I I

I

'I I a·-·

I I

II I I I I I I I I I

:I I I I I

"/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.

FRAKSI ABRI

l)ENDAPAT AKHIR FRAKSI ABIU . ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION

(PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) DAN

PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUDLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA

DIBACAKAN OLEH: DJOKO SASETIJO

ANGGOTA NOMQR A-441

JAKARTA, 12 OKTOBER 1994

I I I I I I I ..

I I I I I I I I I I I I I I I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I. FRAKSI ABRI

J1ENDAPAT AKHIR FRAKSI AllRI ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE \-VORLD TRADE ORGANIZATION

CPERSETUJUAN PEMllENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA) DAN

l)ENGt~SAHAN PERJANJJAN EKSTRADISI ANTARA ·.:.. UEPUDLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang; Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri, Saudara Menteri Perdagangan dan

Saudara Menteri Kehakiman yang mewakili pcmerintah; Yang tcrhormat Segcnap Anggota Dewan;

Hadirin sckalian yang kami hormati.

.Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Thhan Yang Maha Kuasa, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kila dapat mcnghadiri Sidang Paripurna Dewan hari ini, dalam kcadaan schat wal'afiat dalam rangka Pcmbicaraan Tingkat IV peinbahasan Rancangan Undang-Undang Lenlang pengcsahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persctujuan Pembentukan Organisiasi Perdagangan Dunia) dan Rancangan Undang-Undang tentang pen~esahan Perjanjian Eksu·adisi anlara Republik Indonesia dan Australia.

Naskah kedua Rancangan Undang-Undang ini telah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR-Rl masing .. masing dcngau Amanat Prcsiden Nomor R.07/PU/Vlll/1994 dan Amanat Presiden Nomor R.08/PU/VIII/1994 yang selanjuU1ya disusul dengan Ketcrangan Pemerintah atas kcdua Rancangan Undang-Undang tersebut, masi.ng-masing telah disampaikan oleh Saudara Mcntcri Perdagangan dan Saudara Mcnteri Kehakiman pada Sidang Paripurna Dewan pada tanggal 3 September 1994.

1

I I I I I I I I I I I I I I I ~--

1 I I I I I

Fraksi ABRI menyambut ba_ik hauirnya keuua Rancangan Undang-Undang mt yang mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam upaya meningkatkan persahabatan dan kerjasama multilateral dan _bilateral, dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional yang telah menjadi komitmen bangsa Indonesia.

Pimpinan Sidang dan Sidang Dewan yang kami hormati,

Pembicaraan Tingkat III pembahasan kedua RUU ini telah berlangsung dari tanggal 30 September sampai dengan 10 Oktober 1994, dan keseluruhan waktu yang tersedia telah digunakan untuk membahas materi yang masing-masing terdiri dari batang tubuh, penjelasan dan terjemahan dalam bahasa Indonesia serta salinan naskah aslinya yang berbahasa Inggris. Pada awal pembicaraan, Fraksi ABRI dalam pengantar musyawarah telah mengajukan hal penting berkaitan dengan substansi kedua RUU di atas, antara lain :

1.

2.

3.

4.

5.

Pemasyarakatan GATT 1994, agar masyarakat memahami hal-hal yang tercan­rum didalamn¥a khususnya yang berkaitan dengan bidang usaha mereka.

· .. ,_

Penyiapan aparat, baik pemerintah maupun dunia usaha untuk dapat memahami segala hal dan kewajiban yang timbul dengan berlakunya GATT agar mampu menghadapi tuntutan dan peningkatan yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.

~agaimana persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membentuk lemba­ga-lembaga yang perlu ada menurut ketentuan didalam G~TT.

Sejauh mana ~angkah-langkah yang telah diambil dan atau akan diambil pemerin­tah dalam menyiapkan perangkat dan sarana/prasarana yang diperlukan mengha­dapi berlakunya perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.

Manfaat apa yang dapat diperoleh atas pelaksanaan perjanjian Ekstradisi ini untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

6. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dengan pelak­sanaan perjanjian Ekstradisi ini.

Jawaban pemerintah telah memberikan kejelasan dan memantapkan jalannya · pembahasan selanjutnya. Pembahasan batang tubuh kedua Rancangan Undang-undang,

2

II I I I I I I I I I I I I I I I I II

I I I I

--------------- '-

rneskipun rnasing-masing hanya terdiri dari 2 pasal, ternyata telah rnemakan waktu cukup lama dengan disetingi penangguhan untuk sementara bagi rumusan judul, kon­siderans menimbang dan pasai-pasalnya. Pada konsiderans rnenimbang Fraksi ABRI telah rnengajukan pendapat perlunya ditinjau kembali secara menyeluruh dan menghin­darkan adanya pengulangan penyebutan demi untuk penyempurnaan rumusan yang ada. Khusus menyangkut Pasal 2 Rancangan Undang-undang tentang Penge.sahan Pemben­tukan Organisasi Perdagangan Dunia, rumusan kalimat mulai berlakunya Undang­undang dengan_ menyesuaikan pada mulai berlaku efektipnya Organisasi Perdagangan Dunia, Fraksi ABRI berpendapat perlu terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak Departemen Kehakiman, sebelum kita sepakati bersama. Menyangkut naskah penje­lasan, mengingat pentingnya persetujuan dan perjanjian ini untuk diketahui dan difaha­mi rakyat, Fraksi ABRI berpendapat perlu untuk disusun dengan .rnenggunakan sistirna­tika yang lebih baik, mencantumkan Undang-undang terkait lainnya dan rnanfaat serta konsekuensinya bagi Indonesia. Sedangkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. rnengingat masih belum bakunya serta seragarnnya terjernahan yang menyangkut istilah­lstilah, perlu untuk diseragarnkan. Akhirnya pernbahasan telah dapat diselesaikan sesuai alokasi waktu yang ·(iiberikan dala~n su~sana keterbukaan dan kekeluargaan yang dilan­dasi semangat musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pimpinan Sidang dan Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya perkenarikanlah ·kami menyampaikan dasar pemikiran dan pandangan Fraksi ABRI terhadap persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization).

Amanat GBHN Tahun 1993 antara lain menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktip diarahkan untuk turut serta mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdama\an abadi dan keadilan sosial, serta ditujukan untuk lebib meningkatkan peranan gerakan Non Blok. Dibagian lain juga dinyatakan, setiap perkembangan, perubahan dan gejolak dunia baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun militer, terus diikuti secara seksama. Perkembangan dunia yang menimbulkan kendala bagi pembangunan nasional perlu diantisipasi dan diatasi serta diambil langkah­langkah penanganannya sedini mungkin, sedangkan yang mengandung peluang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Guna menghadapi perkembangan dan perubahan serta dapat memanfaatkan peluang yang ada khususnya dibidang ekonomi, Indonesia harus berusaha ikut serta dalam upaya peningkatan kerjasama antar negara, terutama untuk mempercepat terwuj~dnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil dan tertib serta bebas dari

3

I I I I I 1··--

I I I I I I I I I I I I I I I :

I

----- --------------

'•-

hambatan dan proteksi.. Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan interna­sional, keberhasilan upaya Indonesia meningkatkan ekspor unruk menunjang keberha­silan pembangunan Nasional, juga tergantung dari perkembangan ekonomi dunia serta kemantapan sistim perdagangan intemasional, disamping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional iru sendiri terhadap perkembangan yang ada. Perjanjian GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang merupakan salah satu bagian dari sistem perdagangan internasional, telah terbentuk pada tahun 1947 dan Indonesia ikut serta didalamnya mulai tahun 1950.

Berikut ini Fraksi ABRI menyampaikan pandangan terhadap Persetujuan Pem­bentukan Organ\sasi Perdagangan Dunia.

Perkembangan, perubahan dan gejolak internasional pada akhir Pembangunan Jangka Panjang Pertama ditandai oleh gejala baru, yairu globalisasi yang dapat mem­pengaruhi Stabilitas Nasional dan Ketahanan Nasional yang pada gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan pembang\lnan nasional dimasa yang akan datang. Globa­lisasi yang didorong- kemajuan pesat dibidang tehnologi, terutama tehnologi telekomu­nikasi, menyebabkan semakin derasnya arus informasi dengan segala dampaknya, baik positip maupun negatip. Peluang yang timbul dari globalisasi adalah terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Akibat terbukanya pasar luar negeri tersebut, akan pula membuka pintu selebar-lebamya bagi masuknya barang-barang dari berbagai negara lain, sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan pada keunggulan­komparatif saja tetapi harus Jebih menitik beratkan pada keunggulan kompetitif. Kea­daan ini dapat menyebabkan terdesaknya komoditi produk dalam negeri di pasar dalam negeri sendiri apabila tidak mampu bersaing dengan produk negara lain.

Tantangan dibidang ekonomi, disamping makin kuamya persaingan dipasaran interriasional, adalah munculnya pengelompokan antar negara yang cenderung mening­katkan proteksionisme dan diskriminasi pasar yang dapat menghambat pemasaran hasil produksi dalam negeri dan mendorong persaingan yang kurang sehat. Keadaan yang sedemikian itu akan dapat merugikan Indonesia yang sedang melaksanakan pem­bangunan dan memerlukan devisa sebagai salah satu sumber dananya. Upaya Indonesia dan berbagai negara Untuk da.pat menghindari keadaan yang merugikan tersebut_, telah diwujudkan antara lain melalui persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang akan mengetrapkan tujuan pokok, sasaran serta prinsip persetujuan GATT. Tujuan pokok GATT adalah menciptakan serta mempertahankan lingkungan perda­gangan intemasional yang mengandung ··security and predictability". hal mana sangat penting artinya bagi pengembangan perdagangan intemasional. Sasaran utamanya

4

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

adalah tercapainya perdagangan yang bebas dari hambatan dan bebas dari proteksi, dengan menempuh prinsip-prinsip :

l. Non diskriminasi, yang berarti semua anggota GATT diharuskan saling mem­berikan perlakuan yang sama dalam kaitan dengan pembebasan ekspor maupun impor.

Perlakuan kepada semua negara anggota GATT harus sama dan dengan hamba­tan perdagangan yang paling minim.

2. Proteksi Tarif, yang mendorong agar tarif merupakan satu- satunya alat proteksi bagi industri dalam negeri dan mendorong dikuranginya penggunaan kebijaksa­naan non tarif sebagai alat proteksi.

3. Persaingan sehat, berkaitan dengan subsidi serta "dumping" yang dilarang oleh aturan GATT karena merupakan praktek dagang yang tidak sehat.

. .

4. Penyeles~ian. sengketa melalui perundingan, merupakan salah satu prinsip yang paling . penting bagi negara berkembang · karena memungkinkan negara kecil menghada.pi negara besar dalam kedudukan yang sama.

5. Perdagangan ·be bas hambatan, yang menganjurkan dikuranginya a tau dilarangnya semua bentuk hambatan kuantitatif (quantitative restrictions).

Selain itu aturan GATT juga masih memberikan beberapa pengecualian, mencakup :

1. Pengecualian yang secara umum ditujukan untuk melindungi kesehatan manusia serta kepentingan keamanan nasional seperti perlindungan dari penyakit, menja­ga moral bangsa, menjaga ketertiban, menjaga kelestarian alam dan lain-lain.

2.

3.

Pengecualian yang memperbolehkan digunakannya pembatasan kuantitatif untuk mcngatasi neraca pembayaran dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan negara berkembang. Pembatasan kuantitatif boleh digunakan secara terbatas, tidak berlebihan dan dalam jangka waktu tertentu.

Pcngecualiaii yang dibolehkan hanya apabila keadaan perekonomian atau perda­gangan menghendaki diambilnya suatu langkah secara terpaksa.

5

I I

! I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

4. · Pengecualian dalam menghadapi kcadaan darurat bagi industri dalam negeri yang sedang mengalami kesulitan akibat lonjakan impor produk tertentu (safeguards).

5. Pengecualian terhadap pengclompokan regionalisasi perdagangan seperti Uni Eropa, NAFTA, AFTA dan lain-lain.

Dengan demikian, dari basil perundingan putaran Uruguay yang meliputi 15 bidang atau 4 kelompok, dapat <libaraplcan :.

1.

2.

3.

Akses pac;ar disektor lndustri dan Pertanian. Komitmen yang diberikan Indone­sia adalah memberikan tarif bea masuk yang besarnya tidak akan lebih dari 40% untuk sebagian besar (94,6%) produk industri dan pertanian.

Akses pasar di sub sektor tekstil. Penghapusan kuota tekstil MFA (Multi Fibre Arrangement) secara bertahap dalam waktu 10 tahun.

Dibidang perdagangan jasa. Indonesia telah menyampaikan skedul komitmen khusus yaQg dapat dipakai oleh negara peserta lain, yang pada dasarnya sesuai dengan ketentmin yang berlaku di Indonesia.

4. Dibidang aspek dagang dari pada hak atas kekayaan intelektual (TRIPS). Dengan memanfaatkan waktu peralihan 5 tahun sejak 1 Januari ·1995, Indonesia berkesempatan melakukan penyesuaian terhadap berbagai Undang-undang yang telah ada. ·

5. Tindakan Penanaman Modal yang berkaitan dengan perdagangan (TRIMS). Merupakan penegakan kembali aturan GATT 1947, khususnya pemberlakuan prinsip-princ;ip "mitional treatment" dan hambatan kuantitatip seperti per­syaratan ekspor, kebijakan pencadangan usaha, dan kewajiban pengalihan pemil­ikan saham PMA kepada mitra Indonesia.

Memperhatikan materi persetujuan GATT seperti diuraikan di atas, maka dapat diharapkan adanya manfaat bagi Indonesia, yang pada dasarnya bukan saja memung­kinkan terbukan.ya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang baik bagi kepentingan nasional dalam perda­gangan internasion~l. khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Adanya manfaat tersebut telah memberikan peluang serta harapan bagi kebijaksanaan perdagangan sebagaimana diamanatkan GBHN 1993 yang antara lain menyatakan :

6

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

. "Guna mendorong ekspor, klmsusnya komoditi non migas, upaya peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri terus dikembangkan melalui peningkatan efisiensi produksi, mutu komoditi, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan serta penganekaragaman produk dan pasar yang didukung oleh penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan termasuk jaringan informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional dan regional, baik bilateral maupun multilateral". Dibagian lain juga dinyatakan : "Kebijaksanaan impor untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa kllll­susnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong untuk industri diarahkan untu.k

· mendorong pengembangan industri dalam negeri sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa· dengan mutu dan harga yang bersaing dalam rangka menunjang ekspor dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri, dengan selalu memperhatikan keseim­bangan neraca perdagangan luar negeri.

Atas dasar pemikiran dan pandangan seperti diuraikan di atas, maka Fraksi ABRI berpendapat bahwa langkah pemerintah menandatangani dan ilrut serta dalam persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko, yang selanjutnya akan mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastia·n bagi pelaksanaan seluruh persetujuan GATT yang telah disepaka-

~:.. ti, merupakan suatu langkah strategis· yang mencerminkan komitmen bangsa Indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan Nasional.

Pimpinan Sidang dan Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya perkenankanlah Fraksi ABRI menyampaikan dasar pemikiran dan pandangan Fraksi A:SRI' te~hadap _Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.

Perkembangan, perubahan dan gejolak internasional pada akhir pembangunan jangka panjang pertama, sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu, khususnya pengaruh perkembangan tehnologi telekomunikasi, telah membawa dampak perubahan hubungan antar negara yang antara lain ditimbulkan oleh semakin derasnya arus infor­masi kepada masyarakat. Demikian juga halnya dibidang tehnologi transportasi akan memberikan kemudahan bagi lalu lintas manusia dari satu negara kenagara lain. Dampak negatif dalam kema­juan tehnologi transportasi memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk melo­loskan diri dari tuntutan, dakwaan dan pelaksanaan hukuman dari negara dimana tindak pidana itu dilakukan.

7

I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I

Untuk mengantisipasi masalah terscbut, diperlukan adanya upaya-upaya yang konkrit dalam bentuk penegakan hukum, terutama dengan negara tetangga diantaranya Australia. Kita menyadari bahwa kerjasama antara Republik Indonesia dengan Australia, pada akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan oleh karenanya perlu lebih ditingkatkan khususnya dibidang penegakan hukum yang dalam wujud nyatanya berupa perjanjian· ekstradisi. ·

Dengan adanra perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia diharapkan dapat diambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam memperlancar pelak­sanaan penyidikan, penuntutan dan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana terutama dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Walaupun demikian efektifitas kebcrhasilan dari pelaksananan dan tindak lanjui perjanjian ini sangat tergantung dari sejauhmana kita mampu mengaplikasikannya dengan sebaik­baiknya.

Fraksi ABRI sependapat dengan pemerintah, bahwa dalam mengawali langkah kita memasuki era pemban.gunan jangka panjang kedua, kita perlu mengukuhkan tekad dan daya juang kita guna meningkatkan pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara m.elalui pembangunan huk.-um yang dapat mendukung pembangunan Nasional dan seka­ligus mengamankan hasil-hasilnya.

Pembangunan Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang­undang Dasar 1945 yang diarahkan pada terwujudnya sistem Hukum Nasional, dilaku­kan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang sangat dibutuh­kan untuk mendukung tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan Nasional. Produk hukum nasior.al tersebut yang menjamin kepastian, ketertiban~ penegakan, dan perlin­dungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, diharapkan mampu mengaman­kan dan mendukung penyelcnggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktip untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi akibat pengaruh globalisasi dimana seolah-olah wilayah suatu negara dengan negara lainnya hampir tanpa batas, diperlukan kesungguhan dari semua pihak. Perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan tehnologi yang sedemikian itu, disamping mempunyai segi positif yang sangat ~enguntungkan bagi kehidupan manusia, ternyata juga mem-

8

I I I I I I I ~I

I I I , I

I I I· I I I I I I I

punyai kelemahan yang berdampak negatif dan sangat merugikan orang perorangan, masyarakat dan negara. Kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya, tanpa memikirkan apakah tindakannya itu merugikan orang lain, masyarakat dan negara. Jelaslah hai ini akan sangat menguntungkan bagi para pelaku tindak pidana dalam upaya meloloskan diri dari upaya penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat para pclaku tindak pidana melakukan tindak pidana. ·

Guna mengamisipasi kelemahan yang berdampak negatif akibat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya, diperlukan adanya kerjasama yang ·efektif dalam pene­gakan hukum dan pcmberantasan kejahatan yang modus operandinya semakin canggih dengan negara lain terutama dengan negara-negara tetangga. Dengan perjanjian ekstra­disi tersebut diharapkan para pelaku tindak pidana yang dicari atau yang telah dipidana da·n melarikan diri i<:e luar negeri tidak dapat lolos dari tuntutan hukum. Menyadari akan kenyataan tersebut sudah sepatutnya pemerintah Republik Indonesia meningkatkan kerjasama dalam bentuk perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani pada tanggal 22 April 1992 oleh kedua negara dapat berman­faat terutama bagi bangsa Indonesia dalam mendukung pembangunan Nasional-nya.

Dikarenakan masing-masing negara memiliki sistim hukum sendiri dan berbeda satu sama lain, maka Fraksi ABRI dapat menerima basil kesepakatan untuk menyetujui sebanyak 33 jenis ~ejahatan yang pelaku tindak pidananya dapat di ekstradisi, dengan tetap mengacu dan dilandasi asas yang· berkaitan dengan ekstradisi yang dikenal dalam hukum int.ernasional. Asas tersebut antara lain adalah asas "double criminality", asas b.ahwa kejahatan politik tidak dapat di ekstradisi, asas bahwa negara yang diminta dapat menolak rnengekstradisikan warga negaranya sendiri, asas Ne bis in Idem dan asas bahwa pelaku tindak pidana yang diancam atau dituntut hukuman mati tidak dapat di ekstradisi. Disamping itu, dalam perjanjian juga telah dicantumkan pengecualian tata cara dan mulai berlak.unya perjanjian. Perjanjian ini adalah merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat GBHN yang .antara lain me'nyatakan: "Perkembangan dunia yang menimbulkan kendala bagi pembangunan nasional perlu diantisipasi dan diatasi serta diambil langkah-langkah penanganannya . sedilii mungkin, sedangkan yang mengandung peluang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan."

9

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Berbagai pertimbangan tersebut di atas, telah memberikan keyakinan bagi kita betapa penting dan perlunya perjanjian Ekstrauisi antara Republik Inuonesia uan Australia ditandatangan! oleh Pemerintah.

Atas dasar landasan pemikiran dan pandangan Fraksi ABRI terhadap Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan Perjanj ian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia sebagaimana diuraikan di atas, maka pada kesempatan ini Fraksi ABRI menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetu­juan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, ulituk disaltkan menjadi Undang-undang olch Presiden.

Pimpinan Sidang dan Sidang Dewan yang terhormat.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini Fraksi ABRI ingin menyam­paikan beberapa harapan kepada pemerintah sebagai tindak lanjut pengesahan kedua Rancangan Undang-undang ratifikasi ini : ·

1. Dalam bidang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia :

a. Dengan telah disahkannya Persetujuan Pembentukan Organisasi Perda­gangan Dunia, diharapkan Pemerintah dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan Nasional, khususnya dibidang ckonomi, termasuk peningkatan kemampuan daya saing, baik dalam perdaganga~ internansional maupun perdagangan dalam negeri.

b. Agar d.apat secepatnya dis!apkan rencana tindak lanjut, yang antara lain mencakup:

1)

2)

3)

4)

Menyiapkan Undang-undang baru, penyesuaian Undang- undang yang telah ada, dan peraturan pelaksanaannya.

Pembentukan lembaga yang akan menangani.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat terkait.

Penyiapan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

10

I I I I I I I I I I I

I I

I I I I

I I

I I I I I

2.

c. Agar Pcmcrintah scgcm menyusun Jangkah-langkah pemasyarakatan Umlang-undang Lcntang Pcngesallan Pcrsctujuan Pembcnlukan Organisasi Pcnlagangan Dunia Lcrscbul.

d. Memperhatikan dcngan seksama agar pelaksanaannya tidak tergelincir ked a lam praktck sistcm "Free fight liberalism" sebagaimana diamanatkan oleh kaidah penuntun OBI-IN 1993.

Dalam. bidang Ekstradisi antara Rcpublik Indonesia dan Australia :

a.

b.

c.

Dapat segera disiapkan suatu rencana sebagai tindak lanjut terhadap keten­tuan-kctcntuan yang tcrdapat didalmn perjanjian ekstradisi ini terutama aparat pcmcrintah yang terkait tennasuk penyiapan perangkat lunak maupun pcrangkat kcras serta pcnyiapan sarana dan prasarana yang diper­lukan. Q.iharapkan pemerinlah dcngan scgcra memasyarakatkan tcrbemuknya un­dang-undang Lentang Pc1janjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Menyadari bahwa penanganan ekstradisi k.hususnya pcncarian tersangka, tertuduh alau tcrpidana bukanlah suatu hal yang mudah, maka kemampuan aparat peiilerimah yang terkait dalam proses ekstradisi ini perlu ditingkat­kan.

Pimpinan Sidang, dan Sidang Dewan yang kami honnati,

Sebelum mengakhiri Pcndapat Akhir ini, perkenankanlah Fraksi ABRI menyam­paikan terima kasih dan penghargaan kcpada Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Per­satuan Pembangunan dan Fraksi Panai Demokrasi Indonesia yang Lelah bcrsama-sama dengan Fraksi ABRI menyelcsaikan tugas pembahasan kedua RUU terscbut dalam suatu kerjasama yang baik dcngan dilandasi semangat musyawarah untuk mcncapai mufakat, sehingga tugas dapat disdesaikan pada waktu yang Lelah ditctapkan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada Saudara Menteri Luar Ncgcri, Saudara Mentcri Pcrdagangan dan Saudara 1vlcnLeri Kchakiman, masing­masing bcserta jajarannya, Sckretariat Ncgara, dan instansi terkait lainnya yang dengan penuh kesabaran, ketekunan dan kerja keras telah memperlancar pembahasan pada pcmbicaraan tingkat III pcmbahasan kedua Rancangan Undang-Undang ini.

11

I I I I ,I II

I I I I I· I 1--

1 I II

I I

I I I I I

Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara-sau­dara Wartawan dari Media Cetak dan Media Elektronika yang telah meliput kegiatan pembahasan kedua Rancangan Undang-Undang ini dan menyebar luaskan beritanya untuk diketahui masyarakat di seluruh tanah air.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu melimpahkan taufik dan hidayah­Nya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Sekian terima kasih.

12

Jakarta, 12 Oktober. 1994 Juru Bicara Fraksi ABRI,

DJOKO SASETIJO A-441

I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1··-

I I I

I I I

I I I

I " " , ft

~ ft ~ I I I l

I

I

.PEND.Al?AT AKI-IIR FR/\KSI I<AR.YA PEMBANGUNAN DP.RR.I

A·rAS

R.ANCANGAN UND.ANG-UND.ANG

TENTANG

I?F.NGES..I\.1-IAN" .AGREEMENT EST.A.BL I SI~ING ri .. JTE WORD TRADE OI::tGANIZATION

(PERSETUJUAN PEMDENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)

====

Disampaikan oleh :

Ny. Hj. DWIE RIAWENNY NASUTION, BA Anggota Nomor : 80

JAKARTA, 12 OKTOBER 1994

I I

I. I

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

FRAKSI KARVA PEMBANGUN AN DEWAN PERWAKILAN AAKYAT AEPUBLIK INDONESIA S£KRETARIAf: JL. JENO. GATOT SUBROTO JAKARTA 10270 "It 5715461; 5715438, 5715424 . FAX. 5734595, 5720336

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PENGESAHAN AGREEt·1ENT ESTABLISHING

THE WOLRD TRADE ORGANIZATION ( PERSETUJUAN PEt·1BENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA )

Disampaikan oleh Anggota Nomor

Ny. Hj. DWIE RIAWENNY NASUTION 1 BA 80

Yth. Saudara Pimptnon Rapa.t Paripurna DPR-RI Yth. Saudara Menteri Perdagangan ~ Sdr. Menteri Kehakiman~

Sdr. Menteri Luar Negeri yang mewakili Pemerintah RI Yth. Para Anggoto Dewan Perwakilan Rakyat RI

Assalamnualaikum Wr. Wb. Sidang yang komi muliakon.

IJinkanlah komi terlebih dahulu mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan Puji Syukur Kehadirat· Tuhan YME~

karena hanya dengan berkah dan perkenannyolah ki to dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada rapat Paripurna hari ini.

Bogi Fraksi Karya Pembangunan rapat paripurna hari 1n1 merupakan rapat yang arnot penting. Selain karena akan merampungkan tugas konsti tusional Dewan berupa pembicaraan Tingkat IV terhadap RUU tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization ( Persetujuon Pembentukan Organisasi Perdagqngao_Punia ), juga karena keputusan Dewan nanti akan berkaiton dengan masa depan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi yang tengah berada pada era perubahan ke orah pasor ekspor~ yang akan membawa berbagai konsekwensi termasuk kebutuhan peningkaton kegiatan perdagangan luar negeri khususnya di bidang produk non migas.

1

I I I I

i I

I I I ~--.

I I I I I I I I I I I I I

Pasal 11 Undang-Undong Dasor 1945 mengisyorotkon ospek konstitusionol terhodap persetujuan itu sebagai berikut : "Presiden dengan Persetujuon Dewan Perwokilon Rakyot menyotokon perong., membuJt perdomoion dan Q.er jon i ion dengan n_egara lain·.

Serangkaian dengan itu., GBHN 1993 menegaskan tentang prinsip pol i tik luor negeri yang be bas akti f don diarahkan untuk turut inewujudkon tatonan dunio boru berdosorkon kemerdekoon., perdamaian obodi don keadilan sosiol serto di tujukon untuk lebih meningkatkan ker jasoma internasional., dengan lebih memantapkan dan meningkotkan peronan gerakan non blok.

' . .....

Dalam kaitannya dengan hubungon-hubungan ekonomi dan ~erdagangan internasional., GBHN 1993 selanjutkan menegaskan : " Guna mendorong ekspor., khususnya komodi ti non migas., upaya peningkaton daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri terus dikembangkan melalui peningkatan efisiensi produksi., mutu komoditi., jaminan keseimbangan dan ketepatan woktu penyerahan., serto pengonekaragaman produk dan pasar., yang didukung oleh penyempurnoan sarona don prasarana perdogongon termosuk jaringon informasi pasar, peningkatan promosi serta peningkatan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional dan regional, boik bilateral maupun multilateral".

Selanjutnya Pernyataan Politik Golongan Karya menegaskan pula : GOLKAR menyadari bahwa keberadaan Bangsa dan Negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari internasionol. Dalam rangka menegakkan keberadaan

tahun 1993

Indonesia masyarokat Bangsa dan

Negara Indonesia, boik secoro politik, ekonomi maupun kultural., GOLKAR mendorong··peningkdtan pelaksanaan politik luar negeri bebas don aktif yang dilaksanakan secara konsekuen dan diabadikan kepado kepentingan nasional.

2

I I I

I I

I I I I I I I I I I ~--·

I I I I I I I

<.

Selain itu GOLKAR turut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, secara dinamis dan kreatif dengan makin memantapkan peranan Indonesia di berbagai fora pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, Gerakan Non Blok, Organisasi Konperensi Islam, Asean, Inter Parlementary Union, AIPO, dan lain-lain.

Presiden Soeharto pada pembukaan pertemuan Menteri-Menteri APEC di Istana Negara, Jakarta, 6 Oktober 1994, agar supaya anggota-anggota APEC kembal i menunj ukkan kepeloporannya, dengan secepatnya rnerati_fi~asi persetuj uan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga badan perdagangan dunia itu sudah dapat,mulai beroperasi 1 Januari 1995.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Fraksi karya Pembongunan sekali lagi menyambut dengan penghargaan setinggi-tingginya atas pengajuan RUU ini kepada DPR, karena selain upaya ini mencerminkan hasrat dan kemauan pemerintah untuk mematuhi amanat konsti tusi Ul'D 1945, juga karena disamping i tu terdapat pula isyarot adanya kepekaan dan kecepatan bertindak pemerintah dalam pembenahan perekonomian nasional pada skala hubungan perdagangan internasional.

Froksi Korya Pembangunan juga menyampaikan penghargaan yang soma kepada Fraksi ABRI, Fraksi PP, Fraksi PDI, atas tingginya semangot musyawarah untuk mufakat serta pernik iran kri tis yang diberikan dalam proses pembahasan RUU ini, sehingga pembahasan dapat dirampungkan tepat pada waktunya dan meningkat pada

··Pembicaraan Tingkat IV ini.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat,

Setelah mempelajari dan membahas RUU ini baik batang tubuh serta penjelasannya maupun dokumen lainnya serta berbagoi tanggapan masyorakat, Fraksi Karya Pembangunan dapat memahami latar belakang dan tujuan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, sebagai hasil putaran Uruguay yang pengesahannya akon mengikat negara-negara anggota untuk mematuhi dan mclaksanakan ketentuan yang terkandung di dalamnya.

3

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 .. I

Ketentuan-ketentuon yang dimaksud mel iputi 15 bidang yang diuraikan dalam tiga kelompok~ masing-rnasing :

a. Akses Pa~ar 1Market Access) terdiri dari 1. Tarif; 2. Tindakon yang tidok bersifat tarif; 3. Produk-produk tropis; 4. Produk sumber daya alam; 5. Tekstil dan pakaian jadi; 6. Pertanian.

b. Aturan Perdagangan (GATT Rules) terdiri dari 7. Aturan-aturan GATT; 8. Pengecuolian dari aturan GATT; 9. Persetujuan dan pengaturan tentang perundingan perdagangon

Multilateral; . 10. Subsidi don pengenaan Bea Masuk Tambahon sebogai hukuman; 11. Penyelesaian sengketa; 12. Fungsionalisasi Sistim GATT;

c. Bidang-Bidgng Baru (New Rule~terdiri dori: 13. Aspek dagang Hok Atos Rekayoso Interlektual; 14. Tindakan di bidang Potungan t1odal yang terkai t dengan

perdogangan; 15. Perdagangan di bidang jasa.

Seloin bertugas mengelolo ke 15 bidong yang dihosilkon dolom perundingan Putaran Uruguay itu~ Organisasi Perdagangan Dunio (WTO ) sebagai pengganti sekretariat GATT juga mengelola Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan yang dihasilkan dalam berbagai Putaran GATT sejak 1947.

Pado pokoknya ketentuan - ketentuan yang di kelola WTO tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalom hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangon internasional~ sehingga arus dan volume perdagongan dunia semakin meningkat ditengah kerangka totanan yang bebas dan adil diharapkan dori persetujuan itu~ semua ntgara yang menjadi anggota GATT dapat memperoleh manfaat positif yang selanjutnya semakin meningkatkan kesejahte­raan dan kemakmuran masing-masing negara~ khususnya Indonesia.

4

I I I I 1 ....

I I I I I I I I I I I I I I I I I

Dengan memahami latar belokang dan tujuan dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia i tu, Fraksi Karya Pembangunan mengingatkan tentang duo hal mendasar yang menjadi kendala don tantangan bagi kiprah Indonesia dalom hubungan­hubungan ekonomi dan perdagangan internasionol, yoitu Faktor Eksternal dan fgktor Internal, sebogai berikut :

1 ~ FoktQ[_I;Iq;ter.nol, di tondai on taro loin oleh ketidok past ian posor internosionol serto persaingon ontor negora yang semakin meningkat tojom. Dengan kenyatoan tersebut, moka perlu diperhitungkan dan diontisiposi pe;bedaan tingkot kehidupon sosial-ekonomi negoro-negaro anggoto GATT, dengan memberlokukan secora konseku.eo dan konsisten melalui perlakuan khusus dan berbeda

·..:. terhodap kondisi don kemampuan negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Dalam hubungan ini GATT memiliki ketentuan yang mengatur perlokuan khusus tersebut dan mengakui perlunya negara-negara berkembong beroleh kondisi yang lebih menguntungkan dolam upoya mereka memasuki posar dunia bagi produk-produknyo. Sebaliknya negara maju juga tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingon khusus negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Pengawoson yang ketot terhadop implementosi ketentuan-ketentuan yang dikelola WTO itu perlu terus menerus di tingkotkon .· ·· Moka sesuai dengan amanat GBHN 1993 tentang peran aktif Indonesia turut mewujudkan tatanan ekonomi dunia baru, melalui keonggotaannya pada lembago dunia tersebut, Indonesia diharapkon dapat berperan dalam mendorong terwujudnyo totonan tersebut di bidang perdagangon internasional. Sementara itu, seperti diketahui telah ado Orgonisasi Perdagangan Regional yang telah berkembang sesuoi dengan situosi don kondisi masyorakat tingkat Regional tersebut, seperti MEE, APEC, EAEC, AFTA dan NAFTA , yang pada hakekatnya cenderung membela _ kepentingan regionolnya, maka lahirnya WTO horus memberlokukan juga sistim perdagangan yang mendukung orgonisasi regional tersebut, sehingga akan ter jadi keseimbangan-perkembangan ekonomi antar negara anggotonya, maupun antar regional.

5

I I I I I I I I I I I·· I. I I I I I I I I I I

2. FaktQI_I_oternal, hambatan utamanya terletak pada faktor SDt1 (Sumber Daya Manusia). Sebagaimana diketahUi 1 kemampuan persaing suatu negara tidal< lagi semata-semata ditentukon oleh _keungg_ul_go_~_kornQQLati f yang didasarkan pada pemil ikon sumber­daya-alam dan ketersediaan tenaga ker ja murah, tetapi juga ditentukan oleh penguasaan informasi,teknologi serta kemampuan pengelolaan (kemampuan menejerial). Kwalitas SDM merupakan kunci bagi para pelaku perekonomian serta jajaran oporot birokrasi dalam pengelolaan ekonomi nosional yang ber­Keunggulan-Kompetitif. Selain itu perlu pula diperhatikon mosaloh R & D (Research & Developme1t), yaitu Pemerintah memperlokukan pembenohon industri-industri di Indonesia, BUMN, SWASTA, dan BUMNIS, dalam hal meningkatkan anggaran untuk R & D. Dalom APBN dapat dilihat anggaran untuk Riset (RISTEK), R & D masih relatif kecil (± 0,2 %). Hal ini merupakan foktor penting untuk meningkatkan daya saing dalam mengtladapi negara-negara lain~ karena dari peningkatan sumber daya manusia serta nilai produk.

Disomping itu juga perlu secara simultan diatasi kendala-·kendala Kelembagaan, berupa kendala birol<rasi, penanganan resiko dan ketidak-pastian; juga. masalah infrastruktur seperti transportasi, sumber daya energi, komunikasi dan lain­lain, serta peningkatan ikl im us aha me lalu i peningl<atan efisiensi dan menghindari ekonomi biaya tinggi. Selonjutnya perlu pula diperhitungkan agar totanan perekonomian yang bebas tidal< sampai merapuhkan dan mematikan kehidupan perekonomian lokal dan ~ilayah agar semal<in mengangkat harkat dan martabat bangsa di forum internasional, sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia.

Pimpinan Sidang, hadirin sekalian yang terhormat,

Selanjutnya~ Fraksi Karya Pembangunan dalam proses pembahason terhadap RUU tersebut, mengemul<al<an berbagai pemil<iran mulai dari Batang Tubuh sampai Penjelasan, antara lain sebagai berikut :

6

-------------------

I I I

I I I I I I I I I I I I I il I

I I :I II I ~

1·.

1) Ten tong konsideran t·1enim_t>_g_f)g, huruf (a) pada kal imat .... dalam J.JMklJD90D _ _n.erg_gJ.JlaJJ_dun_i_p_y_gng merde!<a, bersahabat, tert ib, oao __ gqmaJ, dlusutkan· penambahan kata yang arnot mendasar dan strategis ditinjau dari sudut hubungan perdagangan internasional, yai tu kata APU,, dan seterusnya diberlakukan pada kalimat-kalimat berikutnya sampai penjelasan. Kata ini merupokon energi-~unci dalam RUU , korena hal itu terkait poda hubungan-hubungan yang timpang selama ini antara negora-negara berkembang, khususnya Indonesia dengan negara-negara maju. Semua ketentuan yang dikelolo WTO, dimono kito menjadi anggota, maka foKJoc~eaditan horus menjadi ilwg dan semangot yang mcndorong dan mengontrol arus liberalisasi perdagangan dunio sebagai yang dihasilkon Putaran Uruguay termasuk ketentuan-ketentuan umum GATT sejak 1947.

2) * Konsideron Menimbong huruf b-1. Pada kalimat ... •dengan titik berat yang di letakkan pada bidang ekonomi• diusulkon penambahan kota-kata Hseiring dengan kwalitas sumber dayo manusiaH.

. . Penambahan ini dianggap sangat penting karena menyongkut koto kunci dolam pengeloloon perekonomion nasional yang mengacu pada sikap nilai dan ketrampilan/skill pelaku-pelaku Ekonomi Indonesia.

* Konsideran Menimbong huruf b-2. Akhir kalimat yang berbunyi .... meningkatkqn, memoerluos, memantapkan dan mengamankan Q_QS_Q[__QaJtl~~alQ produk baik barang maupun jasa, terutama g_g_l_gm__ p~r_Q_qgongallJ,..nternasjon_al. Sesuai hasil Putaron Uruguay, pada Kelompok III tentang Bidong-Bidang Boru (New Issues), ada tiga ketentuon seloin P~rdg_g_ru1.9.an b idang Josa, ya i tu Aspek Dagong Uak A tas Keko~g~D Intelektual dan Investasi/Penanaman Modal. Kedua bidang itu periu pencantumannya dalam RUU ini karena berkaiton dengan pengaturan Hok Cipta, Hak Paten, Merek Dogang, don sebagainya; juga ... n:tengenoi pengoturan penonamon modal, khususnya yang berkaiton dengan sektor-publik seperti media-rr.assa, dan sebogainyo.

7

I I_

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

a. Froksi Korya Pembongunan memandang perlu adanya ketegasan didalam RUU ini agar lebih memperjelas latar belakang dari Penjelasan Umum tentang prinsip politik luar negeri kita melatUl_P-encatuman alineg baru dalam bidang hubungan luar n~g~_r::__i ___ cj_o_n __ .tti_dang _ _p~_r_g_gggngqo_~~-~lJ_gi dengan ketentuan GBHN l9~t~ yai tu, bahwa perkembangan dunia yang mengondung ~~l~an~ yang menunjang don mempercepat peloksanoan pembangunan nasionol, perlu dimanfaatkon sebaik-baiknyo. Untuk itu perlu mendorong ekspor, khususnya komoditi non­migas , upaya peningkatan daya saing dan penerobosan serto perluason pasar luor negeri. Pencantuman ini selain mencerminkan urutan materi muatan

~ . prinsip-prinsip poli til< luar negeri dan perdagangan ki to juga memantapkan urutan sistimatika penjelasan ini.

b. Sesuai ketentuan baku dalam kalimat Garis-Garis Besar Haluan Negara maka diusulkan urutan pada alinea 4 boris terakhir papq pe~je~asan umum sebagai berikut : Politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanon keamanan.

Pimpinan·Sidang, hodir~n yang komi hormati,

Selain hal-hal diatas, Fraksi Karya Pembangunan juga sempat mencatot berbogoi tonggapon mosyarakat mengenai sejumlah ketentuan GATT atau ketentuan Putaran Uruguay, bail< yang bernada optimis maupun pesimis, yang kcsemuanya merupakan pertanda adanya respons serta perhatian yang hangat dari kalangan masyarakot terhadap eksistensi Indonesia dalam perdagangan internasional. Pada sisi perkiraan negati f terhadap ketentuan Putoron Uruguay itu, diontaranya disebutkan, dengan mengutip perkiraan OECD (Organization of Economic Corporation and Development) don Bonk Dunia, bah\m Indonesia diperkirakan akan mengolami kerugian dalom perdagangan internasionalnya sampai 1,9 milyar dollar AS.

·a

I I I I I I : I I I I I I I I I I I I I I I I

/

Dari IW!ljelasan remerintoh pada proses pembahasan RUU ini serta catolon·yang komi kumpulkan dari berbagai referensi, dapat oisimnulkan .. bahwa kontroverst yang berkembang mengenai dampak Kesepukatan GATT 1994 itu, mosih belum tuntas dan belum didukung oleh data sPrto analisis yang baik. Kontroversi itu pada pokoknya bertolak de,. i duo pendeKatan yang berbeda, yakni disotu Pihok Pend e kat an ·Yang d i d as a r k an at as KP n di s i s tat 1 s ( ex i s t in g condition, existing technology), dan di pihak lain, pendekoton perubohan ynng dinamis yaitu secara agresif melakukan penyesuoion

·(OjiJsment-rrocess) demi reningkatan efisiensi-teknis don ekonomis pada skalo perekonomion dalom negeri.

Dalom koltan dengan hal itu, Fraksi Karyo Pembangunan srpcndapat <iengan pemikiran positif dan optimis yang selonjutnyo

I

mengharapkow tanggapan penuh rasa segala optimis baik dari para pelaku ekonomi :<dunia usaha nasional) maupun para aparat

. . . . i birokrasi serto seluruh masyorakat dalam upaya memanfaotkon hasil-hasil rutaran Uruguay dan l<etentuan GATT seJal< 1947 demi l<epentingan pembongunan perekonomian nasional. Sebagoi mana diketahui, pengoloman sejaroh Indonesia dalam upayo mengatosi kesuliton-kesuliton selama 25 tatlUn PJP I dolom mengelolo pcrekonomion Nasionalnyo, senontiaso berhasil berkat kemompuan mcngombil lnnrJkah-langkah inovasi serto mempertahonkan stobilitos mnkro perckonomion kito. Perlu diin9ot pula rohmot Tuhon yang teloh mengoruniai Indonesia dengon sumlwr doyo olom dan sumber daya monusia yang potensial, disertoi lekrJd untuk rncnyukseskon pembangunan nasional bagi kesejoh terwJII dan kemakmuron seluruh rokyat.

Pimpinon Si<Jong dan llodi rin yang terhormot,

Dengan berbagai pemikiron dan ungkapan yang dil<emul<akan diat6s, mako dengan penuh J<eyokinon dan puj i syukur ke hadirat Tuhan Yang Moho Esa, Fraksi Karya P~mbangunan dengan ini menyatokan pcrsetujuanny.a terhadap naskoh akhir RUU ini, yoi tu RUU tentanq Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuon Pembentukan Organisosi Perdagangan Dunia) untu~: d .i tetapkon menj odi Undang-Undang.

9

I I I I I 'II I

I I I I I

II I 1-. , I .

I··· I I I I I I

/

Dnn unl.irk lebiil rncmontnpkan pP.rsetujuan Fraksi Karya remt)angunan . u tos pengesahon Undong-Undang ini I perkenankanlah

. Froksi komi rnr:nyarnpaH:nn beheropa pernik iran sebagai berikut :

1 .. Pemerintoll .kiranya clapat mempersiapkan perundang-undangan yang diperlukon didalam mengllodapi pelaksanaan WTO tersebut agar Indonesin dapot menghadapi persaingan dalam perdagangan Globol. Pemerintull kiranya .dopat mempersiapkan perundang-undangan yang cfiperluknn~ baik tenlung produk-produk barong~ moupun tentong rerdagongnn jasa, lnves tas i I dan Uok Kekayaon Intelel<tuol, menghodop.i pel~l<sonoan WTO tersebut, agar Indonesia dapot menghadapi persaingun dalam perdagangan global.

2. Un tuk mf!rnperka~o rcmahaman terhadap latar be lakang serta tujunn ...yon~J ingin di capai oleh Indonesia dol om persetujuon Pembentukan or~anisosi Perdagangan Dunia ini, dan demi dapot terclptanvu per:samaun persepsi serto visi ontora pemerintoh,

! .

roro peloku ekonomi dan masyarakot ( pakar ekonomi) terhadap ketentuan-·ketentuon rutaron Uruguay yang meliputi 15 bidong serta bet l.Jugai ketcntuan lainnya dari GATT sejak 1947, maka discrankon pihok-piliok yang di set·utlon i tu mel okukan perteauan dan dialog intensif dalam semangat kebersamaan dan optimisme masa depon.

3. Diperlukan suatu metodologi yang tepat dan realistis dolom kerongko pelutihan dun pendidikan SD~1 (Sumber Dayo Monusio) yang tan~muh dalam hal sikap-mental dan nilal-nilai budayo bangsa s~rt.a berketrompilan tinggi dalam penguasaon teknologi don kemornruan menej er iol, untuk memenuhi kebutuhon mendesok <.Juni o usa!HJ dan per<.Jagangan Indonesia menghadop i t ingkot

persaingon P.konomi global.

LL Bendaknyo R & D (Research & ~evelopment) menjodi bag ion prioritas progrqm dori tiap-tiap industri, baik BUMN, Swasta & nut·HHS, sekaligus upaya peningkatan SD~1 dan peningkaton kwalitas nroduk.dihornpkan dapat menjadi Gerakan Nasionol yang

nyata.

. 10

I I

I I I I I I I I I I I I I I I ,I I I I I 1--

/

5. Berkai tan dr.ngan kendal.a-·kendala Kelembagaan, maka diharapkan supaya pemerintah tetap konsisten dalam upaya mengurangi atau menghapUskan kendala~kendala tersebut, dengan melalui berbagai langkah c1t~birokratisasi dan deregulasi serta terus mempertahankan stabilitas ekonomi makro, seperti halnya yang dengan bcrhosil dilnlui bangsa Indonesia dengan mengatasi berbagai kcsul i tan yang ki tn hadapi 25 tahun pada PJP l<e-1 yang lalu.

I I

6. Dalam skalo internasional, melalui l<eanggotaannya pada GATT, diperlukan rikap: lugas dan arif dari Pemerintah Indonesia bail< dalam foru~J-foru~ formal_ maupun pada lobi-lobi informal, untuk memperjuangkan ~ipatuhinya ketentuan-l<etentuan GATT dalam melokukan P.0iJokuan f~hlJSUS don berbeda bogi kondisi sosial ekonomi n~gara-~egara berkr.mbong khususnya Indonesia pada kerongka tiJ tonori perdagangon internasional yang be bas tapi berkeodllan sosi?l.

Akhirnya perke~ankanlah komi mengucapkan terima l<asih l<epada Pemerintah, kepada Fraksi ABR I, Fraksi PP, Fraksi PDI, bahkan terhadap seltJruh pi~al< atas kerjasama yang ditunjukkan sejak awol pembahasan scnnpai disetuj uinya rwu ini untul< di tetapl<an menjadi Undang-Undong.

Semoga TulKm Yang t·11Jha Esa senantiasa member ikon l<epada l<i to semua, rallmdt, herkah dt:m hidaynh-NYA. Amin.

WassalammualaH~tJm Wr. ~:IL

Jakarta, Oktober 1994

FRAKSI KARYA PEMRANGUNAN DPR-RI

11

I

I·· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

PENDAPAT AKIIIR FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR-RI

TERHADAP RANCANC1\N UNDANG-UNDM.iG TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT

ESTABLISlllNG THE WORLD TRADE ORGANIZATION DAN

RANCANOAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADI~I AN'fARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA

Disampaikan o.leh Juru Dicara FPP DPR-RI: K.H. ENDANG ZAINAL ABIDIN Anggota DPR-RI Nomor 21

A. PENDAHULUAN

Saudara Pimpinun yung kami hormati, Saudara Ment~ri Lu~r Negeri, Saudara Menteri Kehakiman dan Saudara Menteri Perdagangan selaku Wakil dari Pemerintah

yang kami h0rmati, Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia yang terhormat, dan juga Saudara-saudara dari Mass

Media baik ~lektronika maupun cetak.

hari

Dengan dilnksanakannya Sidans Paripurna DPR-RI

ini, wajarlah kiranya kita bersama-sama terlebih

pad a

dahulu

mensucapkan ~yukur Alhamdulillnh, kchadirat Allah SWT. karena

dengan ijln dan rahmat-NYA kita diberi kemampuan dapat hadir dalam Pembicaraan Tingkat IV pembahasan Rancangan .Undang­~~dang tcntang Persetujuan Pembcntukan Organisasi Perdagangan

Dunia dan Rancangan Undang-undang tentang Perjanjian

Ekstradisi Antara Ropublik ndonesia dan Australia.

1

I I I I I I 1 ...

I I I I I I I I I I I I I I I

Demikian pula kami menyampaikan terirnakasih kepada

Saudara Menteri Luar Negeri, Saudara Menteri .Kehakiman dan

Saudara Menteri Perdagangan selaku Waki1 dari Pernerintah yang

telah memberikan keterangan secara jelas tentang kedua

Rancangan Undang-undang tersebut pada tangga-1 3 September 1994

sebagai tindak lanjut dari amanat Presiden RI No. R.07/PU/VIII/94 tanggal 19 Agustus 1994 mengenai Rancangan

Undang-undang tcntang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan amanat Presiden RI No.08/PU/VIII! 94 mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11

dan Pasal 20 ayat (1) UUD 45.

B. PANDANGAN/PERTJMBANGAN FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. RUU Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

· Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization)

Memperhatikan TAP MPR-RI No. Il/MPR-Rl/1993 Tentang Garis~Garis Besar .Haluan Negara Negara antara lain menegas­kan· prinsip politik luar negeri yang bebas aktif yang makin ma~pu menunjang kepentingan kepentingan nasional dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia barq

berdasarkan kemerdekaan, perdamainan abadi dan keadilan

sosial, serta dltujukan untuk ~ebih meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Non Blok. S~bagai latar belakang selanjutnya adalah penegasan GRHN juga menggariskan, bahwa perkembangandunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembngunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik~baiknya dengan mendorong ekspor,

~hususnya komoditi non migas, peningkatan daya saing dan

penerobosan serta perluasan pasar luar negeri.

Menyadari akan pcntingnya prinsip-prinsip di atas, sccara dini kita berupaya rnencegah timbulnya dampak negatip

dari derasnya perkembangan perubahan dan kecenderungan global lainnya. Hal ini perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh dan sela1u kita ikuti sccnra scksnmn dan kontinyu, karen~ tidak menutup kemungkinan kesempatan perubahan dan perkembangan ekonomi serta ~erda~angan yang terjadi dengan adanya tehnologi transportasi utamanya tehnologi informasi yang

2

I I I

I I I ,I I I I I I I I I I I I I I I I I

multi-kompleks dan canggih sepcrti saat sekarang ini, akan

mudah dimanfaatkan oleh sementara golongan yang kurang

menyadari akan kepentingan pembangunan nasional, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri

untuk keperluan pribadi atau kepentingan golongannya sendiri.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi akan terjadinya hal-hal yang kurang menguntungkan seperti tersebut di atas, sangat diperlukan langkah-langkah yang tepat, cepat dan

terarah sedini mungkin sehingga kebijakan pembangunan n~sional yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dari hasil-basilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dapat dipelihara, serta dirasakan manfaatnya oleh '. . . .... seluruh lapisan masyarakat.

Langkah-langkah selanjutnya yang per1u diperhatikan dalam menutup semua kcsempatan yang akan dipergunakan oleh

oknum-oknum tertentu yang merugikan negara dan bangsa adalah melakuk~n peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain.

Maka oleh karenanya Fraksi Persa~uan Pembangunan setelah memperhatikan penjelasan kedua Rancangan Undang­Undang tersebut memandang perlu segera memproses adanya kesepakatan bersama dcngan terbentuknya Panitia Kerja yang

{'~erk~li-kali mengadak~n pertemuan, diskusi-diskusi yang kadang-kadang sempat diwarnai dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang serius tetapi n1asih dalam suasana kebersamaan dan. k.ekeluargaan yang pada akhirnya telah dapat disepakati bersama suatu keputusan tentang kedua Rancangan Undang­unda.ng di ntas.

Fraksi Persatuan Pembangunan menyadari, bahwa suatu

proyek besar seperti penanganan perekonomian dan pe,dagangan, lebih-lebih yang menyangkut kepentingan bangsa dan nega.ra, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya beberapa kendala dan hambatan-hambatan, baik datangnya dari

dalam maupun dari luar negeri. Yang dapat dirasakan dan dilihat hambatan-hambatan itu akan

timbul dari beberapa faktor, antara lain: a. tidak menentunya sirkulasi pasar dunia;

b. persaingan tajam antar negara selalu terjadi;

c. pengarnanan pengaturan bidang ekonomi itu sendiri;

3

~

II I ; ,..

I I I I I I I I I I I I I I I I I

. .... -·

I I

d. belum adanya suatu sistem intcrnasional yang mengatur

perekonomian dunia secara terpadu dan mcnyeluruh; e. kurangnya pakar ekonomi internasional yang profesional; f. belum terkonsultasinya tenaga terampil sebagai Sumber

Daya Manusia yang handal yang diperlukan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat.

· Setelah memperhatikan penjelasan Pemerintah dibidang ekonomi, pcdagangan, dan perkcmbangan dunia usaha lainnya, sesuai dengan bunyi penegasan Garis~Garis Besar Haluan Negara, yang ~engheridaki Indonesia harus tampil secara

aktif turut mengupayakan terwujudnya tatanan dunia baru yang merdeKa, damai dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat di semua negara, juga untuk menunjang keberhasilan

pembangunan nasional sendiri mcmang sepantasnyalah berdiri

suatu Organisasi Perdagangan Dunia yang efektif dan handal dimana Indonesia ha.rus tampi 1 lebih berperan didalamnya untuk memperkuat kepastian bagi tersebut.

kesepakat an-kesepakatan ser·ta member ikan pelaksanaan seluruh basil perundingan

Fraksi Persatuan Pembangunan menilai manfaat yang akan diperole·h bangsu. dart n~gara ap~•bi Ia Indonesia ikut serta dalam persetujuan Orga.nisa&i Perdagangan Dunia (WTO), antara lain sebagai berikut :

a. Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada

dasarnya bukan saja rnemungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan

internas~onal, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. b. Mendorong .potensi dalam negeri Indonesia· untuk

mengkonsolidasi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing dengan dunia Internasional.

c. Kepcrcayaan negara-negara berkembang maupun negara maju

kepada Indoneisa sangat besar. d. Peluang Indonesia memasuki pasar dunia sangat besar

melalui keikutsertaan sebagai anggota WTO, yang kini anggotanya telah mencapai 125 negara lebih. Ini memungkinkan Indonesia dapat memasuki 90 % dari pasaran

dunia .

4

I I

i

I ,. j' ,.

I

I I I I I I I I I '

I I I I I I I I I I

Sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah, bahwa

kita dalam memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap

Kedua benar-benar mengkukuhkan tekad daya juang kita guna

mening~atkan pengabdian kepada nusa dan bangsa melalui pernbangunan hukum yang dapat mendukung pembangunan nasional

yang sekaligus mengamankan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, alur pikiran kita akan sampai pada kenyataan sekarang, bahwa

perkembangan dan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi pada era globalisasi ini, khususnya di bidang

transportasi dan informati~a menyebabkan wilayah negara satu dengan yang lainnya hampir tanpa batas serta

tcrciptanya mobilitas yang sangat tinggi, dimana manusia

baik uca~a~, gagasan, maupun tindakan dengan mudah dan cepat akan berpengaruh dari suatu negara ke negara lain, sehingga orang dapat melakukan suatu perbuatan di suatu

negara tertentu, tanpa pelaku harus berada di negara tersebut.

Memperhatikan perkembangan dunia yang sedemikian multi

kompleks tadi, secara positip banyak manfaat yang dapat kita peroleh, antara lain pemasukan dana dan pajak akan bertambah, disamping wawasan budnya kemanusiaan mengisi antara warga negara satu dengan warga

lainnya.

ncgara sa 1 ing negara

Tetapi perkembangan dan kemajuan dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut juga mempunyai dampak negatif yang

upaya

oleh dapat merugikan masyarakat dan negara,

mengantisip~siny~ ti~ak akan dapat dilakukan hanya suatu negara saja me!ainkan harus diJakukan melalui kerjasama internasional, regional, dan bilateral; sehingga sementar~ orang atKU g0longan yang memanfaatkan tesempatan

untuk berbuat k~jahatan melalui sarana kemajuan dan kccanggihan

rneloloskan

teknologi tcrsebut

diri dari tuntutan,

di atas tidak dapat dakwaan dan pelaksanaan

hukuman dari negara tempat scseoarang melakukan

kejahatannya.

Dengan akan

Tentang Persetujuan

Dunia ·(Egreement

di~ahkannya Rancangan Pembentukan Organjsasi

Estabilishing The

Undang-Undang Perdagangan

World Trade

Organization}, Fraksi Persatuan Pcmbangunan · mengharapkan

perhatian Pemerintah, antara lain mengenai hal-hal sebagai

berikut :

<: _,

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

.I'

1. Sesuai dengan GBHN 1993 bahwa untuk kepentingan Nasional

serta menciptakan ikl im ekspor non migas yang kondusif

harus benar-benax: dipersiapkan berbagai langkah dan

kebijaksanaan dilaksanakan serta diawasi agar tetap

seiring dengan Trilogi Pembangunan, sehingga P~merataan, Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat segera dicapai sesuai dengan harapan kita bersama.

2. Per 1 u. di

favoura.ble dalam negeri diciptakan iklim usaha yang

dan kondusif agar industri-industri dalam negeri·mampu bersaing di pasaran internasional.

Untuk itu inefisiensi, ekonomi biaya tinggi harus ditiadakan, dan sikap aparatur pcnyelenggara harus mampu

membantu upaya tersebut, serta sekaligus melayani mastaiakat tersebut dengan baik dan benar.

3. Perlu ditinskatkan Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya para pelaku ekonomi, antara lain BU~N, Swasta Nasional

' dan Koperasi yang merupakan faktor dominan dalam meningkatkan daya saing nasional di arena perdagangan

internasional.

4. Dengan ikut sertanya dalam WTO maka kita juga mempersiapkan beberapa peraturan perundangan, berupa perubahan terhadap Undang-Undang Hak Undang-undang Paten dan Undang-undang Merek peraturan pelaksanaannya.

perlu baik

Cipta, berikut

Selain itu juga perlu disiapkart beberapa undang-undang

di bidang Disain Produk Industri (Industrial Design),

Rangkaian Elektrorik Terpadu (Integrated Electronical

Circuits), dan Perlindungan Rahasia Dagang (Trade

Secrets Protection). Hal ini ~ebagai penopang kepercayaan internasion&l, ataupun perlindungan terhadap usaha nasional sendiri.

5. Mengingat waktunya _sudah dekat sekali, yakni tanggal 1 Januari 1995 semua hasil Putaran Uruguay (Final Act) sudah harus tuntas, maka diharapkan agar pemerintah segera mempersiapkan segala sesuatunya dalam waktu yang

tidak tellalu lama.

6. Upaya kita untuk tampil dalam peranan ekonomi global agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih produktif, serta lebih kompetitif harus diupayakan ditopang oleh

6

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

pcmbenahan yang terus menerus aturan dan tat ana' perekonomian/perdagangan/ekspor dan impor kita. Sem~

celah ·yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tid~'

bcrtangungjawab harus ditiadakan.

Kasus ekspor fiktif yang kini muncul dalam kegiatr ekspor kita,

dengan cara-cara yang merugikan kegiatan dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang

ekspr

tid: layak harus dicegah dan pelakunya harus ditindak tega­

karena tidak saja merusak disiplin, mempersul· perencanaan, juga merugikan image dan integritas du~i

usaha nasional maupun di pandangan dunia internasional. Upaya untuk meningkatan efisiensi dan produktivitac nasional sebagaimana tersebut di atas, harus kitE lakukfln . terus menerus t idak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap upaya kita untuk meningkatkan keimanar. dan ketaqwaan, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam kaitan ini, dengan akan dilaksanakannya hari kerje

efektif 5 (lima) hari, antara lain dalam duni~

pendidikan yang kini dalam proses uji coba; Fraks~

Persatuan Pembangunan mengharapkan perlunya dicermati

dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, balk secar& langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sebagai akibat berkurangn~··

kesempatan sebagian besar anak didik untuk memperolt, pendidikan agama di madrasah-madrasah sore hgri dengar adanya penambahan waktu belajar dari pukul 07.00 sampa­dengan pukul 15.00. Penambahan jam belajar di sekolah­sekolah umum tersebut akan membawah akibat tergangguny, kehadiran madrasah-madrasah yang diselenggarakan sor hari oleh masyarakat. Jika kebij~ksanaan tersebut ternyata dapat menimbulkPi kesulitan dan ·keresahan serta beban orang tua murid,

ma~a kebijaksanaan tersebut di lingkungan dunia

pendidikan perlu ditinjau kembali.

Sidang Dewan yang terhormat;

2. Tentang Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dengar

Australia

Menyadari akan tanggung jawab atas keamanan wilayah dan keselamatan rakyat dan negara serta antar rakyat dan antar negara dari berbagai dampak negatif, maka pada tanggal 22 April 1992 Pemerintah Republik Indonesia dan

7

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

'-

Australia telah menandatangani "Perjanjian Ekstradisi" di

Jakarta. Sehubu~gan dengan itu, Fraksi PersatuaL

Pembangunan dalam Pembicaraan Tingkat III telalt menyampaikan usul-usulnya ~aik yang mencakup batang tubuh dan penje~asan antara lain menyangkut: Judul, konsiderans

Menimbang, dan pcnambahan kalimat baru tentang hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan disusunnya Rancansan Undang­Undang ini, serta pada konsiderans "Mengingat" deng~,

tambahan peraturan perundang-undangan lain yang menjad_;_ dasar hukum.

Dengan adanya kesepakatan Rancangan Undang-Undang Perjanji.@:n·Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesie

dan Australia ini, Fraksi Persatuan Pemb~ngunan menilai tercapainya pe~janjian ini merupakan kemajuan besar bagi bangsa dan negara kita sebab undang-undang tersebut tidak saja mengurangi kerugian kekayaan negara, keamanan d~n

kcse 1 ama tan an tar negara, namun d i ba 1 i k i tu kit a sudr.;· melaksanakan anjuran agama yang memerintahkan seseoranr berbuat baik dan mencegah kemungkaran atau kejahatan anter~ lain sebagai berikut :

a. Manfaat suatu perjanjian ekstradisi ialah: 1) Menutup peluang/kesempatan seseorang atau kelomr0~

orang yang akan bcrbuat t indak pidana yang nl-; ·

meloloskan diri dari tindakan hukum; 2} Menghindarkan kcrugian-kerugian yang diseba}:-\1- · ··

lolosnya tersangka, terdakwa dan terpidan~ Qagi kech~~

belah pihak, terutama tindak pidana yang berb!J.~ungey

dengan ekonomi dan keuangan;

3) Lebih akrabnya persahabatan kedua belah pihak; 4) Melindungi kepentingan nasional; 5) Mencegah lolosnya para tindak pidana dan atCI'

masuknya para tindak pidana dari luar; 6) Mempcrmudah pelaksanaan penegakan hukum;

a. Untuk melindungi kepcntingan nasional ma"tH.:.: perlindungan ummat manusia maka Perjanjian EkstracH~:.

adalah sangat penting, sebab sesorang dapat melak1•!~::-r

kejahatan tanpa harus berada di suatu negara tertentu. Frats: kami sangat mendukung langkah-langkah y

diambi 1 Pemer intah untuk mewujudkan per janj L" -

ekstradisi dengan negara lain. Kami sangat mengharapkan Pemerintah segera mengad~t

s

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

perjanjian ekstradisi, khususnya dengan negara ASEAN

yang belum mengadakan perjanjian ekstradisi dengan

Indonesia terrnasuk juga dengan negara lain yang

berbatasan dengan wilayah Pemerintah Indonesia, misalnya

Papua Nugini dan lain-lain.

b. Perjanjian Ekstradisi apabila dipandang perlu bisa bersifat multilateral, dengan cata.tan bahwa . negara­

negara tersebut mcmiliki prinsip hukum yang sama; sudah barang tentu dengan tetap memperhat"ikan hal-hal yang tidak mungkin disepakati bersama karena perbedaan aspirasi dan keyakinan hukum masing-masing.

c. Untvk· pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi dengan negara­negara lain serta tindak lanjutnya diperlukan langkah­langkah ke dalam, antara lain sebagai berikut :

1) Penyiapan peraturan dan tatacara untuk pejabat yang

terkait agar ada kepastian dan kejelasan tugas dan

wewenangnya agar dapat dihindari penanganan yang

tumpang tindih;

2) Penyiapan tenaga-tenaga yang profesional (Sumber Daya

Manusia) untuk para penanggung jawab dan p~ra

pelaksana.

d. Kami sangat mengharapkan kepada Pemerintah agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat disiapkan Rancangan Undang-undapg tentang penyusunan mengenai bentuk, format maupun mengenai segala sesuatu yang diperlukan da!~m

penyusunan sebuah Rancangan Undang-undang yang mengikat semua lembaga· tinggi negara (Pemerintah dan DPR), agar

dikemudian hari dapat lebih mempercepat, mempelancar

pembahasan suatu Undang-undang.

e. Fraksi PeTsatuan Pembangunan masih mengharapkan agar

keberadaan Surat Presiden RI tertanggal 22 Agustus 1960 Nomor: 2826/HK/60 Perihal: Pembuatan Perjanjian ~engan

negara lain, yang ditujukan kepada Ketua DPR-Rl perlu

dikaji kembali. Dalam kaitan ini Praksi Persatuan Pembangunan mengajukan saran dan pendapat dalam rangka

pemahaman Pasal 11 UUD 1945 sebagai berikut :

1) Surat Presiden tersebut di atas yang telah berusia 34 tahum kami pandang perlu dikaji kembali oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI;

9

I I I

'

I I I I I I

!I I I I 1--I I I I I I I I

2) Kesepukatan baru perlu dibuat oleh Pemerintah dan

DPR-RI, baik berupa Undang-undang maupun kesepakatan khususnya tentang perjanjian apa saja yang harus dimintakan persetujuan dari DPR-RI.

Antara lain Yang menyangkut bidang politik perjanjian dengan negara lain, atau badan-badan internasional yang akan berpengaruh terhadap APBN dan lain-lain yang mempunyai nilai

kehidupan bangsa dan negara. strategis bagi

Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat;

3. Pertimbangan Fraksi Persatuan Pembangunan Menyetujui Kedua

Rancangan Undang-Undang

Pertimbangan utama

menyetujui_ Kedua Rancangan adalah sebagai berikut:

Fraksi Persatunn Pembangunan_

Undang-undang tersebut di atas

a . .&ancangan Und·ang-undang Ten tang Pengesahan Agreement Estabilishing The World Trade Organization

1. Hal-hal prinsip dan penting yang diusulkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, antara lain :

a.

b. c.

d.

Perlunya negeri dan Pentingnya Pentingnya

pedoman dan landasan kebijaksanaan luar perdagangan; kualitas sumber Daya Manusia; pelaksanaan Trilogi Pembangunani

Penti.ngnya penyiapan dan konsolidasi potensi

bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi perdagangan.

Hal-hal tcrsebut di atas telah dapat diterima dan

mendapat pcrhatian dari semua Fraksi dan Pemerintah,

selanjutnya materi tersebut dimasukkan dalam undang­undang pada bagian pertimbangan dan penjelasan.

2. Bahwa langkah keikutsertaan dalam The World Trade Organization telah sesuai dengan prinsip politik luar negeri serta kebijaksanaan perdagangan luar negeri sebugaimana telah digariskan oleh GBHN 1993.

3. Bahwa telah lebih dari 125 negara di dunia yang ikut

dalam WTO dan bila diperhitungkan akan dapat meliputi

10

I I

!I

I I I I I I I I I I I I I I I I 1--·

I I

lebih kurang 90% dari pasar dunia dimana Indonesia

memiliki peluang untuk masuk dalam pasaran tersebut.

4. Dengan mengikuti WTO akan mendorong potensi dalam

negeri Indonesia untuk melakukan konsolidasi dan

berbenah diri, antara lain: upaya terus menerus

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk para pelaku ekonomi, penyelenggara dan aparat Pemerintah serta penyiapan peraturan perundang-undangan yang lebih adil dan antisipatif, disamping itu. hambatan-hambatan berupa inefesiensi, ekonomi biaya tinggi dan pemborosan akan dapat

dikurangi, sebab kalau tidak dilakukan niscaya tidak

akan mampu bersaing di pasar Internasional.

5. Ada kesanggupan dan keinginan yang kuat dari

Pemerintah untuk tetap berpijak pada Trilogi

Pembangunan serta melindungi para pengusaha ekonomi

lemah yang bergerak dalam berbagai kegiatan ekonomi.

b. Perjaniian Tentang Ekstradisi dengan Australia

1. Hal-hal prinsip dan penting yang diusulkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, antara lain:

a. Perubahan judul b. Kcnsiderans Menimbang, dengan penambahan alinea

tentang hala-hal yang menjadi dasar· pertimbangan

disusunnya Rancangan Undang-undang tersebut. c. Konsiderans Mengingat, dengan penambahan Undang­

undang lnin yang erat kaitannya dengan Undang­

undang Perjanjian Ekstradisi.

Hal-ha! tersebut di atas telah dapat diakomodir

sesuai dengan kesepakatan Fraksi-fraksi dan

Pemerint&h, yaitu pada prinsipnya diterima adanya perubahan-perubahan meskjpun penempatannya ada yang

di bagian Penjelasan Umum seperti tentang penambahan Undar.g-undang yang terkait langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi tersebut di atas.

2. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban

Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melindungi

segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia, maka

1 1

I I I \

I···· I I I I I I I I I I I I I I I I I ~

I

pelaku kejahatan yang merugikan bar denga.n diambil

adanya Perjanjian EkstradiE tindakan hukum sesuai ya

Indonesia.

Bahwa Indonesia dan Australia meru~­

tetangga yang telah menjalin persahabatan yang ini semakin baik dan erat, karenanya perlu adanya perjanjian eks~radisi antara kedua negara.

Saudara Pimpinan yang kami hormati; Saudara Menteri Luar Negeri, Saudara Menteri Perdagangan

yang.k~mi hormati; .,

Saudara Menteri Kehakiman dan selaku Wakil dari Pemerintah

Saudara-saudara Anggota Dewan yang terhormat,

Melalui berbagai ungkapan, pandangan, pertimbangan, dan

h•rapan yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka dengan mengucapkan : BISMILLAHIRRAHNANIRRAJJIM FRAKSI PBRSATVAN

PENBANGUNAN DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN UNDANG­

UNDANG ·TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN

DUNIA dan RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN

EKSTRADISI ANTARA PENERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA,

.. DI SAHKAN ·MENJADI UNDANG-UNDANG . - . ~ . .

Saudara Pimpinan; Sidang Dewan yang terhormat;

· C. P E N U T U P

Pada kesempatan yang baik ini, $ebclum Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan, menyampaikan ucapan selamat kepada ABRI merayakan HUT-nya yang ke-49, dengan harapan dalam ma.sa yang akan datang 1-ebih sukse8 dan dengan rakyat akan Iebih meningkat dan utuh.

kami mengakhiri izinkanlah kami

yang baru saja dan do'a semoaa kemanunggalannya

Dan pada kesempatan ini pula, Fraksi .Persatuan ·Pembangun.an. menyampaikan terimakasih kepada semua Fraksi di

DPR, yang bersama-sama telah dapat menyelesaikan tugas dengan

sebai~-baiknya dengan didasari semangat k~bersamaan dan

keke l'urgaan.

12

I I I I I I I I I 1---

I I I I I I I I I I I I

Demikian juga terimakasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Luar Negeri, Saudara Menteri Kehakiman,

Menteri Perdagangan Selaku wakil dari Pemerintah

Indonesia atas keterbukaan, kesabaran, dan semangat

yang memperlancar proses pembahasan kedua Rancangan undang tersebut di atas menjadi Undang-undang.

Yang terhormat Saudara Ketua;

Saudara

Republik

kerjasama

Undang-

Saudara Menteri Luar Negeri, Saudara Menteri Kehakiman, Saudara Menteri Perdagangan Selaku Wakil dari Pemerintah; Para Anggota Dewan dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Demikia~ .Pendapat Akhir Fraksi Persatuan_ Pembangunan, ·-semoga Allah SW1' memberkahi dan melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alantin.

Fa Idza Azamta Fatawakkal Alallahi;

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah; Wassalamu'alaikum Wr. Wb;

K e t u a,

H. HANZAH JIAZ

filt: 27/ts4/ko•iai-1

Jakarta, 12 Oktober 1994

PIMP I NAN

FRAKSI PERSATUAN PEMBANOUNAN DPR-RI Sekretaris,

H. MUHAHMAQ DJA'FAR SJDDIO

13

I I I

'

I I I I I I II

I I I I I I I 1 ...

I I I I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FKAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Sekretariat : Jalan Gatot Subroto, Telp. 5715425, 5715560 JAKARTA 10270

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

ATAS RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI

ANJARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA DAN

RUU TE~··\NG PENGESAHAN PERSETUJUAN PfMBENTUKA~ ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

Disampaikan oleh B.N. Marbun, SH Anggota Nomor : A-356

,· . Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua.

Saudara Pimpinan Sidang yang saya hormati; Yang terhormat Saudara Menteri Kehakililan dan JBJarannya; Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan dan jajarannya; Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadi rin yang kami mul iakan.

Merdeka!!

Sebelumnya marilah kita. panja.tkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mc.ha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat wal'afiat dapat menghadiri Sidang pada hari ini.

Mendahului Pendapat Akhir ini, kami akan membaginya dalam dua bagian sesua.i dengan materi RUU yang ai<an kita sahkan pada hari ini. Pada bagian pertama kami akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi POI atas RW ten­tang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indones·ia dan Australia, dan pada bagiar"' kedua kaJRi akan menyrunpa·i kan Pendapat Akhi r Fraksi POI tentang RUJ Pengesahan Persetujuan Pembentuka.n Organisasi Perdagangan Dunia.

Bagian pertama.

Si dahg Dewan yang terhonna.t.

Dalam menyampa.-ikan Pendapat Akhir Fraksi POI tentang RUU Pengesa.i'lQf'l Perjanjian Ekstradisi Ar.tara Repuhlik Indonesia dan Australia. Pertama-tama kami mengucapkan terinaa l<asih dan pengha.-gaan kepada Pemerintah da1a.rii hal ini Menteri Keha.kiman yang tel ah rnemberi kan kerja sama yang sangat bermanfaat, sehingga Komisi I dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya dalam pembahasan RUU tentag Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia. Hal yang ::;ama Fraksi kd.Jui juga bed.::r·inaa ka~;ih kep<tda rekan-rel.;an di Komisi I, khususnya Panja yang membahCi.s RUU tentang Pengesahan Perjanj ian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Austral-ia yang t0lu.h bekerja keras dan mendasar hingga akhir­nya mencapai kesepakatan bersama.

Fraksi kani menilai bal1wa disl<usi dan tukar fikiran yang berkembang seleur1.:. pembahasan mempunyai kadar dan nil ai yang cul<up berma.kna serta sangat produkti f. Hal tersebut telah menghasilkan o·iulog ya.n9 terkadang menegangkan namun bermuara pada kebersamaan sertn. thnggung jawub dalam usaha menyatukan pendapat tentang makm:. dari RUU tentang Pengesahun Perjanjian Ekstradisi Antnra Republik Indonesia de:-. Australia ini.

I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I

-:

..

- 2 -

Sidang Dewan yang terhormat.

Fraksi PDI setelah membaca dan membahas RUU tentag Pengesahan Perjanj ian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dffil Australia, akhirnya dapat menyadari bahwa RUU tersebut sangat besar artinya da·lam mengatur lalu 1 intas hubungan diplomasi dan khususnya di bidang hal yang menyangkut seal ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia secara tim::>a·l balik. Langkah ini semakin mempunyai bobot dikaitkan dengan usaha dan realita pGrkembangan hubungan Indonesia - Australia yang semakin man tap dan sa 1 i ng menguntungkan, ba i k untuk kepent i ngan untuk kedua negara maupun demi kepentingan regional dan internasional.

Setelah melalui pembahasan yang cukup mendasar di K01nisi I, Fraksi PDI akhir­nya dengan bertanggung j awab dapat n.eneri rna pengesahan RUU ten tang Pengesahan Per­janjian Ekstradisi Antara Republil< Indon9sia dan Australia, untuk dijadikan undang­undang.sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat.

Berdasarkan pengalaman pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik ~ndQnesia dan Australia, Fraksi kruni melihat bahwa setiap perjanjian internasional, ba'ik bilateral maupun multilateral sebaiknya segera diikuti dengan upaya Pemerintah memintakan pengesahannya dengun undang-undang sesuai dengan keten­tuan Pasa 1 ·11 UUD 1945.

Fraksi PDI juga berpendapat bahwa sebaiknya semua perjan11an bilateral dan multilateral, regional dan internasional sebaiknya dituangkan dalam bentuk perjanji­an dan bukan Keppres; yang pengesahannya memerlukan persetujuan DPR.

Sidang Dewan yang terhormat.

Dalam kesempatan ini Fraksi PDI setelah menerima pengesahan RUU tentang Penge­sahan Perjanj ian Ekstradisi Antara Republ i k Indonesia dan Australia, mengajukar; harapan-harapan sebagai berikut :

a. Untuk di masa depan untuk setiap perundingan perjan]lan bilateral atau multila­teral St.:!rtu inlernusional, rraksi POI menQharapkan agar Pemerintah dari seja~ awal telah memberitahuknn hal tersebut kepada DPR, dan dalam proses perundingan­nya mengi kutsertctkan · Anggota DPR, terutama dari komisi yang bersangkutan untul< dapat diikutsertakan dalam kedudukan sebagai pengamat, atau sebagai peserta, seh i ngga dengan dend k i un f ntks i-f r ak s i d i DPR, dun DPR sebagn i 1 embaga se j ak c.wu 1 telah mengetahui proses dan i si at~'.tU materi dari perjanj ian yang sedang di rund­ingkan. Hal ini aapat memba.ntu OPR untuk memahami materi perjanjian secara lebih mendasa.r dan mendala•n, yang nantinya akan memudahkan DPR berdialog dengan Pemerintah dalu;, kerangka mengesahkan perjanj·ian ti:rsebut. Dengan demikian dapat dihindari, bahwc DPR tidak sekedar mengesahka•'l RUU terrnasuk perjanj iannya yang secara tergesa-gesc dan kurang mendalami traateri secara utuh.

b. Dalam k.esempatan yang baik ini, Fraksi PDI mengharapkan bahwa Pemerintah dalru. menyusun program L€gislasi Nasional mempertimbangkan dengan seksama tentar1s pembagian waktu pembahasan yang memadai dan b8ri111bung dengan penjadualannya yan~ teratur setiap tahunnya. Dengan demikian dapat dihindarkan bahwa dalam waktu tertentu DPR harus membaha~ banyak RW dalam waktu yang bersrunaan dan mendesak. Hal demikian ini bisa menim­bulkan dampak ya11g negatif seperti adhnya kesan pe111bahasan yang kurang mendala.r atau kurilllg mantap. Dengan d~mikian juga DPR dan Pemerintah dapat manangkh tuduhan bahwa produk Undang-undang yanu dihasilkan DPR dan Pemerintah tidai sekedar produk pol i ti k a tau demi kept:ntingan sesaat, akan tetapi betul-betu· menjadi produk ht.Jkum yang perlu mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegar, sesuai dengan rrinsip ncgm·u hukutn seperti yang dikehendaki t~ks dan jiwa Wl 1945.

c. Demi mencapai hasil yang maksimal dal&n pembahasan RUU tentang pengesahan suat: perjanjian internasional perlu anelibatkan berbagai tenaga ahli dari berbaga disiplin, sehingga dengun demikian pemb&hasan tidak terhambat hanya karena meanp­ersoalkan ha1-hal yatlg teknis.

I I I I I I I I I I I II I I I

'I I I I

d. Seperti telah diusulkan dan diharapkan pada berbagai yang lalu, maka Frc..ksi POI mengharapkan agar P~merinta RUU tentang proses dan baga.imana cara penyusunan RUU ~ ·memudahkan DPR dan Pemer i !lta.h untuk mencapai kes~pakat menyangkut konsiderans serta batang tubuh satu RUU.

e. Khusus mengenai RUU tentang Pengesahan Perjanjiar Indonesia dan Australia, Fraksi POI mengharapkan aga dapat di sahkan tepat pada waktunya sert::t dapat sesuai dengan ketentua.n isi perjanjian ekstradisi r

Demikianlah Pendapat Akhi r Fraksi POI mengenat RW tenL .... _ janjian Ekstradisi Antara Repub1ik Indonesia dan Australia dan me1atu.

•nenangan in) ~ dsn:J. sert:..

-,1ya.

SeillUct ia 1 ara

gar;

mu 1 i a in i i z i nkan 1 ah F raks i PO I men~ amp a i kan t e rima kas i h yang sebesar-l:lt:,.. __ kepada Fraksi ABRI, Fraksi Karya PeiTlbanounarl, Fraksi Persatuan Pembangunan dan jajaran Pemerintah yang telah memberikan sumbangan dan kerja sama yang baik se1ama pembahasan sampa·i menca!')ai kesepal<atan.

Semoga kerja sama yang baik ini tetap dapat dipelihara pada masa-masa ycuig akan datang.

Bagian kedua.

Seterusnya i zinkan1ah kwni menyatakan Pendapat Akhi r Fraksi POI mengenai RW tentang Pengesahan PersetiJjuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Si dang Dewan yang terhormat.

Dalam membahas RW tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Fraksi PO( ruengamati dengan seksama bahwa materi RW tersebut terutBJna menyangkut pembentukun organisasi perdagangan dunia dan 1ampiran-1ampiran­nya merupakan bahan yang sangttt luas dan mendalaw serta mempunyai dampak yang besar da.lam kehidupan tata ekonomi dunia yang sedung dalam masa p~ruba.han pada saat ini, dan terutama di masa mendatan~.

Dari konstatasi ini, Fraks·i PDI dapat menyimpul kan ba.hwa RW tentdrlg Ptmgesa­han Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagatlgarl Dunia, merupakan penguakan cakra­wala baru dalam tata pardagangan internasional, yang mau atau tidak mau Indonesia harus ikut terlibat di dalamnya, yang kalau tidak, akhirnya kita akati menjadi seke­dar menonton dan ditinggalkan.

Konstatasi ini semakir. berulasan 1ag·i dalam era globalisasi dan era demokra­tisasi yang melanda dunia pada saat ini, dirnana dalwn artian sederhana dunia semakin "kecil" dan sa1ing tergantung satu seuna lain. Mengantisipasi tanda-tanda jcunan ini Republik Indonesia dituntut untuk dapat mengan­tisipasi perubahan tersebut dan sekaligus secara proaktif berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan dunia yang sedang berubah.

Kita tidak dapat menutLip mata ah1s kBmajuan yang dicapai negara Industri maju dan secara tidal<. lcmgsung teluh mendikte julanan perdagangan dan perekonomian dunia. Namun di tengah-teng<lh persaingan yang sema.k'in ket<:tt ini masih t~rsedia beberapa peluan walau terkadang hanya keci 1, bagi negara-negara berkernbang yai tu dengan meningkatkan prorlu:<tifita.snya serta menyehmgg<u-a:,<.l.n perekonomirumya secar·a efisier: dan efekti f ser-ta tep::tt \'Jaktu dan tepat guna.

Di samping itu negara-negara yang sedahg berkembang dapat memperkuat posisinya berhadapan denQml nt:~larCt-ne8ura inuus1.r·i maju le~·lat ker·ja Si:tJna yang erat dan saling mendukung serta 1nerapatkun bari s<:tn untul< secara berseuY•a-sama menghadapi "di kte" negara-negara industr-·i lllCtju serta secara uertahap rnenerap~an tekno1ogi mutakhi r untuk dapat berhichra di forulil ·intL:rnas·ional.

Fraksi POI juga 111enoamati lwhwu lawbat laun telah terjadi benteng-benten£) ekonomi dan tembol..;·-t(;ll\Jok perdet!J<..tl'l9~ln yung s.1ngc.lt h.okoh s~perti praktek yang diber­lakukan oleh t-1asyaral<at Ekonomi Eropa (UNIRO?A), Jepang dan Amerika Utara yang saat ini telah makin kuat.

I I I I I I I I I I I I I ,--I I I I I I I I

--\

Da 1 am :uenembus tembok tersebu t ma.t<:a beberupu pe 1 uang yang ter organisasi perdagangun dunia 1)erlu dima.nfaatkan secara mantar waktu yang sesin~)kat-singkatJlY<L

Sidang Dewan yang terhormat.

tnenangan -; n:;:::. dwl~ serL

';1ya.

seiJJua ia 1 a:-a

Dalam Pembahasan RUU tentang PengesLJ.hu.n PersetujL' qar; Perdaganga'1 Dunia, Fraksi POI mengamati dengan je1as bah~ atas se,nakin je1as dan memarlukan tindak 1unjut. Fraksi PLJJ. •

dari Pemerintah bahwa situas·i perdagangan dunia saat ini terutama nn •. _. nai produk setengah )i:tdi atau setenguh diproses, atau yang biasa disebut b~ ..... terutama dihasilkan oleh negaru-negara yang sedang berkembang semakin menyus"'~ ni lainya diba."ldingkhn denga.·, produl< jadi atau yang sudah diproses seperti yang dihasilkan oleh ncgara-negara industri moderen.

Du.lam hubr.mg;:lfl ·ini telah terjad·i jurc..ng yi:lng semu.kin menganga antara negar<.. yang sedang berkembang dan negara industri moderen, yang kalau tidak ditangani secara berencana du.n dengan menejemen mutakhi r di samping penggunaan tekno1ogi moderen aku.n berakibat se.nakin te1·sudutnya pos1s1 nega.ra sedang berkembang yat~S da1cun hal ini juga menyangk\.Jt nasib Republik Indvnesia.

Si dang Dewan yang terhonnat.

Dari argumentasi di atas dan ui kai tkan dengan keterangan pemerintah Yi1fiS diajukan da1arn mengantar RUU ini, Jn~mang seharusnyalah Indonesia merebut pe1uans yang terdapat dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia. Berdasarkan a1asan di atas mai<a clengan ini Fraksi POI menyatakan tidak berkeberatar: untuk seterusnya m~r,sahkun RUU tentt.ng Pc:;ngesahafl Persetujuan Pembentukan Organi sasi Perdagangan Dunia menjadi Undang-undang.

Sidang Dewan yang terhormat.

Setelah Fraksi PDI menyatak.:ut persetujuannya untuk disahkannya RUU tentar,g Pengesahan Persetujuan Pembentukan O:-ganisasi Pen:ldgangan Dunia ini maka izinKalah ka.mi meny&npa i kan harapan-hantpu.n s,;bag~ i bt:ri kut :

a. Dal am mer.ganti si pas i serta rnenanga.ni pr·oyeksi perdagangan Repub 1 i k Indonesi s dengan dun i a di Ill elSa depar., maka. sudo.h seharusnya Departemen Perdagangan dan Dt:­partemon-departemen terku it untuk Jlleru.:.ng~Lni n~a 1 i sasi pembentukan or-gani sas-: perdagangan dunia secara p.-ofes·iono.l dan intensif. Untuk itu diperluki:ln penyt:::­diaan sarana dan 3umber daya wanusia y<tng rnelllad.s.i baik jumlah dan mutunya.

b~ Dalam menghadapi perdu_gangan dunia yang semakin pesat dan tanpa tembok-tembo~. perbatasan sepert i sebe 1 Llfllnya, r11aka sudah sepatutnya 1 ah Departemen Perdagans~-..: dan Departemen terkai t 111eng3.d<tkan pt::ng~~aj ian yang terus menarllS dan u1e:r.da L .. :­tentang masalah-masalah perdagangan dunic. serta kekuatc.n-kekuatan negara industri moderen, yang semuanya hal Hu dapat di..-~ujudk;:u-1 ievJ;lt r'iset dan pengeJnbanga.'l (R .~ D) yang mernadai d...ut terus tnenen.:s.

c. Dalam mengantisipasi orSJ~~nisa.si perda:;~.ng;ln dunia yang segera akan kita mast.k-i, Fraksi POI mengharapkan r-.gar Pern..:rintah tetap kons-i sten denean pe laksanaan Pas<:..; 33 WD 1945, dan mengikutkan pudisipas·i pengusahu. kecil dan menengah ser:..: meni adakan upaya-lJpnya rauncpo 1·; st is da 1 run pe 1 dksanaan perdagangCJ"\ Indones-;:: dengan duniu. interna~:don::.l.

d. Harapan-har·apan Fn•ksi POI ya.r19 la-in s;:;parti kami uraikan di a.tas yang meny~ng­kut penyerta3.n DPR dalrua ~;et'iap pennuh .. an p0r-undingan dan perjanjian intenl~l­sional d<irl yang lcdn-lainnya yang 1-.:ami s:.unpaikan pada bngiCLn perta.na juga merup.:.­kan bagian dari Pendapat Akhir bngian kedua r-raksi POI.

Sidang· Dewan yang terhormat.

Demiki.:;j"lltih Pt::ndapat Ai,hir Frul-:si PDI terhu.d~tP RUU tentang Per,ges::thcr1 PersetL­j uan Pembentukan Organ i sas 1 Perdagan8ili1 Dun i a in i se:nogd merupaka.n 1 angkah aw~. ~ menuj u suksesny,;-~. peni ngkutan pc:nbgr:tnSJU1 Indon.:.=si a di tenga.h-tenga!t persa. i ngW'l dun-;.: yar.lg semak in taj ru,, dan Q2lfH:l:::.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 ... I

Besar harupan Fral<.~> i POI, P~oo;u,u in tah ukan tetap sukses da lam menangani 11.1 ~ karena ha 1 itu llier.yang!<ut r.~ .. s i b musa de pan bLu-,c~.:" d<.ln da l run me ncar i du1~ ser- L ... sarana dalorn IH8real·isusi peu:l.J.::lnsunw, janQka purtjang tahap kedua dw1 seterusnya.

Karn·i menguca;Jkan ter i tna kas i h yang sebesar-besamy<:t at as ker j a sC:.ina seiiiU<i Fraksi di DPR dan Pemerintuh atas kontribus-irlY~t u.:.:n kerja sama yang rua'ltap dala:;; pembahasan RUU tentan~J P~n9esuhan P2rsetuj datt Pen·.bentuJ..;.an Or·gani sas·i Perdagc~ngili; Ouni a, sehingQu mendupat wuj ud s...:pt.'rt ·i ki Lc.. harapkun.

Sidang Oewa"1 yang terhormat.

Atas segala perhath.~.n dctr. k.:::sr.burun Sidang Oew:in dan hadi rin yang kami mul iu­kan mendengarkar-1 Pendupat Akiri r Fraksi POI ini, atas namu Fraksi POI kami mengucup­kan tedma kasih.

twlerdeke;.!!

..__

K e t u a. ttd

FATIMAH ACHMAD, S.H.

Jakarta, 12 Ol<tober 1994

PIMPINAN FRAKSI PARTAI OEI'o-DKRASI INO.JI-.JESIA OPRRI

Sekreturis, ttd

DRS. NARi<US WAUfWl