ruu. pengeluaran pinjaman obligasi tahun...

RUU. PENGELUARAN PINJAMAN

OBLIGASI TAHUN 1959

1959-1960

1791/Red. Sid. 1959 P.418

Sid. 1959/1960 – P. 6

D A F T A R I S I

RUU PENGELUARAN PINDJAMAN OBLIGASI TAHUN 1959

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

No.

Dok.

No.

Srt.

Djenis dan isi surat,

No. dan tgl.

Pengiriman Penerimaan Halaman

- ICHTISAR RINGKAS RUU

1 - Surat M. Keuangan kepada

Ketua DPR No.

58196/BSD/VI/59 tgl. 6-5-1959

tt. menjampaikan RUU.

Agno. 6929

Tgl 12-5-1959

2 S.2 RUU

3 S.3 Memori pendjelasan

4 - Surat Ketua DPR kepada para

anggota DPR dan Panitia

Permusjawaratan No.

7182/DPR-RI/59 tgl. 16-5-1959

tt. menjampaikan S.2 dan S.3

dan salinan surat M. Keuangan

No. 58196/BSD/VI/59 tgl. 6-5-

1959.


Ketua DPR No.

65659/BSD/VI/59 tgl 23-5-

1959 tt menjampaikan teks

baru RUU.

Agno. 7529

Tgl 25-5-1959

1

No.

Dok.

No.

Srt.


No. dan tgl.


6 S.4 Teks baru RUU.

7 - Teks baru Memori

Pendjelasan

8 - Surat Ketua DPR kepada M.

Keuangan No. 7418/DPR-

RI/59 tgl. 21-5-1959 tt.

permintaan pendjelasan

tertulis mengenai situasi

ekonomi/moneter pada

dewasa ini selambat-lambanja

tgl. 23-5-1959 pagi.


Ketua DPR No.

65660/BSD/VI/59 tgl. 23-5-

1959 tt. menjampaikan

Agno. 7533

Tgl 25-5-

1959

10 S.6 Keterangan tambahan

Pengeluaran Pindjaman

Obligasi tahun 1959.

11 - Surat pengantar Sekr. DPR

kepada para Anggota No.

7529/DPR-RI/59 tgl. 25-5-

1959 tt. menjampaikan salinan

surat M. Keuangan No.

65659/BSD/VI/59 tgl 23-5-

1959 dengan lampirannja

Teks baru RUU, Memori

Pendjelasan/dan Keterangan

tambahan (S.6) / S.4, S.5

2

No.

Dok.

No.

Srt.


No. dan tgl.


12 S.1 Amanat Presiden No.

1258/HK/59 tgl 14-5-1959 tt.

menjampaikan RUU dan

Memori Pendjelasan (S.2 dan

S.3).

Agno. 7508

tgl. 23-5-

1959

13 - Rta ke-56 tgl. 26-5-1959

14 - Rta ke-58 tgl. 29-5-1959

3

1791/Red. -2- Sid. 1959 P.418

Sid. 1959/1960 – P. 6

D A F T A R I S I

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

No.

Dok.

No.

Srt.


No. dan tgl.


15 - Rta ke-59 tgl. 1-6-1959

16 - Rta ke 60 tgl. 3-6-1959


Ketua DPR No.

70644/BSD/VI/59 tgl. 10-6-

1959 tt. menjampaikan teks

baru RUU.

Agno. 6929

Tgl 12-5-1959

18 S.7 Teks baru RUU

19 S.8 Teks baru Memori

Pendjelasan


kepada para No. 8405/DPR-

RI/ 59 tgl 10-6-1959 tt

menjampaikan S.7 dan S.8

21 - Rta ke 67 tgl. 10-6-1959

(malam)

22 - Rta ke 68 tgl. 12-6-1959

23 - Risalah pertemuan (kedua)

tgl. 12-6-1959 (malam)

24 S.9 Usul Amandemen

HUTOMO SUPARDAN

dkk tgl. 12-6-1959 tt.

Konsiderans, pasal I dan 7,

Memori Pendjelasan.

25 - Surat Ketua DPR kepada M.

Keuangan No. 8487/DPR-

RI/59 tgl. 12-6-1959 tt.

menjampaikan usul

amandemen HUTOMO

SUPARDAN dkk. (S.9)

4


kepada para Anggota

DPR/Ketua2 Fraksi No.

8487/DPR-RI/59 tgl. 13-6-

1959 tt. menjampaikan S.9.


Ketua DPR No. 81985/

BSD/VI/59 tgl. 30-6-1959

tt. memberitahukan

keputusan Dewan Menteri

pada rapatnja ke-182 tgl. 26-

6-1959 untuk

mendaruratkan RUU

Pengeluaran Pindjaman

Obligasi

Agno. 9242

Tgl 2-7-1959

x) sbg.

UUDarurat

tahun 1959 (LN

No. 43)

dan permintaan

agar RUU

dibatalkan.

28 - Tembusan Surat

M.Keuangan kepada

Direktur Kabinet Presiden

No. 77871/BSD/VI/59 tgl

30-6-1959 tt. pembatalan

RUU dengan Amanat

Presiden.

Agno. 9243

Tgl 2-7-1959

29 - Tembusan Surat Sekretaris

Dewan Menteri kepada

M.Keuangan No. 19247/59

tgl. 2-7-1959 tt.

menjampaikan

(memberitahukan)

keputusan Dewan Menteri

untuk mendaruratkan RUU

dan minta untuk

menjelesaikan dengan DPR

soal2 formil jang bertalian

dengan penjelesaian RUU.

Agno. 9290

Tgl 4-7-1959

5

1791/Red. -3- Sid. 1959 P.418

Sid. 1959/1960 – P. 6

D A F T A R I S I

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

No.

Dok.

No.

Srt.


No. dan tgl.


30 - Surat Ketua (Wakil ketua I)

DPR kepada

Presiden/Perdana Menteri

No. 10346/DPR-RI/59 tgl 6-

8-1959 tt. penjelesaian usul

Undang-undang.

31 - Tembusan surat Menteri

Muda Penghubung dengan

DPR/MPR tgl. 28-8-1959 tt.

Penarikan kembali beberapa

RUU.

Agno. 11354

Tgl 31-8-1959

32 - Amanat Presiden No.

2795/HK/59 tgl. 22-9-1959

tt. Penarikan kembali RUU.

6

Salinan

R E P U B L I K I N D O N E S I A

K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

- - - - - - - - - -

Diterima tgl : 12-5-59

Agno. 6929.

----------------------------

Kepada Jth.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat

Republik Indonesia

di

DJAKARTA.-

NR. TANGGAL LAMPIRAN:

58196/BSD/VI/59 6-5-’59 450.-

PERIHAL : Rantjangan undang-undang tentang

pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959.-

---------------------------------------------------------

AMAT SEGERA.-

Bersama ini disampaikan dengan hormat tembusan surat

saja hari ini no. 58197/BSD/VI/59 kepada Direktur Kabinet Presiden

Republik Indonesia, jang isinja untuk singkatnja Saudara dipersilahkan

membatja, disertai rantjangan Undang-undang jang disebut dalam surat

itu, rangkap 450 (empat ratus lima puluh) beserta pendjelasannja.

Adapun maksud saja jalah untuk sudah dapat

mengeluarkan pindjaman obligasi tahun 1959 pada pertengahan tahun

ini.

Oleh karena untuk persiapan2 mengenai pengeluaran

pindjaman obligasi tersebut demikian memerlukan disahkannja

terlebih dahulu Undang2nja, berhubung misalnja pada lembar2

obligasi perlu ditjantumkan nomor dan tahun Undang-undang,

sehingga obligasi2 baru dapat ditjetak sesudah Undang2nja disahkan,

7

maka bersama ini saja mohon sudi apalah kiranja Saudara memberikan

prioritet, agar Undang2 tentang pengeluaran pindjaman obligasi

tersebut segera dapat dibitjarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan

Rakjat, sesudah ada amanat dari Presiden.

MENTERI KEUANGAN

(dtt.) Mr. SOETIKNO SLAMET

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

1. Perdana Menteri R.I.

2. Bagian Moneter I pada Kementerian Keuangan.-

8

Salinan



- - - - - - - - - -

Kepada Jth.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN

di

DJAKARTA.-

NR. TANGGAL LAMPIRAN:

58197/BSD/VI/59 6-5-’59 7 (tudjuh)



---------------------------------------------------------

AMAT SEGERA.-

Bersama ini disampaikan dengan hormat 7 lembar

rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi

tahun 1959 beserta pendjelasannja, dengan permohonan sudi apalah

kiranja rantjangan Undang-undang tersebut disampaikan dengan

amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat, agar supaja dapat

segera dibitjarakannja.

Perlu ditjatat disini, bahwa rantjangan Undang-undang

tersebut telah disetudjui oleh Dewan Menteri pada tanggal 15 April

1959 dalam sidangnja ke-175.

Kepada Dewan Perwakilan Rakjat hari inipun dikirimkan

450 lembar untuk dipergunakan seperlunja.

MENTERI KEUANGAN

(dtt.) Mr. SOETIKNO SLAMET



2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat RI;


9

Rantjangan

UNDANG-UNDANG No. ………….. TAHUN 1959

Tentang

PENGELUARAN PINDJAMAN OBLIGASI TAHUN 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a) bahwa berhubung dengan perkembangan moneter dewasa ini perlu

diambil tindakan-tindakan jang mengurangi djumlah uang jang beredar

dalam masjarakat dan menggunakannja untuk usaha-usaha pembangunan;

b) bahwa perlu diambil tindakan-tindakan untuk mengkonsolider hutang-

hutang dalam djangka pendek;

c) bahwa perlu djuga diambil tindakan-tindakan untuk perkembangan

pasar modal dalam negeri kearah jang sehat;

d) bahwa untuk ini Pemerintah berkehendak mengeluarkan pindjaman

obligasi;

e) bahwa dipandang perlu untuk memberi kelonggaran-kelonggaran

tertentu terhadap padjak pendapatan (peralihan), padjak kekajaan dan bea

materai pada para pengikut-serta dalam pindjaman ini;

Mengingat pasal 89, 111 dan 118 Undang undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959.

Pasal 1.

1. Negara Republik Indonesia mengeluarkan pindjaman obligasi setinggi-tingginja

dua ribu djuta rupiah dengan mengeluarkan lembaran2 surat obligasi atas undjuk

(antoonder). Pinjaman obligasi tersebut dikeluarkan setjara barangsur-angsur

setiapkali dalam djumlah dan menurut tjara-2 serta waktu-2 jang akan oleh

Menteri Keuangan.

2. Diatas bunga jang diberikan, setiap tahun disediakan hadiah2 bagi surat2 obligasi

tersebut dalam ajat 1 dalam djumlah dan menurut tjara jang akan ditetapkan oleh

Menteri Keuangan.

3. Surat2 obligasi sebagaimana dimaksudkan dalam ajat 1 berbunga lima perseratus

dalam satu tahun dan dibajar atas kupon tahunan pada waktu2 jang akan

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kupon2

10

-2-

4. Kupon2 tahunan jang tidak diminta pembajarannja mendjadi kadaluwarsa setelah

liwat lima tahun sesudah tanggal djatuhnja kupon2 tersebut.

5. Kupon2 dapat ditukar dengan uang pada semua kantor2 Bank Indonesia dan

badan2 lain di Indonesia jang akan ditundjuk oleh Menteri Keuangan menurut

tjara2 jang akan ditentukan lebih landjut olehnja.

Pasal 2.

1. Pindjaman obligasi ini dilunasi setiap tahun dengan tjara undian apari selama

dua puluh tahun pada waktu2 dan menurut tjara2 jang masih akan ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dengan sjarat bahwa pelunasan dapat dilakukan sebelum

waktunja,

2. Pada waktu pelunasan setiap tahun diberikan hadiah untuk surat2 lembaran

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ajat 2 dan untuk pertama kali dalam

tahun 1961.

3. Untuk pelunasan sebagaimana dimaksudkan dalam ajat (1) pada dasarnja

disediakan seperduapuluh dari djumlah seluruh pindjaman jang diadakan oleh

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ajat (1). Untuk

hadiah2 disediakan setiap tahun setengah seperseratus dari djumlah nominal dari

pindjaman obligasi jang dikeluarkan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam

ajat 1.

4. Hak untuk menagih surat-surat obligasi jang telah disediakan untuk dilunasi

hilang, setelah liwat sepuluh tahun sesudah sehari dimana untuk surat2 obligasi

tersebut telah disediakan uang untuk pelunasannja.

5. Bunga surat2 obligasi jang dikeluarkan berdasarkan Undang2 ini hanja dibajar

sampai pada hari dimana surat obligasi dapat dilunasi.

Pasal 3.

Kesempatan untuk ikut serta dalam pindjaman obligasi ini hanja diadakan dalam

lembaran dari Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) jang pengeluarannja akan melalui

Bank Indonesia dan/atauu djika perlu badan2 jang akan ditundjuk oleh Menteri

Keuangan.

Pasal 4.

1. Surat2 obligasi itu ditanda-tangani oleh Menteri Keuangan dan akan didaftarkan

oleh Dewan Pengawas Keuangan lebih dahulu sebelum dikeluarkan dan dari

pendaftaran tersebut diberi bukti pendaftaran.

Tentang

11

-3-

2. Tentang adanja penjertaan dalam pindjaman obligasi termaksud dalam Undang2

ini dan tentang surat2 obligasi jang dikeluarkan dibuat perhitungannja jang

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, setelah diperiksa dan disetudjui

oleh Dewan Pengawas Keuangan.

3. Surat2 obligasi jang sudah diterima kembali karena pelunasan dan kupon2 jang

sudah dibajar, setelah dibuat tidak berlaku, akan dikirimkan oleh Kememterian

Keuangan kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk dimusnahkan sehingga tidak

dapat digunakan lagi dalam peredaran.

Pasal 5.

Pengeluaran2 untuk pembajaran bunga, hadiah dan pelunasan obligasi termaksud dalam

pasal 1 ajat (3), pasal 2 ajaat (2) dan ajat (5) demikian pula biaja untuk

menjelenggarakan pindjaman dibebankan kepada anggaran Republik Indonesia.

Pasal 6.

(1) Djika penjertaan pertama dalam pindjaman obligasi ini menjebabkan

diketahuinja keterangan2 jang memberi kesimpulan bahwa berdasarkan “undang-

undang Padjak Pendapatan 1944” (L.N. 1957 No. 41), “Ordonansi Padjak Kekajaan”

(Stbl. 1932 No. 405 jo. L.N. 1957 No. 41) dan “Ordonansi Padjak Perseroan 1925”

(Otbl. 1925 No. 319), sesuatu padjak ternjata tidak dikenakan ataupun dikenakan

terlampau rendah, dikurangkan atau dihapuskan maka keterangan2 itu mengenai

djangka waktu sampai pendaftaran untuk pindjaman itu ditutup tidak dapat

digunakan untuk menetapkan padjak jang masih sementara, atau untuk menindjau

kembali ketetapan, atau untuk mengenalkan padjak nilai mula-mula telah diberikan

pembebasan padjak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau susulan satu dan

lain dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Untuk Padjak Pendapatan Kekajaan jang mengenai tahun padjak 1958 dan tahun-

tahun sebelumnja.

B. Untuk Padjak Perseroan mengenai tahun buku 1958 jang bersamaan dengan

tahun takwin 1958 dan tahun-tahun buku sebelumnja.

(2) Pasal 23 dan 24 “Undang- Undang Padjak Pendapatan dan pasal 60 dan 61”

“Ordonansi Padjak Kekajaan” dan pasal 4 jo. 48 “Ordonansi Padjak Perseroan” tidak

berlaku terhadap hal-hal jang disebut dalam ajat 1, sepandjang mengenai keterangan-

keterangan jang diperoleh dari penjertaan tersebut.

Bank-bank,

12

-4-

(3) Bank-bank, badan-badan dan lembaga-lembaga lain dimana diadakan

kemungkinan pendaftaran pindjaman obligasi ini, dibebaskan dari kewadjiban

pemberitahuan kepada Djawatan Padjak seperti tersebut dalam pasal 22 ajat 1 dari

Undang-undang Padjak Pendapatan 1944 dan dalam pasal 54a ajat 1 dari Ordonansi

Padjak Kekajaan 1932 dan pasal 45a dari Ordonansi Padjak Perseroan, tentang

segala apa jang mengenai pendaftaran untuk pindjaman obligasi dan pemberian surat

obligasi.

Hadiah-hadiah jang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari padjak

undian, mengingat pasal 2 sub a Undang-undang No. 22 tahun 1954 (Lembaran

Negara No. 75 tahun 1954).

Pasal 7.

Segala surat-surat pendaftaran, kwitansi2, pemastian2 perdjandjian2 dal lain2 jang

dibuat untuk mendjalankan Undang2 ini bebas dari bea materai.

Pasal 8.

Untuk surat-surat obligasi dank upon2 jang hilang atau musnah dapat diberi gantinja

menurut peraturan2 jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9.

Pada bank2 dan badan2 lain jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan jang turut

membantu melaksanakan pindjaman obligasi ini dapat diberi provisi menurut peraturan2

jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10.

Hal2 jang belum diatur guna pelaksanaan Undang2 ini ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

Pasal 11

Undang2 ini dapat disebut “Undang2 tentang Pengeluaran Pindjaman Obligasi tahun

1959” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinnja, memerintahkan pengundangan

Undang2 dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

13

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal ………………. 1959


( S O E K A R N O ) .

Diundangkan :

Pada tanggal …………….. 1959.

Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan,

( M A E N G K O M ) ( S O E T I K N O S L A M E T )

14

Pendjelasan Umum

Dibandingkan dengan tahun2 sebelumnja maka sedjak tahun 1957 tambahnja uang jang

beredar dalam masjarakat menungkat banjak.

Dalam tahun 1957 naik dengan lebih dari Rp. 5 miljard dan dalam tahun 1958 ditaksir

naik dengan 8 miljard, dalam tahun 1959 ditaksir akan meningkat mendjadi ± Rp 34.1

miljard. Demikian pula uang muka pada bank Indonesia pada tahun2 jang achir ini

sangat meningkat.

(Dalam tahun 1957 naik dengan ± Rp 8.2 miljard, dalam tahun 1958 dengan Rp 9

miljard dan tahun 1959 ditaksir akan mendjadi ± Rp 30,6 miljard. Selain daripada itu

defisit2 pada anggaran belandja sedjak tahun 1957 meningkat pula (Dalam tahun 1957

defisit Rp 5.3 miljard, tahun 1958 9.7 miljard, dan tahun 1959 ditaksir berdjumlah Rp 8

miljard).

Karena itu tekanan2 inflanter sangat dirasakan sebagaimana terbukti dari kenaikan

harga2 walupun relatip tidak setinggi dengan naiknja djumlah uang jang beredar.

Djumlah uang jang beredar jang begitu besar membawa pengaruh2 buruk dilapangan

moneter dan menghambat perkembangan ekonomi jang sehat.

Perlukah kiranja diambil tindakan2 jang dapat menarik sekedarnja “black-

money” jang beredar itu sehingga dapat mengurangi tekanan2 inflatoir dalam negeri.

Mengurangi tekanan inflantoir ini perlu sekali didjalankan, karena telah mendjadi

pendapat umum bahwa pembangunan tidak dapat berdjalan dengan lancar djika dalam

Negara sedang meradjalela suatu inflasi jang keras. Djadi usaha ini adalah penting sekali

dalam rangka pembangunan Negara dan masjarakat. Djika sebagian dari uang itu dapat

ditarik dari peredaran, maka djumlah tersebut dapat digunakan untuk mengurangi hutang

Pemerintah pada Bank Indonesia dan menambah pembeajaan deficit anggaran belandja

tahun 1959 dan 1960, djika pendjualan tidak/belum terlaksana sepenuhnja dalam tahun

1959. Disampingnja uang itu dapat dipergunakan pula untuk membeajai projek2

pembangunan jang segera dapat memperoleh manfaat bagi masjarakat.

Salah satu djalan untuk menarik “black-money” itu dari peredaran adalah dengan

mengeluarkan pindjaman obligasi. Maksimaal dapat diharapkan ditarik sebesar Rp 2

miljard.

Pindjaman obligasi ini akan dikeluarkan setjara berangsur2 menurut tjara dan dalam

djumlah jang setiap kali akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Agar menarik, surat2 obligasi akan dikeluarkan atas undjuk (aantoonder) dan

disertai dengan pemberian hadiah2 untuk semua surat2 obligasi disamping bunga jang

tetap. Bunga akan berdjumlah 5% sedangkan untuk hadiah disediakan setiap tahun ½%

dari djumlah nominal pindjaman obligasi jang terdjual.

Hadiah2

15

-2-

Hadiah2 akan berkisar antara Rp 990.000,- dan Rp 500,-

Hadiah2 tsb akan diberikan pada waktu pelunasan selama 20 tahun dan untuk pertama

kali dalam tahun 1961. Bagi mereka jang beragama Islam jang ikut serta dalam

pindjaman ini dan jang menjatakan keinginannja, diberi kesempatan sebelum menerima

hadiahnja membajar zakat sebesar 2 ½% dari djumlah nominal obligasi jang

dimiilikinja.

Pelaksanaan hal ini akan diatur bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.

Pendjualan dari surat2 obligasi tersebut akan dilakukan dengan djalan jang semudah-

mudahnja jaitu tanpa pendaftaran (“over the counter”) sehingga sama sekali tidak perlu

ada kekuatiran para pemilik “black-money” bahwa alamat atau nama mereka akan

tertjatat.

Dimana diadakan kemungkinan untuk pendaftaran pindjaman obligasi ini, maka bank2,

badan2 jang diserahi ini dibebaskan dari pemberitahuan kepada Djawatan Padjak (Pasal

6 ajat 3).

Untuk lebih menarik lagi maka pindjaman obligasi jang bersifat “premielening” ini

dalam pasal 6 memberi kepada peserta pertama:

1. Ampunan umum (general pardon) dalam urusan fiskal dan

2. Diberikan pula pembebasan fiskal.

Umum mengetahui, bahwa dalam kalangan pengusaha oleh karena berbagai alasan

ada tertimbun berdjuta-djuta uang jang enggan dikeluarkannja oleh karena chawatir

diusut dan dikenakan padjak dengan dendanja jang tinggi oleh Djawatan Padjak.

Kekhawatiran tersebut dengan ampunan umum dalam sektor fiskal ini mendjadi hilang

dan tidak mempunjai alasan sama sekali. Dengan demikian maka djumlah2 uang jang

digunakan untuk membeli surat2 obligasi tahun 1959 ini tidak akan dikenakan padjak

c.q denda2nja untuk Padjak Pendapatam, Padjak Kekajaan dan Padjak Perseroan

mengenai tahun padjak 1958 dan tahun2 sebelumnja (pasal 6 ajat 1). Demikiam pula

tuntutan2 pidana tidak akan diadakan (Pasal 6 ajat 2) Djuga ditiadakan kewadjiban

pemberitahuan kepada Djawatan Padjak dari Bank2 dan lembaga2 lainnja dimana

pendaftaran dll.nja tentang pindjaman obligasi itu dilakukan (ajat 3).

Selain daripada ampunan umum tersebut diatas, maka pindjaman obligasi ini juga

mempunjai daja penarik yang lain bagi jang tidak dapat diabaikan; Hadiah-hadiah jang

besarnja tidak kalah dari hadiah2 undian2 umum jang besar, dibebaskan pula dari padjak

undian (ajat 4)

16

Semula dipikirkan untuk, mentjantumkan pembebasan dari padjak kupon dan surat-

surat obligasi itu dari bea meterai, akan tetapi hal itu tidak perlu, oleh karena padjak

kupon selamanja dibebaskan dari bea meterai (A.B.M 1921 pasal 86 huruf a dan c).

----------:ra;----------

17

-3-

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Surat2 obligasi akan dikeluarkan atas undjuk (aan-toonder) dan akan didjual kepada

chalajak ramai melalui bank-bank, dan badan-badan lain jang akan ditundjuk oleh

Menteri Keuangan dengan tjara jang semudah-mudahnja, tanpa mengadakan

pendaftaran.

Meskipun djumlah setinggi-tingginja ditetapkan sebesar Rp. 2 miljard akan tetapi

pengeluarannja akan dilakukan setjara berangsur-angsur, setiap kali dalam djumlah dan

menurut tjara jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pada waktu pelunasan untuk pertama kali dalam tahun 1961, dan djika seluruh

pindjaman \dikeluarkan selandjutnja setiap tahun 10.000 lembaran surat pindjaman akan

diundi dan disediakan hadiah paling tinggi Rp. 990.000,- dan paling rendah Rp. 500,-.

Ini berarti bahwa masing2 pemegang surat obligasi ada kemungkinan untuk

memenangkan Rp. 990.000,- atau jang kurang dari itu, akan tetapi pasti ia akan

mendapat hadiah paling sedikit Rp. 500,-. Disamping itu ia pun menerima bunga tetap

5% setiap tahun.

Tentang hadiah2 tersebut dan pendjelasan lebih landjut mengenai pindjaman obligasi ini

akan dikeluarkan prospektus tersendiri.

Djumlah hadiah setiap tahun adalah tetap, jaitu ½ persen dari djumlah nominal dari

obligasi jang terdjual.

Pasal 2.

Tjara pelunasan dengan pembelian dibursa seperti terdjadi dengan pindjaman R.I. tahun

1950 pada umumnja bukanlah merupakan tjara jang lazim dipakai. Tjara pelunasan jang

dimaksudkan dalam pasal 2 ini lebih menarik mengingat dasar sukarela dari pindjaman

ini.

Pasal 3.

Untuk memudahkan tata usaha akan dikeluarkan lembaran2 surat pindjaman sebesar Rp.

10.000,- sadja, mengingat bahwa sebagian besar dari para pemilik “black-money”

memiliki djumlah uang jang banjak sekali. Untuk memberi kesempatan kepada lain2nja

jang ingin turut pula dalam pindjaman obligasi ini, maka oleh P.T. Biro Sertipikat

Indonesia akan disediakan petjahan2 lembaran2 obligasi jang lebih ketjil jaitu dari Rp.

1.000,-, Rp. 500,- dan Rp. 100,-.

18

-4-

Pasal 4 dan 5.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 6.

Tjukup didjelaskan dalam pendjelasan umum.

Pasal 7.

Adalah suatu kebiasaan dalam negara kita bahwa pembebasan bea materai diberikan

terhadap semua tanda, jang dibuat berkenaan dengan pindjaman obligasi jang

dikeluarkan oleh Negara.

Pasal 8,9,10 dan 11.


-----.-----

Pelunasan termasuk Hadiah jang disediakan setiap tahun (djika seluruh pindjaman

dikeluarkan):

1. 1b. ‘a Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

2. “ ‘a “ 500.000,- = “ 1.000.000,-

3. “ ‘a “ 300.000,- = “ 900.000,-

4. “ ‘a “ 200.000,- = “ 800.000,-

5. “ ‘a “ 100.000,- = “ 500.000,-

8 “ ‘a “ 50.000,- = “ 400.000,-

16 “ ‘a “ 30.000,- = “ 480.000,-

34 “ ‘a “ 20.000,- = “ 680.000,-

9927 “ ‘a “ 10.500,- = “ 104.233.500,-

10.000 lb. Rp. 109.993.500,-

TJATATAN :

Setiap tahun 10.000 lembar surat obligasi diundi, diantara mana 75 lembar akan

mendapat hadiah antara Rp. 10.000,- dampai Rp. 990.000,-, sedangkan sisanja 9.927

masing2 akan mendapat hadiah Rp. 500,-. Di samping itu tetap diberikan bunga 5%

setahun.

-----a-----

19

Salinan

D E W A N P E R W A K I L A N R A K J A T


No : 7182/DPR-RI/59. D j a k a r t a , 1 6 M e i 1 9 5 9

Lampiran : 3. Kepada

Perihal : RUU tentang obligasi 1. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat

2. Para Anggota Panitia Permusjawaratan

di DJAKARTA.-

Tahun 1959 (Sid. 1959-P.418)

AMAT SEGERA.-

Mendahului diterimanja Amanat Presiden, bersama ini

kamu sampaikan dengan hormat surat-surat perundingan mengenai

rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi

tahun 1959 (Sid. 1959-P,418), terdiri dari:

1. Rantjangan Undang-undang (S.2)

2. Memori pendjelasan (S.3)

Untuk dipergunakan sebagai bahan pembitjaraan dalam rapat-rapat

Dewan Perwakilan Rakjat.

Perlu kami beritahukan, bahwa pembitjaraan rantjangan undang-

undang tersebut dimintakan prioriteit oleh Pemerintah seperti tersebut

dalam surat Menteri Keuangan tgl, 6-5-1959 No. 58196/BSD/VI/59,

jang salinannja bersama ini kami lampirkan.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

u.b.

Sekertaris Djenderal,

(dtt.) Mr. Roesli

TEMBUSAN beserta lampiran

disampaikan kepada :

Para Ketua Fraksi dalam D.P.R

20

1410/AE



D S … … … … . . . . K O T A K P O S N O . 2 1 - D J A K A R T A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepada Jth.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

REPUBLIK INDONESIA

di

DJAKARTA.-

NR. 65659/BSD/VI/59 TANGGAL 23-5-‘59 LAMPIRAN: 450.



---------------------------------------------------------

AMAT SEGERA.-

Dengan menundjuk kepada surat kami tanggal 6 Mei 1959

No. 58196/BSD/VI tentang hal tersebut dalam pokok surat ini,

bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk

menjempumakan rantjangan Undang-undang pengeluaran pindjaman

obligasi tersebut, masih perlu diadakan perubahan-perubahan baik

dalam rantjangan Undang-undangnja maupun di pendjelasannja.

Adapun perubahan2 tersebut tidak mengenai soal2 principil

tentang isi rantjangan Undang2 tersebut.

Oleh karena itu, maka sudi apalah kiranja Saudara

mempergunakan rantjangan Undang2 pengeluaran pindjaman obligasi

tahun 1959 teks baru in (450exemplar) guna bahan pembitjaraan dalam

sidang D.P.R sebagai gantinja rantjangan Undang-undang jang

disampaikan kepada saudara dengan surat kami tanggal 6 Mei 1959

No. 58196/BSD/VI tersebut diatas.

MENTERI KEUANGAN

Ttd.

Mr. SOETIKNO SLAMET




21

Rantjangan


Tentang




diambil tindakan-2 jang mengurangi djumlah uang jang beredar

dalam masjarakat dan menggunakannja untuk usaha-2 pembangunan;

b) bahwa perlu diambil tindakan-tindakan untuk mengkonsolider

hutang-2 dalam djangka pendek;

c) bahwa perlu djuga diambil tindakan-2 untuk perkembangan pasar

modal dalam negeri kearah jang sehat;

d) bahwa dipandang perlu untuk memberi kelonggaran-2 tertentu

terhadap padjak pendapatan (peralihan), padjak perseroan, padjak

kekajaan dan bea materai serta untuk memberi kelonggaran terhadap

ketentuan2 dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.

Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 (“Peraturan

Pemberantasan Korupsi”) pada para peserta dalam pindjaman ini;

Mengingat pasal 89, 111 dan 118 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi berhadiah

tahun 1959.

Pasal 1.

1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengeluarkan pindjaman atas beban

Negara setinggi-tingginja dua ribu djuta rupiah dengan mengeluarkan lembaran-

lembaran surat obligasi atas undjuk (aantoonder)/

Pindjaman obligasi tersebut dikeluarkan setjara berangsur-angsur setiap kali dalam

djumlah dan menurut tjara2 serta waktu jang akan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

2. Diatas bunga jang diberikan, setiap tahun disediakan hadiah2 bagi surat2

obligasi tersebut dalam ajat 1 jang terundi dalam djumlah dan menurut tjara jang

akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Surat2 obligasi

22

-2-

3. Surat2 obligasi sebagaimana dimaksudkan dalam ajat 1 berbunga lima

perseratus dalam satu tahun dan dibajar atas kupon tahunan pada waktu2 jang akan


4. Kupon2 tahunan jang tidak diminta pembajarannja mendjadi kadaluwarsa

setelah liwat lima tahun sesudah tanggal djatuhnja kupon2 tersebut.




Pasal 2.

1. Pindjaman obligasi ini dilunasi a pari setiap tahun untuk pertama kali dalam

tahun 1961 dengan tjara undian paling lama dalam dua puluh tahun pada waktu-2

dan menurut tjara-2 jang masih akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan

sjarat bahwa pelunasan dapat dipertjepat.

2. Pada waktu pelunasan setiap tahun diberikan hadiah untuk surat2 lembaran

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ajat 2 jang terundi.

3. Untuk pelunasan sebagaimana dimaksudkan dalam ajat (1) pada dasarnja




pindjaman obligasi jang dikeluarkan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam

ajat 1.

4. Hak untuk menagih surat-surat obligasi jang telah disediakan untuk dilunasi

hilang, setelah liwat sepuluh tahun sesudah waktu tersebut ajat (1)

5. Bunga surat2 obligasi jang dikeluarkan berdasarkan Undang2 ini hanja dibajar

sampai pada waktu tersebut diajat (1)

Pasal 3.



Bank Indonesia dan/atau djika perlu badan2 jang akan ditundjuk oleh Menteri

Keuangan.

Surat2 obligasi

23

-3-

Pasal 4.

1. Surat2 obligasi itu ditanda-tangani oleh Menteri Keuangan dan akan

didaftarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan lebih dahulu sebelum dikeluarkan

dan dari pendaftaran tersebut diberi bukti pendaftaran.

2. Tentang adanja penjertaan dalam pindjaman obligasi termaksud dalam

Undang2 ini dan tentang surat2 obligasi jang dikeluarkan dibuat perhitungannja

jang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, setelah diperiksa dan

disetudjui oleh Dewan Pengawas Keuangan.


sudah dibajar, setelah dibuat tidak berlaku, akan dikirimkan oleh Kementerian



Pasal 5.

Pengeluaran2 untuk pembajaran bunga, hadiah dan pelunasan obligasi

termaksud dalam pasal 1 ajat (3), pasal 2 ajaat (2) dan ajat (5) demikian pula biaja

untuk menjelenggarakan pindjaman dibebankan kepada anggaran Republik

Indonesia.

Pasal 6.

1. Djika penjertaan pertama dalam pindjaman obligasi ini menjebabkan diketahuinja

keterangan2 jang memberi kepastian bahwa berdasarkan “Ordonansi Padjak

Pendapatan 1944” (Stbl. 1944 No. 17), “Ordonansi Padjak Kekajaan (Stbl. 1932

No. 405) dan “Ordonansi Padjak Perseroan 1925” (Stbl. 1925 No. 319), sesuatu

padjak berkenaan dengan penjertaan pertama itu tidak dikenakan ataupun

dikenakan terlampau rendah, dikurangkan atau dihapuskan maka keterangan-

keterangan itu mengenai djangka waktu sampai pendaftaran untuk pindjaman itu

ditutup tidak dapat digunakan untuk menetapkan padjak jang masih sementara,

atau untuk menindjau kembali ketetapan, atau untuk mengenalkan padjak bila

mula-mula telah diberikan pembebasan padjak, atau untuk mengenakan tagihan

tambahan atau susulan.

2. Pasal 23 dan 24 “Undang- Undang Padjak Pendapatan dan pasal 60 dan 61”

“Ordonansi Padjak Kekajaan” 1932 dan pasal 47 dan 48 “Ordonansi Padjak

Perseroan 1925” tidak berlaku terhadap hal-hal jang disebut dalam ajat 1,

sepandjang mengenai keterangan-keterangan jang diperoleh dari penjertaan

tersebut.

Bank-bank

24

-4-

3. Bank-bank, badan-badan dan lembaga-lembaga lain dimana diadakan


pemberitahuan kepada Djawatan Padjak seperti tersebut dalam pasal 22 ajat 1

“Ordonansi Padjak Pendapatan 1944”, pasal 54a ajat 1 dari “Ordonansi Padjak

Kekajaan 1932” dan pasal 43a dari “Ordonansi Padjak Perseroan 1925” tentang

segala apa jang mengenai pendaftaran untuk pindjaman obligasi dan pemberian

surat obligasi.

4. Hadiah-hadiah jang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari padjak

pendapatan dan padjak perseroan.

5. Hadiah-hadiah jang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari padjak



6. Ketentuan2 dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/perpu/013/1958

tanggal 16 April 1958 (“Peraturan Pemberantasan Korupsi”) jang berhubungan

dengan penilikan dan/atau pemeriksaan harta benda, tidak berlaku sepandjang

mengenai djumlah penjertaan pertama sebagai dimaksud pada ajat 1.

Pasal 7.

Segala surat-surat pendaftaran, kwitansi2, pemastian2 perdjandjian2 dal lain2

jang dibuat untuk mendjalankan Undang2 ini bebas dari bea materai.

Pasal 8.

Untuk surat-surat obligasi dank upon2 jang hilang atau musnah dapat diberi

gantinja menurut peraturan2 jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9.


membantu melaksanakan pindjaman obligasi ini dapat diberi provisi menurut

peraturan2 jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10.


Keuangan.

Undang2

25

-5-

Pasal 11

Undang2 ini dapat disebut “Undang2 tentang Pengeluaran Pindjaman Obligasi

tahun 1959” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan

Undang2 dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




( S O E K A R N O ) .

Diundanggkan :




26

Pendjelasan Umum


beredar dalam masjarakat meningkat banjak.



miljard. Demikian pula uang muka pada Bank Indonesia pada tahun2 jang achir ini

sangat meningkat.




defisit Rp 5.3 miljard, tahun 1958 9,7 miljard, dan tahun 1959 ditaksir berdjumlah Rp 8

miljard).

Karena itu tekanan2 inflantoir sangat dirasakan sebagaimana terbukti dari kenaikan




Perlulah kiranja diambil tindakan2 jang dapat menarik sekedarnja “black-








tahun 1959 dan 1960, djika pendjualan tidak/belum terlaksana sepenuhnja dalam tahun





miljard.

Pindjaman obligasi ini akan dikeluarkan setjara berangsur-2 menurut tjara dan dalam

djumlah jang setiap kali akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Agar menarik, suart2 obligasi akan dikeluarkan atas undjuk (aantoonder) dan disertai

dengan pemberian hadiah2 untuk semua surat2 obligasi jang terundi disamping bunga

jang tetap. Bunga akan berdjumlah 5% sedangkan untuk hadiah disediakan setiap tahun

kurang lebih ½% dari djumlah nominal pindjaman obligasi jang terdjual.


Pelunasan

27

-2-


dikeluarkan):

1. 1b. ‘a Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

2. “ ‘a “ 500.000,- = “ 1.000.000,-

3. “ ‘a “ 300.000,- = “ 900.000,-

4. “ ‘a “ 200.000,- = “ 800.000,-

5. “ ‘a “ 100.000,- = “ 500.000,-

8. “ ‘a “ 50.000,- = “ 400.000,-

17 “ ‘a “ 30.000,- = “ 480.000,-

35 “ ‘a “ 20.000,- = “ 680.000,-

9928 “ ‘a “ 10.500,- = “ 104.233.500,-

10.000 lb. Rp. 109.993.500,-




setahun. Hadiah2 tsb. akan diberikan pada waktu pelunasan selama 20 tahun dan untuk

pertama kali dalam tahun 1961. Bagi mereka jang beragama islam jang ikut serta dalam

pindjaman ini dan jang menjatakan keinginannja, diberi kesempatan sebelum menerima

hadiahnja membajar zakat sebesar 2 ½% dari djumlah nominal obligasi jang dimilikinja.


Pendjualan dari surat2 obligasi tersebut akan dilakukan dengan djalan jang

semudah-2nja (“over the counter”) sehingga sama sekali tidak perlu ada kekuatiran para

pemilik “black-money”.


dalam pasal 6 memberi kepada peserta pertama ampunan umum (generaal pardon)

dalam beberapa urusan fiskal. Kepada peserta pertama akan diberikan suatu bukti bahwa

ia adalah peserta pertama, bukti mana dilekatkan pada surat obligasi.

Umum mengetahui, bahwa dalam kalangan pengusaha oleh karena berbagai alasan ada

tertimbun berdjuta-djuta uang jang enggan dikeluarkannja oleh karena chawatir diusut

dan dikenakan padjak dengan dendanja jang tinggi oleh Djawatan Padjak. Kechawatiran

tersebut dengan ampunan umum dalam sektor fiskal ini mendjadi hilang dan tidak

mempunjai alasan sama sekali. Bagi peserta pertama keterangan2 mengenai

penjertaannja tidak akan dipergunakan untuk menetapkan padjak jang masih sementara

atau untuk menindjau kembali ketetapan, dsb. (pasal 6 ajat 1), mengenai masa sampai

pendaftaran untuk pindjaman itu ditutup.

Demikian pula tuntutan2 pidana tidak akan diadakan (pasal 6 ajat 2).

28

Djuga ditiadakan kewadjiban pemberitahuan kepada Djawatan Padjak dari Bank2 dari

lembaga2 lainnja dimana pendafaran dll.nja tentang pindjaman obligasi itu dilakukan

(pasal 6 ajat 3).

Selain daripada ampunan umum tersebut diatas, maka pindjaman obligasi ini mempunjai

daja penarik jang lain lagi jang tidak dapat diabaikan:

Hadiah-hadiah jang besarnja tidak kalah dari hadiah2 undian2 umum jang besar,

dibebaskan pula dari padjak pendapatan, padjak perseroan dan padjak undian (pasal 6

ajat 4 dan 5).

Demikian pula ketentuan 2 dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.

Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 (Peraturan Pemberantasan Korupsi) jang

berhubungan dengan penilikan dan/atau pemeriksaan harta benda, tidak berlaku

sepandjang mengenai djumlah penjertaan pertama dalam pindjaman obligasi ini (pasal 6

ajat 6).

Surat obligasi ini dan surat kupon dibebaskan dari bea meterai (A.B.M 1921 pasal 86

huruf a an c).

----------:ra;----------

29

-4-

Pasal demi pasal.

Pasal 1.



Menteri Keuangan dengan tjara jang semudah-mudahnja.









mendapat hadiah paling sedikit Rp. 500,-. Disamping itu iapun menerima bunga tetap

5% setiap tahun.





Pasal 2.




ini.

Pasal 3.






1.000,-, Rp. 500,- dan Rp. 100,-.

Pasal 4 dan 5.


Pasal 6.

30

-5-

Pasal 6.


Pasal 7.

Adalah suatu kebiasaan dalam negara kita bahwa pembebasan bea meterai diberikan





-----:ra:-----

31

Salinan

D E W A N P E R W A K I L A N R A K J A T Dikirim tgl : 22 MEI 1959

R E P U B L I K I N D O N E S I A Registrasi No : 2132

- - - - - - - - - - D j a k a r t a , 2 1 M e i 1 9 5 9

No : 7418/DPR-RI/59. K e p a d a

Lampiran : MENTERI KEUANGAN

Perihal : RUU tentang pengeluaran di

pindjaman obligasi Tahun 1959 DJAKARTA.-

AMAT SEGERA.-

Dengan menundjuk kepada surat Saudara tgl. 6-5-1959 No.

58196/BSD/V/59, kami beritahukan dengan hormat, bahwa Panitia

Permusjawaratan dalam rapatnja pada tgl. 19-5-1959 dapat

menjetudjui usul Saudara untuk mengutamakan pembitjaraan RUU

tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959 dan menetapkan

bahwa pembitjaraan RUU tersebut langsung diadakan dalam rapat

pleno terbuka pada tgl. 26-5-1959 dengan ketentuan bahwa Pemerintah

sebelumnja menjampaikan kepada D.P.R pendjelasan tertulis setjara

luas mengenai situasi ekonomi/moneter pada dewasa ini.

Sesuai pula dengan kesanggupan Pemerintah jang disampaikan

oleh Saudara Menteri A.M. Hanafi dalam rapat Panitia

Permusjawaratan tersebut, maka kami minta dengan hormat sudilah

kiranja Saudara Menteri mengusahakan agar pendjelasan mengenai

situasi ekonomi/moneter jang dimaksud dapat kami terima (sebanjak

450 ex) selambat-lambatnja pada tgl. 23-5-1959 pagi.

KETUA


u.b.

Sekertaris Djenderal,

(dtt.)

Mr. S. Pringgodiredjo.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Perdana Menteri

2. Penghubung Parlemen Kabinet perdana Menteri,

3. Penghubung Parlemen Kementerian Keuangan.

Untuk mendapat perhatian.

32

-Mk-

Salinan



D j a k a r t a , 2 3 - 5 - 1 9 5 9

Nr65660/BSD/VI/59. Kepada

Tgl. : 23-5-‘59 Ketua

Lamp : 450.- Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

di

D J A K A R T A.-

AMAT SEGERA.-

Bersama ini disampaikan dengan hormat Keterangan tambahan

Menteri Keuangan tentang Pengeluaran Pindjaman Obligasi Tahun

1959 untuk dipergunakan seperlunja.-

MENTERI KEUANGAN

(ttd.)

Mr. SOETIKNO SLAMET.

33

Keterangan tambahan Menteri Keuangan tentang

Pengeluaran Pindjaman Obligasi Berhadiah

Tahun 1959.

---------------.--------------

Mengeluarkan pindjaman obligasi mempunjai berbagai maksud a.l. misalnja

bahwa Pemerintah hendak menjelenggarakan projek2 tertentu jang pembeajaannja

sebaiknja dilakukan di luar anggaran belandja. Biasanja alasan2 untuk bertindak

demikian ialah bahwa projek itu bermanfaat untuk penduduk (saluran air, tram dsb.)

sehingga penduduk akan merasakan bahwa mereka berdjasa dalam penjelenggaraannja

projek itu. Lain alasan ialah bahwa Pemerintah tidak dapat membeajainja melalui

anggaran belandja (A.B.) karena A.B. telah menundjukkan defisit jang besar, akan tetapi

projek tersebut toh dipandang perlu sekali diselenggarakan.

Maksud lain dari pengeluaran pindjaman obligasi ialah untuk mengembalikan

pindjaman2 lama jang telah diadakan oleh Pemerintah. Seperti halnja dengan negara

kita, untuk membeajai defisit2 dari tahun2 jang silam, Pemerintah mengambil uang

muka dari Bank Indonesia. Hutang djangka pendek ini dikembalikan dengan

mengadakan pindjaman djangka pandjang. Salah satu alasan untuk bertindak demikian

ialah karena dipandang sudah sewadjarnja djika penduduk ikut pula membantu

Pemerintah, karena penduduk djuga merasakan djasa2 jang diberikan oleh Pemerintah

(misalnja dalam bidang keamanan, kesosialan, kesehatan). Adalah suatu keadaan jang

sebaiknja djika seluruh defisit2 A.B. itu dapat dibeajai dengan pindjaman2 dari

penduduk, akan tetapi di negara kita dimana pasar modal belum madju, hal ini adalah

sukar untuk didjalankan.

Djika dalam suatu negara terdapat tekanan inflantoir keras (dengan tidak

memperbintjangkan sebab2 dari inflasi itu) maka salah satu djalan untuk mengurangi

tekanan itu ialah menarik sebagian dari uang jang beredar. Walaupun dalam suatu

negara jang sedang membangun suatu tekanan inflantoir adalah suatu keharusan, hal ini

tidak boleh mendjelma sebagai suatu inflasi jang terbuka, dimana harga dan upah

berlomba-lomba dalam suatu spiral. Telah mendjadi pendapat umum bahwa

pembangunan tidak berdjalan lantjar djika dalam suatu negara sedang meradjalela suatu

inflasi jang sangat keras.

Penarik uang dari peredaran tentunja masih dapat dilakukan dengan djalan2 lain,

misalnja: pindjaman paksa (setjara guntingan, keharusan penjetoran uang muka

importir) atau sanering. Pindjaman paksa setjara guntingan dan sanering seperti telah

pernah dilakukan tidak popular dimata masjarakat.

Demikian…

34

-2-

Demikian pula penjetoran uang muka importir bersifat sementara, jang jumlahnja jang

dapat ditahan untuk sementara tergantung sekali pada keadaan impor kita. Dengan

pindjaman obligasi seperti hendak didjalankan sekarang ini Pemerintah mengharapkan

penahanan sedjumlah uang jang besar selama waktu jang agak lama, dengan memberi

sifat jang menarik bagi para peserta obligasi itu, a.l. pengampunan fiscal untuk masa

sebelum dikeluarkannja obligasi ini, diberikannja hadiah2 jang lumajan jang bebas dari

padjak.

Djika pindjaman ini berhasil maka setjara moneter hal ini akan menjebabkan kontraksi

uang jang tidak sedikit untuk waktu jang agak lama, jang mengakibatkan pengurangan

tekanan inflantoir. Setjara budgeter pengeluaran obligasi ini akan merupakan

penerimaan jang lumajan untuk 1959/1960 jang sedikit banjak akan mengurangi deficit

A.B. dalam tahun2 itu. Bagi para peserta obligasi ini merupakan objek penanaman uang

jang menarik dengan tidak perlu chawatir akan fiskus.

Tentunja dalam hal ini Pemerintah harus menahan diri untuk tidak mempergunakan

uang2 jang telah ditariknja itu untuk hal2 jang tidak bermanfaat bagi masjarakat, karena

hal ini nantinja akan menambah lagi tekanan inflasi.

Perlu ditegaskan disini bahwa pendjualan obligasi ini berhubung dengan kesulitan

pertjetakan (karena perlu menunggu pengesahan Undang-undangnja terlebih dahulu,

untuk dapat dimuat pula Nomor dan tanggal Undang-undangnja pada surat2 obligasi)

baru dapat dilakukan kira2 dalam bulan Oktober 1959 sehingga perlu pula dilandjutkan

dalam tahun 1960.

Sebagai sekedar tambahan bahan bagi D.P.R. Jth. dalam membitjarakan Rantjangan

Undang-2 tentang pengesahan Pindjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959, dibawah ini

disadjikan engka2 mengenai keadaan ekonomi dan moneter didalam negeri:

I. Perkembangan volume uang jang beredar (dalam djutaan Rupiah)

KARTAL GIRAL DJUMLAH

Achir 1955 Rp. 6.467 Rp. 3.587 Rp. 12.234

“ 1956 “ 9.372 “ 1.021 “ 13.393

“ 1957 “ 14.091 “ 4.822 “ 18.913

“ 1958 “ 19.872 “ 9.894 “ 29.366

“ April 1959 “ 29.500

(taksiran)

Volume uang jang beredar sedjak 1955 terus meningkat. Pada achir 1958

djumlah ini djika dibandingkan dengan 1955 meningkat dengan 240%,

disbanding dengan achir 1957 meningkat dengan 55%.

Sumber dari…

35

-3-

Sumber dari kenaikan uang jang beredar ini adalah defisit2 Anggaran Belandja

jang sedjak 1956 meliputi djumlah2 jang sangat besar. Defisit2 Anggaran

Belandja jang besar sedjak 1956 ditjerminkan pula pada perkembangan uang

muka Pemerintah pada Bank Indonesia jang merupakan sumber pembeajaan

utama dari defisit2 itu, serta pula pada perkembangan defisit2 Kas Pemerintah.

II. Perkembangan uang muka Pemerintah pada Bank Indonesia dan deficit Kas

Pemerintah:

UANG MUKA DEFISIT KAS PEMERINTAH

Achir 1955 Rp. 4.075 djuta Rp. 2.023 djuta

“1956 “ 6.861 “ “ 2.645 “

“1957 “ 15.270 “ “ 5.524 “

“1958 “ 24.815 “ “ 9.444 “

“April 1959 “ 28.477 “ “ 3.474 “

Dibandingkan dengan achir 1955 uang muka Pemerintah pada Bank Indonesia

pada achir 1958 naik dengan 510%, sedangkan dibandingkan dengan achir 1957

uang muka pada achir 1958 naik dengan 62%.

Dapat dibajangkan bahwa ini semua menjebabkan kenaikan tingkat harga

barang.

III. Perkembangan harga (indeks harga 19 matjam barang2 konsumsi - Djakarta)

1953 = 100 Djanuari 1959 294

1955 = 141 Pebruari “ 307

1956 = 161 Maret “ - (belum tersedia)

1957 = 177 April “ - (“ “)

1958 = 258

Dibanding dengan 1955 tingkat harga rata tahun 1958 naik dengan 83%, dan

dibanding dengan 1957 indeks tahun 1958 naik dengan 46%. Dengan demikian

naiknja tingkat harga ini relatip lebih ketjil dari pada bertambahnja volume uang

jang beredar.

Sebab2 dari naiknja tingkat harga itu, ketjuali karena bertambahanja uang jang

beredar a.l. ialah karena:

1. Kesukaran2 dalam lapangan transport, sehingga peredaran barang tidak

dapat berdjalan lantjar.

2. Produksi dalam negeri mengalami kesukaran karena persediaan bahan2

untuk industry dsb. berkurang untuk sementara.

36

-4-

3. Barang2 impor berkurang karena menurunnja impor jang disebabkan

karena berkurangnja persediaan devisen kita. Hal ini sedjak achir 1958

menundjukkan tendens jang baik jang dapat dilihat dalam daftar dibawah

ini.

IV. Perkembangan ekspor/impor (djutaan rupiah) berdasar kas :

Ekspor

Impor

+/-

Dengan

minjak

bumi

Tanpa

minjak

bumi

Dengan

minjak

bumi

Tanpa

minjak

bumi

956 9.477 - 9.359 + 118 -

1957 9.519 - 8.250 + 1.2699 -

1958 7.260 4.545 5.096 + 2.164 -551

Perkembangan ekspor dan persediaan devisen

dalam tahun 1958 (djutaan Rupiah)

Ekspor 1958 (dasar) Persediaan

devisen 1958

(dasar kas)

Dengan minjak

bumi

Tanpa minjak

bumi

Djanuari 595 362 1.109

Pebruari 530 309 998

Maret 504 296 757

April 477 251 2.002

Mei 473 268 1.969

Djuni 507 278 1.844

Djuli 634 384 1.767

Agustus 667 458 1.766

September 732 480 1.947

Oktober 781 540 2.125

Nopember 674 454 2.270

Desember 687 465 2.523

Dapat dilihat disini bahwa ekspor kita dalam bulan2 achir 1958 memperlihatkan

tendens naik, jang menjebabkan pula persediaan devisen kita naik.

Djika…

37

-5-

Djika tendens ini berlangsung terus dalam tahun 1959 (dan menurut angka2 dari

pemberitahuan ekspor memang demikian halnja) maka dapat diharapkan bahwa

kita dapat menjediakan lebih banjak devisen untuk impor. Impor kita dalam

tahun 1958 terpaksa harus ditekan berhubung dengan hal2 jang sudah diketahui

oleh umum, jaitu persediaan devisen jang sangat tipis dalam tahun itu. Mengenai

politik impor dalam tahun ini dapat diterangkan sbb.

Pemerintah memberi prioritat utama kepada barang2 kebutuhan pokok bagi

rakjat, jaitu beras, tekstil, disamping itu bahan2 mentah dan penolong bagi

industri2 dalam negeri.

Alokasi untuk barang2 jang disebut terachir ini untuk triwulan kedua dan

selandjutnja akan ditambah, dengan mengingat keadaan devisen kita. Disamping

itu diusahakan mendapatkan barang2 tersebut diatas atas dasar kredit dari luar

negeri dengan djangka waktu antara 3-5 tahun.

Kita semua mengetahui bahwa banjak hal dalam bidang ekonomi dialami

berbagai kemunduran sehingga perlu diatur kembali sesuai dengan keadaan dan

oleh karenanja dalam beberapa hal perlu pula adanja tindakan2/peraturan2 jang

tidak sama dengan kelaziman jang hingga kini kita alami.

Dengan kekuatan jang ada baik berupa devisen maupun rupiah jang untuk

keadaan seperti sekarang ini berarti masih kurang djika dibandingkan dengan

kebutuhan dan urgensi jang ada, maka Pemerintah harus berusaha dengan segala

kebidjaksanaan untuk mendjaga sedjauh mungkin supaja kebutuhan2 itu sedikit-

dikitnja setjara minimal dapat ditjukupi.

Tindakan2 itu harus diartikan sebagai suatu tindakan jang umum dan untuk

mendjaga agar supaja djalannja roda perekonomian terpelihara sebaik-baiknja.

Terpilihnja beberapa djenis barang jang perlu diawasi harus diartikan sebagai

suatu tindakan guna mendjaga hal2 seperti tersebut diatas.

Selain itu perlu mendjadi perhatian dan pengertian masjarakat ramai bahwa

bidang2 ekonomi masih mempunjadi segi2 banjak jang tjukup luas, sehingga

setiap pengusaha partikelir nasional tetap ada, kesempatan untuk menduduki

pelbagai bidang usaha2 itu. Pemulikan bidang ini hendaknja djangan dilakukan

dibidang2 jang semakin lama mendjadi sempit, seperti misalnja dilapangan

impor dimana tidak mungkin adanja pembagian devisen jang merata bagi sekian

banjaknja importer jang ada di Indonesia sekarang. Politik impor sekarang ini

dapat disimpulkan mempunjai dasar2 pokok sbb:

1.mengatur….

38

-6-

1. Mengatur barang2 impor sehingga benar2 djatuh pada dan dipakai oleh

jang memerlukannja.

2. Mentjegah meradjalelanja spekulasi2 jang njatanja mempunjai pengaruh

djelek didalam perekonomian kita.

Berdasarkan pertimbangan2 diatas maka telah ditetapkan 9 djenis barang2

konsumsi dan bahan2 jang impornja dikuasai dan diselenggarakan langsung oleh

Pemerintah (jang akan dilakukan oleh “8besar”).

Disamping ditetapkan djenis bahan2 baku/penolong dan barang2 modal jang

impornja dilakukan atas dasar dan dalam rangka alokasi devisen jang ditetapkan

oleh Kementerian Perindustrian.

Lalu ada djenis bahan2 baku/penolong dan barang2 modal lainnja jang impornja

hanja dapat dilakukan atas dasar pesanan indent dari perusahaan jang

membutuhkannja.

Achirnya ditetapkan pula djenis barang2 konsumsi, bahan2 baku/penolong dan

barang2 modal jang tidak diharuskan pesanan indent, jang impornja dapat

dilakukan oleh importir2 jang telah diberi pengakuan dan mendapat nomor kode

importir dari B.D.P.

Tindakan2 ini adalah sedjalan dalam rangka ekonomi terpimpin dengan maksud

Pemerintah supaja demi kepentingan rakjat dan demi pertumbuhan industry

dalam negeri beberapa barang harus tetap dan perlu diawasi. Mengenai hal-hal

lain jang tidak menjinggung segi prinsipiil baik dalam kebutuhan umum maupun

jang tidak berpengaruh besar terhadap penghidupan masjarakat, maka djenis

barang-barang jang umum itu oada saat devisen dan rupiah mentjapai tingkat

jang normal, akan dapat berdjalan seperti biasa.

V. Perkembangan % djaminan emas.

Achir 1955 29.05%

1956 21.90 “

1957 11.77 “

1958 7.36 “

Djan 1959 7.59 “

Pebr 1959 8.38 “

Maret 1959 8.49 “

April 1959 6.94 “

Pemerintah belum berhasil untuk mengembalikan djaminan emas kepada % jang

dikehendaki oleh Undang-undang karena :

Pertama….

39

-7-

Pertama : pengeluaran-2 Pemerintah dalam bidang keamanan dan

pembangunan memerlukan djumlah-2 jang besar sehingga

kewadjiban-2 Bank Indonesia terus meningkat.

Kedua : sebaliknja persediaan devisen kita, walaupun menundjukkan

tendens meningkat, belum dapat mengatasi naiknja kewadjiban-

kewadjiban dari Bank Indonesia.

-----: :-----

40

1410/AE sbn


REPUBLIK INDONESIA

-----&o&-----

No. 7529/DPRRI/59

S U R A T P E N G A N T A R

K e p a d a

P a r a A n g g o t a

Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

di D J A K A R T A.-

Disampaikan dengan hormat,

No. Banjaknja Djenisnja Keterangan

1. 1. Salinan surat Menteri Keuangan tgl. 23-5-

1959 No. 65659/BSD/VI/59 dengan

lampirannja.-

TEKS BARU RANTJANGAN UNDANG-

UNDANG MEMORI PENDJELASAN P.

418 (S.4,5)

Untuk dipergunakan

seperlunja.-

2. 1. KETERANGAN TAMBAHAN P.418 (S.6)

Djakarta, 25 Mei 1959.

SEKERTARIAT


Kepala Urusan Arsip/Ekspedisi,

(A Boellaard v. Toyl)

41

Salinan

P R E S I D E N


Diterima tgl. : 23-5-1959

Agno. : 7508

-------------------------------

D J A K A R T A , 1 4 M E I 1 9 5 9

No: 1258/HK/59 K E P A D A

Lampiran : 2 KETUA

Perihal : Rantjangan Undang-undang tentang DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

pengeluaran pindjaman obligasi REPUBLIK INDONESIA

tahun 1959 di

-------------------------------------------- DJAKARTA.-

Merdeka !

Dengan ini kami atas usul Menteri Keuangan seperti tersebut dalam

suratnja tanggal 6 Mei 1959 No. 58197/BSD/VI/59 menjampaikan :

- Rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun

1959-

Untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat, guna mendapat

persetudjuannja.

Untuk keperluan perundingan mengenai rantjangan Undang-undang itu,

hendaknja Saudara seterusnja berhubungan langsung dengan Menteri Keuangan.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(dtt)

SARTONO

Tembusan kepada :

1. Perdana Menteri

2. Menteri Keuangan

42

Rantjangan


Tentang




diambil tindakan-tindakan jang mengurangi djumlah uang jang

beredar dalam masjarakat dan menggunakannja untuk usaha-usaha

pembangunan;

b) bahwa perlu diambil tindakan-tindakan untuk mengkonsolider

hutang-hutang dalam djangka pendek;

c) bahwa perlu djuga diambil tindakan-tindakan untuk perkembangan

pasar modal dalam negeri kearah jang sehat;

d) bahwa untuk ini Pemerintah berkehendak mengeluarkan pindjaman

obligasi;

e) bahwa dipandang perlu untuk memberi kelonggaran-kelonggaran

tertentu terhadap padjak pendapatan (peralihan), padjak kekajaan dan

bea materai pada para pengikut-serta dalam pindjaman ini;

Mengingat pasal 89, 111 dan 118 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;



Menetapkan:


Pasal 1.

1. Negara Republik Indonesia mengeluarkan pindjaman obligasi setinggi-

tingginja dua ribu djuta rupiah dengan mengeluarkan lembaran2 surat obligasi atas

undjuk (antoonder).

2. Diatas bunga jang diberikan, setiap tahun disediakan hadiah2 bagi surat2

obligasi tersebut dalam ajat 1 dalam djumlah dan menurut tjara jang akan


3. Surat2 obligasi sebagaimana dimaksudkan dalam ajat 1 berbunga lima



Kupon2

43

-2-

4. Kupon2 tahunan jang tidak diminta pembajarannja mendjadi kadaluwarsa

setelah liwat lima tahun sesudah tanggal djatuhnja kupon2 tersebut.




Pasal 2.

(1). Pindjaman obligasi ini dilunasi setiap tahun dengan tjara undian apari selama

dua puluh tahun pada waktu2 dan menurut tjara2 jang masih akan ditetapkan oleh

Menteri Keuangan dengan sjarat bahwa pelunasan dapat dilakukan sebelum

waktunja,

Pinjaman obligasi tersebut dikelurkan setjara barangsur-angsur setiapkali

dalam djumlah dan menurut tjara2 serta waktu2 jang akan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan

(2). Pada waktu pelunasan setiap tahun diberikan hadiah untuk surat2 lembaran

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ajat 2 dan untuk pertama kali dalam

tahun 1961.

(3). Untuk pelunasan sebagaimana dimaksudkan dalam ajat (1) pada dasarnja




pindjaman obligasi jang dikeluarkan dengan tidak mengurangi ketentuan dalamm

ajat 1.

(4). Hak untuk menagih surat-surat obligasi jang telah disediakan untuk dilunasi

hilang, setelah liwat sepuluh tahun sesudah sehari dimana untuk surat2 obligasi

tersebut telah disediakan uang untuk pelunasannja.

(5). Bunga surat2 obligasi jang dikeluarkan berdasarkan Undang2 ini hanja dibajar

sampai pada hari dimana surat obligasi dapat dilunasi.

Pasal 3.



Bank Indonesia dan/atau djika perlu badan2 jang akan ditundjuk oleh Menteri

Keuangan.

Pasal 4

44

-2-

Pasal 4.

1. Surat2 obligasi itu ditanda-tangani oleh Menteri Keuangan dan akan

didaftarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan lebih dahulu sebelum dikeluarkan

dan dari pendaftaran tersebut diberi bukti pendaftaran.

2. Tentang adanja penjertaan dalam pindjaman obligasi termaksud dalam

Undang2 ini dan tentang surat2 obligasi jang dikeluarkan dibuat perhitungannja

jang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, setelah diperiksa dan

disetudjui oleh Dewan Pengawas Keuangan.


sudah dibajar, setelah dibuat tidak berlaku, akan dikirimkan oleh Kememterian



Pasal 5.

Pengeluaran2 untuk pembajaran bunga, hadiah dan pelunasan obligasi termaksud dalam

pasal 1 ajat (3), pasal 2 ajaat (2) dan ajat (5) demikian pula biaja untuk

menjelenggarakan pindjaman dibebankan kepada anggaran Republik Indonesia.

Pasal 6.

(1). Djika penjertaan pertama dalam pindjaman obligasi ini menjebabkan

diketahuinja keterangan2 jang memberi kesimpulan bahwa berdasarkan “undang-

undang Padjak Pendapatan 1944” (L.N. 1957 No. 41), “Ordonansi Padjak Kekajaan

(Stbl. 1932 No. 405 jo. L.N. 1957 No. 41) dan “Ordonansi Padjak Perseroan 1925”

(Otbl. 1925 No. 319), sesuatu padjak ternjata tidak dikenakan ataupun dikenakan

terlampau rendah, dikurangkan atau dihapuskan maka keterangan-keterangan itu

mengenai djangka waktu sampai pendaftaran untuk pindjaman itu ditutup tidak dapat

digunakan untuk menetapkan padjak jang masih sementara, atau untuk menindjau

kembali ketetapan, atau untuk mengenalkan padjak nila mula-mula telah diberikan

pembebasan padjak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau susulan satu dan

lain dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Untuk Padjak Pendapatan Kekajaan jang mengenai tahun padjak 1958 dan

tahun-tahun sebelumnja.

B. Untuk Padjak Perseroan mengenai tahun buku 1958 jang bersamaan dengan

tahun takwim 1958 dan tahun-tahun buku sebelumnja.

Pasal 23 dan 24

45

-3-

2. Pasal 23 dan 24 “Undang-Undang Padjak Pendapatan dan pasal 60 dan 61”

“Ordonansi Padjak Kekajaan” dan pasal 4 jo. 48 “Ordonansi Padjak Perseroan” tidak

berlaku terhadap hal-hal jang disebut dalam ajat 1, sepandjang mengenai keterangan-

keterangan jang diperoleh dari penjertaan tersebut.

3. Bank-bank, badan-badan dan lembaga-lembaga lain dimana diadakan


pemberitahuan kepada Djawatan Padjak seperti tersebut dalam pasal 22 ajat 1 dari

Undang-undang Padjak Pendapatan 1944 dan dalam pasal 54a ajat 1 dari Ordonansi

Padjak Kekajaan 1932 dan pasal 43a dari Ordonansi Padjak Perseroan, tentang

segala apa jang mengenai pendaftaran untuk pindjaman obligasi dan pemberian surat

obligasi.

Hadiah-hadiah jang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari padjak



Pasal 7.

Segala surat-surat pendaftaran, kwitansi2, pemastian2 perdjandjian2 dan lain2

jang dibuat untuk mendjalankan Undang2 ini bebas dari bea meterai.

Pasal 8.

Untuk surat-surat obligasi dank upon2 jang hilang atau musnah dapat diberi


Pasal 9.




Pasal 10.


Keuangan.

Pasal 11

Undang2 ini dapat disebut “Undang2 tentang Pengeluaran Pindjaman Obligasi tahun

1959” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

46

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang2

dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




( S O E K A R N O ) .

Diundangkan :




47

Pendjelasan Umum


beredar dalam masjarakat meningkat banjak.



miljard. Demikian pula uang muka pada bank Indonesia pada tahun2 jang achir ini

sangat meningkat.




defisit Rp 5.5 miljard, tahun 1958 9.7 miljard, dan tahun 1959 ditaksir berdjumlah Rp 8

miljard).

Karena itu tekanan2 inflantoir sangat dirasakan sebagaimana terbukti dari kenaikan




Perlukah kiranja diambil tindakan2 jang dapat menarik sekedarnja “black-








tahun 1959 dan 1960, djika pendjualan tidak/belum terlaksana seluruhnja dalam tahun





miljard.

Pindjaman obligasi ini akan dikeluarkan setjara berangsur-angsur menurut tjara dan

dalam djumlah jang setiap kali akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Agar menarik, surat2 obligasi akan dikeluarkan atas undjuk (aantoonder) dan

disertai dengan pemberian hadiah2 untuk semua surat2 obligasi disamping bunga jang

tetap. Bunga akan berdjumlah 5% sedangkan untuk hadiah disediakan setiap tahun ½%

dari djumlah nominal pindjaman obligasi jang terdjual.

Hadiah2

48

-2-


Hadiah2 tsb akan diberikan pada waktu pelunasan selama 20 tahun dan untuk pertama

kali dalam tahun 1961.

Bagi mereka jang beragama islam jang ikut serta dalam pindjaman ini dan jang

menjatakan keinginannja, diberi kesempatan sebelum menerima hadiahnja membajar

zakat sebesar 2 ½% dari djumlah nominal obligasi jang dimiilikinja.


Pendjualan dari surat2 obligasi tersebut akan dilakukan dengan djalan jang semudah-

mudahnja jaitu tanpa pendaftaran (“over the counter”) sehingga sama sekali tidak perlu

ada kekuatiran para pemilik “black-money” bahwa alamat atau nama mereka akan

tertjatat.

Dimana diadakan kemungkinan untuk pendaftaran pindjaman obligasi ini, maka bank2,

badan2 jang diserahi ini dibebaskan dari pemberitahuan kepada Djawatan Padjak (Pasal

6 ajat 3).


dalam pasal 6 memberi kepada peserta pertama:

1. Ampunan umum (general pardon) dalam urusan fiskal dan

2. Diberikan pula pembebasan2 fiskal.

Umum mengetahui, bahwa dalam kalangan pengusaha oleh karena berbagai alasan



Kechawatiran tersebut dengan ampunan umum dalam sektor fiskal ini mendjadi hilang

dan tidak mempunjai alasan sama sekali. Dengan demikian maka djumlah2 uang jang

digunakan untuk membeli surat2 obligasi tahun 1959 ini tidak akan dikenakan padjak

c.q denda2nja untuk Padjak Pendapatan, Padjak Kekajaan dan Padjak Perseroan

mengenai tahun padjak 1958 dan tahun2 sebelumnja (pasal 6 ajat 1). Demikian pula

tuntutan2 pidana tidak akan diadakan (pasal 6 ajat 6) Djuga ditiadakan kewadjiban

pemberitahuan kepada Djawatan Padjak dari Bank2 dan lembaga2 lainnja dimana

pendaftaran dll.nja tentang pindjaman obligasi itu dilakukan (ajat 3). Selain daripada

ampunan tersebut diatas, maka pindjaman obligasi ini mempunjai daja jang lain lagi jang

tidak dapat diabaikan. Hadiah-hadiah jang besarrnja tidak kalah dari hadiah2 undian2

umum jang besar, dibebankan pula dari padjak undian (ajat 4).

Semula dipikirkan untuk, mentjantumkan pembebasan dari padjak kupon dan surat-

surat obligasi itu dari bea meterai, akan tetapi hal itu tidak perlu, oleh karena padjak

kupon (couponbelasting) tidak dikeraskan dan surat obligasi dan surat kupon selamanja

dibebaskan dari bea meterai (A.B.M 1921 pasal 86 huruf a dan c).

----------:ra;----------

49

-3-

Pasal demi pasal.

Pasal 1.



Menteri Keuangan dengan tjara jang semudah-mudahnja, tanpa mengadakan

pendaftaran.









mendapat hadiah paling sedikit Rp. 500,-. Disamping itu ia pun menerima bunga tetap

5% setiap tahun.





Pasal 2.




ini.

Pasal 3.






1.000,-, Rp. 500,- dan Rp. 100,-.

Pasal 4

-4-

50

Pasal 4 dan 5.


Pasal 6.


Pasal 7.

Adalah suatu kebiasaan dalam negara kita bahwa pembebasan bea materai diberikan





-----.-----


dikeluarkan):

1. 1b. ‘a Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

2. “ ‘a “ 500.000,- = “ 1.000.000,-

3. “ ‘a “ 300.000,- = “ 900.000,-

4. “ ‘a “ 200.000,- = “ 800.000,-

5. “ ‘a “ 100.000,- = “ 500.000,-

8 “ ‘a “ 50.000,- = “ 400.000,-

16 “ ‘a “ 30.000,- = “ 480.000,-

34 “ ‘a “ 20.000,- = “ 680.000,-

9927 “ ‘a “ 10.500,- = “ 104.233.500,-

10.000 lb. Rp. 109.993.500,-

TJATATAN :




setahun.

-----a-----

51

Koreksi dari jang bersangkutan supaja disampaikan kepada Ur. Risalah D.P.R. dalam waktu 2 X 24 djam


RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang II.

R A P A T 56.

Hari Selasa, 26 Mei 1959.

(Djam panggilan : 09.00).

Surat-surat masuk – Rantjangan Undang- undang tentang pengeluaran pindjaman

obligasi tahun 1959 (Sid. 1959, P. 418) Hal 2

Ketua: H. Zainal Abidin Ahmad.

Sekertaris: Mr. Djoko Sumarjono

Jang hadir 180 anggota:

S. Hadikusumo, H. Hasan Basri, Ismail Napu, Anwar Harjono, B. J. Rambitan, H.

Zainal Abidin Ahmad, Dr Natiar Hulman Lumbantobing, Rh. Koesnan, Dr H. Ali

Akbar, T. S. Mardjohan, H. Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen

Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, H. A. Chamid Widjaja, Peris Pardede, 1. J. Kasimo,

Manai Sophiaan, Winoto Danuasmoro, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito,

Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro,

Sukatno, I B. P. Manuaba, Tj. Oey Hay Djoen, Nj. Lastari Soetrasno, Mr Soebagio

Reksodipoero, Soepeno Hadisiswojo, Nj. Suharti Suwarto, H. A. Mursjidi, Eddie

Abdurrahman Martalogawa, Gusti Abdul Moeis, M. Saleh Umar, Sudjarwo

Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan,

Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, B. P. H. Poeroebojo, Anwar Tjokroaminoto, K.

52

Rapat 56.

Werdojo, Soedisman, Soedarsono, Husein Kartasasmita, Imam Soetardjo, Nj,

Mahmudah Mawardi, Nj. Oemi Sardjono, Asraruddin, Abdul Hakim, Drs D. S. Mataku-

pan, Umar Salim Hubeis, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias

Bung Tomo, Soetojo Mertodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud. M. Caley, S. D.

Bili, Suhardjo, Moenadir, Murtadji Bisri, Maniudin Brodjotruno, Abdul Aziz Dijar, Tjoo

Tik Tjoen, Sudjito, K. H. Misbach,.H. Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo,

Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Dr R. Soeatmadji,

Soewono, Harsono Tjokroaminoto, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoeruo, Dr Ambio,

Wasis, Achmad Siddiq, Moh. Noor Abdoelgani, Nj. Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias

Bedjo, H. Andi Sewang Daeng Muntu, Abdul Ra sjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, K.

H. Muh. Saifuddin, Nj. Ch. Salawati, H. Senduk, H. Moeh. Akib, Moh. Soleman, M.

Sondakh, W. L. Tambing, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja'

Diwan, K. H. Masjhur Azhari, Dr Moh. Isa, Mr Gele Haroen, Nungtjik A. R, Djadil

Abdullah, Oemar Amin Husin, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech

H. Djalaluddin, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I G. G. Subamia, Kiagus Alwi, L. . Kape,

Abdulmutalib Daeng Talu, Moh. Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Rd. Emong' Wiratma

Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, Asmuni, Uwes

Abubakar, R. Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiri asumita, Muh. Fadil

Dasuki, Sastra, R T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, S. M. Thaher, Mr. R. Memet

Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Soelardi,

Siswojo, H. S. Moeslich, Nj. Sutijah Surya Hadi, Nj. Soemari, R W. Probgsuprodjo, S.

Danoesoegito, Soetjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Josotaruno

Ichsan Noer, K. H. Muslich, Soetoko Djojosoebroto, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat,

Partoadiwidjojo, Soesilo Prawirosoesanto, Notosoekardjo, Mr Moh. Palijono, Balja

Umar H. Achmad, H. Zain Alhabsji, Moh. Anwar Zain, Nj. Asmah Sjachrunie, Ridwan

Sjachrani, Daeng Mohamad Ardiwinata. Rd. Lucas Kustarjo, Subadio Sastrosatomo, Z.

Imban, Jahja Siregar, Ahem Emingpradja, K.. H. Abdul Djalil, Moh. Isnaeni, Soemardi

Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Nj. Suzanna Hamdani, Muh. Padang, A. B. Karubuy, Mr

Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, H. J. C. Princen, R. Ch. M. Du Puy,

J. R. Koot, Lie Po Yoe, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: 1. Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan;

2. K. H. Mohd. Iljas, Menteri Agama

Ketua :

53

Rapat 56.

Ketua : Saudara-saudara rapat saja buka.

Djumlah anggota jang hadir ada 141 orang. Surat-surat masuk jang perlu dibatjakan

tidak ada.

Atjara kita sekarang ialah: rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran

pindjaman obligasi tahun 1959 (Sid. 1959, P. 418).

Kita sekarang langsung membitjarakan atjara ini. Rantjangan Undang-undang ini

beserta memori pendjelasannja disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan

surat tanggal 6 Mei 1959 No. 58196/BSD/VI/59, sedangkan Amanat Presiden jang

seharusnja menjertai rantjangan Undang-undang itu baru diterima pada tanggal 23 Mei

1959 (No. 1258/HK/59).

Rantjangan Undang-undang ini sudah dibagikan kepada para anggota pada tanggal

16 Mei 1959 (No. 7182/DPR.RI/59) dan Amanat Presiden di batjakan dalam rapat pJeno

hari Senin tanggal 25 Mei 1959.

Berhubung Menteri Keuangan minta supaja pembitjaraan rantjangan Undang-

undang tersebut diberikan prioriteit dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat (Surat

tanggal 6 Mei 1959 No. 58196/BPD/VI/59 , maka Panitia Permusjawaratan memutuskan

dalam rapatnja tanggal 19 Mei untuk membitjarakann ja langsung dalam ra pat pleno

dengan tidak melalui Bahagian-bahagian dan kepada Menteri Keuangan diminta supaja

menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, Pendjelasan mengenai situasi

ekonomi/moneter, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk pembitjaraan

rantjangan Undang-undang itu. Selandjutnja oleh "Panitia Permusjawaratan diputuskan

pembitjaraan rantjanganUndang-undang itu pada hari ini dan seterusnja, keputusan mana

kemudian disetudjui oleh rapat pleno tanggal 25 Mei 1959.

Pendjelasan mengenai situasi ekonomi/moneter jang dimaksudkan itu kemudian

oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat

tanggal 23 Mei 1959 No. 65659/ BSD/VI/59.

Selain dari itu dengan surat tanggal 23 Mei 1959 oleh Menteri Keuangan

disampaikan pula teks baru rantjangan Undang-undang tentang obligasi tahun 1959 jang

merupakan perubahan dari pada teks jang semula. Kedua bahan tersebut telah

disampaikan kepada para anggota pada tanggal 25 Mei 1959/No. 7529/DPR/59.

Saudara-saudara, memang kalau menengok tanggal-tanggal jang tersebut tadi,

sampainja bahan-bahan kepada Saudara-saudara itu agak terlambat jaitu baru kemarin.

Oleh karena pembitjaraan ini langsung dibawa kepada pleno, maka dalam hal jang

demikian ini kita mempunjai kelaziman. Saudara-saudara, jaitu sebelum diberikan

kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pemandangan umumnja, lebih

dahulu Pemerintah diberikan kesempatan untuk memberikan pendjelasan tambahan.

54

Rapat 56.

Kesempatan memberikan pendjelasan tambahan ini akan diberikan oleh Saudara

Menteri Keuangan.

Saja persilakan Saudara Menteri Keuangan.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua jang terhormat, pertama-

tama Pemerintah mengutjapkan terima kasih bahwa telah diberikan prioritet untuk

membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran obligasi berhadiah, jang

teks barunja telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat

kemarin pagi. Teks baru pertama-tama dimaksudkan untuk memperbaiki susunan dan

kalimat-kalimat sehingga wetstechnisch memenuhi sjarat-sjaratnja dan pula untuk

menambah satu pasal tentang kelonggaran-kelonggaran tentang berlakunja Peraturan

Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 ("Peraturan Pemberantasan Korupsi")

bagi peserta pertama dalam pindjaman obligasi ini.

Djuga telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat

tambahan keterangan dari Pemerintah mengenai rantjangan Undang-undang tersebut.

dimana pula telah diutarakan keadaan keuangan dan moneter didalam negeri pada waktu

ini. Setjara singkat keadaan itu dapat diterangkan sebagai berikut Keadaan moneter

didalam negeri menundjukkan gedjala jang kurang memuaskan, jang ditjerminkan pada

naiknja djumlah uang jang beredar, naiknja uang muka Pemerintah pada Bank

Indonesia, terus menaiknja indeks tingkat harga seperti telah terlihat pada angka-angka

jang disadjikan dalam tambahan keterangan Pemerintah. Tentang sebab-sebab dari

keadaan jang suram ini telah dibentangkan pula dalam tambahan keterangan diatas.

Achir-achir ini terlihat perkembangan perdagangan luar negeri jang memperlihatkan

tendens naik, sehingga menjebabkan naiknja ekspor kita dan persediaan devisen kita.

Akan tetapi keadaan devisen jang agak baik achir-achir ini (dalam bulan Mei ini) mulai

memburuk lagi, disebabkan karena besarnja commitments kita berhubung dengan

pembelian-pembelian Pemerintah dalam rangka pemulihan keamanan.

Kembali pada atjara hari ini, jaitu pembitjaraan rantjangan Undang-undang tentang

pengeluaran obligasi berhadiah tahun 1959, perlu diterangkan disini bahwa pengeluaran

obligasi ini harus dilihat lepas dari pada perkembangan keadaan devisen sekarang ini

jang menundjukkan fluktuasi djangka pendek jang begitu kerapkali terdjadi. Pemerintah

beranggapan bahwa pengeluaran obligasi ini harus dilihat dalam djangka pandjang, jaitu

bahwa keadaan moneter kita dalam djangka pandjang masih akan menundjukkan

keadaan jang bersifat infaktor.

55

Rapat 56.

Inflasi jang sedang bertumbuh dinegeri kita dalam waktu jang singkat tidak akan

dapat dilenjapkan, karena dalam waktu jang akan datang Pemerintah masih perlu

mengadakan pengeluaran-pengeluaran jang besar, tidak hanja untuk keperluan

keamanan akan tetapi djuga untuk pengeluaran- pengeluaran routine dan pembangunan.

Hal-hal ini harus kita terima sebagai kenjataan, walaupun dilain fihak Pemerintah

berusaha sekeras-kerasnja untuk meninggikan produksi didalam negeri kita, sehingga

sebagian dari inflasi dapat ditiadakan oleh kenaikan produksi kita.

Usaha lain untuk mengurangkan tekanan inflasi, disamping mengeluarkan obligasi

jang bermanfaat pula untuk lambat-laun mengadakan pasaran modal di Indonesia,

terutama harus didjalankan dengan menekan deficit anggaran belandja sedapat-dapatnja,

hal mana sedang dipeladjari dengan menjusun anggaran belandja dan dengan

mempeladjari seteliti-telitinja permintaan Anggaran Tambahan 1959.

Disamping usaha itu maka inflasi perlu diberantas dengan tindakan-tindakan dalam

lapangan kredit dan neratja pembajaran.

Pemerintah merasa, bahwa penggunaan devisen untuk keperluan keamanan adalah

penting, hal mana mempengaruhi keadaan devisen kita, akan tetapi Pemerintah

berpendapat bahwa penggunaan devisen untuk keamanan harus pula ada batasnja, supaja

kekurangan akan barang didalam masjarakat dapat terpenuhi puja, hal mana merupakan

sjarat jang utama untuk mengatasi inflasi.

Dalam rangka inilah maka djalan jang perlu pula ditempuh untuk menahan uang

selama djangka waktu jang agak lama ialah. dengan djalan seperti diadjukan kepada

Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat sekarang ini. Suatu sifat jang baik dari

pengeluaran obligasi setjara ini ialah bahwa rakjat diikutsertakan setjara sukarela dalam

membantu Pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara. Djuga bahwa

beban-beban negara tidak seluruhnja dilimpahkan pada generasi sekarang sadja, tetapi

bahwa generasi jang akan datang djuga ikut menanggung beban itu, karena pada

hakekatnja beban-beban sekarang ini dimaksudkan pula untuk memperbaiki keadaan

ekonomi dimasa jang akan datang jang akan dinikmati oleh generasi jang akan datang.

Mudah-mudahan keterangan tambahan jang singkat ini dapat mendjadi bahan bagi

Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat untuk menerima rantjangan Undang-undang

jang bersangkutan ini.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah keterangan tambahan dari Pemerintah

mengenai rantjangan Undang-undang ini.

56

Rapat 56.

Sebelum saja memasuki tingkat pemandangan umum dari para anggota. saja akan

mempergunakan kesempatan ini sebentar untuk menerima seorang anggota baru jang

kemarin pagi hari Senin tanggal 25 Mei 1959 telah mengangkat sumpahnja, jaitu

Saudara Oemar Amin Husin dari Fraksi Masjumi pengganti Saudara H. Mansur Daud

Datuk Palimo Kajo.

Saja persilakan Saudara tersebut berdiri sebentar untuk memperkenalkan diri

kepada para anggota.

(Anggota Oemar Amin Husin berdiri untuk memperkenalkan diri).

Saja mengutjapkan selamat datang kepada Saudara dan selamat bekerdja bersama-

sama dengan kita.

Dengan masuknja Saudara Oemar Amin Husin ini maka djumlah anggota sidang

seluruhnja adalah 270 orang.

Sekarang marilah kita membitjarakan rantjangan Undang-undang ini.

Saudara-saudara, jang mendaftarkan nama untuk berbitjara dalam pemandangan

umum babak pertama, ada 7 orang jaitu Saudara-saudara: Mardjohan, Soeprapto,

Subadio Sastrosatomo, Tan Kiem Liong dan Moenadir, dan untuk pemandangan umum

babak kedua telah mendaftarkan nama Saudara-saudara Tanamas dan Asraruddin.

Saja persilakan Saudara Mardjohan sebagai pembitjara jang pertama.

(Beberapa anggota: Tidak ada.)

Sekarang saja persilakan Saudara Soeprapto.

Rd. Soeprapto: Saudara Ketua jang terhormat,

Sebagai pertimbangan dalam maksud dan atau sebab mengeluarkan pindjaman

obligasi tahun 1959, Pemerintah mengemukakan:

a. Perkembangan moneter jang menjebabkan perlunja diambil tindakan-

tindakan untuk mengurangi - djumlah uang jang beredar dalam masjarakat,

dan dipergunakannja uang jang dapat ditarik dari peredaran itu untuk

usaha-usaha pembangunan;

b. kepentingan consolidatie hutang-hutang dalam djangka pendek;

c. perkembangan pasar modal dalam negeri kearah jang sehat.

Dalam pendjelasan umum Pemerintah mengemukakan djuga deficit Anggaran

Belandja tahun 1957, 1958 dan 1959 sebesar berturut kurang-lebih 5,3 miljard, 9,7

miljard dan kurang-lebih 8 miljard dan tambahnja volume uang jang beredar. Masjarakat

mengetahui bahwa tambahnja uang jang beredar ini tidak disertai dengan tambahnja

barang-barang keperluan hidup atau alat-alat produksi jang dapat dibeli dengan

tambahan uang jang beredar itu, sehingga sangat meningkatlah harga barang-barang,

57

Rapat 56.

sangat meningkat ongkos-ongkos keperluan hidup dan lebih terasa tekanan-tekanan

inflatoir.

Dalam hubungan dengan pendjelasan umum ini, Saudara Ketua. dengan singkat

sadja kami ingin meminta perhatian lagi atas saran jang Fraksi Masjumi kemukakan

dalam pemandangan umum mengenai Anggaran Belandja tahun 1959, supaja

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat ini bersedia menetapkan bersama diagnose

dari penjakit atau penjakit-penjakit jang menjebabkan kemunduran keamanan dan tidak

adanja kekuatan dikalangan sebagian rakjat dan alat-alat negara sendiri terhadap

ketentuan-ketentuan Pemerintah, peraturan-peraturan ataupun Undang-undang, jang

njata sudah menimbulkan akibat-akibat jang sangat buruk dalam bidang perekonomian

dan keuangan negara.

Belum setahun jang lewat kami usulkan supaja kita di Dewan Perwakilan Rakjat

ini bersedia menemukan dan menentukan pokok dari pokok-pokok jang menjebabkan

kemerosotan keadaan negara kita. untuk sesudahnja bersama-sama menentukan djalan

atau djalan-djalan jang sebaik-baiknja ditempuh guna mengatasi kesulitan-kesulitan jang

ada. Dengan ini kami ingin menjatakan, bahwa penindjauan akibat-akibat sadja dari

segala sesuatu kedjadian tanpa melihat sumber-sumber kedjadian itu hanja akan dapat

menghilangkan sesuatu akibat jang buruk dengan tidak menutup djalan guna timbulnja

kesulitan jang lain.

Kalau dalam mengemudikan bahtera negara seperti ditetapkan dalam Anggaran

Belandja tahun 1959 usul kami diatas tidak dapat penilaian, Saudara Ketua, pada soal ini

dengan usaha-usaha jang sedang dilakukan di Konstituante di Bandung, disamping

ikutnja Masjumi berusaha untuk menemukan kembali djalan-djalan jang benar jang

diridhai oleh Allah subhanahuwataala, disinipun kami tidak akan menghentikan

menunaikan kewadjiban kita menindakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan

ibadah amar ma'ruf nahi mungkar sedjak semula diketahui bukan senantiasa merupakan

suatu tugas jang enak dan mudah, sebab ternjata lebih-lebih dihari-hari terachir ini,

Saudara Ketua, adalah lebih mudah dan lebih enak menjetudjui dan memudji-mudji

sadja tiap-tiap tindakan dari jang sedang memegang kekuasaan jang 'kuat, dari pada

mengemukakan kekurangan-kekurangan jang ada padanja, atau bahaja-bahaja kalau

sesuatu tindakan jang direntjanakan terus dilakukan tanpa diadakan perubahan,

meskipun semua itu dilakukan dengan baik.

58

Rapat 56.

Kami masih dapat bersjukur kepada Allah S.W.T. bahwa golongan-golongan jang

berkuasa, jang competent sendiri sering/telah dapat melakukan penilaian jang wadjar

atas langkah-langkah amal ma'ruf nahi mungkar itu, dan belum berlaku baginja devies:

Wie niet is voor ons, is tegen ons" atau "siapa jang tidak menjetudjui saja, adalah musuh

saja".

Oleh karena itu, Saudara Ketua, meskipun Fraksi Masjumi tidak dapat menerima

Anggaran Belandja tahun 1959 jang ikut mengakibatkan matjetnja perekonomian dan

keuangan negara kita, kami akan ikut berusaha menjumbangkan pikiran kami jang

sekiranja ada faedahnja dalam bidang Undang-undang jang sedang kita bahas bersama

ini; dengan tidak melupakan adanja pertalian sebab-musabab jang erat jang

menghubungkan terpaksanja diadakan tindakan dengan mengadakan pindjaman obligasi

ini dan kebidjaksanaan Pemerintah jang dituangkan dalam anggaran belandja jang Fraksi

Masjumi tidak dapat menjetudjui itu.

Saudara Ketua, bahwa kalau berhasil usaha mengadakan obligasi ini, djumlah uang

jang beredar, akan berkurang setjara teoritis, dapat kami benarkan. Akan tetapi, Saudara

Ketua, kalau kita perhatikan bersama djumlah deficit Anggaran BeIandja tahun 1959

jang ditetapkan Rp. 8 miljard itu, dan menurut perhitungan kami pasti akan dilampaui

lagi berhubung dengan tambahan pendapatan kepada pegawai negeri, pensiunan

pegawai negeri dan terus meningkatnja harga barang-barang djuga harga-harga barang

jang diperlukan oleh Pemerintah, pada kami timbul pertanjaan, apakah pengurangan

peredaran uang itu tidak hanja ada setjara relatif sadja. Sebab Rp. 2 miljard itu adalah

sama dengan deficit negara selama 3 bulan sadja, sehingga Achirnya kalaupun berhasil

obligasi 1959 ada Rp. 2 miljard ini, pengaruhnja atas peredaran uang jang sudah ada

sebanjak ± Rp. 34 miljard, toch tidak akan banjak artinja, djuga kalau sebagai hasil

menaikkan uang djaminan persekot kepada para importeur sampai 133% peredaran uang

akan dapat ditekan Jagi dengan Rp. 2 miljard. Dalam mengemukakan pandangan ini,

Saudara Ketua, kami perhatikan, bahwa Pemerintah mengeluarkan djumlah lebih dari

Rp. 1 miljard, guna persekot pembelian padi, dan menurut berita-berita tidak resmi tidak

mudah didapatkan indentor-indentor untuk membiajai import barang-barang jang

importnja hanja dibolehkan dilakukan oleh 8 besar (big eight) sadja.

Kenjataan jang ditimbulkan oleh matjetnja import ini djuga, jang menjebabkan

lebih memburuknja imbangan adanja (volume) barang dan uang, dan tidak dapat

mengadakan imbangan jang tetap antara barang dan uang ini, kami rasa memang akan

tetap menjulitkan kehidupan kita bersama dalam bidang perekonomian maupun

keuangan.

59

Rapat 56.

Kami dapat memahami, bahwa pengeluaran obligasi ini (disamping menaikkan

persekot uang djaminan import) sudah tentu tidak merupakan satu-satunja usaha

Pemerintah guna mengurangi peredaran uang, sama halnja dengan kepertjajaan jang ada

pada kami, bahwa keputusan Perdana Menteri No. 128 tahun 1959 tentunja bukan satu-

satunja tindakan Pemerintah untuk menekan kenaikan harga.

Dan sama halnja dengan kegagalan Pemerintah untuk menekan kenaikan harga

(tjontoh jang kami rasakan sendiri, Saudara Ketua; tarip hotel per '8 Mei 1959 sudah

dinaikkan sampai 100% dengan persetudjuan Pemerintah, meskipun belum ada

perbaikkan keadaan hotel-hotel) kami chawatir, bahwa uang jang diperoleh dari obligasi

ini kalaupun dapat diperoleh sepenuhnja tidak akan dapat mentjapai maksud usaha

pembangunan, menkonsolidir hutang-hutang dalam djangka pendek dan perkembangan

modal seperti dikemukakan dalam pertimbangan rantjangan Undang-undang ini.

Ada suatu sinaran fadjar jang menjingsing, Saudara Ketua, diwaktu pada suatu

kesempatan Pemerintah i.c. Menteri Keuangan menerangkan, bahwa sedjak Desember

1958 kepertjajaan dari luar negeri tumbuh kembali, dari mana-mana datang penawaran

kredit jang sebagian telah dipergunakan - dan diterangkan djuga - walaupun pengaruhnja

tidak sekaligus dapat dirasakan, akan tetapi dalam djangka pandjang akan

mempengaruhi produksi dan peredaran.

Berhubung dengan ini, ingin kami menanjakan kepada Pemerintah, sudahkah

Pemerintah sekarang ini mempunjai rentjana jang pasti mengenai penggunaan uang Rp.

2 miljard jang akan dipindjam itu, misalnja:

a. usaha-usaha pembangunan apa jang akan diadakan dan dibiajai dengan hasil

obligasi ini, dan sampai djumlah berapa; (pertimbangan a)

b. hutang-hutang dalam djangka waktu pendek jang mana, selain hutang kepada

Bank Indonesia jang akan dikonsolidir?

dan sampai djumlah berapa; (pertimbangan b)

c. langkah-langkah apa jang sudah dipikirkan untuk perkembangan pasar modal

dalam negeri kearah jang sehat; (petimbangan c) dan djuga: kredit dari kiri dan

kanan jang sebagian telah dipergunakan jang merupakan hal jang lumajan itu

diperoleh dari negara mana sadja, sampai djumlah berapa dari masing-masing

negara dan sudah dipergunakan untuk kepentingan apa sadja dengan

pendjelasan, berapa jang sudah dikeluarkan untuk tiap-tiap objek dan kalau

benar, kepertjajaan dari luar negeri sudah tumbuh kembali, kiranja dapat

60

Rapat 56.

diharapkan tjara jang baik mempergunakan kredit jang diperolehnja untuk

menekan harga-harga barang jang belum nampak akan berahir naiknja

harga-harga itu.

Dimana Pemerintah dalam pendjelasan umumnja dipagina 1 alinea 3 memakai

kata-kata: " ……………………………. " mendjadi pendapat umum bahwa

pembangunan tidak dapat berdjalan dengan lantjar djika dalam negara sedang

meradjalela suatu inflasi jang keras". dengan hormat kami minta kepada Pemerintah

supaja didjelaskan dimuka Dewan Perwakilan Rakjat ini, apakah negara sekarang ini

keuangannja menurut Pemerintah sudah berada dalam inflasi jang keras atau belum, dan

apakah dengan menarik uang Rp. 2 miljard dari peredaran dengan mempergunakan

djumlah tersebut untuk pembangunan negara kita masih tetap berada dalam lingkaran

inflasi jang keras, ataukah sudah berada diluar keadaan inflasi. Kami ingin mendapat

pengertian ini, Saudara Ketua, djuga oleh karena Pemerintah dialinea ke-4 dari

pendjelasan tersebut menjatakan, bahwa maximaal diharapkan hanja Rp. 2 miljard jang

dapat ditarik dari peredaran lewat obligasi ini, djalan lain selain contraksi uang dibidang

import untuk memperketjil djumlah uang jang beredar kami belum lihat ditempuhnja,

sedangkan perekonomian kita sekarang ini sudah mendekati keadaan jang dapat

dinamakan "matjet".

Ini dapat diconstateer dengan praktis berhenti bekerdjanja antara lain pabrik-pabrik

tenun jang kami ketahui di Djawa Timur, jang menjebabkan bertambahnja

pengangguran dengan ribuan, padahal djuga djikalau mereka tidak menganggur, buruh

sudah sukar sekali dapat mempertahankan nilai penghidupannja disebabkan

memuntjaknja harga-harga barang-barang keperluan hidup sekarang ini.

Saudara Ketua jang terhormat, dari rantjangan Undang-undang jang disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini tidak dapat disimpulkan, bahwa rakjat jang mampu

dapat atau tidak dapat dipaksa supaja memberi pindjaman uang dengan mengambil

obligasi jang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 1 ajat (1) kalimat kedua, hanja menjatakan bahwa "pindjaman obligasi

dikeluarkan menurut tjara-tjara serta waktu-waktu jang akan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan". Dalam rantjangan Undang-undang dengan sepuluh halaman itu tidak

didjelaskan tjara apa Menteri Keuangan akan mengeluarkan pindjaman obligasi ini,

sungguhpun dalam pendjelasan pasal 1 dikemukakan, dengan tjara jang semudah-

mudahnja tanpa mengadakan pendaftaran. Dapat disimpulkan dari pendjelasan ini,

bahwa kewadjiban memberi pindjaman tidak akan diadakan, akan tetapi atas dasar pasal

61

Rapat 56.

1 dari rantjangan Undang-undang ini Menteri Keuangan masih dapat menentukan tjara

lain, oleh karena kekuasaan Menteri Keuangan tentang menetapkan tjara dan waktu me-

ngeluarkan pindjaman ini sama sekali tidak dibatasi. Kiranja Pemerintah dapat

sependapat dengan kami, bahwa akan mendjadi kesempurnaan tiap-tiap Undang-undang,

kalau segala sesuatu jang bersumber pada Undang-undang itu dapat ditjari dalam

Undang-undang itu sendiri, ketentuan-ketentuannja dan tidak harus ditjari ke Undang-

undang, Peraturan Pemerintah atau keputusan seorang Menteri lain.

Lepas dari persoalan setudju atau tidak, dengan pengeluaran obligasi ini, kami rasa

adalah lebih patut dalam tindakan jang menjangkut persoalan jang sepenting ini dan

menjangkut banjak segi kehidupan rakjat, ketentuan-ketentuannja dilakukan oleh

Pemerintah dengan setudju tidaknja Peraturan Pemerintah, dan tidak diserahkan kepada

seorang Menteri.

Saudara Ketua, Pemerintah melihat dalam dua djalan jang diusulkan: a, Ampunan

umum (general pardon) dalam urusan fiscaal, b. pemberian pembebasan fiscaal -

menurut pendjelasan dan pasal 6 ajat (1) hanja kepada peserta pertama - tjara-tjara untuk

membuat lebih menarik pindjaman obligasi ini.

Ini berarti bahwa - menurut pengertian kami sesudah lewatnja waktu (periode)

pertama untuk menarik pemasukan uang obligasi ini, generaal pardon dan pembebasan

fiscaal tidak lagi ada.

Sekarang timbul pertanjaan: Berapakah lamanja djangka waktu sampai pendaftaran

untuk pindjaman itu ditutup, dj angka waktu dimaksud dipasal 6 ajat (1) itu, djangka

waktu untuk peserta pertama. Penetapan djangka waktu jang pandjang dapat

melambatkan pemasukan uang, sebaliknja mempersingkat djangka waktu ini dapat

berarti kurang membuka pintu masuknja uang, lantaran general pardon dan pembebasan

fiscaal tidak lagi ada. Kepada Pemerintah terletak kebidjaksanaan guna menempuh

djalan tengah jang tepat.

Kalau dengan mengadakan general pardon dan pembebasan fiscaal Pemerintah

sudah menjatakan akan lebih menarik pendjualan obligasi ini, dalam menentukan rente

sebesar 5% setahun dan memperhatikan kenjataan bahwa ada bank partikelir jang

bersedia serta mengumumkan pembajaran deposito rente 12% setahun, pembajaran rente

ini mungkin merupakan suatu hambatan atas kebesaran kesediaan pembelian obligasi-

obligasi. Sepintas lalu deposito-rente 12% nampaknja memang sangat tinggi sekali, akan

tetapi kalau orang suka memperhitungkan terus-menerusnja kemerosotan nilainja uang

rupiah, orang setjara mudah dapat datang pada kesimpulan, bahwa harga uang Rp.

100.000,- pada tanggal 1-1-1956 masih djauh lebih tinggi dari pada Rp. 112.000,- pada

tanggal 1-1-1959.

62

Rapat 56.

Dengan kesimpulan ini dan kenjataan seperti diduga oleh Pemerintah bahwa hot

atau black-money itu umumnja ada pada speculanten serta pedagang-pedagang jang

lebih banjak mengutamakan bertambahnja kekajaannja sendiri-sendiri dari pada

kepentingan masjarakat kiranja tidak dapat disalahkan timbulnja pessimisme akan

berhasilnja obligasi ini, kalau segala sesuatu akan ditetapkan menurut Undang-undang

jang direntjanakan oleh Pemerintah itu. Kalau benar kata orang, bahwa dengan hot-

money biasa dibuat keuntungan sampai 3% sebulan, dan orang-orang itu akan tetap

menguasai sepenuhnja hot-money-nja, kiranja pada tempatnja kami ulangi disini

pertanjaan kepada Pemerintah: sebenarnja tiara-tiara jang mana jang sekarang ini sudah

dipikirkan oleh Jang Mulia Menteri, Keuangan - menurut pasal 1 - untuk mendapatkan

succes dalam persoalan obligasi ini, kalau menurut pengertian jang ada sekarang ini

pindjaman uang ini akan dilakukan setjara sukarela.

Saudara Ketua jang terhormat, usaha-usaha pembangunan, terutama bagi negara

jang baru sadja mendapatkan kemerdekaannja dalam revolusi dan setjara revolusioner,

tidak dapat dilakukan hanja dengan menempuh djalan pengeluaran obligasi.

Pemerintahpun tidak menjatakan demikian; akan tetapi hal ini kami pandang perlu

dikemukakan pada kesempatan ini, oleh karena timbulnja pendapat-pendapat

sungguhpun bukan Pemerintah jang memilikinja, seolah-olah bagi negara jang baru

sadja dapat menamatkan riwajatnja didjadjah dan tergolong negara jang kurang madju

(under-develloped) adalah lebih tepat pemerintahan jang bukan demokratis alias

pemerintah diktator.

Faham atau pendapat itu didasarkan atas kenjataan bahwa tidak ada rakjat jang

baru merdeka bersedia dengan sukarela hidup lebih melarat dari pada selama didjadjah,

padahal Pemerintah memperlakukan modal jang banjak guna perkembangan negaranja.

Dan modal ini tidak dapat setjara sukarela diperoleh dari rakjatnja jang umumnja masih

melarat sehingga dapatnja mengumpulkan hanja kalau dilakukan paksaan, sedang

paksaan lazim hanja ada pada pemerintah diktator. Djalan pikiran inilah jang

menjimpulkan, bahwa bagi negara jang melarat sejogianja ada diktator atau pemerintah

sematjam itu, supaja dimana perlu dapat memaksa rakjatnja mengadakan capital saving

(njelengi modal) jang tjukup banjak guna setjepat-tjepatnja mengedjar kemadjuan

negara-negara jang sudah lama madju, umumnja negara-negara demokrasi Barat, jang

sudah kaja. Lebih landjut disimpulkan bahwa pemerintah demokrasi sebenarnja baik

hanja buat negara-negara jang sudah madju, jang sudah kaja, negara maupun

kekajaannja, dan tidak baik buat negara-negara jang masih miskin.

Kami memudji sjukur, Saudara Ketua, bahwa umumnja sesudah diadjukan theorie

ini, perhitungan-perhitungan jang diadakan mendatangkan kejakinan bahwa tanpa

63

Rapat 56.

bantuan negara lain - dengan tidak membedakan bloknja - sesuatu negara jang baru

merdeka atas kekuatan sendiri sudah tidak dapat mengadakan pembangunan setjara baik

dan tjepat.

Saudara Ketua, sudahlah mendjadi pengetahuan umum, bahwa partai kami

Masjumi tidak menjetudjui diktator. tidak menjetudjui machtstaat, akan tetapi insja

Allah akan tetap memperdjuangkan berlangsungnja demokrasi dinegara kita, demokrasi

jang benar, jang sehat, jang dipimpin dan terpimpin oleh pimpinan jang menempatkan

dirinja dalam garis-garis Undang-undang jang ditetapkan sebagai hasil hikmah

kebidjaksanaan permusjawaratan.

Dalam persoalan pembangunan. partai kami Masjumi masih tetap berpendapat

bahwa kita membangun negara, kita memperkuat negara untuk kebahagiaan

kemanusiaan, sehingga kami tidak dapat menjetudjui diadakannja tekanan atas

kehidupan rakjat, semata-mata pembangunan negara dengan mengorbankan kepribadian

kehidupan manusia. Dengan menundjuk kepada "Piagam Puntjak" jang dihasilkan oleh

Konperensi Dewan Perniagaan dan Perusahaan pada tanggal 12 s/d 15 Mei 1959, dapat

kami tegaskan disini bahwa djuga menurut Masjumi tidak akan mendatangkan

kebahagiaan bagi bangsa Indonesia, kalau Pemerintah Indonesia akan mendjalankan

blue-print ekonomi totaliter ataupun ekonomi liberal.

Pengalaman jang ada pada kita bersama selama berlaku ekonomi liberal didjaman

Belanda dan praktis ekonomi totaliter didjaman pendjadjahan Djepang mudah-mudahan

tidak menimbulkan hasrat untuk mentjoba-tjoba lagi dilakukannja hukum-hukum

ekonomi liberal ataupun ekonomi totaliter di Negara Republik Indonesia jang kita tjintai.

Namun meskipun demikian, Saudara Ketua, pada saat ini kami belum dapat

melihat akan mendapatnja sukses Pemerintah, djuga dalam menggunakan uang jang

akan ditarik dari peredaran nanti untuk usaha-usaha pembangunan kalau Undang-undang

Obligasi ini ditetapkan dalam bentuknja seperti sekarang ini, dimana sama sekali tidak

terlibat djaminan jang djelas akan masuknja hot-money dan kepastian tjukup banjaknja

uang jang ditarik dari peredaran. Bergandengan dengan general pardon dan pembebasan

fiskal, Saudara Ketua, kiranja Pemerintah suka memperhatikan bahwa kalau sesudah itu

semua dilakukan pengeluaran surat-surat obligasi atas undjuk (aan toonder) ini dalam

praktek berarti akan terus memberi pembebasan padjak (padjak kekajaan, padjak

pendapatan) peralihan, ataupun padjak perseroan bagi mereka jang tidak akan

memberitahukan miliknja surat-surat obligasi itu, oleh karena siapapun, djuga fiscus

maupun bank-bank tidak akan dapat mengetahui siapa-siapa pemilik obligasi jang

memerlukan pembajaran bunga lebih-kurang 100 miljard rupiah setahun itu dan

pembebasan setjara tidak sah ini akan dinikmati hanja oleh hartawan-hartawan jang kaja

64

Rapat 56.

raja belaka tidak: oleh si have not sehingga dalam bidang pemadjakan ini akan

menimbulkan ketidakadilan lagi. Alangkah gandjilnja pembebasan padjak jang akan

terdjadi ini dengan dikeluarkannja obligasi ini aan toonder kalau diperhatikan bahwa

Pemerintah masih menolak penghapusan padjak buruh jang upahnja setahun kurang dari

Rp. 5.000,-. Jang ekonomis kuat praktis tidak membajar padjak untuk sebagian dari

pendapatannja tetapi simiskin harus membajar penuh dari upahnja jang tidak tjukup

untuk nafkah anak-anak dan isterinja.

Saudara Ketua, dipendjelasan umum muka 2 Pemerintah mengatakan: "Bagi

mereka jang beragama Islam jang ikut-serta dalam pindjaman ini dan jang menjatakan

keinginannja, diberi kesempatan sebelum menerima hadiahnja membajar zakat sebesar

21/2% dari djumlah nominal obligasi jang dimilikinja".

Meskipun harus dipandang madju, bahwa Pemerintah jang Menteri-menterinja

banjak jang beragama lslam menjinggung berlakunja hukum Islam bagi muslimin jang

memiliki obligasi-obligasi itu (pembagian zakat) jang disinggung dalam pendjelasan ini,

bagi kami sebagai seorang muslim hal itu menimbulkan rasa terima kasih kepada

Pemerintah. Demikian, oleh karena tidak sering Pemerintah dalam menjusun Undang-

undang dan memberikan pendjelasannja memperhatikan hukum-hukum Islam,

meskipun Undang-undang itu berlaku bagi kita dan anak-anak kita jang sebagian

terbesar dari bangsa Indonesia adalah beragama lslam dan tunduk kepada sjari'at-sjari'at

lslam.

Mudah-mudahan Pemerintah seterusnja suka memperhatikan kenjataan ini,

kenjataan bahwa tiap-tiap muslim, djuga pengikut agama lain wadjib dan ingin

mendjalankan perintah-perintah Tuhan menurut adjaran agamanja dan mendjauhkan diri

dari larangan- larangannja,

Sementara itu, Saudara Ketua, kami akan mengemukakan lagi suatu perhitungan.

suatu sebab jang menimbulkan keragu-raguan kepada kami akan berhasilnja pengeluaran

obligasi ini.

Pemerintah sudah mengemukakan. karena muslimin berkewadjiban membajar

zakat 21/2% . Disamping itu kita ketahui adanja kewadjiban bajar padjak kekajaan 5

promil atau 1/2 % (termasuk opsenten) atau sama sekali 3%.

Rente dari obligasi itu (kalau diberitahukan atau diketahui oleh Djawatan Padjak)

harus dikenakan padjak pendapatan djuga jang prosentagenja dapat meningkat sampai

75%. dari rente jang diterima.

Djadi untuk zakat, padjak kekajaan dan padjak pendapatan, pemilik obligasi itu

mungkin harus membajar lebih dari 5% padahal pendapatan rente hanja 5% artinja lebih

landjut: siapa jang beli obligasi, kekajaannja akan mundur terus dan mengalami

65

Rapat 56.

kerugian. Bagi para bukan ahli padjak kiranja ada baiknja didjelaskan disini bahwa

menurut Undang-undang Padjak Pendapatan jang sedang berlaku, pembajaran zakat.

meskipun wadjib bagi tiap-tiap muslim jang mampu dan benar dibajar, tidak boleh

dipotong untuk menghitungkan padjak atau pendapatan wadjib padjak jang harus

dikenakan padjak.

Lebih landjut kiranja boleh djuga diterangkan bahwa oleh beberapa anggota

Panitia Perubahan Sistim Padjak, hal ini masih dipersoalkan sehingga pada waktunja

mudah-mudahan tidak terlalu lama persoalan ini oleh Pemerintah dapat diadjukan

kepada Dewan Perwakilan Rakjat djuga.

Saudara Ketua, kalau atas dasar perhitungan tadi:

Rente jang diterima 5%. Zakat jang harus dibajar 21/2%. Padjak kekajaan jang

harus dibajar 1/2%.

Padjak pendapatan dapat meningkat sampai 75% dari 5% itu, atau lebih dari pada

3% dari harga nominal obligasi, sehingga untuk semuanja itu harus dibajar lebih dari

5%, masihkah ada harapan akan banjak hasilnja obligasi itu, kalau ketentuan-

ketentuannja tetap seperti dalam Undang-undang ini ?

Ketjuali kalau ada diantara hartawan-hartawan itu jang sengadja tidak akan

membajar zakat, dan padjak-padjak negara.

Saran jang pernah atau sering diketengahkan sekarang ini jang dimaksudkan guna

menarik uang jang beredar, ialah diadakannja lagi "bankgeheim”. Kita semua

mengetahui, bahwa didjaman Belanda dahulu keinginan itu dihapuskan semata-mata

untuk kepentingan penetapan padjak. Dan sekarang kiranja tidak salah kalau kami

kemukakan disini, bahwa kalau bankgeheim itu diadakan lagi, demikian itu tidak akan

banjak mempengaruhi penetapan padjak-padjak.

Sebagai tindakan pertama mungkin Pemerintah dapat mempertimbangkan

diadakannja bankgeheim lagi hanja bagi bank-bank jang dimiliki oleh Pemerintah,

soalnja Bank Indonesia, Bank Industri Negara, Bank Negara Indonesia dan sebagainja.

Guna mengurangi djumlah peredaran uang di Indonesia inipun kita pernah

mengenal peraturan, bahwa pembajaran-pembajaran jang melewati suatu djumlah besar

baru didjalankan lewat bank.

Dalam rangka usaha mengurangi peredaran uang, hal-hal ini semua kiranja masih

dapat djuga dipertimbangkan oleh Pemerintah.

Mengenai prosedur penetapan Undang-undang ini, Saudara Ketua, meskipun kami

dapat memahami keinginan Pemerintah supaja Undang-undang ini tjepat dapat

ditetapkan guna ketjepatan penarikan uang dari peredaran, untuk kesempumaan

66

Rapat 56.

Undang-undang itu kiranja lebih bidjaksana kalau pembitjaraannja melalui prosedur

biasa ialah lewat Bahagian-bahagian dahulu.

Sesudah sekarang Undang-undang ini sekaligus dibahas dalam sidang pleno, ingin

kami mempertimbangkan nanti sesudah pemandangan umum babak pertama dan

mungkin sesudah djuga djawaban Pemerintah, diadakan pembitjaraan informil oleh

Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah guna kesempurnaan susunan Undang-undang

tersebut.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Subadio.

Subadio Sastrosatomo: Saudara Ketua, dalam membitjarakan rantjangan Undang-

undang ini, kami tidak hendak memasuki soal keadaan ekonomi, keuangan dan moneter

pada umumnja, hanja kami ingin menilai Undang-undang ini seperti jang ditjantumkan

disini.

Ini tidak berarti bahwa rantjangan Undang-undang ini tidak ada hubungannja

dengan keadaan ekonomi keuangan pada umumnja jang oleh Pemerintah digambarkan

betapa suramnja.

Saudara Ketua, kami dapat mengerti dan dapat menghargai pikiran Pemerintah

untuk mengadakan rantjangan Undang-undang Obligasi tahun 1959 ini, ingin mentjari

djalan keluar dari pada keadaan perekonomian keuangan jang begitu suram dewasa ini.

Saudara Ketua, tetapi kalau kita tindjau lebih dalam rantjangan Undang-undang

Obligasi tahun 1959 ini sebenarnja letak pokok dari pada rantjangan Undang-undang ini

adalah pada pasal 6.

Saudara Ketua, pada permulaan uraian Pemerintah, kita dengar banjak sekali

usaha-usaha dari Pemerintah antara lain, diakui djuga dalam rantjangan Undang-undang

ini, jaitu peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT.Peperpu/13/59 tanggal 16 April

1958 dan matjam-matjam Undang-undang Anti Korupsi dimana diusahakan untuk

mentjari orang-orang jang tidak bersedia membajar padjak, orang-orang penjelundup,

orang-orang jang mentjari keuntungan, tetapi tidak mau membajar padjak dan

sebagainja. Sebenarnja Pemerintah dalam rantjangan Undang-undang ini memadjukan

hasil-hasilnja dengan peraturan-peraturan jang diadjukannja itu dan kita mau melihat

betapa hasilnja itu, tetapi sebaliknja bukan hasil-hasil dari pada peraturan-peraturan dan

usaha-usaha itu, melainkan penjerahan bulat-bulat Pemerintah kepada golongan-

golongan jang tadinja dikedjar-kedjar itu, jaitu dengan adanja general pardon.

Saudara Ketua, general pardon harus dipandang tidak adil terhadap mereka jang

sekarang. selalu membajar padjak pendapatan dan padjak peralihan. Hal ini lebih

67

Rapat 56.

menjolok karena procentage produksi padjak bisa meningkat sampai 75% sehingga

misalnja buat vermogensaanwas Rp. 1 djuta, harus dibajar Rp. 750.000,-, menurut pasal

6 maka membajar itu tidak diperlukan dengan adanja general pardon.

Harus diingat bahwa apa dinamakan black-money ini tadi sebagian besar adalah

dari pada uang korupsi dan atau inflatie winst, maka disinilah letaknja ketidak-adilan

general pardon ini.

Sebagai tjontoh dengan perkataan lain:

a. Seorang jang hingga kini menundjukkan pada Djawatan Pajak keuntungan jang

legal hingga membajar padjak peralihan 40 sampai 75%

b. Seorang jang hingga kini tidak pernah mendaftarkan pada Djawaban Padjak

hasil-hasil jang diperoleh dengan tjara korupsi atau inflatie wints, sehingga ia kini masih

tidak membajar padjak sama sekali akan mendapat general pardon dengan arti bahwa ia

tidak perlu lagi membajar padjak jang besar itu.

General pardon ini mengenai padjak tahun 1958 dan sebelumnja mengenai padjak

1 tahun sebelumnja. Djadi uang jang dipergunakan untuk membeli obligasi tahun 1959

dapat dikatakan uang penghasilan jang mereka dapat antara tahun 1958 dan sebelumnja,

menurut formulering jaitu tidak perlu membajar padjak buat sebesar uang jang

dipergunakan untuk membeli obligasi tahun 1959. Ini semuanja ada dalam pasal 6.

Kita mau bertanja, dimana black-money itu sebenarnja beredar. Golongan

manakah jang dapat diharapkan akan mempergunakan pindjaman obligasi ini. Terang

golongan masjarakat jang mampu membeli obligasi ini dengan sebagian besar terdiri

dari golongan asing alias pintu ketjil.

Dapatkah dipertanggung-djawabkan untuk memberikan general pardon ini djusteru

kepada golongan asing ini dimana bangsa kita sendiri tidak termasuk golongan jang

mampu untuk ikut-serta dalam general pardon tersebut.

Dengan adanja Undang-undang ini maka golongan asing akan mendapat satu

fasiliteit jang de facto, tidak terbuka bagi bangsa kita.

Saudara Ketua, apakah akibat-akibat rantjangan Undang-undang ini ? General

pardon ini sebetulnja telah lama dinanti-nantikan oleh penjelundup pembajar belasting

ini jang terbesar terdiri dari golongan asing jang sedjak dulu tidak mau membajar

padjak.

Baru sekaranglah datang saatnja dimana mereka akan diberi kesempatan untuk

setjara legaal memperoleh suatu kekajaan dengan tidak usah membajar padjak peralihan

(vermogens aanwas) jang untuk mereka dapat meningkat sampai 75% Selain dari pada

itu mereka tidak akan diganggu-gugat oleh ketentuan pidana, bahkan dalam rantjangan

Undang-undang jang baru ini - Pemerintah dalam rantjangan- jang lama tidak menjebut

68

Rapat 56.

peraturan Peperpu dan sekarang menjebutnja-djadi dengan ini meniadakan peraturan-

peraturan Peperpu terhadap orang-orang itu, hingga lenjaplah ketakutan mereka untuk

setjara terang-terangan mengedjar spekulasi dilapangan perdagangan. Ketakutan mereka

hingga sekarang disebabkan tindakan Polisi Ekonomi. P3H.B. dan sebagainja jang pada

azasnja mendasarkan tindakannja atas ketentuan pidana dan ketentuan padjak.

General pardon ini berarti suatu pisau jang tweesnijdend zwaard, pertama, mereka

akan terlepas dari ketentuan-ketentuan pidana mengenai pelanggaran penghasilan uang

korupsi dan/atau inflasider. Kedua, mereka mendapat suatu legalisasi kekajaan dengan

tidak perlu membajar padjak peralihan mengenai vermogens aanwas.

Dapatlah dibajangkan bahwa golongan jang akan mempergunakan general pardon

ini adalah mereka jang hingga kini kekajaannja belum terdaftar dalam Djawatan Padjak.

Padjak kekajaan merupakan bukti resmi jang dapat dipakai sebagai suatu alat dan/atau

kedok untuk terang-terangan ikut serta dalam permainan spekulasi djual-beli dipasaran

kita dewasa ini, maka tudjuan pokok dari mereka jang mungkin bersedia membeli

obligasi tahun 1959, ialah untuk memperoleh pengakuan kekajaannja, hingga dengan

demikian kekajaannja dengan resmi djadi terdaftar dalam Djawatan Padjak. Untuk

tudjuan inilah mereka bersedia membeli obligasi tahun 1959, oleh karena uangnja tidak

akan hilang belaka bila dibandingkan dengan padjak peralihan jang semestinja harus

dibajarnja dan jang besarnja dapat meningkat sampai 75%. Namun hal ini tidaklah

berarti, bahwa pembelian obligasi tahun 1959 akan mentjapai djumlah Rp. 2 miljard

jang disediakan Pemerintah dengan rantjangan Undang-undang ini, karena tudjuan

pengakuan kekajaan tersebut 'hanja terbatas kepada djumlah seperlunja sadja. Pun harus

dikemukakan disini bahwa pengeluaran obligasi sebanjak Rp. 2 miljard itu dibandingkan

dengan volume uang jang beredar dalam masjarakat jang ditaksir oleh Pemerintah akan

meningkat sampai 34 miljard dalam tahun 1959 ini, sebetulnja tidak akan begitu

mempengaruhi price-working dilapangan harga pada umumnja. Lebih-lebih djika dilihat

bahwa djumlah perlengkapan barang-barang djauh pula djika dibandingkan dengan

djumlah permintaan. Dalam hal ini harus diperhatikan pula mismanagement dalam

politik import dan pelaksanaannja jang ditahun-tahun belakangan ini membuktikan

kurang tepatnja perizinan mengenai tepatnja waktu dan djumlah dari masing-masing

barang jang dibutuhkan di Indonesia. Dengan kepentingan besar bahwa djumlah

pendjualan obligasi Rp. 2 miljard itu tidak akan bisa tertjapai, maka hal ini tidak akan

mempengaruhi akibat inflasi jang berhubungan dengan penghidupan rakjat djelata,

Saudara Ketua, djelaslah bahwa maksud dari pada obligasi tahun 1959 adalah

untuk menarik hot-money sedjumlah Rp. 2 miljard, tetapi maksud ini dilaksanakan

69

Rapat 56.

dengan djalan mengampuni orang jang mempunjai hot-money, hingga orang itu

menjalan-gunakan hal ini untuk keperluan mereka dan hot-money jang katanja Rp. 2

miljard itupun belum tentu akan dapat ditarik oleh Pemerintah, sehingga kita benarnja,

untuk apalagi obligasi ini; apalagi kalau kita lihat bahwa seperti diterangkan dengan

keterangan Pemerintah baru-baru ini bahwa djuga kita mesti berani mengingat djuga

pada generasi jang akan datang. Saja kira terlalu kurang bertanggung-djawab dari

Pemerintah sekarang ini, jang sebenarnja dia sendiri sudah menjatakan demisioner

untuk mengadakan suatu peraturan, dimana orang-orang jang mempunjai kekajaan jang

begitu banjak diberikan general pardon dan dengan general pardon ini orang-orang jtu

bisa menjalahgunakan legalisasinja itu untuk mengadakan spekulasi dan manipulasi

dikalangan keuangan kita, sedang maksud semula hanja untuk menarik Rp. 2 miljard.

Djadi obat jang akan dibuat oleh Pemerintah ini lebih besar bahajanja dari pada

tudjuannja, jaitu jang belum tentu tertjapai menarik hot-money sebanjak Rp. 2 miljard

karena pendjahat-pendjahat, njelundup padjak ini dengan begitu mendjadi orang-orang

terhormat, sebab mendapat general pardon dari Pemerintah, sedang uang jang 2 miljard

itu, oleh sebab mereka membeli obligasi hanja untuk keperluan legalisasi tidak akan

terpenuhi.

Saudara Ketua, djelaslah bahwa dengan maksud jang baik untuk menarik hot atau

black-money; tudjuan Pemerintah tidak tertjapai, tetapi timbul hasil lain dari pada obat

ini, ialah general pardon. Tetapi timbul hasil lain dari pada obat ini ialah general pardon

dan dalam pada ini Pemerintah mengadakan peraturan Peperpu dan diadakan P.3H.B.

terhadap orang-orang ini. Aneh sekali, Saudara Ketua, tadinja hendak mengedjar-

ngedjar pendjahat-pendjahat ini, malahan sekarang menjerah dan memberi ampun

kepada pendjahat-pendjahat ini dan orang-orang jang mungkin akan membeli obligasi

ini adalah digolongan asing.

Saudara-Ketua, kami betul-betul heran dan kagum melihat keberanian Pemerintah

dalam bertanggung-djawab mengadakan Undang-undang ini, sebab menurut faham kami

ada djalan lain untuk menarik hot-money ini. Dengan mengadakan general pardon ini

Pemerintah menutup djalan untuk Pemerintah jang akan datang, untuk memukul orang-

orang jang mempunjai hot-money ini. Sebab dengan mengadakan ini, orang-orang itu

sudah disamakan sebagai orang terhormat, sedangkan ada djalan lain untuk menarik hot-

money ini, tidak sadja dengan djalan obligasi ini. Pemerintah jang akan datang jang

mempunjai tindakan-tindakan lain untuk menarik hot-money itu tertutup djalannja oleh

sebab telah menghampuni kepada orang-orang jang mestinja terkena oleh tindakan

Pemerintah untuk mengadakan sanering dalam keadaan moneter.

70

Rapat 56.

Saudara Ketua, dengan pendjelasan ini djelaslah bahwa kami mengusulkan kepada

Pemerintah supaja menarik kembali rantjangan Undang-undang ini, sebab akibatnja

lebih djahat dari pada tudjuannja. Uang 2 miljard jang akan ditarik tidak akan tertjapai,

tetapi orang-orang jang mempunjai banjak hot-money itu - kebanjakan orang-orang ini

orang-orang asing dipintu ketjil - bisa menggunakan Undang-undang ini untuk

melindungi dirinja dan orang-orang ini kebanjakan orang asing, bukan bangsa Indonesia.

Tidak ada bangsa Indonesia jang mempunjai hot-money.

Saudara Ketua, demikianlah dengan tegas kami njatakan, bahwa kami

berkeberatan sekali terhadap rantjangan Undang-undang ini dan menjarankan kepada

Pemerintah untuk menarik kembali dengan mempertimbangkan betul-betul saran-saran

dan pertimbangan jang saja adjukan itu. Sebab maksudnja betul-betul kami mengerti

jaitu untuk menarik hot-money, tetapi obatnja ini lebih kedjam, lebih tidak sesuai

dengan apa jang ditjapai, malahan lebih djahat.


Ketua: Saja persilakan Saudara Mardjohan.

T. S. Mardjohan: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum

warahmatulIahi wabarakatuh.

Untuk mengikuti pembahasan rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran

obligasi tahun 1959 maka dari Fraksi Perti ingin menjumbangkan buah pikiran, semoga

ada manfaatnja untuk menetapkan rantjangan Undang-undang ini sebagai Undang-

undang.

Saudara Ketua jang terhormat, tindjauan terhadap pada keterangan Pemerintah:

1. Terlebih dahulu kami kemukakan kepada Pemerintah sebab-musabab jang

mendorong Pemerintah menjusun rantjangan Undang-undang ini untuk

dibitjarakan dan disahkan oleh Parlemen, sebagai Undang-undang:

a. Oleh Pemerintah merasakan peredaran uang sudah terlalu banjak jang

beredar ditengah-tengah masjarakat.

b. Sangat dirasakan djuga oleh Pemerintah, kepintjangan masjarakat antara

rakjat desa dan rakjat kota, perbedaan hidup itu sangat djauh berbeda

umpamanja, disatu pihak (rakjat desa) ada uang tetapi maksud tidak berhasil

karena harga uang tidak sebanding dengan jang akan dibeli, dan dipihak lain

(rakjat kota) terutama bangsa asing uangnja bertumpuk-tumpuk, sehingga

dengan sendirinja barang-barang ditangan atau ditoko sehari-kesehari

harganja bertambah tinggi, karena mereka jang banjak uang berlomba-lomba

71

Rapat 56.

membeli barang jang sipatnja ada jang untuk penjimpan uang dan ada pula

untuk semata-mata dagangan dan lain-lain tjorak.

c. Dengan bertambah banjaknja uang jang beredar dengan sendirinja

pengangguran meningkat angkanja, oleh karena banjak perusahaan-

perusahaan jang bangkrut atau sekurang-kurangnja menjederhanakan

buruhnja.

2. Tudjuan Pemerintah mengeluarkan obligasi tahun 1959 seharga Rp.

2.000.000.000,- (dua miljard):

a. Untuk menarik hot-money dari pemiliknja, djuga mengurangi tekanan inflatoir

untuk memudahkan pembangunan negara dan ma-sjarakat.

b. Untuk mengurangkan berspekulasi.

c. Untuk menarik black-money jang beredar sebagai menghindarkan kenaikan

harga barang lebih tinggi.

d. Dan lain-lain.

Saudara Ketua, sebenarnja menurut penelitian kami sebelum rantjangan Undang-

undang ini diadjukan oleh Pemerintah, harus didahulukan pembitjaraan rantjangan

Undang-undang tentang korupsi, karena persoalan ini seperti dimaklumi bahwa uang

atau black-money jang tersimpan ditangan orang-orang sekarang ini memang harus kita

ketahui asal-usulnja, dan kalau memangberasal dari uang negara, harus kembali kepada

negara.

Saudara Ketua jang terhormat, djika benar itu sebab dan tudjuan Pemerintah untuk

mengeluarkan obligasi itu, maka kami Praksi Perti setiap usaha Pemerintah jang baik

dan menguntungkan rakjat dan negara, akan kami hargakan dan kami nilai dengan jang

sebanding pula, tetapi sekalipun begitu setiap ada jang baik dan ada pula jang lebih baik,

maka untuk perbandingan oleh Pemerintah kami kemukakan seperti berikut.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam membahas rantjangan Undang-undang

Obligasi jang diadjukan Pemerintah kepada sidang jang terhormat dalam rangka usaha

Pemerintah untuk mengatasi kesulitan keuangan dewasa ini, adalah mendjadi

kehormatan patut kita djundjung tinggi dan diaturkan diperbanjak terima kasih kepada

Pemerintah.

Tidak seorangpun menurut pendapat kami jang tidak akan setudju dalam tiap-tiap

persoalan jang dapat kiranja meringankan beban masjarakat jang berat jang kita rasakan

pada waktu ini.

Tetapi baiklah kiranja kita mempertimbangkan lebih mendalam persoalan ini,

dilihat dari berat-ringannja rugi-labanja untuk rakjat, disamping pertimbangan mengenai

72

Rapat 56.

deradjat Pemerintah memberikan beberapa matjam konsesi guna dapat menarik hot-

money dari pemiliknja.

Djika kita mempersoalkan hanja soal berat-ringannja, laba-rugi untuk rakjat, masih

dapatlah kita bertolak ansur, jang berat diringankan, prosentasi bunga jang tinggi

direndahkan tingkatnja.

Tetapi tentang konsesi jang diberikan selain dari berupa bunga 5% ditambah

dengan premi, dibandingkan dengan tingkatan bunga pada Bank Tabungan Pos jang

berdjumlah kira-kira 2,64% setahun untuk diumlah maximum Rp. 5.000,- sedangkan

diatas Rp. 5.000,- tidak diberi bunga, penetapan setjara ini akan berlebih-lebihan

djadinja.

Kita djangan lupakan, bahwa investatie pada surat-surat obligasi Pemerintah, pada

hakekatnja tidak lain dari tjara menabung jang penting diandjurkan kepada rakjat.

Dan dengan ini pula deradjat Pemerintah seakan-akan meminta-minta dikasihani

kepada pemilik hot-money, keadaan jang sangat bertentangan dengan dasar negara jang

berdaulat penuh, dan tentangan dengan andjuran-andjuran Presiden Republik Indonesia

untuk tidak meminta-minta kepada siapapun baik diluar, apalagi dalam negeri sendiri.

Disamping itu kami menjangsikan akan berhasilnja 100% ditempatkan obligasi ini

menurut suasana sekarang ketjuali djika kita hadapkan ini kepada Bank-bank Tabungan

Pos atau bank-bank tabungan partikulir, dana-dana pensiun, maskapai-maskapai

asuransi, jang dapat menanamkan uangnja, untuk djangka pandjang, tidaklah ada

kejakinan kami bahwa pemegang hot-money akan berpikir setjara jang diharapkan

Pemerintah, selagi kesempatan untuk melakukan spekulasi dalam bidang-bidang

perekonomian rakjat masih terbuka luas.

Kita dapat memperhitungkan lebih dahulu, bahwa pemegang hot-money tidak akan

menanam modalnja didalam obligasi, selagi kesempatan berspekulasi dalam djual-beli

mobil umpamanja memberi keuntungan jang lumajan, djuga selagi kesempatan

berspekulasi dalam pembelian padi masih terbuka luas.

Begitu djuga, Saudara Ketua, dalam lapangan import, telah mendjadi rahasia

umum, si importir mempergunakan uang panas dengan bunga sampai 5% sebulan guna

dapat melakukan pesanan-pesanan import, untuk kemudiannja, barang import itu

mendjadi bahan spekulasi.

Kita masih belum lupa dengan harga-harga tekstil, benang tenun. jang tinggi

menjolok djusteru pemesannja mempergunakan hot-money dengan bunga jang tinggi.

dan setelah barangnja sampai dipelabuhan di Indonesia, setjara geruisloos hilang, untuk

muntjul lagi dengan harga naik 200 a 300 %.

73

Rapat 56.

Selain dari soal-soal tersebut, jang sangat menekan perasaan halus kita dalam hal

ini, ialah "Konsesi" memberi ampunan umum terhadap tuntutan asal-usul uang jang

dimiliki, dalam memperhitungkan padjak jang samalah artinja, satu negara hukum

menurunkan deradjat benderanja sendiri.

Djika jang dimaksudkan oleh Pemerintah untuk memperketjil peredaran uang, hal

ini sangatlah bertentangan dengan perkembangan-perkembangan jang wadjar dari

negara kita.

Dalam masa pendjadjahan Belanda, di Indonesia beredar uang kertas Javasche

Bank tidak kurang dari 375 djuta rupiah ditambah dengan kira-kira 100 djuta uang jang

diedarkan Pemerintah Nederland-Indie berupa uang logam, uang kertas ringgitan dan

rupiah sama dengan berdjumlah ± 480 djuta untuk penduduk jang berdjumlah 60 djuta

orang.

Rata-rata tiap-tiap orang memiliki uang 8 rupiah, atau bersamaan dengan

kebutuhan pokok mereka jaitu beras seharga 2 pikul, jang diwaktu itu berharga satu

pikul Rp. 4,-.

Perkembangan sekarang telah djauh berbeda, djumlah penduduk telah meningkat

90 djuta, harga kebutuhan primer telah meningkat mendjadi 100 X lipat, maka dengan

perhitungan ini, menurut anggaran masa pendjadjahan, haruslah beredar 90 djuta X 100

X 8 rupiah, sama dengan 72 miljard rupiah.

Kenjataan ini akan dapat dibenarkan oleh siapapun, terutama oleh pengusaha-

pengusaha nasional dan mereka jang ingin menjelidiki lebih mendalam, bahwa

pengusaha-pengusaha nasional mendjerit kekurangan .modal

Hal ini tidak berarti bahwa kami akan mengandjurkan untuk menghambur-

hamburkan uang lebih banjak lagi kepada Pemerintah tetapi tidak ada kerusakannja,

djika petani- petani kita dibantu untuk melepaskan mereka dari tjengkeraman idjon jang

masih meradjalela, atau bantuan modal kepada petani-petani karet guna dapat

menghasilkan getah asap jang bermutu tinggi.

Marilah kita perhatikan, apakah sebabnja petani- petani karet, membikin slabs,

mendjualnja masih dalam keadaan basah, dan tidak mereka membikin karet asap untuk

dapat harga maximum? Lain tidak, Saudara Ketua, mereka kekurangan modal berusaha,

karena untuk menjambung hidupnja mereka telah harus mendjual hasil karyanja pada

hari itu untuk pembeli beras, sekalipun mereka mendapat harga jang terendah.

Demikian djuga dengan produksi kopi, jang dibawa rakjat kepasar dalam keadaan

masih muda (mentah), atau rakjat mengidjon kepada tengkulak-tengkulak dengan harga-

harga sampai 50% dari pasaran.

74

Rapat 56.

Di Amerika Serikat, peredaran uang tidak kurang dari 330 miljard dollar, dari

djumlah rakjat 150 djuta masing-masing memiliki pukul rata 2,200 dollar.

Bandingkanlah ini, djika kita ketahui pula, bahwa 1 dollar Amerika dalam pasaran

bebas berharga 100 rupiah, atau dengan perhitungan Bukti Export djadi kira- kira 60

rupiah.

Walhasil djumlah uang masing-masing rakjat di Amerika djika dibandingkan

dengan uang Republik Indonesia = 2.200 X Rp. 100,- djumlah Rp. 220.000,- atau djika

dengan koers resmi 2.200 X Rp. 60,- djumlah Rp. 132.000,-.

Dengan mengemukakan facta- facta tersebut ini, Saudara Ketua, dapat kita tarik

kesimpulan, bahwa bukanlah peredaran uang jang harus kita tjiutkan, tetapi sebaliknja,

masalah sekarang adalah kekurangan ketjepatan berputar (velocity of money) jang tidak

atau belum dikendalikan sebagaimana mestinja, jang menjebabkan ekonomi kita suram

waktu ini.

Saudara Ketua, memang ada didengar atau terdengar suara-suara, bahwa

memperedarkan uang lebih banjak, akan mengakibatkan inflasi.

Suara jang begini membosankan kita, jang pernah didengung-dengungkan

semendjak merdeka, dan tahukan Saudara dimana sumbernja?

Tidak lain, suara ini berpusat pada golongan tertentu, madjikan atau anak buah,

supaja disamping golongan ini memiliki kemewahan, rakjat banjak didjadikan mangsa

mereka jang- jang empuk, untuk lebih leluasa menekan mereka dengan idjonnja,

monopolinja, perhitungan bunganja jang tinggi taktik mereka dalam berspekulasi,

menimbun barang-barang. Jah, Saudara Ketua, segala bentuk kerdja jang dapat

menghambat kemadjuan bangsa Indonesia dalam pembangunan dan perbaikan hidup.

Saudara Ketua, kita telah sama kenal dengan sistim gunting uang, jang telah

melemahkan potensi rakjat dalam pembentukan modal nasional, kita telah mengalami

devaluasi rupiah, jang sebelumnja tertjatat dengan uang luar negeri, seperti Malayan

Dollar hanjalah berbanding M$. 1 sama dengan Rp. 1,25.- tetapi telah didevaluasikan

mendjadi Rp. 3,75.- dengan akibatnja jang sangat buruk jaitu harga beras jang tadinja

tidak lebih dari 75 sen perkilo, sekarang telah naik mendjadi 3 a 4 rupiah sekilo.

Keadaan ini telah menjebabkan buruh-buruh kita, pegawai-pegawai negeri, seperti

apa jang telah atjapkali kita dengar, jaitu gadji mereka hanja tjukup untuk hidup 16 hari

dalam sebulan.

Diperhitungkan dengan ini, samalah artinja konsesi jang diberikan kepada

pemegang hot-money, adalah kelandjutan dari usaha-usaha menurut program diatas,

jaitu menggunting uang, atau mendevaluasikan lagi.

Betapa bahajanja ini, Saudara Ketua, telah sama kita lihat dan dengar.

75

Rapat 56.

Disamping segolongan jang hidup melimpah ruah, terdapat kehidupan rakjat jang

serba kurang, gedjala deflasi, kekurangan uang dari pada perusahaan industri rakjat,

ladang rakjat, tidak dapat berkembang sebagaimana mestinja, merusak-binasakan moril

rakjat.

Pada saat ini, kita kenal kerusakan moril, karena ketiadaan rumah-tangga jang

teratur disebabkan pengangguran, pemuda-pemuda lupa daratan sampai membuat

pelanggaran susila, ada pemuda jang sampai hati mendjual bangkai ajam ditengah pasar,

penggarongan disiang hari dan kedjahatan lainnja, jang berpokok-pangkal pada tekanan-

tekanan ekonomi jang maha berat dewasa ini.

Berdasarkan uraian kami seperti diatas, menurut pendapat kami -tidak akan

mendjadi berat, Saudara Ketua, bahkan meredakan suasana jang serba suram waktu ini,

djika Pemerintah memperoleh modal kerdja dengan mengeluarkan uang kertas baru, asal

sadja kebutuhan pokok seperti beras, ikan asin, minjak, tekstil kasar, dikendalikan

harganja, baik setjara distribusi, maupun setjara lain jang dapat dipertanggung-

djawabkan seperti melalui koperasi jang sesuai dengan daja beli rakjat.

Sekalipun pengeluaran uang kertas baru akan melampaui dekking emas soal ini

tidak akan mendjadi berat, asal sadja rakjat dapat kita pimpin kearah usaha-usaha jang

produktif, memiliki tanah, supaja ada melipat-gandakan bahan makanan, petemakan,

perikanan dan lain-lain.

Pimpinan dari Pemerintah diharapkan dari pembagian benih-benih jang baik

peternakan, latihan kerdja dalam segala bidang usaha, guna dapat memperoleh hasil jang

baik dan hasil ternak jang sempuma andjuran penanaman massaal dari kopi robusta,

arabica, tjoklat, teh untuk menghasilkan devisen jang lumajan.

Pada waktu, djika kedjajaan telah mendjelma, kemakmuran sudah datang, rakjat

sudah gembira jang merata dari kota sampai kedesa, barulah datang saatnja, kita

memperhitungkan dekking emas, dan dengan mudah dapat dipungut, masing-masing 1

(satu) gram seorang umpamanja jang berarti 90 djuta X 1 gram = 90 ton emas mumi

dapat dikumpul dengan serentak, guna disimpan dalam Bank Indonesia untuk tahanan

dan perkembangan-perkembangan selandjutnja.

Saudara Ketua, mungkin hal ini mentertawakan bagi lawan politik kita akan

pengatjau ekonomi.

Pengumpulan begini, akan merupakan saham rakjat, rakjat memiliki Negara

Indonesia bersama-sama, jang sesuai dengan kata-kata jang lazim dipakai "dari rakjat

untuk rakjat", dan "pertahanan rakjat", sesuai djuga dengan pribahasa "berat sama

dipikul ringan sama-sama didjindjing", "djika berlaba sama dibagi, djika rugi sama-sama

dimodali", jang asal membedakan tinggi rendahnja, sama-sama memiliki, sama-

76

Rapat 56.

sama memungut faedahnja, dan djuga sama-sama mempertahankan dari bentjana

apapun, baik dari luar maupun dari dalam.

Saudara Ketua jang terhormat, kami sadari djuga bahwa saran kami seperti diatas

akan bentrokan dengan segolongan apatis dan pesimis, mereka nanti akan menondjol,

bahwa dengan pengeluaran uang kertas lebih banjak, akan menjebabkan kurs bebas uang

kita akan lebih turun lagi.

Untuk ini kami hanja mendjawab dengan singkat:

Bahwa kurs gelap uang alau kurs bebas jang kita dapati sekarang bukanlah terdjadi

sewadjarnja, tetapi terdjadi dengan dikendalikan oleh segolongan manusia, jang ingin

mendjerumuskan bangsa lndonesia dalam djurang jang serba sulit, seperti jang kita

alami dewasa ini.

Hal ini karena banjak seluk-beluknja dengan moneter politik setjara integral, jang

djika dibitjarakan langsung dalam rapat terbuka seperti sekarang ini. maka kami

berpendapat, baiklah kami buka dalam kesempatan jang lain untuk membanterasnja.

Andaikata kami beranikan membuka suara didepan Dewan Perwakilan Rakjat ini,

sidang jang mulia ini, berarti akan memberi angin kepada golongan tertentu tadi, mereka

jang merupakan pengatjau-pengatjau ekonomi jang memusuhi kehidupan kita jang tjinta

damal, aman makmur, dan lebih dichawatiri lagi djika dibuka tabir jang tertutup itu,

akan terdjadi sendjata memakan tuan, dan insja Allah kami ulang sekali lagi dalam

kesempatan lain, kami tjoba-tjoba memetjahkan persoalan penting itu.

Saudara Ketua jang terhormat, semua keterangan jang seperti kami uraikan diatas,

tidaklah berarti atau dengan kalimat lain, djangan diartikan, bahwa kami anti kepada

pengeluaran obligasi, malah sebaliknja, dan kami akui satu tjara jang baik diantara

beberapa tjara untuk mengumpulkan modal, tetapi menurut suasana sekarang, sebelum

beberapa faktor penting kehidupan ekonomi kita diperbaiki bukanlah saatnja untuk kita

bertindak menurut tjara jang diadjukan Pemerintah ini, disamping hasilnja kurang dapat

diharapkan, djuga akan memakan biaja pelaksanaan jang tidak sedikit.

Tetapi pula, djika beberapa tjara jang telah kami uraikan seperti diatas diikut-

sertakan pelaksanaannja, jaitu dikepung disegala djurusan, jang memegang hot-money

kehilangan akal, kehilangan lapangan untuk operasi, dan black-money itu akan mengalir

kepada jang dikehendaki oleh Pemerintah.

Saudara Ketua jang terhormat, adapun tentang materi rantjangan Undang-undang

tentang pengeluaran obligasi pasal demi pasal, belum kami bahas, insja Allah dalam

babak kedua djika dirasa perlu akan kami tjoba membahas, dan buat sementara

mempeladjari djawaban Pemerintah dalam babak pertama, maka pendirian fraksi kami

77

Rapat 56.

Partai Islam Perti, kami tangguhkan dahulu, dan insja Allah dalam pemandangan umum

babak kedua akan kami tegaskan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Tan Kiem Liong.

J . Tan Kiem Liong: Saudara Ketua jang terhormat, maksud Pemerintah untuk

menarik hot-money atau black-money dari peredaran dan memberi djalan kearah jang

positif dan constructief adalah baik dan sangat saja hargai.

Usaha penarikan dan penjaluran ini telah pula saja kemukakan beberapa kali dalam

pemandangan umum saja baik jang mengenai keuangan maupun dalam membahas

rantjangan anggaran belandja tahun jang lalu.

Mengenai rantjangan Undang-undang pengeluaran obligasi berhadiah tahun 1959

ini, menurut pendapat saja bukanlah merupakan djalan jang satu-satunja harus kita

tempuh untuk menjehatkan keuangan dan penarikan uang hitam atau hot-money dalam

keadaannja seperti sekarang ini, terutama setelah saja mempeladjari konsiderans pada

bagian Menimbang a, b, c dan d dan nota pendjelasan pada lampiran rantjangan

Undang-undang tersebut, maka disitu terdapat perbedaan maksud dan penggunaan dari

pada obligasi tersebut.

Didalam Undang-undangnja uang obligasi tersebut antara lain disebut untuk

keperluan mengurangi djumlah uang jang beredar, untuk mengkonsolidir hutang-hutang

djangka pendek, untuk mengambil tindakan-tindakan untuk perkembangan pasar modal

dalam negeri, kearah jang sehat dan untuk biaja pembangunan, dan demikianlah bunji

dalam lukisan menimbang dari pada rantjangan Undang-undang ini. Akan tetapi djika

kita sampai kepada pendjelasannja, maka disini terdapat suatu contradiction dari pada

penggunaan uang tersebut, jang antara lain dinjatakan bahwa uang tersebut akan

dipergunakan untuk menutup deficit anggaran belandja, membajar hutang Pemerintah

kepada Bank Indonesia dan lain-lainnja.

Saudara Ketua jang terhormat, untuk menutup deficit anggaran belandja sadja kita

perlukan uang sebanjak 8 miljard untuk tahun ini, malahan kemungkinan deficit tahun

ini mentjapai hingga 12 miljard lebih bukan sadja tidak mungkin. Djadi Saudara Ketua,

untuk menutup deficit sadja Pemerintah perlu uang sebanjak antara 8 hingga 12 miljard.

Bila (kalau) apakah artinja pindjaman 2 miljard ini ? Apakah dengan uang 2 miljard ini

seluruhnja akan dipergunakan untuk mengurangi deficit, ataukah hanja 50% atau berapa

diperlukan bagi deficit anggaran belandja? Kalau uang pindjaman obligasi ini

dipergunakan seluruhnja untuk usaha-usaha pembangunan, saja rasa tentu akan berhasil

78

Rapat 56.

tetapi djika tidak demikian, maka usaha penjaluran obligasi itu tidak mungkin

terlaksana, ketjuali dengan pindjaman paksa.

Berhasil atau tidaknja pindjaman negara tergantung dari pada kepertjajaan rakjat

kepada perekonomian atau politik perekonomian jang didjalankan oleh Pemerintah,

selain itu Pemerintah harus dapat mendjamin adanja djaminan hukum.

Untuk penarikan black-money atau hot-money ini, bukan hanja dengan djalan

mengeluarkan obligasi, akan tetapi masih ada djalan lain, jaitu antara lain dengan:

a. memberi fasiliteit jang besar bagi perusahaan partiktulir untuk membangun

industri,

b. menjediakan setjukupnja bahan-bahan keperluan industri,

c. mempermudah peraturan-peraturan jang ada, sehingga birokrasi dan kontjo sistim

hapus sama sekali;

d. mendirikan sesuatu objek industri jang tertentu, umpamanja pabrik gelas, tekstil,

pabrik printing, pabrik kertas, hotel dan lain-lainnja,

e. penjaluran dalam bidang perkebunan, umpamanja penanam karet, kopi, kelapa,

tembakau dan lain-lain lagi.

Sebagai tjontoh lain, jaitu Pemerintah mendirikan umpamanja sadja pabrik printing

dan biaja jang diperlukan sebanjak 100 djuta, dan untuk keperluan uang pembangunan

ini didjual kepada pengusaha nasional pabrik ini, dapat didjual obligasi sebesar djumlah

tersebut. Tambah 50% keuntungan Pemerintah obligasi sudah mendapat keuntungan

djika pabrik tersebut menghasilkan keuntungan, dan djika tidak ia tidak akan

mendapatkan apa-apa. Akan tetapi sudah tentu pemimpin perusahaan tersebut dipilih

langsung oleh sipembeli obligasi. Dengan djalan begitu, maka dapat tersaring orang-

orang jang tjakap dalam pimpinan perusahaan tersebut, tidaklah keadaannja seperti

sekarang ini dimana boleh dibilang % dari perusahaan-perusahaan Pemerintah menderita

kerugian tiap-tiap tahunnja dan djuga mendjadi sarang mentjari redjeki dan kedudukan,

zonder menanggung kerugian-kerugian jang diderita oleh perusahaan-perusahaan

tersebut.

Sebagai tjontoh, antara lain perusahaan-perusahaan besar jang dikuasai sepenuhnja

oleh Pemerintah, jaitu: Garuda Indonesian Airways, Pelni, Djawatan Kereta Api. Dari

ketiga perusahaan Pemerintah ini sadja Pemerintah menderita kerugian beratus djuta

tiap-tiap tahunnja. Mungkin kerugian beratus djuta itu tidak mendjadikan soal bagi

rakjat, djika dalam perusahaan-perusahaan tersebut segala sesuatunja beres, hubungan

terdjamin, ada service jang baik. Akan tetapi ternjata bahwa ketiga perusahaan tersebut

tidaklah demikian. Bagaimana keluh-kesah rakjat terhadap ketiga perusahaan tersebut,

79

Rapat 56.

tidak perlu lagi saja uraikan disini, saja rasa Saudara Menteri sendiri mengetahuinja dan

seluruh anggota sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat disinipun

mengetahuinja pula.

Oleh karena itu saja ingin menanjakan kepada Pemerintah:

1. Adakah keuntungan jang didapat oleh ketiga perusahaan tersebut, dan djika ada

berapa djumlahnja dari tiap-tiap perusahaan tersebut?

2. Djika ketiga perusahaan tersebut menderita rugi, berapakah kerugian jang diderita

tiap tahunnja?

3. Berapakah kapital jang telah diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut hingga

saat ini?

4. Menurut keterangan jang saja dapat, bahwa hingga saat ini Kementerian Pelajaran

masih membajar seluruh asuransi berikut ongkos-ongkos reparasi kapal-kapal

Pelni. Apakah benar? Dan djika benar berapakah djumlah seluruh pengeluaran

tersebut?

Saudara Ketua jang terhormat, dengan mengambil tjontoh kepada tiga perusahaan

besar Pemerintah tadi, sudah djelas bahwa Pemerintah sendiri perlu mengoreksi dan

mengambil tindakan seperlunja untuk perbaikan, baik dilihat dari segi perusahaan

ataupun dilihat dari segi keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu

Saudara Ketua, untuk menjehatkan keuangan kita dewasa ini antara lain djuga adanja

efficiency dalam perusahaan-perusahaan Pemerintah jang ada. Untuk itu hendaknja

dibentuk suatu badan kontrole jang benar-benar dapat mengontrol pekerdjaan direksi

atau presiden direktur dari perusahaan-perusahaan Pemerintah.

Untuk menjehatkan keuangan kita, selainnja mendirikan pabrik-pabrik baru, perlu

djuga mendjaga berlangsungnja hidup pabrik-pabrik jang ada sekarang ini. Mendirikan

pabrik-pabrik baru belumlah berarti bertambahnja produksi dan memberi nafkah kepada

penduduk atau menambah penghasilan negara. Untuk keperluan itu hendaknja

Pemerintah mengadakan proteksi bagi hasil-hasil produksi dalam negeri, dan jang

penting ialah memberikan bantuan dan bimbingan, baik untuk pembangunan pabrik-

pabrik baru dan bagi pabrik-pabrik jang ada. Bimbingan dan bantuan Pemerintah kepada

industri dalam negeri sekarang ini boleh dikata tidak ada, persediaan bahan-bahan jang

diperlukan djuga tidak mendapat perhatian sepenuhnja dari Pemerintah. Pemerintah

hanja memberikan djandji-djandji komitment-komitment dalam interview-interviewnja,

sedangkan realisasi dari pada interview-interview itu tidak mendjadi kenjataan, dan

sebagai akibatnja banjak pabrik-pabrik gulung tikar.

80

Rapat 56.

Saudara Ketua jang terhormat, kalau Pemerintah hingga saat ini belum djuga dapat

memberikan bahan-bahan dan proteksi bagi pabrik-pabrik jang telah ada, bagaimana

untuk pabrik-pabrik jang akan dibuat kelak ?

Kenjataannja sekarang ini, bahwa bagi mereka jang hendak mendirikan sesuatu

pabrik untuk keperluan penambahan produksi, pertama ia harus berhubungan dahulu

dengan orang-orang dari partai A, partai B atau partai C atau kepada pedjabat-pedjabat

tinggi jang memegang kekuasaan, djika tidak. tidak mungkin ia akan berhasil dalam

usahanja Karena apa hal jang demikian ini terdjadi ? Ialah karena sistim dan peraturan-

peraturan seperti sekarang inilah memaksa mereka jang hendak mendirikan industri atau

usaha lain-Iainnja harus berbuat demikian.

Saja sangsi, apakah dengan adanja Undang-undang Pengeluaran Pindjaman

Obligasi Berhadiah tahun 1959 ini, djika seandainja diterima dan disahkan oleh sidang

Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini, akan berhasil baik untuk mentjegah inflasi,

perbaikan keuangan, dan bagi usaha pembangunan seperti maksud semulanja.

Untuk mendapatkan hasil dari pada Undang-undang ini, Pemerintah hendaknja:

a. menghemat pengeluaran-pengeluaran bukan untuk usaha pembangunan;

b. menstabilitet harga bahan-bahan baku dan harga barang-barang pada umumnja;

c. mentjegah inflasi.

Djika ketiga soal ini dapat dilakukan, saja jakin usaha pendjualan obligasi ini akan

berhasil, dan djika tidak sajapun jakin Pemerintah tidak akan berhasil, karena

penghasilan diluar dengan membeli atau memborong barang-barang djauh melebihi

keuntungan jang didapat dari pada membeli obligasi, walaupun membeli obligasi itu

akan mendapatkan hadiah-hadiah.

Sebagai tjontoh bank-bank partikulir dewasa ini djika memindjamkan uang,

mendapatkan rente sebanjak 2,5% tiap bulannja, djadi tiap tahun sebanjak 12 X 2,5% =

30% dan ini berarti 6 kali lebih banjak dari rente obligasi jang akan didjual oleh

Pemerintah. Belum lagi djika kita batja advertensi dalam harian-harian ada pemindjam

jang berani bajar 4% sebulan dengan tanggungan tjukup,

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah sendiri dalam nota pendjelasannja

mengharapkan pengusaha-pengusaha kita memindahkan usaha-usahanja kebidang

industri, dan menjempitkan kepada usaha-usaha import dcngan dikuasainja sebagian

besar import barang-barang oleh the big 8. Saja tidak keberatan hal ini dilakukan oleh

Pemerintah, asal sadja pemasukan dan distribusinja djangan matjet lagi, dan betul-betul

usaha ini tidak merugikan rakjat. Apa gunanja diserahkan kepada the big 8 kalau, nanti

harga-harga tambah meningkat, dan distribusi tidak teratur seperti halnja dengan tekstil

untuk lebaran, sesudah lebaran baru datang.

81

Rapat 56.

Oleh karena itulah Saudara Ketua, djika Pemerintah mengandjurkan pengusaha-

pengusaha kita supaja mendjadi industri minded, hendaknja diberikan bantuan dengan

sungguh-sungguh. Sebagai penutup saja atas nama Fraksi N.U. mengemukakan saran-

saran hanjalah untuk membantu Pemerintah agar segala usahanja untuk perbaikan

ekonomi dan keuangan kita dapat berhasil baik, dan fraksi saja Fraksi N.U, akan

menentukan sikapnja terhadap rantjangan Undang-undang ini setelah mendapat

djawaban atas saran-saran dan pertanjaan saja.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Moenadir.

Moenadir : Saudara Ketua jang terhormat, rantjangan Undang-undang tentang

pindjaman obligasi berhadiah tahun 1959 jang mendjadi atjara rapat pleno pada hari ini

pembitjaraannja ternjata tidak menurut prosedur biasa dengan tidak melalui rapat

Bahagian - bahagian, tetapi terus langsung dibawa kesidang Berhubung dengan itu maka

perkenankanlah saja dalam menghadapi pembitjaraan rantjangan Undang-undang dalam

babak pertama ini untuk mengadakan tindjauan jang agak meluas, karena saja anggap

perlu mengadakan penelitian terhadap persoalan-persoalan sebagai berikut:

a. persoalan mengenai perkembangan moneter negara kita pada dewasa ini;

b. maksud dan tudjuan jang hendak ditjapai dengan pengeluaran obligasi;

c. hasil jang diharapkan dari pengeluaran obligasi tahun 1959 ini: dan

d. hubungannya antara pengeluaran obligasi dengan usaha pembangunan negara kita

pada umumnja.

Saudara Ketua jang terhormat, persoalan mengenai perkembangan moneter negara

kita pada dewasa ini serta usaha kearah pemetjahannja perlu saja djadikan pangkal

bertolak saja dalam menindjau rantjangan Undang-undang ini, karena menurut bunji

consideransnja dan pula menurut pendjelasan dalam memori pendjelasannja, maka

keadaan moneter pada dewasa inilah, jang menggerakkan pikiran Pemerintah untuk

mengeluarkan obligasi. Tidakkah sebagai considerans rantjangan Unclang-undang

tentang obligasi tahun 1959 ini dapat kita batja kalimat jang mengenai huruf a sebagai

berikut (saja kutip):

,,a. bahwa berhubung dengan perkembangan moneter dewasa ini …..dan seterusnja” dan

tidaklah dalam memori pendjelasannja dapat kita batja kalimat sebagai beri’kut (saja

kutip): ,,Karena itu tekanan-tekanan inflatoir sangat dirasakan sebagaimana terbukti dan

kenaikan harga, walaupun relatip tidak setinggi dengan naiknja djumlah uang jang

82

beredar. Djumlah uang beredar yang begitu besar membawa pengaruh buruk dilapangan

moneter dan menghambat perkembangan ekonomi jang Sehat”.

Memang tidaklah dapat dipungkiri, bahwa besarnja djumlah uang jang beredar dalam

masjarakat dapat mempunjai effek inflatoir, apabila hal itu tidak diikuti oleh tjukupnja

persediaan barang-barang kebutuhan jang seimbang. Setjara ,,wiskundig gesproken”

maka nilai atau daja beli uang adalah tergantung seimbang dengan besarnja produksi

barang-barang kebutuhan dan peredarannja, akan tetapi tergantung dengan kebalikannja

dan ketjepatan beredarnja uang. Berhubung dengan itu maka kalau kita hendak

mengusahakan dapatnja mengurangi tekanan-tekanan inflatoir, pandangan kita harus kita

arahkan kepada dua djurusan jaitu:

a. mengurangi djumlah uang jang beredar, jang dapat diartikan mengurangi ketjepatan

beredarnja uang; dan b.

b. menambah persediaan barang-barang jang dibutuhkan, jang dengan tjara jang

selantjar-lantjarnja dapat sampai pada mereka jang membutuhkannja.

Dalam pada itu untuk djangan sampai menimbulkan salah faham perlu saja sisipkan

tjatatan sebelumnja, bahwa usaha penjehatan keadaan moneter dengan mengarahkan

pandangan kita kepada dua soal jang saja sebut tadi, tidaklah berarti dengan sendirinja

masjarakat adil dan makmur jang kita tjita-tjitakan akan terwudjudnja. Persoalan

mengenai terwudjudnja masjarakat adil dan makmur bukanlah hanja persoalan

penjehatan. keadaan moneter sadja. Penjehatan keadaan moneter negara pada dewasa mi

hanjalah merupakan salah satu dan ,,perata djalan” sadja untuk bertindak lebih Iandjut

kearah tertjapainja masjarakat adil dan makmur. Maka sekali lagi: pengarahan

pandangan kita kepada djurusan:

a. mengurangi djumlah uang jang beredar; dan butuhan, adalah hànja sebagaj salah satu

dan

b. menambah djumlah persediaan barang-barang ke pada ,,aangrijpingspunten” dari

pada maksud kita menibentuk ma’sjarakat adil dan makrnur.

Apabila kita teliti lebih Iandjut mengapa djumlah uang jang beredar sampai demikian

besarnja, sehingga tekanan-tekanan inflatoir setiap saat mungkin memberat, maka kita

akan menemukan sebab-musababnja, ialah karena selalu meningkatnja defisit Anggaran

Belandja Negara kita, dan deficit mana sukar untuk dibiajai dengan tjara-tjara jang tidak

mempunjai effek inflatoir. Hal ini telah diakui oleh Pemerintah jang dengan setjara lebih

tegas menjatakan dalam tambahan keterangannja sebagai berikut:

"Sumber dari kenaikan uang lang beredar ini adalah deficit-deficit anggaran

belandja jang sedjak tahun 1956 meliputi djumlah-djumlah jang besar". Dalam keadaan

sematjam ini maka Pemerintah menganggap penting sekali untuk mengambil tindakan-

tindakan jang dapat menarik sekedarnja uang jang beredar. Mempertinggi persekot

83

Rapat 56.

import dan pengeluaran obligasi adalah antara lain tindakan-tindakan jang dimaksud

untuk menarik sekedarnja uang jang beredar. Adalah masih mendjadi pertanjaan, apakah

tindakan sematjam itu akan mempunjai effek jang kita harapkan, karena pemetjahan

persoalannja tidak mengenai sasaran jang sesungguhnja, Dengan demikian maka sistim

"contractie uang" akan merupakan sifat tambal sulam sadja dan kalau kurang berhati-

hati dalam melaksanakannja malahan mungkin akan menimbulkan keadaan jang lebih

memburuk. Menurut hemat saja pemetjahan persoalan jang mengenai perkembangan

moneter negara pada dewasa ini harus dilakukan tidak terlepas dari persoalan deficit

dalam anggaran belandja kita. Berhubung dengan itu sekalipun harus kita akui, bahwa

persoalan mengenai deficit anggaran belandja lebih bermanfaat djika dibitjarakan pada

waktu membitjarakan anggaran belandja maka saja merasa perlu mengemukakan dengan

sepintas lalu mengenai persoalan ini. Terlebih dahulu perlu ditjatat, bahwa saja bukannja

orang jang apriori menolak adanja deficit dalam anggaran belandja. Dalam suatu negara

jang sedang membangun maka suatu deficit dalam anggaran belandja sukar untuk

dielakkan. Jang saja anggap perlu untuk ditekankan mengenai persoalan anggaran

belandja ini ialah bagaimana penentuan besarnja pengeluaran dan pendapatan negara

dapat disesuaikan dengan keadaan negara kita jang senjata-njatanja. Realiteit dari pada

keadaan negara kita harus mendjadi pedoman dalam penjusunan anggaran belandja.

Adapun saja lihat sebagai realiteit itu ialah keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. masih adanja gangguan keamanan dari dalam maupun dari luar negeri, jang harus

dapat diberantas sampai keakar-akarnja dalam waktu sesingkat mungkin;

b. keadaan rakjatnja jang taraf penghidupannja pada umumnja masih belum dapat

dikatakan menggembirakan;

c. bahan kekajaan negara kita, sekalipun mungkin dalam djumlah jang besar dan

banjak sekal; djenisnja, sesungguhnja masih merupakan kekajaan terpendam;

d. negara muda jang masih dalam taraf permulaan dalam mengusahakankemadjuan

dalam segala bidang, dan masih meuundjukkan kekurangan tenaga management

dalam lapangan produksi.

Dengan berpedoman kepada realiteit-realiteit jang ada pada negara kita pada

dewasa ini, apakah kiranja tidak lebih dapat dipertanggung-djawabkan apabila

penjusunan anggaran belandja sungguh-sungguh disesuaikan dengan kekuatan kita.

Djanganlah tergesa-gesa berpangkal kepada pikiran, bahwa bagaimanapun djuga kita

harus dengan lekas mentjapai taraf seperti negara-negara merdeka lain jang telah lama

berdiri. Berhubung dengan itu, maka saja mengemukakan suatu idee, jang detaileringnja

dapat dibitjarakan lebih landjut pada waktunja. Idee itu ialah supaja anggaran belandja

negara kita disusun sebagai sematjam "urgensi-begroting" atau sematjam

84

Rapat 56.

"oorlogsbegroting", sekalipun bukan "oorlogsbegroting" dalam arti jang sebenarnja,

dimana semua pembiajaannja hanja dipergunakan melulu untuk kepentingan militer,"

karena kita tidak boleh lupa akan taraf perdjuangan negara kita sebagai negara muda

jang hendak mentjapai kemadjuan dalam segala bidang dengan kekurangan peralatan

materiil, maupun tenaga pimpinan. Penggunaan nama dari anggaran belandja itu

bukanlah mendjadi soal, karena "what is in a name". Jang saja maksudkan dengan idee

itu ialah idee untuk menjusun anggaran belandja menurut urgensi jang djelas dan tegas

dengan keinsjafan, bahwa segala sesuatunja berdjalan dalam keadaan serba kurang.

Selandjutnja apabila kita mempersoalkan lebih mendalam akan masalah

penambahan persediaan barang-barang kebutuhan, maka nistjajalah kita akan terlibat

dalam masalah-masalah lain dalam bidang import-export, bidang persediaan devisen dan

djuga bidang jang mengenai management dalam lapangan produksi. Dan masalah-

masalah itu satu sama lain sangkut-menjangkut. Karena bukan pada tempatnja disini

untuk membahas lebih landjut mengenai persoalan-persoalan itu, maka jang hendak saja

kemukakan disini ialah bahwa usaha penjehatan dalam lapang moneter tidak boleh hanja

ditekankan kepada "contractie" uang sadja, tetapi harus djuga dibarengi dengan

penjehatan peredaran barang-barang kebutuhan, atau dengan lain perkataan penjehatan

tjara-tjara distribusinja.

Menurut hemat saja ketidak-lantjaran dari pada peredaran barang-barang tidak

hanja terletak pada kesukaran-kesukaran dalam lapangan transport sadja, jang oleh

Pemerintah selalu didjadikan sematjam "kambing hitam" kalau dipersoalkan tentang

keseretan dalam peredaran barang, tetapi djuga terletak dalam organisasi. Kiranja sudah

datang pada saatnja untuk meng-entameer penjusunan organisasi dalam distribusi aparat

dalam keseluruhannja sampai jang mengenai lapang "pengetjeran" djuga, kalau perlu

mengenai bahan-bahan primer dahulu. Penjehatan peredaran barang-barang akan

mempunjai akibat-akibat :

a. bahwa dengan tidak usah terdapat persediaan barang-barang jang berkelebihan,

jang dengan keadaan deviezenvoorraad pada dewasa ini tidak mungkin terlaksana,

dengan persediaan barang-barang jang sedang sadja tetapi dengan peredaran jang

lantjar sudah dapat memberi effek jang baik terhadap daja beli dari pada uang kita;

b. bahwa subsidi-subsidi jang diberikan untuk keperluan pembelian barang-barang

dari dalam maupun luar negeri, jang sesungguhnja memberatkan Anggaran

Belandja Negara kita akan dapat mengenai sasarannja, ialah jang membutuhkan

barang-barang itu akan merasakan keuntungannja dari pemberian subsidi-subsidi;

c. bahwa nafsu untuk mengadakan spekulasi dapat mendjadi berkurang dan ini akan

mempunjai pengaruh jang baik sekali dalam usaha penarikan "black-money" dari

85

Rapat 56.

peredaran. Selama nafsu untuk mengadakan spekulasi tidak dikurangi dengan

mengurangi adanja kesempatan mengadakan spekulasi, maka usaha penjehatan

keadaan moneter tidak mudah dilaksanakan.

Saudara Ketua jang terhormat, tadi djuga telah saja kemukakan, bahwa penelitian

akan maksud dan tudjuan jang hendak ditjapai dengan pengeluaran obligasi tahun 1959

ini saja anggap perlu djuga diadakan, karena saja hendak mentjari djawaban akan

pertanjaan, apakah pengeluaran obligasi tahun 1959 ini, sebagaimana pengaturannja

dirumuskan dalam rantjangan Undang-undang jang kita hadapi ini, dapat mentjapai apa

jang diharapkan. Dalam considerans rantjangan Undang-undang ini dapat kita ketahui

untuk apa obligasi tahun 1959 ini hendak dikeluarkan. Saja kutip:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan moneter dewasa ini perlu diambil

tindakan-tindakan jang mengurangi djumlah uang jang beredar dalam masjarakat

dan menggunakannja untuk usaha pembangunan;

b. bahwa perlu diambil tindakan-tindakan untuk mengkonsolidir hutang-hutang

djangka pendek;

c. bahwa perlu djuga diambil tindakan-tindakan untuk perkembangan pasar modal

dalam negeri kearah jang sehat;

Disamping itu dalam memori pendjelasannja dapat kita batja sebagai berikut (saja

kutip: "Perlu kiranja diambil tindakan-tindakan jang dapat menarik sekedarnja "black-

money" jang beredar, sehingga dapat mengurangi tekanan-tekanan inflatoir. Mengurangi

tekanan inflatoir ini perlu sekali didjalankan, karena telah mendjadi pendapat umum,

bahwa pembangunan tidak dapat berdjalan dengan lantjar djika dalam negara sedang

meradjalela suatu inflasi jang keras. Djadi usaha ini adalah penting sekali dalam rangka

usaha pembangunan negara dan masjarakat. Djika sebahagian dari uang itu dapat ditarik

dari peredaran, maka djumlah tersebut dapat digunakan untuk mengurangi hutang

Pemerintah pada Bank Indonesia dan menambah pembiajaan deficit Anggaran Belandja

tahun 1959 dan 1960. Disampingnja uang itu dapat dipergunakan pula untuk membiajai

projek-projek pembangunan jang segera dapat memperoleh manfaat bagi masjarakat" .

Keterangan dalam memori pendjelasan ini diperdjelas lagi dalam keterangan tambahan

tertulis jang disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Djadi dengan ringkas maka jang hendak ditjapai dengan pengeluaran obligasi

tahun 1959 ini ialah:

a. mengurangi sekedarnja tekanan-tekanan inflatoir didalam negeri;

b. mengkonsolidir hutang-hutang dj angka pendek;

c. pembiajaan deficit Anggaran Belandja tahun 1959 dan 1960;

86

Rapat 56.

d. untuk keperluan pembiajaan projek-projek pembangunan jang segera memperoleh

manfaat bagi masjarakat dan jang sebaiknja dilakukan diluar anggaran belandja.

e. mengusahakan adanja pasar modal jang sehat dalam negeri.

Apabila kita teliti lebih landjut maka kita akan dapat menarik kesimpulan, bahwa

maksud pokok dari pada pengeluaran obligasi tahun 1959 ini ialah mengurangi

sekedarnja tekanan-tekanan inflatoir, sedang maksud jang lain jang saja sebut diatas

adalah merupakan kelandjutan dari pengurangan tekanan-tekanan inflatoir dan tjara

mempergunakan uang jang ditarik dari peredaran. Mengenai usaha pengurangan tekanan

inflatoir sedikit banjak telah saja kemukakan tadi dalam menindjau persoalan mengenai

perkembangan moneter negara kita pada dewasa ini. Dengan ringkas saja ulangi lagi

bahwa pengurangan tekanan-tekanan inflatoir dengan dj alan pengeluaran obligasi sadja

dengan tidak diikuti dengan tindakan-tindakan lain jang mengenai penjusunan anggaran

belandja dengan aspek-aspek pengeluarannja dan pemasukannja demikian djuga jang

mengenai persediaan barang-barang – dalam hal ini saja tekankan kepada kelantjaran

peredarannja – mungkin tidak akan mempunjai effek jang menggembirakan. Namun

demikian persoalan penarikan "hot-money" atau "black-money" dari peredaran adalah

tetap mendjadi persoalan jang minta pemikiran sedalam-dalamnja, karena realiteit

menundjukkan, bahwa djumlah uang jang beredar telah demikian besarnja. Ini adalah

suatu ; “harde realiteit". Maka pada saatnja nanti dan dengan tjara jang sebaik-baiknja

tentang persoalan mengenai "hot-money" ini Partai Nasional Indonesia akan

mengemukakan pendapat, maupun saran jang dapat membawa kita kearah

pemetjahannja.

Sebagaimana saja katakan terlebih dahulu, maka maksud jang lain-lain jang saja

sebut tadi adalah semata-mata merupakan "gevolg" dari maksud jang pokok ialah

maksud mengurangi tekanan inflatoir Dan gevolg itu adalah suatu hal jang sudah

semestinja-dilaksanakan. Dalam pada itu dapat djuga saja katakan bahwa usaha

pengurangan tekanan inflatoir adalah sebagai "pembuka djalan" kearah tertjapai nja

maksud-maksud jang lain itu. Dengan demikian, maka berhasil atau tidaknja maksud-

maksud jang lain itu tergantung dari berhasil atau tidaknja pengeluaran obligasi.

Timbullah sekarang suatu pertanjaan apakah usaha dalam lapang:

a. mengkonsolidir hutang djangka pendek;

b. pembiajaan deficit anggaran belandja;

c. pembiajaan projek-projek pembangunan dalam djangka pendek dan

d. pengusahaan-pengusahaan adanja pasar modal jang sehat dalam negeri,

hanja digantungkan kepada pengeluaran obligasi sadja. Kiranja tidak demikian

maksud Pemerintah, lebih-lebih kalau diingat, bahwa besarnja obligasi jang hendak

87

Rapat 56.

dikeluarkan itu maximaal hanja sampai 2 miljard rupiah. Berapakah besar pengaruh

uang 2 miljard rupiah terhadap pengurangan tekanan inflatoir dalam masjarakat dimana

djumlah uang jang beredar – menurut Pemerintah – dalam tahun 1959 ini ditaksir akan

mentjapai 34,1 miljard rupiah. Djuga apakah jang dapat ditjapai oleh uang 2 miljard

dalam usaha pengkonsolidiran hutang djangka pendek jang hendak dilakukan bersama-

sama dengan pembiajaan deficit anggaran belandja – jang dalam tahun 1959 ini sadja

ditaksir sekurang-kurangnja 8 miljard rupiah – dan bersama-sama lagi dengan

pembiajaan projek-projek pembangunan dalam djangka pendek. Adapun mengenai

pengusaha pasar modal jang sehat dalam negeri dengan pengeluaran obligasi ini

mungkin dapat terdjelma sekalipun "in embrio" vorm.

Berhubung dengan itu, maka inginlah saja mengadjukan pertanjaan kepada

Pemerintah. Apakah dari pihak Pemerintah sudah ada gagasan jang tentu-tentu, sjukur

kalau sudah ada "planning" jang tertentu untuk mentjapai maksud jang lain-lain saja

sebut tadi ?

Saudara Ketua jang terhormat, berbitjara mengenai hasil jang diharapkan dapat

tertjapai dari pengeluaran obligasi, maka terlebih dahulu perlu saja kemukakan, bahwa

diadakannja penelitian terhadap persoalan ini saja anggap merupakan hal jang tidak

boleh dilupakan. Menurut hemat saja segala itu, sekalipun dengan maksud dan tudjuan

jang baik, djuga telah diusahakan pengaturan-pengaturan jang sebaik-baiknja, akan

tetapi kalau terlebih dahulu sudah dapat dikirakan, bahwa "uit komst”-nja nanti akan

mempunjai effek jang berlainan dengan maksud dan tudjuan semula, berhubung dengan

suasana jang sudah kita kirakan sebelumnja, maka hal itu perlu mendapat tindjauan

dengan seksama.

Persoalan mengenai sesuatu pindjaman disamping sjarat-sjarat jang menarik adalah

persoalan kepertjajaan, kepertjajaan kepada pemindjam. Dan persoalan kepertjajaan ini

mempunjai 2 aspek, ialah :

a. pertjaja bahwa uang jang dipindjamkan itu akan dapat diterima kembali menurut

sjarat-sjarat jang telah ditentukan;

b. pertjaja bahwa uang jang dipindjamkan itu akan dipergunakan untuk maksud

sebagaimana dikatakan pada waktu memindjam.

Demikian djuga mengenai pengeluaran obligasi tahun 1959 ini. Mengenai sjarat-

sjarat jang menarik ternjata telah diusahakan sedjauh mungkin, kalau tidak dikatakan

malahan terlalu menarik, sehingga kadang-kadang dapat dikatakan, bahwa sjarat-sjarat

jang diatur dalam rantjangan Undang-undang ini lebih dekat kepada ingin memandjakan

kepada para pemilik uang, jang nota bene kebanjakan dari mereka adalah termasuk

golongan jang membikin kemelaratan rakjat banjak. Mengenai kepertjajaan kepada

88

Rapat 56.

Pemerintah Republik Indonesia jang mengeluarkan obligasi, bahwa uang jang dibelikan

obligasi itu akan kembali, hal ini tidak perlu saja tindjau lebih mendalam, karena

kepertjajaan sematjam ini sedikit banjak dapat diharapkan. Hanja jang perlu mendjadi

perhatian ialah bagaimana pelunasan obligasi nanti dapat diatur sedemian rupa supaja

betul-betul ada pelajanan atau service jang memuaskan. Djangan sampai mengalami

keseretan dalam pemberian bunga dan pelunasan-pelunasannja. Achirnya mengenai

persoalan kepertjajaan jang kedua, ialah pertjaja bahwa uang jang dipindjamkan itu akan

dipergunakan untuk maksud sebagaimana dirumuskan dalam rantjangan Undang-undang

ini adalah soal jang perlu mendjadi perhatian untuk dapatnja berhasil pengeluaran

obligasi tahun 1959. Terhadap penggunaan uang jang didapat dari pindjaman obligasi

harus diatur pengawasannja setertib-tertibnja karena djangan sampai timbul prasangka,

bahwa obligasi ini hanja Achirnya toch akan membiajai orang-orang jang ingin

melakukan ketjurangan sadja dan maksud mengadakan pembangunan hilang musnah

tanpa bekas.

Saudara Ketua jang terhormat, Achirnya saja sampai pada penelitian mengenai

hubungan antara pengeluaran obligasi tahun 1959 ini dengan usaha pembangunan

negara kita pada umumnja.

Bahwa maksud dari pengeluaran obligasi tahun 1959 ini jang berarti hendak

mengurangi sekedarnja tekanan-tekanan inflatoir, djuga sebagai pembuka djalan untuk

mengusahakan pembangunan negara dan masjarakat jang sehat telah disebut-sebut djuga

dalam memori pendjelasan, karena dalam suasana tekanan-tekanan inflatoir

pembangunan sulit dapat dilaksanakan. Malahan dengan setjara tegas dikatakan dalam

memori pendjelasan, bahwa. pengeluaran obligasi dimaksud untuk membiajai projek-

projek pembangunan jang segera memperoleh manfaat bagi masjarakat jang

pembiajaannja hendak dilakukan diluar anggaran belandja. Namun demikian karena

seperti jang saja katakan tadi bahwa tidak banjaklah arti uang 2 miljard rupiah jang

diharapkan dapat diperoleh dari pengeluaran obligasi terhadap djumlah biaja jang akan

dipergunakan untuk keperluan pembangunan jang hanja merupakan sebagian dari apa

jang hendak ditjapai maka perlu mendjadi perhatian persoalan, bagaimana pemilik

"black money" dapat dengan langsung diikut-sertakan dalam projek-projek

pembangunan jang dalam waktu singkat, maupun dalam waktu jang lama memberi

manfaatnja kepada masjarakat, sehingga masjarakat adil dan makmur dapat terwudjud.

Hal ini kiranja adalah lebih perlu mendjadi pemikiran jang semasak-masaknja karena hal

ini adalah usaha untuk menjeleriggarakan projek-projek pembangunan jang

pembiajaannja dilakukan diluar anggaran belandja. Maka berhubung dengan itu saja

89

Rapat 56.

ingin mengetahui dari pihak Pemerintah bagaimana pendapatnja mengenai soal dan

apakah kiranja djuga ada gagasan jang tentu-tentu mengenai persoalan itu.

Demikianlah penelitian jang telah saja lakukan mengenai persoalan-persoalan jang

saja anggap penting untuk didjadikan bahan ramuan dalam menindjau rantjangan

Undang-undang tentang obligasi tahun 1959 ini. Sekalipun tidak demikian

mendalamnja, tetapi kiranja adalah sementara tjukup untuk keperluan pembitjaraan

mengenai rantjangan Undang-undang ini.

Dari penelitian persoalan tersebut, maka saja dapat mengemukakan kesimpulan-

kesimpulannja sebagai berikut:

1. Pengeluaran obligasi tahun 1959 ini adalah merupakan usaha jang ketjil sekali

dalam lautan kesulitan dan lebih mendekati arti tambal-sulam sadja dalam usaha

mengurangi tekanan-tekanan inflatoir jang terpaksa harus dilakukan karena

terdesak oleh adanja "harde realiteit" bahwa djumlah uang yang beredar sudah

terlandjur besar.

2. Pemetjahan persoalan-persoalan pengurangan tekanan inflatoir tidak boleh lepas

dari persoalan penjusunan anggaran belandja dan persoalan peredaran barang-

barang.

3. Persoalan anggaran belandja sebagai suatu program jang dinjatakan dengan uang

menjangkut masalah-masalah lain dalam bidang import-export, deviezen-vooraad

dan management dalam lapang produksi dan djasa-djasa, sedang persoalan

kelantjaran peredaran barang menjangkut masalah organisasi dalam distribusi-

aparat.

4. Maksud jang lain-lain jang hendak ditjapai sebagaimana diharapkan dari

pengeluaran obligasi harus djuga diusahakan melaluidjalan lain dan untuk ini perlu

ada pemikiran jang “gericht".

5. Hasil jang diharapkan dari pengeluaran obligasi tidak akan didapat sebagaimana

direntjanakan apabila tidak ada usaha untuk menimbulkan kepertjajaan akan

kesungguhan maksud jang hendak ditudju terutama untuk projek-projek

pembangunan dan djika tidak diikuti dengan pengurangan kemungkinan adanja

"speculatieve handelingen" .

6. Persoalan mengenai mengikut-sertakan para pemilik "black-money" langsung

dalam lapang pembangunan harus dapat direalisir.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah mengadakan penelitian setjara umum dan

agak meluas, sekalipun belum dapat dikatakan tjukup mendalam dan jang saja anggap

penting untuk didjadikan bahan penindjauan rantjangan Undang-undang tentang obligasi

tahun 1959 ini, maka sampailah saja sekarang pada penindjauan langsung mengenai isi

90

Rapat 56.

dari pada rantjangan Undang-undang ini. Dengan sebanjak 11 (sebelas) pasal, maka jang

hendak diatur dalam persoalan pengeluaran obligasi tahun 1959 ini ialah:

a. besarnja obligasi jang hendak dikeluarkan, ialah setinggi-tingginja 2 miljard rupiah

dengan petjahan à Rp. 10.000,- dan pengeluarannja setjara berangsur-angsur setiap

kali dalam djumlah dan menurut tjara-tjara jang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan. Dengan demikian, maka belumlah dapat diketahui dalam djangka

waktu berapa tahun seluruh obligasi jang maximaal 2 miljard rupiah ini hendak

dikeluarkan;

b. bentuk surat-surat obligasi ialah "atas undjuk" (aantoonder), sehingga dengan

demikian dapat menarik dan mudah diperdagangkan jang berarti dapat memberi

"barang" dalam pasar modal dalam negeri;

c. besarnja bunga ialah 5010 waktu pembajarannja, jang ditentukan oleh Menteri

Keuangan, soal kadaluwarso setelah lima tahun bagi penguangan kupon dan

tempat. penukaran kupon, ialah semua kantor-kantor Bank Indonesia dan badan-

badan lain di Indonesia jang akan ditundjuk oleh Menteri Keuangan;

d. tjara pelunasannja, jang ditentukan setiap tahun a pari selama 20 tahun pada waktu

dan menurut tjara-tjara jang masih akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedang

soal kadaluwarso ditetapkan 10 tahun;

e. sjarat-sjarat lain disamping bunga untuk dapat menarik pembeli obligasi, ialah

dengan djalan:

1. memberi hadiah pada waktu pelunasan setiap tahun;

2. adanja sematjam pengampunan umum dalam lapang fiskal,

Tentang ketentuan-ketentuan jang pengaturannja telah dimasukkan dalam

rantjangan Undang-undang ini sebagaimana dengan ringkas saja sebut tadi, tidak

banjaklah jang hendak saja kemukakan, karena memang pokok-pokoknja telah diatur

dan djuga karena nanti pada pembahasan pasal demi pasal masih ada kesempatan untuk

djika perlu mengadakan penilaian lebih landjut. Jang hendak saja kemukakan dalam

pembitjaraan hari ini ialah hanja jang mengenali pasal 6 untuk memberi kepada peserta

pertama ampunan umum (general pardon) dalam beberapa urusan fiskal dan jang

berhubungan dengan peraturan tentang penilikan dan/atau pemeriksaan harta-benda,

dengan maksud untuk dapat lebih menarik. Sebagai alasan untuk mengadakan ampunan

umum dalam beberapa urusan fiskal dikemukakan oleh Pemerintah dalam memori

pendjelasan sebagai berikut (saja kutip):

"Umum mengetahui bahwa dalam kalangan pengusaha oleh karena berbagai alasan

ada bertimbun berdjuta uang jang enggan dikeluarkannja oleh karena chawatir diusut

dan dikenakan padjak dengan dendanja jang tinggi oleh Djawatan Padjak.

91

Rapat 56.


dan tidak mempunjai alasan sama sekali".

Selandjutnja sebagai ampunan umum ditentukan bahwa:

a. bagi peserta pertama keterangan-keterangan mengenai penjertaannja tidak akan

dipergunakan untuk menetapkan padjak jang masih sementara atau untuk

menindjau kembali ketetapan, dan sebagainja mengenai masa sampai pendaftaran,

untuk pindjaman ditutup. Demikian djuga tuntutan pidana tidak akan diadakan

ketentuan mengenai penilikan harta-benda tidak berlaku sepandjang mengenai

djumlah penjertaan pertama dalam pindjaman obligasi ini;

b. ditiadakan kewadjiban pemberitahuan kepada Djawatan Padjak dari bank-bank dan

lembaga-lembaga lainnja dimana pendaftaran dan lain-lainnja tentang pindjaman

obligasi itu dilakukan;

c. hadiah-hadiahnja dibebaskan dari padjak penda. patan.

Memang sajapun dapat penjaja, bahwa dalam lingkungan beberapa golongan ada

tertimbun berdjuta-djuta uang. Dan golongan itu tidak hanja golongan pengusaha dalam

arti jang sebenarnja jang kekajaannja itu didapat dengan melakukan usaha setjara djudjur

dalam lapang perekonomian. Tetapi saja lebih tjondong untuk pertjaja sebagian besar

dari golongan itu mendapatkan kekajaannja, dengan djalan jang menjimpang dari

ketentuan hukum, misalnja:

a. dengan mengadakan penjelundupan:

b. dengan mengadakan spekulasi dalam berbagai lapangan jang njata-njata menjekek

leher rakjat pada umumnja:

c. dengan melakukan "coruptieve handelingen";

d. dapat menghindarkan diri dari padjak-padjak dengan tjara-tjara jang "gehaait",

djika perlu mau/dengan mengadakan "sogokan-sogokan".

Pendeknja golongan jang bersembojan – djalan apa sadjalah baik asal bisa

menimbun uang dan kalau perlu mau mengorbankan kepentingan rakjat banjak.

Berhubung dengan maka kechawatiran akan diusut dan dikenakan padjak dengan

dendanja jang tinggi, sesungguhnja tidak merupakan faktor jang penting bagi mereka.

Lebih banjak keuntungannja dengan djalan penjelundupan, atau melakukan speculatie

atau mendjadi lintah darat.

Adapun bagi mereka jang kechawatiran akan diusut dan dikenakan padjak terhadap

kekajaannja merupakan faktor jang menjebabkan mereka enggan untuk mengeluarkan,

maka sjarat pengampunan umum dalam lapang fiskal dan pembebasan dari penjelidikan

oleh Panitia Penilik Harta Benda berarti melegalisir tindakan mereka jang melanggar

hukum.

92

Rapat 56.

Apakah ini memang sudah nasibnja bangsa Indonesia dalam memungkinkan untuk

melegalisasi kedudukan jang diperoleh dengan tjara-tjara jang kurang wadjar?

Malah apabila saja hubungkan lagi dengan pembebasan pemeriksaan dari pemilik

harta-benda ini berarti lebih memandjakan mereka jang mempunjai uang, dengan tidak

menghiraukan dari mana asalnja uang itu dan pada rakjat banjak jang lebih memerlukan

perhatian.

Mudah-mudahan hal ini tidak mendjadi pedoman lebih landjut dalam mengatur

negara dan masjarakat kita.

Achirnya saja hendak mengadjukan beberapa pertanjaan:

1. Dasar apakah jang didjadikan pedoman Pemerintah untuk menetapkan djumlah

maximaal 2 miljard rupiah dan tidak kurang atau tidak lebih?

2. Apakah bunga 5% itu sudah tjukup menarik?

3. Apakah jang dimaksud dalam pasal 4 mengenai pendaftaran oleh Dewan Pengawas

Keuangan dan pembuatan perhitungan jang diberitahukan kepada Dewan

Perwakilan Rakjat dimaksud supaja ada pengawasan jang tertib/setertib-tertibnja

mengenai uang jang didapat dari pengeluaran obligasi?

4. Dalam pasal 5 ditentukan, bahwa untuk pembajaran bunga, hadiah dan pelunasan

obligasi demikian djuga biaja untuk menjelenggarakannja dibebankan kepada

Anggaran Republik lndonesia. Apakah sebaliknja mengenai penggunaan uang dari

pengeluaran obligasi dapat dilihat nanti dalam anggaran belandja dari tahun/tahun-

tahun jang bersangkutan?

5. Berapa besar hutang djangka pendek jang direntjanakan oleh Pemerintah untuk

dapat dibajar dengan pendapatan pengeluaran obligasi?

6. Apakah sudah ada projek pembangunan jang tentu jang hendak dihajar oleh uang

dari pengeluaran obligasi?

Demikianlah, Saudara Ketua, tindjauan saja mengenai rantjangan Undang-undang

tentang obligasi tahun 1959 ini jang didjadikan bahan pertimbangan bagi Fraksi P.N.I.

dalam menentukan sikap terhadap rantjangan Undang-undang tentang pindjaman

obligasi berhadiah tahun 1959 jang kita bitjarakan pada hari ini.

Sekianlah, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Doeriat.

93

Rapat 56.

R. G. Doerian : Saudara Ketua jang terhormat, keadaan keuangan dan

perekonomian jang serba suram dan sulit ini sudah lama nampak dinegara kita Republik

Indonesia, makin lama keadaan tidak mendjadi baik tetapi bahkan bertambah buruk.

Kita tahu bahwa Pemerintah dalam keterangannja tiap-tiap kali kalau mengadjukan

anggaran belandja maupun dalam tindakan-tindakannja berusaha keras akan mengatasi

segala kesulitan-kesulitan tersebut. Tetapi ternjata bahwa usaha-usaha itu jang

berwudjud peraturan-peraturan jang beraneka wama tjorak ragamnja boleh dikatakan

banjak sekali jang gagal, tandanja ialah deficit negara tiap-tiap tahun bertambah besar,

jaitu pada tahun 1957 ada 5,3 miljard, tahun 1958 ada 9,7 miljard dan pada tahun 1959

ini direntjanakan 8 miljard, dan dalam prakteknja nanti mungkin tidak kurang dari 15

miljard. Djadi lebih tinggi; volume uang jang beredar sudah mentjapai sampai 30 sampai

34 miljard, dan uang muka Bank Indonesia sudah mentjapai 30 miljard.

Maka kalau saja katakan usaha Pemerintah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan

keuangan tersebut adalah tidak lulus; bukan karena saja ingin mentjela atau mengeritik

Pemerintah, tetapi melulu suatu feiten constatering belaka.

Sekarang Saudara Ketua, kepada Parlemen diadjukan sebuah rantjangan Undang-

undang jang dinamakan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi

berhadiah tahun 1959, jang maksudnja sesuai dengan konsideransnja ialah untuk

menjedot uang jang beredar jang sudah bermiljard-miljard djumlahnja itu, agar inflasi

jang mengantjam kehantjuran negara kita ini dapat diatasi atau ditekan sebanjak-

banjaknja.

Pemerintah dalam memperhitungkan rupa-rupanja sudah jakin akan tertjapainja

tudjuan itu, tandanja pertama Pemerintah tidak sabar menunggu Amanat Presiden jang

kini sedang ada diluar negeri dan baru disampaikan beberapa hari jang lalu, dan kedua

pembitjaraan atau pengesahan rantjangan Undang-undang tersebut kepada Parlemen

dimintakan prioritet.

Saudara Ketua jang terhormat, kita harus menghargai tiap-tiap usaha Pemerintah

untuk menolong kita atau rakjat Indonesia ini dari djurang kehantjuran financieel-

economis termasuk usaha-usaha jang sedang direntjanakan itu dan jang sekarang

dihadapkan kepada kita. Tetapi kita berwadjib pula untuk menilai dan berwadjib pula

ikut memperhitungkan banjak sedikitnja effect jang dapat ditjapai dengan usaha tersebut,

dan dengan kesempatan inilah saja ingin menjumbangkan pikiran dalam membahas

rantjangan Undang-undang ini dan apa jang saja sebut diatas. Djumlah pindjaman

obligasi itu menurutrentjana maksimal 2 miljard rupiah, djadi tidak akan lebih dari itu,

dus Pemerintah akan menarik uang dari peredaran 2 miljard rupiah.

94

Rapat 56.

Berhubung dengan itu maka timbullah pertanjaan sekarang bagi saja, apakah

artinja uang 2 miljard rupiah ini kalau diingat bahwa uang jang beredar sadja sudah lebih

dari 30 atau 34 miljard rupiah seperti jang saja katakan tadi dengan akibat inflasi jang

mendahsjat.

Pertanjaan kedua, apakah penarikan djumlah uang jang tidak berarti tadi tidak

hanja teoritis belaka, sebab sebetulnja masih banjak segi-segi jang lebih besar dari

deficit jang tertjantum dalam Anggaran Belandja tahun 1959.

Misalnja dari para pedagang jang P.I.I-nja telah dikembalikan, Pemerintah harus

mengembalikan uang mukanja, dan ini tidak sedikit.

Dengan sistim import baru ± 2000 importir praktis dikesampingkan. 2000 importir

telah financieren import ± Rp. 6 miljard, sehingga uang muka jang telah mereka bajar

terang tidak akan kurang dari Rp. 2 miljard. Ini berarti bahwa Pemerintah harus

mengembalikan uang Rp. 2 miljard tadi kepada peredaran uang lagi, karena P.I.I. para

importir jang telah ditolak tadi.

Pembajaran kembali uang muka iitu, tentunja belum opgenomen dalam Anggaran

Belandja tahun 1959, sebab tindakan penggunaan sistim import baru ini adalah suatu

occasionele deet jang tidak atau belum direntjanakan semula.

Djadi dihitung dari segi ini sadja, penjedotan uang Rp. 2 miljard dengan tjara

pindjaman obligasi sudah melebur lagi uang, uang sudah kembali lagi dalam peredaran.

Saudara Ketua, angka-angka jang kami sebutkan diatas dapat saja terima dari suatu

madjalah Bussiness News jang diselenggarakan oleh orang-orang atau organisasi jang

banjak minatnja terhadap perekonomian Indonesia, jang banjak mengetahui tentang

importir-importir, jang mempunjai daftar lengkap para importeurs jang karena sistim

baru ini semuanja telah dikesampingkan; jang banjak mengetahui pula para importir atau

pengusaha nasional partikelir jang pada kelabakan karena lahirnja delapan raksasa jang

mengisolir para importir tersebut, jang mempunjai monopoli terhadap 9 matjam barang-

barang jang baru-baru ini diumumkan oleh Pemerintah.

Suatu usaha jang dalam mendjalankan pekerdjaan selandjutnja mengenal delapan

raksasa tadi dalam prakteknja tidak mungkin sesuai dengan apa jang dikehendaki oleh

Pemerintah.

Delapan raksasa jang dimaksudkan akan mendjadi usaha Pemerintah Ini dalam

prakteknja pada waktu anggaran dasar jang dibuat oleh mereka dihadapan seorang

notaris diterangkan, bahwa penghadap-penghadap itu tidak hadir atas nama Pemerintah,

akan tetapi hadir untuk dirinja sendiri. Pun pula, Saudara Ketua jang terhormat, dapat

kita ketemukan dalam anggaran dasar itu, bahwa didalam pembagian keuntungan tidak

95

Rapat 56.

kelihatan suatu aangrijpwegspunt jang dapat memberikan arti kepada kita, bahwa

Pemerintah dalam pembagian keuntungan ini akan mendapat bagiannja.

Selandjutnja, Saudara Ketua, segi lain tentang pengeluaran jang harus didjalankan

oleh Pemerintah, jaitu pengeluaran untuk pembajaran bunga atau hadiah-hadiah, seperti

tertjantum dalam Undang-undang ini. Pengeluaran itu terutama untuk hadiah-hadiah,

pun akan meliputi djutaan rupiah. Maka apa artinja penjedotan dari sebelah tetapi

menghembuskan kembali dari sebelah lainnja.

Berapakah lagi uang jang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memulihkan

keamanan.

Saudara Ketua jang terhormat, selandjutnja tentang hadiah jang saja sebutkan

diatas saja berpendapat, bahwa daja penarik jang dimaksud oleh Pemerintah ini

paedagogis kurang pada tempatnja.

Dengan begini Pemerintah mendidik masjarakat beradu untung persis seperti

halnja dengan lotre jang diadakan oleh Kementerian Sosial jang prijs pertamanja sampai

meliputi satu djuta rupiah dan apakah pernah lotre ada kalanja tidak terdjual habis?

Semangat rakjat untuk mendapat keuntungan jang besar dengan tidak usah mandi

keringat dan memeras otak oleh karena itu mendjadi besar karenanja. Berbitjara tentang

tindakan-tindakan jang paedagogis jang tidak pada tempatnja tadi, maka saja ingin

menjinggung pula hal-hal lain jang tersimpul didalam rantjangan Undang-undang ini,

jang paedagogis tidak dapat dipertanggungdjawabkan atau karena dipandang dari sudut

keadilan sudah tidak beres. Dalam hal ini saja ingin mensitir keterangan Pemerintah

dalam pendjelasan jang dilampirkan pada Undang-undang ini, jang berbunji:

"Untuk lebih menarik lagi, maka pindjaman obligasi jang bersifat premielening (ini

dalam pasal 6) memberi kepada peserta pertama ampunan umum (general pardon) dalam

beberapa urusan fiskal. Kepada peserta pertama akan diberikan suatu bukti bahwa ia

adalah peserta pertama, bukti mana dilekatkan pada surat obligasi".

Umum mengerti, bahwa dalam kalangan pengusaha oleh karena berbagai alasan




dan tidak mempunjai alasan sama sekali. Bagi peserta pertama keterangan-keterangan

mengenai penjertaannja tidak akan dipergunakan untuk menetapkan padjak jang masih

sementara atau untuk menindjau kembali ketetapan dan sebagainja (pasal 6 ajat 1)

mengenai masa sampai pendaftaran untuk pindjaman itu ditutup. Demikian pula tuntutan

pidana tidak akan diadakan (pasal 6 ajat 2). Djuga ditiadakan kewadjiban pemberitahuan

96

Rapat 56.

kepada Djawatan Padjak, dari bank-bank dan lembaga-lembaga lainnja dimana

pendaftaran dan lain-lainnja tentang pindjaman obligasi itu dilakukan (pasal 6 ajat 3).

Saudara Ketua jang terhormat, dapatlah dikira-kirakan disini bahwa orang jang

bisa menimbun sebagai black-money sampai djutaan rupiah jang mungkin tidak berasa

asalnja uang ini dan jang karena tindakan ini mengatjau ekonomi negara, akan mendapat

ampunan karena pembelian obligasi-obligasi tersebut. Dan para koruptor jang bertindak

untuk memperkaja diri dengan sekedjap mata jang harus diuber-uber dengan Peraturan

Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/958 tanggal 16 April 1958 akan bebas dari

kedjaran dan penjelidikan setelah membeli obligasi-obligasi @ Rp. 10.000,-, uang mana

bagi mereka tidak berarti memberatkan mereka sendiri. Ribuan orang penjelundup

padjak kekajaan atau padjak peralihan akan merasa lega karena merasa tidak ada

belasting-ambtenaar dibelakangnja setelah membeli obligasi atas undjuk jang dengan

sendirinja akan dapat diperdagangkan kembali tetapi pengedjaran Kantor Padjak

mendjadi stop.

Demikianlah pembelian obligasi dari Pemerintah pada suatu saat akan terhenti,

akan tetapi pendjualan atau peredaran obligasi jang sudah dikeluarkan dari Pemerintah

ini dapat berdjalan terus dengan maksud seperti jang saja gambarkan diatas.

Inilah Saudara Ketua, segi paedagois jang melanggar suatu keadilan jang terdjalin

dalam rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini demi untuk memberi

daja penarik kepada maksud Pemerintah itu.

Selandjutnja Saudara Ketua jang terhormat, djuga dipandang dari sudut politis

pembentukan Undang-undang inipun, saja berpendapat belum waktunja. Meskipun saja

belum dapat memastikan tetapi orang-orang banjak berkata bahwa kita akan kembali

kepada Undang-undang Dasar 1945 jang berarti Kabinet sekarang ini akan bubar dan

Kabinet jang baru harus terbentuk.

Timbullah sekarang pertanjaan kepada saja andaikata Pemerintah baru itu nanti

tidak tjotjok dengan mengeluarkan pindjaman obligasi ini, bagaimanakah nasib Undang-

undang ini, apakah tidak akan mendjadi suatu dokumen historis belaka jang dapat

dimasukkan kedalam lemari es.

Selandjutnja pertanjaan kami adalah, karena didalam rantjangan Undang-undang

ini tidak ada sanksi-sanksinja, apakah jang dibuat oleh Pemerintah nanti, kalau tidak

seorangpun jang mau membeli obligasi ini atau singkatnja kalau obligasi-obligasi ini

tidak laku.

Kalau Pemerintah mendjawab bahwa memang tidak mendjadi suatu keharusan

untuk membeli obligasi, maka pertanjaan saja sekarang ialah buat apa kita ribut-ribut

mengadakan Undang-undang Obligasi ini.

97

Rapat 56.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah tindjauan kami terhadap rantjangan

Undang-undang ini jang konkritnja dan singkatnja adalah sebagai berikut :

1. Djumlah uang jang akan ditjapai dengan obligasi ini tidak berarti, kalau

dibandingkan dengan djumlah uang jang beredar jang masih akan dikeluarkan lagi.

2. Daja penarik jang diingin-inginkan oleh Pemerintah bagi kami sama sekali tidak

menggiurkan.

3. Kabinet jang usianja hanja tinggal beberapa bulan lagi menurut kejakinan

Pemerintah sendiri, seharusnja tidak memerlukan Undang-undang jang effeknja

masih disangsikan itu.

Selandjutnja Saudara Ketua jang terhormat, uraian saja ini akan kami tutup dengan

beberapa pertanjaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nasib obligasi jang sekarang ini masih ada ditangan masjarakat

akibat dari pada pengguntingan uang pada tahun 1950. Hal ini tidak pernah

disinggung oleh Pemerintah.

2. Apakah tidak ada idee dari Pemerintah untuk berusaha dengan djalan lain dari pada

mengadakan sistim obligasi ini, jang menurut pendapat saja adalah lebih manfaat

dari pada sistim ini. Misalnja sadja, dengan mendjalankan satu sanering dengan

suatu koers jang tertentu. Misalnja: mengeluarkan lagi uang baru dengan koers 1 :

10 terhadap uang jang lama.

Dalam sistim ini Pemerintah dapat menekankan deficitnja, karena pembelian alat-

alat dalam negeri jang dibutuhkan sekali untuk pembangunan negara. karena dengan

uang baru ini harga-hargapun dari pada barang-barang akan mendjadi turun dan

selandjutnja dengan sendirinja deficitpun akan dapat ditekan pula, pun dengan sendirinja

uang jang lama, karena uang jang baru ini akan dengan sendirinja akan lenjap.

Sekianlah, Saudara Ketua, tindjauan kami jang kami tutup dengan dua buah

pertanjaan itu.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hutomo Supardan.

Hutomo Supardan: Saudara Ketua jang terhormat, dengan rantjangan Undang-

undang ini, Pemerintah bermaksud mengadakan suatu pindjaman obligasi jang

djumlahnja telah diperkirakan dan ditetapkan setinggi-tingginja dua ribu djuta rupiah

(Rp. 2.000.000.000,-). Djangka waktu pindjaman itu adalah 20 tahun dengan bunga 5%

setahunnja.

Rapat 56.

98

Guna maksud tersebut, Pemerintah akan mengeluarkan surat-surat obligasi atas

undjuk (aantoonder) jang terdiri dari lembaran (coupures) @ Rp. 10.000.-- (sepuluh ribu

rupiah) dan pendjualannja diharapkan dapat dimulai pada bulan Oktober 1959 jang-

akan datang ini.

Pindjaman obligasi ini mempunjai sifat suatu "premie-lening" jang berarti, bahwa

disamping mendapat bunga jang tertentu pada tiap-tiap tahunnja para pemegang saham

jang terundi dapat pula hadiah paling sedikit Rp. 500,- dan paling tinggi sebesar Rp.

990.000,-.

Pelunasan pindjaman obligasi untuk pertama kali akan dilakukan dalam tahun

1961.

Dengan pengeluaran obligasi ini Pemerintah mempunjai maksud antara lain seperti

berikut:

1. untuk mengurangi djumlah uang jang beredar dalam masjarakat guna kepentingan

usaha-usaha pembangunan ;

2. untuk mengkonsolidir hutang-hutang dalam djangka pendek;

3. untuk memperkembangkan pasar modal dalam negeri kearah jang sehat.

Dalam Memori Pendjelasan, Pemerintah lebih landjut menggambarkan

perkembangan volume uang jang beredar sedjak tahun 1955 hingga dengan tahun 1958

seperti berikut:

Dalam djutaan rupiah.

KARTAL GIRAL DJUMLAH

Achir 1955 Rp. 6.647 Rp. 3.587 Rp. 12.234

,, 1956 ,, 9.372 ,, 4.021 ,, 13.393

,, 1957 ,, 14.091 ,, 4.822 ,, 18.913

,, 1958 ,, 19.872 ,, 9.494 ,, 29.366

,, April 1959 ,, 29.500

Dalam hubungan ini perkembangan deficit kas Pemerintah digambarkan seperti

berikut:

99

Rapat 56.

Deficit kas Pemerintah.

Achir 1955 Rp. 2.023 djuta

,, 1956 ,, 2.465 ,,

,, 1957 ,, 5.524 ,,

,, 1958 ,, 9.444 ,,

,, April 1959 ,, 3.474 ,,

Achir 1959 ditaksir ,, 8.000 ,,

Dari angka-angka perkembangan volume uang jang beredar seperti saja

kemukakan tadi Pemerintah menarik suatu kesimpulan serta menjaksikan adanja

tekanan-tekanan inflatoir jang sangat keras sebagaimana terbukti dari kenaikan harga-

harga walaupun relatip tidak setinggi dengan naiknja djumlah uang jang beredar.

Djumlah jang beredar jang begitu besar membawa pengaruh-pengaruh buruk dilapangan


Saudara Ketua, berkali-kali telah kami utarakan dalam pandangan umum kami

mengenai Anggaran Belandja Negara, sedjak tahun 1950 hingga sekarang negara kita

senantiasa mengalami deficit jang besar sekali pada tiap-tiap tahunnja, ketjuali pada

tahun 1951.

Lepas dari setudju atau tidaknja terhadap kebidjaksanaan politik moneter dari

masing-masing Kabinet jang harus bertanggung-djawab atas anggaran belandja jang

bersangkutan, keadaan jang demikian itu dihadapkan pada negara dan rakjat Indonesia

sebagai suatu kenjataan jang effeknja mau tidak mau dirasakan sepenuh-penuhnja oleh

rakjat Indonesia.

Umumnja negara-negara jang muda dan sedang mengadakan pembangunan

disegenap sektor memerlukan biaja jang besar djumlahnja, sedangkan sumber-sumber

keuangannja sangat terbatas. Lazimnja sumber keuangan negara-negara diluar negara-

negara sosialis dan demokrasi rakjat sebagian besar terdiri dari berbagai matjam padjak

dan heffingen dan masih kurang sekali menitik-beratkan pada usaha-usaha untuk

menggali sumber keuangan dari sektor perusahaan-perusahaan negara. Pendapatan

padjak pada umumnja tidak stabil, oleh karenanja pada tiap-tiap tahun anggaran

senantiasa menderita deficit.

Guna menutup deficit lazimnja ditempuh djalan antara lain seperti berikut:

a. mentjiptakan uang (geldcreatie) dengan mentjetak uang kertas, baik uang bank,

maupun uang kertas Pemerintah;

100

Rapat 56.

b. mengadakan pindjaman dalam negeri, baik dengan paksa, maupun atas dasar

sukarela dengan mengeluarkan atau mendjual obligasi pada masjarakat;

c. mengadakan pindjaman dengan negara lain.

Mengenai pindjaman dalam negeri perlu diadakan penjelidikan jang tjermat dan

teliti mengenai kekuatan serta kerelaan dari berbagai-bagai golongan masjarakat.

Meskipun kemungkinan pindjaman dari luar negeri pada waktu sekarang ini

terbuka djuga, namunlah kemungkinan itu terbatas pula dan sebaiknja digunakan untuk

mendapatkan barang- barang keperluan pokok sehari-hari jang vitaal dan jang belum

dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri serta mesin-mesin dan unit-unit jang

komplit guna pembangunan negara.

Pentjiptaan uang (money creation) bukanlah merupakan suatu soal jang a priori

harus ditolak, tetapi jang senantiasa harus diperhitungkan pula pengaruh moneter dan

akibat-akibat dari padanja.

Deficit memang masih dapat dipertanggung-djawabkan sampai pada tingkat dan

batas-batas tertentu. Terutama bila ditudjukan pada usaha-usaha jang produktip jang

dikemudian hari diperhitungkan dapat memberi hasil dan dapat memperbesar produksi

dalam masjarakat. Sebaliknja hasil produksi dan kekuatan serta kemampuan masjarakat

baru akan diperoleh serta berkembang, sesudah berdjalan beberapa waktu. Oleh

karenanja pengeluaran atau pembelandjaan untuk maksud tersebut djuga tidak boleh

melampaui batas-batas jang tertentu. Djika batas-batas jang dimaksudkan itu tidak

diperhitungkan dan diindahkan, maka defiuit dan pengeluaran uang jang bersangkutan,

walaupun semula ditudjukan pada usaha-usaha jang produktip, tetapi achirnya hasilnja

akan sebaliknja ini berarti bahwa akibat-akibat ketjenderungan inflasi pada hakekatnja

akan membahajakan produksi dan kegiatan ekonomi serta menimbulkan tidak lantjarnja

dan ketegangan harga barang-barang dalam peredaran.

Atas dasar pokok pikiran seperti kami kemukakan tadi maka jang merupakan

masalah jang penting ialah sampai tingkatan manakah suatu deficit dapat dipertanggung-

djawabkan, djika persoalan itu ditindjau dari segi pengaruh moneter terhadap kestabilan

ekonomi.

Seperti telah kami kemukakan dalam pandangan umum kami mengenai Anggaran

Belandja Negara tahun 1957, bahwa pengaruh dan akibat dari deficit tahun 1957 baru

terasa dalam tahun 1958. Demikian pula pengaruh dan akibat moneter dari deficit tahun

1958 sebesar Rp. 9.444 djuta baru terasa kemudian sesudah berlaku beberapa waktu,

djadi didalam tahun 1959.

101

Rapat 56.

Hal demikian ini terbukti dalam perkembangan harga indeks 19 matjam benang-

benang konsumsi di Djakarta seperti berikut:

Tahun: 1953 = 100 Djanuari 1959 294

1955 = 141 Pebruari 1959 307

1956 = 161 Maret - -

1957 = 177 April 1959 -

1958 = 258

Dibanding dengan 1955 tingkat harga rata-rata tahun 1958 naik dengan 83%,

menurut perhitungan Pemerintah.

Atas dasar perhitungan/perkiraan Pemerintah sendiri maka djumlah peredaran uang

pada achir tahun 1958 ada sebesar Rp. 29.366 djuta.

Deficit Anggaran Belandja tahun 1959 ditaksir akan berdjumlah Rp. 8.000 djuta.

Dengan demikian djumlah peredaran uang dalam masjarakat pada achir tahun 1959 akan

mendjadi Rp. 29.366 djuta + Rp. 800 djuta = Rp. 37.366 djuta.

Tetapi kita tidak boleh menganggap, bahwa seakan-akan pengaruh moneter dari

bertambahnja peredaran uang sebesar Rp. 8 miljard terhadap kestabilan ekonomi dan

keadaan masjarakat akan tinggal terbatas kepada djumlah tersebut. Dalam prakteknja

pertambahan djumlah peredaran uang dengan lebih-kurang Rp. 8 miljard senantiasa

effect-effect jang kumulatip.

Pertambahan djumlah uang tersebut akan memperbesar pendapatan uang untuk

satu atau berbagai golongan tertentu dalam masjarakat pada taraf pertama. Pertambahan

pendapatan uang dari golongan jang bersangkutan itu sudah semestinja untuk sebagian

(besar atau ketjil) akan dikeluarkan lagi guna memenuhi kebutuhannja.

Hal jang demikian itu berlaku pula dari golongan jang satu ke golongan lainnja

dalam taraf-taraf kemudian dan seterusnja.

Teranglah bahwa tiap-tiap penambahan djumlah uang jang beredar pada

hakekatnja mengandung effect-effect kumulatip, meskipun berkurang setjara bertingkat-

tingkat terhadap pendapatan uang dari seluruh golongan dalam masjarakat

Disamping itu memang harus diperhatikan djuga bahwa struktur ekonomi serta

mengingat pula susunan dan keadaan serta kebiasaan masjarakat Indonesia jang

mempunjai tjiri-tjiri jang chusus pengaruh kumulatip jang dimaksudkan tadi dapat

dikatakan djauh lebih sedikit dan lebih ketjil dari pada di negara-negara jang susunan

ekonominja sudah berkembang dan madju. Sekalipun demikian dapatlah setjara hati-hati

sekali ditaksirkan pengaruh moneter jang kumulatip ditindjau dari segi pendapatan uang

akan berdjumlah antara 2 à 3 kali dari pada pertambahan djumlah uang pada saat

permulaan pertambahan uang tersebut.

102

Rapat 56.

Dengan demikian akibat deficit Anggaran Belandja tahun 1959 mengandung

pengaruh moneter jang kumulatip didalam masjarakat dengan djumlah antara Rp. 16

miljard sampai Rp. 25 miljard.

Dalam hubungan ini sukar sekali kita lihat kemungkinan, bahwa pertambahan

pendapatan uang sebesar Rp. 25 miljard itu dalam waktu jang pendek dapat diimbangi

dengan pertambahan produksi jang rieel dan sepadan. Disinilah letaknja keadaan

moneter jang gandjil dalam masjarakat jang segera harus diatasi dan dipetjahkan dengan

sekuat tenaga.

Djika hal jang demikian itu terdjadi maka mau tidak mau akan timbul faktor-faktor

jang mengandung ketjenderungan inflatoir jang menjebabkan tingkat harga terutama

barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari mendjadi tinggi dan jang akan membawa

masjarakat kita kedalam keadaan bahaja inflasi spiraal jang sukar dapat dikendalikan.

Dalam rangka usaha untuk mentjegah terdjadinja inflasi terbuka itu dan

melunakkan segala akibatnja, perlu diadakan tindakan langkah-langkah jang positip

guna:

1. mempertinggi tingkat produksi dalam segenap sektor, terutama dalam sektor bahan

makanan dan atau persediaan bahan pakaian;

2. menambah arus barang dan melantjarkan peredaran barang hingga terdjamin

meratanja distribusi barang-barang kebutuhan pokok dari kota ke desa dan

sebaliknja.

Saudara Ketua jang terhormat, sasaran jang utama dari rantjangan Undang-undang

ini adalah untuk menghisap/menjedot "black money".

Menurut perhitungan Pemerintah "black money" jang dapat ditarik dari masjarakat

itu setinggi-tingginja 2.000 djuta rupiah. Dengan menetapkan angka-angka miljard

rupiahan, Fraksi Partai Komunis Indonesia ingin mengadjukan pertanjaan-pertanjaan

pada Pemerintah seperti berikut:

1. Berapakah djumlah seluruh "hot-money" - "black money" jang beredar dalam

masjarakat menurut perhitungan Pemerintah ?

2. Atas dasar perhitungan dan/atau dengan formula apakah Pemerintah dapat

memperkirakan, bahwa pindjaman obligasi itu setinggi-tingginja akan dapat

menarik uang dari peredaran sedjumlah Rp. 2.000 djuta,

Menurut perkiraan Pemerintah sendiri, di Djawa Barat sadja, hot-money jang

bergerak di sektor idjon untuk produksi dan perdagangan hasil pertanian tidak kurang

dari Rp. 2,5 miljard. Ini baru Djawa Barat, belum Djawa Tengah, Djawa Timur,

Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan dan sebagainja.

103

Rapat 56.

Djumlah Rp. 2.000 djuta itu akan ditjapai dengan beberapa tranche atau pendjualan

obligasi itu tiap-tiap bulannja dapat mentjapai djumlah setinggi-tingginja Rp. 150 djuta

atau rata-rata. Dalam 1 minggu Rp. 40 djuta.

Menurut perkembangan uang muka dari Bank Indonesia pada Pemerintah dalam

bulan April jang baru lalu ini tiap-tiap minggu Pemerintah memerlukan uang kas rata-

rata sebesar Rp. 200 djuta. Djika kami bandingkan penarikan "hot-money" dari

peredaran sebesar lebih-kurang Rp. 40 djuta dalam 1 minggu itu dengan keperluan

Pemerintah atau uang kas dalam tiap-tiap minggunja sebesar lebih-kurang Rp. 200 djuta,

maka penarikan uang peredaran itu hanja 1/4 dari djumlah pertambahan uang jang

beredar dalam masjarakat setiap minggunja.

Atas dasar kenjataan-kenjataan jang demikian itu dapatkah Pemerintah

memberikan gambaran berapakah besar-ketjilnja effect jang ditimbulkan penarikan

"black-money" dari peredaran dalam masjarakat itu terhadap ketjepatan peredaran uang

(omloopsnelheid v/h geld) serta djumlah volume barang jang diperdagangkan (volume

of trade).

Menurut hemat kami black-money jang masih dalam peredaran itu lazimnja

bergerak dalam sektor perdagangan umumnja dan chususnja dalam sektor perdagangan

spekulatip. Lebih-lebih setelah ada putusan Dewan Moneter, bahwa beberapa matjam

barang jang import dikuasai oleh Pemerintah dengan melalui badan-badan perdagangan

jang tertentu, maka laporan operasi hot-money jang biasanja bergerak dalam sektor

perdagangan import tekstil dan sebagainja, itu beralih kedalam sektor perdagangan gula,

minjak kelapa dan sebagainja jang akibatnja tidak lain ialah hilangnja beberapa matjam

barang dari peredaran. Dengan demikian hanja barang-barang itu membubung tinggi

hingga makin menekan hidupnja dan daja-beli rakjat banjak.

Saudara Ketua, pendjualan dari surat-surat obligasi tersebut akan dilakukan dengan

djalan jang semudah-mudahnja tanpa pendaftaran (over the couster).

Dengan demikian tidak perlu ada kechawatiran para pemilik "black-money",

bahwa alamat atau nama mereka akan tertjatat. Namun demikian, apakah hal ini tidak

bertentangan pula dengan tjara bekerdja team Pemeriksaan Harta-benda Penduduk,

meskipun pasal 6 ajat 2 rantjangan Undang-undang ini mendjamin para pemilik "hot-

money" bahwa terhadap mereka tidak akan diadakan tuntutan pidana.

Unsur-unsur lain jang dapat menarik para pemilik "hot-money" itu diantaranja

dinjatakan oleh Pemerintah adanja ampunan umum (general pardon) dalam urusan fiskal

dan diberikannja pula pembebasan fiskal kepada peserta-peserta dalam pindjaman

obligasi ini. Daja penarik jang lain disebutkan pula, bahwa hadiah-hadiah bagi

104

Rapat 56.

pemegang-pemegang obligasi jang terundi, dibebaskan pada padjak undian seperti jang

dimaksudkan dalam ajat 2 pasal 6 rantjangan Undang-undang ini.

Dalam hubungan ini kami ingin mengadjukan per. tanjaan-pertanjaan seperti

berikut:

1. Apakah pemegang-pemegang obligasi ini sesudah lampau djangka waktu

pendjualan (inschrijvingen) itu tidak dikenakan padjak kekajaan?

2. Apakah mereka jang berhak menerima bunga serta hadiah obligasi itu tiap-tiap

tahunnja dibebaskan pula dari padjak penghasilan?

Saudara Ketua, dalam tingkat pembitjaraan mengenai rantjangan Undang - undang

pada babak pertama ini, Fraksi Partai Komunis Indonesia belum dapat menjatakan

pendiriannja terhadap rantjangan Undang-undang ini, oleh karenanja kami ingin

mendapatkan keterangan lebih landjut dari Pemerintah.

Dalam Memori Pendjelasan rantjangan Undang-undang ini, Pemerintah belum

memberikan gambaran mengenai posisi hutang Pemerintah pada waktu sekarang, baik

hutang dari luar negeri, maupun dalam negeri jang berdjangka pandjang ataupun

djangka pendek.

Guna maksud ini kami mengadjukan pertanjaan seperti berikut:

1. a. Bersediakah Pemerintah setjara terperintji menjebutkan satu per satu matjam

pindjaman jang telah diadakan oleh Republik Indonesia dan jang masih

mendjadi tanggungannja dengan luar negeri beserta djangka waktunja dan

bunganja tiap-tiap tahunnja?

b. Berapakah djumlah rupiah devisen jang digunakan untuk pelunasan bermatjam

- matjam hutang itu beserta pembajaran bunganja dalam tiap tahunnja?

c. Berapakah sisa hutang Republik Indonesia pada luar negeri pada achir tahun

1958 ?

Perlu saja kemukakan Saudara Ketua, supaja Pemerintah lebih djelas akan

maksud kami ini, jaitu seperti perintjian pindjaman Australian settlement jang

disini disebutkan djuga tak berbunga, ada Australian Pound £ 8,500,000,-. Dan

pada tahun 1955 posisi hutang itu tinggal £ 3,928,571 – Australian Pound.

American surplus credit akan posisinja pada achir tahun 1955 masih $ 10.385.000

(United States Dollar). Dan S.A.C sebesar Rp. 2 miljard dalam djangka waktu 4

tahun. Pula Exim-Bank loans dan beberapa kredit C jang diadakan oleh Pemerintah

Italia, Djerman Barat, Tjekoslowakia, Sweden, Perantjis dan sebagainja.

105

Rapat 56.

2. Bersediakah Pemerintah setjara terperintji menjebutkan satu persatu matjam

pindjaman dalam negri jang telah diadakan oleh Republik Indonesia dan jang

masih mendjadi tanggungannja, beserta djangka waktunja dan persenan bunganja

tiap- tiap tahunnja ?

Djelasnja, pada tahun 1950 Saudara Ketua, kita mengalami suatu guntingan uang,

dimana diadakan dengan Undang- undang Darurat dengan kemudian disusul oleh

disusul oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengadakan suatu pindjaman darurat

sebesar Rp. 1,5 miljard. Pada achir tahun 1949 uang jang beredar berdjumlah ± Rp. 3

miljard.

Djadi persis separuh dari guntingan uang itu berupa pindjaman darurat, berdjumlah

1,5 miljard. Tjara pelunasan dan djangka waktunja tidak ditentukan, hanja ditentukan

tiap-tiap kali Pemerintah akan membeli hutang-hutang itu dari masjarakat untuk

kemudian dihapuskan. Menurut tjatatan bursa effect di Djakarta pada hari Sabtu dan

Djum'at koers dari obligasi R.I 1950 3% itu djumlahnja hanja 75 1/2 %, djadi berarti tiap

orang jang memegang obligasi 100 rupiah hanja dibajar oleh Pemerintah pada hari itu

751/2 rupiah. Inilah Saudara Ketua, djadi dengan bunga 3% kurang lebih kalau orang

jang menerima atau memperdjual-belikan itu mendapat rente bukannja 3%, tetapi 4%

karena harga dari obligasi itu ialah koersnja 751/2 %.

Selain dari pada itu Saudara Ketua, kiranja djuga Pemerintah perlu memberikan

gambaran kepada kita. berapakah hasil obligasi Bank Industri Negara atas tanggungan

Pemerintah, pertama obligasi R.O.E.R.N.I., ialah uang milik asing jang diblokir didalam

bank-bank atau Bank Indonesia. diganti dengan obligasi dengan rente 3% dan menurut

tjatatan sepintas lalu tjitjilannja serta pelunasannja bunga sudah berdjumlah 68 djuta

devisen rupiah, karena ini transferable.

Didalam hubungan ini kami ingin djuga mengetahui, berapakah sekarang sisa uang

R.O.E.R.N.I. jang ada didalam bank-bank itu!

Lebih djauh Bank Industri Negara telah mengeluarkan beberapa matjam obligasi,

dengan bunga 51/2%. Dalam trans pertama telah berhasil 100 djuta, kemudian pada trans

kedua jang diharapkan akan menghasilkan 250 djuta rupiah djuga dengan bunga 51/2%.

itu baru terdjual sampai sekarang ± 110 djuta, sehingga pendjualannja kemudian diatur

ditiap bursa. Pada umumnja, siapakah jang membeli obligaties dari Bank Industri

Negara itu ialah institutionte beleggers, jajasan-jajasan atau pensioen fonds dan

sebagainja. Kalau kita lihat obligasi Bank Industri Negara jang dibeli oleh private-

private itu maksimal mentjapai djumlah angka 10 djuta rupiah. Maka dari itu Saudara

106

Rapat 56.

Ketua, kiranja ada baiknja djika Pemerintah didalam waktu jang tidak lama lagi bisa

memberikan illustratie jang exact mengenai perkembangan pendjualan obligasi jang

dikeluarkan oleh Bank Industri Negara itu pula. Kemudian, berapakah sisa hutang dalam

negeri Republik Indonesia pada achir tahun 1958.

Saudara Ketua, untuk melengkapi. kami ingin mengadjukan pertanjaan kepada

Pemerintah: dengan pertimbangan-pertimbangan apakah Pemerintah mengeluarkan

hanja coupeurs jang terdiri dari 10 ribu rupiah, sedangkan dalam memori pendjelasan

Pemerintah telah memberikan tugas kepada suatu Biro Sertipikat lndonesia untuk

mengeluarkan petjahan-petjahan atau lembaran ketjil sebagai sertipikat obligasi kepada

umum, dimana diharapkan umum dapat membeli sertipikat-sertipikat obligasi itu.

Didalam hubungan ini kami bertanja, apakah dengan demikian itu Pemerintah sudah

tidak menudju kepada penjedotan hot-money, akan tetapi telah mentjiptakan suatu

maksud jang baru via Biro Sertipikat Indonesia ialah mengeluarkan coupeurus-

coupeurus ketjil, tetapi bukan obligasi, melainkan hanja sertipikat obligasi kepada

umum, jang paling besar 1500 dan 100. Ongkos-ongkos tjetak itu apakah dipikul oleh

N.V. Biro Sertipikat Indonesia ataukah oleh Pemerintah dan kalau mendapat hadiah

serta bunga, apakah Biro Sertipikat Indonesia itu memperoleh pula suatu komisi atau

provisi dari pemegang- pemegang sertipikat obligasi dan tehniknja apakah Biro

Sertipikat Indonesia itulah memberi djumlah coupeurus dengan sekian djuta rupiah

harganja, kemudian disimpan dikluis atas nama Biro Sertipikat itu dan kemudian biro

tersebut mengeluarkan sertipikat kepada masjarakat.

Sebagai pertanjaan jang terachir, dapatkah Pemerintah memberikan sedikit

gambaran untuk melaksanakan Undang-undang ini, Pemerintah memerlukan biaja

berapa djuta rupiah, baik didalam kalkulasi tentang kertas dan harga tjetak obligasi serta

certificaat dan lain-lainnja itu?

Kiranja dalam hubungan ini, Fraksi Partai Komunis Indonesia, sekali lagi dengan

sangat mengharapkan djawaban dari Pemerintah, hingga dengan demikian dalam babak

kedua nanti kami akan mentjoba sampai dimana kita dapat menilaikan rantjangan

Undang-undang ini didalam rangka kebidjaksanaan politik Pemerintah didalam lapangan

moneter pada saat sekarang ini.


Ketua: Saja persilakan Saudara Sondakh.

107

Rapat 56.

M. Sondakh: Saudara Ketua jang terhormat, maksud Pemerintah untuk

mengadakan pindjaman obligasi, sebenarnja bukan baru timbul dan dilaksanakan dalam

tahun 1959 ini. Pada achir tahun 1957 idee ini sudah dikemukakan oleh Pemerintah jang

sekarang ini, sedang didalam Anggaran Belandja tahun 1958, Dewan Perwakilan Rakjat

telah mengesahkan suatu post pendapatan negara jang besarnja Rp. 500 djuta berasal

dari pindjaman obligasi. Didalam Anggaran Belandja Negara tahun 1959 ini Dewan

Perwakilan Rakjat pula telah mensahkan suatu djumlah sebesar Rp. 500 djuta berasal

dari pindjaman obligasi negara dengan dasar pikiiran seperti pada Anggaran Belandja

tahun 1958.

Teranglah kiranja bahwa apabila kita tetap berdiri pada dasar kebidjaksanaan jang

telah digariskan didalam Anggaran Belandja tahun 1959 jang telah diterima dan

disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka materi jang sedang kita perbintjangkan

sekarang ini, ialah rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi

berhadiah tahun 1959, pada pokoknja sesungguhnja hanjalah suatu pelaksanaan didalam

bentuk suatu Undang- undang dari pada apa jang sudah diterima dan disahkan oleh

Dewan Perwakilan Rakjat sendiri. Dan dengan demikian maka pembitjaraan kita

mengenai materi ini bisa djuga terbatas dan mendjadi sederhana.

Didalam Nota Anggaran Belandja Negara tahun 1959 bab III halaman III/1, kita

batja pendjelasan Pemerintah jang bunjinja sebagai berikut :

“Dalam keterangan tambahan pada Nota Keuangan Negara tahun 1958

dikemukakan, bahwa menurut pikiran dengan pindjaman obligasi dalam negeri tidak

akan menghasilkan lebih dari Rp. 500 djuta. Pindjaman obligasi ini dalam tahun 1958

belum dapat didjalankan berhubung persiapan- persiapan untuk itu belum selesai. Dalam

tahun 1959 akan diusahakan terlaksananja niat Pemerintah itu. Dalam hal ini Pemerintah

perlu mengemukakan bahwa suatu pindjaman obligasi jang didjalankan setjara

pendaftaran (inschrijving) tidak akan berhasil karena pemilik- pemilik uang panas tidak

akan mendaftarkan diri, karena takut akan fiskus.

Maka oleh Pemerintah dipikirkan pendjualan obligasi “Over the counter” (seperti

pendjualan perangko) sesuai dengan saran dalam Munas Pembangunan.

Dan untuk lebih menarik akan diikatkan pada pendjualan obligasi itu suatu sistim

lotre. Sebagai pertjobaan akan diusahakan pengeluaran obligasi atas undjuk sebesar Rp.

500 djuta.

Demikianlah bunji pendjelasan Pemerintah mengenai kebidjaksanaan dan sistim

jang akan dipakai untuk pindjaman obligasi itu.

108

Rapat 56.

Saudara Ketua, namun demikian setelah menjelidiki lebih luas isi rantjangan

Undang-undang ini, beserta pendjelasan-pendjelasannja, ingin lagi kami mengemukakan

pendapat kami dengan setjara ringkas, mengenai beberapa persoalan pokok jang

langsung bersangkut-paut dengan isi dan maksud dari pada rantjangan Undang- undang

ini.

Dalam Nota Keuangan Negara tahun 1959 halaman IV/4, Pemerintah antaranja

mendjelaskan : “Sebagaimana diterangkan dalam bab III, maka pembiajaan deficit ini

akan dilakukan dengan pindjaman didalam negeri antara lain dengan mengadakan

pindjaman obligasi sebesar Rp. 500 djuta.

Demikian Pendjelasan Pemerintah mengenai dasar kebidjaksanaannja tentang

pindjaman obligasi. Dasar kebidjaksanaan itupun djuga dipakai oleh Pemerintah untuk

tahun 1958, djika pindjaman obligasi itu sudah dapat dilaksanakan pada tahun 1958 itu.

Saudara Ketua, terang bahwa dasar kebidjaksanaan Pemerintah mengenai

pindjaman obligasi itu, sebagai ternjata didalam Nota Keuangan Negara 1958 dan 1959,

adalah untuk membiajai deficit Anggaran Belandja Negara. Didalam pendjelasan umum

dari rantjangan Undang-undang ini kami mendapat kesan bahwa dasar kebidjaksanaan

Pemerintah tentang pindjaman obligasi ini sudah mendjadi lebih luas, oleh karena

pindjaman obligasi ini terang-terang sudah disangkut-pautkan dengan situasi moneter

ekonomi negara kita sekarang ini, terutama mengurangi tekanan-tekanan inflatoir.

Pada halaman 1 pendjelasan umum, maka sesudah Pemerintah menguraikan

tentang meningkatnja deficit Anggaran Belanja Negara sedjak tahun 1957, Pemerintah

lebih djauh mengatakan: "Karena itu tekanan-tekanan inflatoir sangat dirasakan

sebagaimana terbukti dari kenaikan harga-harga walaupun relatif tidak setinggi dengan

naiknja djumlah uang jang beredar. Djumlah uang beredar jang begitu besar membawa

pengaruh-pengaruh buruk dilapangan moneter dan menghambat perkembangan ekonomi

jang sehat.

Perlulah kiranja diambil tindakan-tindakan jang dapat menarik sekedarnja "black-

money" jang beredar itu sehingga dapat mengurangi tekanan-tekanan inflatoir dalam

negeri. Mengurangi tekanan-tekanan inflatoir ini perlu sekali didjalankan, karena telah

mendjadi pendalaman umum bahwa pembangunan tidak dapat berdjalan dengan lantjar

djika dalam negara sedang meradjalela suatu inflasi jang keras. Djadi usaha ini adalah

penting sekali dalam rangka usaha pembangunan negara dan masjarakat.

109

Rapat 56.

Djika sebahagian dari uang itu dapat ditarik dari peredaran, maka djumlah tersebut dapat

digunakan untuk mengurangi hutang Pemerintah pada Bank Indonesia dan menambah

pembiajaan deficit Anggaran Belandja tahun 1959 dan 1960, djika pendjualan tidak

belum terlaksana seluruhnja dalam tahun 1959. Disampingnja uang itu dapat

dipergunakan pula untuk membiajai projek- projek pembangunan jang segera dapat

memperoleh manfaat bagi masjarakat.

Salah satu djalan untuk menarik "black-money" itu dari peredaran adalah dengan

mengeluarkan pindjaman obligasi. Maximaal dapat diharapkan ditarik sebesar Rp. 2

miljard".

Demikianlah pendjelasan Pemerintah lebih djauh mengenai kebidjaksanaannja

sekarang tentang pindjaman obligasi ini.

Saudara Ketua, terang, bahwa djika didalam Nota Keuangan Negara 1959,

Pemerintah mengambil sebagai dasar kebidjaksanaan pindjaman obligasi ini, ialah

pembiajaan deficit anggaran belandja, maka dalam pendjelasan rantjangan Undang-

undang ini, kebidjaksanaan itu ialah berdasarkan pada menahan atau mengurangi

tekanan-tekanan inflatoir jang sudah keras. Demikian, menurut Pemerintah, maksud dari

pindjaman obligasi ini, bukan sadja membelandjai deficit Anggaran Belandja Negara,

melainkan :

a. mengurangi hutang Pemerintah pada Bank Indonesia;

b. menambah pembiajaan deficit anggaran belandja:

c. membiajai projek-projek pembangunan jang segera dapat memperoleh manfaat

bagi masjarakat.

Akibat dari pada pendapat Pemerintah jang belakangan ini mengenai pindjaman

obligasi itu, maka djumlah jang dulunja hendak ditjoba – menurut istilah Pemerintah

sendiri – jang besarnja Rp. 500 djuta sekarang didjadikan maximal Rp. 2 miljard.

Saudara Ketua, berdasar pada pendjelasan Pemerintah sendiri jang terang-terang

mengalami perkembangan dan pengluasan pendapatnja sendiri tentang dasar

kebidjaksanaan dan maksud dari pada pindjaman obligasi ini, kami bertanja kepada

Pemerintah:

1. Apakah Pemerintah memandang maksud mengadakan pindjaman obligasi ini,

sekarang ini, masih sebagai suatu pertjobaan, mungkin didalam arti sebagai suatu

experiment?

2. Djikalau djawabnja "ja" tiadakah Pemerintah sependapat dengan pembitjara

untuk mempertimbangkan lebih luas bagi materi itu, sehingga tidak usah terburu-buru

dengan mengesahkan sadja rantjangan Undang-undang ini?

110

Rapat 56.

Saudara Ketua, pendjelasan Pemerintah atas rantjangan Undang-undang ini, chusus

keterangan tambahan Menteri Keuangan tentang situasi moneter ekonomi negara kita

sekarang ini, walaupun dengan setjara ringkas sadja, harus diakui sangat berguna

sebagai bahan untuk menindjau latar belakang dari maksud Pemerintah tentang

rantjangan Undang-undang ini.

Dengan pendjelasan itu, maka untuk pertama kali Pemerintah mengakui dihadapan

Dewan Perwakilan Rakjat ini tentang situasi moneter ekonomi negara itu sepandjang apa

jang kami ketahui, tentang situasi moneter ekonomi negara kita jang dengan istilah

Pemerintah sendiri disebut, sedang dalam tekanan-tekanan inflatoir jang keras. Kami

memandang ini sebagai suatu kedjudjuran hati dari pihak Pemerintah, karena sekarang

ini Pemerintah terus terang mengakui suatu kenjataan jang sudah lama dikonstatir oleh

masjarakat, tetapi jang pada waktu jang lalu, oleh Pemerintah atjuh tak atjuh diakui.

Dalam Nota Anggaran Belandja Negara tahun 1959, maka Pemerintah

menegaskan, bahwa keadaan ekonomi negara tahun 1959 tetap suram lagi seperti

keadaan pada tahun 1958.

Dan sepandjang jang dapat kami analisir dari pendjelasan Menteri Keuangan

mengenai situasi moneter ekonomi negara kita jang dilampirkan pada rantjangan

Undang-undang ini, maka memang situasi moneter ekonomi negara kita tetap suram,

dan mungkin bertambah suram. Belum perlu kami menambah apa-apa dari pada jang

sudah didjelaskan oleh Menteri Keuangan itu, karena bagi kami bahan-bahan itu tjukup

menggambarkan betapa suramnja negara kita dilapangan moneter ekonomi itu.

Walaupun demikian, kami ingin bertanja lagi kepada Pemerintah sebagai berikut:

3. Lain dari pada uang jang beredar sekarang ini jang menurut Menteri Keuangan

tahun ini berdjumlah kurang-lebih 31 miljard itu, adakah lagi uang-uang lain jang kira-

kira beredar dinegara kita, saja menudju kepada uang jang sama sekali illegaal. Kalau

ada, berapakah besarnja dan dari manakah asalnja uang-uang itu menurut perkiraan dan

pengetahuan Pemerintah. Baik Pemerintah maupun masjarakat sekarang ini sama-sama

sudah melihat dan mengakui, bahwa sumber utama dari tekanan-tekanan inflasi jang

sudah keras itu, ialah deficit anggaran belandja. Sedang kita sudah mengetahui, sumber

utama dari tekanan-tekanan inflasi ialah deficit anggaran belandja, maka dalam

hubungan ini saja bertanja kepada Pemerintah sebagai berikut:

4. Adakah Pemerintah sependapat dengan pembitjara, bahwa untuk mentjegah

supaja tekanan-tekanan inflasi itu tidak berkembang lalu mendjadi inflasi jang tak

terkendalikan lagi, bukankah lebih baik supaja sekarang ini sadja kita mulai dengan

mengambil tindakan memberantas sumber utama dari tekanan-tekanan inflasi itu.

111

Rapat 56.

Sebagai pendapat Pemerintah begitu djuga kami. tentu kita tidak akan menuruti

sanering sebagai jang sudah dibuat pada waktu-waktu jang lalu jang tidak disetudjui

oleh masjarakat. Tetapi menurut pendapat kami, barangkali soal jang penting bagi kita

sekarang ini ialah mengambil suatu tindakan moneter jang tegas untuk memberantas

sumber utama' dari pada tekanan-tekanan inflasi itu.

Tetapi tindakan itu apabila dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah haruslah tidak

merugikan rakjat djelata. Tiada usah kami kemukakan tindakan itu oleh karena kita

semua tahu tindakan-tindakan sedemikian ini adalah suatu soal kebidjaksanaan.

5. Dari sudut ini, kami bertanja lebih djauh kepada Pemerintah, tidakkah

Pemerintah sependapat dengan pembitjara, bahwa bagaimana djuga baiknja isi dan

maksud dari pada rantjangan Undang-undang ini, bagi pembitjara itu baru merupakan

suatu tindakan jang berarti, mengompres seorang jang sakit demam malaria, dengan

memindjam istilah dan kalimat dari Dr Sadli.

Saudara Ketua, mengenai sistim dari pindjaman obligasi menurut rantjangan

Undang-undang ini, kita tidak usah berpandjang kata, karena pada pokoknja sistim itu

sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan mengesahkan Anggaran Belandja

tahun 1959.

Walaupun demikian ingin lagi kami menanjakan jang berikut:

6. Apakah perlunja pindjaman obligasi ini, mempunjai beberapa pembajaran dari

padanja melalui Anggaran Belandja Negara. Tidakkah dapat dipertimbangkan supaja

pindjaman obligasi ini merupakan suatu dana tersendiri sadja? Bukankah dengan

mengikatkan itu didalam Anggaran Belandja Negara Pemerintah sekarang ini sudah

turut membatasi kebebasan Kabinet-kabinet jang berikut, mengenai suatu materi jang

dasarnja sangat sulit dan labil dan sebab itu sukar untuk ditentukan perkembangannja

sekarang dan kemudian?

Saudara Ketua, apabila kita menuruti pendapat Pemerintah seada-adanja menurut

bunji rantjangan Undang-undang ini, maka terhadap pelaksanaannja dalam waktu

pendek kami pertimbangkan sebagai berikut:

7. Sebagai jang didjelaskan oleh Menteri Keuangan, maka sebagian besar dari

import barang-barang kebutuhan pokok sudah diserahkan kepada big eight. Big eight itu

mendapat fasilitet dari Pemerintah sampai dalam ftinancieering import mereka. Tetapi

kemudian njata bahwa uang untuk financieering import itu tidak dapat semua diperoleh

oleh big eight dari bank Pemerintah, atau dari Pemerintah. Tidakkah keadaan ini

menjebabkan pemegang-pemegang black-money itu jang sebenarnja disetudjui oleh

rantjangan Undang-undang ini menunggu sehingga beberapa dari big eight itu lambat

112

Rapat 56.

atau lekas datangnja minta sendiri untuk mempergunakan uang orang-orang itu.

Tidakkah kemungkinan ini menjulitkan pelaksanaan pindjaman obligasi ini?

8 Ada kemungkinan pemegang-pemegang black-money sekarang, memandang

peraturan- peraturan import dan lain-lain dari Pemerintah sebagai jang didjelaskan oleh

Menteri Keuangan. masih suatu experiment atau suatu peraturan peralihan. Lalu mereka

mengambil sikap menunggu, melihat apa jang akan terdjadi dengan pelaksanaan

peraturan baru itu. Sementara itu mereka tidak aktip berdagang dan lain-lain lalu

mempergunakan sementara itu uang jang black-money itu, Tidakkah ini pula suatu

kesulitan pelaksanaan pindjaman obligasi itu dalam waktu jang pendek. Kita

menghendaki mendapat uang black-money itu, tetapi uang itu ditahan sementara mereka

menunggu akibat-akibat dari pada peraturan Pemerintah itu.

Saudara Ketua, kali ini sekian dulu, dalam pemandangan umum berikutnja kami

akan memasuki dalam rantjangan Undang-undang ini.

Ketua: Sekian pemandangan umum jang diberikan oleh para anggota dalam babak

pertama jang terdiri dari 8 orang pembitjara. Sekarang saja ingin bertanja kepada

Pemerintah, kapankah Pemerintah dapat memberi djawaban terhadap pemandangan

umum ini.

Saja persilakan Wakil Pemerintah.

Mr. Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, Pemerintah dapat

memberi djawaban dalam babak pertama pada hari Djum'at pagi. Adapun mengenai hal

jang dikemukakan oleh jang terhormat Saudara Soeprapto, apakah Pemerintah bersedia

mengadakan pembitjaraan informeel mengenai soal jang agak berat dan penting ini,

Pemerintah bersedia untuk mengadakan pembitjaraan informeel apabila dikehendaki

besok pada hari Djum'at pagi djam 11.00.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, djadi djawaban Pemerintah ini akan diberikan nanti pada

hari Djum'at pagi. Lain dari pada itu Pemerintah memberi kesempatan untuk

mengadakan pembitjaraan informeel besok pagi djam 11.00.

Saja harapkan kepada Saudara-saudara, djuga kepada fraksi masing-masing supaja

menjampaikan kepada para anggota terutama kepada para pembitjara untuk

mempergunakan kesempatan itu.

Oleh karena soal ini sangat penting, maka kalau besok pagi itu belum selesai masih

bisa dilandjutkan pada hari Kamis.

113

Rapat 56.

Demikianlah Saudara-saudara, djadi nanti pada hari Djum'at Pemerintah baru akan

memberikan djawaban, dan selandjutnja belum kita tentukan, apakah sesudah itu lalu

langsung kita adakan pemandangan umum babak kedua atau kita pergunakan waktu jang

lain, sebab untuk menjelesaikan atjara ini masih disediakan waktu sampai hari Senin dan

Selasa.

Dengan ini maka selesailah atjara kita, dan rapat saja tutup; nanti malam tidak ada

rapat.

Rapat ditutup pada djam 13.00.

114


RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang II.

R A P A T 58.

Hari Djum’at, 29 Mei 1959.



obligasi tahun 1959 (Sid. 1959 P, 418) - Rantjangan Undang- undang penetapan

“Undang- undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang kedudukan hukum apotik darurat”

sebagai Undang-undang (Sid. 1958, P. 379) – Laporan Panitia Ad-hoc pemberitaan

Dewan Pengawas Keuangan tahun 1956 (Sid. 1958, P. 321).


Sekertaris: Mr. Soemarsono


S. Hadikusumo, Ismail Napu, H. Zainal Abidin Ahmad, Dr Natiar Hulman

Lumbantobing, Dr H. Ali Akbar, T. S. Mardjohan, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen

Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Nj. Moedikdio,

Manai Sophiaan, Winoto Danuasmoro, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito,

Djokosoedjono, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, Nj. Lastari

Soetrasno, Ir Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, Nj. Suharti Suwarto, F. Runturambi,

H. A. Mursjidi, Eddie Abdurahman Martalogawa, M. Saleh Umar, Sudjarwo

Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Soedjono, Mr Sudjono

Hardjosudiro, K. Werdojo, Soedisman, Soedarsono, Imam Soetardjo, Nj. Mahmudah

Mawardi, Nj. Oemi Sardjono, Asraruddin, Abdul Hakim, Drs D. S. Matakupan, Umar

115

Rapat 58.

Salim Hubeis, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Mertodimoeljo,

Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Biji, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji

Bisri, Manjudin Brodjotruno, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, R. Moh. Saleh

Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Dr

R. Soeatmadji, Harsono Tjokroaminoto, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Imam

Soepami Handokowidjojo, Achmad Siddiq, R. K. H. Musta'in, Moh. Noor Abdoelgani,

Nj. Hadinijah Hadi, R. Soehardjo alias Bedjo, H. Andi Sewang Daeng Muntu, Hussein

Saleh Assegaff, K. H. Muh. Saifuddin, H. Senduk, M. Sondakh, W. L. Tambing, Jusuf

Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Nja' Diwan, Nungtjik A.R., Djadil

Abdullah, Oemar Amin Husin, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech

H. Djalaluddin, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I G. G. Subamia, Kiagus Alwi, L. Kape,

Abdulmutalib Daeng Talu, Mah. Thajib, Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, M.

Ardiwinangun, R. Ido Gamida, Uwes Abubakar, R. Gatot Mangkupradja, Sastra, Nj.

Djunah Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, Soelaeman Widjojosoebroto, Rd. Moh. Basah,

Mr R. Memet Tanumidjaja, E, Moh, Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Nj, S. Marijamah

Djoenaidie, Siswojo, Kasim, Nj. Sutijah Surya Hadi, S. Danoesoegito Soetjipto,"

Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, K. R. Muslich, H. Anwar Musaddad, Rs.

Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Soesilo Prawirosoesanto, Notosoekardjo, Mr Moh.

Dalijono, H. Zain Alhabsji, Nj, Asmah Sjachrunie, Daeng Mohamad Ardiwinata, Rd.

Lucas Kustarjo, Subadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar," Ahem Emingpradja, R.

A. A. Soemitro Kolopaking, Njono, Soemardi J atmosoemarto, Ni. Suzanna Hamdani,

Muh. Padang, A. B. Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Klem Liong, Oei Tjeng Bicu, H.

J. C. Princen, R. Ch. M. Du Puy, J. R. Koor. Ang Tjiang Liat.


2. Dr Azis Saleh, Menteri Kesehatan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Djumlah anggota jang hadir jaitu 137

orang, djadi hanja satu angka diatas quorum.

Atjara kita untuk hari ini ialah:

1. Rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959

(P. 418);

2. Rantjangan Undang-undang penetapan "Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958

tentang kedudukan hukum apotik darurat" sebagai Undang-undang (P. 379);

116

Rapat 58.

3. Laporan Panitia Ad hoc pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1956 (P.

321).

Sebelum kita meningkat kepada atjara kita, terlebih dahulu saja persilakan Saudara

Sekertaris untuk membatjakan surat-surat jang masuk.

Sekertaris; Surat-surat masuk jang perlu dibatjakan ada dua putjuk, pertama jang

diterima dari Menteri Keuangan tanggal 28 Mei 1959 mengenai laporan Panitia Ad hoc

Dewan Perwakilan Rakjat mengenai pemberitaan. Dewan Pengawas Keuangan 1956,

jang bunjinja adalah sebagai berikut:

"Amat Segera.

Dengan menundjuk kepada surat saja tanggal 23 Mei 1959 No. 65672/G.T., tentang hal

tersebut dalam pokok surat bersama ini diberitahukan dengan hormat sebagai berikut.

Djawaban Pemerintah mengenai laporan Panitia Ad hoc Dewan Perwakilan Rakjat

tersebut diatas, jang telah disampaikan kepada Saudara, baru mengenai bagian- bagian

jang bersifat umum dan Kementerian Keuangan.

Keterangan-keterangan mengenai hal-hal jang menjangkut kedjadian-kedjadian

dalam lingkungan kementerian-kementerian lain, dalam rangka djawaban Pemerintah

tersebut, hingga kini belum dapat saja sampaikan kepada Saudara.

Saja mengusulkan agar djawaban Pemerintah mengenai bagian-bagian jang

bersifat umum dan mengenai hal-hal dalam lingkungan kementerian-kementerian baik

untuk tahun 1956, maupun tahun 1957 dapat dibitjarakan serentak dalam suatu sidang


Oleh karena itu, sudi apalah kiranja Saudara mengusahakan agar pembitjaraan

djawaban Pemerintah tersebut diatas dilaksanakan dalam suatu sidang Dewan

Perwakilan Rakjat setelah reces Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang, apabila

djawaban tersebut telah lengkap disampaikan kepada Saudara".

Surat jang kedua berupa pernjataan dari Ikatan Apotheker Indonesia tanggal 27

Mei jang pokoknja adalah sebagai berikut:

"Mendukung sepenuhnja usaha Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan

Rakjat guna menjempumakan tanggung-djawab pimpinan dan mengachiri keadaan

darurat jakni dengan membatasi waktu berlakunja idjin-idjin jang telah diberikan kepada

apotik-apotik darurat dalam djangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sedjak

berachirnya masa berlakunja Undang-undang No. 4 tahun 1953, sebagaimana dimaksud

oleh Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 jang kini dibitjarakan pengesahannja

sebagai Undang-undang".

Sekian.

117

Rapat 58.

Ketua: Saudara-saudara, surat jang pertama ialah dari Saudara Menteri Keuangan

mengenai atjara kita jang ketiga, tentang laporan Panitia Ad hoc Dewan Perwakilan

Rakjat mengenai pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan 1956 jaitu supaja diundurkan

sampai kepada ketiga jang akan datang.

Menurut keterangan lisan dari Saudara Menteri Keuangan, mengenai hal ini,

terlebih dahulu sudah diadakan pembitjaraan oleh beliau dengan anggota-anggota

Panitia Ad hoc dan mereka dapat menjetudjuinja.

Kalau Saudara-saudara dapat menjetudjui, saja ingin supaja lebih dahulu atjara

ketiga ini kita bitjarakan sebentar dan kalau Saudara-saudara menjetudjui usul

Pemerintah, atjara ini kita tiadakan dan diundurkan sampai kepada sesudah reces.

Dapatkah ini disetudjui?

(R a p a t : Setudju.)

Saudara-saudara, surat jang kedua jaitu berhubungan langsung dengan atjara kita

jang kedua jang akan kita bitjarakan jaitu mengenai rantjangan Undang-undang tentang

penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang kedudukan hukum apotik

darurat.

Saudara-saudara telah mendengar bunji surat tadi dan saja persilakan kepada

Saudara-saudara mempergunakan isi surat itu untuk menentukan pendirian didalam

pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini.

Dr R. Soeatmadji: Saja minta supaja surat itu dibatjakan sekali lagi. Ketua: Baiklah, Saudara-saudara, supaja agak djelas, maka saja sendiri akan

membatjakan surat dari Pengurus Ikatan Apotheker Indonesia itu atas permintaan dari

Saudara Soeatmadji. Tetapi diambil isinja jang terachir sadja, jaitu berbunji sebagai

berikut:

"Apotik sebagai badan terachir jang menjampaikan pengobatan kepada rakjat, jang

dengan demikian merupakan badan penampungan terachir bagi kesalahan dan

kekeliruan jang mungkin terdjadi; lebih-lebih sedjalan dengan makin meningkatnja

kemadjuan dalam ilmu pengobatan dan obat-obatan, maka apotik mempunjai fungsi jang

langsung bertanggung-djawab terhadap djiwa manusia, langsung menjangkut

kesedjahteraan dan kesehatan rakjat.

Menginsjafi akan besarnja rasa tanggung-djawab terhadap kesedjahteraan dan

kesehatan rakjat inilah, maka Ikatan Apotheker Indonesia mendukung sepenuhnja usaha

Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakjat guna menjempurnakan tanggung-

djawab pimpinan apotik dan mengachiri keadaan darurat, jakni dengan membatasi waktu

118

Rapat 58.

berlakunja idjin-idjin jang telah diberikan kepada apotik-apotik darurat dalam djangka

waktu paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sedjak berachirnya masa berlakunja

Undang-undang No. 4 tahun 1953, sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Darurat

No. 5 tahun 1958 jang kini dibitjarakan pengesahannja sebagai Undang-undang".

Saudara-saudara, marilah kita memasuki atjara jang pertama. Mengenai atjara ini,

jaitu rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959,

tingkat pembitjaraannja sekarang ialah djawaban Pemerintah atas pemandangan umum

babak pertama.

Didalam rapat pleno pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 1959 telah diadakan

pemandangan umum babak pertama mengenai rantjangan Undang-undang ini dan

beberapa anggota telah mempergunakan kesempatan jaitu Saudara-saudara Soeprapto,

Subadio Sastrosatomo, T. S. Mardjohan, Tan Kiem Liong, Moenadir, Hutomo Supardan,

R. G. Doeriat dan Saudara M. Sondakh, sedang dua orang anggota lagi minta berbitjara

tetapi tidak mempergunakan kesempatan itu pada babak pertama, melainkan bersedia

memberikan pemandangannja pada babak kedua jaitu Saudara Tanamas dan Saudara

Asraruddin.

Marilah kita sekarang mulai dengan mendengarkan djawaban Pemerintah atas

pemandangan umum babak pertama mengenai rantjangan Undang-undang

tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959 (Sid. 1959, P. 418) itu.

Saja persilakan Saudara Menteri Keuangan memberikan djawabannja.

Mr. Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua jang terhormat, sebagai

djawaban terhadap pemandangan umum babak pertama dalam pemandangan umum

mengenai rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi berhadiah

tahun 1959, Pemerintah mengemukakan sebagai berikut.

Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih kepada anggota-anggota jang

terhormat jang telah memberikan penindjauannja terhadap rantjangan Undang-undang

tentang pengeluaran pindjaman obligasi berhadiah tahun 1959 dalam pemandangan

umum tingkat pertama pada Selasa jang baru lalu.

Kepada semua pembitjara jang terhormat, jaitu Saudara-saudara Soeprapto,

Subadio Sastrosatomo, Mardjohan, Tan Kiem Liong, Moenadir, Hutomo Supardan,

Doeriat dan Saudara Sondakh, jang pada hakekatnja mempersoalkan dasar dan sifat-sifat

dari pengeluaran pindjaman ini, Pemerintah ingin mengemukakan sebagai berikut.

Seperti telah diterangkan dalam keterangan Pemerintah dalam pemandangan babak

pertama, pengeluaran obligasi ini dapat dilihat terlepas dari keadaan moneter pada waktu

119

Rapat 58.

sekarang, melainkan dapat dilihat dalam rangka usaha Pemerintah untuk menggunakan

segala alat keuangan jang ada.

Pindjaman obligasi ini dinegara manapun merupakan alat keuangan jang ada dan

lazim dipergunakan. Dilihat dari sudut pendapatan nasional suatu pindjaman demikian

hanja merupakan transfer sadja dari milik (kekajaan) dari rakjat kepada Pemerintah tidak

mengubah djumlah kekajaan maupun pendapatan nasional jang ada.

Djuga pada waktu pembajaran kembali, maka djumlah kekajaan maupun

pendapatan nasional tidak mengalami perubahan.

Demikian ini sekedar dikemukakan untuk memperbedakannja dari pindjaman dari

luar negeri jang berlainan sifatnja. Dilihat dari sudut pembentukan modal nasional,

pindjaman obligasi nasional adalah suatu hal jang perlu dilakukan. Demikian pula halnja

djika obligasi ini dipandang sebagai alat fiskal jang lazim digunakan. Chususnja dalam

keadaan keuangan dan moneter sebagai pada waktu sekarang, maka tidak dapat

dibenarkan djika Pemerintah dan negara tidak menggunakan semua alat keuangan jang

lazim digunakan. Kita tidak selalu dapat menjandarkan diri atas bantuan luar negeri

sadja jang pada achirnya akan menanjakan mengapa kita tidak mempergunakan alat

keuangan ini.

Kepada pindjaman obligasi jang akan dikeluarkan oleh Pemerintah diberi segala

sifat penarik jang dapat mengharapkan berhasilnja pindjaman ini.

Bunga 5% adalah lebih tinggi dari bunga pindjaman-pindjaman negara hingga

sekarang, tetapi kira-kira sesuai dengan tingkatan bunga jang berlaku. Kemudian hadiah

diberikan pada tiap pembajaran kembali. Ini djuga tjukup dikenal dan digunakan pada

pindjaman obligasi. Jang kurang lazim ialah pemberian ampunan umum dalam lapangan

fiskal dan pidana, walaupun dibeberapa negara hal ini djuga pernah dilakukan. Memang

mengenai keampunan umum ini pendapat berbeda-beda. Ada pendapat bahwa sukar

dapat memberi ampunan kepada orang-orang jang telah pernah membuat salah, karena

orang djahat tetap orang djahat.

Pemerintah berpendapat bahwa keberatan untuk membebaskan orang-orang jang

telah menghindarkan padjak, memang persoalannja disini terletak pada pemilihan antara

dua djalan, jaitu apakah terus-menerus mengusahakan memberantasnja dengan alat-alat

jang kurang sempuma, hal mana pula ada keberatan terhadap perekonomian kita,

ataukah membuka suatu djalan dimana modal-modal itu dapat digunakan dengan

manfaat jang lebih besar bagi masjarakat.

Pemerintah mengusulkan, dalam taraf sekarang ini, mengadjak orang-orang itu

untuk mempergunakan kekajaan dan uangnja untuk maksud-maksud jang sesuai dengan

politik ekonomi Pemerintah. Berdasar kenjataan bahwa Pemerintah berusaha untuk

120

Rapat 58.

memperbaiki keadaan ekonomi dengan djalan alat-alat keuangan jang ada, maka

Pemerintah tidak keberatan untuk membuka dialan bagi mereka jang pernah membuat

salah tetapi sekarang bersedia untuk menjerahkan uang-uangnja untuk maksud-maksud

jang dikehendaki oleh Pemerintah.

Mudah-mudahan dengan keterangan diatas terdjawablah keberatan-keberatan jang

diadjukan oleh anggota-anggota jang terhormat tentang soal ampunan umum itu.

Selandjutnja Pemerintah akan mendjawab satu persatu pertanjaan-pertanjaan jang

diadjukan anggota-anggota jang terhormat. Pertanjaan anggota jang terhormat Saudara

Soeprapto tentang penggunaan uang jang telah ditarik dcngan pindjaman obligasi ini

dapat didjawab sebagai berikut: Pemerintah bermaksud untuk menggunakan uang

penerimaan dari obligasi itu untuk usaha-usaha Pembangunan, jang pada waktu sekarang

dan pada waktu-waktu jang akan datang masih memerlukan pembiajaan jang besar

sekali.

Maksud itu sedjadjar dengan usaha-usaha untuk mengatasi sekedarnja tekanan-

tekanan inflatoir pada waktu ini, oleh karena untuk usaha-usaha pembangunanpun

sedapat-dapatnja harus ditjarikan pembiajaan non-inf'latoir, chususnja dalam keadaan

jang pada umumnja telah bersifat inflatoir. Usaha-usaha pembangunan jang akan dibiajai

itu sebagian besar telah termuat dalam Anggaran Belandja tahun 1959 dan sekedar

belum termuat akan segera diadjukan pula kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang

terhormat ini.

Dengan ini pertanjaan jang sama jang diadjukan oleh anggota jang terhormat

Saudara Tan Kiem Liong dan Moenadir terdjawab adanja.

Inflasi jang sekarang ini dapat dikatakan sudah keras sekali. Penarikan uang karena

pindjaman obligasi dapat mengurangi tekanan inflatoir jang keras itu sekedarnja,

Bunga 5% oleh Pemerintah dianggap tjukup tinggi. Dijka ditentukan lebih tinggi

lagi, mengingat bahwa obligasi diberi djuga premi (hadiah) akan merupakan beban berat

bagi Pemerintah. Selain dari itu dapat memburukkan tingkatan bunga pada umumnja.

Bahwasanja orang Islam jang nanti memiliki obligasi-obligasi membajar zakat sehingga

menurut perhitungan anggota jang terhormat itu mereka djusteru akan rugi, dapat

diterangkan disini bahwa pembajaran zakat itu adalah telah akan diperhitungkan oleh

jang bersangkutan.

Djuga Pemerintah tidak bermaksud untuk memberi sifat paksaan kepada

pindjaman obligasi ini karena Pemerintah lebih mengutamakan akan pertumbuhan

kesadaran rakjat mau tidaknja membantu usaha Pemerintah ini.

Mendjawab saran anggota jang terhormat, Saudara Subadio Sastrosatomo untuk

menarik sadja rantjangan Undang-undang ini karena akibatnja lebih djahat dari pada

121

Rapat 58.

tudjuannja, dengan ini diterangkan bahwa Pemerintah tidak dapat menerimanja, karena

Pemerintah beranggapan seperti telah diterangkan pada permulaan djawaban Pemerintah

ini.

Anggota jang terhormat Saudara Mardjohan walaupun tidak menolak pengeluaran

obligasi oleh Pemerintah ini, agak sangsi dan chawatir tentang berhasilnja usaha ini,

karena lapangan ini masih banjak. Perlu diterangkan disini bahwa Pemerintah berusaha

keras untuk lapangan bagi meradjalelanja black-money, sehingga Achirnya para pemilik

uang-uang panas itu akan merasa lebih aman untuk menanam uangnja dalam obligasi

dan lain-lain kertas berharga.

Disinggung pula oleh anggota jang terhormat tersebut soal usia Kabinet jang hanja

tinggal beberapa bulan sadja tapi masih hendak melakukan usaha jang efeknja

disangsikan seperti djuga diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Doeriat.

Terhadap ini Pemerintah menerangkan bahwa setiap usaha untuk memperbaiki keadaan

tidak ada djeleknja dilakukan, sehingga walaupun usia kabinet ini tinggal beberapa

bulan atau minggu sadja, dan djumlah uang jang akan ditarik dibanding dengan jang

masih tetap beredar tidak seberapa, dalam rangka penggalian semua sumber pembiajaan,

jang ada, Pemerintah menganggap usaha pindjaman obligasi ini tidak perlu ditunda

bahkan wadjib didjalankan.

Mengenai obligasi 1950 (akibat pengguntingan uang) jang diadjukan oleh anggota

jang terhormat Saudara Doeriat masih tetap disediakan sedjumlah uang setiap tahun

untuk dibajar kembali setjara pembelian dibursa. Mengenai posisi dapat dilihat dalam

daftar jang dilampirkan pada djawaban ini, dan Pemerintah minta supaja dianggap telah

dibatja.

Anggota jang terhormat jang sama itu menjarankan sanering sebagai djalan lain.

Perlu diterangkan disini bahwa tjara sanering itu mempunjai akibat-akibat jang sangat

luas, jang sangat luas, jang oleh Pemerintah pada waktu ini tidak dapat dipertanggung-

djawabkan dan hasil tidaknja bergantung dari berbagai faktor jang lebih luas, sehingga

belum masuk fikiran Pemerintah untuk mendjalankannja.

Mendjawab anggota jang terhormat Saudara Tan Kiem Liong, Pemerintah

menjatakan disini bahwa Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat tersebut

bahwa pengeluaran pindjaman ini bukan satu-satu djalan untuk keluar dari kesulitan-

kesulitan ekonomi jang kita hadapi sekarang. Mengenai penggunaan uang jang nantinja

dapat ditarik, dipersilakan meneliti djawaban Pemerintah atas pertanjaan jang sama jang

diadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Soeprapto.

Pertanjaan dari anggota jang terhormat jang sama apakah pindjaman obligasi ini

dapat mentjegah inflasi, Pemerintah menerangkan bahwa satu tindakan sadja tidak dapat

122

Rapat 58.

mentjegah inflasi jang sebab-sebabnja adalah banjak, tapi Pemerintah jakin bahwa

penarikan uang sebesar Rp. 2 miljard itu setidak-tidaknja mengurangi tekanan inflatoir

jang sekarang ada, chususnja djika djumlahnja uang itu dibandingkan dengan uang

beredar dalam bulan-bulan terachir, setelah Pemerintah berusaha keras untuk

mengendalikan bertambahnja uang terutama karena deficit anggaran belandja.

Mengenai ketiga perusahaan Pemerintah G.I.A., D.K.A., Pelni dapat diterangkan

disini bahwa perusahaan-perusahaan itu mengalami kerugian, jang besarnja baru dapat

diketahui setelah pemeriksaan akuntan selesai.

Mendjawab anggota jang terhormat Saudara Moenadir diterangkan disini bahwa

mungkin kesimpulan-kesimpulan jang telah ditariknja antara lain bahwa pindjaman

obligasi ini adalah way-out jang terachir disebabkan karena kurangnja bahan-bahan

keterangan dari Pemerintah. Pemerintah mengharap bahwa anggota jang terhormat itu

setelah djawaban Pemerintah ini akan dapat menarik kesimpulan-kesimpulan lain.

Pertanjaan Saudara Moenadir dan anggota jang terhormat Saudara Sondakh apakah

pengeluaran obligasi ini suatu experiment, Pemerintah menganggap hal ini tidak

demikian, karena benar-benar dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi,

bersama dengan tindakan-tindakan lainnja dari Pemerintah. Lagi pula pengeluaran

obligasi dalam lapangan tidak lazim dipandang sebagai experiment jang baru. Saran

untuk mengadakan sanering sadja telah didjawab dalam mendjawab anggota jang

terhormat Saudara Doeriat jang mengadakan saran jang sama.

Selain uang rupiah jang beredar sekarang, dikepulauan Riau beredar uang Straits $,

dan ada kemungkinan didaerah-daerah jang masih dikuasai oleh pemberontak di

Sulawesi Utara beredar uang-uang jang mereka keluarkan.

Financiering “8 besar" disalurkan melewati saluran-saluran lama sehingga tidak

perlu minta kepada pemilik-pemilik black-money. Pertanjaan-pertanjaan anggota jang

terhormat Saudara Hoetomo Soepardan dapat didjawab sebagai berikut:

Perkiraan tentang djumlah black-money sukar dapat diberikan, karena memang

Pemerintah tidak pernah mengadakan penjelidikan jang dalam mengenai ini, djuga tidak

mungkin dapat diketahui benar-benar dimana sebenarnja uang-uang jang beredar diluar

bank-bank.

Uang-uang jang beredar melalui bank-bank dapat diketahui dan dikendalikan oleh

Pemerintah, tetapi diluar badan-badan ini sukar untuk diketahui.

Paling-paling setjara sewenang-wenang dapat misalnja ditaksir bahwa sekian %

dari uang-uang jang beredar diluar bank-bank (jang lazim disebut uang kartal) dapat

dianggap sebagai black-money. Demikian pula dasar perhitungan untuk menetapkan

djumlah Rp. 2 miljard sebagai maksimal jang dapat diharapkan oleh Pemerintah untuk

123

Rapat 58.

ditarik dari peredaran tidak didasarkan pada norma-norma jang matematis exact tetapi

merupakan sebenarnja izin jang diminta oleh Pemerintah kepada D.P.R. sebagai

maksimum jang akan dikeluarkan. Mengenai pengeluaran pindjaman obligasi ini dapat

diterangkan bahwa hal ini akan dilangsungkan setjara berangsur-angsur setiap kali

dalam djumlah, tjara-tjara dan waktu-waktu jang akan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan. Djadi dapat dikeluarkan dalam beberapa tranches selama waktu-waktu

pendek (3 a 4 bulan tiap tranche), tetapi dapat pula dalam satu tranche selama waktu

jang pandjang (misalnja 1 tahun).

Tjara mana jang akan diikuti, tergantung pada keadaan, walaupun dalam hal

obligasi ini Pemerintah lebih tjondong pada pengeluaran dalam satu tranche selama

waktu 1 tahun.

Mengenai efek dari penarikan ini terhadap ketjepatan beredar (Velocity = V) dan

volume perdagangan (volume of trade = T), dapat diterangkan disini bahwa V maupun T

tergantung pada begitu banjak faktor lain selain pada banjaknja uang jang beredar (M),

sehingga Pemerintah lebih baik menghindarkan diri dari suatu diskusi akedemis jang ku

rang bermanfaat, tjukup ditegaskan disini bahwa formula MV = PT jang dimaksud oleh

anggota jang terhormat itu hanja merupakan alat pemikir belaka, jang penggunaannja

dalam praktek perlu dilengkapi dengan lain-lain faktor jang menentukan pula tiap faktor

dalam formula itu, chususnja factor-factor jang tidak demikian statis sifatnja, melainkan

lebih dinamis, dengan memperhitungkan pertumbuhan .

. Mengenai pembebasan padjak-padjak diterangkan disini bahwa pemegang

obligasi setelah pendjualan obligasi kepadanja, obligasi tidak bebas dari padjak kekajaan

dan padjak pendapatan mengenai bunga obligasi. Hanja hadiah-hadiahnja bebas dari

padjak pendapatan, padjak perseroan dan padjak undian.

Pertimbangan untuk hanja mengeluarkan kopur-kopur dari Rp. 10.000.- ialah

seperti diterangkan dalam pendjelasan pasal demi pasal, ialah karena sebagian besar dari

pemilik "black-money" memiliki djumlah-djumlah uang jang besar sekali, sehingga

lebih praktis bagi mereka untuk memiliki kopur-kopur dalam djumlah besar pula. Akan

tetapi Pemerintah tidak menutup pintu bagi penanam-penaman modal ketjil untuk ikut-

serta dalam pindjaman obligasi ini. Untuk ini oleh P.T. Biro Sertifikat Indonesia (suatu

P.T. dimana ikut-serta 3 bank Pemerintah dan 5 bank nasional) akan dikeluarkan

sertifikat-sertifikat dalam kopur-kopur Rp. 1.000.-, Rp. 500.¬ dan Rp. 100.- jang setjara

perbandingan mempunjai hak-hak jang sama seperti obligasi aslinja. Tjara pengeluaran

sertifikat-sertifikat ini dilakukan seperti kelaziman, jaitu bahwa obligasi-obligasi aslinja

disimpan dalam suatu kluis dengan 2 kuntji, satu diantaranja dipegang oleh Biro

Sertifikat Indonesia dan satu oleh notaris.

124

Rapat 58.

Terhadap 1 kopur obligasi dari Rp. 10.000.- dikeluarkan sertifikat-sertifikat dengan

nomor jang sama sampai djumlah Rp. 10.000.- djuga. Ongkos-ongkos mentjetak

sertifikat-sertifikat ditanggung oleh Pemerintah. Kepada pembeli sertifikat tidak

dibebankan ongkos-ongkos oleh Biro Sertifikat Indonesia, karena biro ini telah

mendapat provisi dari Pemerintah, dari provisi mana harus dibiajai pengiriman, asuransi

pengiriman sertifikat-sertifikat, kampagne penerangan tentang obligasi/sertifikat dan

sebagainja.

Mengenai posisi hutang Pemerintah baik dalam maupun luar negeri, pindjaman-

pindjaman B.I.N. (baik Runi dan lainnja), sisa Runi jang masih ada dibank-bank

bersama ini dilampirkan daftar angka-angka jang untuk singkatnja dianggap sadja

sebagai telah dibatjakan *).

Ketua: Demikianlah, Saudara-saudara, djawaban Pemerintah terhadap

pemandangan umum babak pertama dari para anggota.

Djawaban ini belum lagi diperbanjak, tetapi nanti akan segera diusahakan oleh

Sekertariat untuk diperbanjak, dan mungkin pada sore ini sudah berada ditangan

Saudara-saudara.

Karena itu saja usulkan kepada Saudara-saudara supaja pembitjaraan dari pada

rantjangan Undang-undang ini tidak kita landjutkan pada hari ini atau nanti malam,

tetapi pada hari Senin sadja. Apakah ini dapat disetudjui, Saudara-saudara?

(R a p a t : Setudju !)

Saudara-saudara, sekarang kita memasuki atjara jang kedua: Rantjangan

Undang-undang penetapan "Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang

kedudukan hukum apotik darurat sebagai Undang-undang (Sid. 1958, P. 379).

Tingkat pembitjaraan ialah pemandangan umum babak kedua dari para anggota.

Sekarang saja persilakan Saudara-saudara jang hendak mempergunakan kesempatan ini

untuk memberikan pemandangan umumnja dalam babak kedua ini.

Jang sudah terdaftar pada kami akan berbitjara, jaitu Saudara Nj.Moedikdio. Saja

persilakan Nj. Moedikdio. Tetapi sementara itu saja harap supaja Saudara-saudara

mendaftarkan diri. Saja persilakan Saudara Nj. Moedikdio.

Nj. Moedikdio: Saudara Ketua jang terhormat, pada kesempatan pemandangan

umum babak kedua mengenai pembitjaraan tentang rantjangan Undang-undang

penetapan "Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang kedudukan hukum apotik

darurat" sebagai Undang-undang saja atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia pada

pokoknja dapat menjetudjui rantjangan Undang-undang ini dengan beberapa harapan

125

Rapat 58.

jang saja adjukan dibawah ini, untuk mendapat perhatian dari Pemerintah sebagaimana

mestinja.

Mengenai hal-hal jang saja maksudkan itu antara lain ialah:

Pertama: Mengenai bunji pasal 1 ajat 1 daripada rantjangan Undang-undang ini

jang menjatakan: "Idjin-idjin jang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada asisten

untuk melakukan pekerdjaan pharmasi tanpa dibawah pengawasan seorang apoteker

menurut pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No.

19), tetap berlaku paling lama 5 tahun sesudah tanggal 10 Oktober 1958.

Saudara Ketua jang terhormat oleh Pemerintah dinjatakan, bahwa perpandjangan

pemberian idjin-idjin tersebut diatas dibutuhkan untuk memberi dasar hukum kepada

apotik-apotik darurat tersebut, mengingat bahwa Pemerintah menghadapi satu kenjataan

masih kekurangan tenaga-tenaga apoteker-apoteker jang selain untuk memimpin apotik-

apotik, sebagian besar djuga diperlukan untuk pekerdjaan-pekerdjaan lain seperti

diindustri-industri, dilembaga penjelidikan ilmiah, difakultas-fakultas, disekolah-sekolah

asisten apoteker dan sebagainja. Jang mendjadi sebab lain lagi ialah bahwa waktu

berachirnya Undang- undang No. 4 tahun 1953 telah ditjapai lebih-kurang 200 orang

apoteker lulusan fakultas di Indonesia bagian pharmasi, tetapi karena dengan

dilontarkannja aksi pembebasan Irian Barat, maka apoteker-apoteker Belanda telah

meninggalkan Indonesia, sehingga apoteker-apoteker jang dihasilkan oleh perguruan

tinggi kita itu ditugaskan menggantikan kedudukan apoteker-apoteker Belanda itu.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka oleh Pemerintah dibutuhkan untuk sementara

waktu masih perlu memberikan idjin-idjin kepada asisten-asisten apoteker jang

memenuhi sjarat-sjarat: jakni tjukup mempunjai pengalaman dan sekurang-kurangnja

telah bekerdja sebagai asisten apoteker selama 15 tahun berturut-turut pada partikelir

atau bekerdja sebagai asisten apoteker selama 10 tahun, diantaranja 3 tahun pada

Pemerintah.

Oleh Pemerintah ditaksir akan bisa dihasilkan djumlah apoteker jang tidak sedikit,

jaitu pada tahun 1959 ini 75 orang dan pada tahun 1960 dan tahun-tahun berikutnja

setiap tahun kurang-lebih 100 sampai 125 orang, berarti dalam 5 tahun djumlah apoteker

jang akan dihasilkan ialah kurang-lebih 475 sampai 575 orang.

Oleh karena itu 5 tahun perpandjangan pemberian idjin-idjin kepada para asisten

apoteker untuk melakukan pekerdjaan pharmasi sendiri seperti jang diatur dalam

rantjangan Undang-undang ini dipandang sudah tjukup untuk tidak lagi memberikan

idjin kepada apotik-apotik darurat melakukan pekerdjaannja.

Saudara Ketua jang terhormat, saja masih menjangsikan tentang batas waktu 5

tahun itu. Djika saja mempeladjari rentjana pendidikan kesehatan seperti jang termuat

126

Rapat 58.

dalam Berita Kementerian Kesehatan bulan Djuni 1956 halaman 12, maka untuk

Indonesia bagi 50.000 penduduk direntjanakan 1 apotik sehingga untuk seluruhnja

dibutuhkan lebih dari 1.600 apotik. Ini berarti bahwa dibutuhkan 1.600 lebih orang

apoteker-apoteker untuk mentjukupi kebutuhan akan pimpinan bagi apotik-apotik

tersebut. Dan adalah satu kenjataan, bahwa dalam 5 tahun jang akan datang itu

Pemerintah baru bisa menghasilkan kurang-lebih 475 sampai 575 orang apoteker.

Sehingga menurut pendapat saja batas waktu 5 tahun itu masih belum tjukup dan masih

dibutuhkan apotik-apotik darurat untuk melajani kebutuhan akan obat-obatan bagi

penduduk.

Lebih-lebih djika diingat, bahwa djumlah apotik-apotik itu banjak terdapat dikota-

kota besar di Djawa sadja, dan masih merupakan kekurangan-kekurangan jang menjolok

bagi kebutuhan penduduk diluar Djawa dan dipelosok-pelosok. Mengenai hal ini saja

menjetudjui usaha Pemerintah supaja pendirian apotik-apotik itu bisa merata dan tidak

terpusat dibeberapa kota sadja.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka mengingat:

a. belum begitu banjak tenaga-tenaga apoteker di Indonesia;

b. belum meratanja djumlah apotik-apotik lebih lebih dipelosok-pelosok dan diluar

Djawa:

c. masih sangat dibutuhkannja tenaga asisten-asisten apoteker jang berpengalaman

untuk memimpin apotik darurat didaerah-daerah, lebih-lebih dipelosok-pelosok

dan diluar Djawa;

d. banjaknja rakjat didaerah-daerah jang membutuhkan pelajanan akan obat-obatan

jang didapat dari apotik-apotik,

maka saja berpendapat agar djangka waktu pentjabutan idjin untuk para asisten

apoteker jang berpengalaman dalam memimpin apotik-apotik darurat tersebut dapat

diperpandjang sampai kekurangan-kekurangan tenaga ahli pharmasi (apoteker-apoteker)

dapat diatasi.

Saudara Ketua jang terhormat, lebih landjut saja ingin mengadjukan persoalan

sebagai berikut: Djika nanti sudah waktunja pemberian idjin itu ditjabut dan kepada para

asisten apoteker sudah tidak lagi diberi hak melakukan pekerdjaan pharmasi pada

apotik-apotik darurat, maka apakah para asisten apoteker jang ternjata sudah melakukan

praktek selama itu dengan baik, tidak diakui sederadjat dengan apoteker akademis?

(gelijkgesteld).

127

Saudara Ketua jang terhormat, kedua: jang ingin saja adjukan ialah tentang

masalah tenaga asisten apoteker. Hal ini perlu saja singgung djuga dalam pembitjaraan

sekarang oleh karena dalam Seksi E Parlemen hal ini pernah mendjadi persoalan

Rapat 58.

berkenaan dengan surat Kementerian-Kesehatan Bagian Pendidikan No. 281/Um/pend.

perihal larangan penerimaan murid-murid baru pada Sekolah-sekolah Asisten Apoteker

partikelir. Dengan alasan bahwa djumlah asisten apoteker dianggap sudah tjukup.

Sekalipun hal ini sudah diselesaikan oleh Pemerintah, artinja larangan penerimaan-

penerimaan murid-murid baru bagi Sekolah Asisten Apoteker partikelir itu sudah

ditiadakan lagi, akan tetapi kiranja masih perlu persoalan ini sekali lagi diadjukan, agar

mendapat kedjelasan tindakan lebih landjut dan tidak terdjadi kesimpang-siuran

pendapat-pendapat dalam masjarakat.

Menurut Dr J. Leimena direntjanakan 1 apotik 2 orang asisten apoteker, sehingga

untuk Indonesia direntjanakan 1.600 X 2 = 3.200 asisten apoteker (Berita Kementerian

Kesehatan Djuni 1956 halaman 12).

Mengenai hal ini dari Gabungan Sekolah-sekolah Asisten Apoteker Partikelir

Indonesia Seksi E Parlemen mendapat bahan-bahan jang perlu mendapat perhatian kita,

jaitu jang lengkapnja saja kutip sebagai berikut:

Tentang djumlah asisten apoteker:

Dari Djawatan Pharmasi Pusat diperoleh keterangan bahwa dewasa ini terdapat

kurang-lebih 2.500 orang tenaga asisten apoteker, antara mana 477 orang pergi keluar

negeri atau meninggal dunia dan 45 orang jang idjazahnja tidak divisirkan lagi (bekerdja

diluar lapangan pharmasi atau asisten apoteker wanita jang telah menikah dan tidak

bekerdja lagi).

Djadi asisten apoteker jang melakukan pekerdjaannja (bekerdja) berdjumlah 2.500

- (477 + 45) = 1.978 orang, jaitu bekerdja dalam 172 buah apotik (menurut daftar pada

Djawatan Pharmasi Pusat), kira-kira 250 buah apotik dokter dan perusahaan-perusahaan

pharmasi lainnja. Menurut rantjangan Panitia Pendidikan Kementerian Kesehatan jang

diketuai oleh Dr J. Leimena, untuk satu apotik diperlukan rata-rata 2 orang asisten

apoteker, maka untuk 422 (172 + 250) buah apotik kiranja diperlukan 422 X 2 = 844

orang asisten apoteker.

Djadi dari djumlah asisten apoteker jang sekarang ada, jaitu 1978 orang - 844

orang asisten apoteker bekerdja diapotik (menurut rentjana Dr J. Leimena).

Sisanja: 1.134 orang asisten apoteker bekerdja diluar apotik, jaitu pada pedagang-

pedagang besar obat-obatan, import obat-obatan, drogisterij dan industri pharmasi

lainnja. Djumlah ini tidak diperhitungkan dalam rentjana Panitia Dr J. Leimena tersebut

tadi.

128

Dengan demikian perbandingan asisten apoteker jang bekerdja dalam apotik dan

diluar apotik ada 844 : 1.134 = 1 : 1,35.

Rapat 58.

Menurut rentjana Panitia Dr J. Leimena tersebut diatas keadaan jang ideal bagi

Indonesia, untuk tiap-tiap 50.000 penduduk diperlukan sebuah apotik. Dengan djumlah

penduduk 86,3 djuta (angka ini menurut Biro Pusat Statistik 1958 untuk tahun 1957)

maka diperlukan:

86.300.000 X I apotik = 1726 buah apotik, djadi tenaga asisten apoteker jang

50.000 dibutuhkan untuk apotik ialah sebanjak:

2 X 1726 orang = ………………………………………. 3452 orang

Asisten apoteker jang dibutuhkan

dalam lapangan pharmasi ialah (diluar

apotik) berdasarkan perbandingan ter-

sebut diatas kurang-lebih

1,35 X 3452 = …………………………………………………. 4660 orang

Djumlah tenaga asisten apoteker

jang dibutuhkan ……………………………………………….. 8112 orang

Djumlah asisten apoteker jang su-

dah ada ………………………………………………………… 1978 orang

Djumlah seluruhnja asisten apoteker

jang masih harus dididik ……………………………………….. 6134 orang

Perkembangan penambahan djumlah asisten apoteker selama empat tahun terachir

adalah sebagai berikut:

Djumlah asisten apoteker jang telah

lulus pada dewasa ini ………………………………………….. 2500 orang

Djumlah asisten apoteker jang telah lulus pada tahun 1954 (menurut tjatatan

Kementerian Kesehatan dalam buku Biro Perantjang Negara tentang garis besar rentjana

lima tahun) ………………………………………………………1174 orang

Kenaikan djumlah jang lulus per

empat tahun ialah: ……………………………………………… 1326 orang

Djadi tiap-tiap tahun rata-rata bertambah dengan 1326 : 4 = 332 orang asisten

apoteker. Untuk memenuhi kekurangan sedjumlah 6134 orang tenaga asisten apoteker

dibutuhkan waktu kurang-lebih 6134 : 332 X 1 tahun = 19 tahun, djika keadaan dan

djumlah Sekolah-sekolah Asisten Apoteker tetap seperti sekarang ini.

129

Djika kita lihat pada negara-negara Eropah Barat dimana perbandingan antara

djumlah penduduk dan apotik, jaitu untuk 10.000 orang penduduk diperlukan sebuah

apotik, jang menundjukkan apotik jang dibutuhkan adalah 5 kali lebih besar dari pada

djumlah apotik menurut rentjana dari Dr J. Leimena, maka djika negara kita sudah

setaraf dengan negara-negara Eropah Barat, djadi djumlah asisten apoteker jang kita

butuhkan 5 kali pula dan untuk pendidikan mana dibutuhkan waktu 5 X 19 tahun = 95

tahun.

Perbandingan jang harmonis.

Menurut rentjana Dr J. Leimena perbandingan jang harmonis bagi Indonesia ialah

untuk tiap-tiap 50.000 penduduk dibutuhkan:

5 orang tenaga dokter, 1 orang tenaga apoteker (1 apotik) dan 2 orang asisten

apoteker.

Menurut hemat kami djumlah 2 orang tenaga asisten apoteker jang dibutuhkan

adalah kurang tepat, karena ternjata dikota-kota besar, sebuah apotik dengan 2 atau 3

orang asisten apoteker tidak dapat melajani pembuatan resep pada waktu dinas malam.

Pada waktu dinas malam sedemikian apotik harus mengambil tenaga asisten apoteker

tambahan sebagai part-timers.

Djumlah 2 orang tenaga asisten apoteker untuk melajani 1 apotik adalah djumlah

jang minimum, jaitu untuk apotik dikota-kota ketjil, dimana berpraktek 5 orang dokter.

Maka menurut pendapat kami perbandingan jang lebih tepat adalah sebagai berikut: 5

orang dokter, 1 orang apoteker dan 3 sampai 4 orang asisten apoteker.

Diluar apotik, dalam drogisterij, pedagang besar obat-obatan, pabrik-pabrik

pharmasi, dan sebagainja bekerdja 1,35 X 3 = 4 orang asisten apoteker. Djumlah ini

tidak diperhitungkan dalam rentjana Panitia Dr J. Leimena. Faktor 1,35 (perbandingan

diatas) ialah menurut perhitungan tersebut diatas berdasarkan keadaan dan peraturan

sekarang, menurut mana pedagang ketjil obat-obatan belum diharuskan memakai tenaga

asisten apoteker. Bilamana seorang pedagang ketjil obat-obatan diharuskan memakai

tenaga asisten apoteker seperti menurut planning 20-30 tahun jang lalu maka faktor

perbandingan 1,35 djuga akan lehih besar, sehingga djumlah asisten apoteker jang

bekerdja diluar apotik djuga akan lebih besar. Baiklah kami mengambil pedoman

perbandingan 5 orang dokter, 1 apoteker dan 3 + 4 = 7 orang asisten apoteker.

Menurut sistim pendidikan baru tiap-tiap tahun akan lulus kira-kira 300 orang

dokter. Dengan perbandingan tersebut diatas, tenaga asisten apoteker jang harus lulus

tiap-tiap tahun ialah 7/5 X 300 = 400 orang. Dan lulusan kira-kira 400 orang asisten

apoteker ini adalah sesuai dengan lulusan asisten apoteker jang ditjapai dewasa ini.

Demikian isi lengkapnja bahan jang disampaikan oleh Gabungan Sekolah Asisten

Apoteker Partikelir Indonesia kepada Seksi E Parlemen. Berkenaan dengan hal-hal

diatas, maka saja ingin mendapat keterangan lebihlandjut tentang pendapat Pemerintah

130

mengenai perhitungan Gabungan Sekolah-sekolah Partikelir Asisten Apoteker tersebut.

Terutama dalam usaha Pemerintah untuk memberikan bimbingan dan bantuan-bantuan

Rapat 58.

kepada sekolah-sekolah partikelir tersebut dalam mentjukupi kebutuhan tenaga-tenaga

asisten apoteker jang akan datang.

Saudara Ketua, menurut pendapat saja, keputusan Pemerintah untuk mentjabut

larangan penerimaan murid-murid baru pada Sekolah-sekolah Asisten Apoteker

Partikelir adalah tepat sekali dalam keadaan seperti sekarang ini. Jang penting buat saat

sekarang bukanlah menjetop pendidikan asisten apoteker pada sekolah-sekolah

partikelir, tetapi sebaliknja membantu usaha mengembangkannja.

Dalam hal ini Pemerintah mempunjai tugas untuk:

1. Mengadakan pengawasan tentang mutu pendidikan Sekolah-sekolah Asisten

Apoteker Partikelir tersebut.

2. Guru-guru jang memberi peladjaran disekolah-sekolah itu hendaknja selain

mempunjai keahlian djuga harus terdiri dari manusia-manusia susila sehingga tidak

terdjadi seperti jang pernah kedjadian di Sekolah Asisten Apoteker Gondangdia

baru-baru ini.

3. Murid-murid lulusan Sekolah Asisten Apoteker, baik sekolah-sekolah Pemerintah

maupun sekolah-sekolah partikelir supaja diatur penempatannja jang merata.

Saudara Ketua, ketiga: jang ingin saja tentukan sekali lagi ialah tentang kenaikan

harga obat-obatan jang kita alami dewasa ini. Pada saat-saat dimana rakjat diserang

berbagai penjakit seperti flu sekarang, maka terasa sekali kenaikan harga itu. Seperti

djuga halnja sudah diadjukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang lainnja, saja

sungguh-sungguh minta perhatian dan mendesak kepada Pemerintah untuk mengambil

tindakan-tindakan mengenai penurunan harga obat-obatan seperti jang sudah diadjukan

dalam resolusi Nj. Moedikdio dan kawan-kawannja ketika membahas rantjangan

Undang-undang Anggaran Belandja tahun 1959 dan jang sudah diterima bulat oleh

Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah, Mengenai soal persediaan obat-obatan jang

dirasa kurang ini, saja ingin minta perhatian pula kepada Pemerintah tentang bantuan

kepada apotik-apotik nasional. Mengenai kehidupan apotik-apotik nasional, perlu saja

kemukakan kenjataan-kenjataan, ialah:

a. rata-rata sangat menjedihkan, karena kekurangan akan bahan-bahan baku;

b. banjak apotik-apotik nasional sedjak Djanuari 1959 sudah kehabisan bahan baku;

c. rata-rata mereka itu mengeluh/berkeluh-kesah akibat susahnja mendapatkan bahan-

bahan baku, mereka seakan-akan hanja menerima belas kasihan dari para importir

pharmasi.

131

Maka berdasarkan hal-hal diatas itu saja mengharapkan perhatian Pemerintah akan

usaha-usahanja mentjukupi bahan-bahan baku tersebut, jang menurut pendengaran saja

99% bahan baku ini didapat dari luar negeri seperti dari Djerman, Itali, Amerika Serikat,

Inggeris, Republik Rakjat Tiongkok dan Djepang.

Mengenai para importir pharmasi nasional jang di Indonesia ini terdapat kurang-

lebih 125 importir, ternjata 3/4 berada di Djakarta-Raya sedang lainnja dilima kota besar

di Indonesia. Kehidupan importir pharmasi nasional ini tidak bisa melajani apotik/

pedagang-pedagang besar pharmasi dan rumah-rumah sakit setjara baik atau sesuai

dengan djatah jang dibutuhkan.

Hal ini menurut pendapat saja ialah karena masalah import perbandingan dengan

barang-barang lux masih sangat tidak seimbang, sehingga para importir pharmasi

nasional tidak bisa mengimpor barang-barang pharmasi sesuai dengan djatah jang

dibutuhkan. Djika perkiraan saja ini benar, maka ingin saja mendapat keterangan dari

Pemerintah, apa jang sudah diusahakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu.

Tentang harga obat-obatan jang tinggi ini ternjata tidak sama, misalnja para pasien

dari dokter V. Hoogendorp menjatakan, bahwa mereka bisa mendapat obat-obat diapotik

dokter tersebut jang djauh lebih murah daripada diapotik-apotik lainnja. Djikalau hal ini

betul, maka apakah dalam hal ini Pemerintah menaruh perhatian dan mentjari sebab-

sebabnja?

Saudara Ketua, akibat perusahaan pharmasi seperti tersebut diatas, maka sangat

mempengaruhi penghidupan buruh-buruh/pegawai jang bekerdja pada pharmasi, Mereka

itu sampai sekarang masih hidup dalam taraf jang rendah sekali. Gadji jang mereka

terima Rp. 6,- sampai Rp. 7,- sehari, malahan ada buruh obat jang bekerdja perdjam

dengan gadji Rp. 0,90 perdjam. Padahal upah harian minimum seharusnja Rp. 8,-. Oleh

karena itu saja minta perhatian Pemerintah dalam hal menaikkan kebutuhan sosial

ekonomi mereka itu, agar terdapat kegembiraan bekerdja seperti jang diharapkan.

Saudara Ketua, achirnya kembali kepada persoalan pembitjaraan rantjangan

Undang-undang jang kita bahas sekarang ini, fraksi saja Partai Komunis Indonesia pada

pokoknja menjetudjui rantjangan Undang-undang ini dengan harapan diubahnja pasal 1

ajat 1 tentang ketentuan waktu perpandjangan 5 tahun. Dengan alasan supaja Pemerintah

mempunjai kelonggaran mengaturnja perpandjangan waktu itu sampai kebutuhan akan

tenaga apoteker di Indonesia sudah ditjukupi sebagaimana direntjanakan. Dan apabila

sewaktu-waktu maksud itu sudah ditjapai maka sewaktu-waktu Undang-undang ini

dapat ditjabut. Kemudian kami mengharapkan, supaja Pemerintah segera mengadakan

Undang-undang Apotik Nasional.

Sekian dan terima kasih.

132

Rapat 58.

Ketua: Saja persilakan Saudara Dr H. Ali Akbar.

Dr H. Ali Akbar: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang mulia.

Dengan ini kami menjatakan penghargaan kami atas kesediaan Saudara Menteri

Kesehatan untuk mendjawab segala pertanjaan-pertanjaan jang kami adjukan baik jang

berhubungan dengan rantjangan Undang-undang Apotik Darurat maupun jang tidak

berhubungan tetapi masih dalam lapangan Kementerian Kesehatan, dan atas dasar

kesediaan ini pulalah maka adanja babak jang kedua ini.

Walaupun Saudara Menteri Kesehatan telah banjak memberikan pendjelasan atas

pertanjaan-pertanjaan jang kami adjukan, tetapi dalam beberapa pertanjaan djawabannja

tidak begitu tegas, seolah-olah Menteri tidaklah begitu tjenderung untuk memakai kata-

kata jang terang untuk menggambarkan keadaan jang sebenarnja. Hal ini akan saja

djelaskan nanti dalam pembahasan selandjutnja.

Saja akan menjinggung dahulu hal jang langsung berhubungan dengan rantjangan

Undang-undang ini, jaitu mengenai denda uang, jang berdjumlah seribu rupiah jang saja

usulkan supaja diubah mendjadi sepuluh ribu rupiah supaja nilai denda itu dapat

disesuaikan dengan nilai uang dewasa ini, jang tertjantum dalam pasal 15 ajat (1), sebab

denda uang tentu mempunjai penilaian dan arti sendiri disamping hukuman badan.

Andaikata rantjangan Undang-undang ini dewasa ini dibuat, maka saja pertjaja orang

tidaklah akan mentjantumkan hanja satu ribu rupiah, karena dewasa ini harga satu ribu

rupiah tidaklah akan begitu dirasakan sebagai suatu hukuman jang setimpal, sehingga

arti paedagogis dari denda ini akan tidak tertjapai,

Dalam pasal 15 ajat (1) itu tertulis "atau hukuman denda sebanjak-banjaknja seribu

rupiah", artinja ada tingkatan hukuman ini, tentu jang rendah ialah pemberitahuan sadja

serta nasehat supaja djangan diulangi sekali lagi, seterusnja meningkat kepada hukuman

uang dari jang rendah kepada jang tertinggi dan barulah meningkat kepada hukuman

badan atau administratif.

Berdasarkan pertemuan informil hari Rabu jang lampau dimana kita telah

bersepakat bahwa tidak ada keberatan untuk mengubahnja dan perubahan ini

disesuaikan dengan hukuman denda jang boleh dilakukan oleh swatantra tingkat I, jaitu

sebanjak-banjaknja Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka saja masih tetap mengusulkan

perubahan angka denda uang ini dengan angka lima ribu rupiah.

Selebihnja dari rantjangan Undang-undang ini dapat saja terima.

Seterusnja izinkanlah saja mengadjukan beberapa pertanjaan dalam bidang jang

agak luas.

133

Rapat 58.

1. Pendidikan apoteker.

Kalau dalam pendidikan dokter-dokter sudah digariskan suatu pendirian jaitu

mendidik para dokter lebih banjak dalam lapangan pentjegahan (preventief) dari pada

lapangan pengobatan (curatief), maka saja ingin mengadjukan pertanjaan dalam

pendidikan apoteker tudjuan apakah jang hendak ditjapai. Dalam keadaan sekarang ini

seolah-olah suatu ketjenderungan untuk mendidik apoteker jang mempunjai keinginan

untuk memimpin apotik-apotik besar jang hanja kedapatan dikata-kota besar sadja,

sehingga tidaklah akan tertjapai tjita-tjita kita jaitu apotik sebagai tempat membagi-

bagikan obat kepada rakjat diseluruh pelosok-pelosok.

Kalau diperbandingkan dengan keadaan diluar negeri seperti di Eropah maka

apoteker itu mempunjai apotik ketjil sendiri dan dia sendiri pula jang mentjampur obat

kedalam mortir, sesuai dengan isi resep jang diberikan kepadanja.

Nampaknja titel apoteker itu telah mendjamin sebanjak dari delapan sampai

sepuluh ribu rupiah dewasa ini sebulan, karena diminta mengepalai sebuah apotik dikota

besar, umpamanja di Djakarta.

Kalau tendency ini masih dipertahankan maka saja takut bahwa dalam beberapa

tahun ini walaupun Fakultas-fakultas Pharmasi kita telah menghasilkan tjukup banjak

apoteker, tetapi mereka akan menganggur, karena mereka segan untuk membuka apotik,

dimana dia sendiri jang bekerdja, apotik jang berada dikota-kota ketjil, apotik jang

sangat dibutuhkan rakjat.

2. Kekurangan obat-obatan,

Mengenai kekurangan obat-obatan ini Menteri Kesehatan mendjawab, sebagai jang

tertjantum pada halaman 7: "Tentang soal kekurangan akan obat-obatan dirumah-rumah

sakit dan dipoliklinik-poliklinik, maka didjelaskan bahwa memang, djikalau dilihat dari

sudut norma-norma negara jang sudah stabil keuangan dan ekonominja, maka

persediaan obat-obatan untuk rumah-rumah sakit dan poliklinik-poliklinik Pemerintah

tidaklah tjukup.

Inilah sebabnja orang-orang sakit jang minta dilajani menurut norma-norma

tersebut, membeli obat-obatan diluar rumah-rumah sakit dan poliklinik- poliklinik

Pemerintah.

Pun dapat terdjadi, bahwa pada suatu saat ada obat-obat disuatu poliklinik atau

rumah sakit jang habis, tetapi untuk membuat suatu daftar dari pada obat-obat jang habis

seperti dimaksudkan oleh Saudara Dr Hadji Ali Akbar itu sukar sekali, karena habis

disuatu tempat tidak berarti habis ditempat lain, dan obat-obat jang habis pada suatu saat

dipenuhi lagi kemudian.

134

Rapat 58.

Disamping itu memang ada obat-obatan jang tidak diimport lagi".

Djawaban Menteri ini menimbulkan beberapa pertanjaan dan meminta

pendjelasan.

a. Apakah artinja "norma-norma negara jang sudah stabil keuangan dan

ekonominja dalam lapangan persediaan obat-obatan dan dalam soal pengobatan?

Apakah ini akan berarti bahwa karena keuangan dan ekonomi kita belum stabil,

maka persediaan obat-obatan kita dan tjara pengobatan kita akan berlainan dari negara

jang sudah stabil keuangan dan ekonominja. Menurut paham saja bahwa negara kita

betapapun sekali belum stabilnja keuangan dan ekonomi kita, harus mempunjai suatu

standaard persediaan dan pengobatan, jang setjara diam-diam sesuai dengan

perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan, telah mendjadi standaard

internasional.

Saja fikir orang tidak lagi akan berfikir untuk kembali memakai tannas chinine

dalam penjakit berak-berak, tetapi orang akan lebih tjepat memakai teroviofrom,

sufapreparaat atau antibiotica,

Ingin saja meminta keterangan dari Pemerintah, obat-obat apakah jang tidak tjukup

persediaannja, baik dalam rumah-rumah sakit maupun dipoliklinik-poliklinik?

Sisakit tidak minta dilajani menurut norma-norma negara jang stabil keuangan dan

ekonominja, karena mereka tahu bahwa dokter akan mengobati dia menurut ukuran-

ukuran pengobatan jang telah lazim dipakai. Umpamanja seorang penderita penjakit

paru-paru, dia datang kerumah sakit hanja untuk minta diobati, tetapi dia sendiri tidak

tahu apakah dia harus diberi injectie Streptomycin, dan diberi obat lain seperti INH dan

PAS tablet dan alangkah ketjewanja dia waktu sidokter memberi dia resep untuk

membeli obat diluar jang berharga ratusan rupiah.

Apakah keterangan Pemerintah ini tidak berlawanan dengan keterangan Menteri

kepada teman sedjawat Dr Soeatmadji, jang tertjantum pada halaman 8, jang berbunji:

"Berhubung kekuatiran Saudara Dr Soeatmadji bahwa import obat-obatan akan

mengalami pengurangan berhubung persediaan devisen jang terbatas diterangkan bahwa

untuk pembelian obat-obatan dalam tahun 1959 Pemerintah berusaha untuk memperoleh

obat-obatan lebih-kurang 2X djumlah obat-obatan jang diimport pada tahun 1958".

Demikian djawaban Pemerintah.

Kekurangan persediaan obat-obatan baik dipoliklinik maupun dirumah-rumah sakit

seharusnja tidak akan mengalami kekurangan dan tidak akan tidak tjukup

diperbandingkan dengan norma-norma negara jang telah stabil keuangan dan

ekonominja, karena menurut keterangan Pemerintah jang djuga tertjantum pada

135

Rapat 58.

halaman 8, jang kesimpulannja ialah bahwa segala obat-obat jang dibeli dari luar negeri

telah selamat masuk semuanja.

Untuk lengkapnja saja akan menukilkan disini keterangan Menteri Kesehatan pada

halaman 8, jang berbunji:

Pembelian dalam negeri:

Otorisasi No. 107419/0.K./1, tertanggal 4 Desember 1957, sebesar Rp.

20.000.000,- barangnja masuk 100% dalam tahun 1958,. Otorisasi No. 61222/ O.K./l.

tertanggal 27 Agustus 1958, sebesar Rp. 31.000.000,-: barangnja masuk 10% dalam

tahun 1958, sisanja telah masuk pada Mei 1959.

Pembelian luar negeri.

Otorisasi No. 107420/0.K./1, tertanggal 4 Desember 1957, sebesar Rp.

20.000.000,- barangnja masuk 100% dalam tahun 1958. Otorisasi No. 21334/O.K./l,

tertanggal 19 Mei 1958, sebesar Rp. 9.861.410,-: barangnja masuk 100% dalam tahun

1958. Otorisasi No. 107421/O.K./l. tertanggal 4 Desember 1957, sebesar Rp.

10.130.590,-; barangnja masuk 100% dalam tahun 1958. Otorisasi No. 51308/O.K./l,

tertanggal 21 Djuli 1958, sebesar Rp. 20.091.000,-; barangnja sampai achir April 1959

telah masuk 60%, sisanja akan masuk sebelum Agustus 1959. Otorisasi No.

51309/O.K./l, tertanggal 21 Djuli 1958, sebesar Rp. 9.256.500,-; barangnja sampai achir

April 1959 telah masuk 50%, sisanja akan masuk achir Agustus 1959. Djumlah-djumlah

devisen jang dipergunakan untuk mengimport obat-obatan dan lain-lain untuk keperluan

bidang kesehatan, terperintji untuk sektor Pemerintah adalah :

Tahun 1953 sebesar Rp. 90.000.000,-

,, 1954 ,, ,, 62.175.078,51,-

,, 1955 ,, ,, 39.500.000,-

,, 1956 ,, ,, 56.624.400,-

,, 1957 ,, ,, 57.607.321,-

,, 1958 ,, ,, 110.947.500,-

,, 1959 sampai dengan bulan April, sebesar Rp. 105.790.202

Sekianlah keterangan Pemerintah.

Setelah memperhatikan angka-angka uang jang dipergunakan untuk pembelian

obat-obatan, maka semestinja obat-obatan tjukup banjak dan dalam tahun 1958 dan

tahun 1959 akan lebih banjak lagi, sebab ada obat-obat jang dipesan dalam tahun 1957

baru sampai dalam tahun 1958, tetapi dalam prakteknja kekurangan obat-obatan

sekarang lebih dirasakan dari tahun-tahun jang lampau, sehingga tidaklah mudah dapat

136

Rapat 58.

difahami apa sebab kekurangan obat-obatan itu. Dahulu dalam satu rapat kerdja pernah

Menteri mengatakan bahwa organisasi pembagian obat-obatan tidak baik, karena

Djawatan Pharmasi sedang katjau, tetapi sekarang Djawatan Pharmasi sudah mendapat

pimpinan jang lebih baik, tetapi kekurangan lebih dirasakan.

Sudikah Menteri mendjelaskan sekali lagi apa sebabnja jang sebenarnja sehingga

kekurangan obat-obatan itu betul-betul dirasakan. Malah sering kedjadian bahwa disatu

poliklinik di ibukota Republik Indonesia kita ini pada suatu saat sama sekali tidak ada

obat, sehingga dokter hanja memberikan resep sadja. Kalau organisasi baik dan

persediaan obat-obatan tjukup maka hal ini tidak perlu kedjadian, karena sebenarnja

obat-obat disatu poliklinik diminta umpamanja untuk satu minggu dan sebelum minggu

habis maka permintaan sudah diadjukan lagi dan obat-obat baru telah datang sebelum

minggu itu berachir, serta djumlah obat jang diminta itu biasanja lebih banjak dari jang

dikirakan.

3. Life saving drugs.

Menurut pendengaran saja World Health Organization ada mempunjai suatu daftar

"Life saving drugs" jang mereka tetapkan sebagai ukuran internasional.

Apakah pendengaran saja itu benar?

Kalau memang ada sekali lagi saja mengadjukan permintaan, sudilah Saudara

Menteri Kesehatan menjadjikan daftar "Life saving drugs" itu.

4. Mengenai "Resolusi Dewan Perwakilan Rakjat" djawaban Pemerintah berbunji,

sebagai jang tertjantum pada halaman 7, "Untuk mendjawab pertanjaan-pertanjaan

anggota-anggota jang terhormat Saudara H. Senduk, Saudara Dr H. Ali Akbar dan

Saudara Dr Soeatmadji, mengenai realisasi resolusi Dewan Perwakilan Rakjat tentang

usaha menurunkan harga obat-obatan, dapatlah diterangkan bahwa Pemerintah telah

merentjanakan suatu djalan jang praktis untuk melaksanakan resolusi itu. Pelaksanaan

dari pada rentjana itu sedang disiapkan. Sesuai dengan sifat rahasia rentjana itu, maka

sekarang belumlah waktunja untuk dapat memberi keterangan lebih luas tentang usaha

ini". Sekianlah djawaban Pemerintah.

Sebenarnja pelaksanaan itu djanganlah terlalu lama lagi diharapkan, dan kalau

dapat dalam minggu-minggu ini, karena kebutuhan obat-obatan sekarang lebih banjak

dan lebih besar dari bulan Maret sebab di Djakarta, Bandung, Bogor dan Pati sudah

banjak orang jang diserang penjakit Flu, sebagai jang saja lihat sendiri sebagai dokter

jang berpraktek.

137

Rapat 58.

Mengenai flu ini akan saja nukilkan beberapa perchabaran dari beberapa harian,

jang djuga Saudara Menteri sendiri tentu sudah membatjanja;

a. Pos Indonesia, Rabu 20 Mei 1959.

"Wabah influenza belum reda. Di Sungailiat dan Pangkalpinang. Pangkalpinang,

19 Mei (PIA).

Wabah influenza jang dewasa ini sedang berdjangkit dibeberapa tempat dipulau

Bangka antara lain Pangkalpinang dan Sungailiat belum lagi menundjukkan tanda

menurun, demikian diterangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Rakjat Kabupaten Bangka

Dr Liem Soei Po.

Diterangkan bahwa gedjala-gedjala ini timbul minggu sebelumnja, kemudian

melenjap, tetapi tidak disangka-sangka kembali lagi.

Selandjutnja Dr Liem Soei Po menerangkan bahwa penduduk jang datang berobat

kesana karena dihinggapi penjakit tersebut rata-rata setiap hari 130 sampai 150 orang.

Dari djumlah ini belum termasuk jang datang berobat pada rumah-rumah sakit t.b.c. atau

rumah sakit partikelir Bangka.

b. Pos Indonesia, Rabu 20 Mei.

"Influenza di Bandung.

Sudah 1.350 korban.

Bandung, 19 Mei (Antara).

Iklim penggantian musim di Bandung telah menjebabkan banjak orang terserang

penjakit influenza. Dinas Kesehatan Kotapradja Bandung mentjatat lebih-kurang 1.350

orang kena influenza, jang datang kepoliklinik-kepoliklinik dan rumah-rumah sakit

untuk pengobatan. Tjatatan ini meliputi keadaan dalam waktu 6 hari dan belum terhitung

pasien-pasien influenza jang datang kepada dokter-dokter.

Dapat dikabarkan bahwa keadaan sekarang ini masih belum mentjapai wabah flu

jang terdjadi dalam tahun 1957 jang lalu dan jang mentjapai puntjaknja pada achir bulan

Djuni 1957 jaitu 31.345 pasien flu jang tertjatat",

c. Pos Indonesia, Kamis 21 Mei 1959.

“Penjakit influenza model baru ?”

Muntjul dikeresidenan Pati.

Semarang, 20 Mei (PIA).

Dokter Keresidenan Pati Dr Sardjimin jang untuk sementara ini mewakili

Inspektur Dinas Kesehatan Rakjat Daerah Swatantra tingkat I Djawa Tengah Dr Marsaid

menerangkan bahwa daerah Keresidenan Pati pada waktu achir-achir ini diserang wabah

influenza model baru.

138

Rapat 58.

Wabah tersebut kebanjakan menjerang kanak-kanak dan jang mendjadi sasaran

terutama tenggorokan sehingga sangat mengganggu djalannja pernapasan.

Gedjala-gedjala dari serangan wabah flu model baru itu jakni badan merasa panas,

batuk, tidur sangat kurang, makan tidak enak dan achirnya pilek.

Djumlah jang diserang wabah tersebut meliputi ratusan orang dan dewasa ini telah

dikirim instruksi-instruksi kepada dokter-dokter kabupaten untuk memberikan laporan

seperlunja. Sepandjang jang diketahui sampai sekarang belum terdengar adanja

penderita flu model baru jang meninggal.

Demikian Dr Sardjimin jang mewakili Dr Marsaid Inspektur Kesehatan Daerah

Swatantra tingkat I Djawa Tengah jang dewasa ini sedang berada di Djenewa

menghadiri konperensi World Health Organization".

d. Abadi, Rabu 27 Mei 1959, memuat dua kabar mengenai flu, jaitu di Bogor dan di

Bandung.

1. "Flu mengamuk di Bogor.

Bogor, 27 Mei, 1959 (Abadi).

Dokter Kepala Djawatan Kesehatan Kota Bogor Dr R. Sudirman menerangkan

bahwa penjakit flu jang menjerang kota Bogor sekarang termasuk serangan gelombang

keduanja.

Penjakit flu gelombang pertama menjerang kota Bogor kira-kira dalam bulan

Maret jang baru lalu. Diantara jang kena serangan flu gelombang pertama itu ialah saja,

kata Dr R. Sudirman, sehingga sampai sekarang saja masih belum sehat benar.

Gedjala-gedjala dari serangan penjakit flu ini, badan panas, batuk, nafsu makan

tidak ada, tidur kurang sehingga badan djadi lemas.

Wabah tersebut menjerang semua umur dan sudah ratusan jang menderita penjakit

itu.

2. "Flu di Bandung menghebat. Bandung, 25 Mei.

Penjakit influenza dikota Bandung ternjata makin menghebat. Dinas Kesehatan

Kotapradja Bandung telah mentjatat bahwa pada saat ini ada l.350 penderita influenza.

Selain penjakit influenza jang agak mentjatat angka tinggi ialah penjakit typhus terutama

pada anak-anak, jang mentjatat angka 17 penderita.

Untuk mentjegah makin berdjangkitnja penjakit-penjakit ini. Dinas Kesehatan

Kotapradja telah melantjarkan gerakan penjuntikan panjakit-penjakit T.C.D. (typhus,

cholera, dysenterie).

Mengenai penjakit infleunza pada setiap keluarga dikota Bandung umumnja ada

jang terdjangkit terutama anak-anak ketjilnja. (PIA).

139

Rapat 58.

e. Pedoman, Rabu 27 Mei 1959.

"Pasien-pasien flu Djakarta berdujun-dujun kedokter.

Djakarta, 27 Mei (Pedoman).

Penderita-penderita penjakit wabah flu dewasa ini di Djakarta-Raya datang

berdujun-dujun kedokter-dokter dan rumah-rumah sakit untuk minta dirawat.

Menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan, bahwa dari beberapa daerah

memang ada dilaporkan jang menundjukkan adanja wabah flu diantaranja Bandung dan

lain-lain. Tetapi serangan flu kali ini tidak sehebat beberapa waktu jang lalu.

Para dokter jang membuka praktek-praktek dan klinik-klinik menerangkan bahwa

achir-achir ini banjak pasien jang datang berobat."

f. Pos Indonesia, Kamis 27 Mei 1959.

Korban influenza di Bandung meningkat. Bandung, 27 Mei (PIA).

"Laporan terachir dari Dinas Kesehatan Kotapradja Bandung, mentjatat bahwa

djumlah penderita influenza dikota Bandung ada 3.124 orang. Tiga hari sebelum laporan

terachir tersebut Dinas Kesehatan mentjatat adanja 1350 orang penderita influenza.

Dengan demikian dalam tiga hari sadja penderita influenza dikota Bandung

bertambah hampir 3 kali lipat.

Jang menjebabkan timbulnja influenza setjara hebat di kota Bandung menurut

keterangan ialah karena udara dan pergantian iklim sehingga banjak penduduk jang tidak

tahan. Disamping itu hudjan rintik djuga menjebabkan penduduk jang kehudjanan dapat

segera kena influenza".

Demikian perkabaran-perkabaran.

Berhubung dengan ini semuanja saja ingin meminta pendjelasan dari Pemerintah.

Apakah penilaian Pemerintah terhadap penjakit influenza jang dibeberapa tempat

sudah disiarkan dalam harian-harian, apakah flu ini sekarang masih bersifat endemis

atau sudah bersifat epidemis?

Apakah influenza sekarang ini autochtone (dalam negeri) atau datang dari luar.

Apakah stam influenza sekarang ini?

Kalau benar bersifat masuk dari luar negeri apakah sudah ada usaha untuk

menjelidiki dari manakah datangnja dan bagian manakah dari Indonesia tempat dia

masuk.

Apakah tidak ada kemungkinan bahwa influenza ini memang dari luar dan masuk

melalui Pangkalpinang dan Sungailiat di Pulau Bangka.

Kali ini tidak kelihatan activiteit Kementerian Kesehatan dalam meladeni infuenza

ini, karena pada tahun 1957, sewaktu terbetik sadja berita bahwa ada wabah influenza

140

Rapat 58.

maka Dr Makmun el Rasjid terbang ke Singapura untuk mengadakan konsultasi dengan

lembaga virologie disana.

Apakah influenza ini tidak akan mendjalar keseluruh Indonesia pagi ini saja

membatja pengumuman Kementerian Kesehatan diharian Pedoman, Djum'at 29 Mei

1959 jang menarik perhatian.

Saja akan nukilkan seluruh pemberitaan tersebut: Kemkes & Wabah flu.

Djakarta, 28 Mei (Antara)

Menurut pengumuman resmi Kementerian Kesehatan hari ini wabah influenza

sedjak beberapa bulan mulai dari bulan Maret 1959 telah berdjangkit di Indonesia.

Gedjala-gedjalanja sedikit berlainan dari influenza tahun 1957.

Tentang angka-angka kematian hingga sekarang diketahui tidak nampak melebihi

angka-angka kebiasaan. Gedjala-gedjala orang sakit influenza sekarang selain deman

dan batuk-batuk, djuga muntah-muntah dan sakit kepala; ada djuga sebagian jang

dengan sakit perut dan muIes. Biasanja penjakit ini hilang/sembuh dalam satu minggu,

akan tetapi masih beberapa hari orang akan merasa lemah dan kurang tidur.

Pada umumnja penjakit ini akan baik dengan sendirinja walaupun tak

mempergunakan obat apa-apa."

Demikian pengumuman tersebut.

Saja akan mengulangi suatu kalimat jang sangat menarik perhatian saja jaitu: Pada

umumnja penjakit ini akan baik dengan sendirinja walaupun tak mempergunakan obat

apa-apa.

Menurut hemat saja kalimat ini akan menjebabkan sipenderita flu akan atjuh tak

atjuh terhadap penjakit influenza ini, sehingga dia mengabaikannja dan penjakit ini akan

mudah menimbulkan komplikasi jang kita takuti. Memang kita sebagai dokter

mengetahui bahwa obat pelawan influenza sendiri dapat dikatakan tidak ada, usaha kita

hanja mengobati komplikasinja, seperti longontsteking, diarrhee, dinusitis, bronchitis

mungkin djuga meninggitis, dan mengurangkan penderitaannja.

Bukankah kita batja dalam sedjarah kedokteran bahwa influenza ini menjebabkan

djutaan korban di Eropah dalam pertengahan abad ke 18. Saja fikir pengumuman ini

belum sempuma.

Kita tahu bagaimana mudahnja virus influenza itu beterbangan dengan batuk untuk

menulari orang lain.

Alangkah baiknja kalau Kementerian Kesehatan mengeluarkan nasihat-nasihat

bagaimana mendjaga diri dari akibat influenza dan mendjaga orang lain supaja djangan

ditulari influenza.

141

Rapat 58.

Pengumuman ini akan mudah menjebabkan orang tidak akan pergi berobat

sedangkan kita tidak dapat meramalkan semula apakah influenza itu tidak akan

menjebabkan komplikasi jang ditakuti.

Sebagai penutup kali ini saja harap Menteri Kesehatan akan memberikan djuga

suatu djawaban jang memuaskan,

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Dr Soeatmadji.

Dr Soeatmadji: Saudara Ketua jang terhormat, kali ini saja berbitjara dengan tidak

memakai teks, karenanja saja minta kesabaran dari Saudara-saudara anggota Dewan

Perwakilan Rakjat jang terhormat dan Saudara-saudara Stenografen.

Saudara Ketua, saja akan mulai dengan soal obat-obatan jang pada waktu

pembitjaraan babak pertama saja sudah mengutarakan beberapa soal jang segera perlu

mendapat perhatian.

Saudara Ketua, saja tidak akan mengulangi lagi apa jang telah diutarakan oleh

Saudara Dr Ali Akbar mengenai obat-obatan, akan tetapi kalau saja menilai djawaban

Menteri Kesehatan seakan-akan beliau menganggap hal ini ringan sadja. Djadi saja tidak

menuduh bahwa kita sekalian ini tenteram dan meram sadja sadja akan tetapi kesan saja

ialah djawaban Pemerintah itu tidak menggambarkan hal jang sebenarnja. Saja akan

mentjoba untuk menggambarkan sekali lagi dan untuk hal ini saja telah berhubungan

dengan Saudara-saudara dari rumah sakit Malang, Surabaja dan Rumah Sakit Umum

Pusat disini untuk mendapatkan bahan-bahan jang terang. Jang saja pegang ini adalah

bahan jang saja dapat dari Rumah Sakit Umum Pusat, ialah sebuah daftar obat-obatan

dan lain-lainnja jang penting dari Rumah Sakit Umum Pusat, tertanggal 16 April 1959.

Daftar ini terdiri dari 215 artikel. Kalau Saudara membatja daftar ini mau tidak mau kita

harus geleng-geleng kepala sebab terlalu banjak obat-obatan jang dinjatakan habis. Dari

215 artikel jang disebut didalam daftar ini, 140 artikel telah habis, sedangkan jang masih

tinggal ada 75 tetapi kalau diteliti lebih landjut jang masih tinggal ini tidak seberapa

djumlahnja. Inilah daftar obat-obatan pada tanggal 16 April 1959, djadi belum lama.

Gambaran jang saja berikan kepada Saudara-saudara ini adalah gambaran jang

wadjar diperoleh dari tangan pertama.

Saudara Ketua, saja tidak bemiat untuk membikin takut atau membikin gelisah

masjarakat. Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak perlu gelisah

sebab kalau sakit akan mendapat pelajanan istimewa, begitu djuga Saudara Ketua dan

142

Rapat 58.

Saudara-saudara Menteri, tetapi toch saja perlu memberikan gambaran jang gamblang

atau terang jang dapat dirasakan njeri atau kurang njeri didalam otak dan pikiran.

Gambaran jang saja berikan disini mengenai hal-hal jang betul-betul penting,

umpamanja mengenai verband material jang dibutuhkan didalam kamar operasi djuga

oleh apotik ditulis "verband habis" artinja dari semua ukuran; menurut istilah disana

dikatakan "T.A.P." artinja "Tidak Ada Persiapan".

Saudara Ketua, ini tadi daftar obat-obatan tanggal 16 April 1959. Saja djuga telah

minta daftar jang paling baru, jaitu daftar tanggal 20 Mei, 23 Mei, 27 Mei jang terachir

jang diperlihatkan kepada saja itu banjak djuga "T.A.P.-T.A.P"nja, artinja banjak jang

habis.

Mengenai beberapa barang terus sadja: "T.A.P., T.A.P., T.A.P.!"

Saudara Ketua, tentang hal ini memang sudah dilaporkan kepada Djawatan

Pharmasi, djuga sudah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Sekdjennja

dan barang kali sudah langsung dilaporkan kepada Menterinja sendiri.

Tapi hasilnja sampai tanggal 27 Mei kemarin dahulu masih begini.

Maka oleh karena itu, Saudara Ketua, dahulu sewaktu diadakan pemandangan

umum mengenai, rantjangan Anggaran Belandja 1959, saja sudah merasa akan keadaan

jang demikian, sekalipun diberikan angka-angka jang tadi disebutkan oleh Saudara Dr

Ali Akbar, tetapi kenjataannja masih begini djuga.

Saja sudah memperingatkan akan adanja gambaran bahwa djanganlah fonds untuk

obat-obatan itu dikurangi; dikurangi dari pada tahun 1958 dahulu. Pada tahun 1958 itu

sudah menghabiskan 110 djuta rupiah, sedangkan untuk tahun 1959 baru disediakan 50

djuta rupiah, kurang dari separohnja.

Waktu saja tanjakan saja mendapat djawaban: Ini nanti akan diadakan supply dengan

anggaran tambahan.

Akibatnja bagaimana, saja tidak tahu tetapi kenjataannja beginilah keadaannja.

Saudara Ketua, dengan keadaan jang begini, orang sebetulnja merasa heran

terhadap Pimpinan R.S.U.P. Kok, bisa berdjalan terus! Ja, memang bisa berdjalan terus,

tidak ada pikiran akan menutup rumah sakit, tidak ada ingatan sama sekali; itu

keterlaluan sekali!

Tetapi orang lantas berusaha; berusaha datang kepada Menteri Kesehatan, dan

menanjakan: Bagaimana keadaan djadi begini? Dan berusaha lagi datang kepada

Djawatan Pharmasi, kepada Overste Ambjah. Djawabnja: Ja, salah siapa keadaan

mendjadi begini, saja mau melajani Saudara-saudara, tetapi lajanannja akan sematjam

begini djuga.

143

Rapat 58.

Saudara Ketua, memang dahulu saja sudah memperingatkan, keadaan akan

mendjadi buruk dan didalam keadaan buruk jang pintjang ini, terutama didaerah jang

bergolak, orang-orang kurang makan, orang-orang kurang tidur, orang-orang harus lari

kesana-kesini, sedang enak-enak tidur, ada letusan, lari kesana-kesini dan sebagainja.

Dengan sendirinja keadaan disana itu tidak dapat disalahkan, tidak usah dipikirkan, oleh

karena dengan sendirinja akan begitu.

Dan karena demikian keadaannja mungkin timbul epidemi-epidemi, mungkin

suatu epidemi jang bersifat verlopende mortiliteit, itu bisa terdjadi nanti dan mungkin

lebih menghebat lagi, apakah epidemi ini bisa rada ringan?

Ini sudah mendjadi kenjataan, dan waktu itu saja minta perhatian Pemerintah,

supaja Pemerintah siap-siap.

Siap-siapnja sudah tentu, tetapi kenjataannja orang-orang jang meminta obat,

banjak resep-resepnja ditolak.

Di Rumah Sakit Umum Pusat resep-resep dipoliklinik, dibalai pengobatan tetapi

bukan jang ada dizaal, itu rata-rata mentjapai djumlah 2 sampai 3 ribu seharinja,

Saudara Ketua, inilah gambaran di Rumah Sakit Umum Pusat. Saja kira dilain-lain

tempat, misalnja, di Semarang, Surabaja, Malang dan lain-lain, kalau ditilik betul-betul

keadaannja djuga tidak begitu berbeda seperti disini ini. Mengenai ini kalau saja ambil

sebagai pangkal pembitjaraan keadaan di Rumah Sakit Umum Pusat sebetulnja dapat

dikatakan bahwa itu adalah .keadaan dimana-mana.

Saudara Ketua, dengan pengupasan ini saja ingin memberikan gambaran jang

dapat "ditangkap", sehingga merasa menusuk segala jang aus-aus didalam perasaan dan

tubuh kita ini. Maka saja kembali lagi dan saja harap supaja keadaan jang demikian itu

segera dapat diringankan. Kalau minta diringankan saja kira sudah tentu djawabannja:

Ja, nanti akan diringankan' . Tetapi kalau saja tanja lagi 2 bulan kemudian apakah sudah

tidak ada T.A.P.-T.A.P. (tidak ada persediaan), djawabnja masih:

"Tidak ada persediaan alias T.A.P.".

Saudara Ketua, saja tidak akan meneruskan hal ini. Saja kira sudah tjukup sekian.

Kalau saja teruskan nanti mendjadi membosankan. Didalam djawaban Pemerintah jang

sebetulnja sudah disinggung oleh Saudara-saudara lainnja, jaitu disebut sudah ada hasil

dari pada Panitia Pharmaceutical jang diketuai oleh Saudara Prof. Dr Soetarman.

Kira-kira tahun ini djilid pertama akan selesai untuk memberi sedikit gambaran

kepada Saudara-saudara anggota jang terhormat.

Saja ingin mengutip apa pentingnja buku Pharmacogen itu. Buku ini memuat

ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan/peramuan dan pembuatan obat-obat jang

menurut Undang-undang mempunjai kekuatan jang resmi. Saja harap supaja nanti

144

Rapat 58.

didalam Undang-undang pokok kesehatan, ini betul-betul mendapat perhatian jang

sewadjarnja.

Adapun uraian tentang penjusunan buku Pharmacogen itu adalah tidak lengkap.

Djika tidak menelaah arti buku tersebut didalam masjarakat, dalam hubungan antara

para dokter, dan para achli pharmasi apotik-apotik dan dalam hubungan fungsi para

asisten apoteker jang harus melindunginja. Ini disebabkan karena obat-obat tidak hanja

mempunjai fungsi sebagai benda etica, untuk meringankan penderitaan umat manusia,

akan tetapi djuga mempunjai fungsi sebagai benda perdagangan.

Nah, inilah Saudara Ketua, jang mendjadi pikiran kita semua. Sebab banjak djuga

para dokter jang sesungguhnja ingin supaja motornja bagus, pendeknja segala matjamnja

bagus, lebih dari pada jang biasa.

Djuga dalam hubungan dengan obat-obatan ini, Saudara Ketua, orang ingin

mendjadi apoteker, malahan djuga ingin mendjadi asisten apoteker itu tjita-tjitanja ialah

toch begitu djuga. Oleh karena itu maka sebaiknja persoalan ini harus mendapat

perhatian didalam Undang-undang kita, teristimewa didalam hal menentukan tarif-tarif.

Sebab pada banjak apoteker-apoteker atau asisten-asisten apoteker jang bekerdja ada

ketjenderungan, dimana banjak untung disana ia mau bekerdja.

Sebab apoteker itu, jang saja tahu di Djakarta-, untungnja banjak sekali.

Honorariumnja sudah banjak, ditambah dengan aandeel dari winst, per recept satu

rupiah.

Djadi, Saudara Ketua, dalam pada ini saja memberikan pandangan saja kedjurusan

ethika sadja dan kepada berdjuta-djuta rakjat jang hidupnja melarat. Ini jang saja

mintakan perhatian kepada Pemerintah.

Saudara Ketua, sekarang saja akan kembali kepada Undang-undang Darurat No. 5

tahun 1958. Saja tadi malam sudah pikir-pikir, bagaimana baiknja mengenai Undang-

undang ini, apakah saja terima begitu sadja, ataukah kita akan mengadjukan

amendemen. Sebab, Saudara Ketua, pikiran kita sudah tentu tidak boleh diarahkan

kepada Djakarta, atau kepada Surabaja dan Medan sadja, tetapi pikiran kita itu

sebetulnja harus ditudjukan kepada daerah-daerah jang lain, daerah jang luas dan jang

belum ada apa-apanja.

Saudara Ketua. menurut keterangan kemarin dulu keadaan itu adalah demikian

jaitu penjebaran apotik-apotik menurut daerah swatantra tingkat I atau menurut pulau


Djakarta Raja, djumlah apotik 39 dan apotik darurut 6 buah;

Djawa Barat, djumlah apotik 26 dan apotik darurat 5 buah;

145

Rapat 58.

Djawa Tengah, djumlah apotik 23 dan apotik darurat 6 buah;

Djawa Timur, djumlah apotik 20 dan apotik darurat 13 buah.

Djadi djumlah dipulau Djawa sadja ada 108 apotik dan 30 apotik darurat.

Sekarang kita melawat keluar Djawa.

Nusa Tenggara, djumlah apotik 2 dan apotik darurat 1 buah;

Sumatera Selatan, djumlah apotik 4 dan apotik darurat 2 buah;

Sumatera Barat, djumlah apotik 1 dan apotik darurat 3 buah;

Sumatera Utara, djumlah apotik 7 dan apotik darurat 3 buah;

Kalimantan, djumlah apotik 2 dan apotik darurat 2 buah.

Djumlah apotik di Djambi dan Sumatera Tengah tidak disebut-sebut. Djumlah

apotik diluar Djawa bagi daerah jang begitu luas, jaitu Kalimantan 4 kali pulau Djawa,

sekalipun penduduknja masih sedikit itu tidak seimbang; tetapi dengan perkembangan

Palangkaraja dan demikian pula dengan berkembangnja transmigrasi sudah tentu

keadaan itu tidak akan tetap demikian sadja, demikian djuga daerah-daerah jang lain.

Djadi, saja minta perhatian Saudara Menteri tentang daerah diluar Djawa ini jang

segala-galanja sukar; djuga apabila tidak ada pemberontakan sudah sukar. Saja sudah

pernah beberapa tahun tinggal disana, djadi ini tidak hanja omong kosong begitu sadja.

Dengan angka-angka tersebut diatas njata Saudara Ketua, bahwa didaerah luar

Djawa itu masih banjak kekurangan - kekurangan.

Sekarang saja akan meningkat kepada pembitjaraan rantjangan Undang-undang

mengenai apotik darurat ini.

Saja tadi malam hampir tidak bisa tidur, karena memikirkan bagaimana

menjiapkan pidato saja mengenai Undang-undang Apotik Darurat ini. Pada saja masih

terbajang kota-kota ketjil dan marga-marga ketjil jang ada diluar Djawa, bagaimana

keadaannja nanti kalau apotik itu ditutup dengan diterimanja Undang-undang Darurat ini

nanti mendjadi Undang-undang biasa. Dan kapan daerah-daerah itu akan mendapat

perbaikan dalam bidang ini.

Saja merasa berat sekali melihat adanja Undang-undang Darurat jang hendak

menghapuskan kemungkinan-kemungkinan dimana para asisten apoteker jang

berpengalaman hendak membuka apotik ditempat-tempat jang masih banjak kosong itu.

Tadi saja telah berbitjara dengan Saudara Dr H. Ali Akbar, maka Saudara Dr H.

Ali Akbar berpendapat, bahwa nanti kalau apoteker itu sudah tjukup, bisa diadakan

peraturan atau Undang-undang supaja mereka itu mau ketempat-tempat jang ada diluar

Djawa. Saja pikir, apakah ini bisa? Sebab ketjenderungan untuk mau pergi kesana itu

miniem sekali, hanja bisa terlaksana kalau keadaan disana itu sudah mendjadi baik,

sedikitnja kalau kelihatannja sudah ada persamaan dengan dipulau Djawa.

146

Rapat 58.

Kalau apoteker-apoteker itu sekarang disuruh datang kesana, sudah tentu tidak

mau, dan kalau dipaksa bagaimana tjara memaksanja? Apakah Pemerintah akan

mendirikan apotik-apotik disana dan terus mengangkat setjara paksa apoteker-apoteker

dengan suatu peraturan atau dengan Undang-undang? Apakah dengan demikian itu bisa?

Sebab apotik itu outilage-nja dan segala-galanja lebih berat dari pada apotik darurat. Dan

apakah setjara demikian soal bewoningen dan commercieel-nja dapat Pemerintah

mengongkosinja? Kalau buat penguasa partikelir sudah tentu berdasarkan commercieel

sudah tidak ada harapan untuk menempatkan apoteker disana itu.

Djadi, Saudara Ketua, dengan ditutupnja kemungkinan untuk mendirikan apotik

darurat dilain-lain daerah diluar Djawa,- dan di Djawa djuga masih banjak jang

sesungguhnja masih bisa diisi, - apotik jang volwaardig dalam waktu jang pendek tidak

bisa ditempatkan, karena djusteru kita lihat daerah jang begitu luas diluar Djawa itu.

Saudara Ketua, adanja Undang-undang Darurat jang mungkin nanti bisa diterima

ini, saja merasa sedih, sebab kapan didaerah-daerah itu bisa tertolong. Kalau saja dapat

menafsirkan, perdjuangan untuk mendidik apoteker-apoteker jang volwaardig itu saja

kira, ja, bisa, saja tidak akan inderschatten etisch gevoel dan sebagainja, tetapi saja

masih menaruh lebih pertjaja pada Saudara-saudara asisten apoteker ini.

Kalau Saudara-saudara apoteker sudah berkembang tumbuhnja, apotik itu sudah

mendjadi lebih banjak, saja kira dengan djalan inilah dapat diharapkan apoteker itu bisa

ditempatkan keluar Djawa jang sunji itu.

Ketua: Saudara pembitjara, saja peringatkan, waktunja sudah lebih dari mestinja

walaupun dengan terharu saja mendengarkan pidato Saudara. Saja mengharap supaja

pidato Saudara diperpendek.

Dr Soeatmadji: Saudara Ketua, saja akan mempersingkat pidato saja. Djadi,

dengan adanja Undang-undang Darurat ini seperti sudah saja utarakan dalam

pemandangan umum babak pertama, jaitu tertutupnja kemungkinan untuk mendirikan

apotik darurat saja kira akan banjak ditemui kesulitan karena untuk pendirian apotik jang

volwaardig itu masih djauh.

Kedua, ditutupnja kelangsungan hidup apotik darurat jang djumlahnja ada 41 buah

- sedang didjaman Belanda dulu ada dokter Djawa, tidak "ditutup" begitu sadja, tetapi

mereka itu dibiarkan sadja, sampai mentjapai "natuurIijke dood": djadi tidak begitu

kedjam.

Saudara Ketua, inilah persoalan jang saja minta supaja dipikirkan betul-betul, jaitu

nasib dari pada Saudara-saudara asisten apoteker jang didalam perdjuangannja pada

waktu revolusi, mereka itu betul-betul memeras keringat dan pikiran dan ternjata bahwa

147

Rapat 58.

didalam pelaksanaan dari pada Undang-undang Darurat itu mereka dapat bekerdja

dengan baik, artinja tidak membikin mati orang, hewan dan sebagainja. Djadi menurut

laporan-laporan mereka itu bisa bekerdja, dan prakteknja baik.

Sudah tentu kita akan menudju kepada penjempumaan jang volwaardig dipandang

dari sudut ilmu pengetahuan dan sebagainja, tetapi kalau mengingat akan keadaan kita

jang masih begini, maka kita tidak perlu tergesa-gesa menudju kepada soal volwaardig

itu, tetapi mengingat jang praktis sadja, sebab njatanja pekerdjaan mereka itu sudah bisa

berdjalan baik, tidak membikin bentjana dan sebagainja. Maka inilah jang saja mintakan

perhatian dari Pemerintah, djuga uit pieteits overwegingen, dan menghargai djasa-djasa

mereka dalam revolusi.

Saja kenal Saudara Isnaeni, Saudara Kasio jang memang mereka itu betul-betul

bekerdja untuk kepentingan revolusi.

Saudara Ketua, sedangkan saja membatja didalam risalah No. 11 tahun 1953

mengenai "verkregen recht" itu terdapat persoalan sebagai berikut:

Ketika itu anggota-anggota jang terhormat tengah merundingkan untuk membuat

pasal 13 jang berbunji: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan

sampai lima tahun sesudah Fakultet Indonesia bagian Pharmasi menghasilkan apoteker-

apoteker jang pertama", maka dengan siasat dan kepintaran dari Menteri Kesehatan

waktu itu Dr Leimena pasal tersebut telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat,

tetapi Ketua sendiri waktu itu berkata:

"Djadi pendeknja pasal 13 ini diterima oleh Pemerintah sebagai usul kita didalam

Bahagian. Disamping itu kita minta didalam pendjelasan supaja ditambah dengan

pengertian, bahwa hak-hak jang telah diterima tidak lagi dikurangi atau diganggu

gugat".

Maka djawab Dr Leimena demikian:

"Saudara Ketua, agar supaja djangan ada salah paham sekarang, dan djuga ada

salah paham dihari kemudian, jang kemudian hari itu mendjadi sukar, maka Pemerintah

telah menjebutkan bahwa Pemerintah tidak mempersoalkan soal verkregen recht.

Pendirian Pemerintah mengenai soal verkregen recht itu akan diatur sebaik-baiknja

dihari kemudian. Dewan Perwakilan Rakjat djangan takut. Pemerintah ini adalah

Pemerintah Nasional”.

Saudara Ketua, dengan uraian saja ini masih ada soal jang nanti barangkali dapat

dipetjahkan didalam perundingan dengan kawan-kawan sefraksi dan djuga dengan

Menteri Kesehatan, karena kita akan mendjalankan hikmah permusjawaratan jang sudah

sering disebut dimana- mana.

Terima kasih.

148

Rapat 58.

Ketua : Saudara- saudara, sebetulnja sekarang sudah lewat pukul 11.30, tetapi

ternjata masih ada seorang pembitjara lagi, jaitu Nj. Oemi Sardjono jang menurut

keterangannja akan berbitjara pendek sekali. Djadi kalau Saudara–saudara dapat

menjetudjui sampai pukul 11.45, maka saja akan meneruskan pembitjaraan kita ini

dengan mempersilakan Nj. Oemi Sardjono.

Dapat disetudjui, Saudara- saudara ?

(R a p a t : Setudju)

Saja persilakan Nj. Oemi Sardjono.

Nj. Oemi Sardjono : Saudara Ketua, dalam kesempatan pada pemandangan

umum babak kedua dari rantjangan Undang- undang penetapan Undang- undang Darurat

No. 5 tahun 1958 ini, kami masih merasa perlu untuk meminta perhatian Pemerintah

terhadap beberapa hal ketentuan- ketentuan rantjangan Undang- undang ini.

Pada pokoknja, Saudara Ketua, Undang- undang Darurat No. 5 tahun 1958 ini

memberi perpandjangan waktu terhadap para pemegang izin berdasarkan Undang-

undang No. 4 tahun 1953, jaitu izin untuk para assistant apotheker untuk melakukan

pekerdjaan pharmasi sendiri tanpa pengawasan seorang apoteker.

Setelah saja mempeladjari djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak

pertama dari rantjangan Undang-undang ini, Saudara Ketua, kami merasa belum

menemukan kepastian dari maksud Pemerintah, bagaimana selandjutnja akan ditentukan

nasib apotheek- apotheek darurat serta pemegang- pemegang izinnja setelah 5 tahun jang

ditetapkan itu.

Mengenai apotheek- apotheek darurat sekarang ini, apabila kita dihadapkan dengan

pilhan jang darurat ataukah volwaardig jang setaraf dengan ukuran internasional, kiranja

tidak seorangpun jang tidak ingin, supaja dinegeri kita ini hanja ada apotheek- apotheek

jang dipimpin oleh apotheker akademisi.

Akan tetapi kenjataannja sekarang ini memaksa kita untuk berpikir dan

berpandangan djauh jang berpidjak pada realiteit.

Kenjataan tentang kurangnja tenaga ahli tersebut sebagaimana Pemerintah sendiri

sudah mengemukakan, bahwa keadaan sekarang ini tidak dapat diforceer seperti apa

jang dichajalkan oleh pasal 13 Undang-undang No. 4 tahun 1953, jaitu seolah-olah pada

tahun 1958 jang lalu, dengan planning itu sudah akan membandjiri tenaga-tenaga

apotheker jang dihasilkan oleh Fakultas Indonesia bagian Pharmasi.

Dalam

149

Rapat 58.

Dalam hal ini saja sependapat dengan keterangan Pemerintah tentangkenjataan

tersebut. Dan tidak hanja untuk sekarang, tetapi untuk kepentingan selandjutnja. Maka

dengan beladjar pada kegagalan planning jang ditetapkan oleh Undang-undang No. 4

tahun 1953 ini, Saudara Ketua, sangat disangsikan, apakah benar bahwa dalam waktu 5

tahun jang akan datang Indonesia sudah mempunjai tenaga-tenaga apotheker jang

mentjukupi kebutuhan, dalam arti memenuhi kebutuhan rakjat. Karena itu kepada para

assistent apotheker jang diberi izin untuk memimpin apotheek darurat haruslah

dihentikan berlakunja sebagaimana jang dimaksudkan oleh Pemerintah.

Hal-hal jang lain jang dikemukakan, jaitu kechawatiran djika tenaga-tenaga

apotheker jang dihasilkan oleh Fakultas bagian Pharmasi itu tidak ada djaminan untuk

penempatannja. Sekarang ini timbul pertanjaan bagi saja, ialah bagaimana persoalannja

jang sebenarnja. Apakah jang diartikan mentjukupi kebutuhan itu dalam arti relatief

sesuai dengan kebutuhan jang sebenarnja, ataukah persoalan-persoalan jang sebetulnja

tidak ada planning jang seimbang antara rentjana pendidikan apotheker dengan

pembangunan dilapangan pharmasi dan apotheek-apotheek!

Pada hal Saudara Ketua, kalau kita ikuti pendjelasan dari Pemerintah sendiri hal-

hal ini sudah djelas, jaitu dinjatakan tentang kekurangan tenaga tersebut. Sangat tidak

dapat dimengerti bahwa untuk jang sekarang berdjumlah 85 djuta ini dan belum

diketahui berapa dalam waktu 5 tahun jang akan datang, Saudara Ketua, djika dikatakan

akan mentjukupilah djumlah apotheek-apotheek jang sekarang sudah berdjumlah 200

buah dan jang akan datang itu djika nanti tiap tahun Pemerintah menghasilkan sedikit-

dikitnja 100 atau 125 apotheker, maka dalam tempo 4 tahun itu, seperti tadi dikatakan

oleh Nj. Moedikdio, akan mendjadi kurang-lebih 475 buah. Apakah itu sudah

mentjukupi kebutuhan rakjat.

Sedang dalam ketentuan menurut kebutuhan rakjat, mestinja untuk tiap-tiap 50.000

penduduk seharusnja ada 1 apotik atau seorang apoteker. Atas dasar ini, maka saja tidak

bisa mengerti bahwa selalu timbul anggapan bahwa tidak ada tempat lagi buat asisten

apoteker pernah mendapat idjin memimpin apotik darurat untuk meneruskan hak-hak

nja. Sekalipun dalam djawaban Pemerintah itu dapat diambil kesimpulan Saudara Ketua,

bahwa diluar Djawa pada garis besarnja 50% sekarang ini adalah apotik-apotik darurat.

Dan sebenarnja jang saja harapkan dari Pemerintah lebih dari itu, jaitu mengingat akan

kebutuhan masjarakat sekarang ini. Maka idjin untuk mendirikan apotik darurat ini

djanganlah ditutup, terutama perluasan ini jang dipandang sangat penting untuk daerah-

daerah, apalagi daerah-daerah diluar Djawa dan kota-kota ketjil. Maka sesuai dengan

kebutuhan masjarakat dan pembangunan dilapangan pengobatan dan dilapangan farmasi

ini Saudara Ketua, dan sesuai pula dengan kenjataan kedjudjuran dari pemegang idjin

150

Rapat 58.

jang sudah berpraktek dan mentaati peraturan dan tidak menimbulkan kerugian

dikalangan rakjat karena tidak terdjadi ketjelakaan apapun, pengalaman mereka jang

sudah memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam pasal 2 dari Undang-

undang No. 4 tahun 1953 ini, ditambah pengalaman praktek selama 5 tahun dan 5 tahun

jang akan datang, apakah terhadap mereka itu tidak bisa diberikan penghargaan.

Saja minta pada Pemerintah dalam hal ini untuk memberikan pertimbangannja.

Apalagi djuga mengingat kepada 41 asisten apoteker jang 70% dari mereka sebetulnja

telah berdjasa dalam revolusi, bekerdja selama revolusi itu. Mengenai hal ini djuga

sebetulnja Saudara Ketua, bukanlah kekuatiran jang harus dibesarkan. Tetapi kiranja

lebih baik djika untuk mengatasi persoalan antara apoteker dan asisten apoteker jang

sudah berpengalaman menurut Undang-undang No. 4 tahun 1953 ini, maka sebaiknja

diantara petugas-petugas farmasi diadakan pembagian tugas. Misalnja untuk urusan

pimpinan, selain idjin kepada apoteker, djuga kepada asisten apoteker jang sudah

memenuhi sjarat-sjarat dalam Undang-undang No. 4 tahun 1953 ini dapat djuga

diberikan idjin dan untuk objek-objek jang membutuhkan keahlian jang lebih chas

hanjalah diberikan kepada apoteker jang berpendidikan akademikus.

Dengan demikian, maka adillah rasanja bagi seseorang jang telah mendapat

haknja, tidak akan begitu sadja kehilangan haknja dengan tanpa melakukan kesalahan

apapun sebagaimana verkregen recht ini pada 5 tahun jang lalu sudah djuga mendjadi

djandji dari Pemerintah bahwa kepada mereka tidak begitu sadja akan dihapuskan hak-

haknja.

Maka sesuai dengan pendirian kami tersebut diatas Saudara Ketua, pasal 1 dari

rantjangan Undang-undang ini, saja anggap tidak sesuai dengan menentukan pembatasan

berlakunja sampai 5 tahun sesudah tanggal 10 Oktober tahun 1958.

Kemudian satu hal jang saja minta perhatian lagi dari Pemerintah, jaitu tentang

kekurangan tempat-tempat dan soal kedjadian-kedjadian di rumah-rumah sakit pusat,

jang kadang-kadang menimbulkan rasa ketjewa bahkan putus-asa bagi pasien-pasien

jang terdiri dari rakjat djelata dan rakjat jang tidak mampu, jaitu misalnja pengobatan-

pengobatan terhadap mereka, rakjat jang tidak mampu, sering dirasakan kurang

memuaskan. Mereka jang belum sembuh sudah disuruh pulang, sebelum penjakitnja

sembuh sama sekali. Ini terdjadi misalnja pada orang-orang jang menderita penjakit

lumpuh. Ini satu tjontoh sadja. Dan tidak diberikan pengobatan jang tjukup buat mereka.

Bagi mereka kenjataan sematjam ini diterima seolah-olah ada perbedaan dalam

perawatan dan pertolongan dalam rumah-rumah sakit Pemerintah itu.

151

Rapat 58.

Sedang biasanja bagi mereka jang tidak sembuh diobati dirumah sakit, mereka

pergi kedokter partikulir bisa sembuh, tetapi ongkosnja terlalu mahal. Djuga kedjadian-

kedjadian sematjam ini Saudara Ketua, seolah-olah bagi rakjat itu timbul kesan, bahwa

tidak ada kesungguhan dalam memberikan obat-obatan kepada rakjat jang tidak mampu.

Dan kedjadian-kedjadian ini perlu ditegaskan untuk tidak memberikan kesan seolah-olah

para si-miskin itu tidak diberikan perlindungan dan dibiarkan hidup menderita

berkepandjangan. Maka kami ingin mendapat pendjelasan dari Pemerintah, apa sebab-

sebabnja kedjadian-kedjadian sematjam tersebut itu bisa timbul dirumah sakit

Pemerintah sekarang ini.

Achirnya Saudara Ketua, menjambut dengan gembira kesanggupan Pemerintah

dalam hal untuk lekas merealisir tindakan untuk penurunan harga obat-obatan, sesuai

dengan resolusi jang sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu resolusi jang

diadjukan oleh Nj. Moedikdio dengan kawan-kawannja pada beberapa bulan jang lalu.

Ini sangat penting untuk segera dilaksanakan, untuk mengatasi penderitaan rakjat

sekarang ini, jang mengalami kesukaran obat-obatan dan mahalnja harga obat-obatan,

Sekian Saudara, terima kasih.

Ketua : Saudara- saudara, sekianlah pemandangan umum babak kedua mengenai

rantjangan Undang- undang ini. Dengan pihak Pemerintah sudah saja adakan hubungan.

Sebetulnja Pemerintah bersedia memberikan djawabannja pada hari ini djuga, tetapi

karena hari ini waktunja sudah habis, tentu kemungkinannja nanti malam. Tetapi oleh

karena kita memberi kelonggaran untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat

mengikuti sidang Konstituante, sebagai jang dulu sudah kita djandjikan pada

Pemerintah, maka saja sudah meminta kepada Pemerintah supaja djawaban itu diberikan

nanti pada hari Senin sadja, dan kita djadikan sebagai atjara jang pertama, supaja lebih

lekas kita menghadapinja.

Bisa begitu, Saudara- saudara ?

(R a p a t : Setudju)

Sekarang ada lagi satu surat dari pihak Kementerian Perindustrian jang ditudjukan

kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan minta disampaikan kepada masing- masing

ketua fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Baiklah isinja saja batjakan, jang

ditudjukan kepada masing- masing ketua fraksi itu, jang nanti akan dibagi-bagikan djuga

kepada Saudara-saudara. Bunjinja sebagai berikut :

152

Rapat 58.

"Berhubung dengan sedikitnja waktu jang disediakan untuk menjiapkan djawaban

Pemerintah, maka saja harap kerelaan para pembitjara dalam pemandangan umum

mengenai rantjangan Undang-undang tentang Pertambangan dan rantjangan Undang-

undang tentang Pertambangan Minjak Bumi jang akan datang, agar suka menjediakan

atau memindjamkan satu exemplaar dari naskah pidato jang diutjapkan untuk saja, agar

segera dapat peladjari dengan seksama.

Atas bantuan tersebut saja mengutjapkan banjak terima kasih.

Djakarta, 28 Mei 1959

Menteri Perindustrian,

ttd.

Ir INKIRIWANG"

Saja minta pada Saudara-saudara jang hadir sekarang menjampaikan pada fraksi

masing-masing tentang hal ini.

Dengan ini atjara kita selesai dan rapat saja tutup.


153

Ichtisar hutang- hutang djangka pandjang, pembajaran pokok dan bunganja mengenai tahun 1959 (keadaaan pada achir April 1959)

No. Nama Pindjaman

Persentasi bunga

nominal

Nilai pada saat

pengeluaran

Djumlah menurut

Undang- undang

Djumlah nominal jang

diterima

Angsuran s/d tahun 1958

Sisa pindjaman pada achir tahun 1958

Angsuran pada tahun 1959 Tanggal Pembajaran

angsuran

Sisa pindjaman pada achir tahun 1959 Valuta Rp.

1. Australian Settlement - - A£ 8.500.000 A£ 8.500.000 A£ 7.357.142/17 A£ 1.142.857/3 A£

1.142.857/3 29.131.500,- 1/1 -

2. American Surplus Credit 2 - US$

62.310.029,45 US$

62.310.029,45 US$

16.624.340,24 US$

45.685.689,21 US$

2.077.00,- 23.677.800,- 1/7 US$ 43.608.689,21

3. Pindjaman Exim Bank 31/2 - US$

100.000.000,-

US$ 100.000.000,-

1)

US$ 83.752.960,-

US$ 83.752.960,-

US$ 6.820.000,- 77.748.000,- 1/3 – 1/9 US$

80.096.500,-

4. Pindjaman Nederland 1950

31/2 - N f 280.000.0000,-

N f 280.000.000 N f 84.000.000

N f 196.000.000,-

oo) P.M P.M 30/6 – 31/12 US$

13.400.000,-

5. E.C.A loan 21/2 - US$ 17.200.000,-

US$ 17.200.000,- US$ 2.850.000,- US$

14.350.000,- US$

950.000,- 10.830.000,- 30/6 – 31/12 Rp. 1.083.463.600,-

6. Pindjaman Negara 1950 3 100 Rp.

1.500.000.000,- Rp.

1.500.000.000,- Rp.317.275.700,- Rp.

1.114.463.600,- o)

Rp. 31.500.000,-

2)

31.500.000.000,-

2) - Rp.

3.461.396.250,-

7.

Pindjaman Bank Indonesia 3 % jang berasal pasal 42 U.U Pokok Bank Indonesia

3 - Rp. 3.838.000.000,-

Rp. 3.838.000.000,-

Rp. 283.052.500,-

Rp. 3.554.947.500,-

Rp. 93.551.250,- 93.551.250,- 31/3 Rp.

3.461.396.250,-

155

No. Nama Pindjaman Persentasi

bunga nominal

Nilai pada saat pengelua

ran

Djumlah menurut Undang- undang

Djumlah nominal jang

diterima

Angsuran s/d tahun 1958


Angsuran pada tahun 1959 Tanggal

Pembajaran angsuran


8.

Pindjaman Bank Indonesia dari Uni Republik - republik Soviet Sosialis

31/2 - US$ 100.000.000,-

US$ 100.000.000,

3) - US$

13.089.426,46 P.M P.M P.M P.M

Tjatatan : 1) Diharapkan didalam tahun 1978/1959 dapat ditjapai djumlah setinggi- tingginja

US$ 100.000.000,-

o) Berhubung selama tahun 1958 tidak ada pelunasan, maka sisa pindjaman pada achir

tahun 1958 masih sama dengan achir tahun 1957.

2) Menurut perhitungan, pada tahun 1959 akan ada pembelian kembali sebesar selisih

dari pelunasan jang sebenarnja s/d achir tahun 1959 dan djumlah jang sudah dibeli

s/d achir tahun 1958

oo) Pembajaran – pembajaran angsuran pada tanggal 31-12-1957 dan 30-6-1958 sedjumlah

masing- masing N.f 14.000.00,- untuk sementara ditangguhkan, djuga untuk

pembajaran- pembajaran selandjutnja.

3) Djumlah kredit ditetapkan setinggi- tingginja sebesar US$ 100.000.000,-

L.N.

$ 9.847.000,- = Rp. 112.255.800,-

A£ 1.142.857/3 = “ 29.131.500,-

Rp. 141.387.300,-

Tjatatan : Belum terhitung B.E

D.N

Rp.125.051.250,-

156

Rapat 58.

LAMPIRAN II

KREDIT- KREDIT LUAR NEGERI

Dari Tjechoslowakia, Polandia,

Jugoslavia, Russia dan R.R.T ……………………………. Rp. 2.004.306.678,07

Kredit C …………………………………………………... “ 1.452.652.805,69

Rp. 3.456.959.483,76

didasarkan atas l/c, djadi bukan hutang

sebenarnja, kurs paritet.

LAMPIRAN III

SISA R.U.R.N.I/R.R.B.P.

31 Desember 1958.

Rumi P ……………………………. Rp. 4.349.481,08

“ M ……………………………. “. 33.922.159,48

Film ……………………………. “. 37.021.387,28

Rp. 75.293.027,84

LAMPIRAN IV

KEADAAN hutang- hutang djangka pendek pada achir tahun 1958, dalam djutaan

rupiah.

Hutang- hutang djangka pendek dalam negeri :

1. Hutang kepada Bank Indonesia 24.832

2. Uang Kertas Pemerintah 880

3. Uang logam 227

4. Saldo Kas- kas Negara (Uang Kertas Bank) 465

5. Surat Perbendaharaan 1.324

6. Uang-muka Impotir ( jang ada pada tata-usaha

Kementerian Keuangan) 70

26.868

157

Rapat 58.

Merupakan penjelesaian dari uang – muka jang dulu. Uang-muka Importir

sekarang diadministrasikan di Bank Indonesia).

Faktor- faktor luar biasa.

7. Rekening- rekening kredit pada Bank Indonesia ;

Counterpartfund I 1

Counterpartfund II (term rekg. 218

sementara)

8. Surat perbendaharaan istimewa

(I.M.F/I.B.R.D) 1.151

Djumlah 932

Djumlah dalam negeri 27.800

9. Kredit-kredit leveransir lihat lampiran II.

Hutang- hutang djangka pendek luar negeri.

LAMPIRAN V

PINDJAMAN- PINDJAMAN B.I.N “R.U.R.N.I./R.R.B.P”

Nama Pindjaman Kurs Bunga Nominal Keadaan 31/12-1958

Angsuran 1959

Tanggal pembajaran

angsuran

1. Pindjaman Obligasi 1969 100 3 % Rp. 100.000.000,- Rp. 76.000.000,- Rp.

6.000.000,- 1/3

2. “ Obligasi 1970 100 3 % Rp. 100.000.000,- Rp. 82.000.000,- Rp.

6.000.000,- 1/9

3. “ Obligasi 1971 100 3 % Rp. 100.000.000,- Rp. 88.000.000,- Rp.

6.000.000,- 1/3

PINDJAMAN B.I.N DALAM NEGERI

4. Pindjaman Obligasi 1972 100 51/2 % Rp. 100.000.000,- 1/10

5. “ Obligasi 1974 100 51/2 % Rp. 250.000.000,- 12

158



RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang II.

R A P A T 59.

Hari Senin, 1 Djuni 1959.


Surat-surat masuk - Rantjangan Undang-Undang penetapan "Undang-undang

Darurat No. 5 tahun 1958 tentang kedudukan hukum apotik darurat" sebagai Undang-

undang (Sid. 1958, P. 379)- Rantjangan Undang-undang tentang pertambangan (Sid.

1959, P. 413) – Rantjangan Undang-undang tentang minjak (Sid. 1959, P. 414) -

Rantjangan Undang- undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959 (Sid.

1959, P. 418)."


Sekertaris: Mr Sumarsono.

Jang hadir: 169 anggota:

H. Hasan Basri, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Anwar Harjono, B. J. Rambitan, H.

Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, H. Siradjuddin Abbas, Dr H. Ali Akbar, H. Zainul

Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, H. A.

Chamid Widjaja, Peris Pardede. R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, 1. J.

Kasimo, Nj. Moedikdio, Manai Sophiaan, Anwar Kadir, Rasjid Sutan Radja Emas, Ajip

Muchamad Dzukhri, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Tj. Oey Hay

Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, Soepeno

Hadisiswojo, Nj. Suharti Suwanto, K. H. Moh. Dachlan, F. Runturambi, H. A. Mursjidi,

Eddie Abdurrahman Martalogawa, Gusti Abdul Moeis, M. Saleh Umar, Sudjarwo

Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan,

159

Rapat 59.

Muh. Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Anwar Tjokroaminoto, Soedisman,

Soedarsono, Husein Kartasasmita, Imam Soetardjo, Nj. Mahmudah Mawardi, Nj. Oemi

Sardjono, Asraruddin, Abdul Hakim, Drs D.S. Matakupan, Umar Salim Hubeis,

Hutomo, Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Sutojo Mertodimoeljo, Moersid Idris,

Ja'cob Mahmud, M. Caley, S.D. Bih, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir, Murtadji

Maniudin Brodjotruno, Sudjito, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo, Achmad Sjaichu,

Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Dr R. Soeatmadji, Harsono

Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R.T.A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Achmad

Siddiq, R. K. H. Musta'in, Moh. Noor Abdulgani, R. Soehardjo alias Bedjo, H. Andi

Sewang Daeng Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, K. H. Muh.

Saifuddin, Nj. Ch. Salawati, H. Senduk, H. Moeh. Akib. Moh. Soleman, M. Sondakh,

W. L. Tambing, Selamat Ginting. Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar,

Nja' Diwan, Dr Moh. Isa, Nungtjik A. R., Djadil Abdullah. Oemar AminHusin, Saalah

Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech H. Djalaluddin, V. B. Saka, I Made

Sugitha, Drs J. Piry, I O. O. Subamia, Kiagus Alwi, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu,

Moh. Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, R. Darsono, Osa Maliki, M.

Ardiwinangun, Rd. Djerman Prawirawinata, Muhammad Ahmad, Asmuni, Uwes

Abubakar, Doedi Soemawidjaja, E. Z. Muttaqien, Muh. Fadil Dasuki, Sastra, Nj.

Di'unah Pardjaman, R.T. Djaja Rachmat, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebrcto,

Rd. Moh. Basah, Mr R. Memet Tanumidjaja, E. Moh. Mansjur, Pandoe, Kartawigoena,

Katamsi Soetisna Sendjaja, Nj. S. Marijamah Djoenaidie, Soelardi, Siswojo, Kasim, Nj.

Soemari, R.W. Probosuprodjo, S. Danoesoegito, Soetjipto. Djadi Wirosubroto,

Josotaruno Ichsan Noer, K. H Muslich, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Soesilo

Prawirosoesanto, Notosoekardjo, H. Zain Alhabsji, Nj. Asmah Sjachrunie, Ridwan

Sjachrani, Subadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Emingpradja, Njono,

Moh. Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D. N. Aidit, Nj. Suzanna Hamdani, Muh.

Padang, A. B. Karubuy, Mr Tjoeng Tiri Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, H. J. C.

Princen , R. Ch, M. Du Puy, E.F. Wens, D. Bage, J, R. Koot.


2. Ir. F. Inkiriwang, Menteri Perindustrian;

3. Dr. Azis Saleh, Menteri Kesehatan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Jang hadir ada 137 orang.

Atjara sekarang ialah:

1. Surat-surat masuk.

160

Rapat 59.

2. Rantjangan Undang-undang penerapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun

1958 tentang kedudukan hukum apotik darurat sebagai Undang-undang.

3. Rantjangan Undang-undang tentang pertambangan (pemandangan umum babak

pertama).

4. Rantjangan Undang-undang tentang minjak (pemandangan umum babak

pertama).


(pemandangan umum babak kedua).

Sebelum kita memasuki atjara lebih dahulu saja persilakan Saudara Sekertaris untuk

membatjakan surat- surat masuk.

Sekertaris : Diantara surat-surat masuk ada beberapa jang perlu dibatjakan:

1. Surat dari Persatuan Ahli Pharmasi Indonesia (P.A. Ph. 1.) tertanggal 29 Mei

1959 No. 043/Sk/T. Dkt/59 jang bunji pernjataannja sebagai berikut:

"Mendesak kepada Pemerintah:

I. untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pasal 1 ajat 1 Undang-undang

Darurat tentang kedudukan hukum apotik darurat, dengan meniadakan kata-kata

jang berbunji: "sampai paling lama 5 tahun sesudah tanggal 10 Oktober 1958"

dan pasal 1 ajat 2 Undang-undang tersebut jang berbunji: "karena apapun djuga

berhenti mendjalankan pekerjaan pharmasi ditempat jang tertjantum dalam surat

idjin atau djika" ...

II. supaja rantjangan Undang-undang tentang apotik pembantu jang telah dibuat

oleh Pemerintah dalam Kabinet Ali-Arifin, waktu itu Jang Mulia Menteri

Kesehatan Dr Lie Kiat Teng selekasnja dapat disjahkan.

Djakarta, 29 Mei 1959.

Persatuan Ahli Pharmasi Indonesia Djakarta".

2. Surat jang kedua dari Gabungan Apotik-apotik Nasional jang bunji lengkapnja


"Perihal: Amendemen atas Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1959.

Lampiran: Satu

161

Rapat 59.

Surabaja, 30 Mei 1959.

K e p a d a

Jth. Dewan Perwakilan Rakjat

Republik Indonesia

di

DJAKARTA.

Dengan segala hormat,

Bersama ini kami memberitahukan, bahwa pada tanggal 27 Mei 1959 GANA telah

mengirimkan surat kawat kilat sebagai berikut:

KILAT :

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT RI DJAKARTA

DEMI PEMBANGUNAN SEMESTA DIBUTUHKAN 1600 APOTIK DAN

MINIMUM 2600 APOTEKER INKLUSIF UNTUK PERINDUSTRIAN KMA

RESEARCH DAN PENDIDIKAN BAIK SIPIL MAUPUN MILITER TTK

TELAH ADA 180 APOTIK DAN 200 APOTEKER TTK KURANG 1420

APOTIK DAN 2400 APOTEKER TTK PRODUKSI APOTEKER SETAHUN 125 TTK

DJADI KEKURANGAN DAPAT DIISI LK 20 TAHUN LAGI KMA DJIKA

TIADA JANG BERHENTI (PENSIUN KMA MATI DSB) TTK 20 TAHUN LAGI

SEMUA PEMEGANG IDJIN SUDAH BERHENTI TTK DARI ITU MENDESAK

AMENDEMEN ATAS UUD NO 5 TH 1958 PASAL 1 AJAT (1) TTK

KATA-KATA "SAMPAI 5 TAHUN TGL 10 OKTOBER 1958" DIHAPUS TTK

MENGINGAT KURANGNJA APOTIK TERUTAMA DIPLOSOK-PLOSOK

MENDESAK AGAR RUU APOTIK PEMBANTU EX MENTERI LIE KIAT TENG

SEGERA DISJAHKAN TTK

SEBELUMNJA TERIMA KASIH

GABUNGAN APOTIK NASIONAL

Untuk pendjelasan kawat tersebut diatas dapat disini kami tambahkan bahwa:

l. Kenjataannja apotik-apotik darurat jang ada sekarang dapat melakukan tugas dan

kewadjibannja seperti diharapkan oleh Pemerintah.

2. Hingga kini belum pernah terdjadi pelanggaran-pelanggaran jang dilakukan oleh

para pemimpin apotik darurat jang telah mendapat izin ataupun membuat kesalahan

atau kekeliruan dalam melakukan kewadjibannja.

3. Para asisten apoteker, jang diserahi mendjabat pekerdjaan apoteker-apoteker di

Angkatan Perang kita sampai sekarang dapat djuga memenuhi kewadjiban mereka

sebagaimana mestinja.

4. Semua apotik-apotik darurat adalah usaha nasional jang bermodal nasional jang

bagian besarnja dengan modal ketjil, sehingga apabila Undang-undang Darurat itu

162

Rapat 59.

ditjabut berarti melumpuhkan usaha-usaha nasional hal mana bertentangan dengan

maksud Pemerintah dalam mengembangkan usaha-usaha nasional dinegara kita".

3. Surat ketiga dari Persatuan Apotik Nasional Indonesia tertanggal 30 Mei 1959

No. 025/Ps/59 jang bunjinja sebagai berikut:

"K e p a d a”

Jth. Dewan Perwakilan Rakjat

Republik Indonesia (D.P.R. R.I.)

di

DJAKARTA.

"Pernjataan" .

Perusahaan-perusahaan apotik jang tergabung dalam Persatuan Apotik Nasional

Indonesia, mengingat kesempurnaan pembagian obat-obatan keseluruh pelosok dinegara

kita, sependapat dengan andjuran Persatuan Ahli Pharmasi Indonesia, agar Pemerintah

mendjamin, tetap berlangsungnja izin para asisten apoteker untuk memimpin jang telah

mendjadi kenjataan selama ini pun djuga agar dibuka kesempatan baru bagi para asisten

apoteker jang berpengalaman tjukup, untuk membuka dan memimpin apotik pembantu

didaerah atau tempat jang belum menikmati hasil-hasil adanja sebuah apotik.

Persatuan Apotik Nasional Indonesia".

Selandjutnja ada beberapa telegram jang isinja pada pokoknja sama dengan surat-

surat jang telah dibatjakan diatas jaitu;

1. P.A.Ph.I. Djokdja tanggal 30 Mei;

2. P.A.Ph.I Djawa Timur (Surabaja) tanggal 30 Mei;

3. P.A.Ph.I. Djawa Tengah (Semarang) tanggal 30 Mei;

4. Ikatan Pengusaha Apotik Indonesia Djawa Tengah Semarang tanggal 30 Mei.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, sekianlah mengenai surat-surat masuk jang umumnja

mengenai soal rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 5

tahun 1958 tentang kedudukan hukum apotik darurat jang hendak kita bitjarakan

sekarang ini.

Maka sekarang kiranja kepada para anggota dibuka kesempatan untuk menggunakan

surat-surat itu sebagai bahan.

Saudara-saudara, marilah kita sekarang mulai membitjarakan atjara mengenai

rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958

tentang kedudukan hukum apotik darurat sebagai Undang-undang (Sid, 1958, P.

379).

163

Rapat 59.

Pada tanggal 29 Mei jang lalu rapat pleno kita sudah mendengar pemandangan

umum babak kedua para anggota terhadap rantjangan Undang-undang ini. Pada hari itu

kita telah mengambil keputusan, bahwa djawaban Pemerintah terhadap pemandangan

umum babak kedua itu akan dilakukan pada hari ini.

Saudara-saudara, tingkat pembitjaraan sekarang, ialah djawaban Pemerintah

terhadap pemandangan umum babak kedua dari para anggota. Untuk itu saja persilakan

Menteri Kesehatan memberikan djawabannja.

Dr Azis Saleh, Menteri Kesehatan: Saudara Ketua jang terhormat, setelah

Pemerintah memberikan djawabannja atas pemandangan umum Dewan Perwakilan

Rakjat dalam babak pertama mengenai rantjangan Undang-undang tentang penetapan

"Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang kedudukan hukum apotik darurat"

sebagai Undang-undang, maka ternjatalah dari pembitjaraan-pembitjaraan dalam

pemandangan umum babak kedua, bahwa masih ada hal-hal jang belum djelas bagi para

anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Bahkan pada beberapa anggota jang terhormat masih ada keragu-raguan untuk

segera menerima rantjangan Undang-undang itu, oleh karena pada beliau-beliau itu

masih ada kesangsian apakah akan dapat terpenuhi, djumlah tenaga apoteker jang

diperlukan nanti pada tahun 1963, jaitu pada saat masa berlakunja idjin-idjin pemegang

apotik darurat berachir,

Maka Pemerintah perlu mengutjapkan terima kasih, oleh karena diberi kesempatan

sekarang ini untuk menambah pendjelasan-pendjelasan dengan harapan supaja djelaslah

nanti persoalannja, sehingga dapatlah kemudian rantjangan Undang- undang ini tanpa

perubahan bunji pasal 1, diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat,

Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu Pemerintah mengutjapkan terima

kasih kepada Fraksi Partai Komunis Indonesia jang telah menjatakan setudju terhadap

rantjangan Undang- undang ini, sebagaimana dinjatakan oleh anggota jang terhormat

Saudara Nj. Moedikdio. Tetapi oleh Saudara Nj. Moedikdio masih disangsikan, akan

dapat terpenuhinja tenaga-tenaga apoteker nanti pada tahun 1963, kesangsian mana

djuga dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji dan

Saudara Nj. Oemi Sardjono.

Oleh karena itu, maka pertama-tama Pemerintah hendak mendjawab pertanjaan

Saudara Nj. Moedikdio akan pendapat Pemerintah mengenai perhitungan Gabungan

Sekolah-sekolah Asisten Apoteker Partikelir tentang djumlah-djumlah tenaga asisten

apoteker dan tenaga apoteker jang diperlukan oleh masjarakat kita.

164

Rapat 59.

Bahwa Pemerintah pertama-tama hendak mendjelaskan pendapatnja mengenai

perhitungan Gabungan Sekolah-sekolah Asisten Apoteker Partikelir itu, itu disebabkan

oleh karena perhitungan itu telah memakai titik permulaan dan dasar-dasar perhitungan

jang tidak tepat, kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan jang tidak tepat pula,

sehingga achirnya mentjapai angka-angka jang astronomis, dan dengan demikian

menimbulkan suatu gambaran jang menjesatkan, bahkan membingungkan.

Sebagai tjontoh-tjontoh dikemukakanlah disini, bahwa, untuk kalkulasi berupa

tenaga asisten apoteker dan tenaga apoteker diperlukan pada tahun-tahun jang akan

datang, gabungan tersebut mempergunakan sebagai titik permulaan apa jang ditjita-

tjitakan oleh Panitia Leimena on long term, jaitu 1 apotik untuk tiap-tiap 50.000

penduduk, jang berarti 86,3 djuta (penduduk seluruh Indonesia) dibagi 50.000 = 1.726

buah apotik. Bahkan gabungan tersebut kemudian memakai norm Eropah Barat jaitu 1

apotik untuk tiap-tiap 10.000 penduduk, sehingga menimbulkan kesan sekolah-sekolah

kita membutuhkan pada tahun 1963, jaitu 5 tahun sesudah Undang-undang No. 4 tahun

1953 berachir mendjadi 5 x l.726 x 7 = 60.410 tenaga asisten apoteker dan 5 x l.726 =

8.630 tenaga apoteker.

Padahal, kenjataan (realiteit) adalah, bahwa pada saat sekarang masjarakat kita baru

memiliki 167 buah apotik (sudah termasuk 41 apotik darurat jang sekarang), dan

kenjataan adalah bahwa, dalam 4 tahun jang akan datang sampai tahun 1963, masjarakat

kita akan dapat mendirikan (oleh karena berbagai faktor) hanja ± 80 buah apotik baru.

Maka kenjataan adalah, bahwa pada tahun 1963 djumlah tenaga apoteker jang

dibutuhkan oleh masjarakat kita untuk memimpin apotik-apotiknja adalah ± 247 orang.

Dan bukan 8.630 seperti disuggerir oleh perhitungan Gabungan Sekolah-sekolah Asisten

Apoteker Partikelir itu kepada kita, dan mungkin djuga kepada Persatuan Ahli Pharmasi

dan Gabungan Apotik Nasional, seperti ternjata dalam surat-surat mereka jang diadjukan

kepada Dewan Perwakilan Rakjat tadi. Dan achirnya, kenjataan adalah bahwa pada

tahun 1963 masjarakat kita akan memiliki ± 663 tenaga apoteker warga-negara

Indonesia (l33 + 4 jang sekarang sudah ada, ditambah ± 4 x 125 = ± 500 jang akan

dihasilkan oleh Fakultas-fakultas Pharmasi kita).

Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana dimaklumi, banjaklah faktor-faktor jang

ikut berbitjara dalam perhitungan untuk menentukan suatu djumlah pada suatu saat

dimasa depan, dimana tenaga apoteker dapat dikatakan mentjukupi kebutuhan. Dalam

hal ini faktor jang langsung mempengaruhi perhitungan itu ialah djumlah tenaga dokter

jang dapat dihasilkan oleh Fakultas-fakultas Kedokteran di Indonesia, sebab adanja

suatu apotik disuatu tempat atau daerah tidaklah besar artinja, apabila ditempat atau

165

Rapat 59.

daerah itu tidak ada dokter jang berpraktek, karena fungsi utama dari apotik adalah

melajani resep-resep dari dokter.

Kalau diambil angka-angka Biro Perantjang Negara, jakni bahwa pada tahun-tahun

jang akan datang tiap tahun Indonesia akan menghasilkan lebih-kurang 200 orang

dokter, maka untuk tambahan 200 orang tenaga dokter tiap tahun ini diperlukan

tambahan 40 orang tenaga apoteker tiap tahun guna memimpin apotik-apotik baru.

Djumlah kebutuhan 40 orang apoteker tiap tahun ini sudah terdjamin dapat dipenuhi,

mengingat kemampuan Fakultas-fakultas Pharmasi di Indonesia, jang mulai tahun

peladjaran 1959/1960 akan menghasilkan 100 á 125 orang apoteker tiap tahun.

Perhitungan tersebut diatas didasarkan pada angka perbandingan 5 dokter lawan 1

apoteker, sebagaimana telah dipergunakan oleh beberapa pembitjara pada pemandangan

umum babak pertama dan babak kedua jakni jang berpangkal pada perbandingan

menurut pemikiran Panitia Leimena, bahwa untuk tiap 50.000 orang penduduk

diperlukan 5 orang tenaga dokter, 1 orang tenaga apoteker dan 2 orang tenaga asisten

apoteker.

Menurut kenjataan jang telah terdjadi diantara tahun 1953 dan 1958, maka

penambahan apotik baru tiap tahun adalah rata-rata hanja 15 buah. Penambahan apotik-

apotik itu ternjata tergantung dari berbagai faktor, terutama faktor modal (termasuk

gedung). Hal ini akan terus berlangsung untuk sedikitnja 4 tahun lagi. Oleh karena itu,

djikalau hendak diperhitungkan djumlah tenaga apoteker jang dibutuhkan untuk

pimpinan apotik-apotik empat tahun jang akan datang, jakni saat berachirnya masa

berlakunja idjin-idjin pemegang apotik darurat, maka tepatnjalah, djika jang diambil

sebagai dasar perhitungan ialah, bahwa untuk 4 tahun jang akan datang tiap tahun rata-

rata dapat didirikan 20 apotik baru. Dengan demikian maka dalam 4 tahun jang akan

datang, untuk mendirikan 4 x 20 apotik-apotik baru diperlukan 4 x 20 x 1 orang

apoteker, jaitu 80 orang apoteker.

Djadi djika kita menindjau kedepan, maka 5 tahun sesudah 10 Oktober 1958 nanti,

kita akan menghadapi suatu situasi dimana Indonesia akan mempunjai 133 orang

apoteker warga negara Indonesia jang sekarang sudah ada, ditambah 4 x 125 orang,

sehingga akan terdapat 633 orang apoteker warga negara Indonesia untuk memimpin

disamping sedjumlah 247 buah apotik (jakni 126 apotik jang sekarang sudah ada,

ditambah 41 apotik darurat jang nantinja akan mendjadi apotik volwaardig, ditambah

lagi dengan 80 apotik jang akan didirikan baru.

Djelaslah bahwa untuk keperluan pimpinan apotik-apotik pada tahun 1963, maka

djumlah tenaga apoteker nanti pasti dapat mendjamin kebutuhan.

166

Rapat 59.

Dan djelaslah pula bahwa akan merupakan suatu hal jang gandjil dan tidak wadjar,

apabila adanja apotik-apotik darurat nanti masih terus dipertahankan, meskipun keadaan

darurat pada tahun-tahun jang akan datang sudah tidak ada lagi, mengingat sudah

didjaminnja djumlah tenaga apoteker jang dibutuhkan.

Sehubungan dengan ini Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat

Saudara Nj. Oemi Sardjono, jang menjatakan bahwa, mengenai apotik-apotik darurat

sekarang ini, apabila kita dihadapkan dengan pilihan, jang darurat ataukah jang

volwaardig, jang setaraf dengan ukuran internasional, kiranja tidak seorangpun jang

tidak ingin, supaja dinegara kita ini hanja ada apotik-apotik jang dipimpin oleh apoteker

akademisi.

Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dapat mengerti pendapat anggota-anggota

jang terhormat, Saudara Nj. Moedikdio, Saudara Nj. Oemi Sardjono dan Saudara Dr

Soeatmadji, bahwa diantara para asisten apoteker pemegang idjin apotik darurat tersebut

ada jang telah menjumbangkan djasa kepada revo1usi dan kepada pembangunan negara

di bidang pharmasi.

Dalam hal ini Pemerintah berpendapat, bahwa kepada siapapun jang telah berdjasa

kepada perdjuangan kemerdekaan dan merupakan pionir dalam pembangunan, patut

diberi penghargaan semestinja. Pemerintah mengemukakan disini, bahwa penghargaan

itu haruslah diberikan kepada semua pedjuang kemerdekaan jang telah mempelopori

pembangunan dalam salah suatu dari segala bidang-bidangnja, dan tidak hanja diberikan

chusus kepada 41 orang asisten apoteker jang telah memimpin apotik-apotik darurat itu,

jang notabene sebagian besar bukan pedjuang kemerdekaan. Patut dikemukakan disini

bahwa ada banjak orang diluar golongan 41 orang asisten apoteker pemegang idjin

apotik darurat tersebut jang djuga telah berdjasa kepada revolusi dan perdjuangan

kemerdekaan dan kepada pembangunan pharmasi di Indonesia.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut tadi Pemerintah tetap berpendapat bahwa:

1. Keadaan darurat bagi pimpinan apotik seperti terdapat pada apotik-apotik darurat

perlulah diachiri.

Sjarat-sjarat untuk itu telah dipenuhi dengan terdjaminnja nanti djumlah tenaga

apoteker jang dibutuhkan.

Berhubung dengan sifat tugas apoteker bagi apotik dalam hal pendjagaan dan

pemeriksaan atas kemurnian obat-obat jang akan disampaikan kepada rakjat, baik

pendjagaan dan pemeriksaan kwantitatip maupun kwalitatip, keahlian mana tidak

didapat dalam curiculum peladjaran asisten apoteker dan tidak pula diperoleh dari

pengalaman praktek dalam apotik sadja, maka djelaslah bagaimana kemampuan

tugas apotek volwaardig dan kemampuan tugas apotik darurat.

167

2. Djasa-djasa jang telah disumbangkan oleh pelopor-pelopor pembangunan pharmasi

di Indonesia patutlah dihargai. Tetapi djanganlah penghargaan itu diberikan dalam

bentuk idjin untuk memimpin suatu apotik darurat, atau dalam bentuk perpandjangan

waktu berlakunja idjin untuk memimpin apotik darurat dalam keadaan jang sudah

tidak darurat lagi.

Tidak tepatlah kiranja djika untuk kepentingan suatu golongan ketjil, kita

melepaskan tanggungdjawab kita terhadap keselamatan kesehatan rakjat, dan

tidaklah tepat pula kiranja, djika untuk itu kita mengorbankan kepentingan rakjat

banjak.

3. Perpandjangan masa berlakunja idjin-idjin jang telah diberikan kepada para asisten

apoteker pemegang idjin apotik darurat, jakni perpandjangan dengan 5 tahun

terhitung sedjak tanggal 10 Oktober 1958, adalah tjukup untuk dapat mendjadi dasar

pegangan, baik bagi Pemerintah, maupun bagi para pemilik modal dan bagi para

pemegang idjin itu sendiri, guna mengatur masa peralihan dengan sebaik-baiknja

sehingga pada saat jang telah ditetapkan, semua apotik darurat telah dapat diubah

mendjadi apotik volwaardig.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan pendjelasan jang dikemukakan dalam ad 1

tadi, kiranja terdjawablah pula pertanjaan anggota jang terhormat Saudara Nj.

Moedikdio, jakni sebab apa Pemerintah tidak dapat begitu sadja menjatakan persamaan

deradjat para asisten apoteker jang sudah melakukan praktek apotik darurat, dengan

deradjat apoteker akademis.

Pula, sebagaimana telah diterangkan dalam djawaban Pemerintah kepada sidang

Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 29 Mei jang baru lalu, maka kepada para asisten

apoteker jang berminat, Fakultas-fakultas Pharmasi kita telah membuka kesempatan

seluas-luasnja kepada mereka untuk meningkatkan pendidikannja untuk mendjadi

apoteker akademis. Dan sudah terbukti bahwa ada beberapa diantara mereka para asisten

apoteker jang telah selesai menamatkan pendidikan akademis tersebut dengan baik.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Saudara

Dr Hadji Ali Akbar, tentang tudjuan pendidikan apoteker dan mengenai saran anggota

jang terhormat Saudara Nj. Oemi Sardjono tentang perlunja diadakan pembagian tugas

untuk urusan pimpinan apotik dan untuk objek-objek jang memerlukan keahlian jang

chas, maka Pemerintah mendjelaskanlah disini sebagai berikut:

Sistim pendidikan tinggi pharmasi jang kini berlaku, dimaksudkan untuk dua

tudjuan, jakni:

1. dengan masa pendidikan 4 tahun, dihasilkan tenaga-tenaga jang tjukup tjakap chusus

untuk memimpin apotik, dan

168

Rapat 59.

2. mereka jang telah menamatkan pendidikannja sebagai pemimpin apotik, djika tjukup

berminat, dapat melandjutkan pendidikannja selama 2 tahun lagi dalam tingkat

spesialisasi, jang ditudjukan untuk memperoleh tenaga-tenaga ahli dalam lapangan

pharmasi jang lebih luas atau lebih chas, seperti pharmakologi, toksikologi, ilmu

bahan makanan dan sebagainja.

Hal-hal tersebut diatas dengan djelas telah diatur dalam bab I surat keputusan

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, tanggal 4 Desember 1954, No.

60084/Kab. jang diubah dengan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan

Kebudajaan tanggal 17 Maret 1955, No. 15988/Kab., jang bunji selengkapnja adalah

sebagai berikut:

Bab I

Tentang tudjuan, sifat dan bagian-bagian pendidikan.

Pasal 1.

(1) Pendidikan apoteker ditudjukan kepada pendidikan tenaga jang tjukup tjakap

untuk memimpin apotik.

(2) Pendidikan doktorandus apoteker ditudjukan kepada pendidikan tenaga-tenaga

ahli dalam lapangan penjelidikan pharmasi seperti pharmakologi, toksikologi dan ilmu

bahan makanan.

Pasal 2.

(1) Pendidikan apoteker tersebut bersifat akademis jang lamanja 4 tahun dan terdiri

atas 3 bagian berturut-turut, ialah pendidikan:

1. bagian propadeuse jang lamanja 1 tahun.

2. bagian kandidat jang lamanja 1 tahun.

3. bagian apoteker jang lamanja 2 tahun.

(2) Pemilik idjazah apoteker jang tersebut ajat (1) diatas ini dapat melandjutkan

peladjarannja pada bagian doktoral untuk pendidikan doktorandus apoteker jang lamanja

2 tahun.

Saudara Ketua, jang terhormat, dengan demikian djelaslah bahwa pembagian tugas,

jang dipersoalkan oleh anggota jang terhormat Saudara Nj. Oemi Sardjono telah diatur

dalam sistim pendidikan tinggi pharmasi jang kini berlaku. Dan djelaslah pula kiranja

bahwa tudjuan pendidikan itu tidak menundjukkan ketjenderungan untuk mendidik

apoteker-apoteker jang hanja mempunjai keinginan untuk memimpin apotik-apotik besar

dikota-kota besar sadja, sebagaimana dinjatakan oleh anggota jang terhormat Dr Hadji

Ali Akbar. Tudjuan pendidikan apoteker adalah mendidik tenaga-tenaga pimpinan

apotik dengan tidak membeda-bedakan apotik untuk kota besar ataupun apotik untuk

kota ketjil,

169

Rapat 59.

Tentang penjebaran tenaga apoteker sehingga merata, baik dikota besar maupun

dikota ketjil, dapatlah dikemukakan disini, bahwa hal ini adalah tergantung dari

meratanja penjebaran apotik-apotik, penjebaran mana, selain tergantung dari faktor

penjebaran tenaga-tenaga dokter, djuga masih tergantung faktor modal untuk mendirikan

apotik-apotik itu.

Akan tetapi dengan ditutupnja kota-kota jang relatif telah mempunjai apotik jang

tjukup banjak, dapatlah diharapkan bahwa para pemilik modal akan mendirikan apotik-

apotik dikota-kota ketjil. Dan sedjaian dengan meningkatnja djumlah apoteker tiap

tahun, maka dapatlah diramalkan, bahwa 1 tahun Jagi sudah sukar bagi tenaga-tenaga

apoteker untuk mendapatkan pekerdjaan dikota-kota besar, terutama di Djawa,

Penutupan kota-kota tersebut bagi pembukaan apotik-apotik baru, akan

mengakibatkan penjebaran apotik-apotik dan apoteker-apotekernja kekota-kota ketjil

belum mempunjai apotik. Ini telah terbukti dengan telah dibukanya apotik-apotik

volwaardig tahun 1959 ini di Telukbetung, Tandjung Karang, Probolinggo, dan jang

sebentar lagi akan disusul dengan pembukaan apotik-apotik volwaardig di Salatiga,

Tasikmalaja, Pangkalpinang dan Sibolga.

Sehubungan dengan penjebaran apotik-apotik didaerah-daerah diluar pulau Djawa,

terutama terhadap hal-hal dikemukakan oleh anggota jang terhormat Dr Soeatmadji,

jang lebih menaruh kepertjajaan terhadap tenaga asisten apoteker daripada terhadap

tenaga apoteker dalam hal usaha mendirikan apotik-apotik dikota-kota ketjil, Pemerintah

mengemukakan keterangan sebagai berikut:

Pada saat masih berlakunja Undang-undang No. 4 tahun 1953 tentang apotik darurat,

jakni pada saat dimana masih mungkin diberikan idjin pembukaan apotik darurat, jakni

pada saat dimana masih mungkin diberikan idjin pembukaan apotik darurat, pada waktu

itu terdapat lebih dari 200 orang asisten apoteker jang memenuhi sjarat-sjarat untuk

mendapatkan idjin pembukaan apotik darurat.

Tetapi kenjataan adalah bahwa diantara lebih dari 200 orang asisten apoteker itu

sebetulnja hanja 41 oranglah jang mempergunakan kesempatan itu. Dan diantara 41

asisten apoteker itu sebagian terbesar, jaitu ± 70 % memegang apotik darurat dipulau

Djawa, ± 20 % dikota- kota besar dipulau Sumatera, dan selebihnja dikota- kota diluar

pulau- pulau Djawa dan Sumatera, jakni : di Denpasar 1 buah, Bandjarmasin 1 buah,

Pontianak 1 buah dan Makasar 1 buah, kota-kota mana, walaupun terletak diluar Djawa

dan Sumatera tidaklah dapat dikatakan "pelosok-pelosok", melainkan semua merupakan

ibukota-ibukota propinsi.

170

Rapat 59.

Perlu ditambah pendjelasan disini bahwa di Bandjarmasin, Pontianak, Makasar dan

Menadopun disamping apotik-apotik darurat, sudah terdapat apotik-apotik volwaardig

(jaitu di Bandjarmasin 1, di Pontianak 1, di Menado 1 dan di Makasar 2 buah).

Djelaslah kiranja, bahwa dalam hal penjebaran apotik-apotik dikota-kota ketjil atau

didaerah-daerah diluar pulau Djawa, maka soal minat para apoteker atau asisten

apoteker, pun soal apotik darurat atau apotik volwaardig, tidak merupakan faktor jang

menentukan. Jang menentukan ialah faktor modal dan minat para pemilik modal,

disamping faktor penjebaran tenaga dokter kekota-kota ketjil, dan tidak benarlah apa

jang dikatakan oleh anggota jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji, bahwa untuk

mendirikan apotik baru, autilage dan segala-galanja bagi apotik volwaardig itu lebih

berat dari pada autilage bagi apotik darurat. Autilage bagi apotik volwaardig dan

autilage bagi apotik darurat tidak berbeda. Perbedaan jang pokok, ialah bahwa apotik

volwaardig itu dipimpin oleh seorang apoteker akademikus jang volwaardig, dan apotik

darurat dipimpin oleh seorang asisten apoteker jang berpengalaman.

Dan menurut hasil penjelidikan Kementerian Kesehatan, maka tidak benarlah pula

apa jang dikatakan oleh Saudara Dr Soeatmadji, bahwa disamping honorariumnja,

apoteker-apoteker di Djakarta menerima djuga aandeel in de winst sebanjak satu rupiah

setiap resepnja.

Saudara Ketua jang terhormat, tentang pendapat anggota-anggota terhormat Saudara

Nj. Oemi Sardjono dan Saudara Dr Soeatmadji mengenai apa jang disebut "verkregen

recht" dan mengenai kedudukan apotik darurat setelah berachirnja masa berlakunja

idjin- idjin pemegang apotik darurat, Pemerintah memberi pendjelasan sebagai

berikut :

1. Apa jang disebut “verkregen recht”, dalam dalam arti Undang-undang No. 4

tahun 1953, adalah hak jang diberikan oleh Undang-undang itu kepada para asisten

apoteker jang memenuhi sjarat-sjarat tertentu, untuk melakukan pekerdjaan pharmasi,

tanpa pengawasan seorang apoteker, hak mana berlaku sampai saat 5 tahun sesudah

fakultas di Indonesia bagian pharmasi menghasilkan apoteker-apoteker jang pertama.

Djadi berarti, bahwa "verkregen recht" itu terbatas, jaitu terbatas dari waktu Undang-

undang No. 4 tahun 1953 itu mulai berlaku sampai pada tanggal 10 Oktober 1958 jang

lalu.

Hal ini sudah disetudjui setjara formil oleh Dewan Perwakilan Rakjat Republik

Indonesia dan jang ternjata dari "uitvaar diging" Undang-undang No. 4 tahun 1953 jang

berbunji: Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan etc, etc termasuk

pasal 13-nja.

Walaupun demikian, sebagai masa peralihan dan guna memberikan kesempatan,

agar dapat diatur sebaik-baiknja perubahan status apotik darurat mendjadi apotik

171

Rapat 59.

darurat mendjadi apotik volwaardig, maka Pemerintah, dengan rantjangan Undang-

undang jang sekarang sedang dibitjarakan ini, hendak memberikan masa perpandjangan

berlakunja idjin-idjin tersebut, jakni selama 5 tahun lagi. Djusteru masa perpandjangan

ini adalah sesuai dengan pendapat Saudara Dr Soeatmadji, dan hal ini dimaksud sebagai

tindakan pengaturan, agar perubahan status tersebut berdjalan dengan tidak sekonjong-

konjong.

2. Setelah berachirnya masa berlakunja idjin jang telah diberikan kepada asisten-

asisten apoteker untuk memimpin apotik darurat, maka apotik darurat tersebut bukannja

ditutup kelangsungan hidupnja, melainkan dapat diubah mendjadi apotik volwaardig,

sesuai dengan hapusnja keadaan darurat dengan djalan menempatkan seorang apoteker

dalam pimpinan apotik itu.

Terhadap kechawatiran akan nasib para pemegang idjin nanti, sesuai dengan

beberapa nama asisten apoteker jang disebut oleh Saudara Dr Soeatmadji dalam

pemandangan umum babak kedua sebagai orang-orang jang telah berdjasa dalam

revolusi kita, dapatlah dikemukakan disini bahwa nasib dan kedudukan sosial mereka

tidaklah seburuk seperti jang dibajangkan oleh anggota jang terhormat Dr Soeatmadji.

Saudara Isnaeni misalnja, jang disebut namanja oleh Saudara Dr Soeatmadji, kini

telah mendjadi direktur suatu N.V. jang berusaha dalam lapangan import pharmasi dan

perdagangan besar obat-obat, dan memiliki suatu pabrik obat jang mengerdjakan

pembikinan obat-obat untuk suatu pabrik obat Swiss jang tersohor, dan dengan demikian

membawahi beberapa tenaga apoteker volwaardig sebagai pegawai-pegawainja.

Seorang asisten apoteker lain, tokoh Persatuan Ahli Pharmasi Indonesia, jang atas

inisiatif sendiri telah mengembalikan idjin jang telah diperolehnja untuk memimpin

suatu apotik darurat di Djakarta, kini telah menduduki djabatan sebagai direktur dari

pada suatu perusahaan pharmasi jang mendjalankan berbagai apotik dipulau Djawa.

Seorang asisten apoteker lain lagi, tokoh Persatuan Apotik Nasional Indonesia, kini

mendjadi direktur suatu N.V. jang memiliki dua buah apotik di Djakarta, suatu

perusahaan perdagangan besar obat-obat dan import obat bius, suatu pabrik obat jang

mengerdjakan pembikinan obat-obat untuk pabrik obat Djerman jang besar, dan dengan

demikian mempunjai beberapa tenaga apoteker volwaardig diantara pegawai-

pegawainja.

Tjukuplah kiranja tjontoh-tjontoh jang dikemukakan, disamping tjontoh-tjontoh lain

lagi jang dapat diadjukan, pula jang kesemuanja menundjukkan kemampuan tenaga-

tenaga asisten apoteker jang berpengalaman itu untuk mendapatkan suatu kedudukan

sosial jang tidak kalah pentingnja dari pada mendjadi pemegang idjin suatu apotik

darurat.

172

Rapat 59.

Saudara Ketua jang terhormat, terhadap saran-saran anggota jang terhormat Saudara

Nj. Moedikdio mengenai tjara-tjara untuk membantu perkembangan Sekolah-sekolah

Asisten Apoteker partikelir, dinjatakanlah disini, bahwa saran-saran itu diterima baik

oleh Pemerintah dengan utjapan terima kasih.

Mengenai kesulitan jang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha apotik nasional dalam

mendapatkan bahan-bahan baku bagi apotik-apotiknja, Pemerintah menerangkan disini,

bahwa soal tersebut telah mendapat perhatian Pemerintah.

Sebagaimana telah diketahui, dalam rangka usaha penertiban dalam urusan import,

agar dalam penggunaan devisen tertjapai effect dan efficiency jang sebesar-besarnja,

sehingga barang-barang jang diimport betul-betul djatuh ditangan dan dipakai oleh

mereka jang betul-betul memerlukannja maka oleh Menteri Perdagangan telah diadakan

peraturan import baru.

Akibat dari spekulasi jang didjalankan oleh beberapa importir dan pedagang besar

tertentu, maka untuk beberapa waktu memang terdjadi stagnasi dalam pembagian bahan-

bahan baku kepada pengusaha-pengusaha jang memerlukannja. Akan tetapi, tindakan-

tindakan untuk mentjegah berlangsungnja stagnasi mengenai bahan-bahan obat-obatan

telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan

Kementerian Perdagangan bersama, usaha mana kini tengah dalam pelaksanan.

Selandjutnja, mengenai para importir pharmasi nasional jang tidak dapat

mengimport obat-obatan sesuai dengan djatah jang dibutuhkan, seperti diutarakan oleh

Saudara Nj. Moedikdio, dapatlah diterangkan, bahwa alokasi devisen dapatlah dikatakan

tjukup disediakan. Adapun ketidaklantjaran import obat-obatan tersebut disebabkan oleh

karena ada importir pharmasi nasional jang belum mampu merealisir seluruh djatah jang

telah diberikan.

Dengan penguasaan perusahaan-perusahaan importir pharmasi Belanda oleh

Pemerintah, diharapkan akan adanja penertiban dalam hal ini, dan guna mendjamin

kelantjaran pembagian obat-obatan, Pemerintah mengusahakan berkurangnja djumlah

perantara-perantara dalam perdagangan bahan-bahan obat-obatan.

Mengenai Undang-undang Apotik Nasional jang dimaksudkan oleh anggota jang

terhormat Saudara Nj. Moedikdio dan tentang Farmakope Indonesia jang disebut oleh

anggota jang terhormat Saudara Dr Soeatmadji, Pemerintah mengemukakan disini,

bahwa mendahului diterimanja rantjangan Undang-undang Pokok Kesehatan oleh

Dewan Menteri untuk kemudian dimintakan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakjat,

maka oleh Kementerian Kesehatan sedang disiapkan suatu rantjangan Undang-undang

Pharmasi jang antara lain akan memuat ketentuan-ketentuan mengenai apotik-apotik dan

mengenai Farmakope Indonesia.

173

Rapat 59.

Saudara Ketua jang terhormat, tentang usul anggota jang terhormat Saudara Dr Hadji

Ali Akbar mengenai hukuman denda, maka sesuai dengan persetudjuan jang telah

tertjapai antara Pemerintah dan Saudara Dr Hadji Ali Akbar pada pembitjaraan informil

jang diadakan sesudah djawaban Pemerintah pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat

tanggal 27 Mei jang baru lalu, dinjatakan disini, bahwa Pemerintah menjetudjui usul

Saudara Dr Hadji Ali Akbar untuk mengubah angka denda uang dari 1.000 mendjadi

5.000, sehingga pasal 15 ajat (1) dari rantjangan Undang-undang berbunji sebagai

berikut:

Pasal 15.

(1) Dengan hukuman kurungan setinggi-tingginja enam bulan atau hukuman denda

sebanjak-banjaknja lima ribu rupiah dihukumlah:

a. pemegang idjin jang menjerahkan barang beratjun ..... dan seterusnja.

Selebihnja dari rantjangan Undang-undang dapat diterima oleh Saudara Dr Hadji Ali

Akbar, untuk hal mana Pemerintah mengutjapkan terima kasih.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai hal usaha penurunan harga obat-obatan,

sebagaimana diadjukan oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Nj. Moedikdio,

Saudara Nj. Oemi Sardjono dan Saudara Dr Hadji Ali Akbar, dinjatakanlah disini bahwa

Pemerintah sependapat dengan pembitjara-pembitjara tadi, bahwa perlu penurunan harga

itu terlaksana selekas mungkin. Akan tetapi, djusteru untuk mentjegah adanja

kegontjangan-kegontjangan jang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan baru sebagai

akibat dari suatu pelaksanaan tergesa-gesa dari pada rentjana Pemerintah tersebut, maka

Pemerintah merasa perlu untuk mengambil waktu untuk dapat mengadakan persiapan-

persiapan jang tjukup seksama.

Tentang pertanjaan-pertanjaan disekitar soal kekurangan obat-obat, jang diadjukan

oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara Dr Hadji Ali Akbar, Saudara Dr

Soeatmadji dan Saudara Nj. Oemi Sardjono, maka mengenai kata-kata "norma-norma

negara jang sudah stabil keuangan dan ekonominja", didjelaskanlah bahwa dengan kata-

kata itu tidak berarti dan tidak dimaksudkan bahwa pengobatan jang dilakukan sekarang

ini di Indonesia tidak disesuaikan dengan norma-norma pengobatan jang sesuai dengan

kemadjuan dilapangan ilmu kedokteran dan pengobatan.

Dengan kata-kata tadi itu dimaksudkan, bahwa berhubung dengan keadaan keuangan

dan ekonomi dinegara kita, perlu diadakan suatu usaha efficiency demikian rupa

sehingga tidak semua obat-obatan jang terbeli didunia ini, diimport dan disediakan

dinegara kita. Obat-obat jang obsoleet (umpamanja neo-salvarsan), obat-obat jang tidak

penting (umpamanja aphrodisiaca), tidak di import dan tidak disediakan lagi.

Synoniemen, jaitu obat-obat jang berlainan nama, merk dan pabriknja, tetapi sama

174

Rapat 59.

chasiatnja, jang mahal tidak diimport dan jang disediakan hanja jang terendah harganja

(umpamanja: reserpine disediakan, serpasil tidak diimport lagi, karena harganja djauh

lebih tinggi dari pada reserpine). Obat-obat seperti jang disebut dalam pertanjaan

Saudara Dr Hadji Ali Akbar, jaitu enterocioform, streptomycin, I.N.H., P.A.S., diimport

dan diadakan persediaan.

Suatu akibat baru lain dari pada keadaan keuangan dan ekonomi dinegara kita ialah

bahwa ditahun-tahun jang lampau, buffer-stock obat-obatan jang dulu ada, lambat-laun

sudah dipakai habis (ingeteerd), oleh karena pada waktu itu tiap-tiap tahun djumlah

obat-obatan jang dibeli adalah kurang dari pada djumlah jang dipakai. Salah suatu akibat

dari pada tidak adanja bufter-stock lagi, ialah kesulitan-kesulitan dalam distribusi:

didepot-depot pharmasi, dirumah-rumah sakit dan dipoliklinik-poliklinik tidak dapat

diadakan persediaan obat-obatan untuk djangka waktu pandjang, maka dapatlah terdjadi

bahwa sebelum aanvulling datang, persediaan berbagai matjam obat sudah habis; atau

dengan susunan kata lain: berbagai matjam obat-obatan sudah habis, barulah

aanvullingnja datang. Selama buffer-stock ini belum tersusun kembali, maka senantiasa

akan dialami kesulitan-kesulitan demikian dalam distribusi obat-obatan itu. Usaha untuk

dalam tahun 1959 memperoleh obat-obatan ± 2 x djumlah jang diimport pada tahun

1958, adalah dalam rangka usaha untuk lambat-laun menjusun kembali suatu buffer-

stock.

Berhubung dengan tidak adanja buffer-stock dewasa sekarang ini, maka oleh

pimpinan Djawatan Perlengkapan Pharmasi didjalankanlah kebidjaksanaan sebagai

berikut:

Daerah-daerah diluar Djawa, jang djauh dari pusat Djawatan Perlengkapan

Pharmasi, terutama jang dewasa sekarang ini mengalami kesulitan dalam pengangkutan

barang dengan kapal, seperti Tapanuli, Atjeh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Barat diutamakan dalam hal persediaan obat-obatan;

djika ada pemesanan obat-obatan masuk digudang Djawatan Perlengkapan Pharmasi,

maka daerah-daerah itulah jang diutamakan, dan untuk daerah-daerah itulah diusahakan

supaja terdjamin suatu persediaan untuk djangka waktu 1 tahun.

Maka Djakarta, termasuk Rumah Sakit Umum Pusatnja, dalam daftar urgensi itu,

tidak diberi tempat diatas, berdasar pertimbangan bahwa, karena dekat pada pusat

Djawatan Perlengkapan Pharmasi, dapatlah senantiasa segera kepadanja diberi

pertolongan djika terdjadi suatu kesulitan. Oleh karena itu, tidaklah tepat djika Saudara

Dr Soeatmadji memakai sebagai pangkal pembitjaraan keadaan di Rumah Sakit Umum

Pusat Djakarta untuk menarik kesimpulan "bahwa itu adalah keadaan dimana-mana".

175

Rapat 59.

Mengenai persediaan obat-obat di Rumah Sakit Umum Pusat Djakarta chususnja

dapatlah didjelaskan sebagai berikut:

Obat-obat di Rumah Sakit Umum Pusat Djakarta, menurut daftar permintaan

tertanggal 16 April 1959, terdiri dari 215 matjam, dan 215 matjam obat-obatan ini dapat

digolongkan dalam 2 golongan, jakni:

I. golongan obat-obat jang ada dalam persediaan (64 matjam);

II. golongan obat-obat jang tidak ada dalam persediaan (151 matjam).

Dari golongan jang ke-II ini, ada matjam-matjam obat:

a. jang tertjantum dalam daftar persediaan (104 matjam), dan

b. jang memang tidak ditjantumkan lagi dalam daftar persediaan (47 matjam);

obat-obat inilah merupakan obat-obat jang tidak dibeli lagi dan tidak disediakan lagi

karcna obsoleet, tidak penting, atau karena sudah ada synoniemnja jang lebih murah.

Dari 104 matjam obat jang tidak ada dalam persediaan Rumah Sakit Umum Pusat

Djakarta sebagaimana tersebut ada diatas, telah 56 matjam diberikan persediaan lagi

kepada Rumah Sakit Umum Pusat Djakarta jaitu diambil dari "persediaan darurat" (jang

tersedia dipusat Djawatan Perlengkapan Pharmasi untuk menghadapi wabah, bentjana-

bentjana alam atau bentjana-bentjana seperti peristiwa ketjelakaan kereta api di

Tasikmalaja baru-baru ini.

Sedang 48 matjam lagi belum dipenuhi karena belum diangkut dari pusat Djawatan

Perlengkapan Pharmasi ke Rumah Sakit Umum Pusat Djakarta, atau karena dipusat

Djawatan Perlengkapan Pharmasi memang belum ada persediaan, disebabkan oleh

karena sudah habis dikirim kedaerah-daerah dan masih ditunggu pemesanan dari luar

negeri jang sedang “zeilende", atau ditunggu pemesanan dalam negeri jang belum

selesai geleverd, atau ditunggu pembikinannja oleh Pabrik Obat "Manggarai".

Sebab-sebab dari kekurangan obat-obat di Rumah Sakit Umum Pusat Djakarta ini

berkisar terutama pada hal-hal sebagai berikut:

1. Obat-obat jang ada, telah diberikan dulu kepada daerah-daerah diluar pulau Djawa;

2. Pemesanan-pemesanan dari luar negeri terlambat datangnja, jang mengakibatkan

pula terlambatnja pekerdjaan mentablettir dan mengampulir bahan-bahan obat-obatan

itu.

3. Tidak mentjukupinja kapasitet Pabrik Obat "Manggarai" mengenai pembuatan tablet

dan ampul, meskipun pada achir tahun 1958 telah dapat diatur demikian rupa sehingga

kapasitet itu telah meningkat dengan 200%.

Sekarang sedang ditunggu mesin-mesin jang telah dipesan untuk memperluas bagian

pembikinan tablet dan ampul dari Pabrik Obat "Manggarai" itu.

176

Rapat 59.

Saudara Ketua jang terhormat, sekianlah keterangan-keterangan mengenai kesulitan-

kesulitan disekitar persediaan obat-obatan.

Mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan itu dapatlah hilang kechawatiran

Saudara Dr Soeatmadji, jaitu "seakan-akan Pemerintah menganggap soal ini ringan

sadja". Demikian pula kesan pada Saudara Nj. Oemi Sardjono, jaitu "bahwa tidak ada

kesungguhan pada Pemerintah dalam memberikan obat-obatan kepada rakjat jang tidak

mampu".

Supajalah diketahui bahwa dalam keadaan keuangan negara seperti sekarang ini,

diantara berbagai soal dibidang kesehatan, usaha persediaan obat-obatanlah diberi

prioriteit jang mutlak, disamping usaha untuk mendjamin makanan bagi penderita-

penderita jang dirawat dirumah-rumah sakit.

Saudara Ketua jang terhormat, menurut pendengaran anggota jang terhormat

Saudara Dr H. Ali Akbar, World Health Organisation ada mempunjai suatu daftar "life

saving drugs" jang mereka tetapkan sebagai ukuran internasional.

Dapatlah didjelaskan disini bahwa itu tidaklah benar.

Jang benar ialah, bahwa beberapa negara masing-masing telah membuat suatu daftar

dari obat-obat jang dianggapnja penting sehingga untuk obat-obat sedemikian itu

diadakan peraturan-peraturan chusus untuk mendjamin supaja obat-obat itu tersedia dan

dapat dibeli oleh publik atas resep dokter. Definisi tentang obat-obat penting itu diantara

negara-negara itu berbeda-beda, demikian pula batas-batas golongan obat-obat penting

itu berbeda-beda diantara negara itu. Di Denmark umpamanja, hormone suprarenal

untuk morbus addisonii, hormone thyreodea untuk myxoedema dan hormone-hormone

sexuil untuk carcinoma mamae dan carcinoma prostatae, ditjantumkan didalam daftar

obat-obat penting itu.

Jang sekarang sedang didjalankan oleh World Health Organisation ialah suatu usaha

untuk mempeladjari daftar-daftar obat-obat penting diberbagai negara itu.

Achirnya, Saudara Ketua, mendjawab pertanjaan-pertanjaan Saudara Dr Hadji Ali

Akbar tentang penjakit influenza, diterangkanlah, bahwa penjakit itu sedjak bulan Maret

jang baru lalu berdjangkit lagi di Indonesia berupa wabah. Gedjala-gedjala penjakit

influenza jang sekarang ini mirip gedjala-gedjala penjakit influenza jang pada tahun

1952 timbul di Swedia sebagai wabah. Meskipun oleh para penderita individuil gedjala-

gedjala itu dirasa berat, namun qua wabah (qua djumlah orang jang ketularan)

tampaknja ini kali lebih djauh ringan djika dibandingkan dengan wabah influenza pada

tahun 1957. Pun qua mortaliteit tampaknja djauh lebih ringan. Di Laboratorium

Influenza jang dipimpin oleh Prof. Gan Kun Han di Djakarta, sedang diselidiki type

apakah jang menimbulkan wabah jang sekarang ini. Dan bersama-sama Stasiun

177

Rapat 59.

Epidemiologi W.H.O. di Singapura sedang diselidiki apakah wabah ini datang dari luar

negeri, ataukah mulai timbulnja itu ada di Indonesia.

Hubungan, saluran dan tjara-tjara kerdja-sama antara Laboratorium Influenza jang

telah didirikan di Djakarta dan Stasiun Epidemiologi W.H.O. di Singapura, dasar-

dasarnja telah diletakkan oleh Dr Makmun al Rasjid, Kepala Bagian Epidemiologi dan

Karantina, diwaktu wabah influenza pada tahun 1957. Mungkin oleh karena itu maka

kali ini tidak kelihatan aktiviteit Kementerian Kesehatan. Mungkin pula oleh karena

instruksi kepada Inspektur-inspektur Kesehatan Propinsi dan kepada Djawatan

Perlengkapan Pharmasi supaja awas dan siap-siap, sudah dikeluarkan oleh Kementerian

Kesehatan djauh sebelum wabah influenza jang sekarang ini timbul.

Tentang pengumuman Kementerian Kesehatan mengenai wabah influenza ini, jang

diberikan oleh Dr Makmun al Rasjid sebagai Kepala Bagian Epidemiologi dan

Karantina kepada pers pada tanggal 29 Mei jang baru lalu, Pemerintah tidak sependapat

dengan Saudara Dr Hadji Ali Akbar bahwa pengumuman itu akan menjebabkan para

penderita influenza mengabaikan penjakitnja. Pengumuman itu telah disusun demikian

rupa, sehingga dapat diharapkan bahwa ini kali tidak akan timbul panik seperti dialami

diwaktu wabah influenza tahun 1957.

Saudara Ketua jang terhormat, sekianlah pendjelasan-pendjelasan jang perlu

diadjukan oleh Pemerintah disekitar rantjangan Undang-undang tentang penetapan

"Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang kedudukan hukum apotik darurat"

sebagai Undang-undang, pendjelasan-pendjelasan mana berpokok pada kenjataan-

kenjataan, bahwa dalam 4 tahun jang akan datang djumlah apotik di Indonesia akan

meningkat dari 167 mendjadi ± 247; bahwa djumlah apoteker warga-negara Indonesia

dalam waktu jang sama akan meningkat dari 133 + 4 mendjadi ± 633 + 4; dan bahwa

dengan demikian, setjara pastilah terdjamin nanti djumlah tenaga apoteker jang

diperlukan untuk memimpin apotik-apotik itu.

Dengan tambahan pendjelasan-pendjelasan dalam babak kedua ini, mudah-mudahan

tidak ada lagi kesangsian dan keragu-raguan terhadap pasal 1 rantjangan Undang-

undang ini jang masih terdengar diwaktu pemandangan umum babak kedua, sehingga

dapatlah rantjangan Undang-undang ini tanpa perubahan bunji pasal 1 diterima oleh


Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

178

Rapat 59.

Ketua: Sekianlah, Saudara-saudara, djawaban Pemerintah atas pemandangan umum

babak kedua dari para anggota. Djawaban dari Pemerintah ini tjukup luas dan pandjang,

sehingga untuk pembahasannja nanti Saudara-saudara memerlukan penjelidikan setjara

mendalam.

Sekarang saja bertanja kepada Saudara-saudara, apakah sudah bisa kita

melandjutkan pembitjaraan pasal demi pasal pada hari ini? Siapa jang ingin bitjara? Saja

persilakan Nj. Moedikdio.

Nj. Moedikdio: Saudara Ketua jang terhormat, kita sudah mendengarkan djawaban

Pemerintah jang pandjang, jang bagi kita amat penting untuk menentukan sikap dalam

membahas Undang-undang Darurat ini.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, saja djuga mengutjapkan sjukur bahwa tadi pada

permulaan rapat sudah dibatjakan beberapa surat dan telegram-telegram jang djuga,

mempunjai hubungan dengan pembitjaraan Undang-undang Darurat tentang kedudukan

hukum apotik darurat ini.

Sebenarnja, Saudara Ketua, kemarin ada surat jang disampaikan oleh Ikatan

Phannasi, dan saja kira tidak kepada saja sendiri, tetapi ditudjukan pada seluruh

pembitjara, jang menanjakan, mengapa suratnja dari Apothekersbond dibatjakan,

sedangkan telegram dari Ikatan Pharmasi dan lain-lain tidak.

Saudara Ketua, meskipun itu sifatnja pertanjaan, tetapi buat kita Dewan Perwakilan

Rakjat ini pertanjaan itu merupakan suatu tegoran jang halus jang sebenarnja tidak usah

dan memang tidak pada tempatnja, kalau Dewan Perwakilan Rakjat ini dianggap tidak

objektif atau berat sebelah. Djadi saja bersjukur sekali dan berterima kasih bahwa surat-

surat dan telegram itu sudah dibatjakan jang buat kita djuga merupakan bahan tambahan

dalam membitjarakan rantjangan Undang-undang ini.

Dalam pada itu, Saudara Ketua, beberapa pembitjara dalam pemandangan umum

babak kedua mengenai rantjangan Undang-undang ini, diantaranja Saudara Dr Ali

Akbar, Dr Soeatmadji dan saja sendiri, tadi pagi sudah pula mempersiapkan beberapa

amendemen terhadap rantjangan Undang-undang jang kita hadapi ini. Oleh karena itu

semua dan oleh karena djawaban Pemerintah jang pandjang itu djuga, maka saja kira

waktu untuk membahas tidak tjukup kalau begitu sadja. Oleh karena itu saja usulkan,

sebaiknja rapat ini kita tunda sampai waktu dimana atjara untuk meneruskan rantjangan

Undang ini, ada lagi.

Sekian sadja.

179

Rapat 59.

Ketua: Saudara-saudara, lebih dahulu sebelum kita menetapkan waktunja bagi

landjutan pembahasan rantjangan Undang-undang ini, terhadap keterangan dari pihak

pengirim telegram-telegram jang mengatakan telegram-telegramnja tidak dibatjakan dan

hanja satu surat sadja jang dibatjakan, dapat diterangkan disini kepada Saudara-saudara,

bahwa semua telegram itu baru diterima pada hari Sabtu sore dan baru masuk didalam

buku kita disini tanggal 1 Djuni hari ini. Oleh sebab itu pembatjaan surat-surat dan

telegram baru tadi pagi dapat dilakukan. Tetapi kalau Saudara-saudara memerlukan

untuk seluruhnja Saudara-saudara mendapatkannja, Sekertariat tidak keberatan

memperbanjaknja untuk mendjadi bahan bagi Saudara-saudara.

Saudara-saudara, tadi ada usul dari pihak Nj. Moedikdio dan kawan-kawan lain

supaja atjara ini diundurkan pada hari lain, disebabkan, pertama, untuk mempeladjari

setjara mendalam djawaban Pemerintah jang pandjang ini, dan kedua, untuk menjusun

amendemen jang akan mereka adjukan.

Siapa jang hendak berbitjara? Saja persilakan Saudara Dr Soeatmadji.

Dr Soeatmadji : Saudara Ketua, ternjata perhatian dari chalajak ramai dan terutama

dari jang berkepentingan adalah besar sekali. Maka sudah tentu ada baiknja kalau kita

berhati-hati sekali mengenai hal ini. Saja setudju terhadap usul dari Nj. Moedikdio tadi,

tetapi dengan menambah satu usul pula, jaitu sebelumnja kita nanti meneruskan

pembitjaraan ini didalam sidang pleno, kita berunding lebih dahulu setjara informil

dengan Pemerintah dan perundingan informil itu sebaiknja diadakan kalau kita sudah

mempunjai bahan-bahan jang tadi diadjukan oleh Saudara Menteri Kesehatan.

Ketua: Saudara-saudara, Saudara Dr Soeatmadji memperkuat usul dari Njonja

Moedikdio dengan tambahan supaja diberikan waktu djuga untuk mengadakan

pembitjaraan informil dengan Pemerintah; djadi minta waktu, Saudara-saudara.

Oleh karena suara-suara ini sudah sedjak tadi disampaikan kepada pimpinan, maka

kami tjoba-tjoba untuk mentjari waktu dan saat jang baik untuk menetapkan atjara ini.

Kira-kira dalam atjara kami, - kalau Saudara-saudara dapat menjetudjuinja -, Kamis

malam baru kita masuki atjara kita ini, sehingga pada hari itu kita anggap sudah tjukup

waktu, - dari sekarang sampai hari Kamis -, untuk mempeladjari pidato djawaban itu dan

pula untuk menjusun amendemen bagi pihak jang ingin mengadjukannja.

Apakah bisa Saudara-saudara menjetudjuinja, apabila Kamis malam? Dan dalam hal

ini tentunja kami bertanja djuga kepada Saudara Menteri, apakah pada hari Kamis

malam itu dapat menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakjat ini?

180

Rapat 59.

Dr Azis Saleh, Menteri Kesehatan: Bisa.

Ketua: Saudara Menteri dapat menjetudjui pada Kamis malam dan sebelum Kamis

malam Saudara Menteri bersedia untuk mengadakan pembitjaraan informil.

Bisa begitu, Saudara-saudara?


Tentang rapat informil itu kami serahkan sadja kepada Saudara Menteri untuk

menetapkan harinja dan kalau hal itu bisa diadjukan sekarang saja bisa meneruskannja

kepada para anggota.

Dr Azis Saleh, Menteri Kesehatan: Saja kira hal ini terserah kepada para anggota

Dewan Perwakilan Rakjat jang mempeladjari djawaban Pemerintah itu.

Ketua: Djadi karena djawaban Pemerintah ini harus dironeo lebih dahulu,

bagaimana kalau saja usulkan hari Rabu pagi djam 10.00?

Dapat disetudjui, Saudara-saudara?


Sekarang baiklah kita memasuki atjara jang selandjutnja, jaitu mengenai rantjangan

Undang- undang tentang pertambangan (Sid. 1959, P. 413) dan rantjangan

Undang-undang tentang minjak (Sid. 1959, P. 414).

Saudara-saudara, sebelum saja memasuki atjara ini, saja ingin menjampaikan dulu

kepada Saudara-saudara, bahwa banjak sekali suara-suara jang kami terima disini jang

minta supaja diadakan perubahan susunan atjara, terutama mengenai atjara jang mestinja

harus dibitjarakan pada hari Rabu nanti, jaitu tentang rantjangan Anggaran Tambahan

tahun 1958, tetapi ternjata sampai sekarang memori djawabannja belum lengkap

disampaikan oleh Pemerintah kepada Parlemen. Maka oleh karena itu banjak sekali

anggota jang minta supaja atjara ini ditunda. Dalam hal ini kami sudah mengadakan

hubungan dengan Pemerintah. Kalau umpama ditunda, kapan Pemerintah dapat

memberikan selengkapnja memori djawaban itu. Pemerintah minta supaja soal atjara ini

dibitjarakan nanti dalam sidang Panitia Permusjawaratan jang akan dilangsungkan pada

hari Senin tanggal 8 Djuni 1959, tetapi dengan permintaan bahwa pembitjaraan

mengenai Anggaran Tambahan itu dilakukan dalam sidang ini djuga, sebelum reces.

Dan kemudian mengenai atjara jang kita hadapi sekarang, djuga ada suara-suara jang

minta supaja ditunda, karena belum siap untuk mengadakan pemandangan umum,

terutama dengan pertimbangan adanja kesibukan dalam sidang Konstituante sekarang

ini. Maka oleh karena itu sebelum mengenai hal-hal itu kami ambil kesimpulan, kami

ingin supaja Saudara-saudara mengadakan pemandangan lebih dahulu tentang susunan

atjara ini.

181

Rapat 59.

Saja persilakan kepada Saudara-saudara jang akan menggunakan kesempatan ini.

Saja persilakan Saudara Doeriat.

R.G. Doeriat: Saudara Ketua jang terhormat, Undang-undang Pertambangan dan

Minjak Bumi ini, adalah suatu Undang-undang jang memang amat penting dan

mempunjai pengaruh besar terhadap perekonomian negara kita, sehingga pembahasannja

harus dilakukan setjara mendalam sekali -- karenanja membutuhkan perhatian jang besar

- baik oleh Parlemen maupun Pemerintah dan djuga oleh chalajak ramai. Sehingga,

Saudara Ketua, untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang ini sekarang, saja

pandang kurang tepat mengingat waktunja dan mengingat pula perhatian dari siapa pun

djuga, karena perhatian itu semuanja ditjurahkan ke Bandung.

Maka saja dapat menjetudjui sekali kalau rantjangan Undang-undang ini ditunda

pembitjaraannja sampai pada waktu jang akan ditentukan lagi.

Disamping itu, Saudara Ketua, mengingat pula pentingnja rantjangan Undang-

undang, jang saja katakan tadi dalam pembahasannja membutuhkan perhatian dan

pembitjaraan jang chusus, djadi kalau soal ini ditunda, saja usulkan sekaligus supaja

pembitjaraan hal ini djangan didampingi atjara-atjara lain, sebagaimana halnja sekarang

seperti tertjantum dalam susunan atjara ini. Djadi djangan didahului atau djangan diekori

dengan atjara lainnja. Selandjutnja, Saudara Ketua, mengingat urgentnja Undang-

undang ini, maka saja usulkan supaja penundaan ini djangan sampai lama, sedapat

mungkin ditjarikan waktu supaja soal ini selekas mungkin dapat dibitjarakan dan

disahkan oleh Parlemen.


Ketua: Saja persilakan Saudara H.J.C. Princen,

H.J.C. Princen: Saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan djuga motivering jang

tadi telah dikemukakan oleh Saudara Doeriat, sajapun ingin mengemukakan permintaan

kepada Pemerintah, bahwa mengingat pentingnja Undang-undang Pertambangan pada

umumnja, supaja atjara mengenai hal itu dapat ditunda untuk sementara waktu. Djuga

dengan tambahan, bahwa penundaan itu tidak berarti akan melampaui batas waktu

sebelumnja reces.

Sekian sadja, terima kasih.

182

Rapat 59.

Ketua: Saja persilakan Saudara Tanamas.

Z. A. Tanamas: Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi Nahdlatul Ulama, dapat

menjokong usul dari pada Saudara Doeriat, djuga mengharapkan supaja pembahasan

masalah minjak ini ditunda sadja.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, ada djuga atjara-atjara lainnja jaitu mengenai

pindjaman obligasi, oleh karena kita baru pagi ini mendapat keterangan tertulis dari

Pemerintah, maka fraksi kami mengenai soal obligasi ini minta diundurkan. Tentang

pembitjaraan mengenai hal ini supaja dapat ditunda sampai atjara jang akan datang.


Ketua: Saja persilakan Saudara J. Piry.

Drs. J. Piry: Saudara Ketua, terutama saja utjapkan terima kasih kepada Saudara

Ketua, jang telah membuka kesempatan kepada Parlemen untuk membitjarakan soal

perubahan atjara ini.

Pertama, Saudara Ketua, jaitu jang mengenai atjara Anggaran Belandja Tambahan,

dalam rapat Panitia Permusjawaratan sudah dikemukakan djuga pendapat agar kepada

Pemerintah diminta dengan sangat supaja djawaban terhadap laporan dari pada Panitia

Ad hoc sedapat mungkin disampaikan 7 hari sebelum kita memulai dengan atjara itu

jang ternjata karena beberapa kesulitan, Pemerintah tidak dapat memenuhinja.

Berhubung dengan hal itu saja dapat menjetudjui saran-saran beberapa kawan untuk

menundanja pada minggu jang kedua, dengan harapan supaja Anggaran Belandja

Tambahan ini dapat diselesaikan sebelum reces. Itulah usul saja jang pertama.

Kedua, Saudara Ketua, mengenai rantjangan Undang-undang tentang obligasi,

djawaban. Pemerintah jang distensil ini baru tadi pagi diterima oleh kawan pembitjara

fraksi kami, jaitu kawan Hutomo Supardan, oleh karena itu maka agak sulit untuk bisa

menjusun djawaban jang tepat, dan karena soalnja adalah serieus, apalagi kami sendiri

memandang perlu adanja perubahan dalam rantjangan Undang-undang ini, maka kami

tidak keberatan kalau soal ini ditunda pembitjaraannja, mengenai waktunja bisa djuga

sebelum reces, tetapi terserahlah kepada Panitia Permusjawaratan untuk menentukannja.

Ketiga, mengenai rantjangan Undang-undang tentang pertambangan dan rantjangan

Undang-undang tentang minjak, sebenarnja fraksi kami sudah menjiapkan diri untuk

membitjarakannja, tetapi karena soal ini sangat serieus dan melihat djuga permintaan

dari beberapa kawan lainnja, jang sangat kami hargai, - maka untuk mulai

membitjarakan soal ini kalau mungkin agar ditunda sesudah reses.

Sekian.

183

Ketua: Saja persilakan pembitjara terachir Saudara Dr Sahar gelar Sutan Besar.

Dr Sahar gelar Sutan Besar: Saudara Ketua jang terhormat, didalam menghadapi

pembitjaraan rantjangan Undang-undang tentang pertambangan dan rantjangan Undang-

undang tentang minjak ini Fraksi Masjumi memang telah bersedia untuk menghadapinja

dengan sungguh-sungguh, akan tetapi didalam Panitiia Permusjawaratan djuga telah

kami kemukakan, bahwa karena pentingnja masalah itu, maka sebenarnja Fraksi

Masjumi mengharapkan agar pembitjaraan hal tersebut lebih mendalam dan lebih

serieus. Karenanja pada saat itu kami ingin mengemukakan hendaknja Pemerintah

djangan tergesa-gesa mengadjak Dewan Perwakilan Rakjat untuk membitjarakan

rantjangan Undang-undang itu; akan tetapi oleh karena Pemerintah sendiri meminta

supaja pembitjaraan rantjangan Undang-undang tersebut diselesaikan sebelum reces,

maka kami telah memberi kelonggaran baiklah kita mulai sadja pembitjaraannja

sebelum reces.

Tetapi sekarang ternjata, bahwa memang perhatian dalam hal ini sungguh banjak

sekali, baik dari Dewan Perwakilan Rakjat maupun dari luar Dewan Perwakilan Rakjat

sendiri, oleh karena itu fraksi kami menjetudjui dan menjokong usul Saudara Doeriat

dengan suatu ketentuan, kita mulai sadja pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini

sebelum reces. Djadi dengan suatu ketentuan: segala sesuatunja diselesaikan didalam

masa sebelum reces.

Ketua: Saudara-saudara, djadi didalam satu hal ada persamaan pendapat mengenai

keseluruhannja, tetapi dilain hal lagi ada perbedaan. Persamaan pendapat, jaitu didalam

hal menunda karena tidak ada seorangpun jang mengingini supaja atjara-atjara ini

ditunda, tetapi untuk menetapkan tanggal dan waktunja rupanja ada perbedaan paham,

ada jang minta sebelum reces, dan ada jang menghendaki sesudah reces.

Kalau umpamanja Saudara-saudara dapat menjetudjui, saja ingin mengadjukan suatu

rentjana atau antjer-antjer jang dibuat oleh pimpinan Parlemen dcngan mengingat

urgensinja jang dikemukakan oleh Pemerintah kepada Parlemen, oleh karena Pemerintah

meminta dengan sangat supaja soal obligasi ini segera dibitjarakan, sedang djawaban

Pemerintah baru Saudara-saudara terima didalam box tadi pagi, maka saja bisa

mengandjurkan supaja soal obligasi itu dibitjarakan pada besok hari Rabu, jaitu untuk

mengadakan pemandangan umum babak kedua.

Sehingga dengan demikian hari ini dan besoknja kita sudah bisa menggunakan

waktu untuk mempeladjari djawaban Pemerintah itu dan menjusun pemandangan umum

Saudara-saudara.

184

Rapat 59.

Pada hari Rabu hanja satu atjara kita, ialah rantjangan Undang-undang tentang

pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959.

Hari Kamis sore, kita isi atjara kita dengan:

a. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958

tentang kedudukan hukum apotik darurat sebagai Undang-undang, dan

b. Meneruskan atjara tentang rantjangan Undang-undang Pengeluaran Obligasi tahun

1959, kalau masih perlu diteruskan pada hari itu. Barangkali Pemerintah pada hari itu

mau memberikan djawabannja ataukah kalau pemandangan umum belum selesai pada

hari Rabu itu akan dilandjutkan pada hari Kamis sore.

Adapun mengenai atjara rantjangan Undang-undang tentang pertambangan oleh

karena ada permintaan dari Saudara Doeriat supaja djangan ditjampuri atjara lain, maka

kami gunakan hari itu chusus untuk membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang

minjak dan pertambangan, ialah pada hari Djum'at. Pada hari Djum'at itu kita tidak

membitjarakan atjara-atjara lain, tetapi hanja kedua rantjangan Undang-undang itu.

Untuk memenuhi permintaan Saudara Drs J. Piry jang meminta agar djangan sampai

soal ini diselesaikan sebelum reces, maka saja rasa dapatlah kita pakai pendirian dari

Saudara Dr Sahar jaitu bahwa sebaiknja kita mulai membitjarakannja sadja dulu.

Tentang penjelesaiannja kita tindjau pada hari lain. Oleh karena kita mengadakan rapat

Panitia Permusjawaratan pada hari Senin, maka soal-soal jang lain dapatlah kita

landjutkan pada hari Senin itu.

Mengenai rantjangan Anggaran Tambahan tahun 1958, nanti dibitjarakan dalam

rapat Panitia Permusjawaratan pada hari Senin untuk menentukan hari-harinja kapan

dibitjarakan didalam rapat pleno dan mudah-mudahan dapat diselesaikan sebelum reces.

Apakah dapat Saudara-saudara setudjui?

(R a p a t : setudju)

Baiklah saja ulangi sekali lagi, Saudara-saudara, ialah bahwa pada hari Rabu kita

membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi

tahun 1959. Tingkat pembitjaraannja pemandangan babak kedua dari para anggota.

Pada hari Kamis sore kita membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang

penetapan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang kedudukan hukum apotik

darurat sebagai Undang-undang dan meneruskan pembitjaraan mengenai rantjangan

Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959, kalau belum

selesai.

Pada hari Djum'at kita membitjarakan rantjangan Undang-undang tentang

pertambangan dan rantjangan Undang-undang tentang minjak. Tingkat pembitjaraannja,

ialah pemandangan umum babak pertama dari para anggota.

185

Rapat 59.

Maka dengan ini selesailah atjara kita buat pagi ini dan besok pagi, Saudara-saudara,

kita gunakan untuk mempeladjari djawaban Pemerintah, baik djawaban Pemerintah

mengenai apotik darurat maupun mengenai pindjaman obligasi djadi besok pagi tidak

ada rapat. Dengan demikian kita dapat memenuhi kehendak Pemerintah, supaja lebih

dahulu diberikan kesempatan kepada Konstituante untuk bersidang.

Dengan ini selesailah sudah atjara kita buat pagi ini.

Rapat saja tutup.

Rapat ditutup pada djam 11.30

186



RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang II.

R A P A T 60.

Hari Rabu, 3 Djuni 1959.



obligasi tahun 1959 (Sid. 1959, P. 418).

Ketua: Arudji Kartawinata.

Sekertaris: Mr Djoko Sumarjono.


H. Hasan Basri, Ismail Napu, F C. Palaunsoeka, Anwar Harjono, B. J. Rambitan, H.

Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, H. Siradjuddin Abbas, Dr H. Ali Akbar, T. S.

Mardjohan, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif,

H. A. Chamid Widjaja, Peris Pardede. R.H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan,

I. J. Kasimo, Nj. Moedikdio, Manai Sophiaan, Winoto Danuasmoro, Anwar Kadir,

Saifuddin Zuhri. Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Dr H.

Sukiman Wirjosandjojo, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P.

Manuaba, Tj. Oey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir

Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, K. H. Masjkur, Nj. Suharti Suwarto, F.

Runturambi, H. A. Mursjidi, Arudji Kartawinata, Eddie Abdurrahman Martalogawa, M.

Saleh Umar, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Dr A. M. Tambunan,

Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, K. H. Abdulwahab Chasbullah, B. P. H.

Poeroebojo, K. Werdojo, Soedisman, Soedarsono, Husein Kartasasmita, Imam

Soetardjo, Nj. Oemi Sardjono, Asraruddin, Abdul Hakim, Drs D. S. Matakupan, Umar

187

Rapat 60.

Salim Hubeis, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetojo Mertodimoeljo,

Moersid Idris, Jacob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir,

Murtadji Bisri, Maniudin Brodjotruno, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito,

Soejoso, Abdul Wachid, K. H. Misbach, H. Moedawari, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo,

Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Dr R. Soeatmadji,

Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali

Pratamingkoesoemo, Imam Soepami Handokowidjojo. Achmad Siddiq. R. K. H.

Musta'in, Moh. Noor Abdoelgani. R. Soehardjo alias Bedjo, H.Andi Sewang Daeng

Muntu, Abdul Rasjid Faqih, Hussein Saleh Assegaff, K. H. Muh. Saifuddin, Nj, Ch.

Salawati, H. Senduk, H. Moeh, Akib, Moh. Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing,

Selamat Ginting, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahal' gelar Sutan Besar, Nja' Diwan,

Nungtjik A. R., Djadil Abdullah, Oemar Amin Husin, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M.

O. Bafadhal, Dr Sjech H. Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I G. G.

Subamia Kiagus Alwi, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Moh. Thajib Abdullah, Chr.

J. Mooy, Djumhur Hakim, Rd. Emong Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M.

Ardiwinangun, R. Ido Gamida, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R. Gatot

Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Djadja Wiriasumita, Muh. Fadil Dasuki, Sastra, R. T.

Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, S. M. Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Rd.

Moh. Basah, Mr R. Memet Tanumidjaja, E. Moh. Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Nj. S.

Marijamah Djcenaidie, Soelardi, Siswojo, Kasim, H. S. Moeslich, Nj. Soemari, R. W.

Probosuprodjo, S. Danoesoegito, Soetjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi

Wirosubroto, K. H. Muslich, Soetoko Djojosoebroto, H. Anwar Rs. Wirjosepoetro, R.

O. Doeriat, Partoadiwidjojo, Soesilo Prawirosoesanto, Notosoekardjo, Mr Moh.

Dalijono, Balja Umar H. Achmad, H. Zain Alhabsji, Moh. Anwar Zain, Tjoegito, Nj.

Asmah Sjachrunie, Rd. Lucas Kustarjo, Subadio Sastrosatomo, Soedrasman, Z. lumban,

Jahja Siregar, Ahem Emingpradja, K. H. Abdul Djalil, R. A. A. Soemitro Kolopaking,

Mr Imron Rosjadi, Moh. Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, Nj. Suzanna Hamdani, Muh.

Padang, Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liang, Oei Tjeng Hien, H. J. C. Princen, R. Ch. M.

Du Puy, D. Hage, Drs .J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Lie Po Yoe.

Wakil Pemerintah: Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Djumlah anggota jang hadir 140.

Atjara pokok buat hari ini, jaitu melandjutkan pembitjaraan rantjangan Undang-

undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959 (P. 418).

188

Rapat 60.

Menurut tjatatan jang ada pada Sekertariat, prosedur jang telah berlaku mengenai

atjara ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rapat pleno pada hari Djum'at pagi tanggal 29 Mei 1959 jang lalu oleh

Menteri Keuangan telah diberikan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum

babak pertama mengenai rantjangan Undang-undang ini.

2. Tingkat pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini sekarang ialah pemandangan

umum babak kedua oleh para anggota.

Dalam bahak pertama telah berbitjara Saudara-saudara Doeriat, Hutomo Supardan,

Mardjohan, Moenadir, Sondakh, Subadio Sastrosatomo, Soeprapto dan Saudara Tan

Kiem Liong. Tertjatat djuga untuk berbitjara pada pemandangan umum babak kedua

sekarang ini Saudara Asraruddin dan Saudara Tanamas.

Baiklah, sebelum kita mulai pembitjaraan ini, kita tjatat lebih dulu siapa-siapa jang

selain telah berbitjara dalam babak pertama, djuga akan berbitjara dalam babak kedua

ini.

Sementara itu ada suatu hal, jaitu keputusan Panitia Rumah Tangga jang perlu segera

mendapat persetudjuan dari pada rapat pleno mengenai soal kepegawaian pada

Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.

Hal ini sudah tertera dalam surat edaran dari Sekertariat tanggal 2 Djuni 1959 jang

isinja sebagai berikut:

"Perihal: Laporan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakjat tentang

kepegawaian pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat.

Bersama ini disampaikan dengan hormat, laporan Panitia Rumah Tangga Dewan

Perwakilan Rakjat mengenai kepegawaian pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat

ialah tentang keputusan untuk memberikan kenaikan gadji berkala kepada Saudara

Soeprapto Penata-tata-usaha tingkat I (golongan E2/III), terhitung mulai tanggal 1 April

1959 untuk dipergunakan sebagai bahan pembitjaraan dalam rapat pleno terbuka Dewan

Perwakilan Rakjat".

Keputusan ini telah disampaikan pada para anggota dengan beberapa pendjelasan.

Dan sekarang dikehendaki persetudjuan dari pada rapat pleno ini. Setudjukah, Saudara-

saudara?


Sekarang kita meningkat kepada pokok atjara kita itu : rantjangan Undang-

undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi (Sid. 1959, P.418), dimana sudah

tertjatat jang akan berbitjara jaitu Saudara Soeprapto, Saudara Asraruddin, Saudara

Doeriat, Saudara Moenadir, Saudara Tanamas, Saudara Hutomo Supardan.

189

Rapat 60.

Saja persilakan pembitjara pertama Saudara Soeprapto.

Soeprapto : Saudara Ketua jang terhormat, dari sekian pertanjaan jang kami adjukan

kepada Pemerintah disekitar Undang- undang Obligasi ini kami mendapat satu djawaban

jang tegas, ialah pengakuan Pemerintah bahwa sekarang kita mengalami inflasi jang

keras sekali.

Kami berterima kasih atas kesediaan Pemerintah memberikan djawaban jang tegas

ini, sungguhpun djawaban ini merupakan kebenaran ramalan kami dahulu jang

kebenarannja kali ini sekali lagi kami sesalkan. Ramalan itu, Saudara Ketua, ialah

kebenaran utjapan arek-arek Surobojo bahwa Peraturan Bukti Export itu berarti Bentjana

Ekonomi.

Dari djawaban Pemerintah jang sudah diberikan itu selandjutnja tidak ada suatu hal

jang dapat mejakinkan, bahwa kalaupun Undang-undang Obligasi ini dapat

menghasilkan pindjaman maximaal Rp. 2 miljard bagi Pemerintah, demikian itu sudah

akan dapat mengurangi tekanan inflatoir apalagi menghapuskan inflasi uang kita.

Saudara Ketua, Pemerintah djuga belum jakin rupanja bahwa generaal pardon dalam

urusan fiscaal dan pembahasan-pembahasan fiscaal merupakan djalan jang sepenuhnja

benar guna menarik black-money sebanjak Rp. 2 miljard jang dimaksud. Djikalau

Saudara-saudara pembitjara lain sudah memberikan perhatiannja atas kelemahan sikap

Pemerintah terhadap mereka jang bertindak illegaal dalam memperoleh kekajaannja,

dalam babak pertama kami sudah minta perhatian Pemerintah akan tidak perlunja atau

tidak sebenarnja mengeluarkan surat-surat obligasi aan toonder itu. Sebab kalau lantaran

generaal pardon dan pembebasan-pembebasan fiscaal untuk tahun-tahun jang sudah,

mereka jang banjak memiliki black dari hot-money ini sudah disahkan miliknja jang

kebanjakan diperoleh setjara illegaal itu dan disamping itu menikmati pembebasan

padjak dan denda-dendanja buat tahun-tahun 1958 dan sebelumnja, untuk seterusnja

ahli-ahli penjelundup padjak itu tetap akan menikmati kebebasan padjak. Sebab

Pemerintah pasti tidak akan dapat mengetahui siapa dan dimana alamatnja pemilik

obligasi aan toonder itu.

Selain menghapuskan pemasukan uang padjak dari kekajaan lebih kurang Rp. 2

miljard dan pendapatan lebih kurang Rp. 100 djuta setahun bagi orang-orang jang

mampu, kami rasa sikap demikian itu sangat tidak adil sekali terhadap the have nots,

terutama terhadap buruh ketjil, jang dari tiap sen jang mereka dapatkan dari upah, harus

membajar padjaknja.

190

Rapat 60.

Kami sesalkan, Saudara Ketua, bahwa tindjauan kami dari sudut ini sama sekali

tidak didjawab oleh Pemerintah, padahal kami jakin bahwa Pemerintah inipun tentunja

dapat sependapat dengan kami, bahwa Pemerintah jang baik pasti - walaupun relatif -

akan memberikan perhatian jang lebih banjak terhadap nasib simiskin dari pada sikaja-

raja.

Jang terang bagi kami ialah, bahwa kalau Pemerintah meneruskan dikeluarkannja

obligasi itu atas undjuk, aan toonder, sifat padjak untuk mengisi kas negara dan untuk

mengadakan pembahagian baru dari pendapatan-pendapatan rakjat sama sekali

diabaikan oleh Pemerintah,

Benar sekali djawaban Pemerintah, bahwa (kami kutip keterangan Pemerintah):

"mengenai pembebasan padjak-padjak diterangkan disini bahwa memegang obligasi

setelah pendjualan obligasi kepadanja, obligasi tidak bebas dari padjak kekajaan, dan

padjak pendapatan mengenai bunga obligasi. Hanja hadiah- hadiahnja bebas dari padjak

pendapatan, padjak perseroan dan padjak undian”.

Ini semua benar, Saudara Ketua, menurut rantjangan Undang-undang ini dan

menurut Undang-undang padjak jang bersangkutan. Tetapi tidak pula kurang benarnja,

bahwa menurut Undang-undang jang berlaku pun black dan hot-money itu sama sekali

tidak dibebaskan dari segala matjam padjak jang ada. Namun toch tentu benar pula,

bahwa sampai sekarang hot dan 'black-money serta keuntungan-keuntungan jang

diperoleh dengan itu praktis tidak dikenakan padjak-padjak sebagaimana mestinja.

Kenjataan dari keterangan kami ini terletak pada kehendak Pemerintah sendiri untuk

mengadakan generaal pardon dan ampunan padjak. Dan mengingat praktek, tidak akan

dapat dikenakannja obligasi dan bunga-bunga obligasi dengan padjak-padjak jang

semestinja akan sangat dipermudah dengan dikeluarkannja obligasi itu "aan toonder"

(atas undjuk).

Saudara Ketua, kami rasa bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini

seluruhnja dapat sependapat dengan Pemerintah, bahwa satu tindakan sadja tidaklah

dapat mentjegah menghebatnja inflasi, dan dapat sependapat dengan Pemerintah djuga,

bahwa dengan pindjaman obligasi dapat ditjegah tekanan inflatoir.

Akan tetapi kami harus sangat meragu-ragukan apakah dengan obligasi sebesar Rp.

2 miljard ini, kalaupun djumlah jang diharapkan sebesar Rp. 2 miljard itu masuk, akan

dapat diperoleh pentjegahan tekanan inflatoir jang demikian, sehingga masih berfaedah

bagi masjarakat, sekarang dan ditahun-tahun jang akan datang.

Keragu-raguan ini disebabkan oleh kenjataan bahwa ada bukti-bukti deficit

Pemerintah akan djauh lebih besar lagi dari Rp. 8 miljard seperti jang sudah ditetapkan

dalam Anggaran Belandja tahun 1959.

191

Rapat 60.

Dalam pada itu patut mendapat perhatian pula keterangan Pemerintah, "bahwa

djumlah uang jang akan ditarik (kalaupun dapat ditarik Rp. 2 miljard seluruhnja)

dibanding dengan jang masih tetap beredar, tidak seberapa", sedangkan dari keterangan

Pemerintah bahwa: usaha-usaha pembangunan jang akan dibiajai itu ……………………

sekedar belum termuat (dalam Anggaran Belandja tahun 1959) akan segera diadjukan

pula kepada Dewan Perwakilan Rakjat ……………………" kiranja boleh disimpulkan

bahwa Pemerintah belum mempunjai rentjana jang tentu mengenai penggunaan hasil

pindjaman obligasi sukarela ini.

Oleh karena itulah, Saudara Ketua, kami berpendapat bahwa Pemerintah ini akan

lebih bidjaksana mengundurkan maksudnja untuk ditetapkannja Undang-undang

Obligasi ini, tidak sadja oleh karena Pemerintah sudah hampir demisionair menurut

keterangan jang terhormat Menteri Keuangan, akan tetapi oleh kemungkinan jang besar

sekali dapatnja diambil tindakan-tindakan jang lebih tepat kearah sesudah pengurangan

uang jang beredar nanti, sesudah kita bersama mengindjak suasana baru jang dapat

timbul sesudah pemungutan suara Konstituante hari Selasa 2 Djuni 1959 kemarin.

Kiranja sesudah itu pemindjaman obligasi dapat djuga disertai tindakan-tindakan

lain, jang sebagian sudah kami kemukakan dalam pemandangan umum kami babak

pertama, tetapi jang rupanja tidak dapat perhatian Pemerintah.

Kami rasa, bahwa pengunduran penetapan Undang-undang Obligasi ini dengan 2 a 3

bulan, tidak akan dapat merugikan keadaan, lebih-lebih kalau diperhatikan dapatnja

diadakan tindakan-tindakan jang lebih tepat oleh Pemerintah Presidentil nanti.

Optimisme Pemerintah jang digambarkan dalam kata-kata: ”………………………..

karena Pemerintah lebih mengutamakan akan pertumbuhan kesadaran rakjat mau tidak

maunja membantu usaha Pemerintah ini", menurut hemat kami tidak sesuai pula dengan

kenjataan, bahwa hot dan black-money bukanlah ditangan apa jang sehari-hari kita

namakan rakjat. Rakjat dalam arti-kata jang benar lebih dari tjukup kesadarannja, akan

tetapi dengan kesadaran itu sadja tanpa mempunjai uang tidak akan mampu

mengumpulkan Rp. 1 atau Rp. 2 miljard untuk diserahkan kepada Pemerintah sebagai

pindjaman.

Pemilik hot dan black-money bukanlah rakjat biasa, tetapi black/hot-money adalah

pada sementara golongan jang memiliki tjara-tjara jang tertentu dalam usaha-usaha

mengedjar pengumpulan redjeki, dan sudah mempunjai tjara-tjara kehidupan (way of

life) tersendiri pula.

Kalau digantungkan kepada pertumbuhan kesadaran, maka pertumbuhan kesadaran

haruslah ditimbulkan dan diharapkan dari golongan-golongan ini dan bukan dari rakjat

jang sekarang sudah sukar pentjaharian nafkahnja.

192

Rapat 60.

Dapatkah Pemerintah masih mengharapkan kesadaran dari sesuatu golongan, jang

menurut pandangan Pemerintah sendiri memerlukan adanja "generaal pardon dan

ampunan padjak dan surat-surat obligasi atas undjuk (aan toonder)" guna mendapatkan

uang pindjaman itu,

Terhadap pernjataan Pemerintah, Saudara Ketua, bahwa hadiah obligasi menarik,

kiranja boleh kami kemukakan pendapat bahwa pembelian lotre-lotre jang tidak

memerlukan ratusan rupiahan memungkinkan mendapat hadiah Rp. 1 djuta djadi lebih

dari pada kalau beli obligasi sebanjak Rp. 10.000, jang hanja dapat mendapat hadiah

paling tinggi Rp. 990.000,-.

Achirnya, Saudara Ketua: Oleh karena pertanjaan jang kami adjukan dalam babak

pertama belum didjawab oleh Pemerintah, perkenankanlah kami mengulangi pertanjaan

kami jang menjangkut pasal 1 ajat (1) kalimat ke-2 dari Undang-undang jang sedang

kita bitjarakan ini, jang bunjinja:

"Pindjaman obligasi tersebut dikeluarkan setjara berangsur-angsur setiap kali dalam

djumlah dan menurut tjara-tjara serta waktu-waktu jang akan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan”. Pertanjaan kami ialah: Apakah tidak lebih patut kalau tindakan jang

menjangkut persoalan sepenting ini dan menjangkut banjak segi kehidupan rakjat

ketentuan-ketentuannja dilakukan oleh Pemerintah setidak-tidaknja dengan Peraturan

Pemerintah dan tidak diserahkan kepada seorang Menteri.

Dalam hubungan ini kiranja patut mendapat perhatian pemberitaan P.I.A. jang dapat

dibatja di Harian Abadi tanggal 20 Mei 1959 No. 115, jang berbunji:

"Para pemimpin tinggi militer seluruh Indonesia di Djakarta telah membitjarakan

kemungkinan-kemungkinan disekitar keputusan Pemerintah untuk kembali ke Undang-

undang Dasar '45.

Soal kemerosotan dibidang ekonomi telah pula mendjadi pembitjaraan dalam rapat.

Para pemimpin militer tersebut berpendapat bahwa kemerosotan dibidang ekonomi akan

mempersulit pemulihan dan stabilisasi keamanan. Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus

akan sangat merugikan dan mungkin akan melarut-larutkan soal dibidang militer.

Karena soal ini dianggap penting sekali, akan diadakan lagi suatu rapat chusus antara

Peperpu-Peperda dan instansi-instansi sipil jang berkewadjiban dimasa jang akan

datang".

Pemberitaan ini kiranja dapat memperkuat usul kami untuk:

I. Menangguhkan penetapan Undang-undang pindjaman Obligasi ini.

II. Dan kalaupun Pemerintah tetap berpendapat tidak dapat menangguhkan

penetapannja, suka mempertimbangkan pengubahan antara lain pasal 1 jang kami

maksudkan.

193

Rapat 60.


Ketua: Saja persilakan Saudara Asraruddin.

Asraruddin : Saudara Ketua jang terhormat, dalam menindjau tentang rantjangan

Undang-undang Obligasi ini, fraksi saja akan membatasi dalam menilaikan kegunaan

rantjangan Undang-undang ini pada effek jang hendak ditjapai oleh Pemerintah.

Pemerintah bermaksud dengan rantjangan Undang-undang ini untuk menarik uang gelap

dari peredaran. Pemerintah bermaksud dengan penarikan uang itu, untuk meriangkan

tekanan inflasi. Uang jang beredar, menurut taksiran Pemerintah sendiri untuk achir

tahun ini akan berdjumlah 34 miljard rupiah. Dengan demikian maka rantjangan

Obligasi ini, jang tentunja akan berdjangka waktu melebihi dari satu tahun untuk

menghasilkan djumlah 2 miljard itu, untuk achir tahun ini, kalau andaikata tertjapai

angka l miljard, hanja mempunjai daja kekuatan kurang lebih 3 % sadja Saja katakan,

kalau memang berhasil. Sebab sesungguhnja masjarakat dalam hubungan pelaksanaan

pindjaman obligasi ini tidak banjak menaruh perhatian usaha-usaha jang demikian itu.

Buktinja, pindjaman obligasi Bank Industri Negara pada tahun jang lampau, untuk

rentjana 250 djuta rupiah hanja menghasilkan 93 djuta rupiah, djauh berada dibawah

50 % dari hasil jang diharapkan. Sekalipun sifat pembelian obligasi menurut bunji

rantjangan Undang-undang ini akan membebaskan sipembeli dari tuntutan hukum atau

fiskal, jang saja anggap tidak adil terhadap para pegawai dan orang-orang jang djudjur,

seperti apa jang diuraikan oleh kawan-kawan, jang tidak menjetudjui sifat pengampunan

itu, ditilik dari segi moral dan politik karena dengan demikian harta jang diperdapat

dengan djalan tidak halal, sekaligus mendjadi halal, kalau Pemerintah jang memerlukan

untuk memakainja. Pemerintah dalam djawaban pemandangan babak pertama

menjatakan, bahwa Pemerintah harus memilih antara dua djalan, jaitu apakah terus

menerus mengusahakan memberantasnja dengan alat-alat jang kurang sempurn hal mana

pula ada keberatan terhadap perekonomian kita, ataukah membuka suatu djalan dimana

modal-modal itu dapat digunakan dengan manfa'at jang lebih besar bagi masjarakat.

Saudara Ketua, dalam hal ini rupanja Pemerintah mengambil langkah jang mudah,

ialah dari pada menjempuuran alat-alat negara, lebih baik memberi pengampunan

umum. Walaupun demikian, mengingat pengalaman jang ditjapai oleh Bank Industri

Negara dalam kampanje obligasinja, kebanjakan uang-uang jang dibelikan obligasi

datangnja dari lembaga-lembaga penjimpanan uang atau Bank-bank maskapai-maskapai

asuransi dan dana-dana lainnja, sedangkan maksud obligasi itu untuk mentjapai effek

194

Rapat 60.

jang dimaksud oleh Pemerintah seharusnja datang dari uang penduduk. Saja skeptis

tentang berhasilnja obligasi ini, disebabkan karena menurut perhitungan jang njata rente

5% itu, dalam keadaan inflasi jang mengamuk ini, sangat tidak menarik walaupun

Pemerintah dalam djawabannja babak pertama menjatakan bahwa bunga 5% adalah

lebih tinggi dari bunga-bunga pindjaman Negara. Menurut ukuran jang normaal, pada

tahun jang lalu, nilai uang rupiah terhadap kurs uang luar negeri dalam setahunnja turun

dengan 100%. Daja beli jang njata dengan demikian tiap bulannja rata-rata kurang

dengan 8%, hingga sulit bagi orang dalam perbandingan keadaan jang menjolok ini

untuk mempertjajakan uangnja pada suatu Pemerintah jang kurang menundjukkan

kemampuannja menjelamatkan nilai uangnja itu. Mereka lebih suka memakai uangnja

dengan djalan djual-beli mobil dan lain-lain.

Saudara Ketua, politik Pemerintah dalam hubungan obligasi ini hanja merupakan

suatu tindakan tambal-sulam, sedangkan masalah Indonesia dalam bidang moneter

memerlukan tindakan jang bersifat integral. Dengan menjesal disini, saja harus njatakan

bahwa selama dua tahun djusteru kebidjaksanaan politik Kabinet ini, dalam bidang

moneter tidak menimbulkan kepertjajaan pada masjarakat. Tidak dapat disangkal

sebagai akibat dari kesalahan-kesalahan itu telah sangat memerosotkan daja-beli rupiah

kita dan membikin gelisah masjarakat.

Saudara Ketua, dalam Konperensi Ekonomi dan Keuangan Partai Nasional Indonesia

di Kaliurang beberapa waktu jang lalu, Saudara Gubemur Bank Indonesia menjatakan,

bahwa sumber inflasi dinegeri, adalah pengeluaran belandja dalam bidang militer untuk

keperluan operasionil. Pernjataan jang demikian itu, sekalipun mengandung kebenaran,

tidak berarti, bahwa pertanggungan-djawab terhadap keburukan bidang ekonomi dan

keuangan itu, disebabkan karena inflasi jang bersumber pada pengeluaran-pengeluaran

militer, lalu lepas dari tangan pemimpin-pemimpin ekonomi dan keuangan dan melulu

mendjadi tanggung-djawab pemimpin-pemimpin militer sadja. Sebab djusteru Dewan

Moneterlah sebagai instansi jang kompeten dalam kabinet jang harus mentjarikan djalan

untuk mendjamin keamanan dari akibat tekanan-tekanan inflasi jang disebabkan karena

djusteru kita mempunjai pengeluaran-pengeluaran jang besar dalam bidang militer.

Kalau jang bertanggung-djawab dalam bidang moneter 'ini sudah tidak lagi dapat

mengatasi kesulitan-kesulitan, sudah sejogianja mereka itu menjerahkan pada orang lain.

Sebab pengeluaran-pengeluaran bidang militer merupakan bagian dari suatu

kebidjaksanaan moneter keseluruhannja. Dan tak bisa didalam keadaan seperti sekarang

dengan menundjukkan akan pengeluaran-pengeluaran jang besar pada bidang militer,

lalu hendak menimbulkan kesan, bahwa letak kesalahan ada pada pihak militer sadja.

195

Rapat 60.

Saudara Ketua, djusteru didalam keadaan seperti sekarang ini, dimana kita harus

mengeluarkan perbelandjaan militer jang besar. Saudara Menteri Keuangan harus

menundjukkan djalan dengan tjara bagaimana harus ditempuh djalan untuk dapat

mengimbangi keperluan-keperluan operasionil itu. Djangan sampai kita hanja pandai

mempergunakan sekian ton kertas, sekian ton tinta, sekian djam uang lembur untuk

mentjetak uang di Kebajoran Baru. Pekerdjaan jang demikian itu, bukan suatu hal jang

sulit. Tetapi jang penting, bagaimana tekanan inflasi akibat dari keperluan-keperluan

militer itu, harus diimbangi dengan produksi, baik berupa bahan-bahan konsumsi

maupun bahan export, seperti sering saja utarakan pada sidang-sidang jang sudah-sudah.

Bukan hanja berupa produksi kenaikan pentjetakan uang sadja. Dan tjara bagaimana

produksi bahan-bahan konsumsi dan bahan-bahan export itu harus dinaikkan disinilah

letak persoalan untuk dapat mengudji tjakap tidaknja sesuatu pemerintahan. Lajak

tidaknja atas dasar pertimbangan jang demikian itu suatu pemerintahan harus menerima

kepertjajaan dari Parlemen, jang mewakili rakjat sebab mengeluarkan obligasi belum

berarti menekan inflasi.

Saudara Ketua, dengan sendirinja, atas penilaian jang demikian itu, orang harus lebih

berhati-hati. Sebab djusteru pada tingkat terachir pertanggungan-djawab terhadap rakjat,

djika keadaan sudah terlandjur, seperti sekarang ini sangat berat. Karena itu, didalam

menindjau soal obligasi ini fraksi saja tidak lepas penilaiannja dari kebidjaksanaan

moneter dari seperti jang kita alami berupa kotjar-katjirnja penghidupan rakjat, tidak

dapat membenarkan kebidjaksanaan itu. Pengeluaran obligasi tidak dapat dipisahkan

dari keadaan moneter, ialah bahwa pengeluaran obligasi harus dipisahkan dari keadaan

moneter. Karena Kabinet ini kabarnja dekat pada keadaan demisioner, atau mungkin

Dewan Perwakilan Rakjat akan dibubarkan seperti diutjapkan oleh Saudara Perdana

Menteri, maka pernjataan fraksi saja dalam hubungan ini, hanja merupakan tjatatan

didalam sedjarah parlementerisme Indonesia sebagai suatu djeritan terhadap suatu

kebidjaksanaan jang sudah lama menundjukkan kemerosotannja.

Achirnya saja njatakan bahwa fraksi saja belum dapat membenarkan Pemerintah

bahwa djalan untuk memperbaiki keuangan kita, ialah mengeluarkan obligasi, dengan

pemberian pengampunan umum. Mengenai pasal 6, jakni general pardon saja ingin

menjarankan agar supaja pasal ini diubah sedemikian rupa hingga tak merupakan

pengampunan terhadap orang- orang jang sungguh- sungguh telah menimbun uang hasil

dari pada pekerdjaan jang tak halal.

196

Rapat 60.

Saudara Ketua, sebagai penutup saja ingin mendengar pendapat Pemerintah tentang

rahasia Bank (Bank geheim). Djika rahasia Bank didjamin sepenuh-penuhnja, apakah

ada kemungkinan bahwa uang jang berlebih-lebihan jang ada diluar, akan dapat masuk

di Bank-bank dan apakah ini akan dapat sekedar menekan inflasi?


Ketua : Saja persilakan Saudara R.G Doeriat.

R.G Doeriat : Saudara Ketua jang terhormat, dalam djawabannja atas pemandangan

umum babak pertama Pemerintah mentjoba sekeras-kerasnja untuk menjakinkan kita

bahwa pindjaman obligasi harus didjalankan untuk menekan inflasi sebanjak-

banjaknya. Saja sangat menghargai usaha ini meskipun saja tetap berpendapat bahwa

effek Undang- undang Pindjaman Obligasi ini ketjil sekali, untuk tidak mengatakan

sama sekali tidak ada. Pemerintah sendiri mengatakan bahwa hasil obligasi ini tidak

begitu besar kalau dibandingkan dengan djumlah volume uang jang beredar, kalau

dibandingkan dengan inflasi jang sudah begitu hebat tekanannja.

Saudara Ketua jang terhormat, kalau system ini tidak berpengaruh lain kepada

masjarakat, maka saja dapat mengikuti fikiran Pemerintah ialah tiap usaha, walaupun

amat ketjil, harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan financieel/ekonomi negara.

Pengaruh lain jang tidak baik adalah bahwa djusteru orang-orang jang merugikan

negara, mengatjau ekonomi negara, dapat ampunan, dapat menghindari padjak terus

karena obligasi atas undjuk itu. Mengedarkan/memperdagangkan lembaran-lembaran

obligasi diantara mereka sendiri, ialah para penimbun uang, maka black-money jang

tidak dibelikan obligasi akan mendjadi rapat-rapat tersembunji, tidak ada kans akan

ketahuan oleh kantor padjak.

Ini lebih terlalu lagi kalau diingat bahwa uang jang bermiljard-miljard dalam

peredaran ini, sebetulnja sebagain besar hanja terletak pada beberapa kelompok orang

sadja. Dikalangan pegawai, dikalangan buruh, petani, pengusaha pada umumnja dan

pengusaha tengahan atau ketjil chususnja tak ada orang jang mempunjai uang ribuan,

puluhan ribu, ratusan ribu ditangannja. Pegawai dan buruh gadjinja sadja sudah tidak

dapat dibagi tiga puluh ; petani dan rakjat desa sudah dikenal sebagai orang jang

melarat. Pengusaha-pengusaha uangnja hanja sedikit dan tidak dapat diperkembangkan

karena usaha-usahanja matjet, bahkan banjak jang sudah habis termakan.

197

Rapat 60.

Djadi djelasnja system pindjaman obligasi ini hanja akan menguntungkan para

penimbun blackmoney sadja jang tidak banjak djumlahnja, mendapat ampunan sebagai

penimbun uang dan menjelundupi padjak terus tidak akan mudah ketahuan. Lebih-lebih

seperti dikatakan oleh Pemerintah sendiri dalam djawabannja bahwa kantor padjak kita

belum begitu sempurna susunannja, hingga belum dapat melakukan kontrole jang

intensif.

Pertanjaan saja sekarang, mengapa Pemerintah tidak mengadakan penjempurnaan

alat-alat kantor padjak sadja, dan tidak menjandarkan keinginannja atas kesadaran

masjarakat seperti jang diharapkan. Orang jang sudah bermentaliteit hanja memikirkan

kebahagiaan dirinja sendiri, hanja memikirkan keuntungan jang sebesar-besarnja untuk

dirinja sendiri tidak akan mudah sadar akan kebutuhan negara, atau kebutuhan bangsa.

Dan itulah mentaliteit dari pada para pemimpin uang, penimbun black-money, pengatjau

ekonomi.

Saudara Ketua jang terhormat, disamping itu Pemerintah mengambil tjontoh negara-

negara lain jang djuga melakukan system ini untuk kebutuhan negara. Sajang

Pemerintah tidak menundjuk bijname negara mana dan tidak dikatakan pula situasi

negara-negara itu dan bagaimana sifat-sifat masjarakatnja, sebab Saudara Ketua, belum

tentu apa jang baik bagi negara lain, djuga toepasselijk bagi negara kita. Perbedaan

situasi, perbedaan mentaliteit masjarakat itu semua akan membawa pengaruh lain-lain

pula. Saja ingat keterangan Pemerintah jang mengatakan bahwa system Bukti Export ini

dilakukan pula dinegara-negara lain. Dan bagi negara kita bagaimana pengaruh Bukti

Export ini? Umum telah mengetahuinja. Hopeloos !

Itulah sebabnja mengapa saja sampai detik ini belum sadar atas manfaatnja system

obligasi ini untuk Pemerintah dan negara dan mengandjurkan agar kehendak ini

dipertangguhkan sadja. Kegagalan jang “gemilang” di Bandung membawa tanda-tanja

besar, apa jang terdjadi lebih landjut. Dalam suasana begini Saudara Ketua, tidak akan

ada gunanja untuk membuang-buang waktu dan tenaga untuk mentjiptakan suatu

Undang- undang jang effeknja masih sangat disangsikan.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan pembitjara keempat Saudara Moenadir.

198

Rapat 60.

Moenadir : Saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu saja merasa perlu

menjampaikan utjapan terima kasih saja atas kesediaan Pemerintah untuk memberi

pelajanan terhadap isi maupun pertanjaan-pertanjaan dalam pemandangan umum saja

pada babak pertama mengenai rantjangan Undang-undang tentang pindjaman obligasi

berhadiah tahun 1959, jang kita bitjarakan pada hari ini, sebagaimana diutjapkan oleh

Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama para anggota.

Akan tetapi apakah pelajanan itu jang disampaikan dalam djawaban Pemerintah sebagai

keseluruhan dan kurang terperintji, dapat dikatakan mengenai seluruh persoalan jang

saja kemukakan, hal ini adalah soal lain. Tidak semua persoalan-persoalan jang saja

kemukakan ternjata mendapat sambutan dengan semestinja dari Pemerintah. Sekalipun

demikian hal ini tidak akan saja gugat-gugat lebih landjut, supaja pembitjaraan

mengenai rantjangan Undang-undang ini dapat saja lakukan lebih “to the point”. Ini

disebabkan, karena bagaimanapun djuga djawaban dari Pemerintah tersebut dengan

merasa gembira saja dapat menemukan unsur-unsur baru, jang dapat djadikan bahan

pertimbangan selandjutnja disamping pertimbangan-pertimbangan jang telah saja

kemukakan dalam pemandangan umum pada babak pertama, untuk dapat menilai lebih

landjut mengenai rantjangan Undang- undang jang kita hadapi pada hari ini.

Sesungguhnja alangkah baiknja apabila hal-hal jang saja maksud sebagai unsur-

unsur baru itu dengan lebih tegas dikemukakan sebelum rantjangan Undang- undang ini

mendjadi pembitjaraan dalam rapat pleno Parlemen, sehingga tidak mudah

mengakibatkan pengambilan kesimpulan jang ternjata tidak sesuai dengan maksud jang

sebenarnja dalam persoalan pengeluaran obligasi ini. Adapun pertimbangan–

pertimbangan baru jang saja maksud itu dapat saja ketemukan dalam kalimat- kalimat

jang diutjapkan oleh Pemerintah sebagai berikut, saja kutip : “pengeluaran obligasi ini

dapat dilihat terlepas dari keadaan moneter pada waktu sekarang, melainkan dapat

dilihat dalam rangka usaha Pemerintah untuk menggunakan segala alat keuangan jang

ada”.

Djuga selandjutnja dalam kalimat – saja kutip :

“Dilihat dari sudut pendapatan nasional suatu pindjaman demikian hanja merupakan

transfer sadja dari milik (kekajaan) dari rakjat kepada Pemerintah dan tidak mengubah

djumlah kekajaan, maupun pendapatan nasional jang ada.”

Dari utjapan–utjapan Pemerintah itu saja dapat menarik kesimpulan, bahwa jang

harus mendjadi pokok pertimbangan untuk mengeluarkan obligasi tahun 1959 ini, ialah

harus lebih ditekankan kepada usaha penggalian sumber keuangan didalam negeri agar

dapat ditjapai sematjam "ordening" dari penggunaan modal uang jang ada didalam

negeri kearah pelaksanaan pembangunan jang diperlukan oleh negara kita, dari pada

199

Rapat 60.

untuk mengusahakan pengekangan tekanan-tekanan inflatoir jang selalu meningkat.

Malahan oleh Pemerintah dikatakan, bahwa pengeluaran obligasi ini dapat dilihat

terlepas dari keadaan moneter negara kita pada dewasa ini. Bahwasanja penggalian

sumber keuangan dengan djalan "geldkapitaalsordening" itu dapat djuga mempunjai

pengaruh jang baik terhadap keadaan moneter negara kita, hal ini adalah merupakan "de

logische gang van zaken", akan tetapi sebagaimana saja katakan dalam pemandangan

umum saja pada babak pertama maka untuk dapat mengurangi tekanan inflatoir setjara

effektif kita terutama harus mengarahkan pandangan kita kearah djurusan lain dan tidak

semata-mata kedjurusan pengeluaran pindjaman obligasi.

Memang, Saudara Ketua, panggilan sumber keuangan dengan djalan mengadakan

"geldkapitaals ordening" didalam negeri sendiri ternjata masih kurang mendapat

perhatian dengan semestinja, sehingga mudah menimbulkan pertanjaan, mengapa kita

selalu memikirkan bagaimana dapatnja mendatangkan modal uang dari luar negeri

dengan mengadakan pindjaman-pindjaman luar negeri kalau jang ada didalam negeri

sendiri belum dimobilisir. Adapun tjara mengadakan pindjaman dalam negeri dengan

mengeluarkan obligasi dengan maksud untuk memobilisir modal uang dalam negeri

adalah salah suatu tiara jang lazim dilakukan dinegara manapun djuga. Malahan hal ini

sesungguhnja lebih baik apabila selalu didjadikan bahan pertimbangan apabila kita

hendak mentjari modal uang keluar negeri. Usahakan untuk memobilisir modal uang

dalam negeri dahulu dan djika ini memang masih kurang mentjukupi, barulah mentjari

diluar.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum saja pada babak kedua

mengenai rantjangan Undang-undang tentang pindjaman obligasi berhadiah tahun 1959

ini, sebagai pangkal bertolak saja gunakan keperluan adanja usaha kearah

"geldkapitaalsordening" didalam negeri untuk kepentingan pembangunan, Adapun

mengenai tjara ordening ini dengan djalan mengeluarkan surat-surat obligasi bagi saja

tidak ada alasan sama sekalli untuk tidak menjetudjuinja. Namun demikian jang perlu

mendjadi perhatian ialah bagaimana dalam rantjangan Undang-undang jang kita hadapi

ini diadakan ketentuan sedemikian rupa, sehingga maksud pokok jang saja sebut tadi

dapat terlihat. Dengan demikian kiranja adalah lebih sempurna apabila diadakan

pengubahan sekedarnja dalam bunji konsiderans dan memori pendjelasannja supaja

maksud jang pokok itu dapat terlihat. Mengenai hal ini saja ingin mendengar pendapat

dari Pemerintah.

Kemudian dari pada itu sekarang jang mendjadi persoalan ialah apakah dengan tjara

sebagaimana dirumuskan dalam rantjangan Undang-undang pengeluaran pindjaman

200

Rapat 60.

obligasi akan mentjapai hasil sebagaimana diharapkan, sehingga maksud dari ordening

modal uang dalam negeri untuk kepentingan pembangunan dapat tertjapai.

Seperti apa jang saja katakan dalam pemandangan umum saja pada babak pertama,

maka faktor jang dapat mendjadikan berhasilnja suatu pindjaman obligasi ialah:

a. Adanja kepertjajaan dari pemilik uang terhadap tjara penggunaan uang jang didapat

dari pendjualan obligasi.

b. Adanja sjarat jang dapat menarik para pemilik uang untuk membeli obligasi.

Saudara Ketua, dalam pada itu sebelum saja melandjutkan mengadakan tindjauan

mengenai dua faktor itu, saja merasa perlu menjampaikan pendapat saja, bahwa

bagaimanapun djuga nanti hasilnja dari pengeluaran obligasi ini, kita harus berani mulai

dengan usaha kita kearah pemupukan modal didalam negeri seperti jang saja katakan

tadi. Ini bukanlah dengan maksud untuk mengadakan suatu experiment, tetapi kita harus

mempunjai keberanian untuk mulai dengan suatu usaha jang sudah semestinja berhasil

sebagaimana kita harapkan. Risiko sematjam ini memang sudah lazim dalam setiap

usaha dalam tingkat permulaan. Apakah tidak ada keberanian untuk menerima risikonja,

maka segala sesuatunja tidak akan dapat dimulai.

Tentunja dengan pengertian bahwa kita harus selalu mentjari perbaikan. Akan tetapi

mengenai pengeluaran obligasi ini jang perlu dipertimbangkan semasak-masaknja, ialah

bagaimana dapat mengurangi risiko itu sampai seketjil-ketjilnja, kalau tidak dapat

menghilangkan risiko itu sama sekali. Maka berhubung dengan itulah saja

mengemukakan dua faktor jang harus mendjadi perhatian.

Mengenai faktor kepertjajaan perlu saja kemukakan disini, bahwa jang saja maksud,

ialah bukan kepertjajaan kepada Pemerintah jang mengeluarkan pindjaman obligasi itu,

tetapi kepertjajaan bahwa uang jang dipindjamkan itu dapat diminta kembali pada waktu

dan dengan sjarat sebagaimana didjandjikan dan kepertjajaan, bahwa uang pendapatan

dari pendjualan obligasi itu sungguh-sungguh untuk keperluan pembangunan jang dapat

memberi manfaat kepada masjarakat.

Adanja kepertjajaan ini memang tidak dapat dengan sekaligus diharapkan, akan

tetapi dengan bukti jang njata hal ini dapat ditumbuhkan pada waktunja.

Dari pihak Pemerintah - terutama berkat dicipline jang ada pada alat-alatnja - harus

dapat terbukti adanja usaha untuk dapat menumbuhkan kepertjajaan itu, karena kalau

tidak demikian akibatnja tidak hanja mengenai persoalan obligasi tahun 1959 ini sadja,

akan tetapi malah lebih dari itu. Usaha dalam keuangan akan mati sebelum

dilaksanakan. Namun demikian apakah tidak lebih baik apabila rantjangan Undang-

undang ini didalam pasal-pasalnja ataupun didalam memori pendjelasannja dapat

diadakan ketegasan mengenai akan penggunaan uang pendapatan dari pindjaman

201

Rapat 60.

obligasi tahun 1959 ini, supaja tidak ada keragu-raguan bagi para pemilik uang jang

hendak membeli obligasi. Tegas bahwa obligasi dimaksud untuk keperluan

pembangunan jang dapat memberi manfaat bagi masjarakat pada umumnja,

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai faktor kedua untuk dapat berhasilnja

pindjaman obligasi ini saja kemukakan adanja sjarat-sjarat jang menarik, sehingga para

pemilik uang merasa ada untungnja untuk membeli obligasi. Namun demikian sjarat-

sjarat itu djangan sampai sedemikian rupa, sehingga menimbulkan gedjala-gedjala

kearah penjalahgunaan. Untuk keperluan ini, maka menurut rantjangan Undang-undang

jang kita hadapi ini diadakan sjarat-sjarat sebagai berikut:

a. Obligasi ini adalah bersifat atas undjuk (aan toonder),

b. Pemberian bunga sebesar 5 %.

c. Diadakannja hadiah jang dilakukan dengan setjara undian.

d. Diadakan ampunan umum dalam hal urusan fiskal dan penilikan harta benda.

Saudara Ketua, adanja ketentuan, bahwa obligasi ini adalah obligasi atas undjuk,

mempunjai akibat; bahwa obligasi ini lebih mudah dapat diperdagangkan, sehingga

dapat di-uangkan sebelum waktu pelunasannja. Dengan demikian, maka hal ini lebih

menarik dari pada obligasi atas nama (op naam) jang agak lebih sulit diperdagangkan.

Adapun soal besarnja bunga jang 5 % itu, sekalipun dengan djalan lain ada

kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari uangnja lebih besar dari pada bunga

5%, tetapi mengingat adanja faktor kepastian dan adanja ketentuan untuk dapat

menerima hadiah, maka bunga sebesar 5 % itu tidak dapat dikatakan terlalu rendah.

Namun demikian angka 5 itu bagi saja bukan soal jang setjara mutlak ingin saja

pertahankan. Mengenai persoalan pemberian hadiah bagi pemegang obligasi dengan

djalan undian, hal ini tidaklah dapat saja ungkiri, bahwa dengan pemberian hadiah itu

sifat menarik bagi para pemilik uang mendjadi tambah. Persoalan ini saja tindjau tidak

dari sudut apa jang dinamakan "moraal-paedagogisch", tetapi bagaimanapun djuga hal

ini njata-njata akan dapat lebih menarik para pemilik uang untuk membeli obligasi.

Achirnya adanja ampunan umum dalam hal urusan fiscaal dan pembebasan dari

ketentuan adanja penilikan harta benda. Hal ini ternjata dapat menimbulkan berbagai

matjam perasaan. Dalam pemandangan umum saja pada babak pertama telah saja

kemukakan hal-hal jang dapat merupakan "de keers zijde van het medaille" sebagai

akibat dari pada adanja ketentuan tersebut. Untuk tidak membosankan hal-hal jang saja

kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama kiranja tidak usah saja ulangi

lagi. Memang apabila ditilik dari sudut moreel kita dapat dikatakan, bahwa sudah tidak

mampu lagi untuk berhadapan dengan mereka, jang melakukan perbuatan jang tidak

dapat dipertanggung-djawabkan.

202

Rapat 60.

Setjara kasarnja kita telah menjerah. Tetapi hal itu djuga harus dilihat dari sudut

realiteit, sudut kenjataan, bahwa dalam keadaan perekonomian seperti sekarang ini

ditambah dengan kurang sempurnanja peralatan kita, pun djuga harus dilihat dari sudut

kepentingan untuk mulai dengan pemupukan modal uang jang berserak-serak kearah

penggunaan jang dapat memberi manfaat persoalan itu setjara "zakelijk-objectief".

Memang dalam urusan keuangan kita kadang-kadang lebih banjak terpengaruh oleh

fikiran jang bersifat zakelijk-objectief". Dan ini memang sudah sewadjarnja, apabila kita

berkehendak mempunjai hasil dalam soal keuangan.

Dengan demikian kita dihadapkan kepada dua alternatief: Apakah kita, dengan tidak

menghitung-hitung untung ruginja mengambil sikap, bahwa bagaimana djuga kita tidak

boleh memberi ampun kepada mereka jang telah melanggar hukum, sekalipun mungkin

pelanggar hukum itu tidak dapat kita kedjar. Orang jang salah tetap salah, dan harus

dikenakan hukumannja. Ataukah kita harus berichtiar bagaimana dapatnja

mempergunakan uang jang berserak-serak itu untuk dipergunakan jang dapat memberi

manfaat kepada masjarakat pada umumnja, karena kalau tidak demikian uang itu nistjaja

akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan jang pada hakekatnja dapat merugikan

rakjat banjak atau sekurang-kurangnja mendjadi uang jang beku jang tidak dapat

memberi manfaat apa-apa kepada rakjat banjak. Antara dua alternatief inilah saja harus

mengadakan pilihan. Berhubung dengan itu maka lebih mengutamakan alasan jang

bersifat zakelijk-objectief" saja dapat melihat sebagai hal jang dapat dipertanggung-

djawabkan diadakannja ketentuan-ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam rantjangan

Undang-undang ini, dengan pengertian, bahwa segala sesuatu jang saja kemukakan

dalam pemandangan umum babak pertama dan jang merupakan kedjelekan-kedjelekan

dari ketentuan-ketentuan itu hendaklah tetap menjertai pertimbangan-pertimbangan. Pun

djuga saja “onderstrepen” perkataan Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan

umum babak pertama jang berbunji sebagai berikut: (saja kutip)

"Pemerintah mengusulkan, dalam taraf sekarang ini, mengadjak orang-orang itu

untuk mempergunakan kekajaannja dan uangnja untuk maksud-maksud jang sesuai

dengan politik ekonomi Pemerintah. Berdasarkan kepada kenjataan bahwa Pemerintah

berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan djalan alat-alat keuangan jang

ada, maka Pemerintah ……….. dan seterusnja,"

Maka dengan demikian untuk dapat mentjegah dapatnja mendjalar kedjelekan-

kedjelekan itu, pemberian ampunan dalam lapangan fiskal dan pembebasan dari

peraturan penilikan harta-benda tersebut sungguh-sungguh setjara konsekwen dapat

dilakukan semata-mata untuk para peserta pertama dan hanja untuk uang jang

dipergunakan bagi pembelian obligasi dalam taraf pertama. Dalam hubungan ini saja

203

Rapat 60.

ingin mendapatkan gambaran sekedarnja dari Pemerintah, bagaimana pelaksanaannja

nanti lebih landjut supaja tidak sampai mendjalar kepada bukan peserta pertama dan

kepada kekajaan jang tidak dibelikan obligasi.

Bagaimana pelaksanaannja nanti lebih landjut supaja tidak sampai mendjalar kepada

bukan peserta pertama dan kepada kekajaan jang tidak dibelikan obligasi. Djuga

bagaimana usaha Pemerintah untuk mengurangi adanja penjalah-gunaan dari

pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu.

Demikianlah, Saudara Ketua, pemandangan umum saja babak kedua mengenai

rantjangan Undang-undang tentang pindjaman obligasi berhadiah tahun 1959 jang kita

bitjarakan pada hari ini. Adapun mengenai kemungkinan adanja perubahan-perubahan

dalam teks rantjangan Undang-undang dengan berdasarkan kepada saran-saran jang saja

kemukakan tadi, dapatlah lebih landjut saja kemukakan dalam pembitjaraan pasal demi

pasal.

Sjukur kalau nanti dapat diadakan pertemuan informil lagi dan didalam pertemuan

informil itu soal-soal jang saja kemukakan tadi mendapat pelajanan jang sebaik-baiknja,

sehingga dalam pembitjaraan pasal demi pasal tidak perlu saja kemukakan lagi.

Achirnya saja masih ingin mengemukakan pertanjaan-pertanjaan dalam

pemandangan umum saja babak pertama jang dalam djawaban Pemerintah atas

pemandangan umum babak pertama para anggota jang terhormat belum mendapat

pelajanan jang sewadjarnja. Pertanjaan-pertanjaan itu ialah:

1. Apakah jang dimaksud dalam pasal 4 mengenai pendaftaran oleh Dewan Pengawas

Keuangan dan pembuatan perhitungan jang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan

Rakjat dimaksud supaja ada pengawasan jang tertib/setertib-tertibnja mengenai uang

jang didapat dari pengeluaran obligasi?

2. Dalam pasal 5 ditentukan, bahwa untuk pembajaran bunga, hadiah dan pelunasan

obligasi demikian djuga biaja untuk menjelenggarakannja dibebankan kepada

Anggaran Republik Indonesia. Apakah sebaliknja mengenai penggunaan uang dari

pengeluaran obligasi dapat dilihat nanti dalam anggaran belandja dari tahun/tahun-

tahun jang bersangkutan?

3. Berapa besar hutang djangka pendek jang direntjanakan oleh Pemerintah untuk dapat

dibajar dengan pendapatan pengeluaran obligasi?

4. Apakah sudah ada projek pembangunan jang tentu jang hendak dibajar oleh uang

dari pengeluaran obligasi?

204

Rapat 60.

Ketua: Saja persilakan Saudara Tan Kiem Liong.

Tan Kiem Liong : Saudara Ketua Jang terhormat, pertama-tama saja menjampaikan

penghargaan atas djawaban Pemerintah jang diutjapkan oleh Saudara Menteri Keuangan

pada hari Senin jang lalu, chususnja mengenai persoalan-persoalan jang saja singgung

dalam pemandangan umum saja babak pertama.

Dalam hubungan ini saja ingin menjatakan bahwa djawaban Pemerintah masih

belum meliputi seluruh persoalan-persoalan dan pertanjaan-pertanjaan jang saja

kemukakan sehingga masih agak sulit bagi saja untuk menentukan penilaian jang positif

terhadap idee Pemerintah untuk mengeluarkan pindjaman obligasi dalam hubungannja

dengan usaha menarik black-money atau hot-money.

Untuk permusjawaratan lebih djauh maka kawan sefraksi saja Saudara Z. A.

Tanamas akan mengemukakan pandangannja terhadap rantjangan Undang-undang ini.


Ketua: Saja persilakan Saudara Tanamas.

Z. A. Tanamas: Saudara Ketua, sekedar menjambung sambutan jang diberikan oleh

kawan saja, jaitu Saudara Tan Kiem Liong, lebih dulu sebagaimana dikatakan oleh

Saudara Tan Kiem Liong tadi, kami mengunjapkan terima kasih atas djawaban jang

telah diberikan oleh Pemerintah, walaupun dalam djawaban Pemerintah itu banjak hal-

hal jang masih memerlukan pendjelasan lebih djauh bagi kami. Dalam pembitjaraan kali

ini saja sangat tertarik dan akan membahas masalah pertimbangan jang dipakai oleh

Pemerintah, dalam satu hal jaitu pertimbangan bahwa perlu djuga diambil tindakan-

tindakan untuk perkembangan modal dalam negeri kearah jang sehat.

Inilah salah satu pertimbangan jang diberikan oleh Pemerintah pada kita untuk dapat

diterimanja raatjangan Undang-undang ini.

Saudara Ketua, kalau kita telah berbitjara tentang modal dalam negeri jang biasanja

disebut domestic capital, kita mengetahui bahwa domestic capital itu bergerak dalam

dua lapangan, lapangan jang benar jang dapat diselidiki dan diakui oleh Pemerintah dan

bisa dikontrol oleh Pemerintah dan ada lagi jang disebutkan oleh Pemerintah hot-money

atau black-capital.

Saudara Ketua, dalam pertimbangan Pemerintah, Pemerintah mengatakan bahwa

salah satu dari usaha rantjangan Undang-undang ini ialah untuk menjalurkan modal

dalam negeri kearah jang sehat. Tentu jang dimaksudkan oleh Pemerintah dalam soal

ini, berichtiar seberapa mungkin agar diberikan tempat jang selajaknja, agar hot-money

205

Rapat 60.

itu tidak mendjadi hot lagi. akan tetapi bisa disalurkan kesalah satu djurusan, sehingga ia

mendjadi produktip bagi negara.

Saudara Ketua, ini kita sambut dengan baik sekali.

Rupanja bagi Pemerintah hasrat untuk mengendakan hot-money ini sudah djuga

sampai taraf kejakinan akan memberikan generaal pardon dalam pembelian pertama

bagi mereka didalam pembelian obligasi itu. Akan tetapi kita dapat mengerti para

pemegang hot-money ini, atau barangkali ada maksud tidak baik, akan tetapi pada

umumnja oleh karena tempat dari hot-money ini tidak mempunjai saluran jang baik dan

tidak terdapat saluran jang sempurna untuk didjalankan, maka hot-money ini melalui

beberapa djalan jang akibatnja sangat merusak ekonomi negara kita.

Dalam keterangan Pemerintah diakui oleh Pemerintah bahwa Pemerintah tidak

mempunjai keterangan-keterangan tentang hot-money ini didalam pendjelasan

Pemerintah, Pemerintah mengatakan tidaik mempunjas gegevens jang djelas dan tidak

mengetahui dimana mereka itu terpendam sekarang, akan tetapi didalam keadaan

begitupun, dalam maksud untuk mengendalikan hot-money ini, Pemerintah didalam soal

obligasi ini mengatakan: kita memberikan generaal pardon. Jang kita harapkan dari

Pemerintah,. Saudara Ketua, agar Pemerintah lebih djelas dalam soal ini, bahwa didalam

mengendalikan hot-money ini Pemerintah tidak sadja dalam masalah obligasi ini akan

memberikan saluran-saluran. Kita mengharapkan dari Pemerintah agar Pemerintah djuga

menerangkan didalam quorum Dewan Perwakilan Rakjat ini, bahwa ada djurusan-

djurusan lain jang akan ditempuh oleh Pemerintah. Saja akan dapat menerima kalau

Pemerintah mengatakan, rentjana jang chas, rentjana jang tertentu untuk mengatur hot-

money ini, sehingga tidak mendjadi hot-money lagi; belum dapat dikemukakan pada

waktu ini, akan tetapi ada djandji dari Pemerintah, bahwa memang ada maksud jang

keras dari Pemerintah untuk mengadakan beberapa tindakan, sehingga memberikan

tempat jang selajaknja kepada hot-money ini, dan dapat bergerak diatas djalan-djalan

jang tidak lagi disebutkan hot-money. Ini perlu, Saudara Ketua. Bagaimanapun kita

harus mengakui, kita bolh membasmi hot-money akan tetapi didalampembasmian ini dia

tidak creeeren, tidak mentjiptakan. Kalau pemerintah dapat menggambarkan bahwa ada

djalan-djalan jang akan ditempuh oleh Pemerintah, sehingga ada saluran-saluran jang

baik, sehingga bagi mereka jang menguasai hot-money itu dapat menggambarkan

demikian rupa, saja kira kitapun pertjaja, Saudara Ketua, bahwa hot-money ini bisa

ditampung, bisa disalurkan kearah jang lebih baik, jang lebih menguntungkan bagi

negara dan bangsa kita.

206

Rapat 60.

Saudara Ketua, Pemerintah didalam soal ini sedikit sekali mengemukakan, walaupun

sebagai pertimbangan ialah pertimbangan untuk perkembangan pasar modal dalam

negeri kearah jang sehat, akan tetapi pendjelasan dari Pemerintah ini saja harapkan lebih

sempurna sehingga soal ini dapat diterima begitu rupa, sehingga achirnya arti generaal

pardon dimengerti oleh kita bersama. Didalam keterangan jang begitu singkat, saja dapat

merasakan ada beberapa kawan saja didalam Dewan Perwakilan rakjat ini menentang

generaal pardon itu. Akan tetapi bagi saja Saudara Ketua, kalau Pemerintah dalam soal

hot-money ini lebih djelas lagi, saja rasa keberatan-keberatan jang dikemukakan oleh

kawan-kawan kita itu mungkin dapat ditindjau kembali oleh mereka. Saja jakin dalam

hal ini, Saudara Ketua.

Saudara Ketua, mengenai rantjangan Undang-undang ini sendiri saja dapat

mengikuti pendirian Pemerintah jang mengatakan dalam keterangannja semula seperti

berikut : “Seperti telah diterangkan dalam keterangan Pemerintah dalam pemandangan

babak pertama, pengeluaran obligasi ini dapat dilihat terlepas dari keadaan moneter pada

waktu sekarang, melainkan dapat dilihat dalam rangka usaha Pemerintah untuk

menggunakan segala alat keuangan jang ada”.

Memang pengeluaran obligasi ini, dimana-manapun djuga didjalankan oleh

Pemerintah sebagai menggunakan satu alat jang biasa dipakai untuk mengadakan

pemindahan kekajaan rakjat sebagai pindjaman negara untuk keperluan-keperluan jang

harus dipenuhi oleh negara dengan bantuan dari warga-negaranja sendiri.

Dari sudut inilah Saudara Ketua, bagi kami rantjangan Undang- undang ini tidaklah

begitu prinsipiil.


Ketua: Saja persilakan pembitjara terachir Saudara Hutomo Supardan.

Hutomo Supardan: Saudara Ketua jang terhormat, pada hari Djum'at tanggal 20

Mei 1959 jang baru lalu, Pemerintah telah memberikan djawabannja atas pemandangan

umum para anggota Dewan Perwakilan Rakjat babak pertama mengenai rantjangan


Nada djawaban Pemerintah atas pemandangan umum para anggota itu tidaklah

mengandung aspek-aspek baru, hanja lebih mendjelaskan maksud Pemerintah untuk

mengeluarkan obligasi berhadiah tahun 1959.

Menurut hemat Pemerintah pengeluaran obligasi jang demikian itu bagi suatu negara

merupakan suatu kelaziman dan hanja sebagai alat fiskal biasa serta setaraf pula dengan

padjak-padjak heffingen lain-lain. Dengan pengeluaran obligasi berhadiah 2 miljard ini,

Pemerintah beranggapan hal ini hendaknja ditindjau terlepas dari kebidjaksanaan

moneter jang ada. Dalam hubungan ini kami tak sependapat dan tidak dapat mengikuti

207

Rapat 60.

djalan pikiran Pemerintah jang demikian itu. Langkah dan tindakan Pemerintah jang

demikian itu hakekatnja mengandung aspek-aspek jang luas sekali dalam bidang

moneter.

Djawaban Pemerintah sendiri sebenarnja mengandung kontradiksi dengan

keterangannja jang menjatakan, bahwa Pemerintah mengakui adanja peredaran uang

jang amat besar dalam masjarakat pada waktu sekarang, hingga timbul tekanan-tekanan

inflatoir jang keras sekali. Maka oleh karenanja Pemerintah memandang perlu

mengadakan langkah-langkah jang mempunjai sifat dan bermaksud disinflatoir, antara

lain dengan mengeluarkan obligasi berhadiah ini. Dengan pengeluaran abligasi ini

Pemerintah jakin, bahwa hasilnja akan mempunjai pengaruh jang tidak ketjil terhadap

peredaran uang.

Atas pertanjaan kami mengenai berapa djumlah "hot-money" jang beredar dalam

masjarakat, Pemerintah sendiri tidak bersedia dan berpendapat tidak mungkin untuk

setjara eksak-matematis menafsirkannja. Djumlah 2 miljard rupiah jang tertjantum

dalam rantjangan Undang-undang ini hanjalah merupakan suatu djumlah maksimal jang

dimintakan persetudjuannja Parlemen.

Dengan djawaban Pemerintah jang demikian itu timbullah suatu kesan, bahwa

sebelumnja Pemerintah kurang mengadakan penjelidikan setjara teliti, ditangan

golongan manakah terdapat "hot-money" dan dalam lapangan manakah uang itu

mengadakan aksi operasinja. Sedangkan sudah sewadjarnjalah, bahwa sebelum

Pemerintah mengadakan langkah jang konkrit, perlu diadakan suatu analisa jang tepat

mengenai perkiraan djumlah "hot-money", meskipun tidak eksak sekali, demikian pula

tentang lapangan operasinja serta golongan manakah jang memiliki serta menguasai

"hot-money" itu.

Saudara Ketua, dalam hubungan ini kami menjesalkan sekali pendapat Pemerintah

jang demikian itu, karena rakjat pada umumnja sebenarnja menaruh kepertjajaan tidak

ketjil atas kemampuan Pemerintah dan alat-alatnja untuk dapat menerka dan

memperhitungkan keadaan serta arus/arah perkembangan "hot-money" tersebut.

Dengan perumusan jang amat sederhana, kami telah mengemukakan dalam

pandangan umum babak pertama antara lain seperti berikut:

"Guna menutup deficit lazimnja ditempuh djalan antara lain seperti berikut:

a. Mentjiptakan uang (geldkreasi) dengan mentjetak uang kertas, baik uang kertas

bank, maupun uang kertas Pemerintah.

b. Mengadakan pindjaman dalam negeri, baik dengan paksa, maupun atas dasar

sukarela dengan mengeluarkan atau mendjual obligasi pada masjarakat.

c. Mengadakan pindjaman dengan negara lain.

208

Rapat 60.

Mengenai pindjaman dalam negeri perlu diadakan penjelidikan jang tjermat dan teliti

mengenai kekuatan serta kerelaan dari berbagai-bagai golongan masjarakat".

Saudara Ketua, dalam rangka maksud Pemerintah untuk menarik “hot-money” dari

peredaran, perkenankanlah kami setjara singkat mengemukakan pendapat jang berlainan

dengan Pemerintah.

Pada umumnja struktur ekonomi Indonesia dan perdagangan chususnja itu masih

mempunjai sifat liberal sebagai warisan struktur ekonomi dan perdagangan

pendjadjahan, Salah satu tjiri jang chusus dari struktur ekonomi jang liberal ini adalah

"free competition" persaingan merdeka, dimana kekuatan modal monopoli raksasa

menguasai seluruh gerak dan kehidupan ekonomi Indonesia. Dengan demikian modal

monopoli raksasa itu menurut hukumnja sendiri makin memusat dan mengakumulir

modal jang lain-lain serta menimbulkan anarchi dalam produksi serta perdagangan

(distribusi) bahan-bahan / barang-barang. Kekatjauan dalam lapangan produksi dan

distribusi menimbulkan serta menjuburkan perdagangan spekulasi. Lebih-lebih dalam

keadaan moneter dan keuangan seperti jang kita hadapi sekarang ini perdagangan

spekulatip inilah jang memberikan hasil "laba-lebih" jang besar sekali bagi para

spekulan.

"Laba-lebih" ini makin lama makin besar dan oleh fihak imperialis jang memiliki

dan menguasai modal raksasa itu dengan bantuan agen-agennja seperti orang-orang

Kuomintang dipergunakan untuk:

1. membiajai aksi-aksi subversif guna mengatjaukan keamanan disektor-sektor dan

pusat produksi pertanian;

2. mengatjaukan perekonomian pada umumnja dan peredaran barang-barang chususnja

dengan maksud untuk menarikkeuntungan jang lebih besar.

Atas dasar faktor-faktor ini dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa pusat-pusat

"hot-money" itu adalah ditempat-tempat perdagangan dan pertanian, dalam arti kata

ditempat-tempat perdagangan hasil bumi.

Dalam rangka dan beralaskan tindjauan inilah kami bermaksud untuk

menggolongkan dan mengklasifikasikan "hot-money" itu dalam beberapa kategori:

1. "Hot-money" jang dimiliki dan dikuasai oleh pihak imperialis beserta agen-agennja,

2. "Hot-money" jang dimiliki oleh penduduk bukan warga-negara jang dihasilkan

dengan perdagangan spekulasi.

3. "Hot-money" jang diperoleh dengan djalan tidak sah, seperti dari selundupan, barter,

korupsi dan lain-lainnja.

209

Rapat 60.

Saudara Ketua, dalam struktur ekonomi jang liberal, lebih-lebih dalam keadaan

inflasi seperti apa jang dinjatakan Pemerintah dalam djawabannja itu, atas dasar

pengalaman praktek sehari-hari pada umumnja tiap-tiap pedagang berpedoman pada

prinsip-prinsip "liquidity preference" jang menghendaki supaja tiap orang pengusaha itu

senantiasa mempunjai dan menguasai sedikit banjak kontan dalam kasnja masing-

masing.

Alasan-alasan jang pokok jang dikemukakan perlunja uang kontan jang tertentu

sebagai tjadangan dalam kas itu antara lain sepertinja:

1. Kebutuhan untuk membiajai urusannja jang sedang berdjalan, guna pada saat-saat

jang tertentu, bilamana mereka tidak mempunjai penghasilan, toch dapat membeli

sesuatu. Motip inilah jang lazim dinamakan sebagai "transaction motive".

2. Perasaan tenang jang timbul pada seseorang djika mempunjai persediaan uang

kontan jang tertentu sebagai alat jang liquide guna menutup ongkos-ongkos

pengeluaran jang tak tersangka. Motip ini lazimnja disebut sebagai "precautionery

motive".

3. Nafsu pada seorang pedagang untuk memperoleh laba jang besar pada waktu ada

kemungkinan untuk berspekulasi. Motip ini lazim disebut dengan "speculative

motive".

Makin besar adanja "liquidity preference" menurut pendapat umum dalam

masjarakat, makin ketjil djumlah uang jang ditawarkan dalam pasar modal. Atas dasar

faktor-faktor liquidity preference jang kami kemukakan tadi serta selama belum

diadakan perubahan strukturil atas perdagangan jang berlaku di Indonesia sekarang ini

dalam artian diadakannja pembatasan jang tadjam sekali dilapangan operasi jang pokok

bagi perdagangan spekulasi, maka usaha Pemerintah untuk menarik "hot-money" atau

uang panas dari peredaran dengan djalan mengadakan pendjualan obligasi atas dasar

sukarela meskipun dengan diberikan pula hadiah serta lain-lain sjarat-sjarat dan fasilitet-

fasilitet jang menarik bagi pemilik-pemilik "hot-money" Fraksi P.K.I menjangsikan

sangat akan berhasilnja atau suksesnja usaha Pemerintah ini.

Saudara Ketua, maksud Pemerintah jang utama untuk mengeluarkan obligasi ini

adalah guna menarik "hot-money" dari peredaran dan diharapkan akan berhasil. Tetapi

disamping itu Pemerintah mempunjai maksud pula untuk lebih memperluas lapangan

operasinja dengan mempergunakan P.T. Biro Sertipikat Indonesia sebagai saluran. Biro

ini diberi wewenang untuk mengambil sebagian djumlah dari target jang telah

ditentukan itu. Djumlah dan lembaran-lembaran obligasi á Rp. 10.000, diharuskan untuk

disimpan dalam kluis sesuatu bank jang ditentukan oleh Pemerintah.

210

Rapat 60.

Atas dasar djumlah harga lembaran-lembaran obligasi jang tersimpan dalam kluis itu,

Biro Sertipikat Indonesia mempunjai wewenang untuk mengeluarkan atas namanja

sertipikat-sertipikat obligasi dengan lembaran petjahan masing-masing @ Rp. 1.000,-,

Rp. 500, dan Rp. 100,- untuk didjual pada rakjat banjak. Tehnik dan sistim jang

direntjanakan Pemerintah ini dalam hakekatnja tidak langsung mengenai "tref-vlaknja"

atau sasarannja karena target penarikan "hot-money" sebesar Rp. 2 miljard itu tidak akan

tertjapai, disebabkan:

1. Faktor-faktor seperti apa jang telah kami kemukakan tadi.

2. Sebagian dari djumlah "hot-money" sebesar Rp. 2 miljard itu terpusatkan dan

disimpan dalam kluis Biro Sertipikat Indonesia.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tudjuan jang pokok dari

pindjaman obligasi berhadiah tahun 1959 ini bukannja untuk menarik hot-money, tetapi

mempunjai sifat jang umum dalam arti kata rakjat banjak diikut-sertakan dalam usaha

untuk menghasilkan uang sebesar Rp. 2 miljard.

Djumlah Rp. 2 miljard itu akan ditjapai dengan pendjualan obligasi dalam beberapa

tranche. Tiap-tiap bulannja diharapkan dapat terdjual obligasi dalam djumlah setinggi-

tingginja Rp. 150 djuta atau dalam 1 minggu rata-rata Rp. 40 djuta. Sedangkan menurut

perkembangan uang muka dari Bank Indonesia untuk Pemerintah achir-achir ini dalam

tiap-tiap minggu Pemerintah memerlukan uang kas rata-rata sebesar Rp. 200 djuta.

Djika kami bandingkan penarikan hot-money dari peredaran sebesar lebih kurang Rp. 40

djuta dalam 1 minggu dengan keperluan Pemerintah akan uang kertas (kas) dalam tiap-

tiap minggunja sebesar lebih-kurang Rp. 200 djuta, maka penarikan uang dari peredaran

itu hanja 1/5 dari djumlah uang jang dikeluarkan Pemerintah dalam masjarakat setiap

minggunja. Atas dasar kenjataan-kenjataan dan fakta-fakta jang demikian itu penarikan

hot-money sebesar Rp. 2 miljard dalam djangka waktu 1 tahun, satu transche, tidak akan

mempunjai effek jang besar terhadap peredaran uang jang senantiasa mekar dan

mendjadi lebih besar, karena ditimbulkan oleh penutupan deficit jang besar dengan

pentjetakan uang kertas jang tidak diimbangi dengan investment dalam sektor produksi.

Saudara Ketua, lebih landjut Pemerintah bermaksud untuk memberikan generaal

pardon kepada peserta pertama dalam beberapa matjam padjak seperti jang dimaksudkan

dalam pasal 6 rantjangan Undang-undang ini. Pemberian ampunan umum pada mereka

dalam bentuk tidak dikenakan padjak-padjak pendapatan, kekajaan dan sebagainja serta

pembebasan tuntutan pidana bagi mereka itu dimaksudkan sebagai daja penarik dan

tegenprestasi bagi pemilik-pemilik hot-money. Ini berarti bahwa Pemerintah langsung

atau tidak, baik sadar maupun tidak sadar memberikan legalisasi atas kekajaan orang-

orang jang diperoleh dari sumber- sumber jang tidak sah seperti apa jang telah kami

211

Rapat 60.

kemukakan dalam 3 kategori hot-money itu. Pembebasan dan legalisasi kekajaan fihak-

fihak tertentu ini terang dalam rangka keadilan bagi para wadjib padjak jang setia

membajar iurannja pada Kas Negara akan menimbulkan perasaan jang kurang baik.

Lebih-lebih Pemerintah menjatakan bahwa angsuran pindjaman obligasi ini

pembajarannja dibebankan pada Anggaran Belandja Negara. Bukanlah hal demikian itu

pada hakekatnja jang membajar kembali pindjaman obligasi itu para wadjib padjak jang

setia membajar iurannja pada Kas Negara tiap-tiap tahunnja.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas itu dan dalam rangka

sila keadilan sosial dan sila perikemanusiaan, jang merupakan salah satu sila jang utama

dari negara kita maka Fraksi Partai Komunis Indonesia tidak dapat menjetudjui maksud

Pemerintah seperti tersebut dalam pasal 6 ajat 1, 2, 3, 4 dan 5 seperti tersebut dalam

rantjangan Undang-undang ini.

Mengingat keadaan dan perkembangan keuangan negara pada dewasa ini menurut

hemat kami perlu diadakan langkah-langkah dan tindakan-tindakan jang positip dalam

segala bidang pada umumnja dan chususnja dalam bidang moneter guna menjehatkan

keuangan negara. Pada prinsipnja seperti telah kami uraikan dalam pandangan umum

babak pertama adanja pindjaman obligasi Fraksi Partai Komunis Indonesia dapat

menjetudjuinja, tetapi dengan sjarat-sjarat bahwa:

1. Obligasi tahun 1959 ini bersifat umum dan atas dasar sukarela, dengan tudjuan

untuk menjehatkan keuangan dan untuk dana pembangunan projek-projek tertentu.

2. Pindjaman obligasi ini terdiri dari lembaran¬lembaran:

a. Rp. 10.000,-:

b. Rp. 1.000, -;

c. Rp. 500, -.

3. Peserta-peserta pertama tidak dibebaskan dari padjak malahan dikenakan padjak

jang kita namakan padjak obligasi, dengan persentase atas harga lembaran masing-

masing seperti tersebut dalam sliding-scale jang kami usulkan ini:

a. lembaran Rp. 10.000,- dikenakan padjak obligasi 10%;

b. lembaran Rp. 1.000,- dikenakan padjak obligasi 5%:

c. lembaran Rp. 500,- dikenakan padjak obligasi 2%.

Saudara Ketua, perlu kami djelaskan, bahwa sebenarnja jang diambil dari peredaran

alau diambil dari Pemerintah itu atas dasar sukarela adalah sedikit kelebihan koopkraoht

dari rakjat. Kalau orang mempunjai kelebihan koopkracht, kiranja tidak akan keberatan

untuk membajar padjak obligasi jang 2% itu, hingga demikian sebenarnja didalam sektor

jang sempit uang itu dinilai atas dasar koers jang sedikit baru, jaitu dari masjarakat

212

Rapat 60.

kepada Pemerintah. Kelak pendjualan oleh Pemerintah dilakukan setjara a pari, djadi

artinja 100% dari harga nominal obligasi tersebut.

4. Hasil pendjualan obligasi ini dimasukkan dalam.suaru dana pembangunan jang

hanja dapat dipergunakan chusus untuk keperluan rupiah financieringetas projek-projek

jang direntjanakan baik oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah Daerah.

Pengeluaran uang dari dana pembangunan tersebut baru dapat dilakukan setelah

mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakjat.

5 . Untuk kepentingan berhasilnja pindjaman obligasi tahun 1959 ini perlu daerah-

daerah swatantra diikut-sertakan dalam kampanjenja.

Sebab dengan kegiatan-kegiatan daerah swatantra untuk mendjelaskan kepada rakjat

tentang maksud obligasi ini jang bersifat umum, ialah untuk menjehatkan keuangan dan

hasilnja itu dimasukkan dalam dana pembangunan, dimana daerah-daerah setelah

menetapkan projek-projek jang tentu dan disahkan oleh Pemerintah Pusat diberi hak

pula untuk dapat mempergunakan dana tersebut untuk keperluan projek tersebut.

6. Pendjualan setjara tehnis dilakukan oleh bank-bank Pemerintah dan bank-bank

partikelir nasional serta P.T. Biro Sertipikat Indonesia dengan diberi provisi jang

persenannja ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah,

Seperti rentjana semula, maka verlengstuk dari Pemerintah ialah P.T. Biro Sertipikat

lndonesia, tetapi funksinja tidak mendjual, djusteru mengeluarkan sertipikat obligasi.

Meskipun para pemegang sertipikat itu mempunjai hak jang sama dengan pemegang

obligasi jang asli, tetapi tidak langsung oleh Pemerintah, melainkan dengan perantaraan

P. T Biro Sertipikat Indonesia. Dan dalam hubungan ini Pemerintah djuga memikul biaja

tjetak dari pada sertipikat-sertipikat obligasi itu; maka setjara financieel tehnis

sebenarnja Biro Sertipikat Indonesia itu tidak mengeluarkan biaja untuk mentjetak

sertipikat-sertipikat itu, dan didalam rangka sjarat jang kami kemukakan ialah jang

tersebut dalam nomor 6, maka Biro Sertipikat Indonesia itu mempunjai funksi sebagai

pembantu Pemerintah untuk mendjual obligasi kepada umum, jang mana untuk

keperluan itu diberi provisi sepantasnja.

Mereka jang mendapat pembajaran kupon, - ini djangan dibebaskan pula -,

dikenakan padjak kupon jang persenannja sebaiknja ditentukan dengan Undang-undang,

Sebelum mengachiri uraian kami ini, Saudara Ketua, perkenankanlah kami sedikit

menjatakan kurang puasnja djawaban Pemerintah atas apa jang telah ditanjakan

mengenai posisi hutang Pemerintah.

Pada tahun 1902 hutang negara Amerika Serikat adalah sebesar $ 1 miljard.

Pada tahun 1932 mekar mendjadi $ 19 miljard.

213

Rapat 60.

Pada tahun 1942 mekar mendjadi $ 72 miljard.

Pada tahun 1946 djumlah hutang negara Amerika Serikat adalah sebesar $ 269,4

miljard. Dihadapkan kepada suatu aktiva jang besarnja kurang lebih $ 66 miljard dan

savingbonds, artinja tabungan-tabungan dari rakjat, ialah $ 49 miljard, sedangkan

negara-negara bagian (states) pada tahun 1946, - djadi setahun sesudah Perang Dunia

kedua -, adalah sebesar $ 2 miljard. Haminte-haminte di Amerika Serikat adalah sebesar

$ 14 miljard pada waktu ini.

Ada seorang ahli internasional mengenai keuangan setelah menghitungkan berapa

perhitungan penduduk Amerika Serikat per aktiva pada achir tahun 1946 adalah antara $

1.855 sampai $ 1.856 per capita atau per orang, sedangkan penduduk pada tahun 1946

kurang-lebih ada 138 djuta orang.

Bagaimanakah posisi hutang Amerika Serikat pada waktu sekarang dan

bagaimanakah purchasing power dari United States Dollar atau daja-beli dari dollar itu?

Menurut John Pick didalam studinja dikupaskan, bahwa pada tahun 1956 hutang negara

Amerika Serikat adalah sebesar $ 280 miljard,

Bunganja setiap tahun ada sebesar $ 61/2 miijard atau 10% dari pengeluaran negara.

Dan bagaimanakah keterangan Senator Burth didalam Chamber of Commerce jang

mengatakan bahwa seluruh hutang negara jang berdjumlah $ 280 miljard itu tidak bisa

dibeli dengan seluruh tanah, gedung-gedung, mesin-mesin, tram-tram dan lain-lain

diseluruh Amerika Serikat. Inilah utjapan Senator Burth didalam Chamber of Commerce

Amerika Serikat.

Maka dari itu, Saudara Ketua, meskipun posisi hutang kita tidak begitu besar, tetapi

hendaknja hutang-hutang itu benar-benar digunakan, djangan non-produktif atau

konsumptif, tetapi benar-benar kepada investment, ialah untuk mengubah ekonomi

kolonial atau ekonomi ekspor mendjadi ekonomi investment.


Ketua: Saudara-saudara, dengan ini maka selesailah sudah pemandangan umum

babak kedua mengenai rantjangan Undang-undang ini jang telah diikuti oleh 7 orang

pembitjara.

Menurut tjatatan jang termaktub dalam daftar atjara, maka kelandjutan dari

pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang ini ialah:

Nanti malam, jaitu hari Rabu tanggal 3 Djuni 1959 dan selandjutnja pada hari Kamis

malam, jaitu besok tanggal 4 Djuni 1959.

Mengenai hal ini baiklah saja persilakan Pemerintah untuk memberi penegasan, hari-

hari manakah kesediaan Pemerintah untuk memberikan djawabannja dalam taraf kedua.

214

Rapat 60.

Selain dari pada itu, dalam pemandangan babak kedua tadi ada diantara para anggota

jang mengandjurkan jaitu Saudara Moenadir, jang masih menghendaki dan memudjikan,

supaja pembitjaraan-pembitjaraan informil antara Pemerintah dan para pembitjara itu

senantiasa dilandjutkan.

Dalam keterangan Pemerintah ada beberapa hutang luar negeri jang tidak disebut,

ialah misalnja kredit S.A.C. jang pertama, jang kalau saja tidak salah djumlahnja lebih-

kurang US $ 93.000.000,- dan kredit S.A.C. jang kedua, jang baru-baru ini disahkan

oleh Wakil Perdana Menteri Hardi, ialah sebesar US $ 40.300.000,-, inipun belum

disebut.

Dan didalam keterangan Pemerintah itu ada terdapat suatu kredit jang oleh

Pemerintah dinamakan kredit Nederland 1950 sedjumlah Nf 280.000.000 jang

angsurannja disini disebut pre P.M.

Apakah didalam hubungan ini Pemerintah belum mengambil sikap jang positif

terhadap hutang-hutang Pemerintah jang diwadjibkan untuk dikembalikan kepada

pemerintah Nederland sebagai akibat dari Konperensi Medja Bundar jang menentukan

supaja hutang-hutang itu dikembalikan?

Saudara Ketua, apakah tahun 1950 ini diadakan pindjaman jang chusus diluar

persetudjuan Konperensi Medja Bundar, apakah ini totalisasi dari pada seluruh sisa pada

tahun 1950? Kalau saja tidak salah, didalam Panitia Konperensi Medja Bundar jang

telah disetudjui oleh Pemerintah tahun 1956 segenap hutang jang dipikulkan pada

Indonesia itu sudah tidak perlu dihajar lagi.

Djadi dalam hal ini apakah hutang jang disebut didalam lampiran pidato Saudara

Menteri mengenai pindjaman Nederland sebesar Nf 280.000.000,- itu mengenai suatu

urusan jang lain.

Saudara Ketua, saja perlu menambah sedikit orientasi mengenai keadaan hutang

negara jang umumnja oleh sebagian atau setengah orang diagung-agungkan, ialah

pemerintah Amerika Serikat. Perkembangan hutang negara pemerintah Amerika Serikat

dapatlah kami gambarkan sebagai berikut, sebab ini mungkin bisa didjadikan peladjaran,

djanganlah meniru-niru sistim-sistim jang tidak tjotjok dengan kemampuan dan keadaan

kita.

Dalam hal ini saja hanja bisa menegaskan, bahwa menurut pengalaman, pertemuan

informil mengenai masalah-masalah tertentu jang telah mendjadi atjara Dewan

Perwakilan Rakjat dimasa jang lampau, memang banjak memberikan pengaruhnja,

effeknja untuk lebih melantjarkan permusjawaratan diantara Pemerintah dan pihak


215

Rapat 60.

Oleh karena itu, mengenai andjuran ini, kalau memang diantara kedua belah pihak,

antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat atau Pemerintah dan para pembitjara

terlihat effek-effek ini, baiklah activiteit kedjurusan itu senantiasa diperlihatkan.

Sekarang saja persilakan Wakil Pemerintah untuk memberikan pendjelasan,

kapankah kesediaan Pemerintah akan memberikan djawabannja atas pemandangan

umum babak kedua ini.

Mr. Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua, Pemerintah ingin

mendapat waktu untuk memberikan djawabannja itu, sampai diadakannja rapat Panitia

Permusjawararan nanti pada hari Senin jang akan datang. Dengan demikian, masih ada

waktu, sebagaimana dimintakan oleh Saudara Moenadir untuk mengadakan pembitjara

an informil dengan para anggota.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, djelasnja Pemerintah belum bersedia memberikan

djawabannja baik nanti malam, maupun besok. Djadi ini berarti bahwa nanti malam

tidak ada rapat.

Atjara nanti malam sebenarnja ialah melandjutkan atjara pagi hari, tetapi atjara

tersebut telah selesai pagi ini, karena pihak Pemerintah belum bersedia memberikan

djawabannja, dan karena itu maka nanti malam tidak ada rapat. Besok siang biasa jaitu

rapat Seksi-seksi dan besok malam ada rapat.

Adapun rapat Panitia Permusjawaratan telah ditentukan pada hari Senin tanggal 8

Djuni; djadi berarti bahwa kelandjutan pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-

undang ini akan ditentukan didalam rapat Panitia Permusjawaratan tanggal 8 Djuni hari

Senin.

Mudah-mudahan waktu jang terluang antara hari ini sampai berlangsungnja rapat

Panitia Permusjawaratan nanti dapat dipergunakan oleh para anggota dan Pemerintah

untuk pembitjaraan informil mengenai rantjangan Undang-undang ini.

Saudara-saudara, buat hari ini rapat sudah selesai dan rapat saja tutup.


216



RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang II.

R A P A T 64.

Hari Senin, 8 Djuni 1959.

(Djam panggilan : 09.00)

Surat- surat masuk - Keterangan Pemerintah mengenai ketjelakaan kereta api dekat

Tasikmalaja (Trowek) (Sid. 1959, P. 420) - Rantjangan Undang-undang tentang

pertambangan (Sid. 1959, P. 413) - Rantjangan Undang-undang tentang minjak (Sid.

1959, P. 414) - Rantjangan Undang-undang tentang pemberantasan korupsi (Sid. 1958,

P. 324).


Sekertaris: Mr Soemarsono Pringgodiredjo,


S. Hadikusumo, H. Hasan Basri, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Udin Sjamsudin,

Anwar Harjono, B. J. Rambitan, H. Zainal Abidin Ahmad, Rh. Koesnan, H. Siradjuddin

Abbas, Dr H. Ali Akbar, T. S. Mardjohan, H. Zainul Arifin, Wijono Soerjokoesoemo,

Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, H. A. Chamid Widjaja, Peris Pardede,

R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Nj. Moedikdio, Manai

Sophiaan, Winoto Danuasmoro, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja

Emas, Djokosoedjono, Prawoto Mangkusasmito, Ajip Muchamad Dzukhri, Singgih

Tirtosoediro, Sukatno, I B. P. Manuaba, Njoto, Nj. Lastari Soetrasno, Mr Soebagio

Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir Thaher Thajeb, Soepeno Hadisiswojo, F.

Runturambi, Usman Muftiwidjaja, Eddie Abdurrahman Martalogawa, Gusti Abdul

Moeis, M. Saleh Umar, Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody

Gondokusumo, Mr Dr A. M. Tambunan, K. H. Fakih Usman, Nj. Soepeni, Muh.

Sardjan, Soedjono, Mr Sudjono Hardjosudiro, Anwar Tjokroaminoto, Soedisman,

217

Rapat 64.

Soedarsono, Husein Kartasasmita, Imam Soetardjo, H. Munir Abisudjak, Nj, Mahmudah

Mawardi, Nj. Oemi Sardjono, Asraruddin, Abdul Hakim, Drs D. S. Matakupan, Umar

Salim Hubeis, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo,

Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Moenadir,

Murtadji Bisri, Brodjotruno Maniudin, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen, Sudjito, H.

Moedawari, R. Moh. Saleh Sur janinprodjo, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi

Sastrowidjojo, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Soewono, Harsono Tjokroaminoto, Zainal

Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio, Wasis, Imam

Soepami Handokowidjojo, R. Poeger, Achmad Siddiq, R. K. H. Musta'in, Moh. Noor

Abdoelgani, Nj. Hadinijah Hadi. R. Soehardjo alias Bedjo, Abdul Rasjid Faqih, Hussein

Saleh Assegaf, K. H .Muh. Saifuddin, Nj. Ch. Salawati, H. Senduk, H. Moch. Akib,

Moh. Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Jusuf Adjitorop, M. Siregar, Sahar gelar

Sutan Besar, K. H. Masjhur Azhari, Mr Gele Haroen, Nungtjik A. R., Djadil Abdullah

Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, M. O. Bafadhal, Dr Sjech H. Djalaluddin, V. B. Saka, I

Made Sugitha, Drs J. Piry, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmuthalib Daeng

Talu, Chr. J. Mooy, Djumhur Hakim, Rd. Emong Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M.

Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, R. Ido Gamida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi

Soemawidjaja, R. Gatot Mangkupradja, Djadja Wiriasumita, Muh. Fadil Dasuki, Sastra,

S. M. Thaher, Rd. Moh. Basah, Mr R. Memet Tanumidjaja, Amung Amran, E. Moh.

Mansjur, Pandoe Kartawigoena, Nj. S. Marijamah Djoenaidie, Soelardi, Nj. Sundari

Abdulrachman, Kasim, Nj. Sutijah Surya Hadi, Nj. Soemari, S. Danoesoegito, Soetjipto,

Scekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Josotaruno Ichsan Noer, K. H. Muslich,

Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Partoadiwidjojo, Soesilo Prawirosoesanto, H. Zain Al

habsji, Tjoegito, Nj. Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad

Ardiwinata, Ahmad Dara Sjahruddin, Subadio Sastrosatomo, Z. Imban, Jahja Siregar,

Ahem Emingpradja, K. H. Abdul Djalil, R. A. A. Soemitro Kolopaking, Njono, Mr

Imron Rosjadi, Moh. Isnaeni, D. N. Aidit, Nj. Suzanna Hamdani, Muh. Padang, A. B.

Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, H. J. C. Princen, R. Ch.

M. Du Puy, E. F. Wens, D. Hage, J. R. Koot, Ang Tjiang Liat.

Wakil Pemerintah: 1. G. A. Maengkom, Menteri Kehakiman;

2. Ir F. J. Inkiriwang, Menteri Perindustrian;

3. Dr Azis Saleh, Menteri Kesehatan;

4. Mr Sukardan, Menteri Perhubungan.

218

Rapat 64.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Djumlah anggota jang hadir adalah 147

orang.

Adapun atjara kita sekarang adalah sebagai berikut:

1. Surat-surat masuk;

2. Keterangan Pemerintah mengenai ketjelakaan kereta api dekat Tasikmalaja

(Trowek), (P. 420);

3. Rantjangan Undang-undang tentang pertambangan (P. 413);

4. Rantjangan Undang-undang tentang minjak, (P. 414);

5. Rantjangan Undang-undang tentang pemberantasan korupsi (P. 324).

Sebelumnja kita memasuki atjara, terlebih dahulu saja persilakan Saudara Sekertaris

untuk membatjakan surat-surat masuk.

Sekretaris: Surat-surat masuk jang perlu diumumkan ialah:

1. Amanat Presiden tanggal 14 Maret 1959 No. 777/HK/59 tentang menjampaikan

surat-surat rantjangan Anggaran Tambahan 1958 mengenai Bagian-bagian Anggaran

dan mengenai Bagian-bagian I.B.W., untuk dibitjarakan dalam sidang Dewan

Perwakilan Rakjat.

Rantjangan Undang-undang ini telah dibagikan kepada para anggota.

2. Surat dari Menteri Sosial tanggal 6 Djuni 1959 No. P.A. 1-1-20 jang isinja

mengenai laporan tentang ketjelakaan kereta api dekat Tasikmalaja.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, sebelum kita memasuki atjara, maka saja beritahukan

bahwa atjara kita sekarang ini adalah agak berat jaitu, karena ada 4 buah dan jang mesti

dapat kita lakukan pada pagi hari ini ialah mengenai keterangan Pemerintah tentang

ketjelakaan kereta api dekat Tasikmalaja, dan kedua tentang rantjangan Undang-undang

tentang pertambangan.

Adapun mengenai atjara jang dua lagi, karena mengingat waktu reces telah dekat,

mungkin untuk membitjarakannja djuga ada sedikit kesulitan, maka baiklah kita

serahkan sadja kepada Panitia Permusjawaratan untuk memutuskannja.

Untuk hal jang demikian itu, saja minta perhatian Saudara Menteri jang

bersangkutan, terutama Saudara Menteri Kehakiman mengenai rantjangan Undang-

undang tentang pemberantasan korupsi dan Saudara Menteri Perindustrian mengenai

rantjangan Undang-undang tentang minjak.

Hal ini, djuga disampaikan kepada pihak Kementerian Keuangan mengenai ketiga

atjara jang sekarang masih menunggu artinja jang pagi ini harus diputuskan oleh Panitia

Permusjawaratan, apakan ketiga atjara itu dapat dimasukkan didalam atjara sebelum

reces ataukah harus ditunda.

219

Rapat 64.

Demikianlah permakluman supaja mendjadi pengetahuan Saudara-saudara.

Sekarang kita memasuki atjara mengenai keterangan Pemerintah mengenai

ketjelakaan kereta api dekat Tasikmalaja.

Mengenai hal ini kita telah pula menerima surat resmi dari Menteri Perhubungan

tanggal 5 Djuni 1959 jang berbunji sebagai berikut:

"Djakarta, 5 Djuni 1959.

Kepada jang terhormat

Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat

di

Djakarta.

Bekenaan dengan ketjelakaan kareta api di Km. 242 + 5/6 dekat tempat

pemberhentian Trowek antara stasiun Tjiawi-Tjipendeuj pada tangga1 28 Mei 1959 jang

baru lalu, Pemerintah menganggap perlu memberikan keterangan kepada Dewan

Perwakilan Rakjat.

Berhubung dengan itu kami mengusulkan supaja keterangan Pemerintah tersebut

diatas dapat diberikan pada sidang pleno terbuka D.P.R. tanggal 8 Djuni 1959 djam 9

pagi.

Menteri Perhubungan,

Mr SUKARDAN".

Saudara-saudara, sesuai dengan permintaan Pemerintah itu pada beberapa hari jang

lalu telah kita putuskan bahwa keterangan Pemerintah itu dapat diberikan pada pagi ini.

Maka sekarang saja persilakan Saudara Menteri Perhubungan untuk memberikan

keterangannja mengenai ketjelakaan kereta api dekat Tasikmalaja (Trowek) itu (Sid.

1959, P. 420).

Mr Sukardan, Menteri Perhubungan: Saudara Ketua jang terhormat, berkenaan

dengan malapetaka jang telah terdjadi pada tanggal 28 Mei 1959 dekat tempat

pemberhentian (stopplaats) Trowek antara Tjiawi-Tjipeundeuj berhubung

menggelundungnja sebahagian rangkaian kereta api penumpang No. 31, Pemerintah

ingin memberikan keterangan kepada sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat

ini sebagai berikut:

220

Rapat 64.

Berita pertama jang diterima di Kementerian Perhubungan dengan perantaraan

telepon pada tanggal 28 Mei 1959 djam 16.15 berbunji sebagai berikut:

Sneltrein pertama kereta api No. 31 Bandjar-Bandung di Km 239 + 6 antara Tjiawi-

Tjipeundeuj putus dibelakang lok. Seluruh formasi menggelundung kedjurusan Tjiawi

dan djatuh di Km 242 dekat stopplaats Trowek. Omvang dari ketjelakaan belum

diketahui.

Terdjadi pada ± 07.30 pagi. Pimpinan Djawatan Kereta Api Exploitasi Barat

menerima kabar ini pada djam 14.00. Tasikmalaja dan Tjibatu sedang dihubungi, tetapi

belum mengetahui keadaan sebenarnja. Semua kereta api antara Tjipeundeuj-Tjiawi

tidak bisa lewat, " ,

Setengah djam kemudian diterima berita lebih landjut sebagai berikut:

Menurut berita jang diterima dari Kepala Polisi Tjiawi jang meninggal 109 orang,

luka-luka berat 123 orang, Stremming ditaksir 1 minggu. Overstapdienst berhubung

keamanan sekitar Trowek sekarang belum mungkin.

Dari pimpinan Djawatan Kereta Api Exploitasi Barat diterima kabar bahwa

kraanwagen besar jang ada di bengkel Manggarai akan diberangkatkan pada djam 19.00

dari Manggarai, menudju ketempat ketjelakaan.

Oleh karena kami pada waktu itu tidak ada dirumah, maka berita ini baru dapat kami

terima sendiri pada djam 18.20 dan dengan segera kami mengadakan persiapan

seperlunja untuk esok harinja, hari Djum'at 29 Mei 1959 pagi berangkat ketempat

ketjelakaan tersebut.

Kepada pimpinan Djawatan Kereta Api di Bandung diinstruksikan untuk

mendjalankan sebuah kereta api luar biasa dari Bandung sampai ketempat ketjelakaan

pada Km 242 + 5/6 berangkat dari Bandung pada djam 11.00, sedang kami jang

berangkat dengan mobil dari Djakarta ditaksir akan tiba distasiun Bandung sebelum

djam tersebut diatas.

Selandjutnja diinstruksikan supaja terus-menerus memberikan laporan tentang soal-

soal jang bertalian dengan pemberian pertolongan kepada para korban ketjelakaan,

Pada djam 21.01 Balai Besar Djawatan Kereta Api Bandung melaporkan sebagai

berikut:

Rombongan Balai Besar Djawatan Kereta Api, Kepolisian, Wakil Panglima TT. IIl,

Residen dan Kepala Reskrim akan berangkat malam itu djam 21.30 dengan mobil

ketempat ketjelakaan, sedangkan tanggal 29 Mei 1959 pagi Panglima TT. III sendiri

beserta Staf akan berangkat djuga ketempat tersebut. Akan diusahakan mengadakan

kontak terus-menerus dari tempat ketjelakaan dengan Bandung.

221

Rapat 64.

Selandjutnja pada ± djam 22.00 kami berhasil menghubungi Saudara Menteri

Kesehatan, dalam pembitjaraan mana kami mintakan perhatian beliau akan besarnja

korban-korban ketjelakaan jang djatuh, serta kemungkinan kekurangan obat-obatan,

tenaga-tenaga dokter dan lain-lain. Berhubung dengan itu kami mintakan bantuan

seperlunja, sehingga perawatan para korban dapat dilakukan sebaik-baiknja, bantuan

mana disanggupi oleh Saudara Menteri Kesehatan.

Saudara Ketua, demikianlah pada esok paginja Djum'at 29 Mei 1959 kami berangkat

dengan mobil ke Bandung. Sementara itu melalui pers telah dikeluarkan pengumuman

resmi sementara, sedangkan kepada pimpinan Djawatan Kereta Api diinstruksikan pula

untuk mengibarkan bendera setengah tiang tanda berkabung pada semua gedung-gedung

Djawatan Kereta Api dipulau Djawa selama 2 hari dan chusus untuk gedung-gedung

Djawatan Kereta Api jang berada di Kabupaten Tasikmalaja sampai beserta 31 Mei

1959 berhubung penguburan terachir djenazah para korban dilakukan pada 31 Mei 1959.

Pada pukul 10.45 kami sampai di Bandung dan segera meneruskan perdjalanan

dengan kereta api, disertai beberapa orang pimpinan Balai Besar Djawatan Kereta Api

dan tiba ditempat ketjelakaan pada Km 242 + 5/6 pada pukul 15.05.

Kraanwagen jang diberangkatkan pada tanggal 28 Mei 1959 djam 19.00 telah

sampai distasiun Tjipeundeuj tanggal 29 Mei djam 15.00 dan akan tiba ditempat

ketjelakaan djam + 16.30.

Pada waktu kami tiba ditempat ketjelakaan, pasukan T.N.I. dari Bataljon 302 jang

telah diperkuat, beserta Polisi, tenaga-tenaga dari Djawatan Kesehatan, Sosial, Palang

Merah Indonesia dan petugas-petugas Djawatan Kereta Api jang didatangkan dari

Tjiawi, Tasikmalaja, Tjibatu, Bandung dan Djakarta sedang bekerdja keras sedjak mulai

terdjadinja ketjelakaan, sehingga semua korban jang dapat diangkat telah diangkut ke

Tjiawi untuk diteruskan ke Rumah Sakit Tasikmalaja. Pengangkatan beberapa korban-

korban lainnja jang masih terdapat, berhubung terhimpit oleh kepingan kereta-kereta

belum mungkin dikeluarkan dan harus menunggu datangnja kraanwagen.

Karena kraanwagen seperti disebutkan diatas baru akan tiba ditempat ketjelakaan

pada ± djam 16.30, maka oleh komandan pasukan T.N.I. jang bertugas disana

diputuskan untuk memperkuat pendjagaan dan memberikan dekking setjukupnja,

sehingga malam itu pasukan penolong dapat bekerdja terus.

Setelah mendapatkan bahan-bahan seperIunja dari keadaan setempat, perdjalanan

diteruskan ke Tasikmalaja, dan langsung menudju kerumah sakit. Dari pemimpin

Rumah Sakit Tasikmalaja pada waktu itu belum dapat diperoleh keterangan tentang

222

Rapat 64.

djumlah korban sebagai keseluruhannja, karena beberapa korban di Tjiawi telah dikenal

dan diminta oleh para keluarganja, sebagian lagi diteruskan ke Tasikmalaja.

Inilah sebabnja bahwa berita tentang djumlah korban ini pada permulaannja satu

sama lain bertentangan dan tidak tjotjok.

Djumlah korban jang pasti baru dapat kami peroleh esok harinja tanggal 30 Mei

1959. Sampai 30 Mei 1959 siang tertjatat korban meninggal sebanjak 91 orang, ialah

terdiri dari 81 orang jang meninggal seketika itu djuga, 4 orang meninggal dirumah sakit

Tasikmalaja dan 6 korban jang dikeluarkan dari himpitan kereta-kereta pada malam hari

tanggal 29 Mei 1959 menghadap tanggal 30 Mei 1959, sedangkan 45 orang masih

dirawat dirumah sakit. Mengenai orang-orang jang luka jang sesudahnja mendapatkan

pertolongan dokter kemudian terus kembali ketempat kediamannja masing-masing, tidak

diadakan tjatatan jang lengkap. Djenazah jang masih ada dirumah sakit akan

ditangguhkan penguburannja sampai dengan tanggal 31 Mei pagi ± djam 09.00 guna

memberi kesempatan kepada keluarga masing-masing untuk mengambilnja.

Didalam suasana sedih ini ada. satu hal jang menggembirakan, ialah telah sampainja

sedjumlah obat- obatan beserta tenaga-tenaga dokter, ahli obat-obatan, djuru-rawat dan

lain sebagainja jang didatangkan dengan dua pesawat A.U.R.I. atas usaha Saudara

Menteri Kesehatan,

Selesai, mengundjungi para korban dirumah sakit, kami menudju ketempat

kediaman Kepala Daerah dimana diadakan pembitjaraan beserta pimpinan Djawatan

Kereta Api dan pembesar-pembesar setempat mengenai pengurusan para korban

selandjutnja.

Antara lain diputuskan bahwa segala biaja jang ditimbulkan akibat ketjelakaan

tersebut seperti biaja pengangkutan, penguburan, obat-obatan, rumah sakit dan lain

sebagainja ditanggung seluruhnja oleh Djawatan Kereta Api. Untuk memudahkan

penjelesaian, semua pengeluaran harus disalurkan melalui Kepala Rumah Sakit atau

Kepala Daerah Tasikmalaja. Djika telah ada tanda-tangan dari salah seorang pedjabat

tersebut, pembajaran dapat dimintakan dari Kepala Stasiun Tasikmalaja jang telah

diberikan instruksi seperlunja.

Tindakan sementara menunggu tanggal 31 Mei pagi telah diambil, bahwa djika

diminta oleh keluarganja, oleh Djawatan Kereta Api djenazah korban dapat diangkut

atas tanggungan Djawatan Kereta Api ketempat jang dikehendaki.

Korban-korban jang luka dapat pulang ketempat masing-masing atas biaja Djawatan

Kereta Api.

Anggota keluarga jang akan menengok para korban jang sedang dirawat dirumah

sakit Tasikmalaja akan diberikan angkutan pertjuma.

223

Rapat 64.

Pada tanggal 31 Mei 1959 dengan mendapat perhatian jang luar biasa dari segenap

lapisan masjarakat, pembesar-pembesar sipil dan militer dari Djawa Barat, wakil

pimpinan Djawatan Kereta Api, wakil Menteri Perhubungan beserta warga kereta api

telah dilakukan penguburan djenazah-djenazah jang tidak dapat dikenal di Tasikmalaja,

Djumlah korban jang tidak dapat dikenal lagi adalah 13 orang.

Saudara Ketua, untuk memperlengkap keterangan Pemerintah. dibawah ini

dikisahkan tindakan-tindakan jang telah diambil oleh Saudara Menteri Kesehatan setelah

menerima kabar dengan tilpon dari kami.

Segera sesudah pada kurang-lebih pukul 10 malam, tanggal 28 Mei jang lalu

diterima berita dari Menteri Perhubungan tentang ketjelakaan kereta api hebat antara

Bandung dan Tasikmalaja, maka Menteri Kesehatan berhubungan tilpon dengan

Pengawas Kesehatan Djawa Barat di Bandung untuk minta keterangan mengenai

djumlah dan sifat korban-korban ketjelakaan tersebut itu.

Untuk itu Pengawas Kesehatan Djawa Barat perlu berhubungan tilpon dulu dengan

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swatantra tingkat II Tasikmalaja.

Kira-kira pukul 1 malam itu djuga Pengawas Kesehatan Djawa Barat meneruskan

telefonis kepada Menteri Kesehatan, laporan sementara dari Kepala Dinas Kesehatan

Daerah Swatantra tingkat II Tasikmalaja, bahwa menurut taksiran ada kira-kira 185

orang jang tewas dan kira-kira 200 orang jang luka-luka berat, belum terhitung jang

luka-luka ringan.

Pertolongan pertama telah diberikan, mula-mula oleh djururawat-djururawat dari

poliklinik-poliklinik Tjiawi dan sekitarnja, selandjutnja oleh 2 dokter jang dikirim dari

Tasikmalaja ketempat ketjelakaan.

Para korban diangkut dengan oto-oto ambulans dan truk-truk ke Rumah Sakit Umum

Tasikmalaja.

Berdasar laporan sementara ini, maka oleh Menteri Kesehatan diinstruksikan kepada

Pengawas Kesehatan Djawa Barat untuk segera kirim oto-oto ambulans dari Bandung

ketempat ketjelakaan dan ke Tasikmalaja, dan kepada Sekertaris Djenderal Kementerian

Kesehatan diinstruksikan untuk segera menjiapkan suatu rombongan kesehatan serta

obat-obatan untuk dikirim ke Tasikmalaja.

Maka esok harinja, tanggal 29 Mei pagi-pagi diberangkatkanlah dengan 2 pesawat

terbang dari Angkatan Udara ke Tasikmalaja 1 rombongan ahli bedah serta pembantu-

pembantunja dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, 1 rombongan ahli bedah serta

pembantu-pembantunja dari Rumah Sakit Umum Pusat, dan 1 rombongan ahli pharmasi

serta pembantu-pembantunja dari Djawatan Perlengkapan Pharmasi dan Markas Besar

224

Rapat 64.

Palang Merah Indonesia dengan membawa obat-obatan 21/2 ton, semua itu dibawah

pimpinan Kepala Bagian Kedokteran Sosial Kementerian Kesehatan.

Kemudian, esok harinja lagi, tanggal 30 Mei, berdasarkan permintaan Rumah Sakit

Umum Tasikma- 1aja dengan koerier, maka menjususlah kiriman Rontgenfilms, susu

bubuk, selimut dan pakaian pasien ke Tasikmalaja.

Laporan jang diterima terachir pada tanggal 5 Djuni jang lalu oleh Kementerian

Kesehatan dari Pengawas Kesehatan Djawa Barat, menjebut sebagai angka-angka

tentang djumlah korban:

92 orang jang tewas,

61 orang jang luka-luka berat, sehingga perlu dirawat dirumah sakit,

53 orang jang luka-luka ringan, sehingga dapat berobat poliklinis.

Saudara Ketua jang terhormat, angka-angka jang disebut paling achir ini adalah

angka-angka jang diterima oleh Saudara Menteri Kesehatan pada tanggal 5 Djuni,

sedangkan angka-angka jang terlebih dulu disebut mengenai keadaan pada tanggal 30

Mei 1959 siang.

Mengenai terdjadinja ketjelakaan tersebut Pemerintah dapat menerangkan, bahwa

laporan lengkap mengenai sebab-musababnja ketjelakaan itu belumlah dapat diberikan,

berhubung para pegawai Kereta api No. 31 jang mengetahui kedjadian tersebut sebanjak

9 orang sedjak tanggal 29 Mei 1959 berada dalam tahanan Polisi di Tasikmalaja, Pada

tanggal 2 Djuni 1959 6 orang diantaranja telah dibebaskan; djadi 3 orang jaitu

kondektur-pemimpin dan 2 orang masinis hingga saat ini masih ditahan di Tasikmalaja.

Saudara Ketua, tadi kami mendapat laporan bahwa 3 orang jang ditahan itu sudah

mulai dilepaskan dari tahanannja. Oleh karenanja keterangan dibawah ini adalah bahan -

bahan jang dapat dikumpulkan dari pedjabat-pedjabat Djawatan Kereta Api/orang-orang

jang dianggap dapat mengetahui persoalannja, sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 1959 lokomotip dari kereta api penumpang No.

31, jang berangkat djam 05.10 dari Bandjar menudju ke Bandung, pada kurang-lebih

djam 07.30 telah mendapat kerusakan di Km 239 + 6 antara stasiun Tjiawi -

Tjipeundeuj, sehingga tidak dapat meneruskan perdjalanannja. Susunan rangkaiannja

dihitung dari dj urusan Tjipeundeuj terdiri dari:

5 wagon dekking pengawal, Lok CC 20021, DL 7037 (bagasi), disambung BL 5016

(kereta klas II), dan disambung lagi dengan kereta klas III, jaitu: CL 5037, CL. 8515, CL

8534.

Oleh kondektur-pemimpin dimintakan lokomotip pertolongan dari Tjipeundeuj jang

berasal dari kereta api 324, jang menurut daftar perdjalanan kereta api harus bersilang

dengan kereta api No. 31 di Tjipeundeuj. Setelah lokomotip penolong datang dan

225

Rapat 64.

digandengkan, setelah ditjoba ternjata lok inipun tidak dapat menarik rangkaian dari

kereta api No. 3l.

Achirnya oleh para pegawai kereta api jang bertugas diputuskan untuk menarik

rangkaian kereta api No. 31 dalam dua bahagian.

2 Setelah itu oleh seorang (jang hingga kini belum pasti diketahui) dilepaskan empat

kereta penumpang dibelakang DL, jang kemudian menggelundung kedjurusan Tjiawi,

karena tadinja tidak diadakan tindakan pengamanan jang tjukup baik.

3. Berhubung djalan kereta api menurun dengan tandjakan 25 per mil (250/00) maka

keempat kereta tersebut dalam waktu jang tidak lama telah meluntjur tjepat, dan setelah

menempuh djarak sedjauh 3 Km, jaitu dari Km 239 + 6 sampai di Km 242 + 5/6, pada

saat melalui tikungan dekat stopplaats Trowek kereta No. 3 dari muka telah terbanting

ke tebing sebelah kiri kedjurusan Tjiawi dan hantjur, karena No. 4 djuga terlempar

ketebing dan hantjur sebahagian, sedangkan kereta No. 2 keluar dari rel kena tebing dan

mendapat kerusakan sedikit dan kereta jang paling depan keluar dari rel dengan tidak

mendapat kerusakan apa-apa.

4. Sepandjang diketahui oleh orang-orang jang melihat sewaktu 4 kereta tersebut

mulai meluntjur, beberapa penumpang jang mengetahui telah sempat melontjat dan

terhindar dari bahaja maut.

Suasana pada saat itu sudah sedemikian paniknja, sehingga setiap orang tidak tahu

lagi apa jang harus dilakukan.

Sementara itu masinis dari lok jang ketinggalan disaat 4 kereta mulai

menggelundung, mendengar perintah (tidak tahu dari siapa) untuk mengedjar kereta-

kereta, jang menggelundung dengan maksud untuk menggandengkan kembali dan

menghindarkan ketjelakaan, akan tetapi tidak berhasil, malahan kemudian menabrak

rangkaian jang sudah keluar dari rel.

Akibat dari tabrakan ini ialah kereta bagasi DL jang ada paling depan bengkok

buffernja, 2 grobak dekking keluar dari rel, kereta CL No. 2 dari rangkaian jang

menggelundung pesok sedikit.

Untuk lengkapnja bersama ini disampaikan gambar schets dari keadaan pada tempat

ketjelakaan tersebut diatas (lihat lampiran).

5. Seperti telah dikemukakan terlebih dahulu kebanjakan korban-korban (berdjumlah

88 orang) meninggal seketika itu djuga ditempat ketjelakaan dalam keadaan jang sangat

mengharukan, sedangkan 4 orang jang meninggal kemudian di Rumah Sakit

Tasikmalaja.

226

Rapat 64.

6. Pada keesokan harinja Sabtu tanggal 30 Mei 1959 pagi kami telah datang kembali

dengan kereta api dari Tasikmalaja ketempat ketjelakaan, dimana telah disaksikan

bahwa dari kemarin sorenja sampai pagi telah dilakukan pengangkatan kereta-kereta

jang keluar dari rel dan pada pagi itu baan setjara tehnis telah dapat dilalui, akan tetapi

berhubung pengangkatan djenazah-djenazah jang tertimbun tanah belum selesai sama

sekali, maka baan tersebut baru dibuka kembali untuk lintas kereta api seperti biasa

mulai hari Minggu tanggal 31 Mei 1959 pagi hari.

Saudara Ketua, demikianlah fakta-fakta jang dapat dikumpulkan dan disampaikan

Pemerintah kepada sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini.

Adapun sebab-sebab tehnis jang menjebabkan terdjadinja ketjelakaan tersebut dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. 4 kereta penumpang dibelakang DL telah dilepas orang. Siapa jang melepaskan

hingga laporan ini diberikan belum diketahui.

b. Lok diesel CC 20021 jang menarik kereta api 31 telah mendapat kerusakan mesin

di Km 239 + 6 sehingga tidak dapat meneruskan perdjalannja lagi.

c. Jang menjebabkan kerusakan mesin itu adalah salah satu dari 6 buah schakelaar

lapang-lemah (zwakveld) untuk motor-motor traksi telah matjet dalam kedudukan

tertutup, sehingga dengan demikian salah satu dari pengamanan lokomotip meniadakan

tenaga pada lokomotip tersebut.

d. Sepandjang peraturan jang berlaku bagi suatu kereta api jang terpaksa berhenti

dilereng adalah sebagai berikut:

I. Djika kereta api dalam perdjalanan berhenti dilereng dan lokomotip (walaupun

seluruhnja dalam keadaan baik dan tekanan uap penuh) tidak dapat menariknja

(kedjurusan naik), maka djika bagian lereng jang telah didjalani tidak terlalu

pandjang kereta api diundurkan kembali sampai dibagian djalan jang datar atau

jang lerengnja tidak begitu berat, supaja kereta api disitu mulai lagi digerakkan

madju.

II. Apabila:

1. dapat diketahui sebelumnja bahwa dengan dimundurkannja kereta api,

kesulitan tidak dapat diatasi (tidak ada gunanja);

2. Achirnya lereng hampir tertjapai dan sebagian kereta api dapat direm

sedemikian sehingga tidak ada bahaja akan meluntjur kembali, djadi

banjaknja gandar-gandar jang direm mentjukupi sjarat jang ditentukan,

sehingga dapat ditinggalkan, dalam hal ini hanja rem-tangan jang dapat

dipertjajai; maka setelah dipasang sembojan bahaja jang diperlukan dan

227

Rapat 64.

dipasang sembojan "rintang-djalan" dilokomotip, masinis berangkat dengan

bagian kereta api jang muka ke setasiun pertama berikutnja.

Kondektur-pemimpin mengawal bagian kereta api itu. Setelah sampai disetasiun itu,

lokomotip segera diberangkatkan kembali untuk mengambil bagian kereta api jang

ditinggalkan.

III. Djika perdjalanan kereta api tidak bisa dilandjutkan dengan salah satu tjara

tersebut di d.1) dan d.2), maka harus diminta pertolongan.

e. Sangat disesalkan bahwa oleh petugas-petugas jang bertanggung-djawab tidak

dipenuhi salah satu dari sjarat-sjarat jang telah ditetapkan di atas.

f. Mengingat akan peristiwa di Trowek tersebut oleh pimpinan Djawatam Kereta

Api Djawa Barat segera diambil tindakan larangan untuk meninggalkan sebagian

rangkaian kereta api ditandjakan dengan lereng lebih dari 50/00, jang berarti untuk lebih

mendjamin keamanan perdjalanan kereta api. Untuk lengkapnja saja batjakan maklumat

dari Djawatan Kereta Api Eksploitasi Djawa Barat jang dikeluarkan pada tanggal 3

Djuni 1959, sebagai berikut:

"Mengingat ketjelakaan kereta api jang terdjadi antara Trowek / Tjipeundeuj pada

tanggal 28 Mei 1959 jang lalu, jang banjak sekali membawa korban manusia, maka

dengan menjimpang dari apa jang tertera dalam buku Reglement 16 pasal 47, di

Eksplotasi Djawa Barat tidak boleh lagi suatu rangkaian kereta api jang dalam

perdjalanan berhenti (karena umpamanja lok mogok dan sebagainja) dilereng lebih 50/00,

dilepas atau ditinggalkan.

Dalam keadaan demikian semua rem tangan dan rem lain jang ada pada lok dan

kereta-kereta harus diikat dengan sekeras-kerasnja.

Djikalau rangkaian kereta api berhubung dengan sesuatu hal tidak mungkin ditarik

dengan sekaligus oleh loknja sendiri atau oleh lok pertolongan kesetasiun jang

berikutnja, maka kondektur dan masinis jang bersangkutan harus berusaha untuk

memundurkan seluruh rangkaian kereta api itu menurut peraturan jang tertera dalam

Reglement 19 pasal 49 ajat 5 sampai ketempat jang datar atau terus sampai kesetasiun

jang pertama jang telah dilalui.

Ditempat jang datar atau disetasiun itulah kemudian baru boleh ditinggalkan

sebagian dari rangkaian kereta api dengan memperhatikan peraturan-peraturan jang

tertera dalam Reglement 16 pasal 47 ajat 2 dan 3 (dilintas bebas atau disetasiun jang

tidak didjaga)".

Demikian berdasarkan maklumat jang telah dikeluarkan oleh pimpinan Djawatan

Kereta Api Eksploitasi Djawa Barat.

228

Rapat 64.

Oleh pimpinan Djawatan Kereta Api dengan tjara jang lebih terperintji telah

dikeluarkan instruksi Direktor Djawatan Kereta Api No. 4/59 tanggal Bandung, 1 Djuni

1959.

Saudara Ketua jang terhormat, pada achirnya dapat diberitahukan bahwa berkenaan

dengan malapetaka ini Pemerintah telah menerima beberapa kawat ikut berduka-tjita dan

antara lain Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, dan beberapa negara sahabat jang

pada pokoknja minta disampaikan pernjataan ikut berduka-tjita kepada para keluarga

korban kereta api di Trowek.

Ketjuali dari pada itu dari beberapa perwakilan asing jang ada di Djakarta telah

diterima pula tawaran bantuan berupa obat-obatan dan apapun djuga jang dapat

diber.ikan oleh mereka untuk sekedar meringankan penderitaan para korban.

Sekian, Saudara Ketua, keterangan Pemerintah tentang ketjelakaan kereta api di

Trowek pada tanggal 28 Mei 1959 jang baru lalu.

Pemerintah merasa menjesal sekali, bahwa pada kedjadian ini djatuh banjak korban

manusia, dan sekali lagi dari mimbar ini Pemerintah menjatakan ikut berduka-tjita

kepada para keluarganja korban.

Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sekianlah, Saudara-saudara, keterangan Pemerintah mengenai ketjelakaan

kereta api jang sudah terkenal itu.

Stencilan keterangan Pemerintah ini akan dapat Saudara-saudara peroleh didalam

boks.

Sebagaimana tadi Pemerintah dalam penutup sambutannja mengenai ketjelakaan

kereta api ini memberitahukan, bahwa Presiden Soekarno dan beberapa negara asing

sudah mengirimkan berita belasungkawa dan Pemerintah pada penutup pidatonja djuga

telah menjampaikan rasa ikut sedihnja kepada para keluarga korban, maka atas nama

Parlemen pun saja djuga minta kepada Pemerintah untuk menjampaikan rasa

belasungkawa bersama-sama terhadap para korban jang bersangkutan,

Dengan ini, Saudara-saudara, atjara kita jang pertama selesailah sudah.

Saja rasa tidak ada diantara Saudara-saudara jang hendak mengadjukan pertanjaan

apa-apa mengenai keterangan Pemerintah tadi, sebelum Saudara-saudara merenungkan

sesuatu lebih dahulu.

(S i n g g i h T i r t o s o e d i r o : Saudara Ketua, saja ingin mengadjukan

pendapat saja.)

Saja persilakan Saudara Singgih, tetapi saja harap hanja berupa pertanjaan-

pertanjaan sadja.

229

Rapat 64.

Singgih Tirtosoediro: Saudara Ketua jang terhormat, saja tidak akan mengadjukan

pertanjaan tetapi saja hendak mengadjukan saran-saran berhubung dengan ketjelakaan

kereta api jang begitu penting itu. Saja sarankan supaja-pembitjaraan mengenai

ketjelakaan kereta api ini dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat supaja segera diadakan

dan mengingat pentingnja kalau bisa sebelum reces, sehingga nanti bahan-bahan jang

dapat diutarakan disini bisa disampaikan kepada Pemerintah,

Ketua: Ada lagi Saudara-saudara jang hendak mengadjukan pendapatnja?

Saja persilakan Saudara Muh. Sardjan.

Muh. Sardjan: Saudara Ketua jang terhormat, meskipun sudah logis, tetapi saja

ingin mengadjukan bahwa sebaiknja persoalan ini dibahas dahulu setjara procedueel

didalam Panitia Permusjawaratan, kemudian Panitia Permusjawaratan nanti akan

menentukan lebih djauh tjara bagaimana menghadapi keterangan Pemerintah tadi.

Sebab mungkin nanti ada gunanja dalam procedure itu untuk mengadjukan sebuah

usul angket mengenai persoalan Djawatan Kereta Api pada umumnja.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Nj. Oemi Sardjono.

Nj. Oemi Sardjono: Saudara Ketua, setelah kita mendengar keterangan Pemerintah

dan djuga mengingat besarnja korban jang diderita oleh rakjat, maka kepada Dewan

Perwakilan Rakjat ini diminta kerelaannja, agar supaja para anggota memberikan

sokongannja buat para korban itu.

Dan mengenai djumlahnja, Saudara Ketua, sedapat mungkin bisa ditetapkan,

misalnja Rp. 50,- dan andaikata tidak bisa, dapat djuga memberikan sokongannja setjara

sukarela.

Hal ini saja usulkan supaja dimintakan persetudjuan dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Ketua: Saja persilakan Saudara Chamid Widjaja.

H. A. Chamid Widjaja: Saudara Ketua, mengingat pentingnja persoalan ini segera

mendapat penjelesaian, maka dengan tidak mengurangi apa jang telah dikemukakan oleh

anggota jang terhormat Saudara Muh. Sardjan tadi, saja djuga menjetudjui bahwa

Parlemen membitjarakan soal ini sebelum reces.

230

Rapat 64.

Selain dari itu apa jang dikemukakan oleh Saudara Nj. Oemi Sardjono itu mendapat

persetudjuan fraksi kami seluruhnja.

Ketua: Saja persilakan Saudara Rambitan.

B. J. Rambitan: Saudara Ketua jang terhormat, kamipun sangat menjetudjui sekali

djika dapat diterima usul untuk membitjarakan persoalan mi.

Selain dari pada itu, Saudara Ketua, kami andjurkan supaja Pemerintah dapat

memikirkan nasib djanda-djanda dan anak-anak dari pada korban untuk memberikan

tundjangan untuk hidupnja selama satu, dua bulan atau lebih. Selain dari pada itu, kami

mengusulkan supaja anak-anak dari para korban itu diberi tundjangan tjuma-tjuma untuk

bersekolah.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Asraruddin.

Asraruddin: Saudara Ketua, sajapun dapat menjetudjui, agar supaja Dewan

Perwakilan Rakjat memberikan kesempatan untuk membahas persoalan ini, oleh karena

ketjelakaan ini bukan ini kali sadja, tetapi sudah terdjadi berulang-ulang, sehingga kita

perlu tindjau persoalannja setjara seksama. Kedua saja dapat menerima usul Saudara Nj.

Oemi Sardjono dan Saudara Rambitan, bahkan kalau mungkin djanda-djanda itu diberi

pensiun.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Nungtjik.

Nungtjik A. R.: Saudara Ketua, kami atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia

telah sepenuhnja menjokong apa jang diusulkan oleh Saudara Nj. Oemi Sardjono.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Princen.

H. J. C. Princen : Saudara Ketua, apa jang telah diusulkan oleh para pembitjara

jang terdahulu mengenai pembitjaraan persoalan ini sebelum reces, oleh fraksi kami itu

disetudjui sepenuhnja. Pun usul dan Saudara Nj. Oemi Sardjono kami mendukungnja,

bahkan seandainja dapat dimintakan keputusan setjara aklamasi dalam sidang ini djuga.

231

Rapat 64.

Ketua: Saja persilakan Saudara Memet.

Mr R. Memet Tanumidjaja: Saudara Ketua, kereta api adalah chusus

pengangkutan rakjat. Dan karena itu lajaklah bahwa Dewan Perwakilan Rakjat

membitjarakari persoalan seperti ini, untuk mengembalikan rasa aman untuk bepergian

dengan kereta api, maka untuk praktisnja usul-usul jang tadi dikemukakan, kami usulkan

untuk dapat dirundingkan oleh Panitia Permusjawaratan dan kami kira tentang segala

sesuatunja mengenai sumbangan, pensiun, itu setjara praktis djuga dapat dikemukakan

kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekian.

Ketua: Selesailah, Saudara-saudara. Maka saja akan mengambil usul-usul jang

konkrit, jang bisa diselesaikan hari ini, terutama usul dari Saudara Nj. Oemi Sardjono

jang meminta dari pihak kita untuk memberikan sedikit bantuan terhadap para korban

ketjelakaan ini.

Kalau dapat Saudara-saudara setudjui adanja bantuan ini, marilah kita memberi

kekuasaan kepada Kepala Keuangan untuk memotongnja dari uang-uang Saudara-

saudara itu.

Kalau saja mengambil minimumnja Rp. 50,- apakah dapat Saudara-saudara setudjui.

Tetapi kalau ada umpamanja diantara Saudara-saudara jang mau memberikan

sumbangan lebih dari Rp. 50,- misalnja Rp. 500,-, saja persilakan Saudara-saudara untuk

memberitahukannja kepada Saudara Kepala Bagian Keuangan.

Setudjukah, Saudara-saudara?


Mengenai usul dari Saudara Rambitan, saja sampaikan sekarang ini djuga kepada

Pemerintah supaja mendapat perhatiannja, dan kalau perlu saja persilakan anggota-

anggota Panitia Permusjawaratan untuk membitjarakannja.

Usul jang lain jang saja rasa umum, ialah dimintakan perhatian agar supaja soal ini

dibitjarakan setjara lebih luas, maka baiklah kita persilakan kepada Panitia

Permusjawaratan jang akan bersidang hari ini kira-kira djam 11.00 untuk membitjarakan

soal ini. sehingga dengan demikian sebelum rapat ini ditutup kita telah mendapat berita

jang lebih tegas.

Bisa begitu, Saudara-saudara?


232

Rapat 64.

Sekali lagi atas nama pimpinan Parlemen kami merasa gembira sekali bahwa

maksud untuk memasukkan persoalan ini mendjadi atjara sekarang telah tertjapai

sepenuhnja, Terima kasih.

Sekarang kita memasuki atjara kedua, jaitu melandjutkan pembitjaraan mengenai

rantjangan Undang-undang tentang Pertambangan (Sid. 1959, P. 420). Tingkat

pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang tentang pertambangan ini ialah

melandjutkan pemandangan umum babak pertama jang telah .dimulai pada tanggal 5

Djuni jang lalu. Adapun jang telah berbitjara ialah Saudara-saudara. Dr Moh. Isa, Mr

Tjoeng Tin Jan, Ir Thaher Thajeb, Hartojo, Ridwan Sjachrani, Tjoo Tik Tjoen, Asmuni,

Singgih Tirtosoediro, Dr Sahar, Sukatno, Djadi Wirosubroto dan Saudara T. S.

Mardjohan.

Jang mendaftarkan namanja untuk berbitjara pada hal ini ialah Saudara-saudara. H.

J. C. Princen, Runturambi, Drs J. Piry, Muh. Sardja.

Saja persilakan pembitjara pertama jaitu Saudara Princen.

Saudara Princen minta supaja pembitjaraannja diundurkan sampai pada babak kedua.

Sekarang saja persilakan Saudara Runturambi.

F. Runturambi: Saudara Ketua, pendirian saja atas nama Fraksi Pembangunan

mengenai rantjangan Undang-undang Pertambangan ini adalah seperti berikut. Setelah

meneliti pendjelasan rantjangan Undang-undang ini dan memori djawaban atas laporan

Gabungan Dewan Perwakilan Rakjat saja mendapat kesan bahwa pada pokoknja

Pemerintah ingin tjepat menjelesaikan Undang-undang ini. Alasannja karena perlu

segera mengganti Indische Mijnwet dengan Undang-undang Pertambangan Nasional.

Dikatakan, bahwa kelambatan ini menjebabkan penghambatan jang besar dari

perkembangan usaha pertambangan. berarti membiarkan dan tidak mempergunakan

suatu potensi kemakmuran.

Pendirian Pemerintah ini benar tetapi tidak sepenuhnja benar. Benar bahwa perlu ada

Undang-undang Pertambangan Nasional dan perlu mengganti Undang-undang kolonial.

Tetapi adalah tidak benar. bahwa kelambatan usaha pertambangan dan tidak

digunakannja suatu potensi kemakmuran hanja karena belum ada gantinja Indische

Mijnwet.

Kematjetan, djadi bukan hanja kelambatan usaha pertambangan dan tidak

digunakannja suatu potensi kemakmuran ini adalah karena sebab-sebab lain jang lebih

serieus.

1. Kabinet-kabinet jang terdahulu dan semoga Kabinet jang sekarang dan Kabinet 1945

nanti tidak menirunja, tidak mempunjai rentjana konkrit untuk melikwidasi

233

Rapat 64.

ekonomi kolonial sampai keakar-akarnja, tidak mempunjai rentjana konkrit untuk

menggali dan menggunakan kekajaan alam Indonesia semaksimum-maksimumnja

guna mengachiri sifat tergantungnja ekonomi Indonesia kepada ekonomi negara-

negara imperialis jang diwariskan oleh kaum kolonial Belanda tidak mempunjai

rentjana jang konkrit untuk tingkat demi setingkat mengubah ekonomi jang

terbelakang dan tergantung mendjadi ekonomi nasional jang merdeka dan memenuhi

kebutuhan dalam negeri sendiri. Liberalisme dilapangan ekonomi masih meradjalela.

2. Kabinet-kabinet jang terdahulu tidak atau kurang berani bertindak mengachiri

kekuasaan modal besar asing disektor ekonomi jang penting termasuk dila pangan

pertambangan. Kami harapkan supaja Kabinet 1945 nanti tidak ragu-ragu dalam

meneruskan usaha melikwidasi kekuasaan ekonomi Belanda dan dengan konsekwen

melaksanakan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda

mendjadi perusahaan negara.

3. Karena belum ada kejakinan akan besarnja kekuatan, ketjakapan dan daja kreasi

rakjat pekerdja dan golongan ahli bangsa Indonesia jang djudjur dan masih sadja

suka menjandarkan diri kepada tenaga asing dan penanaman modal asing. Kapitalis-

kapitalis nasional lebih suka bergerak dilapangan perdagangan dengan kredit-kredit

jang didapat dari uang negara dari pada bergerak dilapangan perindustrian karena

perdagangan lebih tjepat memberikan kekajaan kepadanja dari pada perindustrian.

Dalam Pemerintah berusaha mentjiptakan Undang-undang Pertambangan nasional

hendaknja pengalaman pahit tersebut tidak dilupakan. Artinja Undang-undang baru

tentang pertambangan ini harus betul- betul bersifat nasional jang sedjati, jang tidak

memupuk liberalisme dilapangan pertambangan chususnja dan ekonomi umumnja.

Mungkin Pemerintah sendiri sudah atau belum tahu bahwa istilah nasional seperti

Undang-undang nasional atau ekonomi nasional dan lainnja tidak hanja digunakan oleh

rakjat dengan maksud jang djudjur, tetapi djuga oleh orang-orang jang mendjadi

penganut sistim ekonomi liberal, jang membela, menjandarkan diri dan bekerdja-sama

dengan eratnja dengan modal monopoli asing. Bagi golongan liberal ini ekonomi

nasional berarti sektor ekonomi penting harus diberikan kepada mereka dan Pemerintah

hanja tjukup memungut padjak sadja, kalau mereka sudah memiliki N.V.-N.V. besar dan

ketjil maka bagi mereka revolusi nasional sudah selesai katanja dan ekonomi nasional

sudah ada di Indonesia. Pemerintah harus waspada terhadap golongan ketjil masjarakat

ini jang mondar-mandir kesana-sini, memasuki badan-badan ekonomi jang penting dari

negara. Chususnja dilapangan pertambangan dan dengan adanja Undang-undang

Pertambangan baru ini Pemerintah harus tidak memberikan lubang-lubang dalam pasal-

234

Rapat 64.

pasal Undang-undang ini jang dapat digunakan oleh elemen-elemen djahat ini

dilapangan ekonomi,

Djadi disamping Pemerintah harus menindjau setjara mendalam gedjala-gedjala

dalam masjarakat sekarang dimana kita harus melikwidasi ekonomi kolonial, melawan

liberalisme dilapangan ekonomi, Undang-undang Pertambangan ini harus bersifat

nasional jang sedjati. Apakah artinja nasional jang sedjati dalam Undang-undang

Pertambangan ini? Tidak lain harus tegas-tegas ditjantumkan bahwa usaha-usaha

pertambangan jang penting dan besar, harus dilakukan oleh negara sendiri, (modal,

management dan penguasaan produksi pertambangan tetap ditangan Pemerintah) dan

harus tegas-tegas tertutup bagi penanaman modal asing.

Bagaimanakah dengan rantjangan Undang-undang Pertambangan sekarang ini?

Rantjangan Undang-undang ini belum menampung djaminan-djaminan jang diperlukan

untuk mentjegah berkembangnja liberalisme dilapangan ekonomi. Rantjangan Undang-

undang ini mendjamin penanaman modal asing seperti ternjata dalam Bab II dan III

serta pasal-pasal konsesi lainnja. Istilah jang dipakai dalam Undang-undang ini seperti:

terbuka untuk perusahaan-perusahaan partikelir, sekalipun tidak disebut perkataan asing

dibelakangnja, tetapi pada hakekatnja ditudjukan kepada kemungkinan-kemungkinan

menarik penanaman modal asing dilapang pertambangan. Sebab bajangkanlah

bagaimana pengusaha nasional dapat terdjun dilapangan pertambangan karena lemahnja

modal? Usaha pertambangan itu umumnja memerlukan investasi modal jang besar jang

saja jakin tidak dapat dipenuhi oleh kapitalis-kapitalis nasional sendiri jang hidupnja

umumnja dari kredit-kredit Pemerintah melalui berbagai saluran. Ketjuali kaiau

Pemerintah menjediakan lagi beratus-ratus djuta rupiah termasuk rupiah devisennja

untuk usaha-usaha perseorangan partikelir jang tentunja tidak dapat dipertanggung-

djawabkan, atau kapitalis-kapitalis nasional itu sudah kehilangan kepribadiannja sebagai

bangsa Indonesia, kemudian lari kemodal asing untuk bekerdja-sama atau mendjual

dirinja jang sudah tentu merupakan suatu perbuatan jang terkutuk dimata rakjat.

Djikalau rantjangan Undang-undang Pertambangan tidak diubah dan tetap

memberikan lubang bagi penanaman modal asing maka bahaja-bahaja kekatjauan

ekonomi dan politik jang dibawa oleh modal asing akan bertambah besar, seperti jang

sudah kita alami bersama dengan pemberontakan kontra revolusi P.R.R.I..Permesta,

pengatjauan DI.-T.I.I. jang didalangi oleh modal besar asing didalam dan diluar negeri.

Sesuai dengan tjita-tjita untuk melikwidasi ekonomi kolonial dan perlu ada ekonomi

nasional jang merdeka, tidak dikuasai oleh modal asing dan tidak bersifat liberal, maka

Pemerintah tidak seharusnja mentjiptakan apa jang dinamakan "iklim baik" bagi

penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah dalam memori djawaban selain

235

Rapat 64.

dengan tegas menjatakan bisa menggunakan modal asing djuga menggunakan kata-kata

jang diplomatis mengenai dapat dan tidaknja pihak partikelir mengusahakan

pertambangan dengan menggunakan kata-kata hanja "memungkinkan" dan bukan

"mengharuskan" adanja tiga matjam pengusahaan itu, jang termasuk djuga perusahaan

partikelir.

Kami berpendapat supaja kemungkinanpun djangan diberikan kepada modal asing,

tetapi Pemerintah sendiri dengan bantuan semua tenaga rakjat harus dapat

mengusahakan sendiri perusahaan-perusahaan pertambangan.

Kalau rantjangan Undang-undang ini sudah mulai mempertimbangkan adanja "iklim

baik" bagi penanaman modal asing, atau katakanlah ini sebagai suatu kemungkinan,

maka mau tidak mau akan timbul berbagai manipulasi Iainnja. Mentjiptakan "iklim

baik" adalah sama halnja dengan memberikan konsesi-konsesi lain jang diinginkan oleh

modal asing atau negara pengekspor modal itu. Mungkin Saudara Menteri Perindustrian

akan mendjawab kami sendiri jang akan menentukan sjarat-sjaratnja bukan modal asing.

Tetapi menentukan sjarat tanpa memperhatikan kepentingan modal asing tidaklah

mungkin memenuhi harapan Pemerintah untuk menarik modal asing. Atau Pemerintah

tidak mengharap-harapkan sama sekali penanaman modai asing dilapangan

pertambangan, barulah Pemerintah bebas menentukan sjarat-sjarat jang dikehendakinja

sendiri.

Djadi Pemerintah memang tidak mungkin bebas menentukan sendiri sjarat-sjarat

masuknja modal asing kedalam usaha pertambangan di Indonesia apabila sedjak semula

memang sudah direntjanakan perlu adanja penanaman modal asing.

Saja kira djuga tidak kebetulan kalau Pemerintah dalam memori djawaban bersifat

menolak pertanjaan. salah seorang anggota jang menghendaki ditjantumkannja tindakan

nasionalisasi atau penjitaan dalam Undang-undang Pertambangan. Malahan dapat

menimbulkan kesan bahwa Pemerintah berusaha memenuhi keinginan umum modal

monopoli asing didunia. Sebab kalau saja ikuti laporan dari Perserikatan Bangsa-bangsa

mengenai "The International Flow of Private Capital" 1946-1952 mengenai penanaman

modal asing dalam "Extractive Industries" dimana termasuk pertambangan, antara lain

dinjatakan saja kutip teks aslinja seperti berikut:

"It is natural that the increase in the payments due by such enterprises, and

various other govemment policies, have in some cases caused friction between

government and concession holders. As in the case of public utilities, risk of

nationalization of industries developed by foreign capital or expropriation of assets

of foreign-owned enterprises is likely seriously to discourage foreign investors. In

236

Rapat 64.

the case of such nationalization or expropriation it is not only difficult to arrive at

agreement as to the amount of compensation that would have to be paid to the

concessionaire, but the amounts involved are likely to be so large that their transfer

abroad cannot easily be undertaken by the country concerned over a short period of

time. The bitterness of the disputes that have arisen on such points stresses the

importance of establishing conditions for entry of foreign capital that will give

strong guarantees to investors against treatment which might be regarded by them as

unfair or arbitrary and that at the same time are flexible enough to protect the

interests of the country of investment under varying conditions, for instance if

concessions granted should become more profitable to the holder than anticipated."

Terdjemahan saja:

"Adalah biasa bahwa meningkatnja kewadjiban pembajaran-pembajaran oleh

perusahaan-perusahaan sematjam itu dan berbagai politik pemerintah lainnja, dalam

beberapa hal telah menjebabkan timbulnja ketegangan antara pemerintah-pemerintah

dan pemegang-pemegang konsesi, Dalam soal public utilities, risiko nasionalisasi

industri-industri jang dikembangkan oleh modal asing atau pensitaan atas milik-milik

perusahaan-perusahaan asing, sungguh-sungguh memungkinkan tidak tertariknja para

penanam modal asing. Dalam hal nasionalisasi, atau pensitaan seperti itu bukan sadja

sulit untuk mentjapai persetudjuan tentang djumlah kompensasi jang harus dibajarkan

kepada pemegang konsesi, tetapi djumlah jang terhitung didalamnja mungkin begitu

besar sehingga transfernja keluar negeri tidak mudah didjalankan dalam waktu jang

pendek oleh negeri jang bersangkutan.

Pahitnja perselisihan jang telah timbul mengenai masalah seperti itu menekankan

bagaimana pentingnja untuk mengadakan sjarat-sjarat untuk masuknja modal asing,

sjarat-sjarat jang akan memberikan djaminan kuat kepada para penanam modal asing

terhadap perlakuan jang menurut anggapannja tidak adil atau sewenang-wenang dan

bersamaan dengan itu sjarat-sjarat jang tjukup flexible untuk melindungi kepentingan-

kepentingan negeri investasi dibawah matjam-matjam sjarat, misalnja kalau konsesi-

konsesi diberikan supaja lebih menguntungkan bagi pemegang konsesi dari pada jang

diharapkan semula".

Mudah-mudahan Pemerintah menghilangkan kesan itu dengan mempertimbangkan

kembali usul memasukkan kemungkinan nasionalisasi atau pensitaan.

Dari konstatasi komisi Perserikatan Bangsa-bangsa tersebut djelaslah bahwa

Indonesia apabila tidak ingin terlibat dalam berbagai bentuk intervensi asing dari negara

asal modal asing itu seharusnja tidak memberi kemungkinan sama sekali bagi modal

237

Rapat 64.

asing untuk bekerdja dilapangan pertambangan sebagai salah satu sektor ekonomi jang

vital.

Demi keselamatan rakjat dan negara kami merasa sangat berkepentingan untuk

mendesak Pemerintah dalam hal ini Saudara Menteri Perindustrian supaja waspada.

Supaja gambaran agak lengkap tentang bahaja-bahaja jang mungkin timbul dengan

memanggil-manggil modal asing dilapangan pertambangan, maka saja akan kemukakan

satu kenjataan lagi. Profesor Dr Paul A Baran dari Stanford University di Ame¬rika

Serikat dalam bukunja "The Political Economy of Growth" halaman 199 dan 200

mengemukakan tentang pernjataan Presiden Eisenhouwer dan laporan August Maffry

dari Irving Trust Company kepada United States Department of State, seperti berikut,

saja kutip:

"Thus President Eisenhouwer defined the aims of American foreign policy as a:

doing whatever our government can properIy do to encourage the flow of private

investment abroad, This involved, as a serious and explicit purpose of our foreign

policy, the encouragement of a hospitable climate for such investment in foreign

countries." (State of the Union Message, 1953).

Demikian dinjatakan oleh Presiden Eisenhouwer, Terdjemahan saja:

"Demikianlah Presiden Eisenhouwer menetapkan tudjuan politik luar negeri

Amerika sebagai, berikut: "melakukan apa jang sepatutnja dapat dilakukan oleh

pemerintah kita jaitu mendorong mengalirnja kapital partikelir keluar negeri, sebagai

tudjuan jang serius dan tegas dari pada politik luar negeri kita, termasuk djuga

dorongan untuk mentjiptakan iklim suka menerima investasi sematjam itu diluar

negeri."

Lebih djelas lagi, Saudara Ketua, ialah laporan dari pada August Maffry kepada

State Department, sebagai berikut:

"Since American private investment abroad is largely concentrated in mining

investments, notably in the petroleum field," and since "it is probably substantially true

that in the absence of very special circumstances no American private capital will now

venture abroad unless the prospects are good that ………. the returns will amortize the

investments with in five years or so," it can be readily visualized what kind of

governments in the underdeveloped countries are needed for such investments to be

assured of the required hospitality" ("Program for Increasing Private Investment in

Foreign Countries").

Terdjemahan saja:

238

Rapat 64.

"Sedjak investasi partikelir Amerika diluar negeri sebagian besar terkonsentrasi

dalam investasi-investasi pertambangan jaitu dilapangan minjak," dan sedjak "sungguh-

sungguh mendjadi kenjataan bahwa dengan tidak adanja situasi jang sangat istimewa

sekarang tidak ada kapital partikelir Amerika jang mau mengadu untung diluar negeri

djika tidak ada harapan-harapan baik, bahwa pendapatan kembali tidak dapat menebus

investasi itu dalam tempo lima tahun dan sebagainja," maka sudah dapat digambarkan

dengan terang pemerintah-pemerintah sematjam apa jang diiperlukan dinegeri-negeri

jang ekonominja terbelakang, supaja dapat didjamin adanja sjarat-sjarat suka menerima

investasi-investasi sematjam itu."

Dengan ini mendjadi djelaslah, bahwa perlu sekali menindjau rantjangan Undang-

undang setjara teliti supaja tidak memberikan kesempatan kepada modal asing untuk

masuk dalam lapangan pertambangan.

Saudara Ketua, Pemerintah tentu akan mengemukakan problim kekurangan modal

dalam negeri dan perlunja bantuan luar negeri. Saja masih dapat turut merasakan

kurangnja modal selama ini baik dalam rupiah maupun dalam devisen untuk

mengadakan pembukaan tambang-tambang. Problim mobilisasi modal dalam negeri

merupakan problim jang harus dipetjahkan setjara tersendiri atau bersamaan dalam

membitjarakan blueprint dan rentjana-rentjana pembangunan tertentu. Bidang

financiering pembangunan ini mengandung banjak aspek jang harus dipetjahkan dengan

teliti. Uang rupiah menurut kenjataan sekarang terus meningkat dalam peredarannja

sekarang. Volume peredaran uang terus meningkat teristimewa uang chartal sedang

investasi disektor produksi tidak nampak bahkan mengalami kematjetan. Soalnja

sekarang bagaimana menggunakan keuangan negara jang ada sebaik-baiknja dan sampai

dimana projek-projek konkrit dalam pembangunan sektor vital seperti pertambangan

sudah disusun. Begitupun dalam soal mengunakan semua sumber-sumber keuangan

berupa bantuan-bantuan luar negeri jang ada, pampasan Djepang, pindjaman-pindjaman

persetudjuan-persetudjuan dagang dan lain-lain jang ada, sampai dimana realisasinja

sudah disesuaikan dengan rentjana-rentjana pembangunan jang konkrit? Saja dapat

merasakan mendjawab problim financiering ini setjara overal memerlukan waktu jang

banjak dan kesempatan jang sangat luas. Dan saja rasa kita akan terlalu banjak

menjimpang dari materi rantjangan Undang-undang pertambangan ini kalau hal ini

mendjadi peneropongan kita jang mendalam. Tetapi adalah djuga tidak benar bahwa

problim kekurangan modal dan perlunja bantuan luar negeri didjawab setjara dangkal

atau sambil lalu seperti: "karena masih kurang modal perlu panggil modal asing".

Mungkin jang dimaksudkan modal itu adalah lembaran kertas rupiah diatas medja atau

239

Rapat 64.

lembaran dolar, poundsterling dan uang-uang kertas asing lainnja jang tidak ada

ditangan kita, karena itu dikatakan perlu penanaman modal asing. Apabila sedemikian,

maka inilah jang kami namakan penindjauan setjara dangkal dan kelihatan sekali bahwa

belum dilihat kemampuan kekajaan alam Indonesia jang sangat besar untuk

mendapatkan apa sadja jang diperlukan untuk memadjukan ekonomi Indonesia. Tidak

dilihat kemampuan massa pekerdja serta ahli-ahli bangsa Indonesia jang dapat

mengembangkan daja kreasinja apabila mendapatkan bimbingan jang tepat dari

Pemerintah dan tidak diserahkan mentah-mentah kepada penghisapan modal asing.

Rantjangan Undang-undang Pertambangan hendaknja tetap menutup pintu bagi

penanaman modal asing dan harus dikuasai, diusahakan dan dikembangkan usaha-usaha

pertambangan jang penting dan besar oleh negara.

Saudara Ketua, salah satu alasan Pemerintah untuk mempertjepat disahkannja

Undang-undang Pertambangan ini adalah karena pertambangan merupakan salah satu

potensi kemakmuran. Betul bahwa usaha pertambangan merupakan salah satu potensi

kemakmuran, tetapi harus didjawab dengan djudjur potensi 'kemakmuran untuk siapa?

Apabila modal asing boleh masuk dalam usaha pertambangan, maka ia bukan

potensi kemakmuran untuk negara dan rakjat, tetapi potensi kemakmuran untuk modal

asing. Ambillah tjontoh Pilipina: tambang emas, badja, besi, chrome, mangaan,

kuningan dan achir-achir ini uranium, dikuasai modal asing Amerika.

Tetapi apa jang terdjadi? Keuntungan-keuntungan jang diumumkan (belum termasuk

jang tidak diumumkan) menurut Surveyor Curant Business Agustus 1957 keuntungan-

keuntungan jang didapat oleh modal asing di Pilipina dalam periode 1946-1957

berdjumlah $ 358 djuta.

Dengan keuntungan ini modal asing Amerika pura-pura menundjukkan sikap suka

membantu dan mengeluarkan bantuan untuk militer $ 23.2 djuta dan untuk Technical

Cooperation sedjumlah $ 5.9 djuta atau semuanja berdjumlah $ 29.1 djuta atau hanja 8%

dari djumlah keuntungan jang diperolehnja.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sedjak tahun 1950 hingga sekarang Pemerintah Republik Indonesia menerima $ 100

djuta dari Exim bank. Menurut Survey of Current Business Agustus 1957, keuntungan

modal asing partikelir dalam periode jang sama berdjumlah $ 255 djuta atau 2 1/2 kali

dari pada djumlah pindjaman jang diberikan kepada Republik Indonesia dengan bunga

jang tinggi.

Djelaslah apabila usaha pertambangan terbuka bagi penanaman modal asing, maka

potensi kemakmuran bukan untuk rakjat dan negara, tetapi untuk modal asing. jang tentu

tidak boleh dibenarkan oleh kita semua.

240

Keuntungan jang diperoleh itu belum terhitung manipulasi harga, kwantum dan

penjelundupan devisen jang setjara internasional jang telah dikonstatasi oleh komisi

Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri.

Saudara Ketua, selain dari pada itu, dalam memori djawaban dinjatakan bahwa

rantjangan Undang-undang Pertambangan tidak akan mengganggu-gugat konsesi-

Rapat 64.

konsesi atau perdjandjian-perdjandjian istimewa jang telah diadakan setjara chusus

dengan modal asing dilapangan pertambangan terutama sekali dilapangan minjak.

Timbullah kegandjilan dimana Undang-undang Pertambangan dapat ditempatkan

dibawah ketentuan-ketentuan chusus jang tidak diadakan berdasarkan atau dengan kuasa

Undang-undang. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja bahwa semua

pemegang konsesi jang ada harus tunduk kepada Undang-undang Pertambangan jang

baru?

Achirnya saja ingin mendapatkan djawaban dari Pemerintah atas pertanjaan-

pertanjaan jang saja adjukan seperti berikut:

1. Dapatkah Pemerintah mendjelaskan usaha pertambangan apa jang dalam waktu

singkat akan dikerdjakan dan oleh siapa?

2. Bagaimanakah rentjana Pemerintah mempersiapkan tenaga-tenaga kedjuruan

rendah, tenaga menengah dan tenaga-tenaga ahli bangsa Indonesia untuk sektor

pertambangan?

3. Modal asing manakah jang sudah siap untuk menanam modalnja dilapangan

pertambangan dan sjarat-sjarat apa jang telah mereka minta?

4. Untuk mengatasi kekurangan jang terdapat dalam berbagai bentuk status

perusahaan negara sekarang seperti. I.B.W., Jajasan, N,V., P.T. dan lain-lain, apakah

Pemerintah sependapat dengan saja untuk setjepat mungkin mengadjukan satu

rantjangan Undang-undang Perusahaan Negara?

5. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan saja untuk tegas-tegas merumuskan

dalam rantjangan Undang-undang Pertambangan bahwa usaha-usaha pertambangan

harus tertutup sama sekali bagi modal asing ?

Achirnya, Saudara Ketua, pemandangan umum saja dalam babak pertama ini belum

memasuki persoalan pasal demi pasal, hal ini saja tangguhkan sampai pemandangan

umum babak kedua sambil menunggu djawaban Pemerintah jang memuaskan.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Muh. Sardjan.

Muh. Sardjan: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatulahi

wabarakatuh.

241

Mengatur pokok-pokok politik jang menudju kepada perkembangan ekonomi,

menghendaki kesungguhan hati jang emstig serta pula staatsmanschap jang tepat. Dan

pengaturan soal pertambangan ini merupakan suatu tjabang dari pada pengaturan pokok-

pokok dasar politik ekonomi.

Rapat 64.

Maka, bukan hanja tudjuan-tudjuan serta maksud-maksud sadja jang harus memberi

petundjuk djalan pada pembuat peraturan-peraturan itu. Sebab, djika hanja tudjuan serta

maksud sadja mendjadi petundjuk djalan, maka lupalah sipembuat perundang-undangan

bahwa masih banjak faktor-faktor penting lain jang patut dan wadjib diperhitungkan.

Dalam hal sematjam itu sering terdjadi, bahwa ketjemerlangan dari tudjuan jang hendak

ditjapai, lalu tertutuplah matanja untuk melihat faktor negaranja (geografis serta

susunannja) dan faktor rakjatnja sendiri. Dan jang sering diabaikan pula adalah

pengetahuan jang benar tentang kemampuan dan kesanggupan sipembuat peraturan itu

sendiri, chususnja kemampuan Pemerintah sendiri. Karena kelalaian-kelalaian itu maka

lazimnja orang lalu hendak mempergunakan sadja kekuasaan, karena ini djalan jang

terpendek dan termudah.

Dikira oleh orang penggemar djalan pendek itu, jang pada hakekatnja tidak lain dari

pada sipemalas jang tak mampu menggunakan budi-pikiran kemanusiaan, bahwa

penjelenggaraan sesuatu masjarakat manusia serta pembangunannja akan dapat

terlaksana dengan menggunakan kekuasaan semata-mata; bahwa kesulitan-kesulitan

jang beraneka matjam melintang dengan tiada hentinja ditengah djalan, akan dapat

diatasi dengan seksama serta mudah. Sama halnja dengan orang jang hendak

menemukan suatu obat mudjarab untuk mengobati segala serta setiap matjam penjakit

dengan sebuah obat "panace" sadja, serta dengan itu tidak lagi hendak menghargai

segala keahlian kedokteran maupun segala keahlian serta ilmu-pengetahuan pembuatan

obat-obatan lagi.

Padahal manusia beserta masjarakatnja jang hendak diatur adalah suatu machluk

Tuhan jang gecompliceerd tetapi sempuma susunannja, baik sebagai organisme maupun

dalam hal fikiran dan kemauan-kemauan budi-pikirannja. Oleh sipentjari djalan pendek

tadi faktor manusia itu hendak dinivelleer sadja dan disamakan dengan machluk-

machluk jang rendah deradjatnja, seperti hewan malahan seperti benda mati jang tiada

berkemauan sendiri. Semua ini untuk memungkinkan memperoleh djalan jang terdekat,

jang termudah jaitu mentjari segala pemetjahan persoalan dengan kekuasaan belaka.

"Saja tidak akan melandjutkan uraian agak filosofis ini, sebab tentu akan sampai

pada sistim komune di Republik Rakjat Tiongkok dewasa ini jang bukan tempatnja

disinggung djauh-djauh dalam hubungan soal pertambangan Indonesia.

242

Saudara Ketua jang terhormat, tudjuan dari politik pertambangan negara jang masih

muda dan lemah ekonominja tentulah tudjuan untuk menolong serta menambah

kegiatan-kegiatan jang ada serta kegiatan-kegiatan jang baru, agar supaja kegiatan serta

pembangunan ekonomi berkembang setjara sehat dan pesat untuk sebesar-besar-

kemakmuran rakjat.

Rapat 64.

Pembangunan dan perkembangan ekonomi suatu negara jang ingin mentjukupi

kebutuhan rakjat serta masjarakatnja, menghendaki perkembangan pertambangan

sebagai salah satu sektor penting. Ia merupakan salah satu sumber bahan-bahan mentah

jang menentukan. Sektor industri tak akan memperoleh kemampuan berkembang, djika

pertambangan jang harus menghasilkan sebagian terpenting bagi bahan-bahan mentah

industri masih terbelakang. Sedang seterusnja pertanian tidak pula akan memperoleh

kemadjuan, djika industri tidak mampu menjediakan tjukup alat-alat perkakas serta

bahan-bahan penolong jang penting-penting bagi kemadjuan pertanian itu.

Saudara Ketua jang terhormat, usaha pertambangan jang kini ada dinegara kita

adalah peninggalan dari zaman kolonial. Penggalian minjak bumi, batubara dan timah

adalah dilakukan oleh Belanda dizaman itu, bukan untuk perkembangan industri,

pertanian serta kemakmuran rakjat pada pertama kalinja, melainkan sekedar untuk

memelihara aparat kekuasaan serta keperluan-keperluan usaha pemerintahan dan

sekedar mentjukupi salah satu hadjat hidup primair dari rakjat (jaitu minjak tanah) dan

disamping itu terutama sekali untuk diekspor sesuai dengan kepentingan negeri Belanda.

Pengolahan minjak bumi hanja dilakukan sebagian di Indonesia, sebagian terpenting

diekspor sadja sebagai minjak kasar. Batu-hara ditemukan sadja jang muda, karena batu-

bara jang tjukup bermutu harus diimpor dari Eropah sadja. Bidjih timah diekspor sadja,

tak usah dimasak disini, aluminium tak perlu. Gas tanah tak usah diambil gunanja,

misalnja untuk membuat rabuk sintetis atau bahan pembakar bagi industri serta rumah-

rumah tangga, melainkan dibuang sadja atau dimasukkan kedalam bumi lagi, katanja

untuk menambah tekanan pada sumber-sumber minjak bumi supaja minjak bumi ini

keluar lebih banjak. Aspal, misalnja di Buton, tak usah digali banjak-banjak, karena

kekurangannja bagi keperluan pembuatan dan pemeliharaan djalan-djalan sebaiknja

diimpor sadja. Tembaga dan kuningan, maupun nekel, meskipun tersedia persediaan-

persediaan besar di Sumatera Tengah dan di Sulawesi Selatan ratusan ribu ton, mungkin

djutaan, dibiarkan sadja, supaja impor logam itu bisa besar dan jang lebih / sesuai

dengan kepentingan kekuasaan kolonial.

Besi, jang teristimewa sudah berabad-abad dibawah permukaan bumi didekat

Tandjungkarang, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, Tengah dan Utara,

sebanjak djutaan ton dibiarkan terus tinggal perawan karena djika di Indonesia

243

Rapat 64.

perusahaan-perusahaan dapur suhu tinggi (hoogovens) jang melebur bidjih besi akan

menjaingi kepentingan-kepentingan Eropah.

Malahan bidjih-bidjih besi jang berdjuta-djuta ton jang mudah menggalinjapun

untuk ekspor tidak pula dikerdjakan oleh kekuasaan Belanda waktu itu, karena ekspor

bidjih besi akan menjaingi Eropah dan Inggeris dipasar dunia. Apalagi karena hasil-hasil

dari ekspor bahan mentah asal dari pertanian dan perkebunan Nederlands Indie waktu itu

sudah tjukup memberi sumber kekajaan bagi rakjat Belanda jang ketjil dan sudah pernah

memberi abad keemasan padanja. Mengapa mengurusi pertambangan besi, tembaga,

aluminium, aspal dan lain-lainnja? Logis dalam pandangan dizaman kolonial.

Peta serta sumber pengetahuan mengenai bahan-bahan galian jang tertera dalam

buku karangan Van Bessum jang terkenal itu, jang baru meliputi sebagian ketjil dari

kekajaan akan bahan galian Indonesia sudah meliwati maksimum keharusan dari pada

tugas jang dipikul oleh kekuasaan Belanda. Sebab tanja sebagian ketjil dari sebagian

ketjil kekajaan perut bumi Indonesia dikerdjakan oleh Belanda, pun tidak untuk diolah

mendjadi pangkalan industri bagi Indonesia, melainkan hanja diekspor sebagai bulk

artikel belaka.

Saudara Ketua jang terhormat, betapa ketjil, betapa "underdeveloped" pertambangan

Indonesia dizaman Belanda jang diwariskan kepada Republik Indonesia. Dan

kenjataannja sekarang adalah, bahwa hampir tidak ada usaha pertambangan baru

dilakukan dizaman merdeka ini. Malahan produksi batu-bara merosot terus, ada satu

tambang di Sumatera Tengah jang produksinja tinggal 50%. Ini dikerdjakan bukan oleh

partikelir tapi Pemerintah. Begitu djuga halnja di Sumatera Selatan.

Menurut berita-berita maka sumber-sumber minjak djuga ada jang sudah mundur

capaciteit produksinja, tidak ada perkembangan setjara integraal jang direntjanakan

dengan politik Pemerintah. Pada hari Sabtu jang lalu salah seorang anggota Dewan

Perwakilan Rakjat jang terhormat ini menundjukkan pula kemerosotan-kemerosotan dari

kapasitet tambang-tambang timah, sedang produksi aspal di Buton tidak pula madju-

madju, sehingga keperluan aspal djalan-djalan lama dan baru tak bisa ditjukupi.

Saudara Ketua, maka mudahlah perkataan terlontjat dari bibir: apakah Republik kita

ini mempunjai politik jang lebih kolonial dari Belanda dalam pertambangan, sehingga

produksi pertambangan jang ditinggalkan Belanda jang begitu ketjil dan sederhana

djusteru malahan merosot? Soal mentjari kesalahan, asal tidak pada awak sendiri

biasanja mudah: jang sering kita dengar adalah: karena pemberontak; karena imperialis

feodalis Amerika dan Inggeris karena kaki-tangan Belanda; karena kapitalis-kapitalis

Indonesia karena tuan-tuan tanah Indonesia ... dan sebagainja, jang rupanja sudah

tersedia kamusnja untuk tinggal menjebut sebab-sebab itu sadja.

244

Rapat 64.

Jang terang ialah. bahwa usaha pertambangan Indonesia produksi serta produksi

kapasitet pertambangan kita merosot. Dan banjak kemerosotan itu jang disebabkan oleh

politik Pemerintah kita sendiri, dus awak kita sendiri.

Oleh sebab itu, Saudara Ketua jang terhormat, saja ingin menjatakan pendapat saja

mengenai beberapa pokok dalam rantjangan Undang-undang Pertambangan, jang

apabila tidak diperbaiki pasti akan memperburuk, sedikitnja akan membiarkan keadaan

kemerosotan pertambangan Indonesia dalam proses kemundurannja. Dengan

pemburukan serta permanentnja proses kemerosotan itu, maka seluruh ekonomi kita

akan terus-menerus kotjar-katjir. Chusus sekali: industri dan pertanian tidak akan

mungkin - dibangun. Sebagaimana diatas sudah saja njatakan, industri setjara primair

memerlukan bahan-bahan pokok dari hasil-hasil pertambangan: minjak, besi,

aluminium, tembaga, timah, nickle dan logam-logam lain; batu-bara, gas, gas tanah,

belerang dan lain-lain; bahan-bahan galian lainnja jang memungkinkan sesuatu bahan

atau logam dapat diperkuat dan diperbaiki sifat-sifat dan gunanja atau jang petjahan-

petjahan dari struktur molekulnja memungkinkan dibuatnja bahan-bahan baru dengan

sifat-sifat baru.

Dizaman kolonial, maka sebagian terbesar dari industri dalam negeri

mempergunakan alat-alat mesinnja dan alat-alat lainnja sampai pada onderdil-

onderdilnja melulu dari import dari luar negeri. Padahal timbunan bidjih besi sudah

beratus-ratus tahun menunggu dikorek dari bawah bumi dan jang kebanjakan letaknja

hanja beberapa meter dibawah permukaan bumi. Mengorek bidjih besi dan lalu

mengerdjakannja, jang hanja djarak-nja beberapa atau beberapa puluh meter dalam bumi

rupanja hingga sekarang dizaman merdeka, masih ternjata lebih djauh dari djarak

Indonesia-Djepang, Indonesia-Eropah, malahan lebih djauh dari djarak Indonesia-

Tjekoslowakia dan Rusia jang ketjuali mengarungi lautan serta samudera-samudera

besar, masih harus melalui lagi djalan-djalan kereta api, menembus gunung-gunung,

menjeberangi sungai-sungai besar jang ribuan kilometer djauhnja. Saja tidak pertjaja

bahwa tjara ini lebih mudah dan lebih murah.

Lebih dari itu, Saudara Ketua jang terhormat, bahan-bahan untuk dikerdjakan dalam

industri kita hampir seluruhnja djuga, dahulu sampai sekarang tetap masih harus pula

diimport. Dan djika politik pertambangan kita akan masih belum madju (progressief), -

hal ini sudah disinjalir oleh kawan sefraksi saja Saudara Dr Sahar hari Djum'at malam

jang lalu, maka kemerosotan ekonomi negara kita akan meluntjur tjepat kedalam

djurang. Utang dan sekali lagi utang dari negara-negara lain, baik dari Timur ataupun

Barat: utang mesin, utang mesing terbang, utang besi beton, utang benang, utang kawat

bahan paku, utang plaat aluminium, utang kapas, utang benang, utang kapal, sampai

245

Rapat 64.

pada utang beras dan utang tepung. terigu dengan tiada henti-hentinja tidak mungkin

memelihara kebebasan dan kemerdekaan. Kalau kita banjak utang kepada Rusia,

Tjekoslowakia, Djerman Timur dan lain-lain negara blok Timur, maka disamping kita

utang materieel jang djika tidak bisa mem bajar kembali setjara wadjar, tagihan-

tagihannja akan berubah mendjadi utang politik, meskipun diwaktu menanda-tangani

perdjandjian tak disebut-sebut sjarat-sjarat politik. Begitu pula halnja dengan utang-

utang kita pada Amerika Serikat, Inggeris, Djepang, Djerman Barat, Perantjis, Australia,

Italia dan lain-lain negara blok Barat. Achirnya datang pula ikatan-ikatan politik.

Maka, Saudara Ketua, Achirnya Indonesia akan terikat (materieel dan ikatan budi,

dus politik) pada dua blok. Djika terikat pada satu blok sadja ini hanja sebelah, tetapi

djika terikat pada dua blok bersama-sama seperti halnja sekarang keadaan kita, maka

posisi kita sama sekali bukan posisi bebas dari dua blok untuk menentukan politik

sendiri, melainkan terikat pada kanan dan kiri. Malahan bukan mustahil negara kita

mendjadi kantjah pertentangan dua blok itu jang benar-benar menjulitkan pembangunan

di segala lapangan,

Kembali pada soal pertambangan, maka njatalah kiranja, bahwa opgave jang kita

hadapi sekarang adalah memperkembangkan usaha pertambangan segiat-giatnja dan

seluas-luasnja.

Untuk ini sampailah saja pada pokok pertama dalam rantjangan Undang-undang

Pertambangan jang diadjukan Pemerintah. Pasal 2 ajat (1) menjatakan, bahwa semua

bahan galian dibawah permukaan bumi serta dataran kontinental adalah "dikuasai

negara".

Saja harus mensinjalir, bahwa masih banjak kesalahan paham mengenai istilah

"dikuasai negara". Kalau kita hendak mengikuti paham kaum komunis totaliter, jang

menganut paham, bahwa jang ada hanjalah negara, sedang lain-Iainnja, pada chususnja

manusia dan rakjat adalah mutlak dibawah kekuasaan negara, maka istilah dikuasai

negara" harus diartikan "dimiliki negara" dan negara pakai "N" huruf kapital. Apa-apa

dinegara totaliter adalah milik negara, sampai pada djiwapun milik negara.

Negara Republik Indonesia bukan negara totaliter dan jang terang pula bukan negara

komunis, Maka paham totaliterisme mengenai istilah "dikuasai negara" tidak boleh

diartikan "dimiliki negara". Akibat dari paham "dimiliki negara" pada bahan-bahan

galian dibawah permukaan bumi lazimnja djuga, ialah, bahwa jang diberi hak

mengusahakan hanjalah perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan jang

dimiliki negara. Rakjat tidak diperbolehkan.

Paham sematjam ini terang-terangan bertentangan dengan kepribadian Indonesia.

Kepribadian bangsa Indonesia, jang diakui oleh lambang "bhinneka tunggal ika",

246

mempunjai adat-istiadat dengan lembaga-lembaga adat sendiri-sendiri pula disamping

itu kepertjajaan agama jang menentukan "rechtsbewust¬zijn" (kesadaran hukum) sampai

kepada "rechtsbe¬wustzijn" mengenai milik serta hak-hak milik. Baik mengenai hak-

hak perseorangan ataupun golongan-golongan kaum-kaum sewilajah dan sedaerah.

Dalam pemandangan umum ini pada hari Djum'at malam jang lalu Pemerintah telah

Rapat 64.

diperingatkan oleh Saudara jang terhormat Mardjohan dari Perti dan pula oleh Saudara

Dr Sahar. Berdasar atas itu maka pemerintah kolonial Belanda dahulu, dengan Koninklij

ke Besluit tahun 1873 mengakui hak-hak rakjat penduduk dari daerah-daerah tertentu

atas bahan-bahan galian dibawah permukaan tanah-tanah milik mereka dan memberikan

beberapa hak istimewa atas bahan galian tersebut.

Benarlah, bahwa Achirnya oleh Menteri Belanda Bergsma hak-hak tersebut

diingkari, akan tetapi pengingkaran hak-hak rakjat tersebut tidak diberi alasan sama

sekali (lihat buku "Het Indische Mijnbouwvraagstuk" oleh E. P. Wellenstein C.I.

tjetakan 1918 s'Gravenhage). Artinja hanja semata-mata dengan alasan kekuasaan

Belanda sadja. Ini berlaku dengan Undang-undang (Mijnwet) tahun 1899.

Bahwasanja rakjat penduduk wilajat tempat sesuatu pertambangan tetap merasa

mempunjai hak atas bahan-bahan galian jang dikeluarkan oleh sesuatu perusahaan

pertambangan antara lain dibuktikan dengan kenjataan, bahwa hingga kini, rakjat

ditempat-tempat perusahaan-perusahaan minjak djika kongsi minjak hendak membuka

djalan atau hendak meletakkan pipa-pipa kesumber-sumber minjak tertentu meliwati

tanah-tanah jang ada rakjatnja, maka ada jang semalam sebelumnja, menanami tanah itu

dengan matjam-matjam tanaman, atau mendirikan rumah dan lain-lain muslihat, dengan

maksud untuk memperoleh jang disebut "ganti kerugian". Dan pada umumnja muslihat

itu berhasil baik djuga.

Kedjadian-kedjadian sematjam itu menundjukkan adanja suatu rechtsbewustzijn,

bahwa rakjat pemilik tanah, tidak merasa hanja memiliki tanah itu sekedar dipermukaan

bumi, tetapi djuga sampai didalam perutnja. Dan bertambah rakjat kita tjerdas,

bertambah kuat pula kesadaran-kesadaran itu menuntut pengakuan.

Oleh sebab itu, maka pengakuan, bahwa bahan-bahan galian dibawah permukaan

bumi "dikuasai negara" harus berarti tidak lebih dari pada: "pemerintah atau negara

mengatur penggunaan serta pengambilan" bahan-bahan galian itu untuk kepentingan

umum dan rakjat seluruhnja. Tidak boleh berarti bahwa bahan galian itu milik

Pemerintah (negara) dan tidak bahwa penggaliannja harus dilakukan oleh negara sendiri

dengan mengetjualikan rakjatnja.

247

Rapat 64.

Adapun kelandjutan dari paham ini ialah, bahwa siapa sadja diantara rakjat jang

mampu mentjukupi sjarat-sjarat, harus diberi hak untuk mengerdjakan sesuatu galian

pertambangan. Pembatasan-pembatasan hanja boleh berlaku untuk melindungi hak-hak

Pemerintah dan rakjat pemilik permukaan bumi serta pihak ketiga. Bahwasanja

Pemerintah (negara) sendiri harus pula tergolong kepada mereka jang boleh

mengerdjakan sesuatu pertambangan, adalah wadjar, tetapi bukan satu-satunja.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam pada itu, meskipun dalam rantjangan Undang-

undang Pertambangan jang kita hadapi, tidak dinjatakan bahwa Pemerintah merupakan

satu-satunja pihak jang boleh mengusahakan pertambangan, tapi geestnja menudju

kesana. Althans Pemerintah tidak menolak, djika Achirnya maksud Undang-undang itu

kelak menudju kesitu. Pendirian jang tidak tegas itu terbukti dalam memori djawaban

Pemerintah diwaktu mendjawab pertanjaan sementara anggota Dewan Perwakilan

Rakjat dalam rapat-rapat Bahagian jang menghendaki supaja hanja Pemerintah sadja

diberi hak bertambang.

Geest seperti jang saja sinjalir djuga ternjata pada rantjangan Undang-undang pasal 3

jang menjusun penggolongan-penggolongan bahan-bahan galian bukan menurut djenis

sadja, melainkan untuk menundjukkan kategori "penting", "kurang penting" dan "tidak

penting".

Hanja golongan jang tidak penting sadja jang boleh dikerdjakan oleh rakjat (jang

sering diedjek dengan sebutan pengusaha partikelir). Golongan bahan galian jang

disebut penting hanja boleh diusahakan oleh Pemerintah sendiri atau dengan usaha

tjampuran antara Pemerintah dan pengusaha partikelir (rakjat). Tetapi meskipun rakjat

diperbolehkan, haruslah ditempuh prosedur jang sulit, jaitu mesti meliwati Undang-

undang. Dalam praktek maka prosedur jang mempersulit ini akan berarti: mentjegah

rakjat mengusahakan pertambangan bahan penting.

Njatalah, bahwa rantjangan Undang-undang Pertambangan ini paling sedikit ternjata

menitik-beratkan hak pengusahaan pertambangan pada negara sendiri dan sangat kurang

memberi kesempatan kepada rakjat sendiri untuk turut-serta.

Saja berpendapat lain. Sebaiknja hak mengusahakan pertambangan harus dibuka

seluas-luasnja bagi inisiatif rakjat. Hak Pemerintah untuk djuga berusaha tidak usah

dikurangi, tetapi djangan dititik-beratkan kepada Pemerintah seperti maksud rantjangan

Undang-undang ini.

Alasan saja sudah saja njatakan tadi, adalah bersendi atas dasar-dasar prinsipiil.

Kedua berdasar atas kenjataan, bahwa perkembangan industri jang sehat serta meluas

memerlukan pengusahaan pertambangan jang seksama serta luas pula, hal mana djika

seluruh rakjat diberi kesempatan serta fasilitet-fasilitet baik untuk turut-serta dalam

248

kegiatan-kegiatan pertambangan. Pun djuga berdasar atas kenjataan-kenjataan, bahwa

pada umum serta chususnja perusahaan-perusahaan pertambangan jang dikerdjakan

Pemerintah sendiri merosot terus produksinja dan rugi serta langsung dipikul bebannja

oleh rakjat. Pemerintah sendiripun mengakui dalam memori djawaban halaman dua

alinea dua, bahwa Pemerintah tidak mungkin mengerdjakan seluruh pertambangan

sampai jang ketjil-ketjil.

Rapat 64.

Tentu akan ada suara, bahwa ini politik pertambangan "liberal". Tapi hendaklah

dimengerti, bahwa bukanlah politik pertambangan setjara paham ekonomi "liberalisme"

jang saja kehendaki. Jang saja kehendaki adalah sekedar "liberalisasi", pembukaan

kebebasan-kebebasan bagi rakjat seluas-luasnja untuk berusaha pertambangan, menilik

keadaan terbelakang sedjak zaman kolonial sampai sekarang sesudah 14 tahun merdeka.

Liberalisme dalam sistim berusaha harus ditjegah, dengan lewat pengawasan-

pengawasan, perpadjakan serta planning jang ditentukan oleh Pemerintah dalam

lapangan pertambangan. Sistim liberalisme tidak mengenal pengawasan Pemerintah,

tidak mengenal padjak jang berat dan tidak menghendaki planning dari Pemerintah.

Kemudian, maka saja tjondong djuga pada ketentuan, bahwa rakjat pemilik tanah

atau kaum sewilajat penguasa tanah diberi prioritet dalam sesuatu hak pertambangan.

Dan djika pihak diluar golongan rakjat tersebut mengusahakan pertambangan, maka

wadjar pula djika sebagian dari pada hasil tambang diberikan kepada rakjat atau wilajah

jang bersangkutan. Satu dan lain dengan mengingat sjarat-sjarat produksi jang ekonomis

untuk sesuatu tambang. Bukan besar-ketjilnja bagian rakjat atau wilajat pemilik tanah

jang penting, melainkan prinsip memper-olehnjalah jang penting.

Dipandang dari sudut ini, maka voorziening dalam rantjangan Undang-undang ini,

bahwa sesuatu badan pemerintahan daerah boleh turut-serta (sebagai deelhebber) dalam

sesuatu perusahaan pertambangan adalah soal lain. Bagian daerah lewat tjara ini

bukanlah karena ia "daerah", tetapi karena ia peserta. Sehingga sistim ini bukanlah

pengganti prinsip jang saja adjukan.

Perkara modal asing boleh berusaha dalam pertambangan bukanlah soal: baru.

Artinja kita sudah punja Undang-undang Penanaman Modal Asing jang telah mengatur

baik kemungkinan kerdjanja modal asing itu. Perdebatan dalam Dewan Perwakilan

Rakjat dulu tak perlu diulang, hanja membuang waktu dan menghambat pembangunan

ekonomi sadja, Dan kita semua tahu, bahwa modal asing djika ditanam disini hanjalah

bersifat membantu dimana kita sendiri belum sanggup serta bersifat tambahan. Oleh

karena dalam ekonomi kita njata-njata masih lemah, maka faktor modal atau bantuan

asing pasti masih diperlukan dan berlaku. Dan djika bukan modal asing jang datang,

249

Rapat 64.

toch akan datang raksasa asing membantu. Untuk penanaman modal asing kita sudah

punja Undang-undang tapi tidak punja peraturan untuk mengatur bantuan raksasa asing.

Sekianlah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah pemandangan umum babak pertama mengenai

rantjangan Undang-undang tentang pertambangan.

Sekarang saja ingin bertanja kepada Pemerintah, kapankah Pemerintah dapat

memberikan djawaban terhadap pemandangan umum babak pertama ini.

Saja persilakan Saudara Menteri Perindustrian untuk memberikan pendapatnja.

Ir F. J. Inkiriwaag, Menteri Perindustrian: Saudara Ketua jang terhormat, oleh

karena banjaknja pertanjaan jang diadjukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini,

maka Pemerintah merentjanakan akan memberikan djawaban atas pemandangan umum

babak pertama itu sesudah reces.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara sudah mendengar keterangan Pemerintah mengenai

djawaban atas pemandangan umum babak pertama tentang rantjangan Undang-undang

jang sedang kita hadapi ini, ialah sesudah reces nanti.

Sekarang kita pindah kepada atjara jang lain. Tadi masih ada soal jang telah

ditjantumkan dalam atjara, jaitu sesudah kita membitjarakan rantjangan Undang-undang

tentang minjak, kita mestinja memasuki lagi satu atjara jaitu rantjangan Undang-undang

tentang pemberantasan korupsi.

Terhadap kedua atjara itu kita masih akan menunggu terlebih dahulu keputusan dari

pada Panitia Permusjawaratan. Tetapi sekarang terserah kepada Saudara-saudara untuk

mengambil keputusannja, mengingat banjaknja atjara jang harus kita bitjarakan,

misalnja: soal minjak, sedangkan waktu sudah terlalu pendek.

Kalau Saudara-saudara dapat memutuskan supaja rantjangan Undang-undang

tentang pemberantasan korupsi diundurkan sadja sesudahnja reces, karena" waktu kita

sudah terlalu pendek, itupun bisa sadja.

Apakah ada jang mau berbitjara? Saja persilakan Saudara Nungtjik.

Nungtjik A. R.: Saudara Ketua, antara kedua rantjangan Undang-undang ini, saja

rasa jang agak berat, jaitu rantjangan Undang-undang tentang minjak, ini menghendaki

perhatian jang penuh.

250

Kalau kita memilih satu diantara dua ini, apakah rantjangan Undang-undang tentang

pemberantasan korupsi jang sudah lama kita bahas itu ataukah rantjangan Undang-

undang tentang minjak, saja lebih suka kalau kita mendahulukan rantjangan Undang-

undang tentang pemberantasan korupsi. Tetapi karena Panitia Permusjawaratan sedang

bersidang, saja usulkan supaja kita menunggu kesimpulan dari pada Panitia

Permusjawaratan dahulu, dan sementara itu agar rapat ini dischors dahulu.

Rapat 64.

H. Moedawari: Saudara Ketua;: sebagaimana sudah disetudjui oleh sidang

Parlemen jang lalu, jaitu rantjangan Undang-undang Pertambangan dang rantjangan

Undang-undang tentang minjak bumi, dibahas bersama-sama, meskipun berturut-turut.

Oleh karena sekarang sudah selesai pemandangan umum babak pertama mengenai

rantjangan Undang-undang Pertambangan, maka saja lebih tjondong untuk meneruskan

pembitjaraan rantjangan Undang-undang tentang minjak. Dan nanti pada waktu kita

akan membahas rantjangan Undang-undang tentang anti korupsi, kita bitjarakan lebih

djauh atau kita menunggu putusan dari Panitia Permusjawaratan, Djadi saja usulkan

supaja pembitjaraan rantjangan Undang-undang tentang minjak dilandjutkan.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, kedua rantjangan Undang-undang jang diadjukan ini

masing-masing mempunjai pemilihnja sendiri-sendiri. Sebagian menghendaki

rantjangan Undang-undang tentang minjak sekarang kita bitjarakan dan sebagian lagi

tentang rantjangan Undang-undang Anti Korupsi. Kalau kedua-duanja kita bitjarakan

sebelum reces, ini tidak hungkin,

Persoalannja begini, tadinja pimpinan sudah berusaha untuk mengadjukan kedua

rantjangan Undang-undang ini dalam Panitia Permusjawaratan dulu untuk dibitjarakan.

Tetapi setelah kami berhubungan dengan Pemerintah, dalam hal ini Menteri

Perindustrian, beliau minta supaja sekaligus soal ini diselesaikan sebelum reces, jaitu

soal tambang dan soal minjak, oleh karena kedua-dua rantjangan Undang-undang itu

erat hubungannja, jang oleh Pemerintah bisa sekaligus pula didjawabnja nanti sesudah

reses. Tetapi sungguhpun begitu, saja ingin supaja Pemerintah memberikan

pandangannja mengenai hal ini untuk sekedar mendjadi bahan buat Saudara-saudara.

Saja persilakan Saudara Menteri Perindustrian.

Ir F. J. Ingkiriwang, Menteri Perindustrian: Saudara Ketua jang terhormat,

kebetulan tadi sudah diusulkan supaja kedua rantjangan Undang-undang ini dibitjarakan

251

Rapat 64.

dalam Panitia Permusjawaratan dan rupanja rapatnja itu sudah dimulai; maka dari itu

tadi saja tidak mengeluarkan pendapat saja tentang hal ini.

Oleh karena itu sekarang, lebih baik setjara pro¬cedueel kita ikut sadja putusan jang

diambil oleh Panitia Permusjawaratan.

Sekian.

Ketua: Kalau demikian pendapat Pemerintah, baiklah rapat kita schors sadja

sebentar, sambil menunggu laporan dari Panitia Permusjawaratan, ataukah masih ada

jang ingin berbitjara?

Saja persilakan Mr Dr Tambunan.

Mr Dr A. M. Tambunan: Saudara Ketua, barangkali ada baiknja kalau kita mulai

sadja dengan pemandangan umum babak pertama mengenai minjak, karena rasanja toch

Pemerintah akan mendjawab sesudah reces. Djadi dengan demikian sekaligus sudah

selesai pemandangan umum babak pertama ini, jang dapat kita pergunakan hari ini,

besok atau Djum'at jang akan datang. Djadi satu atjara sudah selesai.

Ketua: Tetapi, Saudara-saudara, ada permintaan supaja bukan soal minjak jang

didahulukan, tetapi soal anti korupsi. Maka oleh karena itu, kalau kita mulai agak sukar.

Tetapi Pemerintah sendiri mengusulkan lebih baik tunggu sebentar putusan Panitia

Permusjawaratan. Saja persilakan Saudara Doeriat.

R. G. Doeriat: Saudara Ketua, pada waktu kita membitjarakan untuk menunda

pembitjaraan rantjangan Undang-undang tentang pertambangan dan minjak bumi ini,

kami usulkan supaja kedua rantjangan Undang-undang ini dibitjarakan sekaligus dengan

tidak diberi embel-embel. Dan pada waktu itu sudah disetudjui oleh sidang pleno, jaitu

rantjangan Undang-undang tentang pertambangan dan rantjangan Undang-undang

tentang pertambangan minjak, dibitjarakan sekaligus, tidak didahului dan tidak diachiri

dengan atjara-atjara lain, sehingga menurut putusan itu, saja kira tidak mungkin kalau

dalam pembitjaraan kedua rantjangan Undang-undang ini disisipkan pembitjaraan

rantjangan Undang-undang Anti Korupsi.

Karenanja, Saudara Ketua, saja usulkan supaja sekarang ini tetap dilandjutkan

pembitjaraan mengenai rantjangan Undang-undang tentang pertambangan minjak bumi,

adapun mengenai djawaban Pemerintah boleh sadja disesuaikan dengan rantjangan

Undang-undang Pertambangan, jaitu nanti sesudah reces.

Sekian.

252

Rapat 64.

Ketua: Saudara-saudara, kalau Saudara-saudara tidak mau menunggu hasil dari

Panitia Permusjawaratan, maka kita kembali sadja kepada atjara semula. Kemudian

mengenai rantjangan Undang-undang Anti Korupsi kita tunggu nanti bagaimana hasil

dari Panitia Permusjawaratan.

Baiklah Saudara-saudara, kita landjutkan sadja menurut atjara jang ada, sebab kalau

distem, suaranja toch tidak akan mentjukupi.

Saudara-saudara, kita sekarang mulai membitjarakan rantjangan Undang-undang

tentang minjak, (Sid -1959 - P. 414) dan dalam hal ini bagi Saudara-saudara jang belum

siap pada hari ini dapat mengundurkan pembitjaraannja sampai besok.

Sekarang saja persilakan pembitjara pertama, Saudara Doeriat.

R. G. Doeriat: Saudara Ketua jang terhormat, uraian saja ini saja buat sedemikian

rupa hingga mempunjai gambaran bahwa kedua rantjangan Undang-undang jang kita

hadapi sekarang ini bisa selesai sebelum reces, tetapi dengan sekonjong-konjong kami

mendengar bahwa Pemerintah untuk djawaban babak pertama sadja baru siap

memberikannja nanti sesudah reces.

Saudara Ketua jang terhormat, kalimat jang pertama jang akan saja batjakan ini

kelihatannja agak menggelikan kalau didengar.

Saudara Ketua jang terhormat, meskipun reces sudah diambang pintu, namun kepada

Parlemen masih diadjukan tiga buah rantjangan Undang-undang jang menurut keinginan

Pemerintah tentunja ketiga-tiganja supaja dapat diterima sebelum reces, ialah rantjangan

Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi, rantjangan Undang-undang

Pertambangan dan rantjangan Undang-undang tentang minjak. Kalau menghadapi

rantjangan Undang-undang pengeluaran pindjaman obligasi semangat saja hanja penuh

keragu-raguan akan manfaatnja, maka dua buah rantjangan Undang-undang lainnja ialah

rantjangan Undang-undang Pertambangan dan rantjangan Undang-undang

Pertambangan Minjak Bumi kami hadapi dengan penuh penjambutan dan harapan jang

besar dan pula penuh kejakinan bahwa, tak ada seorangpun diantara kita jang tidak akan

menjetudjui adanja dua Undang-undang ini.

Maka bersama-sama dengan Pemerintah saja mengharap agar dua Undang-undang

ini dapat disahkan sebelum reces, lepas dari suasana kesulitan jang kini meliputi negara

kita Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini saja akan menjumbangkan tindjauan kami terutama kepada

rantjangan Undang-undang Pertambangan Minjak Bumi, karena teman sefraksi saja

Saudara Tjoeng telah memberikan penindjauannja terhadap rantjangan Undang-undang

Pertambangan.

253

Rapat 64.

Saudara Ketua jang terhormat, Undang-undang Pertambangan Minjak Bumi akan

mewudjudkan salah satu dari pelbagai Undang-undang jang harus diadakan untuk

merealiseer isi dan makna dari pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 38

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia beserta pasal-pasal

komplementnja, ialah pasal 26, 27 dan 37 Undang-undang Dasar Sementara untuk

mengatur ekonomi negara kita.

Ekonomi nasional jang merata jang bisa mentjiptakan rakjat Indonesia jang adil dan

makmur tidaklah tjukup diatur dengan Undang-undang Koperasi. Undang-undang

Agraria, Undang-undang kolonial seperti Bedrijisreglementering Indische Mijnwet dan

lain-lain jang sudah tidak tjotjok lagi dengan kepribadian rakjat Indonesia jang sudah

berdaulat.

Undang-undang jang mengatur kedudukan pengusaha partikelir, jang mewudjudkan

sebagian besar rakjat Indonesia, dimana dapat diatur hak-hak: dan kewadjiban mereka

sebagai golongan karya dalam lapangan ekonomi, Undang-undang Perasuransian untuk

usaha-usaha asuransi jang kini sudah tumbuh dengan hebatnja, kedua rantjangan

Undang-undang jang kini kita hadapi ini, akan memberi sokongan jang amat hesar untuk

perbaikan ekonomi negara kita jang sekarang sedang merosot terus-menerus ini.

Saudara Ketua jang terhormat, isi dari pada rantjangan Undang-undang Minjak

Bumi ini menghendaki adanja perusahaan-perusahaan minjak Pemerintah, perusahaan

tjampuran (joint enterprise), perusahaan partikelir nasional dan buat sementara usaha

pantikelir asing, saja sangat menghargai sikap Pemerintah sematjam ini, meskipun

minjak bumi dan gas adalah bahan jang vitaal jang mengenai hadjat hidup orang banjak,

atau lebih tepat, mengenai hadjat sampai lapisan jang teratas.

Sebabnja ialah:

1. Pemerintah tanpa mengusahakan sendiri tanpa mengeluarkan modal sudah akan

mengetjam banjak hasil dari pengusahaan minjak dibumi Indonesia seperti

tertjantum dalam pasal-pasal 34, 35, 36, 37 dan 38.

2. Uang Pemerintah, jang tidak banjak, ingat besarnja deficit jang tiap tahun diderita

oleh negara, lebih baik dipergunakan untuk pembangunan-pembangunan lain, dari

pada untuk memonopoli pengusahaan minjak, jang risikonja amat besar. Menurut

laporan Stanvac dan Bataafsche Petroleum Maatschappij, exploitatie minjak ini

hasilnja 1 : 9. Tiap 10 pengeboran jang keluar minjaknja hanja 1, padahal tiap

pengeboran ongkosnja sudah tidak kurang dari 40 djuta rupiah, maka lebih tepat

djanganlah memonopoli pengusahaan minjak.

3. Terang Pemerintah untuk beberapa puluh tahun masih kekurangan ahli-ahli kalau

kebutuhan minjak dalam negeri akan diusahakan oleh Pemerintah sendiri.

254

Rapat 64.

4. Dan menurut kebiasaan perusahaan Pemerintah tidak pernah untung. Bagi

Pemerintah jang paling tepat adalah perusahaan tjampuran. Risiko tidak begitu besar,

karena modal tidak besar. Compagnonnja, usahawan-usahawan partikelir akan

membanting tulang dalam pekerdjaannja, agar perusahaan djangan sampai rugi.

5. Dengan memberikaa konsesi-konsesi kepada pengusaha-pengusaha partikelir berarti

Pemerintah memupuk otoaktivitet rakjat untuk berusaha.

6. Dengan memberikan waktu peralihan jang agak longgar kepada pengusaha-

pengusaha asing jang sudah lama mengusahakan minjak dibumi Indonesia,

Pemerintahpun dapat mengambil keuntungan-keuntungan jang tidak sedikit; sewa

tanah masuk Kas Negara, adanja werkverschaffing dan lain-lain.

Dan jang penting dan tidak boleh kita abaikan, bahwa kini misalnja Stanvac dan

Shell mendidik banjak pemuda-pemuda Indonesia untuk mendjadi ahli-ahli minjak. Pada

waktunja nanti tenaga-tenaga itu akan dapat digunakan oleh Pemerintah sendiri,

Saudara Ketua jang terhormat, itulah sebabnja mengapa saja dalam garis besarnja

dapat menjetudjui isi dari rantjangan Undang-undang Pertambangan Minjak Bumi ini.

Dengan keterangan saja diatas, saja menggambarkan bahwa Undang-undang ini

memberi hak pertambangan kepada usaha-usaha partikelir. Hal ini sebetulnja saja

sendiri masih ragu-ragu, betul atau tidaknja pandangan saja ini, sebab kalau kita melihat

pasal 4 dari Bab II rantjangan Undang-undang ini, disana diterangkan bahwa:

a, Usaha-usaha Pemerintah dan

b. Perusahaan tjampuran.

Djadi pasal ini tidak mengenal adanja hal pertam¬bangan minjak partikelir, tetapi

dipasal 15 ajat 1 berbunji:

"Hak pertambangan minjak partikelir diberikan kepada perseroan partikelir, jang

memenuhi sjarat-sjarat tersebut pasal 8 Undang-undang tentang pertambangan".

Saudara Ketua, saja ingin mendapat ketegasan dari Pemerintah apakah gambaran ini

salah atau betul.

Selandjutnja, Saudara Ketua, saja ingin minta perhatian Pemerintah terhadap

beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 21.

Antara pasal 21 dan 13 (4) nampaknja ada kurang kesesuaian. Menurut pasal 21

perusahaan-perusahaan minjak diwadjibkan ikut-serta dalam usaha mentjukupi segala

keperluan hasil-hasil minjak jang penting untuk pemakaian dalam negeri dan perusahaan

minjak diharuskan supaja pengolahan minjak untuk pemakaian dalam negeri itu

dilakukan di Indonesia.

255

Rapat 64.

Pasal ini berarti bahwa perusahaan minjak diwadjibkan untuk mengolah di Indonesia

hanja djumlah-djumlah minjak mentah jang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi

dalam negeri. Sebaliknja pasal 13 (4) dapat diartikan bahwa semua hasil minjak mentah

harus diolah di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa Indonesia perlu mempertahankan pasaran minjaknja diluar

negeri untuk kepentingan Indonesia sendiri. Pasaran minjak diluar negeri ini terdiri dari

minjak mentah dan minjak jang sudah diolah (hasil-hasil minjak). Dalam tahun-tahun

sesudah perang dunia kedua ada ketjenderungan dalam pasaran minjak diluar negeri

untuk lebih banjak minta (mengimport) minjak mentah dari pada hasil¬hasil minjak,

karena negara jang mengimport minjak lebih suka mengolah minjak mentah itu

dinegerinja sendiri. Guna mempertahankan pasaran minjaknja diluar negeri maka

Indonesia terpaksa lebih banjak mengexport minjak mentah dari pada hasil-hasil minjak.

Maka untuk mentjapai tudjuan ini maka sebaiknja pasal 13 (4) dihapuskan sadja atau

diubah sedemikian hingga ada kesesuaian antara pasal 21 dan pasal 13 (4).

Selandjutnja pasal 36.

Pasal 36 ajat 2 menentukan bahwa untuk menghitung padjak perseroan, upeti (cijns)

tidak diperkenankan dipotong dari keuntungan perusahaan. Sudah mendjadi kebiasaan

dinegeri-negeri lain untuk memandang upeti sebagai ongkos perusahaan jang harus

diperhatikan untuk menghitung penghasilan jang dikenakan padjak. Perlu diperhatikan

bahwa upeti selalu harus dibajar tanpa memandang untung atau rugi dari pada

perusahaan jang harus membajarnja. Maka saja usulkan supaja perusahaan-perusahaan

minjak diperkenankan untuk memotong upeti ini guna maksud-maksud padjak perseroan

seperti djuga berlaku disemua negara-negara penghasil minjak didunia.

Saudara Ketua, saja ingin menindjau pasal 38. Pasal 38 ajat 1 bunjinja sebagai

berikut:

"Di samping kemungkinan mengadakan pungutan berupa bahan galian tersebut pasal

37 ajat (2), diluar keadaan darurat atau perang, Pemerintah berhak membeli bahan-bahan

galian hingga djumlah sebanjak-banjaknja 20% dari produksi".

Saudara Ketua, kalau saja batja ini berulang-ulang, maka menurut pendapat saja

perkataan "diluar" itu salah. Saja harap supaja ini dibetulkan.

Selandjutnja pasal 38 menentukan bahwa Pemerintah berhak membeli minjak jang

dihasilkan hingga djumlah sebanjak-banjaknja 20% dari produksi dan bahwa untuk

pemakaian Pemerintah harus disediakan hingga setinggi-tingginja 20% dari pada

perlengkapan dan alat-alat perusahaan untuk pemurnian, pengangkutan dan penimbunan.

Dalam keadaan darurat atau perang ketentuan ini sudah pada tempatnja dan kebutuhan-

kebutuhan negara harus diutamakan.

256

Rapat 64.

Dalam keadaan biasa pemakaian perlengkapan-perlengkapan hingga 20% oleh

Pemerintah mungkin sekali menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi perusahaan untuk

mendjalankan kewadjibannja dalam hal produksi dan distribusi hasil-hasil minjaknja.

Ada kemungkinan bahwa jang demikian itu akan mengakibatkan tidak mampunjai

perusahaan untuk menghasilkan dan mendistribusi minjaknja keseluruh pelosok-pelosok

dengan sebaik-baiknja.

Selandjutnja kami ingin menindjau pasal 45. Menurut pasal 45 ini, perdjandjian-

perdjandjian pertambangan minjak termaksud dalam pasal 43 (2). harus diadakan untuk

djangka waktu setinggi-tingginja 30 tahun djangka waktu mana dapat diperpandjang 2

kali apabila Pemerintah menghendakinja, tiap-tiap kali untuk setinggi-tingginja sepuluh

tahun.

Disamping itu pasal 10 jang mengenai perusahaan tjampuran menentukan bahwa

hak-hak pertambangan minjak akan berlaku selama 40 tahun waktu mana dapat

diperpandjang dalam hak-hak tertentu.

Rupanja Pemerintah berpendapat bahwa buat sebuah perusahaan minjak dj angka

waktu 40 tahun adalah lebih tepat guna mendjalankan perusahaan sematjam ini sebaik-

baiknja. Menurut pengalaman dalam dunia perminjakan maka djangka waktu

sepandjang itu memang adalah djangka waktu jang sekurang-kurangnja untuk dapat

mendjalankan pekerdjaan eksplorasi dan eksploitasi tambang minjak dengan tenang dan

teliti, sehingga dapat mentjapai hasil sebaik-baiknja, baik bagi negara maupun bagi

perusahaan sendiri. Dengan djangka waktu jang pendek maka segala sesuatu harus

didjalankan dengan tergesa-gesa jang mengakibatkan hasil-hasil jang kurang

memuaskan.

Untuk tudjuan ini maka sebaiknja pasal 45 diubah hingga djangka waktu 3 tahun

didjadikan 40 tahun sesuai dengan pasal 10.

Lain dari pada itu dipandang perlu pula bahwa Undang-undang Pertambangan

Minjak ini mengandung ketentuan mengenai keadaan luar biasa jang dapat

mengakibatkan hilangnja waktu hak pertambangan. Dalam keadaan jang demikian,

maka sebaiknja ditentukan. bahwa apabila waktu hilang karena keadaan memaksa. maka

djangka waktu hak pertambangan minjak akan diperpandjang dengan waktu jang sama.

Selandjutnja, Saudara Ketua, perpandjangan dua kali tiap-tiap kali 10 tahun, ini

menurut pendapat saja. adalah waktu jang bagi perusahaan minjak amat gandjil. Sebab

dalam 10 tahun itu apakah jang dapat dibuat oleh perusahaan minjak?

Meskipun ini dalam perpandjangan, tetapi dengan sendirinja perpandjangan 10 tahun

itu oleh perusahaan minjak untuk dikerdjakan seeffectief-effectiefnja adalah amat sedikit

jang mungkin nanti ditjabut atau diperpandjang lagi dengan 10 tahun.

257

Rapat 64.

Maka dari itu. sebaiknja perpandjangan diadakan hanja satu kali dengan waktu 20

tahun. Dengan begini perusahaan-perusahaan minjak akan lebih tenang bekerdja

selandjutnja dari pada hanja 10 tahun jang akan dikerdjakan dengan penuh keragu-

raguan.

Sekian, Saudara Ketua, tindjauan kami terhadap rantjangan Undang-undang Minjak

dalam pemandangan umum babak pertama ini,

Ketua: Saja persilakan Saudara Muh. Ahmad.

Muh. Ahmad: Saudara Ketua jang terhormat, rantjangan Undang-undang Minjak

jang sekarang sedang kita bitjarakan ini membawa kita untuk memasuki suatu bidang

jang pelik, ialah masalah minjak. Kita mengenal masalah minjak sebagai su¬atu masalah

jang spesifik dan internasional. Karena itu, dalam menghadapi masalah ini, kami merasa

perlu untuk mentjari pengertian dan pandangan jang setepat-tepatnja, agar dapat turut

menentukan suatu kebidjaksanaan jang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan rakjat

dan negara.

Saudara Ketua, dalam rantjangan Undang-undang Minjak jang disodorkan oleh

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini tertjantum garis-garis

politik minjak jang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. usaha negara jang mendjadi usaha dasar dalam pembangunan industri minjak

Indonesia dengan perusahaan negara sebagai perusahaan utama dalam

penjelenggaraannja:

2. perusahaan tjampuran jang pada azasnja merupakan pengetjualian terhadap

perusahaan negara;

3. masa peralihan jang masih memberikan kesempatan bekerdja kepada

perusahaan-perusahaan partikelir jang telah ada setjara. bersjarat dan dalam djangka

waktu jang terbatas dengan maksud untuk mentjegah timbulnja suatu kekosongan

minjak di Indonesia.

Itulah kiranja garis-garis besar jang merupakan ketentuan-ketentuan pokok dalam

rantjangan Undang-undang Minjak dan jang perlu mendapat perhatian kita bersama.

Dalam menghadapi pemandangan umum babak pertama ini, kami akan batasi

pemandangan kami kepada persoalan-persoalan pokok ini sadja.

Saudara Ketua, kita sama-sama mengetahui bahwa dalam dunia internasional faktor

minjak sering mendjadi alat dan sering pula mendjadi objek pertengkaran antar negara

untuk mentjapai suatu tudjuan ekonomis, politis dan strategi militer. Hal ini tjukup

djelas dalam sedjarah negara-negara minjak seperti negara-negara di Timur Tengah,

Mexico dan sebagainja.

258

Rapat 64.

Dizaman mechanisasi modem sekarang ini hampir diseluruh dunia tiap rakjat dan

tiap negara dalam kehidupan sehari-hari dan dalam usaha-usaha pembangunannja makin

banjak menggunakan minjak. Proses ini telah menjebabkan minjak mendjadi barang

jang ekonomis-vital. Disamping itu suasana perang jang dalam abad ke-20 ini hampir

terus-menerus meliputi dunia, disertai dengan tumbuhnja angkatan-angkatan perang jang

makin dimechanisasikan, telah menjebabkan minjak mendjadi militer vital pula.

Perkembangan itu semuanja telah mengakibatkan terus menaiknja konsumsi dunia

dan konsumsi di tiap negara setjara pesat. Dari tahun 1938 sampai 1955 konsumsi

minjak diseluruh dunia naik 185% ; di Asia Tenggara dan Asia Timur naik 235%.

Konsumsi minjak di Indonesia dalam tahun 1957 naik 11,7% dari tahun 1956; dinegara-

negara lain naik antara 1,4% dan 23,3% dan diseluruh dunia naik 8,75%.

Dalam pada itu sebagai suatu enerzi minjak makin penting kedudukannja dibidang

produksi enerzi. Dalam produksi enerzi diseluruh dunia dari tahun 1929 sampai 1956,

enerzi minjak naik dari 15% mendjadi 30%; listrik hidrolik hanja naik dari 3,7%

mendjadi 8,1 %, sedangkan enerzi batu-bara turun dari 72,6% mendjadi 45,6%.

Perkembangan konsumsi dan kebutuhan minjak jang terus menaik itu telah

menimbulkan suatu perlombaan dan saingan hebat antara negara-negara modal besar

untuk meninggikan produksi, untuk menguasai sumber-sumber produksi dan untuk

merebut pasaran minjak. Dengan demikian produksi minjak diseluruh dunia djuga terus

naik. Dalam tahun 1957 naik 6% dan dalam tahun 1958 naik 2,4% dari tahun-tahun

sebelumnja.

Perlombaan dan saingan jang sengit itu mengakibatkan makin besarnja penanaman

modal dalam usaha-usaha minjak. Penanaman modal itu jang terutama dilakukan oleh

negara-negara modal besar, tidak terbatas kedalam wilajah negaranja sendiri sadja, akan

tetapi makm meluas kenegara-negara minjak lain diseluruh dunia. Pada achir tahun 1956

seluruh modal jang ditanam dalam kekajaan-kekajaan, pabrik-pabrik dan alat-alat

perlengkapan minjak diseluruh dunia, ketjuali negara-negara blok Timur, berdjumlah $

70 miljard, diantaranja ialah di Ame-rika Serikat 61,7%. Venezuela 5,9%, Eropah Barat

6,8%, di Timur Tengah 4,2% di Asia Tenggara, Asia Timur dan Australia bersama-sama

3,5%, dan di Indonesia 0,6%. Jang ditanam di Indonesia ialah modal minjak asing jang

berdjumlah lebih-kurang $ 425 djuta. Disamping itu diseluruh bagian-bagian dunia

tersebut, untuk menghadapi tahun-tahun 1955 sampai 1966, telah pula direntjanakan

penanaman sebesar $ 115 miljard. Modal Amerika Serikat jang sampai tahun 1956 telah

ditanam diluar negerinja, seluruhnja berdjumlah S 22.118 djuta dan diantaranja $ 7.244

djuta atau 32,7% adalah modal minjak. Dari djumlah ini modal minjak Amerika Serikat

259

Rapat 64.

jang ditanam di Indonesia adalah sebesar $ 340 djuta atau 4,7% dari seluruh modal

minjak diluar negerinja.

Dalam pada itu, djuga pihak Rusia tidak tinggal diam dan terus berusaha aktif untuk

menanamkan modalnja, tidak hanja dinegerinja sendiri sadja, akan tetapi sampai

kenegara-negara diluar lingkungan blok Timur. Sebagaimana telah diumumkan oleh

Perdana Menteri N. Chruschev, maka Rusia dalam djangka waktu 15 tahun, mulai

dengan tahun 1959 ini, akan menaikkan produksi minjaknja dengan 300% dan produksi

gas alamnja dengan 1.500%. Dalam tahun 1944 Rusia telah berusaha untuk

menanamkan modalnja di Iran dengan mentjoba mendapatkan konsesi minjak, akan

tetapi tidak berhasil karena ditolak oleh Pemerintah Iran. Pada achir tahun 1957 Rusia

telah mulai dengan explorasi minjaknja di Afghanistan. Dan dalam tahun itu djuga Rusia

mendjalankan pengeboran-pengeboran minjak di India. Dalam usaha-usahanja untuk

menguasai pasaran minjak, Rusia telah berhasil mendapatkan kedudukan kuat dinegara-

negara Hongaria, Bulgaria, Tjekoslowakia, Polandia dan Djerman Timur. Minjak Rusia

telah menguasai 86% import minjak tahun 1956 di Hongaria, 70% import minjak tahun

1957 di Bulgaria, 85% import minjak tahun 1957 di Tjekoslowakia dan 45% import

minjak tahun 1955 di Polandia. Selain dari pada itu, pada achir-achir ini. Rusia makin

mendapatkan kedudukan kuat dipasar minjak di Mesir, jang dalam tahun 1956

membarter reserve minjak (proved reserves) produksi minjak mentah minjak Rusia

sebanjak 390.000 ton disamping djumlah 600.000 ton jang dibeli menurut kontrak

pembelian tanggal 31 Djuni tahun itu djuga.

Demikianlah perlombaan dan saingan antara kedua negara modal besar Amerika

Serikat dan Rusia untuk menguasai sumber-sumber produksi, meninggikan produksi dan

merebut pasar minjak internasional. Perlombaan dan saingan itu tidak hanja terbatas

kepada kedua negara-negara modal raksasa Amerika Serikat dan Rusia sadja, akan tetapi

diikuti pula oleh negara-negara modal besar lainnja, terutama Inggeris dan Belanda.

Dengan demikian, ditambah dengan vitalnja minjak bagi kepentingan militer, maka

perlombaan dan saingan itu sering mendjadi background dan objek dari pertengkaran-

pertengkaran politik internasional. Terutama dalam suasana perang dingin jang

ditimbulkan oleh pertengkaran blok Barat dan blok Timur sekarang ini, dibalik segala

kesengitan tjatur-diplomatik antar-blok itu, sering pula tersembunji kesibukan-kesibukan

tjatur-minjak internasional. Menurut keadaan pada achir tahun 1957 stand dalam

pertandingan minjak antar-blok itu adalah demikian:

260

Rapat 64.

Blok Barat

Menguasai :

Blok Timur

Menguasai :

reserve minjak (proved reserves) 85,7% 12,7%

produksi minjak mentah ………………………… 85,8% 12,1%

kapasiteit kijang minjak ………………………… 86,9% 10,6%

pasar minjak (konsumsi) ……………………….. 86,3% 11,7%

armada tanki (kapal minjak) …………………… 98,5% 1,5%

Itulah perlombaan dan saingan dalam dunia minjak internasional dan itulah jang

menjebabkan minjak mendjadi suatu faktor politik dan barang jang politis-vital.

Saudara Ketua, berdasarkan pandangan jang baru kami kemukakan itu, fraksi kami

sungguh-sungguh menjadari bahwa masalah minjak adalah suatu masalah jang tidak

dapat kita anggap sebagai suatu persoalan ekonomis-komersiil belaka. Bagi kami sudah

djelas bahwa masalah minjak itu tidak sadja mengandung unsur-unsur ekonomis, akan

tetapi djuga unsur-unsur politis dan militer. Ini berarti bahwa minjak sebenarnja adalah

faktor kekuasaan. Karena itu dalam usaha kita untuk menentukan politik minjak bagi

Indonesia sekarang ini, faktor kekuasaan tersebut tidak boleh kita lupakan.

Kekajaan minjak Indonesia jang besar ini dan jang terbesar diseluruh Asia Tenggara,

Australia dan Asia Timur, ketjuali Republik Rakjat Tiongkok, sudah tentu akan lebih

lagi menarik dunia minjak internasional. Kekuasaan atas kekajaan minjak inilah jang

kira harus pertahankan sekuat tenaga. Dalam keadaan internasional dan dalam negeri

kita seperti sekarang ini, djalan jang sebaik-baiknja untuk mempertahankan kekuasaan

Indonesia atas kekajaan minjaknja, ialah mendjadikan usaha negara sebagai usaha dasar

dalam pembangunan industri minjak. Keharusan demikian memang telah pula dirasakan

perlunja oleh negara-negara lain, terutama oleh negara-negara minjak jang dalam

sedjarahnja pernah mengalami peristiwa-peristiwa pahit dengan minjaknja, seperti Iran,

Mesir, Mexico, Brazillia, India dan sebagainja.

Negara-negara ini dalam perundang-undangannja masing-masing telah

mentjantumkan ketentuan-ketentuan jang menudju kearah mendjadikan usaha negara

sebagai usaha dasar bagi industri minjaknja. Pada umumnja dikalangan negara-negara

minjak diseluruh dunia terdapat suatu aliran jang tjondong kearah melindungi kekuasaan

atas kekajaan minjaknja.

261

Rapat 64.

Maka, atas dasar pandangan dan pokok-pokok pengertian tadi itu kami dapat

menjetudjui usaha negara didjadikan usaha dasar sebagaimana telah tertjantum dalam

rantjangan Undang-undang, dengan perusahaan negara jang harus diutamakan dalam

pembangunan industri minjak Indonesia.

Saudara Ketua, dalam dunia minjak internasional, negara kita menduduki suatu

tempat jang penting karena besarnja kekajaan minjak jang terkandung dalam humi

Indonesia. Kekajaan minjak Indonesia itu merupakan sumber minjak jang terbesar

diseluruh wilajah Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia dan Afrika, dan djauh

menondjol diatas negara-negara jang ada diseluruh wilajah tersebut. Reserve minjak

jang sudah njata ada dalam bumi Indonesia, menurut keadaan pada achir tahun 1957,

berdjumlah 3 miljard barrel. Ini berarti 60,9% dari seluruh reserve minjak jang ada di

Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia dan Afrika atau 1,2% dari seluruh reserve minjak

didunia. Mengenai reserve minjak itu Indonesia menduduki tempat No. 10 diseluruh

dunia. Meskipun demikian reserve minjak Indonesia adalah djauh lebih ketjil kalau

dibandingkan dengan negara-negara minjak besar seperti negara-negara Kuwait jang

reserve minjaknja berdjumlah 20,2% Saudi Arabia 18,2%, Iran 12,9%, Amerika Serikat

12,3%, Iraq 10,1 % dan Rusia 9,3% dari seluruh reserve minjak dunia jang sudah njata

ada. Reserve minjak Indonesia memang tidak begitu besar seperti dinegara-negara

tersebut, akan tetapi expert-expert minjak dunia pada umumnja berpendapat bahwa

reserve minjak lndonesia jang sebenarnja adalah lebih besar lagi dari pada jang sudah

terkenal sekarang, apabila explorasi didjalankan setjara lebih sungguh-sungguh dan

lebih luas. Selain dari pada itu, Laut Djawa dianggap sebagai suatu wilajah minjak jang

kaja dan tjukup dangkal untuk memudahkan pengeboran dibawah laut (offshore

drilling). Dalam pada itu kwalitet minjak Indonesia pada umumnja mengandung API

gravity jang lebih tinggi dari pada minjak Timur Tengah dan beberapa negara lainnja,

sedangkan sumur-sumur minjak Indonesia pada umumnja adalah dangkal.

Dengan kekajaan minjak ini lndonesia pernah mendjadi produsen dan supplier

minjak jang terbesar diseluruh Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Australia dan

Afrika Timur. Dalam tahun 1938 minjak Indonesia menguasai 48% dari pasar minjak

diseluruh bagian-bagian dunia tersebut, dan 66%. dari pasar minjak diwilajah Asia

Tenggara, Asia Timur dan Australia.

Didalam negeri kita sendiri minjak telah mendjadi barang jang vital, baik untuk

kehidupan rakjat sehari-hari maupun untuk usaha-usaha pembangunan negara.

Dalam tahun-tahun sesudah perang dunia II, konsumsi minjak di lndonesia terus

naik. Konsumsi minjak bensin rata-rata naik 10% tiap tahun, minjak tanah rata-rata 25

sampai 35% tiap tahun. Pendapatan Pemerintah jang diterima dari seluruh kegiatan

262

Rapat 64.

usaha-usaha minjak dalam tahun 1956 berdjumlah Rp. 1.445 djuta atau 8% dari seluruh

pendapatan negara, jang dalam tahun 1957 naik mend jadi Rp. 1.757 djuta atau 9% dari

seluruh penerimaan negara ditahun itu. Export minjak dalam tahun 1956 berdjumlah

21,8% dari seluruh harga export tahun itu dan menduduki tempat No. 2 sesudah karet.

Dalam tahun 1957 persentase export itu naik mendjadi 27,7% sedangkan dalam triwulan

I tahun 1958 lebih meningkat lagi mendjadi 40,6% dan melampaui harga export karet.

sehingga minjak mendjadi barang export No. 1 bagi lndonesia. Djumlah devisen jang

dihasilkan oleh minjak dari tahun 1950 sampai dengan 1957 seluruhnja berdjumlah U.S.

$ 1.44.986.000 atau lebih-kurang 25% dari djumlah devisen jang masuk.

Demikianlah pentingnja kedudukan minjak lndonesia dalam kehidupan ekonomi

.Indonesia, baik dibidang ekonomi dalam negeri. maupun dalam hubungan ekonomi

internasional. Meskipun dalam hubungan ekonomi internasional, Meskipun hasil

kegiatan-kegiatan usaha minjak itu baru merupakan lebih-kurang 2% dari seluruh

pendapatan nasional bruto (P.N.Br.), namun gambaran jang baru kami kemukakan itu

telah tjukup djelas bagi kami betapa kuatnja peranan minjak dalam kehidupan rakjat dan

negara.

Mengingat pentingnja minjak bagi kehidupan rakjat dan negara, dan besarnja

kekajaan minjak jang terkandung dalam bumi Indonesia, maka kami jakin bahwa minjak

kita ini dapat didjadikan sumber penghidupan jang lebih penting lagi bagi rakjat dan

negara.

Karena itulah kami berpendapat, bahwa pembangunan industri minjak nasional

dengan meninggikan produksi sebesar-besarnja serta menjempumakan distribusi sebaik-

baiknja, adalah suatu keharusan mutlak bagi Indonesia, baik untuk kepentingan

konsumsi dalam negeri maupun untuk kepentingan devisen.

Akan tetapi, dalam pembangunan itu kita dapat melupakan faktor-faktor riil berupa

kesulitan-kesulitan jang memerlukan pertimbangan semasak-masaknja. Kita sama-sama

mengetahui bahwa disamping faktor-faktor jang menguntungkan bagi pembangunan

industri minjak kita itu, terdapat pula faktor-faktor riil jang merupakan kekurangan pada

kita. Disini kami kemukakan persoalan-persoalan bedrijfs technis jang selalu muntjul

sebagai problim-problim spesifik dalam tiap usaha industri minjak, ialah persoalan

risiko, lamanja waktu, keahlian dan modal jang diperlukan untuk pembangunan industri

minjak. Usaha minjak sudah terkenal sebagai usaha "untung¬untungan" atau

"gambling". Hal ini memang benar, kalau kita mengingat bahwa harapan hasil untuk

menemukan suatu lapangan minjak jang komersiil adalah hanja 1 : 50, sedangkan untuk

menemukan suatu lapangan minjak jang kaja djauh. lebih ketjil lagi, biar bagi expert dan

operator jang berpengalaman sekalipun, Harapan hasil untuk menemukan minjak dalam

263

Rapat 64.

pengeboran-pengeboran sumur jang dinamakan "wildcat" pada umumnja hanja 1 : 10.

Hal ini tjukup djelas untuk dapat menggambarkan betapa besarnja risiko jang harus

dipikul oleh tiap pengusaha minjak.

Disamping itu usaha minjak, mulai dari usaha-usaha explorasi sampai kepada

menemukan minjak, kalau dapat menemukan, pada umumnja menelan waktu jang

sangat lama. Kita ambil sadja tjontoh dalam sedjarah minjak di Indonesia sendiri, ialah

lapangan minjak Talang Akar di Sumatera Selatan jang baru diketemukan sesudah

maskapai minjak jang bersangkutan selama 10 tahun berturut-turut mendjalankan

explorasinja. Selain dari pada itu lndonesia menghadapi persoalan jang berat, ialah

kekurangan tenaga ahli dikalangan bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan keahlian tidak

mungkin bisa diselenggarakan dalam tempo satu dua tahun sadja, sedangkan disamping

keahlian diperlukan djuga pengalaman. Persoalan berat selandjutnja jang harus kita

hadapi ialah modal negara. Kita mengetahui bahwa anggaran belandja negara kita terus-

menerus mengalami defisit, hutang negara makin lama makin besar, sedangkan dana

devisen makin terus merosot. Dari sudut modal, usaha minjak kita akan menuntut biaja

jang sangat besar, baik berupa rupiah maupun devisen, dengan suatu risiko bahwa modal

itu mungkin tidak akan kembali lagi. Mulai dari usaha-usaha explorasi tiap usaha minjak

merupakan pekerdjaan jang sangat mahal. Ongkos pengeboran untuk sumur, dalam

tahun 1954, berdjumlah antara $ 25.000 sampai $ 400.000 tiap sumur. Ongkos

pengeboran sumur "wildcat " adalah rata-rata $ 148.000 tiap sumur, dan diantaranja

banjak jang sampai menelan biaja antara $ 350.000 sampai $ 700.000 tiap sumur. Di

Venezuela ongkos pengeboran itu rata-rata $ 1,000.000 tiap sumur, sedangkan di

Mexico lebih mahal lagi, ialah rata-rata $ 1.112.813 tiap sumur. Malahan kadang-

kadang terdapat djuga sumur minjak jang menelan ongkos lebih besar lagi, seperti halnja

dengan satu sumur minjak di Califomia jang dalamnja 6.552 m dan biaja pengeborannja,

ialah pengeboran satu sumur itu sadja, adalah sebesar $ 2.088.963. Ini terdjadi dalam

tahun 1954.

Demikianlah persoalan bedrijfs-technis jang spesifik dalam pengusahaan minjak

jang sudah pasti tidak akan mudah untuk diatasinja.

Saudara Ketua, setelah kami pertimbangkan masak-masak segala faktor jang

menguntungkan dan segala faktor jang dapat membahajakan, dan setelah kami

mengingat kekurangan-kekurangan jang ada pada kita serta pentingnja minjak dalam

kehidupan ekonomi rakjat dan negara, lagi pula kalau kami mengingat betapa beratnja

kesulitan-kesulitan bedrijfs-technis dalam pengusahaan minjak itu, maka kami sampai

kepada suatu pendapat, bahwa untuk memperhebat pembangunan minjak kita itu perlu

dikerahkan segala tenaga dan perlu digunakan segala kesempatan, segala sesuatunja

264

Rapat 64.

dalam rangka kekuasaan negara dan kewaspadaan nasional. Berhubung dengan itu dan

berdasarkan segala pandangan dan pengertian jang telah kami kemukakan, pada

prinsipnja kami dapat menjetudjui untuk disamping usaha negara memungkinkan pula

adanja usaha tjampuran sebagai usaha tambahan jang dikuasai oleh negara dan

penetapannja disalurkan melalui pengesahan Undang-undang.

Djalan ini kami anggap sebagai kelonggaran jang lebih luas untuk memungkinkan

lantjarnja pembangunan industri minjak setjara lebih intensif selama masa dikala usaha

negara belum dapat mentjukupi kebutuhan minjak bagi kehidupan rakjat dan negara.

Djalan demikian kami anggap tidak bertentangan dengan maksud jang tertjantum dalam

pasal-pasal 37 dan 38 Undang-undang Dasar Sementara atau pasal 33 Undang-undang

Dasar 1945.

Dengan ini kami mengharapkan terbukanja kelonggaran jang seluas-luasnja bagi

kegiatan daerah-daerah swatantra untuk ikut-serta dalam usaha-usaha industri minjak,

sehingga minjak jang ada dimasing-masing daerah itu benar-benar dapat memberikan

sumbangannja kepada pembangunan daerah.

Dengan adanja kelonggaran bagi usaha tjampuran itu kami mengharapkan pula agar

kesulitan-kesulitan serta risiko-risiko besar bedrijfs-technis tidak hanja mendjadi beban

jang harus dipikul oleh negara dan kas negara sendirian sadja.

Dalam pada itu disini kami kemukakan bahwa kami tidak dapat menjetudjui adanja

perseorangan partikelir sebagai pemegang saham dalam perusahaan tjampuran dibidang

usaha minjak. Ini kami anggap terlalu menjimpang dari djiwa jang terkandung dalam

ajat (1) pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara atau pasal 33 Undang-undang Dasar

1945. Kami anggap tidak wadjar kalau seorang perseorangan partikelir duduk

berdampingan sedjadjar dengan negara sebagai pemegang saham dalam satu perusahaan

tjampuran dibidang minjak. Kami ingin mentjegah muntjulnja baik individualisme

maupun diktatur perorangan dibidang kekajaan dan dibidang penguasaan kekajaan.

Saudara Ketua, sekarang tinggal satu persoalan lagi jang perlu kami tindjau ialah

ketentuan-ketentuan peralihan jang dimaksudkan untuk mentjegah timbulnja suatu

kekosongan (vacuum) minjak di Indonesia, dengan djalan memberikan kesempatan

bekerdja terus untuk waktu terbatas kepada perusahaan-perusahaan partikelir jang telah

ada dengan sjarat-sjarat, batas-batas serta dalam keadaan sebagaimana disebut dalam

rantjangan Undang-undang.

Djelaslah maksud untuk mentjantumkan ketentuan-ketentuan peralihan itu ialah

untuk mentjegah timbulnja suatu kekosongan minjak di lndonesia. Berhubung dengan

itu pokok persoalan sekarang beralih kepada pertanjaan, apakah ada kemungkinan akan

timbulnja vacuum tersebut.

265

Rapat 64.

Untuk dapat mendjawab pertanjaan ini, terlebih dahulu kami ingin melihat

kenjataan-kenjataan konkrit mengenai situasi dan posisi minjak Indonesia, baik didalam

negeri maupun dipasar minjak internasional.

Produksi minjak Indonesia dalam tahun-tahun sesudah perang dunia II terus naik

dari 6,5 djuta ton dalam tahun 1949 mendjadi 15,5 djuta ton dalam tahun 1957. Dalam

pada itu Pemerintah, dalam Nota Keuangan Negara tahun 1958 halaman 12, telah

mensinjalir adanja gedjala-gedjala kemunduran dibidang produksi minjak Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, produksi minjak mentah Indonesia dalam tahun 1938

merupakan 3% dari seluruh produksi dunia. Sesudah itu angka persentase tersebut terus

merosot hingga pada achir tahun 1958 hanja tinggal 1,7% sadja,

Seluruh produksi minjak mentah jang telah dihasilkan oleh Indonesia selama 63

tahun, ialah dari tahun 1893 sampai tahun 1955, seluruhnja berdjumlah 1.600 djuta

barrel, akan tetapi seluruh djumlah ini hanja merupakan separuh, ialah 50%, dari

produksi jang dihasilkan oleh Saudi Arabia dalam waktu hanja 5 tahun sadja, ialah dari

tahun 1951 sampai 1955. Produksi minjak Indonesia terus mundur dalam perbandingan

dengan kenaikan produksi minjak di negara-negara Timur Tengah. Dalam

perkembangan konsumsi serta kebutuhan minjak diseluruh dunia jang sedang terus

menaik, persentase produksi minjak Indonesia sebaliknja terus merosot. Ini berarti

bahwa minjak lndonesia terus terdesak dari pasar minjak internasional. Dan memang

demikianlah keadaannja. Pasar minjak di Asia, Australia dan Afrika Timur dalam tahun

1938 adalah 48% dikuasai oleh supply minjak dari Indonesia, akan tetapi sesudah itu

minjak Indonesia terdesak terus oleh minjak Timur Tengah, sehingga persentase supply

itu pada achir tahun 1955 hanja tinggal 20% sadja. Dipasar minjak jang terdekat, ialah

diwilajah Asia Tenggara, Asia Timur dan Australia, minjak Indonesia pun terdesak pula,

ialah dari 60% dalam tahun 1938 merosot sampai 36% dalam tahun 1955. Malahan lebih

buruk lagi dari itu, minjak mentah dari Timur Tengah, terutama dari negara-negara Iraq

dan Kuwait, sudah lama mulai masuk dikilang-kilang minjak di Indonesia dengan

djumlah import seharga Rp. 111.220.000, dalam tahun 1951 jang terus naik sampai Rp.

523.742.000,- dalam tahun 1955. Kalau kita menelaah setjara seksama faktor-faktor jang

telah menjebabkan terdesaknja minjak Indonesia dari pasar internasional itu, maka akan

ternjata bahwa kemerosotan itu bukan disebabkan karena kwalitet minjak kita lebih

rendah atau harganja lebih tinggi, akan tetapi karena produksi Indonesia makin tidak

seimbang dengan kenaikan konsumsi dan kebutuhan pasar minjak internasional. Selain

dari pada itu dibagian lain dalam pemandangan kami ini, kami telah kemukakan pula

bahwa konsumsi serta kebutuhan minjak didalam negeri kita terus menaik, minjak

bensin rata-rata naik 10 %, minjak tanah naik rata-rata 25 sampai 35% tiap tahun.

266

Rapat 64.

Dalam tahun 1957 konsumsi minjak itu naik 11,7% dari tahun 1956, dan dalam

tahun 1958 naik 5,8% dari tahun 1957. Dalam keadaan konsumsi minjak didalam negeri

kita jang sedang terus menaik itu, produksi minjak kita sudah mulai menundjukkan

gedjala-gedjala kemerosotan, ialah produksi tahun 1958 merosot dengan 1,5% dari

produksi tahun 1957. Dengan demikian djelaslah bahwa meskipun lndonesia sampai

sekarang masih menduduki tempat No. 9 dalam produksi minjak dunia, akan tetapi

kedudukan baik ini sedang terus terdesak kebawah oleh produksi negara-negara minjak

lain.

Demikianlah gedjala-gedjala kemerosotan jang kami dapat peladjari dari bahan-

bahan jang ada pada kami. Dari gedjala-gedjala itu kami bisa menarik kesimpulan

bahwa kedudukan minjak Indonesia jang sampai sekarang pada umumnja dapat

dikatakan masih kuat dan baik, sedang terantjam oleh suatu bahaja kemerosotan, baik

didalam negeri maupun dipasar minjak internasional.

Dan kami bisa menarik kesimpulan pula, bahwa djika gedjala kemerosotan itu

dibiarkan berlangsung terus, lambat-laun memang dapat menimbulkan suatu

kekosongan (vacuum) didalam negeri dan kekosongan minjak Indonesia dipasar

internasional. Andaikata kekosongan itu terdjadi, kita bisa bajangkan betapa buruk

akibatnja terhadap export, devisen, keuangan negara dan achirnya terhadap kehidupan

rakjat dan negara kita.

Kalau kita melihat bahaja kemerosotan jang sedang mengantjam itu, memang

seharusnja kita segera mengambil tindakan-tindakan jang dapat mentjegah timbulnja

kekosongan itu. Djalan satu-satunja ialah meninggikan produksi dan melantjarkan

distribusi didalam negeri serta memperkuat kembali posisi minjak kita dipasar minjak

internasional. Rentjana usaha kearah itu sebenarnja sudah ada ialah adanja keinginan

untuk memperhebat usaha negara sebagai usaha dasar dan usaha tjampuran sebagai

usaha tambahan. Djalan inilah menurut pendapat kami djalan jang sebaik-baiknja dan

seaman-amannja untuk mengelakkan bahaja kekosongan itu. Akan tetapi setjara realistis

kami menjadari pula bahwa mengingat besarnja kesulitan - kesulitan bedrijfs- technis

bagi usaha-usaha baru dalam pengusahaan minjak, rentjana usaha djangka pandjang itu

tidak dapat diharapkan akan membawa hasil hebat dalam satu dua hari sadja, sedangkan

bahaja kemerosotan minjak sudah ada diambang pintu kita. Sudah tentu djalan jang

paling mudah adalah menjempurnakan alat-alat produksi dan alat-alat distribusi jang

telah ada dinegeri kita. Akan tetapi njatanja alat-alat itu pada waktu ini dikuasai oleh

usaha dan modal asing. Sampai dimana kekuasaan asing dibidang minjak Indonesia itu

adalah suatu hal jang kita perlu selidiki setjara teliti. Dalam hubungan ini kami

kemukakan kenjataan-kenjataan seperti berikut:

267

Rapat 64.

a. Dibidang industri minjak Indonesia memang benar ada dominasi usaha asing

jang menguasai lebih-kurang 98% dari seluruh modal jang ditanam dalam usaha minjak

di Indonesia.

b. Modal asing jang ditanam dalam industri minjak Indonesia merupakan lebih-

kurang 16% dari seluruh modal asing jang ada disegala bidang ekonomi Indonesia.

c. Pendapatan Pemerintah jang masuk dari seluruh kegiatan usaha minjak dalam

tahun 1957 adalah sebanjak lebih-kurang 9% dari seluruh pendapatan negara.

d. Export minjak merupakan 40,6% dari seluruh djumlah harga export dalam

triwulan I tahun 1958.

e. Dalam pendapatan nasional bruto (P.N.Br.) Indonesia, hasil seluruh kegiatan

usaha minjak adalah lebih-kurang 2%. Pendapatan nasional kita masih tetap dikuasai

oleh pertanian ialah lebih-kurang 56%, hasil dagang, bank dan asuransi adalah lebih-

kurang 15%, industri 8,7%, sewaan 6,5%, Pemerintah 5,7% dan seterusnja.

Demikianlah kiranja posisi usaha dan modal minjak asing dalam industri minjak

Indonesia dan dalam kehidupan ekonomi Indonesia seluruhnja. Djelaslah bahwa

dibidang industri minjak Indonesia benar-benar terdapat kekuasaan usaha dan modal

minjak asing.

Dalam pada itu kami tidak berpendapat bahwa dalam kehidupan ekonomi Indonesia

seluruhnja sudah ada kekuasaan usaha dan modal minjak asing.

Dengan demikian jang mendjadi persoalan bagi kami ialah faktor kekuasaan dalam

usaha dan modal minjak asing dibidang industri minjak Indonesia. Disatu fihak kami

ingin mentjegah timbulnja kekosongan minjak di Indonesia. Dari sudut lain timbul suatu

problim jang sulit dengan adanja kekuasaan asing dibidang minjak jang kami harus

tjegah pula. Selain daripada itu kami harus menjadari pula bahwa minjak sering

mendjadi alat dan objek dari pertengkaran-pertengkaran politik internasional. Dalam

suasana perang dingin antara blok Barat dan blok Timur seperti sekarang ini jang terang-

terang berusaha mentjoba menjeret bangsa-bangsa lain kedalam pertikaiannja melalui

golongan-golongan seideologi dan sepolitiknja, maka untuk mentjegah kemungkinan

terseretnja usaha minjak kita kedalam pertengkaran internasional antara blok Barat dan

blok Timur, disini kami tegaskan bahwa jang kami akan djadikan dasar dalam

pemetjahan masalah ini adalah prinsip-prinsip politik bebas dan aktif, kewaspadaan

nasional serta kepentingan hidup rakjat dan negara.

Berhubung dengan itu dalam pemandangan umum babak pertama ini, kami terlebih

dahulu ingin kemukakan:

268

Rapat 64.

1. kami pada prinsipnja menjetudjui adanja usaha untuk mentjegah timbulnja suatu

kekosongan (vacuum) minjak di Indonesia dan kekosongan minjak Indonesia dipasar

internasional;

2. kami ingin tetap awas dan waspada terhadap gedjala-gedjala pertengkaran politik

jang sering terdjalin dengan masalah minjak:

3. kami tidak menginginkan adanja usaha dan modal asing jang njata-njata digunakan

untuk penjebaran kekuasaan ideologi asing, politik dan militer asing atau dominasi

asing dibidang ekonomi Indonesia, baik dalam bentuk suatu usaha, maupun dalam

bentuk kredit, loan, pindjaman dan sebagainja jang pada hakekatnja adalah

penanaman modal pula;

4. kami tidak menginginkan adanja usaha dan modal asing di Indonesia jang negara

asalnja bersikap nidak baik terhadap kepentingan Indonesia.

Inilah jang kami terlebih dahulu dapat kemukakan dalam pemandangan umum babak

pertama ini dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan peralihan dalam rantjangan

Undang-undang Minjak.

Saudara Ketua, selandjutnja kami ingin mengadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada

Pemerintah seperti berikut:

Mengenai usaha negara:

1. Apakah jang harus diusahakan oleh negara menurut pasal 2 itu hanja

"pertambangan" minjak sadja dan tidak meliputi "pemurnian" atau

“pengolahan"nja didalam negeri ini?

2, Apakah dalam badan hukum sipil jang didirikan atau dikuasai oleh Pemerintah

menurut pasal 6 ajat (1) itu mungkin djuga duduk fihak partikelir?

3. Apakah pasal 25, 32 serta pasal-pasal 34 sampai dengan 40 dimaksudkan harus

berlaku pula terhadap perusahaan negara?

4. Apakah tidak sebaiknja ketentuan-ketentuan tentang pengawasan chusus dan

pungutan-pungutan negara bagi perusahaan negara ditetapkan sadja dalam

undang-undang pembentukannja?

Mengenai usaha tjampuran:

1. Dapatkah Pemerintah sekarang menjetudjui untuk tidak memungkinkan duduknja

perseorangan partikelir dalam suatu perusahaan tjampuran berdasarkan alasan-alasan

jang kami telah kemukakan dalam pemandangan umum babak pertama ?

2. Apakah tidak sebaiknja kemungkinan ikut-sertanja daerah-daerah swatantra dalam

suatu perusahaan tjampuran ditegaskan dalam salah satu pasal, misalnja dalam pasal

8, dan tidak hanja disebut dalam pendjelasan sadja?

269

Rapat 64.

3. Berdasarkan atau berhubungan dengan pasal manakah adanja keharusan untuk

menundjuk "pedjabat-pedjabat jang ditundjuk dengan Peraturan Pemerintah" seperti

jang tertjantum dalam pasal 15 ajat (2) itu?

Mengenai ketentuan-ketentuan peralihan:

Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang adanja modal minjak Belanda jang

merupakan 20% dari modal Bataafse Petroleum Maatschappij, dalam hubungan dengan

ketentuan-ketentuan peralihan pasal 41 dan pasal 43, mengingat bahwa negara Belanda

sekarang sedang berada dalam sengketa dengan Indonesia?


Ketua: Saja persilakan Saudara H. Moedawari.

H. Moedawari: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Negara kita terkenal sebagai salah satu negara jang menghasilkan minjak bumi jang

sangat dibutuhkan untuk keperluan industri dan keperluan masjarakat sehari-hari. Betapa

pentingnja peranan bahan bahan mineral, chususnja minjak bumi didalam zaman modem

seperti sekarang ini, baik diwaktu damai lebih-lebih diwaktu perang, kiranja tidak usah

saja paparkan disini. Meskipun negara kita tidak termasuk negara penghasil minjak jang

besar, akan tetapi produksi jang dihasilkan sekarang ini lebih dari tjukup untuk

kebutuhan dalam negeri, malahan dapat diexport dalam djumlah jang besar pula.

Anehnja, Saudara Ketua, rakjat Indonesia sendiri pada waktu achir-achir ini mengalami

kesulitan jang luar biasa untuk mendapatkan kebutuhan minjak, sekedar untuk keperluan

lampu dan dapurnja sadja. Ibarat angsa jang kehausan ditengah sungai. Saban hari kita

masih melihat rakjat jang berdesak-desakan untuk membeli minjak, masih melihat auto

jang berderet-deret antri sepandjang djalan untuk mendapatkan minjak; merupakan

pandangan Jang tidak lajak dalam suatu negara jang dapat mengexport minjak seperti

negara kita ini. Didalam waktu normal (vredetijd) tidak pernah terdengar rakjat kesulitan

membeli minjak dalam negara penghasil minjak, Hal jang demikian itu hanja bisa

terdjadi di Indonesia ini. Ja, memang negara kita kaja dengan sumber-sumber minjak

Akan tetapi karena belum diatur jang sebaik-baiknja oleh Pemerintah, maka hasil

produksinja banjak jang mengalir keluar negeri dan kurang memperhatikan kebutuhan

rakjatnja sendiri.

Saudara Ketua, dalam keadaan rakjat kebingungan untuk mendapatkan minjak, maka

Pemerintah menjampaikan rantjangan Undang-undang tentang pertambangan sebagai

gan tinja Indische Mijnwet" Staatsblad 1899 No. 214 jo Staatsblad 1906 No. 434 dan

270

Rapat 64.

rantjangan Undang-undang tentang pertambangan minjak bumi. Meskipun hal ini

dirasakan sangat terlambat, tetapi sudah sewadjarnja kalau saja menjampaikan

penghargaan kepada Pemerintah jang dengan sungguh-sungguh berusaha mengisi

kekosongan perundang-undangan jang sangat penting ini, untuk mentjukupi kebutuhan

dan kepentingan nasional kita. Akan tetapi setelah mempeladjari rantjangan Undang-

undang tentang pertambangan minjak ini, saja belum melihat adanja djaminan bahwa

rakjat Indonesia tidak akan mengalami kesukaran-kesukaran minjak seperti jang

dirasakan sekarang, sebab politik dan sistim mengenai pertambangan minjak jang

dipakai dalam rantjangan Undang-undang ini tetap sama seperti jang dahulu, ialah

mengutamakan pendapatan jang berupa padjak-padjak seperti iuran pasti dan upeti

(cijns, royalty). Untuk mentjukupi kebutuhan dalam negeri sendiri jang makin

meningkat seperti sekarang, menurut rantjangan Undang-undang ini Pemerintah hanja

bisa membeli kepada pengusaha sebanjak-banjaknja 20% dari produksi.

Politik jang demikian itu menurut pendapat saja tidak menguntungkan pemakaian

dalam negeri dan djuga tidak mendapat manfaat dari hasil export pasaran minjak didunia

jang makin besar kebutuhannja. Menurut pengalaman seperti jang terdjadi sekarang,

kebutuhan dalam negeri tidak dapat ditjukupi, sedang export minjak kita dipasaran dunia

menundjukkan angka prosentase jang menurun. Misalnja sadja seperti pasaran minjak di

Australia sebelum perang menundjukkan perbandingan; minjak dari Indonesia (1938)

57%, dari lain-lain negara didunia 43%. Di Selandia Baru minjak dari Indonesia (1938)

63%, dari lain-lain negara didunia 37%. Tetapi pasaran minjak kita disana sekarang

terdesak mundur ialah di Australia (1957), minjak dari Indonesia hanja 31% sadja,

sedang minjak dari negara lain meningkat mendjadi 69%. Dan di Selandia Baru (1957)

turun dari 63% mendjadi 25%, sedang minjak dari negara lain meningkat dari 37%

mendjadi 75%. Pengalaman jang tidak menguntungkan kedalam dan keluar tersebut

harus mendjadi pertimbangan dalam membahas rantjangan Undang-undang

pertambangan minjak sekarang ini.

Didalam rapat bagian telah disarankan kepada Pemerintah, untuk mengubah politik

pertambangan minjak dari mengutamakan padjak-padjak, kepada pembagian hasil

produksi seperti sekarang banjak didjalankan oleh negara-negara lain, jang ternjata

tampak membawa kemadjuan jang besar sekali dalam lapangan pembangunannja. Akan

tetapi Pemerintah dalam memori djawabannja atas saran tersebut tidak mengambil tjara-

tjara itu, karena beranggapan bahwa tjara pemungutan jang demikian menimbulkan

keadaan-keadaan dinegara itu, jang tidak diingini terdjadi di negara kita. Tidak

diterangkan keadaan jang bagaimana jang timbul dinegara-negara itu. Apakah

Pemerintah djuga mengetahui bahwa negara jang menganut tjara membagi hasil

271

Rapat 64.

produksi bisa membangun setjara besar-besaran seperti jang dapat dibuktikan oleh Saudi

Arabia. Saja kira Pemerintah tidak perlu chawatir akan timbulnja kedjadian-kedjadian

seperti di Iran, kalau Pemerintah betul-betul akan mempertadjam kewaspadaannja

seperti jang diterangkan dalam memori djawabannja dihalaman 2:

"Dapat diterangkan bahwa Pemerintah tetap waspada terhadap gerakan-gerakan

dari siapapun dan dari pihak manapun jang merugikan atau membahajakan

keselamatan negara".

Saudara Ketua jang terhormat, kembali membitjarakan politik pertambangan,

chususnja dilapangan minjak. Karena mengingat struktur ekonomi Indonesia masih

berdasar agraria, maka perlu diusahakan untuk memadjukan industri sedemikian rupa,

sehingga dapat mendjadi dasar jang kuat dalam kesanggupan Indonesia untuk

memproduksi jang diperlukan untuk mentjapai keseimbangan ekonomi. Kemadjuan

industri harus didasarkan atas perhatian dan inisiatif partikelir disamping Pemerintah.

Sesuai dengan tudjuan untuk mendjamin kebutuhan barang untuk rakjat.

Saudara Ketua, didalam rantjangan Undang-undang Pertambangan Minjak ini

dengan djelas disebutkan bahwa mengingat pentingnja peranan minjak maka

pertambangannja harus diusahakan oleh negara, sehingga pertambangan minjak jang

tidak diusahakan oleh negara pada azasnja merupakan suatu pengetjualian dalam bentuk

jang terbatas sekali. Saja dapat memahami idee Pemerintah ini sesuai dengan tuntutan

pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara kita. Memang tudjuannja baik sekali kalau

tambang minjak jang mendjadi kebutuhan hidup rakjat banjak ini diusahakan oleh

Pemerintah sendiri. Akan tetapi masih mendjadi pertanjaan didalam hati saja, sudah

sanggupkah Pemerintah mengusahakan sendiri tambang minjak jang membutuhkan

modal besar dan keahlian perminjakan jang diperlukan? Sudah siapkah Pemerintah

dengan rentjananja jang konkrit untuk menjelenggarakan pekerdjaan tersebut? Dapatkah

Pemerintah mendjamin bahwa .perusahaan akan dapat memberi keuntungan bagi negara

dan mentjukupi kebutuhan minjak bagi rakjat?

Pertanjaan ini timbul dalam hati saja, karena melihat prakteknja sampai sekarang ini

semua perusahaan jang diusahakan oleh Pemerintah atau modal Pemerintah, baik jang

berbentuk I.B.W., Jajasan ataupun badan hukum, bukan sadja rakjat harus memikul

kerugian jang beratus-ratus djuta rupiah tiap tahunnja, akan tetapi kebutuhan rakjat dari

hasil produksinja itu makin sukar didapatnja. Berapa ratus djuta rupiah tiap tahunnja

rakjat harus membajar kerugian perusahaan-perusahaan Pemerintah seperti D.K.A.,

G.I.A., Pelni, D.A.M.R.I., Tambang Timah, Tambang Batubara dan lain-lain jang

semuanja itu mendapat fasilitet-fasilitet dari Pemerintah. Padahal perusahaan partikelir

272

Rapat 64.

jang tidak mendapatkan fasilitet sebanjak dan sebesar jang diberikan kepada perusahaan

tersebut bisa mendapatkan keuntungan jang tidak sedikit.

Tjontoh lain jang aneh dan dirasa lebih menjulitkan kebutuhan rakjat akan hasil

produksi dari perusahaan- perusahaan Pemerintah seperti:

1. Pabrik Semen di Gresik jang didirikan dengan kredit dari Eximbank sedjumlah U.S.

$ 14 djuta. Menurut teorinja pabrik tersebut memprodusir 250.000 ton semen tiap

tahun jang merupakan 50% dari kebutuhan Indonesia. Akan tetapi prakteknja

sekarang rakjat bukannja lebih mudah dan lebih murah untuk membeli semen

malahan barangnja makin sukar didapat dan harganja 4 sampai 6 kali lebih mahal

dari pada sebelumnja.

2. Pabrik pemintalan di Tjilatjap jang dikatakan sudah 60% mesin-mesin jang

berdjalan dengan produksi tiap bulan 800 bal benang a 90 kg. Kapasitet pabrik

berdjumlah 30.000 mata pintal (spindels).

3. Pabrik pemintalan “Djantra" di Semarang jang sudah bekerdja dengan separuh

kapasitet dan mempunjai 10.000 spindels. Menurut keterangan produksi jang ditjapai

sekarang adalah 1.800 ton benang sebulannja.

Tentu sadja harapan Pemerintah dengan berdirinja pabrik-pabrik tersebut akan dapat

melantjarkan djalannja pabrik-pabrik textiel jang produksinja akan lebih banjak dan

lebih murah harganja. Akan tetapi prakteknja bukan menbantu kesulitan-kesulitan pabrik

textiel akan benang, malahan barangnja sukar didapat dan harganja djauh lebih mahal

dari pada sebelumnja. Demikianlah tjontoh-tjontoh dalam praktek perusahaan vital jang

diusahakan oleh Pemerintah atau modal Pemerintah. Maka beralasan djuga kiranja kalau

orang merasa chawatir apabila perusahaan tambang minjak jang sangat penting ini

diusahakan oleh Pemerintah atau modal Pemerintah akan mengalami serupa dengan

perusahaan-perusahaan vital tersebut. Dan kalau jang demikian itu mengenai produksi

minjak, maka sungguh-sungguh tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Saudara Ketua, kalau saja mengemukakan pengalaman-pengalaman tersebut, tidak

berarti bahwa saja tidak menjetudjui pertambangan minjak diusahakan oleh Pemerintah

sendiri, akan tetapi merupakan peringatan kepada Pemerintah agar dalam melaksanakan

perusahaan tambang minjak ini Pemerintah betul-betul sudah mempunjai rentjana jang

konkrit dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan seperti jang terdjadi

dalam perusahaan Pemerintah jang lain.

Achirnya saja masih perlu mengadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Pemerintah

sebagai berikut:

273

Rapat 64.

1. Berapakah djumlah banjaknja kebutuhan minjak untuk konsumsi dalam negeri, baik

untuk keperluan industri ataupun keperluan masjarakat sehari-hari pada tahun 1958?

2. Apakah kebutuhan minjak dalam negeri dapat tjukup disediakan oleh pengusaha-

pengusaha minjak jang sekarang ada dan dengan mengingat tambahnja kebutuhan

jang makin meningkat pada waktu achir-achir ini?

3. Berapakah banjaknja produksi minjak tahun 1957, 1958 jang dihasilkan oleh B.P.M.

- Permindo - SV.P.M. - dan C.P.P.M.? Dan berapa prosenkah jang diwadjibkan

Pemerintah kepada mereka masing-masing dari produksinja, untuk mentjukupi

kebutuhan minjak dalam negeri?

4. Apakah dengan ketentuan bahwa pengusaha tambang minjak diharuskan mendjual

paling banjak 20% dari produksinja sudah mentjukupi kebutuhan minjak untuk

konsumsi dalam negeri?

5. Apakah Pemerintah dapat turut menentukan harga minjak jang diexport kepasaran

dunia?

6. Mengingat letak geografis negara kita jang menguntungkan, dilihat dari sudut

analisa pasaran minjak, apakah tidak lebih menguntungkan kalau kita memakai tjara

sebagai hasil produksi, agar negara turut mendapatkan keuntungan dari harga minjak

dipasaran dunia disamping mendapatkan hasil padjak-padjak jang sekarang masih

berlaku?

7. Apakah perusahaan tambang minjak jang sekarang ada (B.P.M.-Permindo-S.V.P.M.-

C.P.P.M.) sudah dikenakan iuran pasti? Kalau sudah berapakah besarnja tiap tahun

per ha?

8. Berapa prosenkah besarnja upeti (cijns) jang dikenakan kepada perusahaan tambang

minjak tersebut?

9. Apakah perusahaan tambang minjak Permindo sebagai perusahaan tjampuran antara

Pemerintah dan B.P.M. sudah bisa menghasilkan keuntungan bagi negara. Dan kalau

sudah berapakah besarnja keuntungan dalam 3 tahun terachir ini?

10. Apakah djaminan kepentingan negara dan umum sebagai jang ditjantumkan dalam

pasal 18 rantjangan Undang-undang ini sudah termasuk tanah wakaf?

Demikianlah pertanjaan-pertanjaan jang masih perlu saja kemukakan dan terima

kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Asmuni.

274

Rapat 64.

Asmuni: Saudara Ketua jang terhormat, assalamu'alaikumwarahmatulahi

wabarakatuh.

Dalam meneliti rantjangan Undang-undang tentang pertambangan minjak, saja agak

berbeda dalam pandangan dengan Undang-undang Pertambangan jang baru sadja kita

bahas. Dalam Undang-undang Pertambangan kelihatan sangat djelas sifat nasionalnja

sebagaimana kita lihat dalam pasal 8 dan 9 ajat (1) dan (2).

Kalau kita batja sepintas lalu Undang-undang Pertambangan Minjak jang sedang kita

hadapi ini, terutama kalau kita membatja pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, maka terasalah pada

kita bahwa Pemerintah betul-betul akan bertindak setjara radikal revolusioner.

Pasal 4 menjatakan bahwa usaha pertambangan minjak hanja akan diusahakan oleh

negara atau usaha tjampuran antara negara dan partikulir nasional. Tidak berlebih-

lebihanlah kiranja kalau kita katakan bahwa pasal ini mempunjai tudjuan untuk

menempatkan bangsa dan Negara Indonesia ketempat jang sewadjarnja sebagai bangsa

dan negara jang merdeka dan berdaulat penuh, baik dalam bidang politik maupun

ekonomi.

Akan tetapi, Saudara Ketua, alangkah ketjewanja hati kami setelah sampai kepada

Bab V tentang ketentuan-ketentuan peralihan pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan 47.

Dalam pasal 41 dinjatakan:

“(1) Hak-hak untuk mendjalankan suatu usaha pertambangan minjak, jang

masih berlaku pada saat berlakunja Undang-undang ini, adalah tetap berlaku

sampai djangka waktu berlakunja jang telah diberikan berachir, akan tetapi tidak

lebih dari 30 tahun terhitung dari saat mulai berlakunja Undang-undang ini, dan

dengan kewadjiban bagi pengusaha untuk menjesuaikan diri dengan ketentuan-

ketentuan dalam Undang-undang ini dalam waktu sedapat mungkin 2 tahun

terhitung dari mulai berlakunja Undang-undang ini".

Saudara Ketua, ajat-ajat jang lain tidak akan saja batjakan, tetapi ternjata tegas,

Saudara Ketua. Tegasnja maskapai-maskapai minjak asing akan masih berkuasa dan

bertjokol dibumi Indonesia selama 30 tahun lagi. Selama itu kekajaan Indonesia akan

tetap dinikmati oleh orang-orang asing jang menguasai maskapai-maskapai minjak.

Selama itu pula keperluan minjak bagi rakjat tetap tergantung ditangan maskapai-

maskapai minjak asing sebagaimana sekarang kita alami. Rakjat akan tetap antri untuk

membeli minjak tanah dan mobil-mobilpun akan tetap antri dipompa-pompa bensin.

Pemerintah tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena seluruh peranan ada ditangan

mereka.

275

Rapat 64.

Sewaktu-waktu mereka dapat mengadakan sabotage terhadap kelantjaran distribusi

bensin dan minjak tanah, sebagaimana pernah diutjapkan oleh Menteri Stabilisasi

Ekonomi dalam salah satu rapat kerdja.

Pasal 42 menjatakan: "Pemegang hak pertambangan minjak, jang pada waktu

berlakunja Undang-undang ini memurnikan minjak kasar jang dihasilkan di Indonesia

diluar negeri, diberi pembebasan dari kewadjibannja untuk memurnikan hasilnja di

Indonesia menurut pasal 13 (4) dari Undang-undang ini selama djangka waktu jang

ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, jang tidak boleh lebih dari 8 tahun terhitung dari

mulai berlakunja Undang-undang ini, dan terhadap djumlah hasil minjak kasar jang

besarnja ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah itu".

Tegasnja, Saudara Ketua, Perusahaan Minjak Caltex masih mempunjai kesempatan

8 tahun untuk memurnikan hasil minjak kasarnja diluar negeri sebagaimana

dilakukannja hingga sekarang.

Baru setelah 8 tahun Caltex diwadjibkan mempunjai kilang pemurnian sendiri, kalau

mereka masih ingin berusaha ditanah air kita.

Lebih seram lagi, Saudara Ketua, setelah kita membatja apa jang tertjantum dalam

pasal 43 ajat (1) dan ajat (2) jang menjatakan:

“(1) Djika diperlukan untuk mendjamin kelangsungan produksi guna

mentjukupi kebutuhan negara akan hasil-hasil minjak bumi, kepada perusahaan-

perusahaan minjak partikelir jang telah ada di Indonesia, untuk satu kali dapat

diberikan tambahan hak pertambangan.

(2) Sjarat-sjarat untuk pemberian tambahan hak pertambangan termaksud

dalam ajat (1) pasal ini ditetapkan dengan perdjandjian antara Pemerintah dan

perusahaan jang bersangkutan, jang disahkan dengan Undang-undang dan

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini".

Saudara Ketua, djelaslah bahwa setelah 30 tahun terhitung mulai berlakunja

Undang-undang ini masih ada kesempatan lagi bagi maskapai minjak asing untuk

melandjutkan usahanja selama 30 tahun ditambah 2 x 10 tahun, djumlah semuanja 50

tahun lagi, sebagaimana tertjantum dalam pasal 45 jang berbunji: Perdjandjian

pertambangan minjak seperti dimaksud dalam pasal 43 ajat (2) diadakan untuk waktu

paling lama 30 tahun, waktu mana dapat diperpandjang dua kali dengan Peraturan

Pemerintah tiap kali paling lama untuk sepuluh tahun".

Saudara Ketua jang terhormat, kalau kita mempeladjari rantjangan Undang-undang

tentang pertambangan minjak ini dengan seksama dan teliti, maka apa jang tertulis

dalam pasal 4 rantjangan Undang-undang ini hanja bersifat gagah-gagahan sadja,

yang hanja membesarkan hari rakjat Indonesia. Tetapi jang sebetulnja hanja akan

276

Rapat 64.

mempertanjakan sadja kepada maskapai-maskapai minjak asing. Baru setalah 80 tahun

terhitung mulai berlakunja Undang-undang ini, negara dan bangsa Indonesia akan

mengusahakan pertambagnan minjak bumi ini. Inipun masih mendjadi pertanjaan jang

sukar mendapatkan djawabnja.

Ketua jang terhormat, sebagai penutup kami sampaikan pertanjaan-pertanjaan dibawah

ini dengan harapan sudilah Pemerintah memberikan djawabannja:

1. Berapakah djumlah produksi bensin dan minjak tanah jang dihasilkan oleh seluruh

pertambangan minjak di Indonesia tiap tahunnja?

2. Berapakah kebutuhan untuk konsumsi didalam negeri (bensin dan minjak tanah) tiap

tahunnja?

3. Berapakah jang diexport (berupa valuta)?

4. Adakah niatan Pemerintah untuk mengusahakan sendiri pertambangan minjak ini?

5. Kalau ja, kapan akan dimulainja dan sudahkah Pemerintah menjiapkan tenaga ahli

dan modalnja (jang dimaksud bukan perusahaan tjampuran seperti Permindo).

6. Berapakah hasil produksi Permina (T.M.S.U. tahun 1958)?

7. Betulkah berita jang menjatakan bahwa Djepang telah menawarkan untuk bekerdja-

sama dalam lapangan pertambangan minjak?

8. Bagaimana sikap Pemerintah dalam hal ini?

9. Kapankah Pemerintah dapat menormalkan lagi peredaran bensin dan minjak tanah,

sehingga rakjat tak perlu lagi antri untuk mendapatkan bensin dan minjak tanah itu?

10. Berusahakah Pemerintah mulai sekarang membentuk ahli-ahli minjak kita? Kalau ja,

mulai tahun berapakah Pemerintah akan dapat menghasilkan ahli-ahli minjak kita

dari universitas kita dan berapakah djumlah tiap tahunnja?

Saudara Ketua jang terhormat, rantjangan Undang-undang ini menurut hemat saja

tidak ada urgensinja, kalau isinja hanja demikian sadja, sebab pada dasarnja hanja akan

memberikan kesempatan terus langsungnja maskapai-maskapai minjak asing di

Indonesia sadja. Pemerintah tentunja memberikan alasannja untuk tidak terdjadinja

vacuum minjak di Indonesia jang sangat dibutuhkan oleh masjarakat dan negara. Hal ini

menandakan bahwa Pemerintah tidak mempunjai kesanggupan dalam waktu jang lajak

dapat ditunggu oleh rakjat untuk mengusahakan sendiri pertambangan minjaknja,

Baru sesudah 80 tahun lagi rupanja Pemerintah akan mempunjai kesanggupan untuk

mengusahakan pertambangan minjak sendiri. Djadi apa jang tertjantum dalam pasal-

pasal 4 dan 10 itu apakah hanja dapat dilaksanakan setelah kita semua berada dialam

lain.

277

Rapat 64.

Baru ada artinja rantjangan Undang-undang ini kalau didalamnja tertjantum pasal-

pasal jang mempunjai daja kekuatan untuk dapat mengubah status maskapai-maskapai

minjak asing dalam waktu jang tidak terlalu lama dan sanggup mengubah idjin-idjin

jang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu. Tindakan ini dapat

disesuaikan dengan kesanggupan Pemerintah dalam mempersiapkan tenaga ahli jang

terdiri dari pemuda-pemuda kita. Hal ini tergantung kepada kemauan bulat dari

Pemerintah kita.

Saudara Ketua. disini saja tegaskan bahwa saja tidak berkeberatan atas usaha

Pemerintah jang bertindak mentjegah adanja vacuum minjak di Indonesia sebelum

Pemerintah dapat mengusahakan sendiri, akan tetapi ternjata bahwa waktu jang

dibutuhkan sebagaimana jang tertjantum dalam rantjangan Undang-undang ini sukar

dapat dimengerti sampai berpuluh-puluh tahun, seakan-akan dalam waktu jang lama itu

Pemerintah masih belum sanggup memenuhi kehendak jang ada dalam rantjangan

Undang-undang ini.

Oleh karena itu, Saudara Ketua. saja menghendaki supaja betul-betul rantjangan

Undang-undang ini ada urgensinja jang akan menimbulkan pembangunan semesta

dalam negara kita ini. terutama dalam bidang pertambangan minjak.

Sekianlah dahulu, Saudara Ketua, pemandangan umum kami dalam babak pertama

ini, semoga segala pertanjaan jang kami kemukakan. Pemerintah suka mendjawabnja

untuk menilai bahan-bahan jang akan datang.

Sekian. Saudara Ketua, wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara-saudara, buat pagi ini baru sekianlah pembitjara jang bersedia

memberikan pemandangan umumnja mengenai rantjangan Undang-undang Minjak jang

sedang kita bitjarakan. Kelandjutan pemandangan umum ini bukan nanti malam tetapi

besok pagi, dimana akan berbitjara Saudara-saudara Oey Hay Djoen, Princen, Mr

Soeprapto, Muh. Sardjan, Mardjohan, Piry, Sudojo dan Dr Sahar.

Selain dari pada itu. tadi kita telah menunggu hasil permusjawaratan Panitia

Permusjawaratan dan sekarang sudah ada ketentuannja. Saudara-saudara, ternjata bahwa

soal rantjangan Undang-undang tentang anti korupsi ditunda sampai sesudah reces.

Adapun atjara kita untuk besok ialah melandjutkan pembitjaraan sekarang. Saja batjakan

sadja susunan atjara selandjutnja:

Hari Selasa pagi:

a. melandjutkan atjara pemandangan umum babak pertama mengenai rantjangan

Undang-undang tentang minjak;

278

Rapat 64.

b, laporan sementara Panitia Angket Penanaman Modal Asing. malamnja

melandjutkan atjara pagi hari.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 pagi, membitjarakan keterangan Pemerintah

tentang ketjelakaan kereta api jang diutjapkan tadi pagi dan malamnja dilandjutkan

dengan pembitjaraan tentang rantjangan Undang-undang pengeluaran pindjaman

obligasi; taraf pembitjaraannja: djawaban Pemerintah babak kedua. Maka terserahlah

kepada Saudara - saudara nanti apakah pada malam itu akan dilandjutkan dengan

pembitjaraan itu atau baru djawaban Pemerintah sadja dahulu.

Kemudian hari Djum'at pagi melandjutkan atjara tanggal 10 jaitu atjara hari Rabu,

mengenai keterangan Pemerintah tentang ketjelakaan kereta api, kalau belum selesai,

atau mengenai djawaban Pemerintah tentang pengeluaran pindjaman obligasi, kalau

perlu masih bisa dilandjutkan. Malamnja melandjutkan atjara pagi hari.

(I G . G . S u b a m i a : Saudara Ketua, pada hari Djum'at itu kalau tidak salah

telah dimasukkan dalam atjara keterangah Pemerintah mengenai Peraturan Peperpu dan

situasi sekarang.)

Djum'at malam, keterangan Pemerintah tentang peraturan Peperpu.

Betul Saudara-saudara?

(R a p a t : Betul.)

Baiklah, kita masukkan atjara itu untuk hari Djum'at malam Sekarang saja bertanja,

dapatkah Saudara-saudara menjetudjui susunan atjara ini seluruhnja?


Saudara-saudara, dengan ini rapat saja tutup.

Nanti malam tidak ada rapat dan landjutan pemandangan umum mengenai

rantjangan Undang-undang Minjak ini kita teruskan besok.


279

Salinan.




Agno. : 8405

-----------------------------

KEPADA

YTH. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

REPUBLIK INDONESIA

DI

D J A K A R T A.-

NR. 70644/BSD/VI/59 TANGGAL 10-6-‘59 LAMPIRAN: 450-

PERIHAL : Perubahan rantjangan Undang-undang tentang


---------------------------------------------------------

AMAT SEGERA.-

Dengan menundjuk kepada surat kami tanggal 23 Mei 1959 No.

65659/BSD/VI tentang rantjangan Undang-undang tentang

pengeluaran pindjaman Obligasi tahun 1959, bersama ini disampaikan

dengan hormat 450 eksemplar rantjangan Undang-undang tentang

pengeluaran pindjaman obligasi tsb. teks baru untuk dipergunakan

seperlunja.-

MENTERI KEUANGAN

ttd

Mr. Soetikno Slamet

Tembusan dikirimkan kepada :

1. Bagian Moneter I

2. Pada Kem. Keuangan.-

281

Rantjangan


Tentang



Menimbang: a) bahwa untuk pembeajaan pembangunan sebaiknja digali segala alat

keuangan jang ada, dengan tidak semata-mata menggantungkan diri pada

bantuan2 dari luar negeri.

b) bahwa pindjaman dari luar negeri merupakan alat jang lazim

dipergunakan untuk memperoleh alat keuangan jang belum tergali itu,

sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu pindjaman obligasi.

c) bahwa hasil dari pindjaman obligasi itu seharusnja digunakan untuk

usaha-2 pembangunan.

d) bahwa dipandang perlu pula untuk memberi daja penarik bagi para

peserta dalam pindjaman obligasi itu.

Mengingat pasal 89, 111 dan 118 Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;



Menetapkan:

Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi berhadiah

tahun 1959.

Pasal 1.

(1). Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengeluarkan pindjaman atas beban


lembaran surat obligasi atas undjuk .


djumlah dan menurut tjara2 serta waktu jang akan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

(2). Hasil yang diperoleh dari pengeluaran pindjaman obligasi tersebut dalam ajat (1)

digunakan, untuk membeajai usaha2 pembangunan baik dari Pusat maupun dari

Daerah 2 jang pelaksanaannja dilakukan melalui Anggaran Belandja.

Pasal 2.

282

-2-

Pasal 2.

(1). Surat2 obligasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ajat 1 berbunga enam



(2). Kupon2 tahunan jang diminta pembajarannja mendjadi kadaluwarsa setelah

lewat lima tahun sesusah tanggal djatuhnja kupon tersebut.

(3). Kupon2 data ditukar dengan uang pada semua kantor2 Bank Indonesia dan



Pasal 7.

(1). Penjertaan pertama dalam pindjaman obligasi ini dikarenakan padjak obligasi

sebesar sepuluh perseratus dari nilai nominal.

(2). Djika penjertaan pertama dalam pindjaman obligasi ini menjebabkan

diketahuinja keterangan2 jang memberi kepastian, bahwa berdasarkan “Ordonansi

Padjak Pendaftara 1944” (Stbl. 1944 No. 17) “Ordonansi Padjak Kekajaan 1932”

(Stbl. 1932 No. 405) dan “Ordonansi Padjak Perseroan 1925” (Stbl. 1925 No.

319), sesuatu padjak berkenaan dengan penjertaan pertama itu tidak dikenakan

ataupun dikenakan terlampau rendah, dikurangkan atau dihapuskan, maka

keterangan-keterangan itu, mengenai masa-masa pengenaan padjak sebelumnja,

tidak dapat digunakan untuk menetapkan padjak jang masih sementara, atau untuk

menindjai kembali ketetapan atau untuk mengenakan padjak bila mula-mula telah

diberikan pembebasan padjak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau

susulan.

(3). Padjak obligasi dikembalikan, djikalau peserta pertama dapat mejakinkan kepala

djawatan padjak, bahwa penjertaan pertama itu telah masuk dalam kekajaan jang

setjara teratur telah diberitahukan kepada Djawatan Padjak untuk keperluan

penghitungan padjak pendapatan, padjak kekajaan dan padjak perseroan.

Dalam hal ini maka ajat 2 tidak berlaku.

(4). Hadiah-hadiah jang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari padjak



undian, berdasarkan pasal 2 sub a Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran


Pasal 8.

283

-3-

Pasal 8.

Segala surat-surat pendaftaran, kuitansi-kuitansi, pemastian2 perdjanjian2 dan

lain2 jang dibuat untuk mendjalankan Undang-2 ini bebas dari bea materai.

Pasal 9.

Untuk surat-surat obligasi dan kupon-2 jang hilang atau musnah dapat diberi


Pasal 10.




Pasal 11


Keuangan.

284

Pendjelasan Umum

Pengeluaran obligasi dapat dilihat terlepas dari keadaan moneter pada suatu

waktu, dan harus dilihat dalam rangka usaha Pemerintah untuk menggunakan segala alat

keuangan jang ada. Seperti umum mengetahuinja alat penggalian jang terkenal ialah

djawatan2 fiskal jang hingga kini menggali sebagian besar dari alat2 keuangan jang ada.

Jang mungkun belum dipandang sebagai sesuatu jang lazim dinegara kita, akan tetapi

dinegara manapun merupakan alat keuangan ialah pindjaman obligasi didalam negeri.

Dilihat dari sudut pendapatan nasional suatu pindjaman demikian hanja merupakan

transfer sadja dari milik (kekajaan) dari rakjat kepada Pemerintah dan tidak merubah

djumlah kekajaan maupun pendapatan nasional jang ada. Djuga pada waktu pembajaran

kembali maka djumlah kekajaan maupun pendapatan nasional tidak mengalami

perubahan. Demikian ini sekadar dikemukakan untuk membedakannja dari pindjaman

luar negeri jang berlainan sifatnja.

Dilihat dari sudut pembentukan modal nasional, pindjaman obligasi dalam negeri

adalah suatu hal jang perlu diadakan. Chususnja dalam keadaan keuangan dan moneter

seperti pada waktu sekarang, maka tidak dapat dibenarkan djika Pemerintah dan Negara

tidak menggunakan segalat alat jang lazim digunakan. Kita tidak selalu dapat

menjandarkan diri atas bantuan luar negeri sadja jang pada achirnya akan menanjakan

mengapa kita tidak mempergunakan alat keuangan ini.

Hasil dari pindjaman obligasi ini chusus akan dipergunakan untuk membeajai

usaha2 pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah jang

pelaksanaannja akan dilakukan melalui Anggaran Belandja. Kepada pindjaman obligasi

jang akan dikeluarkan ini diberi segala sifat penarik jang dapat mengharapkan

berhasilnja pindjaman ini.

Surat-surat obligasi akan dikeluarkan atas undjuk, sehingga dengan mudah dapat

diperdagangkan di Bursa. Bunga ditetapkan 6%, jang dapat dikatakan tjukup tinggi dan

menarik. Diatas bunga jang tetap itu pada setiap pelunasan untuk semua surat obligasi

jang terundi diberi hadiah. Untuk hadiah ini setiap tahun pelunasan disediakan

sedjumlah ½% dari djumlah nominal obligasi jang terdjual.

Bagi….

285

Pasal demi pasal

Pasal 1.

Surat obligasi dikeluarkan atas undjuk, sehingga obligasi ini mudah dapat

diperdagangkan di Bursa. Surat obligasi akan didjual kepada chalajat ramai melalui

bank2 dan badan2 lain jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan dengan tjara jang

semudah-mudahnja.

Penggunaan dari hasil jang diperoleh dari pendjualan obligasi ini tegas dinjatakan untuk

membeajai usaha2 pembangunan projek2 baik dari Pusat maupun dari Daerah dan

semua disalurkan melalui Anggaran Belandja.

Pasal 2.


Pasal 3.

Tjara pelunasan dengan pembelian di Bursa seperti dilakukan dengan Pindjaman R.I.

tahun 2950 pada umumnja bukanlah merupakan tjara jang lazim dipakai. Tjara

pelunasan jang dimaksud dalam pasal 3 ini lebih lazim dan lebih menarik mengingat

dasar sukarela dari pindjaman ini.

Pasal 4.

Untuk memudahkan tata-usaha hanja akan dikeluarkan lembaran2 surat pindjaman

sebesar Rp. 5000.-

Pasal 5.

Pendaftaran oleh Dewan Pengawas Keuangan adalah suatu kelaziman dan dimaksudkan

untuk mendjaga agar tidak terdjadi hal2 jang tidak diingini, seperti fraude, pemalsuan,

dsb.

Pasal 6.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 7.

Tjuukup didjelaskan dalam Pendjelasan Umum.

Pasal 8 s/d 12.

Tidak memerlukan pendjelasan

-----.-----

286

Salinan.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT Dikirim tgl: 10-6-59

REPUBLIK INDONESIA Reg.No.: 2566

------ S U R A T P E N G A N T A R

No. 8405/DPR-RI/59

K e p a d a

Para Anggota

D.P.R. – R.I.

di Djakarta.-



1. 272. exp

Rantjangan Undang undang No… tahun

1959 tentang Pengeluaran Pindjaman

Obligasi berhadiah tahun 1959.-

Dibagikan di sidang

tanggal 10/6/1959

(Malam)

Djakarta, 10 Djuni 1959.

Sekretariat


REPUBLIK INDONESIA

Kepala Urusan Arsip/Ekspedisi

ttd

(A Boellaard v. T.)

287



RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

R A P A T 67.

Sidang II.

Hari Rabu, 10 Djuni 1959.


Usul angket tentang ketjelakaan-ketjelakaan kereta. api (Sid. 1959, P. 421) -

Rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959 Sid.

1959, P. 418).




H. Hasan Basri, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Anwar Harjono, H. Zainal Abidin

Ahmad, Dr Natiar Hulman Lumbantobing, Rh. Koesnan, T. S. Mardjohan, H. Zainul

Arifin, Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, H. A. Chamid Widjaja,

Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo, Nj.

Moedikdio, Saifuddin Zuhri, Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito,

Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro,

Sukatno, I B. P. Manuaba, Tj. Oey Hay Djoen, Nj, Lastari Soetrasno, Mr Soebagio

Reksodipoero, Ir Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Nj. Suharti

Suwarto, Usman Muftiwidjaja, Eddie Abdurrahman Martalogawa, Sudjarwo

Haryowisastro, O. Suriapranata, Abdullah Gathmyr, Muh. Sardjan, Mr Sudjono

Hardjosudiro, Anwar Tjokroaminoto, Soedarsono, Husein Kartasasmita, Imam

Soetardjo, Nj. Oemi Sardjono, Asraruddin, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo,

Soetomo alias Bung Tomo, Moersid Idris, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Maniudin

288

Rapat 67.

Brodjotruno, Abdul Aziz Dijar, Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, K. H. . Misbach, H.

Moedawari, Achmad Sjaichu, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi,

Soewono, Zainal Arifin Tanamas, R. T. A. Moh. Ali Pratamingkoesoemo, Dr Ambio,

Wasis, Imam Soepami Handokowidjojo, R. Poeger, Nj. Hadinijah Hadi, Abdul Rasjid

Faqih, K. H. Muh. Saifuddin, H. Moeh. Akib, M. Sondakh, M. Siregar, Sahar gelar

Sutan Besar, Dr Moh. Isa, Nungtjik A. R., Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Saalah

Jusuf Sutan Mangkuto, Dr Sjech H. Djalaluddin, V. B. Saka, I Made Sugitha, I G. G.

Subamia, Kiagus Alwi, Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Chr. J. Mooy,

Djumhur Hakim, Rd. Emong Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun,

Muhammad Ahmad, R. Ido Gamida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R.

Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Muh. Fadil Dasuki, R. T. Djaja Rachmat, S. M.

Thaher, Soelaeman Widjojosoebroto, Rd. Moh. Basah, Mr R. Memet Tanumidjaja,

Pandoe Kartawigoena, Nj. S. Marijamah Djoenaidie, Nj. Sundari Abdulrachman, Kasim,

H. S. Moeslich, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, R. W. Probosuprodjo, S. Danoesoegito,

Soetjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Josotaruno Ichsan Noer, Soetoko Djojosoebroto, H.

Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Soesilo Prawirosoesanto,

Notosoekardjo, Mr Moh. Dalijono, Balja Umar H. Achmad, H. Zain Alhabsji, Moh.

Anwar Zain, Nj. Asmah Sjachrunie, Ahmad Dara Sjahruddin, Subadio Sastrosatomo,

Soedrasman, Z. Imban, Jahja Siregar, K. H. Abdul Djalil, Mr Imron Rosjadi, Soemardi

Jatmosoemarto, Silas Papare, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien, E. F. Wens, Drs J. L.

W. R. Rhemrev, Lie Po Yoe.


2. Mr Sukardan, Menteri Perhubungan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Rapat ini adalah landjutan rapat tadi siang dan atjaranja ialah:

I. Usul angket tentang ketjelakaan-ketjelakaan kereta api (P. 421).

II. Rantjangan Undang-undang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959 (Sid.

1959, P. 418).

Oleh karena surat-surat masuk tidak ada, maka marilah kita langsung memasuki

atjara.

Atjara pertama, ialah pendjelasan para pengusul Panitia Angket tentang ketjelakaan-

ketjelakaan kereta api (Sid. 1959, P. 421).

Saja persilakan kepada pengusul pertama untuk mendjelaskan usulnja, jaitu Saudara

Muh. Fadil Dasuki.

289

Rapat 67.

Muh. Fadil Dasuki: Assalamu'alaikum warahmatuIlahi wabarakatuh,

Saudara Ketua, usul pembentukan Panitia Angket untuk menjelidiki ketjelakaan-

ketjelakaan kereta api sangat simpel sekaIi, usul itu sudah djelas dari konsideransnja dan

kami rasa tidak perlu diberi keterangan pandjang-pandjang lagi.

Kami tidak mempunjai maksud jang samar-samar. Dalam pemandangan umum tadi

pagi mengenai ketjelakaan didekat Trowek itu, pada umumnja para anggota

menghendaki pendjelasan-pendjelasan jang lebih luas, jang lebih banjak dari pada

keterangan Pemerintah dan dikehendaki pula agar rasa aman dan rasa senang terhadap

kereta api itu pulih kembali. Untuk memenuhi hasrat itu, diperlukan bahan-bahan jang

tjukup, misalnja bagaimana organisasi Djawatan Kereta Api, sampai dimana persediaan

alat-alat, bagaimana kesanggupan para pegawai dan sebagainja. Sebab dari rentetan

ketjelakaan-ketjelakaan itu buat kami masih kurang djelas kalau sekedar mendengar dari

koran-koran dan kabar-kabar dari beberapa orang sadja jang ada kalanja bersimpang-

siur. Seperti ketjelakaan diantara Bendul dan Tjiganea ada jang mengatakan, ini dari

pegawai Djawatan Kereta Api sendiri - bahwa sebabnja itu terlalu tjepatnja masinis

mendjalankan kereta pada satu tikungan; ada jang mengatakan formasinja technisch niet

verantwoord sebagaimana kami tadi uraikan, jaitu dengan adanja gerbong kosong

ditengah-tengah formasi itu. Ada jang menjalahkan pada alat-alat jang sudah tua-tua.

Bagaimana tjara kami dapat memberikan saran-saran kepada Pemerintah, kalau buat

kami sendiri masih samar-samar sebab-musabab semua ketjelakaan-ketjelakaan itu.

Betul sekarangpun kami senantiasa dapat berhubungan dengan Saudara Menteri

Perhubungan atau para pemimpin Djawatan Kereta Api. Kami bukan tidak pertjaja

kepada Saudara Menteri Perhubungan, beliau itu orang baik-baik sekali, akan tetapi

kami hendak mempeladjari lebih serieus, merasa kurang tjukup dengan keterangan

dalam Parlemen sadja, sedapat mungkin kami inginkan keterangan tot de details toe.

Dengan adanja Panitia Angket jang mempunjai fungsi lebih dari pada perseorangan

anggota Parlemen, kami rasa akan lebih luas bekerdja djika bertindak atas nama Panitia

Angket. Kami tidak akan mentjari siapa jang salah, akan tetapi sekedar mentjari

gegevens jang lengkap, men-check keterangan-keterangan jang diterima dan dengan

gegevens itu mudah-mudahan sadja timbul ilham kepada kami untuk kami dapat

membantu kelantjaran djalannja kereta api.

Hanja sekian pendjelasan kami terhadap usul angket tentang ketjelakaan-ketjelakaan

kereta api ini. Hal-hal lain menurut pendapat kami sudah djelas diuraikan oleh masing-

masing anggota tadi pagi.

Ketua: Supaja resmi, harap supaja dibatjakan sekali lagi usulnja.

290

Rapat 67.

Muh. Fadil Dasuki: Saja batjakan sekali lagi usul kami itu:

"Mengingat, bahwa sudah sering sekali terdjadi ketjelakaan kereta api jang

menjebabkan banjak menimbulkan korban djiwa manusia materieel dan mengurangi

kepertjajaan chalajak ramai terhadap Djawatan Kereta Api, seperti jang terachir ini

kedjadian didekat Trowek jang sangat menjedihkan, maka bersama ini kami

mengusulkan supaja Parlemen membentuk satu Panitia Angket untuk menjelidiki sebab-

musabab ketjelakaan-ketjelakaan itu selengkap-lengkapnja dan dengan demikian dapat

membantu tertjapainja keamanan perdjalanan kereta api.

Djakarta, 10 Djuni 1959.

Pengusul:

1. Muh. Fadil Dasuki

2. Asraruddin

3. Ido Garnida

4. Imron Rosjadi

5. Chris. J. Mooy

6. Rasjid Sutan Radja Emas

7. Suhardjo

8. L. Kape

9. Sastra

10. Singgih Tirtosoediro

11. D. Hage

12. Soepardi

13. T. S. Mardjohan

14. Moh. Basah".

Sekian.

Ketua: Sekian, Saudara-saudara usul jang diadjukan oleh 14 orang anggota, jang

meminta supaja diadakan angket terhadap ketjelakaan kereta api itu.

Mengenai soal angket ini kita terikat kepada dua peraturan, pertama kepada Undang-

undang No. 6 tahun 1954 tentang penetapan hak angket Dewan Perwakilan Rakjat dan

kedua Peraturan Tata-tertib kita.

Didalam Undang-undang No. 6 pasal 1 ajat 1 ada disebutkan bahwa usul untuk

mengadakan angket diadjukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnja 10 orang

anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

291

Rapat 67.

Sekarang ini maksud dari pasal 1 ajat 1 tersebut telah terpenuhi, oleh karena

penanda-tangan dari pengusul ini djumlahnja sampai 14 orang. Tetapi lain dari pada itu

kita harus menempuh lima hal lagi sebelum kita mengambil keputusan mengenai suatu

usul angket, ialah:

Pertama, menurut Tata-tertib kita pasal 108 ajat 1 dan 2 ditetapkan bahwa usul

angket dan pendjelasannja harus diperbanjak untuk dibagikan kepada para anggota dan

kepada semua Menteri.

Mengenal hal jang sekarang ini, Saudara-saudara, usul itu sudah disampaikan .

kepada para anggota, tetapi kepada Menteri-menteri belum dapat kita sampaikan.

Kedua, sesudah usul itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul

tersebut dibitjarakan dalam Seksi-seksi atau dalam Seksi jang bersangkutan dengan

memuat rumusan jang teliti, jaitu menurut Undang-undang No. 6 tahun 1954 pasal 1 ajat

2, jang bunjinja-sebagai berikut:

"Keputusan untuk mengadakan angket diambil dalam rapat terbuka Dewan

Perwakilan Rakjat jang diadakan sesudah usul itu dibitjarakan dalam Seksi atau Seksi-

seksi jang bersangkutan, dan keputusan itu memuat rumusan jang teliti tentang hal jang

akan diselidiki" .

Maka didalam hal ini sudah kami tjoba mentjari hubungan persoalan ini dengan

Seksi-seksi, dan tentunja jang terpenting ialah Seksi B jang mengurus persoalan

perhubungan dan pekerdjaan umum. Tetapi djuga didalam hal ini Seksi F mempunjai

kepentingan, jaitu jang mengenai persoalan kepegawaian, sosial dan perburuhan; dan

mungkin djuga Seksi H: kehakiman, keamanan dalam negeri; begitu djuga Seksi G:

dalam negeri; Seksi 1: pertahanan dan Seksi E jang mengenai kesehatan.

Oleh karena itu maka kepada Seksi-seksi jang bersangkutan kami persilakan untuk

membitjarakan didalam Seksi mereka masing-masing, hingga kita dapat memperoleh

suatu rumusan jang teliti seperti jang dimaksud oleh Undang-undang tadi.

Selandjutnja kalau dianggap perlu, nanti bisa diadakan suatu rapat Gabungan Seksi-

seksi jang bersangkutan untuk mendapatkan suatu rumusan jang baik, dan untuk itu kita

sudah mempunjai dua tjontoh, jaitu pertama Panitia Angket tentang soal devisen jang

diketuai oleh Saudara Margono, dan kedua Panitia Angket tentang modal asing jang

diketuai oleh Saudara Imron Rosjadi.

Dan baiklah djangan dilupakan sebagaimana terdjadi dengan Panitia Angket tentang

modal asing mengenai lamanja waktu atau batas waktu. Hendaknja Seksi-seksi

memperhatikan pula Tata-tertib pasal-pasal 32 sampai 45, bagaimana rumusan jang teliti

itu dapat kita hasilkan.

292

Rapat 67.

Jang ketiga, Saudara-saudara, ialah sesudah usul itu dibitjarakan didalam Seksi-

seksi. Panitia Permusjawaratan masih mempunjai wewenang untuk menjerahkan

persoalan ini, kalau dianggap perlu, kepada Seksi jang tertentu, atau membentuk satu

panitia chusus.

Ini menurut bunji Tata-tertib pasal 110 ajat (1) dan (2). Sesudah itu, barulah dibawa

kedalam rapat pleno terbuka untuk mendapatkan satu putusan menurut Undang-undang

No. 6 tahun 1954 pasal 1 ajat (2).

Kalau keputusan itu sudah diperoleh dan Panitia Angket sudah diputuskan, maka

putusan itu harus diumumkan dengan resmi dalam Berita-Negara beserta nama-nama

para anggota dan kalau ada tambahan hal ini ditentukan menurut Undang-undang No, 6

tahun 1954 pasal 2 ajat (1), (2) dan (3).

Sekarang ini baru kita dengan resmi menerima usul angket ini dan dengan peresmian

ini maka kami persilakan kepada Seksi Perhubungan atau Seksi-seksi selainnja jang

bersangkutan untuk membitjarakannja dalam Seksinja masing-masing dan terus

membuat perumusan jang teliti seperti bunji Undang-undang jang saja batjakan tadi.

Dengan demikian, selesailah sudah persoalan tentang Panitia Angket ini dan pada

hari ini Parlemen dengan resmi sudah menerima usul angket ini.

(A s r a r u d d i n : Saja minta berbitjara, Saudara Ketua.)

Saja persilakan Saudara Asraruddin untuk mengadjukan pendapatnja.

Asraruddin: Saudara Ketua, saja dapat mengikuti apa jang diadjukan oleh Saudara

Ketua, mengenai Tata-tertib dan Undang-undang No. 6 tahun 1954 itu.

Saudara Ketua, oleh karena besok hari Kamis, dimana semua Seksi-seksi akan

bersidang, maka kami dengan perantaraan Saudara Ketua menjarankan agar supaja

bukan sadja Seksi D jang akan mcmbitjarakan soal angket ini, tetapi djuga Seksi¬seksi

lainnja supaja besok ikut berusaha membitjarakan soal angket ini, sehingga dalam waktu

jang singkat kita dapat menjelesaikannja dengan setjara resmi.

Sekian.

Ketua: Baiklah, Saudara-saudara, andjuran dan saran Saudara Asraruddin itu akan

saja sampaikan kepada Seksi-seksi jang bersangkutan jang menurut pendapat kami jaitu

Seksi D (Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Perhubungan).

Seksi F (Perburuhan, Urusan Pegawai, Sosial), Seksi G (Dalam Negeri, Penerangan),

Seksi H (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri), Seksi I (Pertahanan) dan Seksi E

(mengenai soal kesehatan), supaja turut djuga membitjarakan persoalan angket ini.

293

Rapat 67.

Terserahlah kepada Saudara-saudara, Seksi-seksi jang lain jang dianggap perlu dapat

mempergunakan kesempatan ini dan kalau bisa langsung membitjarakan rumusannja.

Djika sudah bulat, mungkin hal ini dapat dibitjarakan pada hari Djum'at didalam

rapat pleno, tetapi saja rasa hal itu tidak mungkin, berhubung dengan sempitnja waktu.

Dengan ini, maka selesailah mengenai usul angket ini.

Dapat dianggap selesai, Saudara-saudara?


Saudara-saudara, sekarang kita memasuki atjara jang kedua, jaitu mengenai

rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasl-tahun 1959

(Sid. 1959, P. 418).

Taraf pembitjaraan mengenai atjara ini, ialah djawaban Pemerintah atas

pemandangan umum babak kedua dari para anggota.

Sekarang marilah saja persilakan Saudara Menteri Keuangan untuk memberikan

djawabannja.

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Saudara Ketua jang terhormat, sebagai

djawaban atas pemandangan umum babak kedua mengenai rantjangan Undang-undang

tentang Pengeluaran Obligasi berhadiah tahun 1959 Pemerintah ingin mengemukakan

sebagai berikut:

Setelah Pemerintah dua kali mengadakan pertemuan informil dengan para

pembitjara jang terhormat dalam pemandangan umum babak kedua maka Pemerintah

telah menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat teks baru dari

rantjangan Undang-undang tersebut dengan perubahan/tambahan seperti menurut paham

Pemerintah telah disetudjui dalam pertemuan-pertemuan informil itu. Dengan demikian

Pemerintah mengharapkan bahwa setelah sebagian keinginan para pembitjara-

pembitjara jang terhormat dimasukkan dalam teks baru rantjangan Undang-undang

tersebut, pembitjaraan tentang dan nasib dari rantjangan Undang-undang itu akan da/pat

diselesaikan dalam minggu ini djuga.

Pemerintah bersedia berdasarkan keberatan-keberatan psychologis dari beberapa

anggota jang terhormat mengenai "generaal pardon" jang hendak diberikan kepada

peserta pertama dalam pindjaman obligasi ini untuk menarik kembali ajat-ajat 2, 3 dan 6

dari pasal 6 (teks lama dan menggantinja dengan pasal 7 (teks baru). Pemerintah tidak

lagi mempergunakan generaal pardon atau ampunan umum dalam suatu padjak atas

penjertaan pertama, jang mungut suatu padjak atas penjertaan pertama, jang

dimaksudkan sebagai suatu pemberian uang pembasuh kalau ada hal-hal jang perlu

294

Rapat 67.

dibersihkan. Karena itu maka dalam pasal 7 baru dimuat pula petundjuk bagi Djawatan

Padjak untuk tidak menggunakan penjertaan pertama sebagai bukti untuk mengenakan

atau menambah padjak. Dalam hal peserta pertama dapat membuktikan bahwa tentang

uang penjertaan tidak ada sesuatu jang perlu disampaikan, maka padjak obligasi

dikembalikan.

Pemerintahpun menjadari penting adanja ketegasan tentang penggunaan dari hasil-

hasil jang diperoleh dari pindjaman obligasi seperti dikemukakan pula oleh beberapa

anggota jang terhormat. Maka dari itu Pemerintah tidak keberatan untuk menjisipkan

suatu pasal tambahan jang mengatur hal tersebut. Tentunja dalam Undang-undang ini

tidak dapat ditjaneumkan projek-projek apa sadja jang harus dibiajai dari hasil obligasi

ini, akan tetapi akan diatur sedemikian rupa bahwa dapat terlihat dalam anggaran

belandja jang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat pula. Perlu ditegaskan disini

bahwa tidak hanja projek-projek Pusat jang akan dibiajai tapi pula projek-projek daerah.

Berhubung dengan diiadakannja perubahan-perubahan dalam rantjangan Undang-

undang ini, maka considerans dan pendjelasannja mengalami pula perubahan-perubahan.

Ini semua dapat Saudara jang terhormat batja dalam teks baru jang telah disampaikan

kepada anggota-anggota jang terhormat.

Selandjutnja Pemerintah hendak mendjawab satu persatu anggota-anggota jang

terhormat pembitjara dalam pemandangan umum babak kedua sepandjang belum

didjawab dalam djawaban umum jang baru sadja dibatjakan oleh Pemerintah.

Dari pembitjaraan dalam babak kedua Pemerintah memperoleh kesan bahwa para

pembitjara jang terhormat umumnja tidak menentang pengeluaran pindjaman obligasi an

sich, walaupun beberapa anggota jang terhormat, jaitu jang terhormat Saudara Soeprapto

dan Doeriat, menjarankan untuk menunda sadja pengeluaran obligasi itu; hal mana oleh

Pemerintah dipandang kurang tepat, karena alasan-alasan seperti dikemukakan dalam

djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama.

Keberatan-keberatan psychologis terdapat terhadap ampunan umum, jang telah

diadjukan oleh kebanjakan pembitjara jang terhormat menurut Pemerintah telah

ditampung dengan djalan tengah seperti diusulkan oleh Pemerintah dalam teks baru dari

rantjangan Undang-undang tersebut. Djuga mengenai ketegasan tentang penggunaan

hasil obligasi seperti diadjukan oleh anggota-anggota jang terhormat Saudara-saudara

Moenadir, Tanamas dan Hutomo Supardan telah ditampung oleh teks baru dari

rantjangan Undang-undang tersebut.

Anggota jang terhormat Saudara Soeprapto mempunjai keberatan bahwa

penjelenggaraan pengeluaran obligasi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dan tidak

dengan Peraturan Pemerintah.

295

Rapat 67.

Hal ini sebenarnja merupakan kelaziman dalam pengeluaran hutang-hutang negara,

bahwa Menteri Keuangan dikuasakan untuk mengeluarkan dan menandatangani surat-

surat hutang negara, hingga tidak perlu mengikut-sertakan seluruh Pemerintah dengan

Kepala Negara dalam pelaksanaan surat-surat hutang demikian. Djuga pokok-pokok

ketentuan telah termuat dalam Undang-undang, sedang tjara dan waktu pengeluaran

merupakan peraturan pelaksanaan dan pelaksanaannja kiranja dapat diserahkan kepada

Menteri Keuangan.

Anggota jang terhormat Saudara Asraruddin skeptis tentang berhasilnja pindjaman

obligasi mengingat pengalaman-pengalaman dengan obligasi-obligasi Bank Industri

Negara jang lalu. Pemerintah berpendapat bahwa dengan daja-daja penarik jang akan

diberikan kepada para peserta obligasi ini, ditambah dengan penerangan jang luas, insja

Allah pindjaman sekarang ini akan berhasil.

Keberatan-keberatan jang diadjukannja mengenai generaal pardon menurut

Pemerintah telah ditampung dengan adanja teks baru dari rantjangan Undang-undang

itu. Mengenai rahasia bank, Pemerintah mengemukakan bahwa sebenarnja tergantung

pada kepertjajaan orang terhadap per-bank-an apa ia mau menjimpan uangnja dibank

atau tidak.

Rahasia bank merupakan alat tambahan bahwa uangnja terdjamin dari pemeriksaan

fihak-fihak jang bersangkutan.

Mendjawab anggota jang terhormat Saudara Doeriat, Pemerintah mengemukakan

disini bahwa seperti telah dinjatakan dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan

umum babak pertama, pengeluaran obligasi ini adalah dalam rangka penggalian segala

alat keuangan jang ada, dan bahwa pada hakekatnja pengeluaran obligasi ini agak

terlambat didjalankan.

Mengenai lapangan untuk bekerdjanja black-money, Pemerintah mengemukakan

disini, bahwa lapangan ini terus-menerus dipersempit oleh Pemerintah.

Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih kepada anggota jang terhormat

Saudara Moenadir jang mempunjai pengertian terhadap usaha Pemerintah mengeluarkan

obligasi ini. Sjarat-sjarat jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat tersebut agar

obligasi dapat berhasil, jaitu adanja kepertjajaan dari pemilik uang terhadap tjara

penggunaan uang hasil obligasi dan adanja daja penarik, menurut Pemerintah telah

termuat dalam teks baru Undang-undang ini.

Pertanjaan mengenai pendaftaran oleh Dewan Pengawas Keuangan adalah

dimaksudkan sebagai suatu tata-usaha bajangan untuk menghindarkan keserongan dalam

pengeluaran dan pembajaran kembali obligasi.

296

Rapat 67.

Djuga kepada anggota jang terhormat Saudara Tan Kiem Liong dan Tanamas

diutjapkan terima kasih atas pengertiannja terhadap usaha Pemerintah ini. Keberatan-

keberatan mengenai generaal pardon agaknja telah ditampung dalam teks baru

rantjangan Undang-undang ini. Maksud Pemerintah ialah untuk menjalurkan uang-uang

berkelebihan dalam masjarakat ini kesaluran-saluran jang produktip atau usaha-usaha

pembangunan lainnja.

Pemerintah dapat mengikuti dasar pikiran dari anggota jang terhormat Saudara

Hoetomo Soepardan tentang antara lain generaal pardon jang tidak dapat diterimanja,

maka dari itu dalam teks baru rantjangan Undang-undang hal itu telah diatur kembali

sehingga dapat diterima oleh anggota jang terhormat itu, walaupun mungkin daja

penarik bagi pemilik-pemilik uang akan berkurang. Djuga saran-saran lainnja dapat

diterima oleh Pemerintah dengan sedikit perubahan, dengan tegasnja:

a. dimasukkan pasal baru tentang penggunaan uang, jang diperoleh dari pendjualan

obligasi ini.

b. dimasukkan pasal baru tentang adanja padjak obligasi jang oleh Pemerintah

ditetapkan 10% dari harga nominal, jang harus dibajar oleh pembeli pertama.

c. kopur-kopur hanja dikeluarkan dengan harga nominal Rp. 5.000,- dan tergantung

pada keadaan apa Pemerintah akan mengeluarkan sertifikat-sertifikat atau tidak.

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat tersebut diatas mengenai Surplus

Agricultural Commodities Agreement (S.A.C. Agreement) dapat diterangkan sebagai

berikut:

Didalam tahun 1956 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Amerika Serikat mengadakan suatu persetudjuan jang disebut "Agricultural

Commodities Agreement", dalam mana Pemerintah Republik Amerika, Serikat

menjetudjui untuk mendjual kepada Pemerintah Republik Indonesia surplus dari hasil-

hasil pertanian, jaitu:

beras U.S $ 35.8 djuta

tepung “ 5.0 “

tembakau “ 15.0 “

kapas mentah “ 11.0 “

kapas mentah “ 25.0 “ pengolahan dilakukan

dinegara-negara ketiga

pengangkutan

(laut) “ 4,9 “

Djumlah U.S$ 96.7 djuta

297

Rapat 67.

Sesudah di-amendir beberapa kali, maka daftar tersebut diatas memperlihatkan

keadaan sebagai berikut:

beras U.S $ 41.3 djuta

tepung “ 5.0 “

tembakau “ 15.0 “

kapas mentah “ 5.5 “

kapas mentah “ 25.0 “ pengolahan dilakukan

dinegara - negara

ketiga

susu

pengangkutan

8.0

(laut) “ 5.2 “

Djumlah U.S$ 105.0 djuta

Keistimewaan dari persetudjuan ini ialah, bahwa pembelian-pembelian jang

dilakukan oleh pihak Indonesia tidak perlu dibajar didalam valuta asing, akan tetapi

dengan uang Indonesia sendiri djumlah- djumlah mana harus disetor kedalam suatu

rekening tersendiri di Bank Indonesia.

Selain harga lawan dari valuta asing, harus disetor pula kedalam rekening.

termaksud 10% dari hasil T.P.I., djika terhadap impor dari suatu matjam barang-berlaku

peraturan T.P.I.

Dengan berlakunja Peraturan Bukti Ekspor maka jang disetor kedalam rekening

S.A.C. pada Bank Indonesia ialah harga lawan dari valuta asing dengan koers B.E.

Dari djumlah-djumlah jang disimpan di rekening S.A.C. pada Bank Indonesia itu,

kepada Pemerintah Indonesia dalam waktu lima tahun sesudah berlakunja S.A.C.

Agreement, djika dikehendaki, dapat dipindjamkan oleh Pemerintah Amerika Serikat,

suatu djumlah jang harus dilunasi dalam 40 tahun.

Sisanja dapat digunakan oleh pihak Amerika serikat sendiri untuk antara lain

memperluas: pasaran di Indonesia bagi hasil pertaniannja, memperkembangkan

perdagangan antara kedua negara.

Mengenai realisasinja Agricultural C0mmodities Agreement ini dapat dikemukakan

disini, bahwa rekening S.A.C pada Bank Indonesia pada tanggal 27 Mei 1959

menundjukkan sedjumlah Rp. 1.272.581.584,77.

298

Rapat 67.

Djadi Pemerintah belum berhutang kepada Amerika Serikat dari S.A.C. ini karena

hingga kini belum dapat mempergunakan kesempatan untuk memindjam dari rekening

S.A.C. itu.

Akan tetapi perlu kiranja dikemukakan disini, bahwa disamping pindjaman,

Pemerintah Republik Amerika Serikat berhasrat untuk memberi kepada kami dari

rekening S.A.C. termaksud sedjumlah Rp. 200 djuta sebagai "grant".

Mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat jang sama pula mengenai pindjaman

Nederland 1950 sebesar Nf. 280.000.000,- Pemerintah mengemukakan sebagai berikut:

Pindjaman ini, jang merupakan suatu credit-line, jang diadakan sesudah Konperensi

Medja Bundar pada waktu Konperensi Menteri-menteri Uni Indonesia-Nederland jang

pertama jang berlangsung di Djakarta dari tanggal 25 Maret sampai tanggal 1 April

1950.

Kredit tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Indonesia untuk

membajar impor barang-barang dari Nederland serta lain-lain pembajaran (djasa-djasa)

jang harus dipenuhi terhadap Nederland, berhubung dengan buruknja keadaan neratja

pembajaran Indonesia pada waktu itu.

Mula-mula credit-line ini berlaku hingga 1 Djuli 1951, akan tetapi kemudian

diperpandjang hingga tanggal 1 Djanuari 1952.

Achir tahun 1951 ternjata, bahwa kredit ini masih menundjukkan suatu saldo sebesar

Nf. 75.000.000,-.

Karena kredit itu ditutup pada tanggal 1 Djanuari 1952, sedang sementara barang-

barang jang dibutuhkan tidak terdapat dinegeri Belanda, maka oleh Pemerintah Republik

Indonesia diadjukan permohonan agar djumlah sisanja dipindah-bukukan ke rekening

Indonesia, hal mana disetudjui oleh negeri Belanda pada waktu itu.

Ansuran-angsuran dan bunganja dihajar terus tepat pada waktunja. Didalam

perkembangan situasi mengenai masalah Irian Barat pada achir tahun 1957, maka bagi

Pemerintah menjimpang dari kebiasaan tidaklah mungkin untuk membajar angsuran-

angsuran dan bunga termaksud.

Dengan demikian, maka didalam keterangan Pemerintah angsuran pindjaman ini

dinjatakan "memori", jang telah dikemukakan pula sewaktu membitjarakan Anggaran

Belandja tahun 1959 Bagian IVA didalam tahun jang lampau.


Ketua: Saudara-saudara, demikianlah djawaban Pemerintah atas pemandangan

umum babak kedua para anggota. Sebagai Saudara-saudara dengarkan dalam djawaban

Pemerintah tadi, maka sekarang Saudara-saudara dihadapkan kepada teks baru

299

Rapat 67.

rantjangan Undang-undang ini, jang saja rasa tentu Saudara-saudara perlu

mempeladjarinja lebih dahulu, bukan sadja teks baru itu tetapi tentunja djuga djawaban

Pemerintah jang baru sadja diutjapkan. Dalam teks baru itu tentu banjak hal jang

Saudara-saudara perlu perhatikan. walaupun Pemerintah mengatakan bahwa Pemerintah

sendiri telah banjak menjesuaikan diri dengan pendapat atau saran-saran para anggota.

Kalau begitu, Saudara-saudara, apakah dapat saja mengambil kesimpulan sekarang,

bahwa kita tidak dapat melandjutkan pembitjaraan ini pada malam ini, melainkan pada

hari lain nanti?


Walaupun tidak dapat kita landjutkan pembitjaraan rantjangan Undang-undang ini

pada malam ini, saja merasa bahwa Pemerintah tentu berhasrat untuk menjelesaikannja

sebelum reces. Kalau demikian, Saudara-saudara, maka pada hari Djum'at pagi nanti kita

akan melandjutkan pembitjaraan mengenai soal ini. Besok kita akan perbanjak teks

djawaban Pemerintah tadi untuk segera disampaikan kepada para anggota. Dengan

demikian, Saudara-saudara, maka atjara rapat malam ini telah selesai dan sekarang rapat

saja tutup.


300



RISALAH SEMENTARA

(Belum dikoreksi)

Sidang II.

R A P A T 68.

Hari Djum'at, 12 Djuni 1959.


Surat-surat masuk - Rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman

obligasi tahun 1959 (Sid. 1959, P. 418).

Ketua: H. Zainul Arifin.



S. Hadikusumo, H. Hasan Basri, K. H. Tjikwan, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka,

Udin Sjamsudin, Anwar Harjono, B. J. Rambitan, H. Zainal Abidin Ahmad, Rh.

Koesnan, H. Siradjuddin Abbas, Dr H. Ali Akbar, T. S. Mardjohan, H. Zainul Arifin,

Wijono Soerjokoesoemo, Ismangoen Poedjowidagdho, Sjahboeddin Latif, H.A. Chamid

Widjaja, Peris Pardede, R. H. Soetarto Hadisoedibyo, Siauw Giok Tjhan, I. J. Kasimo,

Nj. Moedikdio, Manai Sophiaan, Winoto Danuasmoro, Anwar Kadir, Saifuddin Zuhri,

Rasjid Sutan Radja Emas, S. Martosoewito, Djokosoedjono, Prawoto Mangkusasmito,

Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih Tirtosoediro, Sukatno, I B. P.

Manuaba, Njoto, Tj. Oey Hay Djoen, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Junan Nasution, Ir

Thaher Thajeb, M. H. Loekman, Soepeno Hadisiswojo, Nj. Suharti Suwarto, F.

Runturambi, Usman Muftiwidjaja, Eddie Abdurrachman Martalogawa, M. Saleh Umar,

Sudjarwo Haryowisastro, O. Suriapranata, Mr Djody Gondokusumo, Mr Dr A. M.

Tambunan, K. H. Fakih Usman, Abdullah Gathmyr, Muh. Sardjan, Soedjono, Mr

Sudjono Hardjosudiro, K. H. Abdulwahab Chasbullah, B. P. H. Poeroebojo, Anwar

301

Rapat 68.

Tjokroaminoto, Soedisman, Soedarsono, Imam Soetardjo, H. Munir Abisudjak, Nj.

Mahmudah Mawardi, Nj. Oemi Sardjono, Abdul Hakim, Drs D. S. Matakupan, Umar

Salim Hubeis, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Soetomo alias Bung Tomo,

Soetojo Mertodimoeljo, Moersid Idris, Ja'cob Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo,

Moenadir, Murtadji Bisri, Maniudin Brodjotruno, Abdul Aziz Dijar, Tjoo Tik Tjoen,

Sudjito, Soejoso Abdul Wachid, K. H. Misbach, R. Moh. Saleh Surjaningprodjo,

Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd. Soeprapto, Soepardi, Dr R.

Soeatmadji, Harsono Tjokroaminoto, Zainal Arifin Tanamas, R.T. A. Moh. Ali

Pratamingkoesoemo, Wasis, Imam Soepami Handokowidjojo, R Poeger, Achmad

Siddiq, R.K.H. Musta'in, Moh. Noor Abdoelgani, Nj. Hadinijah Hadi, R Soehardjo alias

Bedjo, M Suntoro, Hussein Saleh Assegaff, K. H. Muh. Saifuddin, Nj. Ch. Salawati, H.

Senduk, H. Moeh. Akib, Moh. Soleman, M. Sondakh, W. L. Tambing, Jusuf Adjitorop,

M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, K. H. Masjhur Azhari, Mr Gele Haroen, Nungtjik

A. R., Djadil Abdullah, Ma'rifat Mardjani, Oemar Amin Husin, M. O. Bafadhal, Dr

Sjech H. Djalaluddin, I Made Sugitha, Drs J. Piry, I G. G. Subamia, Kiagus Alwi,

Anuarbek, L. Kape, Abdulmutalib Daeng Talu, Moh. Thajib Abdullah, Chr. J. Mooy,

Djumhur Hakim, Rd. Emong Wiratma Astapradja, Osa Maliki, M. Ardiwinangun,

Muhammad Ahmad, R. Ido Gamida, Asmuni, Uwes Abubakar, Doedi Soemawidjaja, R.

Gatot Mangkupradja, E. Z. Muttaqien, Muh. FadiI Dasuki, Sastra, Nj. Djunah

Pardjaman, R. T. Djaja Rachmat, A. Nunung Kusnadi, S. M. Thaher, Soelaeman

Widjojosoebroto, Rd. Moh. Basah, Mr R. Memet Tanumidjaja, Amung Amran, R. P. R.

Situmeang, Pandoe Kartawigoena, Nj. S. Marijamah Djoenaidie, Soeiardi, Nj. Sundari

Abdulrachman, Kasim, H. S. Moeslich, Nj. Sutijah Surya Hadi, Nj. Sunarjo

Mangunpuspito, Nj. Soemari, R. W. Probosuprodjo, S. Danoesoegito, Soetjipto,

Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Josotaruno Ichsan Noer, K. H. Muslich,

Soetoko Djojosoebroto, H. Anwar Musaddad, Rs. Wirjosepoetro, R. G. Doeriat, Soesilo

Prawirosoesanto, Notosoekardjo, Balja Umar H. Achmad, H. Zain Alhabsji, Moh.

Anwar Zain, Tjoegito, Nj. Asmah Sjachrunie, Ridwan Sjachrani, Daeng Mohamad

Ardiwinata, Rd. Lucas Kustarjo, Ahmad Dara Sjahruddin, Subadio Sastrosatomo,

Soedrasman, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Emingpradja, Njono, Mr Imron Rosjadi,

Moh. Isnaeni, Soemardi Jatmosoemarto, D.N. Aidit, Nj. Suzanna Hamdani, Muh.

Padang, A. B. Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem Liong, Oei Tjeng Hien. H. J. C.

Princen, E. F. Wens, D. Hage, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot, Lie Po Yoe, Ang

Tjiang Liat.


302

Rapat 68.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka. Jang hadir ada 157 orang.

Atjara pada pagi ini ialah:

1. Membatjakan surat-surat masuk.


(P. 418).

Saja persilakan Saudara Sekertaris membatjakan surat-surat masuk.

Saudara-saudara, dari Sekertaris diperoleh kabar bahwa surat- surat masuk jang

perlu dibatjakan, tidak ada. Djadi sekarang kita bisa memasuki atjara, jaitu rantjangan

Undang-undang tentang-pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959 (Sid. 1959, P. 418).

Saudara-saudara, terhadap rantjangan Undang-undang ini oleh Pemerintah telah

diberi djawaban babak kedua pada hari Rabu tanggal 10 Djuni, dan pada hari itu djuga

telah disampaikan oleh Pemerintah teks baru dari pada rantjangan Undang-undang

tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakjat, dan djuga telah dibagikan kepada para

anggota.

Djadi, Saudara-saudara, pembitjaraan babak pertama telah dilakukan, kemudian

djuga telah didjawab oleh Pemerintah. Selandjutnja babak kedua telah pula dilakukan,

jang pada hari Rabu itu, sebagaimana dikatakan tadi, sudah didjawab oleh Pemerintah.

Sebenarnja, setelah djawaban Pemerintah atas babak kedua itu, baik sekali kalau saja

sarankan kepada Saudara-saudara, bahwa permusjawaratan mengenai Undang-undang

ini dianggap sudah selesai, karena masing-masing sudah meningkat kepada dua babak,

baik pihak Pemerintah maupun pihak para anggota.

Maka dengan ini saja njatakan bahwa permusjawaratan sudah selesai.

Saudara-saudara, setelah permusjawaratan dinjatakan selesai, kita bias anja

melandjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal dan dalam hal ini sampai hari

kemarin tidak ada amendemen jang masuk. Maka sekarang saja ingin bertanja dulu

kepada Pemerintah, apakah Pemerintah akan berbitjara lagi pada kesempatan ini?

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan: Tidak.

Ketua: Untuk memasuki pembitjaraan pasal demi pasal itu, apakah ada jang akan

berbitjara lagi? Saja persilakan Saudara Piry.

Drs J. Piry: Saudara Ketua, kami dari Fraksi Partai Komunis Indonesia minta

dengan hormat kepada Saudara Ketua dan kepada sidang Parlemen jang terhormat untuk

memberikan sedikit waktu kepada fraksi kami untuk mengadakan perundingan

mengenai teks baru itu. Alasannja tidak banjak, Saudara Ketua, hanjalah karena pada

303

Rapat 68.

teks baru ini terdapat kata-kata jang perlu diubah dan ada 1 ajat jang kita anggap

prinsipiil, jang merupakan soal jang baru bagi kami, dan andaikata Pemerintah bisa

menerima usul kami mengenai hal ini, itu bisa diselesaikan. Tetapi andaikata tidak bisa

menerimanja, terpaksa kami mengadjukan suatu usul amendemen. Oleh karena itu saja

minta kepada Saudara Ketua dan sidang jang terhormat untuk memberikan waktu

kepada kami dari Fraksi Partai Komunis Indonesia untuk berkumpul sebentar.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soeprapto.

Rd. Soeprapto: Saudara Ketua jang terhormat, teks dari djawaban Pemerintah

babak kedua baru tadi malam diterima oleh kebanjakan anggota Dewan Perwakilan

Rakjat jang terhormat ini, oleh karena itu kami rasa adalah wadjar sekali kalau sebelum

memasuki pembitjaraan pasal demi pasal diberikan kesempatan kepada sidang ini untuk

mengadakan perundingan oleh sementara anggota jang menghendaki mengenai teks

baru dan mengenai djawaban Pemerintah jang baru tadi malam diterima itu.

Djadi kami sependapat dengan Saudara Piry, ingin mengusulkan supaja rapat ini

dischors.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, telah ada 2 orang anggota jang mengadjukan usul untuk

menunda rapat ini. Mengingat hari ini hari Djum'at, maka kiranja bisa disetudjui bila

saja tunda rapat ini selama setengah djam,

(Rapat ditunda pada djam 09.40 dan dibuka kembali djam 10.30).

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita landjutkan. Tadi rapat ini ditunda untuk

sementara ialah atas permintaan dua orang anggota. Saudara Drs Piry tidak akal

memberikan laporan rapat ini, maka saja persilakan Saudara Soeprapto untuk

memberikan laporan tersebut.

Rd. Soeprapto: Saudara Ketua jang terhormat kalau dibolehkan, schorsing rapat

jang telah dimulai tadi itu, kami minta supaja diperpandjang dengan setengah djam lagi

untuk melandjutkan pembitjaraan kami oleh karena belum selesai.

Ketua: Djangan setengah djam, kira-kira 15 menit lagi sadja.

Saudara-saudara, oleh karena ada permintaan untuk menunda lagi rapat ini, baiklah

rapat ini saja schors selama 15 menit lagi.

304

Rapat 68.

(Rapat ditunda pada djam 10.33 dan dibuka kembali djam 11.00).

Ketua: Saudara-saudara, rapat kita landjutkan.

Setelah rapat ini dua kali ditunda maka sekarang akan kita landjutkan; tetapi sebelum

kita landjutkan, Pemerintah ingin sedikit mengemukakan pendapat untuk mentjari

ketenangan didalam membitjarakan rantjangan Undang-undang ini.

Saja persilakan Wakil Pemerintah,

Mr Soetikno Slamet, Menteri Keuangan; Saudara Ketua, Pemerintah ingi:n

memberikan kesempatan kepada para anggota jang terhormat dari Dewan Perwakilan

Rakjat ini untuk memikirkan setjara tenang rantjangan Undang-undang ini setelah ada

perubahan jang disampaikan oleh Pemerintah, Oleh karena itu Pemerintah menjarankan

supaja pembitjaraan pasal demi pasal dari rantjangan Undang-undang ini kita lakukan

nanti malam.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah pendapat Pemerintah, jaitu supaja untuk

melandjutkan pembitjaraan pasal demi pasal dari rantjangan Undang-undang ini

dilandjutkan nanti malam.

Saudara-saudara, sebelum kita mengambil keputusan, memang menurut atjara rapat

nanti malam itu ada, jaitu melandjutkan atjara pagi hari ini. Tetapi Saudara-saudara

harus ingat, bahwa rapat nanti malam itu adalah rapat terachir dari pada sidang sekarang

ini, djadi hendaknja rapat nanti malam itu dapat kita landjutkan, dan pada malam nanti

tentu akan mengambil keputusan. Tetapi sjarat-sjarat untuk mengambil keputusan itu

tentunja rapat baru dibuka setelah quorum tertjapai.

Berhubung dengan hal-hal jang saja kemukakan tadi, maka diharap agar atjara nanti

malam itu benar-benar dapat diselesaikan.

Selain dari pada itu, Saudara-saudara, perlu saja beritahukan bahwa sampai saat ini

tidak ada usul amendemen jang diterima. Apakah ada diantara Saudara-saudara jang

hendak mengadjukan usul amendemen?

Saja persilakan Saudara Piry.

Drs J. Piry: Saudara Ketua, jang mendjadi pokok persoalan bagi fraksi kami ialah

mengenai pasal 7 ajat 3. Soal itu sudah lama kita bitjarakan dengan Pemerintah, tetapi

ternjata sampai sekarang belum dapat mentjapai penjelesaian. Oleh sebab itu saja

setudju djika rapat ini ditunda sampai nanti malam, hingga ada kesempatan bagi fraksi

kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia untuk memasukkan usul amendemen.

305

Rapat 68.

Ketua: Saudara-saudara, kalau ada usul amendemen, diharapkan hendaknja usul

tersebut dapat dimasukkan siang ini, hingga dapat segera diperbanjak dan dibagikan

kepada para anggota; dan nanti malam dapat langsung mulai membitjarakan usul

amendemen itu dengan tidak perlu menunda lagi rapat ini, sebab kalau rapat nanti

malam itu masih mengadakan schorsing lagi, maka terpaksa pula kita mengadakan rapat

hari Sabtu.

Baiklah, Saudara-saudara, rapat sekarang ini kita landjutkan nanti malam.

Rapat ditutup djam 11.05.

306



RISALAH PERTEMUAN (KEDUA)

(Belum dikoreksi)

Sidang II.

Hari Djum'at, 12 DjuNi 1959.

(Djam panggilan : 19.30)

Rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959

(Sid. 1959, P. 418).

Ketua: H. Zainul Arifin.


Anggota jang hadir: Lihat pengumuman Sekertaris.


Ketua: Saudara-saudara, setelah kita menunggu lebih dari 1 1/2 djam, sampai pada

saat ini djumlah anggota jang hadir ada 126, djadi masih kurang 12 orang, dengan

demikian maka quorum rapat belum tertjapai.

Oleh karena itu pertemuan ini saja buka.

Sesuai dengan bunji peraturan Tata-tertib, sesudah dinjatakan pertemuan itu dibuka,

Ketua menjuruh membatjakan nama-nama anggota jang hadir. Maka sekarang saja

persilakan Saudara Sekertaris membatjakan nama-nama anggota jang hadir.

Sekertaris: Anggota-anggota jang hadir pada malam ini ialah Saudara-saudara: H.

Hasan Basri, Ismail Napu, F. C. Palaunsoeka, Udin Sjamsudin, Anwar Harjono, B. J.

Rambitan, H. Zainal Abidin Achmad, Rh. Koesnan, Dr H. Ali Akbar, T. S. Mardjohan,

H. Zainul Arifin, Ismangoen Poedjowidagdho, Peris Pardede, R. H. Soetarto

307

Rapat Pertemuan.

Hadisoedibyo, 1. J. Kasimo, Nj. Moedikdio, Anwar Kadir. Rasjid Sutan Radja Emas, S.

Martosoewito, Djokosoedjono, Ajip Muchamad Dzukhri, Asmadi Tirtooetomo, Singgih

Tirtosoediro, I B. P. Manuaba, Mr Soebagio Reksodipoero, M. Yunan Nasution, Ir

Thaher ThaJeb, M. H. Loekman, Nj. Suharti Suwarto, Eddie Abdurrachman

Martalogawa, Sudjarwo Haryowisastro, K. H. Fakih Usman, Abdullah Gathmyr, Muh.

Sardjan, Soedarsono, H. Munir Abisudjak, Nj. Mahmudah Mawardi, Abdul Hakim,

Umar Salim Hubeis, Hutomo Supardan, Hartojo Prawirosudarmo, Moersid Idris, Ja'cob

Mahmud, M. Caley, S. D. Bili, Suhardjo, Mr Soeprapto, Murtadji Bisri, Maniudin

Brodjotruno, Abdul Aziz Dijar, Achmad Sjaichu, Sudojo, Semanhadi Sastrowidjojo, Rd.

Soeprapto, Soepardi, Dr R. Soeatmadji, Zainal Arifin Tanamas, Wasis, Imam Soepami

Handokowidjojo, R. Poeger, R. K. H. Musta'in, Nj. Hadinijah Hadi, K. H. Muh.

Saifuddin, Nj. Ch. Salawati, H. Senduk, H. Moeh. Akib, Moh. Soleman, M. Sondakh,

M. Siregar, Sahar gelar Sutan Besar, Mr Gele Haroen, Nungtjik A. R., Djadil Abdullah,

Ma'rifat Mardjani, M. O. Bafadhal, Dr Sjech H. Djalaludin, I Made Sugitha, Drs J. Piry,

I.G.G. Subamia, Kiagus Alwi, Abdulmutalib Daeng Talu, Chr. J. Mooy, Djumhur

Hakim, M. Ardiwinangun, Muhammad Ahmad, Uwes Abubakar, Mr R. Memet

Tanumidjaja, E. Moh. Mansjur, Nj. S. Marijamah Djoenaidie, Nj. Sundari

Abdulrachman, H. S. Moeslich, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Nj. Soemari, S.

Danoesoegito, Soetjipto, Soekamsi Djojoadiprodjo, Djadi Wirosubroto, Josotaruno

Ichsan Noer, Soetoko Djojosoebroto, H. Anwar Musaddad, Rs. Wirjoseputro, R.G.

Doeriat, R. Soesilo Prawirosoesanto, Notosoekardjo, Balja Umar H. Achmad, H. Zain

Alhabsji, Nj. Asmah Sjachrunie, Daeng Mohamad Ardiwinata, Ahmad Dara Sjahruddin,

Soedrasman, Z. Imban, Jahja Siregar, Ahem Emingpradja, Nino, Moh. Isnaeni,

Soemardi Jatmosoemarto, Silas Papare, A. B. Karubuy, Mr Tjoeng Tin Jan, Tan Kiem

Liong, Oei Tjeng Hien, H. J. C. Princen, D. Bage, Drs J. L. W. R. Rhemrev, J. R. Koot

dan Lie Po Y,oe.

Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, nama-nama dari 125 anggota tadi telah dibatjakan satu per

satu. Sesudah itu, menurut ketentuan Tata-tertib kemudian rapat diundurkan sampai saat

jang ditentukan lagi. Tetapi sebelum ketentuan itu diambil oleh Ketua, baiklah kalau saja

lebih dahulu memberikan sedikit keterangan, kira-kira kapan rapat itu akan

dilangsungkan.

Saudara-saudara, hari Sabtu biasanja Parlemen tidak berapat, menurut Tata-tertib.

Hari Senin tanggal 15 Djuli kita mulai bereces dan ini sudah ditentukan oleh rapat pleno

jang lalu.

308

Rapat Pertemuan.

Selama sidang kedua, jang lamanja 53 hari itu, kita telah mengadakan 29 kali rapat

pleno dan 2 kali pertemuan karena tidak mentjapai quorum. Djadi seluruhnja 31 kali.

Dalam Sidang ke-II ini kita telah menjelesaikan 17 rantjangan Undang-undang,

diantaranja ialah:

1. Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan dengan

keradjaan Iran;

2. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950;


4. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1959;


6. Rantjangan Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat II

Sulawesi.

7. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953

tentang pembentukan Daerah tingkat II Kalimantan, sebagai Undang-undang.

Dan disamping itu telah pula kita mengadakan pemandangan umum babak pertama

mengenai rantjangan Undang-undang tentang pertambangan dan perminjakan.

Selain membitjarakan rantjangan Undang-undang tersebut, kita menerima baik

resolusi Saudara Nj. Soepeni dan kawan-kawannja tentang konperensi para Menteri

Luar Negeri di Djenewa.

Selandjutnja dalam suatu rapat pleno kita telah mendengarkan keterangan

Pemerintah tentang pengeluaran Schmidt dari Indonesia. Dan baru-baru ini Pemerintah

telah memberikan keterangan pula tentang ketjelakaan kereta api di Trowek, dan

berkenaan dengan hal itu oleh Saudara Fadil Dasuki dan kawan-kawan telah diadjukan

usul untuk mengadakan angket mengenai sebab-musabab ketjelakaan kereta api tersebut.

Begitulah pekerdjaan-pekerdjaan jang kita lakukan selama ini dan chusus didalam reces

jang telah kita tetapkan itu, jaitu selama 3 minggu, kita tidak mengadakan penindjauan-

penindjauan Seksi-seksi, dan penindjauan-penindjauan itu kita tunda pada reces jang

akan datang lagi.

Djadi, Saudara-saudara, dengan demikian maka rapat ini diundurkan dan tentunja

Saudara-saudara sudah mendapat bajangan, paling tjepat sesudah 3 minggu.

Saudara-saudara, dengan ini pertemuan ini saja anggap selesai, dan kelandjutan dari

pada sidang ini jang sudah ditetapkan oleh reces diachiri.

Maka dengan ini pertemuan saja tutup.

Pertemuan ditutup pada djam 21.15.

309

1600/AE/Dd.

TAHUN SIDANG 1959 – P. 418.

Undang-undang tentang pengeluaran

pindjaman obligasi tahun 1959. .

USUL AMANDEMEN HUTOMO SUPARDAN DKK.

(Diterima tgl. 13-6-1959 Agno 8487/DPR-RI/59)

NO. 9

I. Konsiderans :

1. Perkataan alat2 keuangan dalam Kalimat tersebut dalam huruf a diganti

dengan perkataan sumber2 keuangan.

2. Demikian pula perkataan alat2 keuangan dalam kalimat tersebut dalam

huruf b diganti dengan perkataan sumber2 keuangan.

II. Mengenai pasal2 :

Pasal 1 ajat 3.

1. Anak kalimat jang berbunji : “untuk membiajai usaha2 pembangunan

baik dari Pusat, maupun dari daerah2 jang pelaksanaannja dilakukan

melalui anggarat Belandja” diganti dengan kalimat sebagai berikut :

“untuk membeajai pembangunan projek2, baik jang direntjanakan oleh

Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah2 Daerah Swatantra jang

pelaksanaannja dilakukan melalui anggaran Belandja”.

2. Pasal 7 ajat 3 supaja dihapuskan.

III. Mengenai Pendjelasan Undang-undang obligasi tahun 1959.

Dibawah kalimat : “Hasil dari pindjaman obligasi dst.” ditambah dengan

kalimat “misalnja projek-projek” paberik pupak, paberik badja besi, listrik,

irigasi dsb”.

Seterusnya ditambahkan kalimat seperti berikut :

“dalam rangka maksud tersebut dan untuk memperoleh sukses jang sebesar

mungkin, maka sudah sewadjarnja bila Pemerintah Daerah Swantantra ikut

serta setjara aktip membantu pelaksanaaan “Pindjaman obligasi tahun 1959”.

Djakarta, 12 Djuni 1959.-

Pengusul-pengusul :

1. Hutomo Supardan

2. Oey Hay Djoen

3. Nungtjik A R

4. Drs. J Piery

5. R. Situmeang P.R.

310

Salinan

D E W A N P E R W A K I L A N R A K J A T


- - o 0 o - -

Dikirim tgl. : 13 DJUNI 1959

Registrasi No. : 2082

-------------------------------

D j a k a r t a , 1 2 D j u n i 1 9 5 9

No: 8487/DPR-RI/59

Lampiran : 1 (satu) rangkap lima Kepada

Perihal : Undang2 tentang MENTERI KEUANGAN

pengeluaran pindjaman obligasi di

tahun 1959 D J A K A R T A.-

A M A T S E G E R A

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat perundingan mengenai

rantjangan undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959,

terdiri dari :

Usul amandemen Hutomo Sipardan dkk. (S.9) untuk diketahui dan

dipergunakan seperlunja.-

Ketua

Dewan Perwakilan Rakjat

u.b.

Sekertaris Djenderal

(ttd.) –Mr. Roesli.

Tembusan beserta lampirannja

Disampaikan kepada Penghubung

Parlemen Kementerian Keuangan.

311

Salinan

Dikirim tgl. : 12 DJUNI 1959


-------------------------------


REPUBLIK INDONESIA

-------

(P)

No. 8487/DPR-RI/59

S U R A T P E N G A N T A R

Kepada

Para Anggota D.P.R./Ketua2 Fraksi

di

D J A K A R T A.-



1.

Usul Amandemen Hutomo Supardan dkk.

ttg RUU ttg Pengeluaran Pindjaman

Obligasi th. 1959

Dibagikan dalam daftar

hadir tgl. 12/6/59

Malam.


Sekertariat

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT;

Kepala Urusan Arsip/Expedisi,

(ttd.) A. Boellard v Tuyl

312

1600/AE/Dd.

TAHUN SIDANG 1959 – P. 418.

Undang-undang tentang pengeluaran

pindjaman obligasi tahun 1959. .

USUL AMANDEMEN HUTOMO SUPARDAN DKK.

(Diterima tgl. 13-6-1959 Agno 8487/DPR-RI/59)

No. 9

I. Konsiderans :

1. Perkataan alat2 Keuangan dalam Kalimat tersebut dalam huruf a diganti

dengan perkataan sumber2 Keuangan.

2. Demikian pula perkataan alat2 Keuangan dalam kalimat tersebut dalam

huruf b diganti dengan perkataan sumber2 Keuangan.

II. Mengenai pasal2 :

Pasal 1 ajat 3.

1. Anak kalimat jang berbunji : “untuk membiajai usaha2 pembangunan

baik dari Pusat, maupun dari daerah2 jang pelaksanaannja dilakukan

melalui anggaran Belandja” diganti dengan kalimat sebagai berikut :

“untuk membeajai pembangunan projek2, baik jang direntjanakan oleh

Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah2 Daerah Swatantra jang

pelaksanaannja dilakukan melalui anggaran Belandja”.

2. Pasal 7 ajat 3 supaja dihapuskan.

III. Mengenai Pendjelasan Undang-undang obligasi tahun 1959.

Dibawah kalimat : “hasil dari pindjaman obligasi dst.” Ditambah dengan

kalimat “misalnja projek2” paberik pupuk, paberik badja besi, listrik, irigasi

dsb.

“dalam rangka maksud tersebut dan untuk memperoleh sukses jang sebesar

mungkin, maka sudah sewadjarnja bila Pemerintah2 Daerah Swantantra ikut

serta setjara aktip membantu pelaksanaaan “Pindjaman obligasi tahun 1959”.


Pengusul-pengusul :

1. Hutomo Supardan

2. Oey Hay Djoen

3. Nungtjik A R

4. Drs. J Piery

5. R.P.R. Situmeang

313

Salinan.




Agno. : 9242

-----------------------------

Kepada

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

REPUBLIK INDONESIA

di

D J A K A R T A.-

NR. 81985/BSD/VI TANGGAL 30-6-1959 LAMPIRAN: -1-



---------------------------------------------------------

AMAT SEGERA.-

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa oleh karena

keadaan sekarang telah mendesak, maka oleh Pemerintah dirasa sangat

perlu untuk segera mengeluarkan pindjaman obligasi tahun 1959.

Berhubung dengan itu, maka Dewan Menteri pada rapatnja ke 182

tanggal 26 Djuni 1959 telah menjetudjui untuk mendaruratkan

rantjangan Undang-undang pengeluaran pindjaman obligasi tersebut.

Oleh karena itu, maka Pemerintah minta dengan hormat, agar

rantjangan Undang-undang tersebut jang telah dibitjarakan dalam

rapat2Dewan Perwakilan Rakjat, dibatalkan.-

MENTERI KEUANGAN

(ttd) Mr. SOETIKNO SLAMET

Tembusan dikirimkan kepada :

1. Direktur Kabinet Presiden

2. Direktur Kabinet Perdana Menteri.

314

Salinan


REPUBLIK INDONESIA

D J A K A R T A (S.1136/6/59)

Diterima tgl: 1-7-1959

Agno :9147 .

PENGUMUMAN No. 182

Dalam sidangnja pada hari Djumat tanggal 26 Djuni 1959 Dewan

Menteri telah membitjarakan rantjangan Anggaran Belandja Negara untuk tahun

1960, jang menurut ketentuan Undang-undang sudah harus disampaikan kepada

DPR sebelum tanggal 17 Agustus 1959.

Pembitjaraan mengenai soal tersebut masih perlu dilandjutkan dalam

sidang lain.

Bertalian dengan pembitjaraan mengenai rantjangan Anggaran Belandja

1960 tersebut, Dewan Menteri membitjarakan lagi soal Rantjangan Undang-

undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi 1959 jang telah disetudjui oleh

Kabinet dalam sidangnja pada tanggal 15 April 1959.

Seperti diketahui Rantjangan Undang-undang tersebut telah disampaikan

kepada DPR akan tetapi karena sesuatu hal diluar dugaan Pemerintah

pembitjaraannja tidak dapat diselesaikan sebelum DPR mulai recesnja pada

tanggal 15 Djuni 1959.

Sementara itu keadaan ekonomi mendesak, sehingga pemerintah

memandang perlu mengundangkan selekas-lekasnja Rantjangan Undang-undang

tersebut sebagai Undang-undang Darurat .

Menteri Keuangan selandjutnja dikuasakan untuk menjelesaikan soal2

formil jang bersangkutan dengan putusan Pemerintah termaksud dengan DPR.

Selain dari pada itu Dewan Menteri djuga memutuskan agar tiga

Rantjangan Undang-undang , jaitu tentang ketentuang umum mengenai tanda2

kehormatan, tentang tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia dan tentang

tanda kehormatan Bintang Mahaputra, jang telah disetudjui oleh Kabinet dalam

sidangnja pada tanggal 8 Mei 1959 diundangkan sebagai Undang-undang

Darurat.

Pemerintah mengutus Wakil Perdana Menteri I, Wakil Perdana Menteri

III dan Menteri Urusan Veteran untuk menghadiri upatjara, jang akan diadakan

di Jogja pada tanggal 29 Djuni jang akan datang untuk memperingati 10 tahun jl

tentara Belanda meninggalkan Jogja.

315

Djakarta, 26 Djuni 1959

SEKRETARIS DEWAN MENTERI

(ttd) Mr. A.W. SOERJOADININGRAT

Kepada

Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat.

Di Djakarta.

316

Salinan.

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN

_______________________________________________________________________


Agno. : 9242

-----------------------------

Kepada

DIREKTUR KABINET PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

di

D J A K A R T A.-

NR.77871/BSD/VI TANGGAL 30-6-19‘59 LAMPIRAN:



---------------------------------------------------------

AMAT SEGERA.-

Dengan menundjuk kepada surat kami kepada Saudara tanggal

30-6-1959 No. 77872/BSD/VI dan surat kami kepada Dewan

Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tanggal 30-6-1959 No.

81985/BSD/VI, jang tembusannja kami sampaikan pula kepada

Saudara, tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, maka bersama ini

diminta dengan hormat sudi apalah kiranja Saudara dalam waktu jang

singkat meneruskan kepada Dewan Perwakilan Rakjat pembatalan

rantjangan undang-undang tentang pengeluaran pindjaman obligasi

tersebut dengan amanat Presiden,-

MENTERI KEUANGAN

(ttd) Mr. Soetikno Slamet

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat

2. Direktur Kabinet Perdana Menteri.

317

No : 19247/59 Dikirim tgl. : 4-7- 1959

Hal : Rantjangan Undang2 tentang Registrasi No. : 9290

Pengeluaran pindjaman obligasi ----------------------------------

tahun 1959 -TEMBUSAN-

AMAT SEGERA

D j a k a r t a , 1 2 D j u n i 1 9 5 9

Kepada

Jth. Menteri Keuangan

di

D J A K A R T A.-

Menjambung surat kami tanggal 28 April 1959 No. 12746/59 perihal tsb

dalam pokok surat ini, diperingatkan dengan hormat bahwa Dewan Menteri

dalam sidangnja ke 182 pada tanggal 26 Djuni 1959 telah membitjarakan

kembali soal tsb. Dan telah memutuskan sebagai berikut.

Sebagaimana diketahui Kabinet dalam sidangnja ke 175 pada tgl. 15

April 1959 atjara V telah menjetudjui Rantjangan Undang2 tentang pengeluaran

pindjaman obligasi tahun 1959, sebagaimana dilampirkan dengan Saudara tgl 15-

4-1959 No. 47550/BSD/VI jang diedarkan dengan daftar pengantar Kabinet

Perdana Menteri tgl. 15-4-1959 No. 11580/59, dan telah diadjukan kepada

D.P.R. dengan Amanat Presiden tgl 14-5-1950 No. 1258/HK/59.

Bertalian dengan pembitjaraan mengenai Rantjangan Anggaran Belandja

1960 dan berhubung dengan mendesaknja keadaan perekonomian dewasa ini

maka dalam rapatnja ke 182 pada thl. 26 Djuni 59 Dewan Menteri telah

memutuskan untuk mengundangkan Rantjangan Undang2 tersebut sebagai

Undang2 Darurat.

Selandjutnja Kabinet memutuskan menguasakan Saudara untuk memberi

keterangan tentang keputusan Pemerintah tsb diatas kepada pimpinan DPR dan

mempersilahkan Saudara untuk menjelesaikan dengan DPR soal2 formil jang

bertalian dengan penjelesaian Rantjangan Undang2 tersebut diatas (jang sudah

pada taraf pembitjaraan pasal demi pasal diselesaikan sebelum recesnja dimulai

pada tgl. 13 Djuni 1959)

Berhubung dengan keputusan Dewan Menteri tsb diatas kami mohon

sudiapalah kiranja Saudara dengan Direktur Kabinet Presiden :

1. Menjelesaikan soal penarikan kembali Rantjangan Undang2 tsb diatas

dari DPR dengan Amanat Presiden.

318

2. Menjampaikan Rantjangan Undang2 tsb. Sebagai Undang2 Darurat

untuk diselesaikan penetapannja oleh Direktur Kabinet Presiden

sebagaimana mestinja, dan selandjutnja

3. Menjampaikan Rantjangan Undang2 untuk menetapkan Undang2

Darurat termaksud diatas untuk disampaikan oleh Direktur Kabinet

Presiden kepada DPR dengan Amanat Presiden.

Tembusan surat ini disampaikan kepada :

a. Menteri Kehakiman,

b. Sekretaris-Djenderal Kem. Keuangan,

c. Direktur Kabinet Presiden,

d. Thesauri- Djenderal pada Kem. Keuangan,

e. Sekretaris- Djenderal Kem. Kehakiman,

f. Sekretaris-Djenderal D.P.R.

Untuk diketahui dan seperlunja

SEKRETARIS DEWAN MENTERI

u.b.

Kepala Bagian Pelaksanaan

(ttd) Soerjantoro.

319

PENDJELASAN UMUM.-

Pengeluaran obligasi dapat dilihat terlepas dari keadaan moneter pada/waktu dan

harus dilihat dalam rangka usaha Pemerintah untuk menggunakan segala alat keuangan

jang ada Suatu. Seperti umum mengetahuinja alat penggalian jang terkenal ialah

djawatan-djawatan fiskal jang hingga kini menggali sebagian besar dari alat-alat

keuangan jang ada. Jang mungkin belum dipandang sebagai sesuatu jang lazim di negara

kita, akan tetapi dinegara manapun merupakan alat keuangan ialah pindjaman obligasi

didalam negeri. Dilihat dari sudut pendapatan nasional ialah suatu pindjaman dengan

demikian hanja merupakan transfer sadja dari milik (kekajaan) dari rakjat kepada

Pemerintah dan tidak merubah djumlah kekajaan maupun pendapatan nasional jang ada.

Djuga pada waktu pembajaran kembali maka djumlah kekajaan maupun pendapatan

nasional tidak mengalami perubahan. Demikianlah ini sekedar dikemukakan untuk

membedakannja dari pindjaman luar negeri jang berlainan sifatnja.

Dilihat dari sudut pembentukan modal nasional, pindjaman obligasi dalam negeri

adalah suatu hal jang perlu diadakan. Chususnja dalam keadaan keuangan dan moneter

seperti pada waktu sekarang, maka tidak dapat dibenarkan djika Pemerintah dan Negara

tidak menggunakan segala alat jang lazim digunakan. Kita tidak selalu dapat

menjandarkan diri atas bantuan luar negeri sadja jang pada Achirnya akan menanjakan

mengapa kita tidak mempergunakan alat keuangan ini.

Hasil dari pindjaman obligasi ini chusus akan dipergunakan untuk membeajai

usaha-usaha pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah jang

pelaksanaannja akan dilakukan melalui Anggaran Belandja. Kepada pindjaman obligasi

jang akan dikeluarkan ini diberi segala sifat penarik jang dapat mengharapkan

keberhasilan pindjamanja ini.

Surat-surat obligasi akan dikeluarkan atas undjuk, sehingga dengan mudah dapat

dipergunakan di Bursa. Bunga ditetapkan 6%, jang dapat dikatakan tjukup tinggi dan

menarik. Diatas bunga jang tetap itu pada setiap pelunasan untuk semua surat obligasi

jang terundi diberi hadiah. Untuk hadiah ini setiap tahun pelunasan disediakan

sedjumlah 2/3% dari djumlah nominal obligasi jang terdjual.

Bagi mereka jang beragama Islam jang ikut serta dalam pindjaman obligasi ini

dan jang menjatakan keinginannja, diberi kesempatan sebelum menerima hadiahnja

membajar zakat sebesar 2½% dari djumlah nominal obligasi jang dimilikinja.

Pelaksanann hal ini akan diatur bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.

Pada suatu golongan pemilik uang akan timbul keragu-raguan akan ikut serta

dalam obligasi ini karen takut akan pengusutan akan asal-usulnja uang.

Untuk menghilangkan keragu-raguan ini maka pendjualan surat-surat obligasi

akan dilakukan dengan semudah-mudahnja (over the counter).

320

Di samping itu dalam pasal 7 diadakan suatu pungutan atas penjertaan pertama

sebagai suatu pemberian uang pembasuh, kalau ada hal-hal jang perlu dibersihkan.

Karena itu maka dalam pasal 7 dimuat pula larangan bagi Djawatan Padjak untuk

menggunakan penjertaan pertama sebagai bukti untuk mengenakan atau menambah

padjak.

Dalam hal peserta pertama dapat menundjukkan, bahwa tentang uang

penjertaannja tidak ada suatu jang perlu disangsikan, maka pungutan atas penjertaan

pertama dikembalikan.

Pindjaman obligasi ini mempunjai daja penarik jang lain lagi jang tidak dapat

diabaikan.

Hadiah-hadiah jang besarnja tidak kalah dari hadiah-hadiah tidak kalah dari

hadiah-hadiah undian-undian jang besar, dibebaskan dari padjak pendapatan, padjak

perseroan, dan padjak undian (pasal 7 ajat 3 dan 4).

Pun surat pendaftaran, kwitansi, surat pemastian perdjandjian dan surat-surat

lainnja jang dibuat untuk melaksanakan Undang-undang Darurat ini bebas dari bea

materai. Adapun surat obligasi dan kupon sudah dibebaskan dari bea materai menurut

pasal 86 huruf a dan c dari Aturan Bea Meterai 1921.

Pasal demi Pasal.

Pasal 1.

Surat obligasi dikeluarkan atas undjuk, sehingga obligasi ini mudah dapat

diperdagangkan di Bursa. Surat obligasi akan dijual kepada chalajak ramai melalui

bank2 dan badan2 lain jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan dengan tjara jang

semudah-mudahnja.

Penggunaan dari hasil jang diperoleh dari pendjualan obligasi ini tegas

dinjatakan untuk membeajai usaha2 pembangunan projek2 baik dari Pusat maupun dari

Daerah dan semua disalurkan melalui Anggaran Belandja.

Pasal 2.

Tidak memerlukan pendjelasan.-

Pasal 3.

Tjara pelunasan dengan pembelian di Bursa seperti dilakukan dengan Pindjaman

RI tahun 1950 pada umumnja bukanlah merupakan tjara jang lazim dipakai. Tjara

pelunasan jang dimaksudkan dalam pasal 3 ini lebih lazim dan lebih menarik mengingat

dasar sukarela dari pindjaman ini.

321

Pasal 4.

Untuk memudahkan tata-usaha hanja akan dikeluarkan lembaran2 surat

pindjaman sebesar Rp. 5.000.-

Pasal 5.

Pendaftaran oleh Dewan Pengawas Keuangan adalah suatu kelaziman dan

dimaksudkan untuk mendjaga agar tidak terdjadi hal2 jang tidak diingini, seperti, fraude,

pemalsuan, dsb.

Pasal 6.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 7.


Pasal 8 s/d 12.


--oSo--

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1775.-

-------------

322

…………..

No. 58/U.P. Djakarta, Djuli 1959.-

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1959

TENTANG

PENGELUARAN PINDJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959


Menimbang: a. bahwa untuk pembeajaan pembangunan sebaiknja digali segala alat

keuangan jang ada, dengan tidak semata-mata menggantungkan diri pada

bantuan-bantuan dari luar negeri.

b. bahwa pindjaman dalam negeri merupakan alat jang lazim

dipergunakan untuk memperoleh alat keuangan jang belum tergali itu,

sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu pindjaman obligasi.

c. bahwa hasil dari pindjaman obligasi itu seharusnja digunakan untuk

usaha-usaha pembangunan.

d. bahwa dipandang perlu pula untuk memberi daja penarik bagi para

peserta dalam pindjaman obligasi itu.

e. bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu

segera diadakan.

Mengingat : pasal 37, 41 dan 96 Undang undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri pada rapatnja ke 182 tanggal 26 Djuni 1959


Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN PINDJAMAN

OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959.

Pasal 1.

(1). Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengeluarkan pindjaman atas beban


lembaran surat obligasi atas undjuk.


djumlah dan menurut tjara2 serta waktu2 jang akan ditetapkan oleh Pemerintah.

(2). Hasil jang diperoleh dari pengeluaran pindjaman obligasi tersebut dalam ajat (1)

digunakan, untuk membeajai usaha-usaha pembangunan baik dari Pusat maupun

Daerah-daerah jang pelaksanaannja dilakukan melalui Anggaran Belandja.

323

Pasal 2.

(1). Surat-surat obligasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ajat 1 berbunga

enam perseratus dalam satu tahun dan dibajar atas kupon tahunan pada waktu-

waktu jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2). Kupon-kupon tahunan jang tidak diminta pembajarannja mendjadi kadaluwarsa

setelah lewat lima tahun sesudah tanggal djatuhnja kupon-kupon tersebut.

(3). Kupon-kupon dapat ditukar dengan uang pada semua kantor-kantoR Bank

Indonesia dan badan badan lain di Indonesia jang akan ditundjuk oleh Menteri

Keuangan menurut tjara-tjara jang akan ditentukan lebih landjut olehnja.

Pasal 3.

(1). Pindjaman obligasi ini dilunasi a pari setiap tahun untuk pertama kali dalam

tahun 1961 dengan tjara undian paling lama dalam dua puluh tahun pada waktu-

waktu dan menurut tjara-tjara jang masih akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan

dengan sjarat bahwa pelunasan dapat dipertjepat.

(2). Diatas bunga jang diberikan, setiap tahun disediakan hadiah-hadiah bagi surat-

surat obligasi tersebut dalam pasal 1 ajat 1 jang terundi dalam djumlah dan tjara


(3). Untuk pelunasan sebagaimana dimaksudkan dalam ajat (1) pada dasarnja



hadiah-hadiah disediakan setiap tahun setengah perseratus dari djumlah nominaal

dari pindjaman obligasi jang dikeluarkan dengan tidak mengurangi ketentuan

dalam ajat 1.

(4). Hak untuk menagih surat-surat obligasi jang telah disediakan untuk dilunasi,

demikian pula hak untuk menagih hadiah-hadiah, mendjadi hilang, setelah lewat

sepuluh tahun sesudah waktu tersebut pada ajat (1).

(5). Bunga surat-surat obligasi jang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Darurat

ini hanja dibajar sampai pada waktu tersebut diajat (1).

Pasal 4.


lembaran dari Rp. 5.000.—(lima ribu rupiah) jang pengeluarannja akan disalurkan

melalui Bank Indonesia dan/atau djika perlu melalui badan-badan jang akan

ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

324

Pasal 5.

(1). Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 1 ajat 1 ditanda tangani oleh

Menteri Keuangan dan akan didaftarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan atau

menurut tjara lain jang disetudjui oleh Dewan Pengawas Keuangan sebelum

dikeluarkan dan dari pendaftaran tersebut diberi bukti pendaftaran.

(2). Tentang adanja penjertaan dalam pindjaman obligasi termaksud dalam

Undang-Undang Darurat ini dan tentang surat-surat obligasi jang dikeluarkan

dibuat perhitungannja jang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat,

setelah diperiksa dan disetudjui oleh Dewan Pengawas Keuangan.

(3). Surat-surat obligasi jang sudah diterima kembali karena pelunasan dan kupon-

kupon jang sudah dibajar, setelah dibuat tidak berlaku, akan dikirimkan oleh

Kementerian Keuangan kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk dimusnahkan

sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran.

Pasal 6.

Pengeluaran-pengeluaran untuk pembajaran bunga, hadiah dan pelunasan obligasi

termaksud dalam pasal 1 ajat (3), pasal 2 ajat (2) dan ajat (3) demikian pula biaja

untuk menejlenggarakan pindjaman dibebankan kepada anggaran Republik

Indonesia.

Pasal 7.

(1). Pernjataan pertaman dalam pindjaman obligasi ini dikenakan pungutan

sebesar sepuluh perseratus dari nilai nominal.

(2). Djika penjertaan pertama dalam pindjaman obligasi ini menjEbabkan

diketahuinja keterangan-keterangan jang memberi kepastian, bahwa

berdasarkan “Ordonansi Padjak Pendapatan 1944” (Stbl. 1944 No. 17)

“Ordonansi Padjak Kekajaan 1932” (Stbl. 1932 No. 405) dan “Ordonansi

Padjak Perseroan 1925” (Stbl. 1925 No. 319), sesuatu padjak berkenaan

dengan penjertaan pertama itu tidak dikenakan ataupun dikenakan terlampau

rendah, dikurangkan atau dihapuskan, maka keterangan-keterangan itu,

mengenai masa pengenaan padjak dimana pendaftaran untuk pindjaman

obligasi itu terdjadi dam masa-masa pengenaan padjak sebelumnja, tidak

dapat digunakan untuk menetapkan padjak jang masih sementara, atau untuk

menindjau kembali ketetapan atau untuk mengenakan padjak bila mula-mula

telah diberikan pembebasan padjak, atau untuk mengenakan tagihan

tambahan atau susulan.

(3). Pungutan sebagai dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dikembalikan, djikalau

peserta pertama dapat mejakinkan Kepala Djawatan Padjak, bahwa

325

penjertaan pertama itu telah masuk dalam kekajaan jang setjara teratur telah

diberitahukan kepada Djawatan Padjak untuk keperluan penghitungan padjak

pendapatan, padjak kekajaan dan padjak perseroan.

Djika hal ini terdjadi maka pasal 7 ajat 2 tidak berlaku.




undian, berdasarkan pasal 2 sub a Undang-undang No. 22 tahun 1954

(Lembaran Negara No. 75 tahun 1954).

Pasal 8.

Segala surat-surat pendaftaran, kwitansi-kwitansi, pemastian-pemastian

perdjandjian dan lain-lain jang dibuat untuk mendjalankan Undang-Undang

Darurat ini bebas dari bea meterai.

Pasal 9.

Pada bank-bank dan badan-badan lain jang hilang atau musnah dapat

diberi gantinja menurut peraturan-peraturan jang akan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

Pasal 10.

Pada bank-bank dan badan-badan lain jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan

jang turut membantu melaksanakan pindjaman obligasi ini dapat diberi provisi

menurut peraturan-peraturan jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

Hal-hal jang belum diatur guna pelaksanaan Undang-undang Darurat ini


Pasal 12.

Undang-undang Darurat ini dapat disebut “Undang-undang Darurat Pindjaman

Obligasi tahun 1959 dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan

Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

326


pada tanggal 4 Djuli 1959


( S O E K A R N O ) .

Diundangkan :

Pada tanggal 4 Djuli 1959.

MENTERI KEHAKIMAN, Menteri Keuangan,

ttd ttd

G . A . M A E N G K O M S O E T I K N O S L A M E T

L E M B A R A N N E G A R A T A H U N 1 9 5 9 N o . 4 3 .

- - o S o - -

327

Dikirim tgl. : 12 Agustus 1959


-------------------------------


REPUBLIK INDONESIA Djakarta 6 Agustus 1959.-

-------

No. 10436/DPR-RI/59

Lampiran : satu.

Perihal : Penjelesaian usul

Undang-undang. Kepada

KETUA

PRESIDEN/PERDANA MENTERI

di

DJAKARTA.-

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat daftar usulan undang2 jang

pada saat berhentinja Kabinet Djuanda/atau belum selesai dibitjarakan oleh

Dewan Perwakilan Rakjat, untuk diketahui.

Perlu kami kemukakan, bahwa – sebagaimana telah mendjadi kebiasaan –

pada tiap pergantian Kabinet, pembitjaraan dalam Dewan Perwakilan Rakjat

mengenai semua usul undang2 dihentikan sambil menunggu adanja pernjataan

dari Kabinet jang baru, apakah usul Undang2 tersebut diambil alih atau ditarik

kembali oleh Kabinet baru itu. Dalam hubungan ini kami perhatian Pemerintah,

bahwa usul undang2 untuk menetapkan undang2 darurat ketjuali apabila

Pemerintah memandang perlu untuk menarik kembali usul undang2 ini guna

diganti dengan usul undang-undang lain, karena diperlukan adanja perubahan2

didalam usul undang2 jang semula.

Selain dari pada itu jelas pula kiranja, bahw semua usul undang2

Pemerintah, jang sekarang berada ditangan Dewan Perwakilan Rakjat, perlu

terlebih dahulu oleh Pemerintah disesuaikan dengan Undang2 Dasar 1945

sebelum pembitjaraannja dalam Dewan Perwakilan Rakjat diladjutkan.

Berhubungan dengan itu kami mengharap sudilah kiranja Pemerintah

menjampaikan kepada kami pernjataan sebagai dimaksud diatas dan djuga nota

perubahan mengenai usul undang2 jang diambil alih oleh Kabinet sekarang

gauna menjesuaikan usul undang2 itu dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau

328

naskah usul undang2 baru jang telah disesuaikan dengan Undang2 Dasar

tersebut

WAKIL KETUA I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(ttd.) H. Zainul Arifin

Tembusan beserta lampirannya

Disampaikan kepada :

a. Para Menteri/Menteri Muda

b. Penghubung Parlemen pada

Departemen2

*> Mengenai RUU tentang pengeluaran pindjaman obligasi tahun 1959

(Sid. 1959 – P. 418) tertjantum dalam lampiran I No. 12, dengan

tjatatan, bahwa telah dimintakan Amanat pembatalan dari Presiden

oleh Menteri Keuangan dengan suratnja tgl. 30 Djuni 1959 No.

77871/BSD/VI, berhubung telah dikeluarkannja Undang-undang

Darurat No. 3 tahun 1959 (LN. 43)

329

= S A L I N A N =

TEMBUSAN

No. 24852/ 59 Djakarta, 28 Agustus 1959

Lampiran : 3 (tiga) Kepada

Hal : Penarikan kembali Jth. Direktur Kabinet Presiden

beberapa Rantjangan di

Undang-undang D J A K A R T A.-

Dengan memperhatikan Lampiran I dan II dari surat Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 8 Agustus 1959 No. 10346/DPR-RI/59 jang tembusannja saja lampirkan bersama ini, dengan ini saja sampaikan dengan hormat daftar Rantjangan Undang-undang dari Kabinet-kabinet jang lampau jang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan Amanat Presiden, tetapi berhubungan sesuatu hal rantjangan-rantjangan Undang-undang tersebut tidak diperlukan lagi dan perlu ditjabut kembali oleh Pemerintah, sebagaimana diterangkan dalam kolom keterangan dari daftar itu.

Berhubung dengan itu saja mengharap agar supaja Saudara mengusahakan penarikan kembali dari Dewan Perwakilan Rakjat Rantjangan-rantjangan Undang-undang dimaksud dengan Amanat Presiden.

Tembusan surat ini dikirim kepada: 1. Menteri Pertama/Keuangan, 2. Menteri Keamanan-Pertahanan, 3. Menteri Pembangunan, 4. Menteri Muda Pertahanan, 5. Menteri Muda Keuangan, 6. Menteri Muda Perindustrian dan Pertambangan, 7. Menteri Muda Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, 8. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, 9. Sekretaris DJenderal Dewan Perwakilan Rakjat, untuk diketahui seperlunya. Menteri Muda Penghubung dengan D.P.R./M.P.R., Ds. W.J. RUMAMBI

Tjatatan : .............

330

Tjatatan:

= K U T I P A N = LAMPIRAN Daftar Rantjangan Undang-undang dari Kabinet2 jang lampau jang telah disampaikan kepada D.P.R. dan sekarang ternjata perlu ditarik kembali oleh Pemerintah. Rantjangan Undang-

Undang tentang

Amanat Presiden Keterangan tanggal nomor

1. d. s. t. 2. Pengeluaran Pindjaman

Obligas tahun 1959 Sid. 1959 – P.418. 3. d. s. t.

14-5-1959

1258/HK/59 Karena kebutuhan jang sangat mendesak akan adanja peraturan ini, maka Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tersebut sebagai Undang2 Darurat No.3 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 43) sehingga Rantjangan Undang2 ini tidak dapat dipergunakan lagi dan perlu ditjabut kembali.

Djakarta, 28 Agustus 1959.

Menteri Muda Penghubung dengan D.P.R./M.P.R., Ds. W.J. RUMAMBI Diterima tgl. 31-8-1959 Agenda No. 1 1 3 5 4.- ----------------------------

331

= Dok Pokok =

Daftar Rantjangan Undang-Undang dari Kabinet jang lampau jang telah disampaikan

kepada DPR dan sekarang ternjata perlu ditarik kembali oleh Pemerintah.-

Rantjangan Undang-

Undang

tentang

Amanat Presiden

Keterangan tanggal nomor

I. Departemen Keuangan.

1. Penetapan Undang2

Darurat No. 3 tahun

1956 (LN No. 50)

tentang kedudukan

keuangan Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota

Konstituante sebagai

Undang2.

29-11-

1956

3226/HK/56 Karena Undang2 Darurat ini telah

ditjabut dengan Undang2 Darurat No. 15

tahun 1957 (LN No. 62) dan kemudian

Undang2 Darurat No. 15 tahun 1957

ditjabut dengan Undang2 No. 1 tahun

1959 (LN No. 3) sehingga Rantjangan

Undang2 tentang penetapan Undang2

tentang penetapan Undang2 Darurat ini

tidak diperlukan lagi, dan perlu ditjabut

kembali.-

2. Pengeluaran pindjaman

obligasi tahun 1959

14-5-

1959

1258/HK/59 Karena kebutuhan jang sangat mendesak

akan adanja Peraturan ini, maka

Pemerintah telah mengeluarkan

peraturan tsb. Sebagai Undang2 Darurat

No. 3 tahun 1959 (LN No. 43) sehingga

Rantjangan Undang2 ini tidak dapat

dipergunakan lagi dan perlu ditjabut

kembali.

II. Departemen

Perindustrian Dasar dan

Pertambangan.

3. Pertambangan

7-11-

1956

2956/HK/56 Oleh karena telah disampaikan kepada

DPR dengan Amanat Presiden tanggal 9

Maret 1959 No. 710/HK/59 suatu

Rantjangan Undang2 baru untuk

menggantikan Rantjangan Undang2 ini,

maka Rantjangan Undang2 ini perlu

ditjabut kembali.

332

III. Departemen

Pertahanan.


Darurat No. 13 tahun

1955 (LN No. 38)

mengenai pentjabutan

dan penggantian

Undang2 No 14 tahun

1953 tentang perlakuan

terhadap Anggota

Angkatan Perang jang

diperhentikan karena

tidak memperbaharui

ikatan dinas, sebagai

Undang2.

23-8-

1956

2239/HK/56 Karena dengan Amanat Presiden tanggal

17 Pebruari 1959 No. 485/HK/59 telah

disampaikan kepada DPR suatu

Rantjangan Undang2 tentang pentjabutan

Undang2 Darurat No. 13 tahun 1955 (LN

No. 38) jang telah disetudjui djuga oleh

DPR dalam rapat pleno ke 54 tanggal 20-

5-1959, maka Rantjangan Undang2

tentang penetapan Undang2 Darurat ini

tidak diperlukan lagi dan perlu ditjabut

kembali.

IV. Departemen

Pendidikan Pengadjaran

dan Kebudajaan.


17-5-

1950

1501/50/P. Karena telah disampaikan kepada DPR

dengan Amanat Presiden tanggal 18-12-

1958 No. 6509/HK/58 satu Rantjangan

Undang2 tentang Perguruan Tinggi,

dimana disebutkan mentjabut Undang2

Darurat No. 7 tahun 1950 (LN No. 9),

maka Rantjangan Undang2 tentang

penetapan Undang2 Darurat ini tidak

diperlukan lagi dan perlu ditjabut

kembali.

Djakarta, 28 Agustus 1959

Menteri Muda Penghubung dengan

DPR/MPR

Ttd.

(Ds. W.J.Rumambi.).-

333

AgNo. 12371 tgl. 29-9-1959.

P R E S I D E N


D j a k a r t a , 2 2 S e p t e m b e r 1 9 5 9

No: 2795/HK/59

Lampiran : - Kepada

Perihal : Penarikan kembali Rantjangan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat

Undang-undang tentang Republik Indonesia

Pengeluaran Pindjaman Obligasi di

Tahun 1959 DJAKARTA.-

M e r d e k a !

Dengan ini kami atas usul Menteri Muda Penghubung dengan Dewan

Perwakilan Rakjat/Madjelis Permusjawaratan Rakjat seperti tersebut dalam

suratnja tanggal 28 Agustus 1959 No. 24852/59 menarik kembali:

- Rantjangan Undang-undang tentang pengeluaran pindjaman Obligasi

tahun 1959-

Jang telah kami sampaikan kepada Saudara dengan amanat kami tanggal 14 Mei

1959 No. 1258/HK/59.


ttd. SOEKARNO

TEMBUSAN KEPADA :

1. Menteri Pertama,

2. Menteri Keuangan,

3. Menteri Muda Penghubung dengan

Dewan Perwakilan Rakjat/

Madjelis Permusjawaratan Rakjat

(Dibatjakan dalam Rta ke 2 tgl 1-10-1959).

334

ruu. pengeluaran pinjaman obligasi tahun...

Documents