'I

DEWP1>1' PERWAKILAN RAKYAT R.I FRAKSI ABRI

PEF1ANDANGAN UI"·'1UM FRAKS I ABRI

A'TAS

1 .. RANCANGAl\J UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN

DAN KEKUASAAN PENGADILAN DAL.AI'1 LINGKUNGAN

PERADILAN UMUM;

') l-. K!:..NCANGAN UNDANG-UNDANG TENT.A.NG SUSUNAN,

KEKUASAAN DAN ACARA MA.HK.AM.AH AGUNG.

Assalamuialaikum warakhmatullahi wabarakaatuh.

Sauciara ~e Lua Si dang,

Saudara Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah,

beserta Staf,

Para Anggota Dewan yang terhormat,

Sidang yang kami muliakan ..

Perkenankanlah kami atas nama Fraksi ABRI mengajak sidang

yang mulia memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang

Maha Esa, yang telah mengantarkan kita di dalam keadaan sehat

wal af iat ke ruangah ini untuk mengikuti acara pemandangan wTum

fraksi-fraksi atas :

1. Rancangan Undang-undang tentang Susux1an dan Kekuasaan Pe­

ngadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, dan

Rancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan L

ttca.rn. Mahkamah Agung ~

dan

Fraksi ABRI mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk

menyampaikan pemandangan umum Fraksi ABRI terhada9 l~edua RUU inio

Sebagc..in,o.na telc;.il.,,. kita makl:.:;ni~ Pemerintah den;.;an 2.ma.nat

Presiden tanggal 12 Ag~stus 1985 No. R.07/PU/VIII/1985 telah me­nyampaikan RUTJ Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam

Lingkungan Peradilan Umum serta RUU Tentang Susunan, Kekuasaan

dan Acara Mahkamah Agung kepada Dewan yang terhormat inio

I Pada ••••o•o••••

- 2 -

Pada tanggal 28 Agustus 1985 Pemerintah, diwakili oleh Menteri

Kehakiman telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas ke­

dua RUU tersebut di dalam rapat paripurna Dewan.

Fraksi kami menyadari, bahwa membuat sebuah RUU mengenai

badan-badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman

tidak mudah dan memerlukan waktu serta tenaga yang cukup banyak

dan pengetahuan yang cukup luas serta mendalam.

Berkat tekad dan ketekunannya, Pemerintah telah dapat menghasil­kan 2 (dua) buah RUU yang akan menggantikan Undang-undang Nomor

13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umurn

dan Mahkamah Agung, yang sedang kita bahas sekarang inio Untuk

itu Fraksi .ABRI menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya ke­

pada Pemerintaho

Saudara Ketua Yang Terhormat~

Sidang Yang Mu.lie. ..

Dalam RUU Tentang Su.sunan dan Kekua.saan Pengad.i.lan Dalam

Lingkungan Peradila11 Umum serta RUU Tentang Susunan, Kekuasaan

·d.s.n Acara Mahkamah Agung tercantum 2 (dua) dasar hukum, yaj_t1.J

1. Undang Undang Dasar 1945.

2.. Undang-undar.i.g Nomor 1L~ tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan.Kehakimanv

Fraksi ABRI di dalam membahas kedua RUU ini akan bertolak

dari kedua dasar hukum tersebut·dan TAP MFR-RI Nomor I,II/MPR/1978

tentang Kedudukai."1 dan Hubunga.n Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara

dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Mengenai kekuasaan keha~iman, pasal 24 dan pasal 25 Undang

Undang Dasar 1945 menyatakan sebe.gai berikut :

Pasal 24 : 11

( 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agu.r1g dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-1_;.;:i,-:-1 ang.

(2) Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu di­

atur dengan Undang-unda.ng.n

11 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai

Hakim ditetapkan dengan Undang-tL"'ldang 11

/ Penjelasan

-. - 3

Penjelasan pasal 24 dan 25 tersebut di atas berbunyi :

11 Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdekaj artinya

terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung

dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang ten­

tang kedudukannya para hakim 11 •

Kedua pasal itu beserta penjelasannya di dalam Undang Undang Dasar

1945 belu~ memberikan arti kekuasaan kehakiman secara tuntas. Hal

ini dapat difahami, mengingat bahwa Undang Undang Dasar bersifat

singkat dan luwes dan hanya rnemuat aturan-aturan pokok, sedang

aturan-aturan yang menjabarkan aturan pokok itu diserahkan kepada

undang-tmdang yang lebih mudah cara membuat, mengubah atau menca­

butnya.

Namun demikianj aturan pokok yang tercantum di dalam Undang Undang

Dasar kita, mengandung pokok pikiran yang sangat esensial, yaitu :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mdhkamah Agung dan

lain-lain badan kehakiman;

2. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka;

J.. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas

kekuasaan belaka.

Hal-hal inilah yang menjadi tolok ukur sejauh mana kedua RUU yang

sedang kita bahas ini didasarkan atas ketentuanj jiwa dan semangat

Undang Undang Dasar 1945.

Kita semua telah berjanji bahwa jiwa dan semangat Undang

Undang Dasar 1945 akan kita patuhi setulus-tulusnya, sebab kita

percaya bahwa dengan jalan itu kita akan. dapat hidup tertib, ter­

atur, dinamis, dan lestari sebagai bangsa.

Selanjutnya di dalam TAP MPR-RI Nomor II/I<IPR/ 198 3 tent~ng

GBHN, BAB II Pola Dasar Pembangunan Nasional tertulis :

11 Asas kesadaran hukum, ialah bahwa tiap warganegara 'Indonesia

harus selalu sadar dan taat kepada hukwn, dan mewajibkan Negara

untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukwn. 11

Kedua RUU ini tidak terlepas dari pelaksanaan Pelita keempat

di o.i.dang hukum yu.ng menggariskar~ kebijaksanaan sebagai berikut

1. Pembangunan dan pembinaan hukum di negara hukum Indonesia

didasarkan atas·Pa~casila da~ Undang Undang Dasar 19450

c:.. · fembangu11.a.n dan perrbinaan hul:um diarahkcn agar dava t. :

a) Nemati.tapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai<>

I b) Menciptakan

- 4 ·-

b) Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap

anggota masyarakat dapat menikrnati suasana serta iklim

ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadil-

an ..

c) Lebih memberikan dukungan dan pengamanan untuk rnencapai kemakrnuran.

3Q Di dalam pembangunru~ dan pernbinaan hukum ini akan dilanjut­

kan usaha-usaha untuk

J'/·. .J\"'

I.

l(

a) Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional

di dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain

mengadakan kodifikasi serta unifikasi di bidang-bidang

tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang ber-

kembang di dalam masyarakat.

b) l"lernantapkan kedudukan dan peranan badan-oadan lJeneg.'.j_k

hul<um sesuai dengan fungsi dan wewenang mereka masing­

masing.

c) Memantapkan· sikap, perilaku dan kemampuan para penegak

hukum di dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hu­

kum serta aparat penegak hukurn ..

d) Meningkatkan·penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian

bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.

e) Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk

menu.njang pembangunan bidang hukum.

Meningkatkan pen:yuluha.n hukum untuk mencapai kadar kesadaran

hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga seti~p anggota

masyaral<.at menyadari dan men.ghayati hak dan kewajibannya se­

bagai warganegara, di dalam rangka tegaknya hukum, keadilan

da.n perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, keter­

tiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar

1945.

5,, D5 dalarn usaha pembangunan hukurn nasional, perlu dilanjutkan

langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang me­

nyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara di dalam rangka

mpng~m~l11<an Panrac: 11 '.'...> rlar- 1Undan er Una'ang Dac:ar 1Oli5 '"- 0.Cl•t. ... ....,_..__ 4- ~.:.v ·~--_...t..A. "-"'- ~,,. ._ ""0 ._ .._... ~ ..... i 7-r •

Di dalam b&.c:;i.a.n dari TAP MPR )"hng dikutip di atas ada butir-butir

yang berkaitan langsung dengan pembahas2.n ini, yaitu :

1<' Kewajiban n.eg2ra untuk menegakkan dan menjamin kepastian hu-

kum;

/ 2. Menciptakan @••••••

- 5 -

2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap ang­

gota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertib­

an dan kepastian hukum yang berintikan keadilan;

3. Mernantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum

sesuai ~engan fungsi dan wewenane rnereka masing-masing.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat,

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan pengganti Undang-undang Nomor ·

19 tahw.1 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Fokok Kekuasaan Kehakim-·

ano Seperti kita ketahui Undang7lmdang Nomor 19 tahun 1964 terse­

but memuat ketentuan yang menyimpang da~i Undang Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasan pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945 telah

tegas dinyatakan 1 bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang

merdeka~ artihya terJepas dari penBaruh kekuasaan Pemerintah; pasal

19 Undang-undang Nomor 19 tahun ·1964 memberikan wev1enang kepada

.Presiden untuk dalam beberapa hal turut atau campur tangan dalam

soal-soal pengadilan.

Rumusan pasal tersebut berbunyi :

11 Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa

atau kepentingan masyarakat yang sangat rnendesak, Presiden

dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan n.

Di dal~~ Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung campur tangan ekseku­

tif (Presiden) itu diuraikan lebih jauh lagi, yaitu dalam pasal 23 yang rumusannya berbunyi :

Pasal 23 :

(1) Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang

dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilaku­

kan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka

dengan membubuhi catatan dalarn berita acara dan melampirkan

keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.

(2) Dalam hal-hal dimana Presiden menyatakan keinginannya untuk

melakukan campur tangan menurut ketentuan Undang-undang Pokok

Kekuasaan. KehaKim:=m, sidang menghentikan un-tuk sementaraye-

r -i k d ' 1 , ' u n _,, ' - -me ~- ... saan., · an rriengaaai<.ari musyawara~ C.t.(:::'lca._ Jc.n..:-..:-a 9

/

( 3) Musyawarah termaksud dalam ayat ( 2) tertuju 1..LYJ.tu..l\. melaks2nakan

keinginan Presiden.

/j (4' \) Keinginan •O••····

-- 6 -

(~_) Keinginan Presiden dan hasil musya'Harah diumumkan dalam si­

dang terbuka setelah sidang dibuka kembali.

Karena kedua Undang-undang ini~ ialah Undang-undang Nomor 19 ta-

hun 1964 dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 memuat }{eten.tuan yang

bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945~ maka Undang-

undang Nomor 14 tahur1 1970 sebagai pengganti Undang-undang Nomor

19 tahun 1964 harus menjamin pelaksanaan secara murni Undang

Undang Dasar 1945 terutama mengenai pengertian kekuasaan kehakim­

an yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan

juga tentu dari golongan-golongan dalam masyarakat.

Pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 berbunyi :

11 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaa.11 negara yang merdeka

UL-r-ituk menyelenggarakan perad5.1an .guna menegakkan huku . .m

dan keadilan berdasarkan Pancasila, dem.i ters2lenggaranya

Negara Hukum Republik Indonesia ";

Pasal 3 ayat (1) :

11 S2mua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia ada­

lah peradilan negara dan di tetapkan dengan Undang-ux1dang 11 ;

Pasal 4 ayat (3) :

11 Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak­

pihak lain di luar kekuasaan kehakiman -dilarang, kecuali

dalam hal yang tersebut da.lam Undang Undang Dasar 1945 110

'Maka setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atas

dasar Undang-undang No. 1 ~- tahun. 1970 harus dapat menjamin tegak­

nya asas yang ditu&vigkan di dalam pasal 1, pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang No. 14 tahun.f970.

Di dalam keterangan Pemerintah dinyatak2.Il bahwa kedua ran­

cangan undang-undang ini dibuat untuk menggantikan Undang-undang

No.. 13 tahun 1965 ten tang Pengadilan Dal am Lingkungan Feradila.11

Urnum dan Nahkamah Agung. Hal ini berarti bahwa substansi Undang­

undang No. -13 tahun 1965 dipecah menjadi dua, yaitu UI1tuk Mahkamah

Agung dan Feradilan Umum, masing-rnasing dituangkan dalam suatu

undang-undang t,2rsendiri, yai tu Rancangan Undang-u..'11.dang ten tang

Susur1an, Ke}~uasaan dan Acard Viahkamab.. J~sun.g do.:;.--l ?.anc::ang~j_:n. U!:dang-.

undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan

Peradila...ri. Urm .. ::m.

I "? .,....· J... , , .1.. eme_ in t..an •••••••••••

- 7 -

Pemerintah rnenjelaskan lebih lanjut bahvia. berdasarkan Undang­

undang No. 6 tahun 1969 sebenarnya Undang-undang Nc('13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalarn Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkarnah

Agung sudah tidak berlaku 1agi 9 hanya saat mulai tidak berlakunya

di tetapkan pada saat undang-undang yang menggantikarLYlya mulai be.r­

laku yaitu kedua Rancangan Undang-undang ini.

Sidang yang mulia,

Fraksi ABRI memperhatikan hal-hal yang berkernbang di dalam

kehidupan masyarakat Indonesia sekarango Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan

Dalam Lingktu1gan Peradilan Umum dan Rancangan Undang-undang tentang

Susunan; Kekuasaan dan Acara Mahkamah Agung, mendapat sorotan

dari banyak pihak dan golongan antara lain golongan yang mempunyai

profesi hukum dan mempunyai pandangan/pendapat yang berbeda-bP.da.

Hal ini memu1juklean adanya dinamika di dalam masyarakat; karena ke­

dua RancaLgan Undang-undang yang sedang kita b~as ini menyangkut

masyarakat pencari keadilan di dalam negara hukum<l'

Di dalam rangka ini baik Fraksi ABRI maupun kita semua dengan

rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya wajib menghormati wibawa

dan martabat kekuasaan kehakiman itu~ supaya ia tetap berdiri teguh

sebagai kekuasaan yang merdeka dan mampu menopang tegaknya hu~um

serta keadilan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi dan me­

ngayomi seluruh rakyat.

Peranan hukum sangat menonjol dalam usaha menjaga dinamika yang

stabil dan stabilitas yang dinamis" Dalarn Repelita IV yang juga

merupakan era hukum dan kita jadikan kerangka landasan pembangunan

bagi tahap tinggal landas nanti, maka mutlak ditingkatkan usaha un­

tuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum sebagai salah satu I

syarat terciptanya stabilitas· nasional yang mantap.

Fraksi ABRI mengharapkan kehadiran Undang-undang yang rancang­

annya sedang kita bahas sekarang ini kelak akan dap~t memenuhi apa

yang didambakan oleh masyarakat yal~Li tegaknya.hukum yang berwibawa

sesuai dengan rasa k~adilan, tegaknya hukum yang menyejukkan hati

masyarak:;.t.

Saudara Ketua,

Saudara wakil Pemerintah yang 1<c.rni homati.,.

Si :Jang ~/CU'...g mulie. :o

Perlu dicatat harapan Pemerintah, bahwa dengan disetujuinya

kedua rancangan und2.ng-u.11dang ini menjadi tL.~dang-u..Yldang, akan

I tercapailah

- 8 -

tercapailah salah satu usaha kita untuk mewujudkan cita-cita pern­

bangunan nasional di dalam Peli ta IV ini, yai.tu untuk lebih meman­tapkan kedudukan dan peranan badan-badan peradilan sesuai dengan

fu...D.gsi dan wewenang mereka masing-masing, sebaga1 salah satu usaha

menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota ma­

syarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepas­

ti an hukum yang berintikan keadilan.

Walaupun masih harus diteliti ketentuan-ketentuan yang konkrit di

dalam kedua rancangan undang-undang yang sedang kita bahas bersama

ini dapatlah sudah dinyatakan bahwa motivasi dan tujuan Pemerintah

di dalam menyusun rancangan undang-undang terse but sedik,i t ba..11yak

memberikan gambaran suatu keinginan bahwa produk hukum ini akan

mampu rnenjawab kebutu..'1an masyarakat Indonesia sekarang dan masa

depan serta sekaligus memberikan cerminan wajah bangsa dan Negara

Hukurn Indonesia~

Sida.ng Dewan yai."1.g kami rrruliakan 7

Pembentukan suatu undang-undang harus memenuhi persyaratan

umum tertentu, antara lain :

1. Berkesinambungan, di dalam arti berlahu untuk kurun

waktu yai."1g le.ma ..

2. Dirumuskan ringkas, jelas dan tepat sehingga mudah di­

pahami· setiap orang~

3. Materinya tidak boleh mengandung hal-hal yang saling

bertentangan.

4. Rumusannya m2ngandung nilai-nilai estesis, di dalam

arti .setiap ungkap?-n dirumuska.."l di dalam bahasa Indone­

sia yang baik dan benar.

Fraksi ABRI berpendapat, bahwa kedua rancangan undang-undang ini

pada dasarnya telah memenuhi persyaratan umum tersebut di atas.

Namun disana sini masih diperlukan penyempur·naano

Sidang yang terhormat,

Selanjutnya kami ingin menyoroti beberapa hal yang kami temu-

kan di dalam r::,ate!'i kedua ranca.ngan undang-ur:.d.::rng ini ..

Pada awal pandangan urnum ini telah kami teg3slc3.n bahwa tolok u.ku.r

dan kerangl<.a acuan utama yang digunakan iaL1h :Jnda.ng Undan~s ~asar

1945 7 BAB mengenai kekuasaan kehakiman ya.l:Lrii Bab IX Pasal 24 dan

25 beserta penjelasannya dan Undang-undang No .. 1 L~ tahun 1970 be-

serta perijela.sannyao

I • d I A apun • 0 a • 0 •• 0 ........ ..

·. - 9

•Adapun masalah-masalah yang kami temukan di dalam materi rancang­

an undang-undang ini ialah :

1. Pembinaan dan Pengawasan

Kedua rancangan undang-Ui."1dang ini mengedepanlrnn fungsi

pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Dalam Lingkungan

Peradilan Umum dan Pemerintah (Menteri Kehakiman).

ae Pasal 7 Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Ke­

kuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum me­

mua t rumuasan tentang we-v.renang pembinaan terhadap badan­

badan pengadilan di ·dalam lingkungan peradilan umum 9 ke­

cuali Mahkamah Agungo Wewenang itu .diberikan baik kepa­

da Menteri Kehakiman maupun kepada Ketua ~~hkamah Agung.

Di dalam hubungan ini Fraksi ABRI perlu pula mengemuka­

kan pendapatnya, bahwa di de.lam rancangan u..11dang-undang

yang sedang kita bahas sekarang ini perlu diperhatikan

bata5an dalam pelaksanaan wewenang pembinaan oleh Ketua

Ma.hkamah Agung/Ketua Pengadilan ~lam Lingkungan Peradil­an Umum pada pihak yang satu dan oleh Menteri Kehakiman

pada pihak yang lain.

b.· Pengawasan yang dilaku.1.can oleh Mahkamah Agung dirumuskan

dalam pasal 35 Rancangan Undang-undang Susunan, Kekuasa­

an dan Acara Mahkamah Agung yang berbunyi :

(1) ¥18.hkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi ter­

badap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalan.kan kekuasaan-kehakiman.

(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan

para hakim pada semua lingkungan peradilan dalam

menjalankan tugasnya.

(3) Mahkamah Agung berwenang u..rituk meminta l<.eterangan

tentang hal-hal.yang berhubungan dengan tehnis per­

adilan dari semua lingkungan peradilan umum.

(4) !U'iB.hkamah A.gtmg ber-;1enang members. petun.juk, teguran

atau peringatan yang dipandang perlu kepada penga~

dilan dari semua lingkungan peradilan.

(5) ,?engawaGan se: bagaiman.o. dimaksud d!3.lam ayat ( 1 ) dan

(2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam m~-

merik.:sa dan 2em1 .;:~ l-~- -2 .r 3. a

Penegasan bahwa kebebasan hakim di dalaro memeriksa dan

roemutus p2rkara tidak boleh dikurangi akan terasa lebih

mantap apabila rumusan ayat (5) dikaitkan tidak saja

- 10

dengan ~yat (1) dan (2), tetapi juga dengan ayat (3)

dan (4).

Demikian pula halnya dengan pengawasan oleh Ketua Penga­

dilan Dalam Lingkungan Peradilan Umwn, khususnya terha­dap para hakim yang diatur dalam pasal 19 Rancangan

Undang-undang tentang Sus~~an dan Kekuasaan Pengadilan

De.lam Lingkungan Peradilan Umum; di dalam pelak.sanaan

fungsl pengawasan itu Ketua Pengadilan dapat memberikan

peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perluo

Larangan pengu~angan kebebasan hakim di dalam memerik5a

dan memutus perkara masih terasa kurang mantap di dalam konteks rlli!lusan pasal 18 dan pasal 19 rancangan undang­

u..ridang tersebut~

Oleh karena i tu rumusan pasal 18 perlu dikai tlrn.I1 pula

dengan peTaksanaan f"un.gsi pengawasan yang dirwnuskan di dalam pasal 19 sehingga pelaksanaan p~ngawasan itu pun

tidak mengurangi kebebasan hakim di dalam memutus per­kara menurut keyakinannyao

Obyek pembinaan dan pengawasan hanya satu~ ialah Hakim yang berstatus sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman

yang merdeka dan;,sekaligu.s bersta tus pegawai negeri; ia meng=

ucapkan su.mpah sebagai pegawai negeri da...vi sebagai hakim/pene­

gak hukum dan keadilanQ

Oleh Karena: itu, kami berpendapat bahwa basil pembinaan yang

dilakukan oleh Mahkamah Agung lah'yang dijadikan bahan pe-=

nilaian utama terhadap para hakim~

Semuanya yang dikemukakan di atas ini bertujuan tak lain

dan tak bu.kan sejauh mungkin melaksanakan ketentuan, jiwa dan

semangat Undang Undang Dasar 1945 yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Hak rnenguji Mahkamah A.gvng diatur di d.alam pasal 39 Ran-­

cangan Undang-undang tentang SustL~an, Kekuasaan dan Acara

:Flahkamah Agung.

Kepada Mahkamah Agung diberi.k2n wewcnang untuk menyataka .... "'1. ti= ,., k <'."'' + ,. . ~ . d ..... . ·-le.,_,_ ·..;?.~n s-smua pera ... ura.n per"~lnuang-un angan a.ar1 ,;:i._ngKa--c Yarl6

lebih rendah daripada undang-tmdang -Y a:tas alasHn. bertentangan

dengan peraturan perundanga.n yang lebih tinggL,

i Pl..1tusa..ri ........................ .

- 11 -

Futusan tet1tang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang­

undangan tersebut dapat diambil berhubur1g dengan pemeriksaan

tingkat kasasi.

Kemudian di dalam penjelasan pasal itu dinyatakan, bahwa da­

lam hal Mahkarnah Agung menyatakan bahwa peraturan tersebut

tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, Mahkamah Agung menya­

rankan agar Pemerintah mencabut peraturan perundang-undangan

terse but.

Tetapi, Undang-undang No. 14 tahun 1970 dalam penjelasan pa­

sal 26 menyatakan antara lain

11 Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak mengujinya ber­

dasarkan pas al ini, rnaka I'-'lankamah Agung rnengambil putusan sue.

tu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih ren

dah daripada undang-undang bertentangan dengan peraturan per-

undang--undangan yang le bih tinggi, dan J•:arJ\:3.m2h Agung secara

tegas menye.takan peraturan tersebut adalah tidak sah

dan tidak berlku 1.L">1tuk umum; oleh karena. i tu pencabutan per-

aturan ini segera harus dilakukan olch instansi yang bersang-

kutan 11 ..

Yang menarik perhatian kami ialah rumusan penjelasan pasal 39 ·P..ancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara

Mahkamah Agung . ye.ng berbunyi ; 11 Mahkamah Agung menyarankan

Pemerintah mencabut peraturan perw1dang-undangan terse but 1! o

J•'lenurut hemat l-~ami istilah 11 meny2rank2n rr tidak rnengikat dan

tidak menimbulkan kewajiban atau keharusan menaati dan melak­

sanakannya ..

Hal lain yang kami catat, ialah dikaitkannya hak menguji " Mahkamah Agu.i."1g tersebut dengan pemeril-:saan p2da tingkat kasa-

sir yang berarti bahwa ·sekalipun Mahkarnah Agung mengetahui

adanya peraturan perundang-w1dangan yang lebih rendah daripada

undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah AgW1g tidak da­

pat berbuat apa-apa, dan harus rnenunggu sampai peraturan per­

undang-undangan itu berhubungan dengan pemeriksaan dalam ting­

kat kasasi. Selama hubungan itu belum ada, peratura...~ per­

undang-undangan ya.-rig tidak sah dan tidak berlaku untuk umum

itu berjalan terus.

Ta? I·t?t.z-RI Nomor III/HPR/ 1978 pasal 11 ayat ( ' ' ' . . , n~r o·.,, •"r1Y"' • t. i-/ u .............. ,,_,..__._ ...I- ...

riil hanya terhc.dap pera.turan peri.mde.n,g-uhdangan di

bawah undang-undang n

I •

I

- 12 -

Jelas bahv.ra wewenang menguji Mahkamah Agung yang dimaksudkan

di dalam TAP MPR tersebut tidak dikaitkan dengan pemeriksaan

pada tingkat kasasi9

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, apakah Pemerintah

sependapat dengai1 Fraksi ABRI bahwa rwnusan tentang hak rne­

nguji secara material Hahkamah Agung disesuaikan dengap keten

tuan yang terdapat dalam TAP MPR-RI Nomor III/MPR/1978 dan

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut.

3. Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Pemerintah melalui pasal 4 dan 5 Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadi1an Dalam Lingkungan

Peradilan Umum menentukan bahwa Pengadilan Negeri dan Penga­

dilan Tinggi dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Men

teri Kehakiman setelah mend~J1gar pendapat Ketua Ylahkamah i\gw-"J.g l\1pn11-r1;+ TTnn~::incr-unrlc,...:i.r1c- Nomor 14· +ahun 10'7!\ D?.c.a,..L 3 ".:>~y·:::o~- (1 \ • ... "''""""""'" ... _.. ...... ~ - - .... -._..... ....... b - ..l. c v - '/ r ....... ;. .J. u~ L...i... ..._.... ·-~ \. , / IP

Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesi·a adalah

peradilan.negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut pasal 25 Undang-undang No. 13 tahun 1'·965 Pengadilan

Negeri di bentuk oleh Menteri Kehak.iman den:;a.n persetujuan Mah­

karnah A~..mg, sedangkan menurut pasal 33 Undang-undang tersebut

Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-undang.

Rupanya Pemerintah di dalam menyusun kedua rancangan l.lndang­

undang ini mengambil jalan tengah, yaitu _pembentukan Pengadil­

an Negeri dilakukan dengan Keputusan. Presiden (yang berarti

peningkatan) dan pembentukan Pengadilan Tinggi dilakukan de­

ngan Keputusan Presiden pula (yang berarti penurunan)o

Fra.ksi ABRI berpendapat bahwa Peng2dilan Negeri dan Pe­

ngadilan Tinggi yang msrupakan penyelenggara kekuasaan keha­

kiman 1 suatu lembaga judikatif, wajar dan perlu diberi kehor­

matan melalui pembentu.1.{an yang diatur dengan undang-unda.ng.

Lagi pula rancangan undang-u...n-dang.ini merupakan pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam Undang­

undang No .. 14 tahun 1970~ Sependapatkah Pemerintah dengan Frak

ABR.L ?

4. Pengangkatan Hakim

Dalam pasal 10 ayat (1) Rancangan Undang-undang tentang

Susunan dan Kekuasaan Pengadil~n Dalam Lingkungan ?2~ddilan

Umum, dinyatakan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden selaku Kepala Negara,

setelah mendengar pendapat Ketua Mahkamnh Agungo

/ P2sal 24 ....... ··~····

'•

l - - 13 -

Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Ke­

kuasaan Kehakiman dilakukan oleh f:Iahkamah Agung dan lain-lain

badan Kehakiman.

Pasal 25 sebagai ketentuan lanjutan mengatur syarat-:

syarat·untuk menjadi Hakim yang ditetapka..11 dengan Undang­undang.

Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menentukan

bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara.

Fraksi karni berpendapat, bahwa peranan Hahkamah Agung di

dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim menurut Rancangan

Undang-undang ini belum begitu terasa de.n karena itu di dalam

rumusan pasal 10 tersebut p~rlu ditonjolkan peranan Ketu~ Mah-

kamah Agungv kiranya ini dapat dibicarakan di dalam pembicara­an tingkat III nanti.

S. Syarat-syarat pengangkatan Hakim

- Pasal 8 dan 9 Rancangan Undang-undCJ.ng

dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umuin

menetapkan syarat-syarat pengangkatan hakim Pengadilan Negeri ~ 'h l • p 1 · 1 m · • ' • ' +1 . 4- 1 · . b ' "\..-, uan u8Klm • engaci..._an llnggi; QlSeDU1..-i\.an 2u.'1.0ara ...1...aln anwa. Ea-

kim harus berwibawa, jujur~ adil dan berkelakuan tidak ter-

eel a~

Kalau dibandingkan dengan syarat-sy2rat yang dapat kita

baca di dalam penjelasan umum Undang-undang No .. 14 tahu 1970

angka 6, ternyata bahwa ada beberapa syarat yang belum di­

tampung dalam pasal 8 dan 9 tersebut di atas, ialah bahwa

hakim harus pula merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas

dari .pengaruh, baik dari dalam maupun dari luaro

Mengingat bah··t1a Rancangan Undai.J.g-undang ini merupakan

penjabaran dan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Keha-

kiman, apakah Pemerintah sependapat dengan Fraksi ABRI

bahwa syarat-syarat yang disebut terakhir ini perlu dimasuk­

kan pula di dalam rancG.ngan undang-undang-_ini?

6. Svarat-s_yare.t neng~ngkatan Hakim Agung

f'232J 6 Rancan~·an Undang-L:~da.ng tentang Susunan, lCekuasa-

an dan .:~car a I·~alfr ... 2n1ah Agung rre netapkan antara lain, ba1:--..':,·a ·~1-

tuk diangkat sebasai hakim

dikit-dikitnja 5 (lima) tahun sebagai

se-

Ketua Fengadilan

Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding.

I 4'~.-.. 'Kc:; . ::iRI :.. ..L cl. • .__,....... A~~

. -

Fraksi ABRI mengaraati berdasarkan pengalaman dan sesuai de­

ngan kenyataan yang ada, rumusan persyaratan Rancangan Undang­undang ini kurang rnemberikan kesernpatan bagi hakim-hakirn dari lingkungan peradilan lain terme.su.k hakim-hakim dalam lingku..11g­

an Peradi.lan Militer .. Apakah dalam hal ini Pemerintah sependapat dengan Fraksi ABRI,

bahwa persyaratan tersebut perlu memperoleh pemikiran lebih lanjut ..

7. Pen1~lenggaraan ... Kekuasaan Kehakiman

Di dalarp pasal 1 (Ketentuan Umum) Undang-undang Nov ·14 tahun 1970 ditegaskan posisf kekuasaan kehakiman di dalam

Negara Hukum Republik Indonesia.

Di da.lam pasal 2 undang-undang tersebut telah ditegaskan

penyelenggaraan kekuasaan keha1dma.n i tuo

Untuk melaksanakan tugas pokok rnenyelenggarakan kekuasaan ke­

hakiman seperti yang dimaksud di dalam pasal 2 Undang-u..."ldang No... 14 tahun 1970 i tu kepada Pengadilan Neg-eri dan Pengadilan

Tinggi diberikan kekuasaan yang tercantum di dalam Bab III berturut-turut pasal Si .dan pasal 52 Rancangan Undang-undang

tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Per­adilan Umum, sedangkan kepada I"'mhkamah Agung diberikan kekua.= saan yang tercantum di dalam Bab: III Rancangan Undang-undang

tentang Susu..na..~ 9 Kekuasaan dan Acara Mahka~ah Agungo

Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Ke­

kuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum berjudul : u Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum u~ dan

Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan dan

Acara Mahkamru.'1 Agung, berjudul ! 11 Kekuasaan M.ahkarnah Agung n i)

Akan tetapi yang diatur di dalarn Bab III tersebut ialah tugas

dan kewenangan badan-badan peradilan ituo

Satu hal ,lagi yang menarik perhatian kami ialah kesamaan ·dan kebedaan yang diperlihatkan oleh BAB III tersebuto Judulnya

sama, yakni: "Kekuasaan <l>O~.,. dst no Tetapi materinya ber­beda. Yang kami maksud ialah ba~~1a fungsi mengadili dan fu..~g­

s i pengawasan tria.11 .. i.cama.h Agung dia tur di dalam sa tu Bab, yai tu

Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan~ Kekllasaan dan Acara Viahkamah Agung ~ sedanglmn :iungsi mengadili Pc:ngadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi diatur dalam Bab III dan fungsi pengawasannya diatur dalam Bab II Rancangan Undang-undang t;2n-...

tang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Ling~~~gan Per­

adilan Umumo

/Di dalam •••coooo~~

.. •

•

- 15

Di dalam pembicaraan tingkat III nanti rnasalah ini perlu di­

pecahkan bersama.

8. ~jasama dan Konsultasi

Di dalam penjelasan wnum Rancangan Undang-undang tentang

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingk1..ll1gan Peradilan

Umum dinyatakan, bahwa perlu adanya kerjasama dan konsultasi .

antara Mahkamah Agung dan Pemerintah, khususnya dalam hal

pengangkatan, pemberhentian atau tindakan/hukwnan administra­

tif terhadap hakim-hakim peradilan umum, sebelurn Pemerintah

mengadakan pengangkatan, pemberhentian dan lain-lain.

Keharusan adanya kerjasama rlan konsultasi itu memang me­

rupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh disampingkan.

Akan tetapi batasan di d2lam pelaksanaan tugas dan

wewenang Pernerintah o_an I··I2hkamah ltgung harus tetap dipegang

teguh, supaya asas kekuasaan kehakiman y~ng rnerdeka seperti

yang digariskan oleh Undang.Undang Dasar 1945 dapat tetap ber­

diri tegak~

Saudar~ Ketua Sidang,

Saudara Wakil Pemerintah yang kami hormati,

Sidang yang muliae

P d + 1 h k • . k -1- d. d + k . . lk. an angan yang ~e_,_au ami sampa1 an L-8 i· apa v ami simpu ~an

seperti berikut :

1~ Pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945, TAP MFR-RI Nomor

III/IV!.PR/1978, serta pasal j, 3 dan 4 Undang-undang No. 14

tahun 1970 kami jadikan.titik tolak pembahasan d2n sekaligus

tolok ukur untuk melihat sejauh mana kedua r;ancangan undang­

undang .ini memenuhi jiwa dan semange.t Undang Undang Dasar 194.5 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

2.. Dari substansi Und3.ng-undang No. 13 tahun 1965 yang akan di­

ganti dengan kedua undang-undang yang ranc2ngaD~~ya sedang kita

bahas sekarang inj_ hal-ho.l yang tetap relevan untuk menegah:kan

asas yang terkandung di dalam pasal 24 dan 25 Undang Undang

Dasar 1945 serta pas al 1, 3 dan 4 Undang-undang Uo. 1 L! tahun

1970 perl'...1. 21-oeri ter:i_p2-t di d2lam kedu& r3ncangan undang-

undang ini.,

J. Kedua rancangan. U.Jldang-undang ini memang ;~1emantulkan

merintah untuk mencapai tujuan yang terhadapnya kami terapkan

.. 16 -

tolok ukur yang telah kami sebut angka 1 di atas, sekali pun

disana sini masih perlu diayunkan langkah-langkah pemantapan­

nya.

Hal-hal yang karni temukan dalam kedua Rancang Undang-u.ndang ini

antara lain tentang pengawasanj pembinaan, hak menguji, persyarat­

an untuk pengangkatan hakim, pembentukan pengadilan, syarat-syarat

pengangkatan hakim agung, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman1 di

dalam kedu.a rancangan undang-undang ini telah kami tanggapi di da­

lam bentuk saran dan pertanyaan¢

Hal-ha.l lain yang belum tercakup di dalarri pandangan umum ini meru­

pakan bahan yang akan kita bahas~bersama di dalam kesempatan-kesem

patan pada pembicaraan tingkat III.

Saudara Ketua

SaudJra Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah: besert2

Staf,

Par~ anggota Dewan yang terhormat,

Sidang Dewan yang kami muliakan~

Sebelum mengakhiri Pemandangan Umum Fre.ksi A3RI ini, maka

kami mengajak semua fraksi di dalarn Dewan Perwakilan Rakyat yang

terhormat ini menyingsingkan lengan baju supaya kedua rancangan

undahg-undang ini dapat kita selesaikan di dalam waktu yang tidak

lama.

Baik atau buruknya undang-undang yang akan kita bentuk ini

merupakan tanggung jawab kita semua terutama kepada generasi yang

akan da tang.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mem­

berikan bahan masukan dalam rangka pembahasan kedua Rancangan

Undang-undang inic

Demikianlah Pandangan Umum Fraks.i ABH.I, atas perhatian dan

kesabaran para hadirin yang kami hormati dengan ini kami mengucap­

kan terima kasih banyak.

Semog~ Tuhan selalu menyertai kitao

Wassalamu i alaikum v{arakhmatulle.hi wabarakaatuh.

Jakarta, 17 September 1.985

Dr s • F. HARE F-6. 1 S • H.

A - 439.