10 responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
100218058
10216031
199504142019031009
100218051
199008112019032016
198908192019031010
199210102019032033
198909212019031006
199111292019032017
Subbag Keuangan dan BMNSubbag PerencanaanBPP30%
20%
50%
Forms
I N S T I T U T
T E K N O L O G I
K A L I M A N T A N
MATERI SOSIALISASI
TEMPLATE FORMULA REKAPITULASI
AKUN BELANJA
Laporan Rancangan Aktualisasi Muhammad Zulfikhar, S.E. // 09 September 2020
APA ITU “Formula Rekapitulasi
Perhitungan Akun Belanja” • Pengertian
• Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun Belanja
adalah formula yang dibuat menggunakan aplikasi
Google Spreadshet dan microsoft excell untuk
menghitung secara otomatis jumlah akun belanja dari
RAB yang telah dikirimkan oleh masing-masing unit.
• Manfaat
• Manfaat dari Formula Rekapitulasi Perhitungan Akun
Belanja adalah:
– Memudahkan rekapitulasi perhitungan akun
secara otomatis
– Mempersingkat waktu dalam proses
pengerjaannya sehingga lebih efisien
– Mengoreksi RAB yang telah dikumpulkan
apabila terjadi kesalah input
– Hasil rekapitulasi digunakan dalam proses input
ke dalam Aplikasi SAKTI
– Data yang diolah dapat digunakan sebagai
referensi untuk Bagian Keuangan
I N S T I T U T
T E K N O L O G I
K A L I M A N T A N
TAHAP 1: Pagu Anggaran Unit
• Pagu Anggaran Unit
• Pagu Anggaran Unit berisikan
dengan jumlah pagu yang
diterima oleh masing-masing
Unit. Jumlah pagu ini berbeda-
beda nilainya setiap unit.
TAHAP 2. : Pengisian Rincian Anggaran Biaya
• Rincian Anggaran Biaya
• Diisi dengan nama unit, uraian, akun yang
digunakan, rincian perhitungan dan jumlah
anggaran sesuai dengan masing-masing
akun yang digunakan hingga di jumlah
menjadi total anggaran yang digunakan
dan nilainya sama dan tidak boleh lebih
dari pagu yang telah ditentukan. Pengisian
ini dilakukan pada saat pengusulan
anggaran Tahun N+1.
TAHAP 3 : Dashboard indikator Pagu dan Realiasi Anggaran
• Dashboard indikator Pagu dan Realiasi Anggaran
• Berisikan informasi jumlah pagu anggaran, realisasi
anggaran, persentase perbandingan pagu dan realisasi
anggaran serta persentase kumulatif Rencana
Penarikan dan Realisasi Penarikan Dana.
SOP : PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DALAM FORMULA REKAPITULASI PERHITUNGAN AKUN BELANJA
I N S T I T U T
T E K N O L O G I
K A L I M A N T A N
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Laporan Rancangan Aktualisasi Muhammad Zulfikhar, S.E. // 09 September 2020
3Halaman :
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021KEMEN/LEMBUNIT ORGUNIT KERJAALOKASI
(023)(17)(677576)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDITJEN PENDIDIKAN TINGGIINSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
25,967,896,000Rp.
KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYASD/CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50,000,000
50,000,00050,000,0001.0 TAHUN - Perjalanan Dinas Dosen Pendamping
B BANTUAN OPERASIONAL JURUSAN DAN PROGRAMSTUDI
2,133,158,000
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 100,686,000
100,686,000100,686,0001.0 TAHUN - Belanja konsumsi sehari-hari
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,500,000
3,500,0003,500,0001.0 TAHUN - Pengiriman dokumen
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521211 Belanja Bahan 529,227,000
529,227,000529,227,0001.0 TAHUN - Belanja ATK dan konsumsi kegiatan
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 106,890,000
106,890,000106,890,0001.0 TAHUN - Honorarium panitia kegiatan
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 389,520,000
389,520,000389,520,0001.0 TAHUN - Biaya pendaftaran pelatihan
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 162,360,000
162,360,000162,360,0001.0 TAHUN - Belanja bahan laboratorium
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
522151 Belanja Jasa Profesi 254,670,000
254,670,000254,670,0001.0 TAHUN - Honorarium pembicara
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 267,365,000
267,365,000267,365,0001.0 TAHUN - Biaya transportasi dan penginapan
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 318,940,000
318,940,000318,940,0001.0 TAHUN - Biaya transportasi dan penginapan dalam kota
C PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS DOSENDAN MAHASISWA
299,044,000
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 18,840,000
18,840,00018,840,0001.0 TAHUN - Subscribe toeic modul dari ITC
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521211 Belanja Bahan 52,529,000
52,529,00052,529,0001.0 TAHUN - Belanja ATK
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 39,075,000
39,075,00039,075,0001.0 TAHUN - Honorarium panitia kegiatan
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 80,000,000
15Halaman :
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021KEMEN/LEMBUNIT ORGUNIT KERJAALOKASI
(023)(17)(677576)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDITJEN PENDIDIKAN TINGGIINSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
25,967,896,000Rp.
KODE PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2021
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYASD/CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57,190,000
57,190,00057,190,0001.0 TAHUN - Biaya transportasi dan penginapan
B GERAKAN MASYARAKAT SEHAT 31,650,000
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521211 Belanja Bahan 2,100,000
2,100,0002,100,0001.0 TAHUN - Pembelian snack
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 750,000
750,000750,0001.0 TAHUN - Honorarium instruktur
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
522141 Belanja Sewa 28,800,000
28,800,00028,800,0001.0 TAHUN - Sewa Lapangan olahraga (futsal, badminton, basket)Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola danKelembagaan U057 122,400,000
A RAPAT KERJA 2021 122,400,000
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521211 Belanja Bahan 19,710,000
19,710,00019,710,0001.0 KEG - Biaya Penyediaan ATK dan Bahan Habis Pakai Kegiatan
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 6,200,000
6,200,0006,200,0001.0 KEG - Honor Panitia Kegiatan
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50,000,000
50,000,00050,000,0001.0 KEG - Seminar Kit
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000
7,200,000900,0008.0 OJ - Honorarium narasumber
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 39,290,000
39,290,00039,290,0001.0 KEG - Biaya transportasi dan penginapan
Sarana Bidang Pendidikan 7.0 Paket4471.CAA 2,121,525,000
Lokasi : KOTA BALIKPAPAN
Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)4471.CAA.001 226,830,0001.0 Paket
Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran U052 226,830,000
A Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 226,830,000
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139,730,000
139,730,000139,730,0001.0 TAHUN - Belanja modal jurusan dan prodi
PNP
(KPPN.047-Balikpapan )
536111 Belanja Modal Lainnya 87,100,000
87,100,00087,100,0001.0 TAHUN - Belanja modal software
Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)4471.CAA.002 1,894,695,0006.0 Paket
Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran U051 1,894,695,000
TABEL BANTU PENJUMLAHAN PERAKUN
No KODE AKUN NAMA AKUN PAGU ANGGARAN RKAKL Selisih
1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran -Rp 100,686,000- -Rp 100,686,000- -Rp - -
2 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat -Rp 3,500,000- -Rp 3,500,000- -Rp - -
3 521211 Belanja Bahan -Rp 529,227,000- -Rp 529,227,000- -Rp - -
4 521213 Belanja Honor Output Kegiatan -Rp 106,890,000- -Rp 106,890,000- -Rp - -
5 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya -Rp 389,520,000- -Rp 389,520,000- -Rp - -
6 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -Rp 162,360,000- -Rp 162,360,000- -Rp - -
7 522151 Belanja Jasa Profesi -Rp 254,670,000- -Rp 254,670,000- -Rp - -
8 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa -Rp 267,365,000- -Rp 267,365,000- -Rp - -
9 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota -Rp 318,940,000- -Rp 318,940,000- -Rp - -
10 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Rp 139,730,000- -Rp 139,730,000- -Rp - -
11 532114 Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin -Rp - - -Rp - -
12 536111 Belanja Modal Lainnya -Rp 87,100,000- -Rp 87,100,000- -Rp - -
13 511111 Belanja Gaji Pokok PNS -Rp - - -Rp - -
14 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS -Rp - - -Rp - -
15 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS -Rp - - -Rp - -
16 511122 Belanja Tunj. Anak PNS -Rp - - -Rp - -
17 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS -Rp - - -Rp - -
18 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS -Rp - - -Rp - -
19 511125 Belanja Tunj. PPh PNS -Rp - - -Rp - -
20 511126 Belanja Tunj. Beras PNS -Rp - - -Rp - -
21 511129 Belanja Uang Makan PNS -Rp - - -Rp - -
22 511136 Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi-Rp - - -Rp - -
23 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS -Rp - - -Rp - -
24 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen -Rp - - -Rp - -
25 512211 Belanja Uang Lembur -Rp - - -Rp - -
26 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja -Rp - - -Rp - -
27 522111 Beban Langganan Listrik -Rp - - -Rp - -
28 522112 Beban Langganan Telepon -Rp - - -Rp - -
29 522113 Beban Langganan Air -Rp - - -Rp - -
30 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya -Rp - - -Rp - -
31 522131 Beban Jasa Konsultan -Rp - - -Rp - -
32 522141 Belanja Sewa -Rp - - -Rp - -
33 522191 Belanja Jasa Lainnya -Rp - - -Rp - -
34 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Rp - - -Rp - -
35 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin -Rp - - -Rp - -
36 524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap -Rp - - -Rp - -
37 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri -Rp - - -Rp - -
38 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda-Rp - - -Rp - -
39 531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah -Rp - - -Rp - -
40 534131 Belanja Modal Jaringan -Rp - - -Rp - -
41 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan -Rp - - -Rp - -
42 533116 Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan -Rp - - -Rp - -
TOTAL ANGGARAN -Rp 2,359,988,000- -Rp 2,359,988,000- -Rp - -
Program
'4471.BEI.001 -Rp 2,133,158,000- -Rp 2,133,158,000-
4471.CAA.001 -Rp 226,830,000- -Rp 226,830,000-
Jumlah -Rp 2,359,988,000- -Rp 2,359,988,000-