.. - ...... -........ _-I r" '; 5 L ~ ; ~"''', ; :: ' " " r '. ~ - \' ~ i~ ~\l

p ~ -~ -

........... ,

r ¥ "P", () • " j r. . .... " I " f,) ':;~"' /

I, ',:' r"·', 'J!' ' '/ •.••• - -

" '.. ..... -. ~ ..... ,. .. . . ... " . ... .......... ~ - "p •••••••••••• - .. ~- -.~-

GOLONGAN KARYA

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPRRI

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

UNJ)ANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO~IOR 6 TAHUN 1989

TENTANG HAK PATEN, DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PERU BAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK

Disampalkan oleh : Ny. EVITA ASMALDA, SH Anggota DPRRI No. : 168

Jakarta, 21 Januari 1997

"~.'

. !

.j I I, I

I f

, , I , I

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA PEM13ANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG

HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG­UN DANG

NOMOR 7 TAIiUN 1987, PERUBAIiAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR

6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN, DAN RANCANGAN UNDANG­UNDANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UN DANG-UN DANG NOMOR 19 TABUN 1992 TENTANG MEREK

Disampaikanoleh : NY. EVITA ASMALDA, S.H Anggota DPRRI No. : 168

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yth. Saudara KetuaJPimpinan Rapat

Yth. Saudara Menteri Kehakiman yang me\yakili Pemerintah,

beserta staf

Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Pertama-tama marilah kita pa~jatkan puji dan syukur kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa' karen a atas limpahan taufik dan hidayah­

Nya kita dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional

kencgaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat II Rancangan Undang-undang

tentang Pcrubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tcntang Hak

Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1987, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989

tentang Paten dan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992

ten tang Merck.

2

Sclanjutnya, untuk I11cnyingkat, ketiga Rancangan Undang-undang ini,

kami scbut RUU tcntang Pcrubalian Undallg-undang Ilak Cipta, Paten dan

Merck.

Sebagaimana kita ketahui, dengan amanat Presiden melalui Surat Nomor :

R.13/PU/XIVI996 tanggal 2 Desember 1996 telah disampaikan 3 (tiga)

RUU tentang Perubahan Undang-undang ten tang Bak Cipta, Paten, dan

Merek kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya Saudara Menteri Kehakiman telah menyampaikan

Keterangan Pemerintah dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia mengenai ketiga Rancangan Undang-undang

tcrscbut pada tallggal 12 Descmber 1996.

Fraksi Karya Pcmbangunan menyambut baik di~ukannya ketiga

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Hak

Cipta, Paten, dan Merek, Pemerintah menggunakan tiga sumber utama

scbagaidasar pertimbangan.

Pertama, kebutuhan untuk melakukan penyesua13n terhadap

persetujuan mengenal aspek-aspck Dagang dari Hak atas kekayaan

intelektual atau Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rights/TRIPS.

Ke,dua, penyesuatan dagang dengan konvensi-konvensi mengenai HAKI,

meliputi Konvensi Bern, Konvensi Roma, Konvensi Paris, danTraktat

Washington dimana keseluruhannya telah diratifikasi dengan Undang­

undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Pcrdagangan Dunia).

.j j i i f

• I I I !

3

Ketiga, masalah baru yang bcrkembang sc\ama pclaksanaan ketiga

Undang-undang Icrscbut. Dcngan dcmikian, pcrub:tllUll kctiga Undang­

undang itu disebabkan adanya kcbutuhan untuk I1lcnycsuaikan dengan

pcrkcmbangan kcadaan dan pcrubalwl1 yang bcrlallg~'llllg cepat akhir-akhir

ini, khususnya scjak tersclcsaikanllya perundingan putaran Uruguay.

Semua negara pescrta perundingan dan anggota Organisasi

Perdagangan Dunia bergcrak ke arah penyeSU31an tcrscbut, termasuk di

bidang HAKI.

Sebagai negara hukum dan anggota Organisasi Pcrdagangan Dunia,

Indonesia mcmang scharusnya menycsuaikan produk hukumnya dengan

traktat maupun kOl1vcnsi scbagai salah satu dari sUl1lbcr hukum, namun

kila harlls tctap bcrpcgang pada syarat pcmbcntllkan suatu undang-

undang.

Dalam syarat formal biasanya Pemerintah menggunakan Inprcs Nomor 15

Tahun 1970. fraksi Karya Pcmbangunan bcrharap agar Inpres Nomor 15

tahun 1970 ini dapat ditingkatkan mcnjadi Undang-undang, karena selian

usia Inpres itu tclah mencapai 26 tahun juga agar lcbih Illcmberikan

jaminan kepastian hukum.

Sehubungan dcngan usulan kami agar Inprcs Nomor 15 Tahun 1970

ditingkatkan menjadi Undang-undang untuk mcnampung pendapat

yangbcrkcmbang di masyarakat yang antara lain berpendapat bahwa

ban yak Undang-undang yang telah dibuat kurang bcrkualitas dalam arti

tidak dapat dilaksanakan, tidak scpcnuhnya ditcrima masyarakat atau

tcrkesan mudah diubah-ubah, bahkan bila ditinjau dari segi yuridis ada

perbedaan an tara undang-undang yallg satu dengan yang lain serta ada

undang-undang yang mengandung beberapa kelemahan.

Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan ingin l11cngulangi lagi permohonan

agar segera ditcrbitkan Undang-undang tcntang Kctentuan Umum

Pembentukan Undang-undang sebagai

Bcpalingcn van Wetgcving).

pengganti AB (Algemene

4

Selain itu, Fraksi Karya Pembangunan bcrpendapat bahwa GBHN 1993

tcJah mcncnlukan bahwa dalam pcmDcntukull hukum pcrIu diindahkan

ketentllan yang memenllhi nilai tilosotis yang berintikan rasa keadiJan

dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan nilai budaya yang

bcrlaku di masyarakat dan yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangal1 yang berlaku.

Pembcntukan hukum terutama undang-undang yang harus memenuhi

l1ilai filosofis, sosiologis dan yuridis, pada hakekatnya tidak. boleh

bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan

dasar Negara Republik Indonesia.

Penyempurnaan tiga Undang-undang tcntang Hak Cipta, Paten, dan

Merek yang berdasar pada pertimbangan tiga sumber utama sepcrti

diuraikan di atas, memang sudah sejalan dengan Pancasila. Dalam

Pcdoman Pcnghayatan dan Pen gam alan Pancasila telah disampaikan

balrwa Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat

dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila

didasarkan atas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik

dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan

masyarakat. dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan

bangsa dcngan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya,

maupun dalam mengcjar kcrnajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

Tiga RUll mengenai Perubahan Undang--undang tentang Hak

Cipta,Paten, dan Merek pada hakekatnya mengatur substansi dan obsesi

seperti yang diurai di atas. Se1anjutnya apabila kita berbicara tentang hak,

baik itu Cipta, Paten, maupun Merek, maka dalam sila kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanl erwakilan

kita dibcri pcdoman sebagai berikut :

.: j , ,

. \ . f

5

"Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat

Indonesia mCmpllJlym kcdlldllkan, hak dan kewajiban yang sama.

Dalam menggunakan hak-haknya Ia menyadari perlunya selalu

memperhatikan dan mengutrunakan kepentingan negara dan

kepentingan masyarakat."

Disamping itll, oleh karen a manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak

dan kcwajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak bolch ada suatu

kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan

yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan

musyawarah, dan keputusan tersebut diusahakan secara mufakat,

musyawarah untuk meneapai mufakat yang diliputi oleh semangat

kekeluargaan, yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia.

Yth. Saudara KetuaiPimpinan Rapat

Yth. Saudara Menteri Kehakiman beserta staf

Hadirin dan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dalam kesempatan ini Fraksi Karya Pembangunan sengaJa mengutip

beberapa Pedoman ten tang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,

karen a kami berpenclapat bahwa Pancasila sebagai norma clasar

mengandung nilai-nilai yans. harus dioperasionalkan secara normatif

dalam norma yuridis seperti Undang-undang. Disamping itu Fraksi karya

p,embangunan ingin mengingatkan kepada kita semua untuk tetap

berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila, menghayati dan

mengamalkan Paneasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Sebab tindakan kekerasan, main hakim sendiri, merusak

dan membakar seperti yang tetjadi

akhir-akhir III 1 pada hakekatnya merupakan perbuatan yang

bertentangan dengan Pancasila.

6

Dalam hubungan illi Fraksi .Karya Pembangunan 'menghimbau kepada

semua pihak agar Icbih Illampu lllcnahan diri serta mengcndalikan dirinya

masing-masing. Jangan sekali-kali mudah terpancing oleh isue-isue yang

sengaja dilontarkan oleh selllnetara oknulll, keIolllpok ataupun golongan

yang scnantiasa tidak menghendaki utuhnya persatuan dan kesatuan

bang sa. Maka dalam upaya penegakall hukum (Law enforcement)

terhadap tindak kekerasan itu harus tetap berpegang pada nilai luhur

Pancasila.

Fraksi Kalya Pelllbangunan juga mengharap agar lebih ban yak lagi

Undang-undang yang bernafaskan Pancasila dengan cara secepat

mllngkin mengganti lludang-undang warisan kolonial yang nyata-nyata

mcmiliki nilai-nilai yang bcrtentangan dengan Pancasila. Misalnya

scgera mengganti atau tidak memberlakukan undang-undang positif

warisan kolonial yang masih membe.dakan perbedaan golongan

penduduk (Eropa, Timur Asing dan Pribumi).

Bapak/Ibu peserta Rapat Paripurna yang terhommt,

Disamping pokok pikiran tentang Pancasila, juga akan ditinjau pengajuan

tiga Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Hak

Cipta, Paten, dan Merck, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau bta cermati tiga alasan atau pertimbangan terhadap

penyempurnaan atau perubahan Undang-undang ini, ternyata dua dari tiga

alasan tersebut berhubungan dengan masalah internasional atau

hubungan an tar bangsa. Untuk itu penyesuaian tiga Undang-undang

tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek haruslah temp mengacu pada tujuan

nasional seperti yang termuat dalam alinea empat UUD 1945, khususnya

ten tang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

7

Sehingga penyesuatan Undang-undang ini dengan persetujuan TRIPS

maupun konvcnsi-konvcnsi harus dilandasi pada asas kemcrdekaan,

perdamaian abadi dan terutama keadilan sosial.

Hak milik intelektual (Intellectual Property Right) Juga tclah diamanatkan

dalam Garis-Garis Besar Haluan Ncgara, khususnya kebijaksanaan

pcmbangunan lima tahun kecnam di bidang Hmu Pcngetahuan dan

Teknologi, dikemukakan bahwa "Perlindungan terhadap hasil

penemuan para ilmuan bangsa Indonesia perlu ditata, dimantapkan, serta

dijamin haknya baik di dalam maupun di Iuar negeri".

Perubahan Undang-undang tcntang Hak Cipta, Paten, dan Merck sudah

scjalan dcngan doktrin dan program Golongan Karya. Dalam Doktrin

GOLKAR dinyatakan bahwa karya adalah fungsi hidup manUSla.

Manusia hidup untuk berkarya dan berkarya karena manusia hidup. Maka

karya itu hidup yang sesungguhnya. Karya itu kodrati dan manusiawi.

Hak Cipta, Paten, dan Merek pada "dasilfnya adalah perlindungan

tcrhadap karya, sehingga sudah sepatutnya Fraksi Karya

Pembangunan mendukung terhadap Undang-undang 101 termasuk

perubahannya.

Pembahasan ketiga Rancangan Undang-uundang tentang Perubahan

HakCipta, Paten, dan Merek dilakukan dalam suasana bulan puasa dan

tahun baru, sehingga diharapkan bahwa dalam pembahasannya nanti kita

selalu mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, diberi kemudahan

untuk menghasilkan produk Legislatif yang bergima bagi bangsa dan

negara. Demikian juga dengan semangat tahun baru, semoga kita dapat

melaksanakan tugas konstitusional ini secara berdaya guna dan berhasil

guna.

8

Yth. Saudara Ketua

Yth. Saudara Mentcri Kehakiman beserta star

Hadirin dan Rapat Paripurna yang terhormat,

Selanjutnya Fraksi Karya Pembangunan ingin menyampaikan beberapa

pcrmasalahan dan bcrbagai pemikiran yang kami anggap cukup

mendasar, sebagai berikut :

Pertama, Fraksi Karya Pembangunan sependapat dengan Pemerintah

bahwa perubahan ketiga Undang-undang Hak Cipta, Paten, dan Merek,

khususnya tentang Merek, terlalu dini, artinya baru kurang lebih tiga tahun

semenjak Undang-undang Mere~ diundangkan yaitu pad a tahun 1993.

Namun perubahan terse but bukan karena materi Undang-undang kurang

sempurna atau karena kurang sesuai dengan perkembangan keadaan,

namun karena kebutuhan dan konsekwensi logis dengan telah

diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 di atas, sehingga

perubahan tersebut diadakan.

Kedua, selalljutnya Fraksi Karya Pembangunan akan memberikan

pandangan terhadap Perubahan Undang-undang tentang Hak Cipta,

Paten, dan Merek sesuai sistematika yang dibuat oleh Pemerintah :

1. Fraksi Karya Pembangunan sependapat terhadap ketentuan

yangmenyatakan bahwa tcrhadap ciptaan yang tidak diketahui

pellciptanya dikuasi oleh negara. Namun perlu tambahan anak

kalimat "dan dipergunakan unhtk sebesar-besarnya kemakmuran

rakayat. "

Hal ini untuk melindungi atau mengantisipasi kejadian-kejadian yang

banyak ditcmui dalam praktek an tara lain banyak pencipta atau

pengrajin tradisional yang bangga apabila temuannya ditiru orang.

.j i i t f

I

9

Namun scbaliknya orang yang meniru ini kemudian mendaftarkan atas

namanya dan mclakukan pcnggugatan tcrhadap penemu atau pencipta

yang sebcnarnya.

2. Dalam Undang-undang Hate Cipta pengutipan scbanyak-banyaknya 10

0;(>, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta (dengan syarat

tambahnya ditulis secara lengkap).

Menurut Pcmcrintah, pengukuran kuantitatif seperti itu ternyata

sulit pembuktiannya, untuk itu dalam Rancangan Undang':'undang

ukuran kuantitatif itu diu bah mcnjadi kualitatif yaitu "sejauh

pemakaian ciptaan terse but tidak merugikan kepentingan yang wajar

dari pCllciptanya".

Menurut hemat Fraksi Karya Pembangunan ukuran kuantitatif lebih

mcnjamin kepastian hukum dan pelakssanaannya akan bersifat

obyektif. Mohon penjelasan Pemerintah.

3. Dalam Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta, jangka waktu

perlindungan bagi· komputer program dirancang untuk diberikan

selama 50 (lima puluh) tahun (sebelumnya 25 tahun) dan

perlindungan bagi hak moral pencipta bersifat abadi atau tanpa batas

waktu (sebelumnya tidak diatur).

Fraksi Karya Pcmbangunan dapat mengerti perubahan ltll karena

merupakan penyesuaian terhadap Konvensi Bern dan Persetujuan

TRIPS, namun kami mellgharap agar ada penjelasan kenapa dan apa

motivasinya.

4. Tcntang perubahan yang berupa koreksi dari hak menuntut

pelanggarall atau menuntut penyitaan, menjadi hak untuk

menggugat, Fraksi Karya Pembangunan dapat memahami. Namun akan

lebih baik lagi kalau dalam waktu yang dekat ini Pemerintah dapat

mcmpersiapkan Hukum Acara Perdata Nasional yang memberikan

pcmbatasan pcristilahan.

10

Tetapi memang sulit untuk membedakan penggunaan istilah

pcn un tll tan Jan pcnggugatan tidak scm uJah scpcrti l1lcm bedakan

wama bitam dall putih, '

Misalnya mana yang lebih tepat melluntut ganti rug! atau menggugat

ganti rugi,

5, . Khusus terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang

disampaikan dalam Keterangan Pemerintah halaman 10 angka 5 yang

mengatur hubungan PPNS dan Penyidik POLRI yang disesuaikan

dan disempurnakatl berdasarkan Pasal 107 KUHAP,

Fraksi Karya Pcmbangunan sangat mcnghargai perubahan tersebut,

namun dalum kaitan 1111 Fraksi Katya Pembangunan mgm

memperjclas dan menanyakan kepada Pemerintah atas pernyataan

yang terhormat Menteri Kehakiman antara lain yang berbunyi : "dalam

rangka pemikiran ini kata melalui tersebut pada rumusan mengenat

tuga::; dan wewenang PPNS tidak harus diartikan bahwa Penyidik

Polisi Negara Republik Indonesia dapat atau perlu melakukan

penyidikan ulang",

Fraksi Karya Pembangunan ingin bertanya apakah

Pemerintah yang kami kutipkan tersebut di atas

pernyataan

tadi, baru

merupakan pemikiran atau penafsiran Pemerintah saJa atau

penegasan arti kata melalui dalam Pasal 107 KUHAP, Kalau benar

demikian akan lebih baik dijelaskan dalam penjelasan pasaL

Rapat Paripurna Dewan yang kami muliakan,

Demibanlah Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan terhadap

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Hak

Cipta, Paten, dan Merek dengan harapan agar Pemerintah memberikan

tanggapan, jawaban dan penjelasan pada waktunya,

11

Hal-hal lain mcngcnai substansi dan 1ormu]asi RUU ini yang belum

disampaikan dalam Pcmandangan Umum akan disampaikan dalam

Pembicaraan Tingkat III bersama Pcmcrintah dan Fraksi-fraksi lain.

Atas nama Fraksi Karya Pcmbangunan kami mcnyampaikan ucapan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian

seluruh hadirin terhadap penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya

Pembangunan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa sclalu memberikan petunjUk dan ridho-Nya

kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa

dan ncgara.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 21 lanuari 1997

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPRRI