RISALAH

PEMBAHASANRANCANGAN UNDANG-UNDANG

1ENTANG

GURUDANDOSEN

Masa Persidangan Tahun sidang RapatKe Jenis Rapat Sifat Rapat Dengan

Hari!fanggal Wakt u Temp at

KetuaRapat Sekretaris

Acara

Had i r

Had i r

554

DALAM PEMBICARAAN TING KAT I

: I : 2005-2006

: Rapat Timcil : Terbuka : Menteri Pendidikan Nasional dan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

: 12 Nopember 2005 : 14.00 WIB : Ruang Rapat Komisi X DPR RI,

Gedung N usantara I : Prof.Dr.H. Anwar Arifin, S.lp Dids : H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi

X DPR-RI : I. Pembahasan RUU tentang Guru

dan Dosen 2. Lain-lain

: 37 Anggota dari 48 orang Anggota Komisi X DPR RI Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya

A. Anggota Fraksi Partai Golkar: 1. Prof.Dr.H. Anwar Arifin 2. Antarini Malik. 3. Drg. H. Tonnny Aprilani, M.Sc. 4. Ferdiansyah, SE,MM 5. Dra.Hj. Faridah Efendy 6. Ors.H.M. Irsyad Sudiro 7. H.EbbyDjauharie 8. H. Gusti Syamsumin 9. Ors. Trulyanti Habibie Sutrasno, M.Psi.

B. Anggota Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : I. H. Herl Akhmadi 2. Ors.H. Soeratal HW 3. Ora. Elviana, M.Si 4. Ors. Eko Waluyo 5. Dra.Hj.Noviantika Nasution 6. Taufan Tampubolon, SE. 7. Oeddy Sutomo 8. Ors. H.Djoemad Tjipto Wardojo, MBA.MM

C. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan I. OR.H.Muchtar Aziz, MA. 2. Ors. Lukman Hakim 3. H. Daromi Irdjas, SH. M.Si. 4. Ors.H.A. Hafidz Ma'soem

D. Anggota Fraksi Partai Demokrat : I. Dr. H. Tata Zainal Muttaqin, MM 2. Drs. Balkan KaplaJe

E. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional : I. Drs. Abdul Hakam Naja 2. M. Joko Santoso, S.Sos 3. Ors. Munawar Sholeh 4. H. Ade Firdaus, SE

F. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa : I. H.M. Dachlan Chudorie 2. Masduki Baidlowi 3. Ora. Hj. Anisah Mahfud

SSS

4. Ors. Mufid Rahmad 5. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.

G. Anggota Fraksi Keadilao Sejahtera : 1. Aan Rohanah, M. Ag. 2. Yusuf Supendi, Le. 3. Zuber Safawi, Shi

H. Anggota Fraksi BPD : 1. Muhammad Zainul Maj di, MA 2. Drs.H.Mudaffar Syah

I. Anggota Fraksi PDS : 1. Ruth Nina M Kendang, SE.

J. Anggota Fraksi PBR : I. H. Is. Anwar Datuk Rajo Perak

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

Yang dibahas adalah pasal tentang guru, pasal mengenai guru yang sifatnya lebih berupa antisipasi yang nantinya akan ditambahkan oleh tern asistensi yang dipimpin oleh pak Satrio. Breststroming perlu ditambahkan karna masih berupa ide-ide awal yang masih perlu dikembangkan lebih jauh. Mengenai hak cipta, bila seorang dosen melakukan penelitian namun biayanya ditanggung oleh pihak universitas apakah hak ciptanya ada di universitasa atau di dosen itu sendiri, tampaknya mengenai ketentuan tentang itu perlu pemahaman yang lebih dalam. Sehingga yang kita ingin bersama UU dosen ini membuat terobosan yang lebih baik lagi.

Purwasarudin mengatakan Tim kecil terdiri dari : Purwasarudin Ade dari Diknas, Wayan Edi dari Dept Hukum, Ade Firdaus. Pasal 33 a tidak ada peringatan tentang hari guru yang 25 November tapi belum ada kesepakatan sehingga lebih baik ditarik kembali. Mengenai kutipan-kutipan UU yang perlu dibahas atas saran dari dept kumbang dipersingkat menjadi dua hal yang akan dibahas. Tim kecil ada usulan butir no.4 hal 2 dihapus saja karena sudah ada dalam prinsip profesional, Pak Wayan yang mengusulkan. Profesional ada pekerjaan yang dilakukan seseorang sebagai sumber dll. Perlu dibuat ketentuan umum bila digunakan secara berulang-ulangdi dalam batangtubuh, yangmenjadi pertanyaan sekalipun dia sudah dimuat kandungan isinya dalam bab yang tersebut namun bila kata profesional masih juga digunakan pada badan tubuh secara berulang-

556

ulang tetap harus ada. Ada 57 kata profesional sehingga ditarik kembali namun ada beberapa yang masih menggunakannya sehingga tetap berlaku. Butir X kata profesi diganti dengan pendidik. Yang 11 kami mengdifinisikan ulang bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan calon guru atau cal on dosen yang telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai dgn bidangnya.

PAKWAYAN:

Butir X kita menambahkan adanya uji kompentensi mengenai tenaga pendidikan yang berkornpentensi oleh perguruan tinggi yang rnemiliki program pendididkan. Pasal 42 ayat 3 hanya ada satu sertifikat yang digunakan yang definisinya ada pada ayat 11. sedangkan prosesnya ada pada butir X.

PAK PRANATA:

Hal 5,judul diganti kualifikasi dan sertifikasiyangtadinya berupakualifikasi dan kornpentensi . Akibat perubahan itu pasal 9 butir 4 dan 5 kami menambahkan sertifikasi pendidik dan guru dilakukan secara transparan atas usulan Pak Ade Firdaus perlunya ada pengawasan yang tepat tentang sertifikasi sehingga tidak ada penyelewengan. Maka dirumuskan sertifikasi pendidik dan guru dilakukan secara transparan, obyektif dan akuntable secara diawasi oleh pernerintah. Agak riskan kalimat ini karena pada ayat 3 ada kata yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena menyangkut satu prosdek yang sangat besar maka dibuatkan satu pasal yang terpisah. Apakah sertifikasi ini dari sisi prosesnya di j adikan pasal tersendiri, sehingga ketentuan tentang pengawasnya menjamin yang swasta dan negri

USU LAN ADE FIRDAUS:

Menj amin adanya kesetaraan antara guru negeri dan guru swasta sehingga menjadi tenaga yang professional maka hams ada pasal yang menjamin tentang tim pengawas. Untuk menjawab usulan Pak Ade itu bagaimana bila ayat 3 dan 5 untuk saat ini dikembangkan menjadi pasal 9 a khusus mengenai proses pemberian sertifikasi tersebut. Itulah yang barangkali mudah dipahami sehingga menjadi pasal yang transparan, obyektif dan akuntable itu. Bab 4, bag ke-1 mengenai guru sepertinya ada kaitannya, sehingga bila diubah maka kita perlu mengubah lainnnya. Konsekwensinya adalah kewajiban memiliki kualifikasi akademik dan kompentensi. Kompentensi harus tetap masuk kama bila sudah ada kualifikasi ia tetap hams kompentensi itulah yang membuat ia akan naik pangkat. Yang menjadi masalah adalah pasal IX yang akan di pecah menjadi 2, yang satu berupa kualifikasi, kompensasi guru dan sertifikat pada bagian 1,2,4 di pasal IX sedang di pasal IX a mengenai proses mekanisme pemberian sertifikat itu sendiri. Tetap

557

harus ada yang emplisif yang memberikan jaminan untuk tidak menyimpang seperti yang disebutkan oleh Pak Ade dan Pak Munawar.

Pasal IX memang harus dipecah terkait dari pasal VIII yang terkait itu adalah pasal IX ayat 1,2, dan 4 sedangkan ayat 3 dan 5 berupa materi yang berbeda dibandingkan 3 ayat yang lainnya sehingga harus dipisah pada proses pemberian dan lembaga yang memberikan. Untuk ayat 3 harus ada redaksi yang lebih singkat, program profesi guru seharusnya diselengarakan oleh perguruan tinggi dan ditunjuk oleh pemerintah. Kualifikasi penting untuk menunjukkan versinya jangan sampai pemerintah menunjuk lembaga yang semena-mena dia. Bahasa redakturnya bisa dikurangi tapi jangan sampai mengurangi maknanya. Ada kalimat seperti ini 'untuk menjaga obyektifitas proses sertifikasi diperlukan tim pengawas independent yang terdiri dari BSMP, tim ahli pendidikan. Konsep yang ada menyerahkan pengawasan terhadap pemerintah, seperti yang Pak Pranata sebutkan sehingga bisa saja terjadi komplentasi setidaknya bila lembaga itu ditunjuk oleh pemerintah maka pemerintah juga yang mengawasi.

PAK MASDUKI ;

Sepertinya tidak usah diganti-ganti lagi, tidak perlu di bentuk lembaga baru clan redaksi kalimat no. 5 sudah lebih jelas, sertifikasi pendidik dilaksanakan obyektif, dan transparan tidak perlu ditambahkan pengawasan oleh pemerintah. Ada beberapa pasal yan terjadi multitafsir, ada beberapa pasal yang menganggap itu memperkuat tapi ada juga yang sebaliknya, seperti siapa yang akan menguji murid, sedangkan DPR menuntut itu tidak perlu sedangkan pemerintah mengangap itu perlu sehingga akhirnya terlaksana. Bagaimana mencapai kesetaraan? Sehingga yang lemah menjadi bangkit dan sama-sama kuat. Apakah BSMP punya tugas itu? Sehingga tidak perlu diganti lembaga baru.

Dipisahkan pasal IX ayat 1,2 dan 4, pasal IXa berisi 20, ayat 3 dan 5 dan menyambung pasal X ayat 6 yang sekaligus menjadi penutupnya bahwa sermuanya diatur dalam PP. Ayat 3 menjadi ayat 1 di pasal IX a. Yang berbunyi, 'program pendidikan profesi ditunjuk oleh pemerintah, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntable. sepertinya biasa peraturan lebih Ian jut diatur di PP'

PAK BALKAN:

Apakah pengawas perlu di tulis di dalam UU, sedang prakteknya pengawas itu sudah berjalan. Pada pasal IX ayat 1 dan 2 menjadi ayat l. Ayat 3 masih tetap masuk. Ayat 4 dan 5 menjadi satu pasang lalu kita tambah dengan ayat berikutnya ayat ke-5. jadi dengan demikian kaitannya terjadi ilcat mengikat antara kualifikasi, kompentensi dan sertifikasi. Pengawas merupakan peranan penting dalam sekolah

558

baik negeri maupun swasta, misal akreditas, yang berperan bagi pemerintah apakah sekolah itu ikut peranan atau tidak,jadi harus hati-hati sehingga poinnya terkurangi atau adanya penambahan.

PAK MASDUKI :

Ayat l dan 2 tidak. bisa di gabung menjadi hanya 1 ayat saja, sehingga urutannya menjadi ayat l,2 clan 4 menjadi ayat 3. lalu dibentuk pasal baru yakni pasal lxa dimana ayat3 menjadiayat l, ayat 5 menjadi ayat 2 dan ayattambahan dibutuhkan untuk menjamin pemberian sertifikasi dapat menjalankan secara bagus. Ada usulan dari Pak Mukthar, kalimatnya berhenti hingga kalimat ' ...... sertifikasi pendidik dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntable. • Ayat berikutnya selanjutnyadiatur dalam PP. Kita ada dua pilihan, apakah adanya pengawas dituangkan dalam PP atau hanya di eksplisifkan dalam pasal ini. Pada lazimnya pengawas diatur dalam kepmen, sedangkan sekarang kepengawassan diangkat oleh pemerintah melalui keputusan menteri, bila dimasukkan dalam undang-undang pengawas konsekwensinya pasal XI yang menyangkut kesejahteraanjuga perlu kita pikirkan bila kita memasukkan tentang pengawas. Bila setuju memasukkan pengawas perlu kita pertimbangkan juga belum lagi tentang pasal 2 yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Proses sertifikasi secara UU sebagai cara untuk mensejahterakan guru, di institusi militer saja kita ketahui sogok-menyogok menjadi hal yang luar biasa. Apalagi di sini oleh sebab itu perlu diatur dalam sertifikasi itu, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bila kita memerlukan pengawas ada kecurigaan namun jangan terlalu diperpanjang. Bila sikap obyektif dan transparan ada pada setiap orang tidak akan muncul sikap-sikap seperti itu.

PAKHERY:

Sepakat proses pengawasan hams ada, yang perlu ditegaskan apakah perlu ditaruh di UU ini atau ditaruh di dalam PP. Mengikuti diskusi pasal IX, sehingga ditetapkan sertifikasi dan kompentensi. Kualifikasi adalah SI, kompentensi adalah ditambah 36 sks, sertifikasi diperlukan untuk kewenangan mengajar. Adanya lembaga yang memberikan sertifikasi ini, maka perlu ditetapkan lembaga yang mempunyai kemampuan teknis dan kredibilitas, intergitas pada orang-orang sehingga bila diberikan dan mengawasi aturan-aturan.

PAK IRSYAD:

Sebaiknya pasal IX itu tidak perlu dipecah, hanya diberikan kualifikasi yang lebih jelas pada ayat 3. 'Program pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi tidak hanya sekedar ditunjuk tapijuga kualifikasi dari lembaga yang ditunjuk itu kemudian dijadikan sebagai angler. Apapun yang dilepaskan

559

dari lembaga itu konsekwensinya adalah tunjangan pendidik yang besarnya berupa uang negara yang sangat besar.

PAK MASDUKI :

Ayat 5 memakai usulan pak muktar, kata-kata 'serta diawasi pemerintahnya' dihilangkan tetapi diperkuatdengan institusi pada ayat 3, yangditunjuk pemerintah itu kualifikasinya yang seperti apa, sehingga yang ditunjuk bisa berkembang lebih jauh. Kedudukan sertifikasi dalam UU diberikan dan selenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program tenaga kependidikan yang terakreditasi, pada perguruan tinggi yang dulu bemama IKIP,STIP,STKIP, terakretidasi sudah terpilih oleh pemerintah kini ditunjuk jadi artinya dari 36 LPPK yang ada tidak semuanya bisa seperti itu. Jadi apa tidak berlebihan bila kita mendirikan lembaga baru yang mengawasi LPPK itu. Terakreditasi sudah mengacu pada PP 19 thn 2005. bila ditarnbah lagi maka akan masuk ke arah teknisnya. Bila proses pendidikannya sudah baik tapi proses sertifikatnya perlu ditambahkan. Kewenangan untuk mengawasi apakah diserahkan oleh lembaga yang memproses itu. Sejauh mana PP menjamin siklus akuntabilitas atau pun vermesnya. Jadi ayat 3 masih satu arah, program pendidikan profesi guru diselengarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan yang memiliki tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga lembaga pendidikan lagi menjadi tidak berarti. Pemberian sertifikat oleh pemerintah bukan lembaga pendidik.

Pemerintah yang memilih yang terbaik kemudian diberikan wewenang dan lalu dikembangkan. Sehingga menjadi badan yang bermanfaat dikemudian hari. Diperlukan ayat tambahan yang menegaskan bahwa siapa yang memberikan sertifikat dan lembaga yang betwenang yang berhasil bagi profesi guru untuk memberikan pengawasan dan evaluasi, atau mengadakan proses yang menjamin kemampuan dari proses pada penghasilan tinggi. Profesi guru diberikan kepada perseorangan bukan pada lembaga jadi lembaga dalam artian disini adalah perguruan tinggi itu mendidik guru prosesnya di lembaga ini setelah ia dididik maka lembaga ini lab yang mempunyai wewenang guru ini sudah professional jadi Jembaga ini ditunjuk oleh pemerintah dengan sendirinya.

Pasal 43 thn 2003 ketentuan mengenai sertifikasi pendidik pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh pemerintah, ayat 5 dimasukkan untuk melengkapi norma umum. Ayat 5, sertifikasi pendidik dilakukan secara transparan, obyektif dan akuntable. Ayat 6 ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP. Pasal 3 disebutkan 38 lembaga yang mengeluarkan sertifikasi, misal suatu universitas tidak dapat memberikan sertifikasi karena harus berkibJat di ujung pandang. Contohnya Universitas Pattimura di Ambon ada FKIPnya jadi apakah nanti UNJ ini masih

560

dibenarkan begitu adanya. Sesuai dengan pasal 9 ayat 3 maka hams kita benahi suatu lembaga yang mempunyai LPTK yang mengeluarkan sertifikasi. Seperti FKIP Universitas Pattimura itu meminta Universitas Negeri Makasar yang dulunya IKIP. Apakah kemungkinan besar UNJ bisa kembali menjadi IKIP. Yang diakreditasi itu bukan IKIP-nya tapi program studynya. Yang ditunjuk adalah program study yang terakretidasi A sehingga dari 38 misal untuk guru kelas hanya 6 yang mempunyai PT yang mempunyai program PGSD. Saya kira yang dilakukan DKTI hams dapat memback-up masalah ini.

Pasal 9 ayat 4 itu saya sebutkan pendidik sebagaimana tersebut pada pasal VIII diberikan kepada guru. Bila dikembalikan kepada pengertian di depan seharusnya diberikan kepada calon guru. Yang memenuhi persyaratan pada ayat I dan 2, bila dicerrnati ayat 1 menunjuk kepada kualifikasi dan pada ayat 2 menyatakan kompentensi. lstilah persyaratan kurang tepat tapi lebih mengarah kepada kualifikasi dan kompentensi. Ayat 3 dan ayat 4 struktur bahasanya kurang baik. Serahkan kepada tim bahasa untuk kemudian diperbaiki. Pada ayat 3 ada program pendidikan profesi guru, dan ayat 4 tentang sertifikat pendidik bila membaca undang-undang sisdiknas, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh PT yang memiliki program pendidikan yang terakreditasi. Ada dua makna : Beberapa negara sertifikasi melekat dalam diklat profesi, artinya lembaga diberi wewenang mendidik diklat profesi dan setelah selesai ia diberi mandat mengeluarkan sertifikasinya, diklat ada sertifikasi tapi tidak oleh dia.

PAKHERY:

Sertifikasi pendidik diberikan kepada PT tersebut. Lalu konsisten terhadap beberapa negara bahwa sertifikasi itu hanya diberikan satu kali yang ada adalah penilaian terhadap penilaian profesinya yang ada adalah kompentensinya.

PAKBAHRUL:

Tapi menurut saya ayatnya menjadi tertukar antara ayat 3 dan ayat 5. ayat 6 ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik, kompentensi guru, sertifikasi pendidik dan sertifikat pendidik. Yang perlu diatur lebih lanjut dari seluruh ayat adalah sertifikasinya, kata-kata tentang kualifikasi akademik sudah jelas tidak perlu diatur lagi. Kornpentensi terkait dengan diklat profesi diwakili oleh program pendidikan profesi dan sertifikasinya bunyi pasalnya 'ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud diatur dalam PP' bila dilihat profesi yang lain menurut saya tafsir kedua yang lebih berlaku. Bila ingin menjadi guru meskipun ia telah lulus dari program pendidikan juga perlu mengambil sertifikat pendidik. Contoh amerika bi la ingin menjadi guru ia harus mengambil sertifikatnya di luar diklat, biasanya S2. beberapa negara meletakkan di diklat.

561

Sedangkan profesi lain terpisah dari diklat, untuk menjadi lawyer mengambil bidang hukum lalu ujian lagi berupa bar association. Untuk dokter mengambil american medical association. Untuk guru di amerika mengambil teaching credition di seluruh bagian. Saya kira pasal X sudah kait terkaitanjadi dilewatkan untuk tata bahasa diserahkan pada teman-teman kita. Proses hak untuk mangajar ada kualifikasi, kompentensi dan sertifikasi.

PAK COUSTER;

Yang ditunjuk oleh pemerintah diberikan wewenang untuk diberikan sertifikatnya. Urutan ayat, sesudah ayat 3 lalu ayat 5. sertifikasi itu proses. Ada yang perlu dicermati dari segi sistematik dari segi kualifikasi, kompentensi dan sertifikasi.

Pasal VIII ada kewajiban guru karena adanya kualifikasi, kompentensi dan sertifikasi, sedang pasal IX urean mengenai kualifikasi saja, pasal X mengenai kompentensi dan pasal XI mengenai sertifikasi. Supaya satu sama lain tidak tercampur.

Pasal VIII mengenai kewajiban guru apa yang disebut kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional apabila merupakan syarat normatik hanya tujuan saja maka kalimat itu ditaruh dibelakang. Sehingga bunyinya menjadi ' ... dan kompentasi menjadi agen pembelajar yang sehat jasmani dan rohani dan serta memiliki sertifikat pendidik untuk mewujudkan pendidikan nasional. Dengan demikian tidak ada uraian lebih lanjut tentang pendidikan nasional. Masih berkaitan tentang pengertian untuk pintu yang mengeluarkan sertifikasi. Pada butir X pasal I 'Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompentensi yang diberikan oleh PT .... ' ini seolah-olah uji kompentensi bukan suatu proses pendidikan, orang datang bisa diuji namun kita sudah sepakat sehingga diusulkan menjadi 'melalui pendidikan profesi yang dilakukan PT ... '. Bagian kedua pada pasal XII tentang penjelasan sampingan.serta kemudahan pendidikan bagi putra-putri pendidik. Pasal XIII tidak ada masalah.

PAK COUSTER:

Pemerintah memberikan tunjangan profesi pendidik, disini disebut pendidik adalah dosen. Diganti dengan pemerintah memberikan tunjangan bagi profesi guru. Untuk lebih baik dibawa ke tim bahasa saja deh.

PAK PIMPINAN KETUA

Tunjangan profesi pendidik sebagaimana dimaksudkan setara dengan satu kali gaji pokok guru negeri pada tingkatan masa kerja dan klasifikasi yang sama.

562

Yang paling mungkin untuk melaksanakan tunjangan ini adalah dana sektoral dari Diknas. Bagian ke-3 hale dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, sepertinya ini lazim atau tidak. Bila didalamnya ada bagian bah hak pemerintah itu benar ta.pi bila langsung menjadi pasal tersendiri sepertinya lanzim atau tidak ... ?

KUMBANG:

Bila dilihat secara sistematik bab guru ini keseluruhnya ada tentang guru lalu ada tiba-tiba tentang hak pemerintah maka hasilnya menjadi tidak tepat. Ada uraian yang terpotong.

Pasal XVII menyatakan adanya waj ib kerja dan ikatan dinas. Lalu ada usulan dari pak Irsyad bahwa harus ada hak dan kewajiban dari pemerintah sesuai dengan undang-undang sikdiknas oleh karena itu kami tim kecil menyatakan bahwa ini memang merupakan bagian dari hak dan kewajiban pemerintah.

Pasal XVII tentang hak pemerintah tentang kewajiban wajib kerja sedang pasal XVIII merupakan kewajiban pemerintah tentang mengalokasikan anggaran. Pasal XVIII itu tadinya merupak.an bagian dari hak dan kewajiban yang tadinya ada dalam hak. dan kewaj iban guru yang tadinya ada dalam pasal XIV, disitu pak irsyad kok wajib mengalokasikan gaji nah sekarang menjadi pasal XVIII.

Oleh karena itu hak dan kewajiban harus diseimbangkan, pemerintah juga menuntut anggaran juga menuntut adanya ikatan dinas kerja dan untuk mengimbangkan tentang hale dan kewajiban pada pasal XVIII itu bunyinya seperti apa?

Pasal XV ayat fberbunyi 'sertifikat sekali dan melekat pada diklat' seharusnya dihilangkan.

Bagian ke-3 hak. dan kewajiban pemerintah tidak ditulis seperti itu kama berkaitan dengan guru yang sudah ditemukan kalimatnya adalah ikatan dinas dan wajib kerja. Kewajiban pemerintah adalah hak pemerintah untuk menuntut guru, sedangkan kewajibannya dirumuskan kalimatnya seperti apa pada pasal XVIII.

Pasal XVIII sudah ada melekat pada tunjangan pasal XIV dan pasal XIII, ayat I dan3 dari pasal XVIII tentang tunjangan profesi dan sertifikasi dan apakah boleh dipecah dan dikat dari ayat diatas, dipecah dan dikaitkan dengan ayat diatas.

PAK MUSDUKI:

Saya memahami hak dan kewaj iban pemerintah bukan sebagai guru yang sudah lulus konteks profesi tapi melainkan guru biasa baik swasta ataupun guru

563

negeri, pasal XVIII ayat 1 harus mengarah pada hal yang lebih eksplisifterkait dengan proses tunjangan ataupun kesejahteraan bagi guru yang diangkat baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Sedangkan ayat dua itu adalah dana pembinaan jadi pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan professionalisme dan mengabdian guru yang diangkat dsb, sehingga memberikan dana pembinaan sehingga guru itu menjadi professional. Ayat ketiga tetap seperti itu. Sehingga undang-undang ini tidak hanya mengarah pada guru professional sebab bila hanya mengarah pada guru professional berdasarkan data yang sudah diberikan pada pemerintah kita hanya akan berada pada tingkat piramida puncak yang hanya sedikit. Sedangkan kebanyakan guru tingkat kesejahteraanya tidak terlindungi sehingga harus dilindungi oleh pasal ini.

Pasal XVIII Ayat I berkaitan dengan kewajiban untuk tunjangan. Kewajiban pemerintah berkaitan dengan peningkatan profesionalisme yang dekat dengan pengembangannya. Sedang kewajiban pemerintah ditaruh dibelakang sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh guru. Pimpinan rapat mengatakan ada 2 pendekatan, hak dan kewajiban pemerintah itujelas posisinya harusjelas tidak terpencar.

PAK PRANATA :

Pengembangan dan profesionalisme itu terkait dalam pasal 27. Acuan pasal ini adalah UU pasal 4 tentang sistem pendidikan nasional. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah perlu di pindah setelah bah pembinaan dan pengembangan. headingnya diperhalus, seperti wajib kerja dan kewajiban pemerintah tapi tidak bisa menjadi seperti hak dan kewajiban pemerintah hal ini akan sulit. headingnya boleh di campur seperti ikatan dinas, wajib kerja dan kewajiban pemerintah. Atau sebaiknya diserahkan kepada tim bahasa. Namun urutan pasalnya diubah. Bila kita bicara perlindungan, penghargaan; pembinaan. Menurut saya sebaiknya tidak perlu ada heading tentang hak dan kewajiban pemerintah hanya perlu waj ib kerja, bukankah di dalam wajib kerja juga ada hak dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat dan bahkan ada tentang hak dan kewajiban sekolah. Sebaiknya di dalam setiap aitem harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bila di tilik ke dalam pasal XVIII, apa la tar belakangnya sehingga berbunyi 'pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk tunjangan dan atau kesejahteraan lain bagi guru yang dialokasikan melalui APBN dan APBD.

Untuk tunjangan itu terletak pada pasal XII dan XIII. Salah satu ayat di pasal XIV. Kemudian di kelompokkan. Hak pemerintah itu berupa penempatannya, pembinaanya, pemberhentiannya. Hak dan kewajiban pemerintah itu merupakan kewaj iban tata negara.

564

Pasal XXXIII a berupa penghormatan terhadap guru pada tanggal 30 november sebagai hari guru nasional sudah disepakati. Menurut saya sepertinya tidak lazim sebagai UU untuk menetapkan salah satu hari dalam UU sebagai hari nasional. Seperti kita lihat sebelumnya tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tanggal 17 agustus sebagai hari kemerdekaan. POI: saya setuju tidak lazim itu, PPP : saya setuju tidak lazim juga. Penyelenggaraan pemerintah itu ada yang berupa peraturan-peraturan tertulis mulai dari UU hingga sampai kompensi ketatanegaraan seperti pidato di depan parlemen pada tanggal 16 Agustus. UU no. IO thn 2004 sudah mengatur hal-hal yang menjadi materi baik itu dalam materi UU, materi kepres, materi PP. Oleh sebab itu adanya tanggal yang ditetapkan sebagai hari nasional sebaiknya tidak ditulis dalam UU, hal itu penting tapi tidak ditulis dalam UU.

PAK IRSYAD:

Tentang hari guru dikelompokkan dalam bagian organisasi profesi, kode etik, dan hari nasional jadi sifatnya guru dapat membentuk organisasi profesi, guru mempunyai kode etik dan guru dapat menetapkan hari nasionalnya. Menurut saya disebutkan tanggal juga tidak apa-apa. Tapi rentetan kepantesannya pada organisasi profesi, kode etik dan hari nasional. Menurut saya terlalu tinggi suatu UU itu bila menetapkan hari guru nasional. Dari logika ada timbul keanehan­keanehan. Mungkin sebagai penghargaan pemerintah kepada guru dapat ditetapkan hari guru nasional.

PAKHERY:

Ada dua kemungkinan: hari guru nasional ditiadakan sama sekali dalam UU, sebab menganggu kekredibilitas undang-undang itu sendiri. Penentuan hari guru nasional posisinya dipindahkan dari bagian penghargaan namun ke bagian yang mengatur organisasi profesi, kode etik dan hari nasional. Yang menjadi catatan : kita perlu membahas hari guru nasional di dalam rapat kerja pada instansi tertinggi yang membentuk UU.

Pasal XXXIII tidak ada perubahan. Menurut peraturan perundang-undangan legal drafketentuan lebih lanjut diatur "bukan dalam" tetapi "dengan". Sedang yang lain tidak ada perubahan hingga pasal XXXVIII.

Kembali ke pasal XVIII, mana yang berupa kewaj iban negara untuk memberikan satu proses kesejahteraan bagi guru yang tidak proffesional bagi guru swasta terkait dalam pasal IV. Bagaimana proses negara sehingga lembaga pendidikan swasta tidak 'gul ung tikar 'melalui proses professionalisme?

565

Pasal XXVII, saya ingin bertanya apakah pasal tentang pembinaan dan pengembangan guru itu sudah menjamin akan terjadinya transformasi dari guru yang belum disebut proffesional baik itu untulc gurunya sendiri atau untuk lembaganya.

Pasal XXVII berbunyi 'pembinaan dan pengembangan guru meliputi pengembangan dan pembinaan profesi dan karier, pembinaan dan pengembangan guru yang dimaksud pada ayat I meliputi pemilihan kompentensi. Berdasarkan hukum bila kita menetapkan UU bila guru harus proffesional dengan persyaratan yang disebutkan di atas, maka pertanyaan pak masduki ialah : A pakah guru menjadi bagian transultransfusi? karena kita menetapkan UU tidak menyisakan ruang, ada proses pasting out? Tidak ada proses yang tersisa dalam hukum? bila diperhatikan pada tunjangan, pada pasal XIII tentang kesejahteraan, perlu ditegaskan tentang tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang diatur PP? Bagaimana dengan tunjangan lain? Bagaimana penyingkapannya? Dengan adanya proses transisi ditakutkan hanya perguruan-perguruan tinggi, sekolah yang kuat yang mampu bertahan karena tidak satunya ada permihakan pada pemerintah untuk menyelamatkan lembaga pendidikan yang lemah itu. Pasal XVIII ayat I sudah dijelaskan tegas bahwa yang akan di angkat oleh pemerintah adalah masyarakat. Usulan pasal XVIII ayat I berupa "pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk tunjangan fungsional dan atau kesejahteraan lain bagi guru yang bertugas di satuan pendidikan".Sistematika UU sudah disepakati, yang perlu di bahas adalah poin perpoin. Harns adanya jaminan bahwa dana alokasi itu untuk sekolah-sekolah yang tidak mampu juga. Dalam membuat UU harus adanya keseimbangan antara yang mampu dan tak mampu.

PAKHERY:

Tidak ada pasal yang secara kalimat tidak memberikan jaminan. Tidak ada penafsiran ganda terhadap negara bagi kalangan miskin. Transisi menurut saya dapat menyingkirkan semua sekolah yang lemah karena nantinya adanya kualifikasi dan kompentensi. Sedangkan untuk menjadi guru harus setingkat dengan SI, bagaimana dengan madrasah atau pesanteren? Adakah pembelaan dari pemerintah untuk mendorong sekolah-sekolah yang lemah itu agar gurunya bisa menyelesaikan SI?. Adanya over lapping pasal XXIX antara ayat I dan ayat 2~ Pada ayat 1 berbunyi "pemerintah wajib membina kesatuan pendidikan yang dike Iola oleh pemerintah ...... " sedangkan pada ayat 2 berbunyi 4 'pemerintah dapat...." Bagaimana bila ayat I dan 2 digabung sehingga menjadi "pemerintah dan pemerintah daerah membina dan mengembangkan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang diselengarakan oleh masyarakat'~. Guru SD yang belum memenuhi kualifikasinya

566

lebih dari separuhnya. Harus ada upaya untuk mencapai kualifikasi. Pemerintah tetap bertanggungjawab terhadap kualifikasi dan kompentensi. Sertifikat pendidik merupakan suatu jaminan untuk memperoleh tunjangan profesi. Persoalan besar untuk guru SD lebih dari setengahnya atau 50 % yang belum memenuhi kualifikasi. Membantu meningkatkan pendidikan guru untuk memperoleh kualifikasi dan sertifikasi membantu guru untuk mendapatkan tunjangan. Saya merumuskan pasal XXIX gabungan ayat I dan ayat 2 berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangankan guru pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan dan masyarakat". Sa ya memerlukan pendidikan yang membina guru jadi ayat 3 menjadi ayat 2 bunyinya sebagai berikut : " penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat"

Pasal XVIII ayat III berbunyi '~ pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatkan kualifikasi dan sertifikasi pendidik bagi guru dalamjabatan yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. "

PAKBAHRUL:

Yang terpenting adalah kualifikasi hams jelas sehingga implikasi di dalam peraturan peralihan harus jelasjuga. Misal untuk yang mengajar SI Adalah S2, sedangkan untuk yang mengajar S3 adalah S2 aturannya harus jelas. Pasal peralihan setelah membuat kualifikasinya hams jelas. Proses tendership ataupun non tendership diperlukan untuk menentukan kualifikasi dosen. Mana dosen yang dapat menjadi profersorship atau mana dosen yang seumur hidup menjadi toturior saja. Sedangkan sisiten di kita tidakjelas tingkatannya dalan kesecaraan sedangkan tunjangannya juga tidak jelas. Peraturan dalam dosen selama ini ditujukan ke diknas, hak-hak diatur dalm tendership. Mana saja yang boleh mengajar doktor atau S3. harus ada hak-hak yang tetap antara dosen dalam menentukan kualifikasinya. Siapa saja dosen yang boleh membimbing? Dan siapa yang dapat dibimbing hams di tegaskan? Fungsi fungsional dosen itu sebagai pengakar, bagaimana dengan fungsi dosen sebagai peneliti. Bagaimana pengaturannya?. Menurut saya fungsi-fungsi seperti itu sudah diatur dalam tendership. Syarat yang bagaimana suatu riset dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai kategori dari kualifikasi suatu dosen.

Syarat untuk meningkatkan kemampuan adalah dengan melakukan penelitian lengkap dengan tujuannya, misal tujuan penelitian untuk keilmuan, terapan bagi

567

masyarakat umum. Dilihat dari pengabdiannya, apakah para profesor atau orang yang bekerj a untuk masyarakat haruskan diatur dalam suatu UU. Tambahan pengabdian masyarakat di Indonesia adalah tridanna tidak mengacu ke tendership. Selama ini ada suatu keputusan bersama misalnya antara Mendagri dengan Mendiknas tentang suatu kewewenangan sehingga dapat dijadikan suatu acuan. Penelitian dalam DIKTI itu terbagi tiga : penelitian body knowlake, penelitian terapan, penelitian menunjang pembangunan. Setiap penelitian memiliki harga yang berbeda. Pengabdian masyarakat konsep dasamya dari ilmu terhadap apa yang telah ditelitinya. Bila sudah melakukan penelitian terhadap bi dang tertentu maka penelitiannya harus bermanfaat terhadap masyarakat. Suatu hasil yang baik menurut ITB adalah gabungan antara lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang dibutuhkan terhadap masyarakat kita adalah suatu basil atau keprihatinan yang dapat terempati.

PAKMUCTAR:

UU Dosen menjadi kewajiban dosen sehingga dapat bekerja di masyarakat yang tidak mampu. UU yang dibuat khusus tentang profesi dosen yang menyangkut ilmu pengetahuan atau mendorong perguruan tinggi untuk menunggu proyek. Kita harus berupaya agar UU tersebut tidak hanya menunggu proyek, hemat saya UU ini menentukan klasifikasi dosen sesuai dengan kelasnya. Misal IAIN, disana belum terkualifikasi siapa yang dapat memberikan pengarahan atau pembimbing bagi doktor. Bila kita berkeinginan UU ini mengarahkan suatu lembaga PT mengabdikan kepada masyarakat maka kita harus membuat pengarahan tersebut masuk dalam UU . Dalam UU ini kualifikasi, kompentensi dan sertifikasi serta hal yang terpenting adalah penghasilan. Otonomi BHP dan UU mengatur dosen atau UU yang mengandung otonomi kelembagaan yang didalamnya mengandung regulasi mengenai pengajian perlu diungkapkan lebih lanjut. Tanggal 22 november 2005 perlu dilakukan simulasi tentang dosen yang sepenuhnya dihandel oleh diknas akan diundang lebih Ian jut. Pada jumlah bidang ilmu tertentu difokuskan atau akan berdiri sendiri maka perlu ditindak lanjuti.

PAKBAHRUL:

Dikti harus intensif dalam mengkomunikasikan butir-butir apa yang perlu ditindak lanjuti. Harus ada kerangka khusus dalam suatu jenjang profesi. Dan harus dirumuskanjenjang pendapatkan bagi pendapatan seorang dosen. Ada uji proses uji publik.

568

PAKWAYAN:

Jangan terdapat kesalahpahaman antara apa yang dibuat menjadi kerangka dan apa yang kita inginkan. UU guru dengan fonnat yang baru dapat membuat perubahan

PAK MUNAWAR:

Untuk tim dari DIKTI memang agak lain terlihat dari sisi orangnya, lokasinya jauh yakni di Semarang. Lalu orang-orang yang ada adalah orang yang memiliki otoritas tertentu sehingga secara psikologis mengganggap hal ini tidak penting. Sedangkan dosen dengan adanya UU ini kesejahteraannya akan terangkat. Dapat dilihat bahwa para rektor itu terkesan egois. Dimana tim penyusunnya adalah para rektor itu sendiri yang tinggalnya sating berjauhan. Untuk tim ahli ada jadwal ulang rapat kita, menunggu basil dari rapat para rektor di semarang, maka Tgl 18 november 2005 seluruh basil rapat sudah diedarkan, Tgl 21 november 2005 dapat ketemu tim kecil, Tgl 22 november 2005 ada rapat panja di DPR kemudian diajukan ke Raker untuk konsep yang siap diujikan secara publik tahapan kedua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL .••..• WIB)

Jakarta, 12 Nopember 2005 KABAGSET KOMISI X DPR RI

ttd

H. AGUS SALIM, SH NIP. 210001036

569