RISALAH RAPAT PANITIA KERJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

KOMISI II DPR RI (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, OTONOMI DAERAH,

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEPEMILUAN, PERTANAHAN DAN REFORMA AGRARIA)

Tahun Sidang : 2012 – 2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke- : -- Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja (PANJA) Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis, 7 Februari 2013 Pukul : 09. 00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang rapat Komisi II DPR RI (KK.3) Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, BCip, M.Si/ Ketua Komisi II DPR RI Acara : - Laporan Perkembangan dari pemerintah atas hasil Rapat Sidang

Kabinet (konsolidasi/pertemuan menteri kementerian/lembaga) terhadap substansi RUU ASN.

- Pembahasan substansi/ cluster RUU ASN Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Anggota Komisi II DPR RI:

17 dari 25 orang Anggota Panja dengan rincian :

Pimpinan Komisi II DPR RI (3 dari 4 orang Pimpinan): 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, BCip, M.Si 2. Ganjar Pranowo 3. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat (4 dari 6 orang Anggota): 4. H. Abdul Wahab Dalimunte, SH 5. Sri Novida 6. Drs. H. Abdul Patappe 7. Ignatius Moelyono Fraksi Partai Golkar (3 dari 4 orang Anggota): 8. H. Azhar Romli, M.Si 9. Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si 10. Agustina Basik basik, S.Sos, MM, MPd

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2 dari 4 orang Anggota): 11. Dra. Eddy Mihati, M.Si 12. Zainun Ahmadi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (2 dari 2 orang Anggota): 13. KH. Aus Hidayat Nur

14. H.M. Gamari Sutrisno Fraksi Partai Amanat Nasional (tidak dihadiri): - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (1 dari 1 orang Anggota):

15. Drs. H. Akhmad Muqowam Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (1 dari 1 orang Anggota):

16. Abdul Malik Haramain, M.Si

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (1 dari 1 orang Anggota):

17. Rindoko Dahono Wingit, SH, M.Hum

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (tidak dihadiri):

B. Pemerintah:

1. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Asisten Deputi Kementerian Hukum dan HAM. 3. Biro Hukum, Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri 4. Biro Hukum Kementerian Keuangan 5. Badan Kepegawaian Negara 6. Lembaga Administrasi Negara

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/KETUA KOMISI II DPR RI (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA /F-PG): Dari sekretariat ini memang kuorum belum terpenuhi, tapi kami minta persetujuan dari segenap anggota dan juga dari pemerintah, rapat ini kita mulai saja untuk memberi kesempatan sesuai dengan agenda, namun nanti kalau ada hal-hal yang secara prinsipil harus mengambil keputusan, mungkin persyaratan kuorum itu baru bisa kita penuhi. Saya kira demikian kita mulai ya? Baik.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Yang terhormat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili, Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, Yang terhormat Wakil Ketua Pak Ganjar dan seluruh anggota Panja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan puji syukur kekhadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat kembali dalam rangka tugas konstitusional Dewan untuk menangani mengerjakan fungsi legislasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur

Sipil Negara, yang pada hari ini kita gelar kita adakan kembali, setelah beberapa waktu yang lalu dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi kalau tidak salah pada tanggal 21 yang lalu, dan juga meminta kesempatan untuk bisa mempresentasikan dalam sidang kabinet yang diadakan presiden. Nah hari ini kita akan memulai kembali dan untuk itu dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim rapat Panja dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Rapat ini tentunya kita akan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan laporan perkembangan dari pemerintah atas hasil rapat sidang kabinet atau hasi konsolidasi pertemuan antar kementerian lembaga terhadap Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan setelah mendengarkan ini semua, mungkin nanti kita agak buka sedikit dialog dengan para anggota, namun untuk masuk kepada pembahasan, mungkin kita akan adakan pada rapat berikutnya. Jadi sekedar memberikan masukan saja untuk dialog awal kita tetap membuka, karena setelah ini kami harapkan dari pihak pemerintah penyampaiannya... memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Panja untuk membaca, mempelajari, sehingga dalam rapat Panja berikutnya kita sudah bisa langsung membahas apakah langsung konsinyering dan lain sebagainya, kita lihat perkembangan dalam rapat kali ini. Diharapkan rapat ini bisa segera kita akhiri, katakanlah sebelum jam 12.00 kalau bisa kita sudah bisa berakhir, karena jam 14.00 kita masuk dengan agenda lain untuk rapat konsultasi menyangkut masalah DOB ya pak. Jadi kami harapkan segenap anggota Komisi II untuk bisa hadir dalam kesempatan membicarakan penanganan 7 rancangan undang-undang yang belum terselesaikan, termasuk juga mungkin hal-hal lain yang sudah kita perlu kerjakan. Nanti jam 14.00 jadi diharapkan rapat ini tentunya sebelum jam 12.00 sudah bisa kita akhiri. Demikian agenda rapat kita kali ini, bisa disetujui? Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah kami persilakan kepada Bapak Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan laporan perkembangan, kami persilakan.

SESTAMA MENPAN DAN RB: Terima kasih pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak bapak ibu dan para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, kesehatan, sehingga kita pada hari ini dapat bertemu untuk melakukan rapat kerja di tempat yang terhormat ini.

Berikutnya kami juga tak lupa juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas undangan anggota Dewan yang terhormat guna melaksanakan salah satu tugas yaitu rapat kerja pembahasan substansi pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah kami mewakili presiden yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, wakil dari Kementerian Keuangan, BKN, LAN dan juga dari Menkopolhukam untuk menyampaikan pendapat pada rapat kerja hari ini sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kerja pemerintah dengan DPR RI pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 yang lalu tentang cluster yang bermuatan isu-isu krusial atau substansi yang belum disepakati pemerintah dengan DPR.

Pimpinan dan para anggota DPR yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Dapat kami laporkan bahwa sesuai dengan pandangan dan pendapat pimpinan dan anggota DPR pada rapat kerja tersebut, yaitu tanggal 17 Januari 2013, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 22 Januari 2013 di kalangan pemerintahan. Dalam perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tingkat pemerintah bahwa pemerintah telah membentuk tim perumus pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BKN, LAN dan Bapak Wakil Presiden telah menginstruksikan pembahasan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Ini mekanisme kerja tim di pemerintah.

Pimpinan dan para anggota DPR RI yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini kami akan sampaikan juga paparan tentang perkembangan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kepada presiden yang sedianya akan dilaksanakan pada akhir Januari 2013. Namun pemerintah belum diberikan waktu untuk melaporkan kepada bapak presiden, maksudnya adalah menteri terkait dalam sidang kabinet, karena jadwal dan kesibukan Bapak Presiden yang begitu padat untuk melaksanakan tugas kenegaraan maupun pemerintahan, namun kami pemerintah sudah beberapa kali melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden, dan terakhir pada tanggal 9 Januari 2013. Terhadap materi sosialisasi, termasuk paparan dan substansi yang akan disampaikan merupakan materi yang tidak terputus dari pembahasan sebelumnya dan menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Perlu kami tambahkan bahwa berdasarkan surat Bapak Menkopolhukam kepada Bapak Presiden sudah mengajukan permohonan untuk Bapak Presiden untuk membahas Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam sidang kabinet pak, ini sudah dikirimkan surat ini oleh Bapak Menkopolhukam kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan setelah beliau kunjungan ke luar negeri dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditetapkan sidang kabinet untuk membahas ini.

Pimpinan dan para anggota DPR RI yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah berpendapat bahwa tujuan utama dari Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil

Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Hal ini sangat penting untuk dikedepankan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Sedangkan prinsip dasar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah bagaimana memindahkan Aparatur Sipil Negara dari corporate zone ke competitive zone. Sehingga pengadaan atau rekrutmen benar-benar obyektif dan pola karir bersifat terbuka berdasarkan kompetisi dari calon seluruh instansi.

Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini dirancang untuk menggantkan Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang mengatur manajemen pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 junto Nomor 43 tahun 1999. Undang-undang tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan guna mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi, khususnya di bidang sumber daya manusia aparatur. Secara struktur Undang-Undang Pokok Kepegawaian berjumlah 6 bab, 41 pasal, sedangkan di dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berjumlah 15 bab, 134 pasal. Perubahan jumlah bab dan pasal yang lebih banyak tersebut karena Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur seluruh aspek kepegawaian lebih rinci dibanding dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang hanya mengatur pokok-pokoknya saja. Perubahan struktur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut berakibat perubahan jumlah peraturan pemerintah dari 12 PP menjadi 23 PP.

Pimpinan dan para anggota DPR yang terhormat, Selanjutnya ijinkan kami mengemukakan beberapa hal yang baru, yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Satu adalah secara umum isi Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur berbagai instrumen manajemen sumber daya manusia yang menekankan pada pembangunan aparatur sipil negara sebagai sebuah profesi, karena itu sebagai sebuah profesi, Aparatur Sipil Negara harus dilengkapi dengan standar pelayanan, Aparatur Sipil Negara harus dilengkapi dengan..., kode etik dan kode perilaku sistem pendidikan dan pelatihan, standar sertifikasi serta organisasi profesi yang independent. Ini konsekuensi kita berpandangan bahwa Aparatur Sipil Negara ini sebagai jabatan profesi. Dua, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara membagi dua jenis pegawai yaitu terdiri dari pegawai negeri sipil sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (PTT). Oleh tim perumus pemerintah PTT diusulkan diubah nomenklaturnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tiga, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur tiga jenis jabatan, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Empat, untuk mengurangi intervensi politik yang selama ini banyak terjadi di daerah, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengubah pengaturan mengenai pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS atau pejabat pembina kepegawaian dari kepala daerah menjadi sekretaris daerah. Lima, pengaturan lebih rinci mengenai pembentukkan komisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN. Enam, untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara menjadi sebuah profesi, dilakukan pengaturan mengenai penguatan kompetisi, kompetensi dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara.

Tujuh, pengaturan mengenai batas usia pensiun atau BUP yang secara eksplisit dimuat dalam batang tubuh rancangan undang-undang, hal ini dianggap sebagai suatu yang baru, karena pada pengaturan sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah. Pengaturan dalam rancangan undang-undang dimaksudkan agar tidak lagi terjadi diskriminasi pemberlakuan perpanjangan BUP bagi jabatan-jabatan tertentu. Delapan, memasukkan sebagai hal-hal baru, yaitu penegasan terhadap perubahan sistem pembayaran pensiun dari sistem Pay As You Go menjadi sistem fully funded. Pelaksanaan tersebut akan dilakukan secara bertahap mengingat kemampuan keuangan negara. Sembilan, untuk mendukung pelaksanaan sistem karir terbuka atau semi terbuka, maka rancangan undang-undang mengatur mengenai penguatan sistem informasi aparatur sipil negara yang akan dibangun secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sepuluh, pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pejabat atau pegawai yang menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan calon pegawai Aparatur Sipil Negara atau pengisian calon pimpinan tinggi.

Pimpinan dan para anggota DPR RI yang terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Setelah mendengar beberapa hal baru yang kami sampaikan secara garis besar sebelumnya, maka selanjutnya perkenankanlah kami paparkan secara lebih rinci hal baru tersebut. Kita mulai dari pembagian jenis pegawai Aparatur Sipil Negara. Mengenai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yaitu pegawai negeri sipil merupakan pegawai tetap yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sementara PPPK merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai keperluan instansi. Pegawai negeri sipil menduduki jabatan pemerintahan, sementara PPPK melaksanakan tugas pemerintahan, yang artinya bahwa PPPK tidak dapat menduduki jabatan-jabatan di lingkungan lembaga eksekutif, sekretariat lembaga yudikatif dan sekretariat lembaga legislatif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun hanya melaksanakan atau pelaksana teknis tugas-tugas yang terkait dengan pemerintahan.

Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Mengenai jenis jabatan Aparatur Sipil Negara, bila pada saat ini jabatan pegawai negeri sipil dibagi menjadi 2, maka dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diubah menjadi 3 jenis, yaitu jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi mirip dengan jabatan struktural. Jabatan administrasi dapat disetarakan dengan jabatan struktural eselon III, IV atau V, sementara jabatan pimpinan tinggi dapat disetarakan dengan jabatan struktural eselon I dan II di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Seperti halnya saat ini, diantara jabatan fungsional dan struktural dapat berpindah karir, sehingga pola karir Aparatur Sipil Negara dapat terus berkembang. Penggunaan istilah jabatan pimpinan tinggi diusulkan oleh tim perumus pemerintah untuk menggantikan istilah jabatan eksekutif senior yang digunakan DPR RI untuk menunjukkan pengertian jabatan yang lebih spesifik dan sesuai dengan tugas fungsinya. Jabatan pimpinan tinggi yang merupakan pengelompokkan bagi jabatan struktural eselon I dan II di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah diharapkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, dimana para pejabatnya dapat dimobilisasi antar instansi secara regional maupun nasional, sehingga tercapai pemerataan sumber daya aparatur sipil terbaik pada berbagai wilayah.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, Sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk meniadakan praktek intervensi politik oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pegawai negeri sipil terutama di daerah, tim perumus pemerintah mengusulkan agar PPK di daerah dialihkan dari pejabat politik dalam hal ini adalah gubernur, bupati atau walikota menjadi pejabat karir tertinggi dalam hal ini adalah Sekda provinsi, kabupaten atau kota. Sementara di pusat tetap dipegang oleh menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Lembaga Negara atau lembaga non struktural. Selain pejabat pembina kepegawaian yang secara teknis berwenang untuk membina Aparatur Sipil Negara, kewenangan tertinggi kebijakan dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara berada di tangan presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam hal ini presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai berikut.

Menteri atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara. Lembaga Administrasi Negara terkait dengan kewenangan penelitian, pengkajian, kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara, pembinaan dan penyelenggaraan penyidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria dari... Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk menjamin pemberlakuan sistem merit.

Secara teknis, Lembaga Administrasi Negara dan BKN bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sedangkan Komite Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab kepada presiden dan berkoordinasi dengan menteri. Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara fungsi, tugas dan kewenangan ke empat lembaga tersebut dibagi secara jelas dan rinci dalam batang tubuh, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi, tugas dan kewenangan diantara lembaga yang membina Aparatur Sipil Negara.

Perlu kami sampaikan bahwa di luar perumusan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara, masing-masing kementerian atau lembaga memiliki kewenangan melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati,

Lembaga baru yang diamanatkan untuk dibentuk oleh undang-undang ini adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disebut KASN. Tim perumus pemerintah mengusulkan lembaga ini merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Komisi Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat menjadi lembaga yang memonitoring pelaksanaan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara untuk menjamin pemberlakuan sistem merit dalam setiap kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Secara spesifik Komisi Aparatur Sipil Negara diberi tugas untuk menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, serta memonitor pelaksanaan proses tersebut agar prinsip-prinsip sistem merit betul-betul terlaksana dengan tepat. Lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara dirancang memiliki 7 orang anggota yang oleh tim perumus pemerintah diusulkan agar keanggotaannya berasal dari wakil pemerintah sebanyak 4 orang dan unsur akademisi atau praktisi sebanyak 3 orang. Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut dipilih atau diseleksi oleh sebuah tim seleksi yang dibentuk dan dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim seleksi tersebut tentulah terdiri

dari para ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang Aparatur Sipil Negara, sehingga dapat memilih atau menyeleksi anggota Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tepat. Setelah tim seleksi menyeleksi, maka nama-nama calon anggota KASN akan diajukan kepada presiden untuk dipilih dan ditetapkan dan untuk memberikan pilihan yang lebih banyak kepada presiden, maka dari masing-masing unsur diajukan calon sebanyak 3 jumlah anggota yang harus dipilih, dengan demikian pemilihan atau penyeleksian anggota KASN merupakan hak penuh dari presiden, bukan seperti pada pemilihan anggota komisi-komisi lainnya.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, Seperti yang sudah dikemukakan tadi, Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki wewenang untuk menyusun prosedur dan kriteria pengisian jabatan pimpinan tinggi namun aturan dasar tetap ditentukan dalam rancangan undang-undang. Prinsip dasar pengisian jabatan dan pimpinan tinggi yaitu dilakukan secara kompetitif dan terbuka di kalangan pegawai negeri sipil. Pada beberapa jabatan pimpinan tinggi yang sangat spesifik serta tidak dapat ditemui pegawai negeri sipil yang dapat mendudukinya, maka dimungkinkan untuk diisi dari kalangan umum atau non pegawai negeri sipil, namun demikian jabatan yang dapat diisi oleh non pegawai negeri sipil tersebut harus ditetapkan oleh presiden. Pelaksanaan hal ini sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa periode yang lalu. Selanjutnya calon-calon pejabat pimpinan tinggi yang telah terjaring, baik untuk melalui sistem penjaringan terbuka atau pun melalui data base nasional pegawai yang ada, baru kemudian akan diseleksi berdasarkan penilaian uji kompetensi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh pejabat berwenang di masing-masing instansi. Tim seleksi terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi yang bersangkutan. Daftar calon pejabat pimpinan tinggi yang dipilih sebanyak 3 orang untuk tiap-tiap jabatan diajukan kepada pejabat berwenang instansi dan bagi jabatan pimpinan tinggi madya dan utama atau yang setara dengan eselon I diajukan kepada presiden melalui tim penilai akhir untuk dipilih dan ditetapkan.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, Dalam rangka peningkatan kompetensi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Pengembangan diri dimaksud antara lain melalui pendidikan pelatihan, seminar, kursus, workshop dan penataran. Pengembangan diri sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya. Dalam rangka pengembangan ini sebagaimana dimaksud, setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan masing-masing instansi.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, Kita selanjutnya kepada hal baru yang selanjutnya yaitu mengenai pensiun pegawai negeri sipil. Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa pensiun pegawai negeri sipil diberikan dalam rangka perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian pegawai negeri sipil. Pensiun pegawai negeri sipil juga mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam rangka program sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Hal ini mengubah sistem pembayaran pensiun yang selama ini adalah pay as you

go menjadi fully funded. Namun tentunya pelaksanaan yang akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Lebih lanjut terkait dengan batas usia pensiun (BUP), tim perumus pemerintah mengusulkan agar BUP bagi jabatan administrasi adalah 56 tahun. BUP bagi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 60 sampai dengan 70 tahun. BUP bagi eselon II adalah 58 tahun dan BUP bagi eselon I adalah 60 tahun. Usulan BUP ini berubah sedikit dari yang diusulkan DPR yaitu BUP jabatan administrasi 58 tahun, BUP eselon I dan II 60 tahun. Hal ini mengingat bahwa diperlukan perhitungan beban fiskal apabila BUP diubah secara signifikan.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, Sesuai dengan pembagian jenis pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini setiap kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dapat mengangkat PPPK. Yang harus menjadi perhatian seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah adalah bahwa PPPK tidaklah sama dengan pegawai honorer yang saat ini menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan. Pengangkata PPPK harus memperhatikan beberapa kriteria utama yaitu harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, terbatas pada jangka waktu tertentu dan harus mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PPPK melaksanakan tugas pemerintah yang spesifik dalam kurun waktu tertentu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, namun tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi pegawai negeri sipil. PPPK yang ingin berpindah status menjadi pegawai negeri sipil harus mengundurkan diri sebagai PPPK, namun memenuhi persyaratan untuk menjadi pegawai negeri sipil serta tetap mengikuti proses rekrutmen dan seleksi seperti masyarakat umum lainnya yang melamar sebagai pegawai negeri sipil. Pengaturan lebih lanjut mengenai PPPK akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa salah satu ciri sebuah profesi adalah adanya organisasi profesi yang mewadahi pengembangan profesi dan aspirasi dari para anggota profesi tersebut. Untuk itu dalam rancangan undang-undang ini juga mengatur terbentuknya organisasi Aparatur Sipil Negara yang diberinama Korps Aparatur Sipil Negara. Korps ini dapat dianalogikan sama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang saat ini, namun ditingkatkan fungsi dan perannya terhadap profesi Aparatur Sipil Negara. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan jiwa korps Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa. Beberapa fungsi Korps Aparatur Sipil Negara ini adalah:

1. Membina dan mengembangkan profesi Aparatur Sipil Negara; 2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem

merit dan masalah hukum dalam pelaksanaan tugas; 3. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode

etik profesi dan kode perilaku profesi; 4. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan korps profesi Aparatur

Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi Aparatur Sipil Negara akan diatur dalam peraturan pemerintah. Mengenai sifat organisasi Aparatur Sipil Negara ini memang masih dapat terdapat perbedaan pendapat, apakah bersifat kedinasan atau non kedinasan, namun ada sedikit

catatan bahwa dalam sambutan Bapak Presiden pada acara HUT KORPRI, disampaikan bahwa organisasi Aparatur Sipil Negara bersifat kedinasan. HUT KORPRI yang ke-41 tahun ini pak kemarin bulan November.

Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, Dari sekian banyak hal baru yang dirancang dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat cukup banyak peraturan atau sistem yang harus diubah atau dibangun untuk menggantikan atau menyempurnakan sistem manajemen sumber daya manusia yang berlaku saat ini. Dengan demikian tim perumus pemerintah mengusulkan agar peraturan pelaksanaan undang-undang dapat ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ditetapkan. Walaupun proses penyusunan atau penyempurnaan beberapa peraturan pelaksanaan yang utama atau pokok sudah dilakukan secara simultan mulai saat ini, namun untuk penyelesaian keseluruhan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan, maka diberikan... masa 2 tahun tersebut dianggap cukup memberikan ruang pada pemerintah untuk menyelesaikan segala sesuatunya.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya hal-hal lain yang belum kami sampaikan pada kesempatan hari ini, akan dituangkan... DIM Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Atas perhatian pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT senantiasa meridoi usaha kita bersama.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Demikian pimpinan perkembangan baru terhadap hasil pembahasan rancangan undang-undang yang telah kami lakukan di internal pemerintah dan masih ada satu tahapan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan Bapak Presiden sudah bisa mengagendakan menetapkan agenda tim pemerintah menyampaikan materi rancangan undang-undang ini pada sidang kabinet, dan dari situ nanti akan ditetapkan ditegaskan dan juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Dalam kesempatan ini kami belum menyampaikan karena memang jadwal untuk sidang kabinet terbatas belum ditetapkan oleh presiden... sudah mengajukan usulan kepada Bapak Presiden melalui Menkopolhukam untuk diagendakan dalam sidang kabinet terbatas. Demikian, terima kasih sekali lagi dan kami kembalikan kepada pimpinan.

KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ibu dan Bapak Anggota Komisi II yang kami hormati, Demikian laporan perkembangan yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya sebelum kami mempersilakan para anggota, mungkin juga untuk bisa memberikan masukan dari meja pimpinan kami melihat yang pertama bahwa tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini tahapan berikutnya adalah akan segera masuk ke Panja, yang tentunya sebelum

masuk ke tahapan-tahapan di Panja ini, terlebih dahulu kita juga akan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk mempelajari dan mendalami keseluruhan substansi yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi hari ini. Itu tahapannya, namun untuk melangkah ke sana, nampaknya bahwa akan timbul juga nanti sebuah problem begitu ya kalau pada tahapan-tahapan pembahasan berikutnya ini ada sesuatu yang secara prinsipil sedikit bergeser atau berubah dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi berkenaan dengan sidang kabinet. Nah terakhir dalam laporan ini, sidang kabinet sudah berulang kali dimintakan permohonannya dan sampai dengan hari ini sidang kabinet tersebut belum bisa berlangsung untuk mempresentasikan memberikan kesempatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan tentang Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Namun beberapa langkah yang sudah ditempuh pada tingkatan Wakil Presiden itu sudah dilakukan dan sesuai dengan arahan katakanlah tetap setiap rancangan undang-undang juga harus dipresentasikan di sidang kabinet dan ternyata sampai dengan hari ini belum bisa terlaksana karena kesibukan Bapak Presiden dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kenegaraan maupun tugas-tugas pemerintahan lainnya dan untuk itu yang informasi terakhir, sudah juga berkirim surat Bapak Menkopolhukam sudah berkirim surat agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama hal ini bisa berlangsung. Oleh karena itu, terhadap dua hal ini kami mintakan masukan dari seluruh anggota. Yang pertama soal substansi, yang kedua soal tahapan pembahasan. Nah tahapan pembahasan itu apakah kita akan rapat Panja berjalan sambil menunggu hasil perkembangan dari rapat kabinet atau kita menunggu posisi terakhir sikap pemerintah setelah digelar Sidang Kabinet dan pada posisi ini yang perlu disampaikan oleh kami di Komisi II kepada Pak Sekretaris Kementerian PAN bahwa kami sudah memutuskan dalam Rapat Kerja yang lalu, jadi bukan keputusan sepihak, Pak, keputusan Rapat Kerja yang lalu dengan Bapak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi kita sudah bersepakat RUU ASN ini selesai dalam masa sidang ini Pak, ini keputusan politik ini, keputusan Raker ini yang kami harapkan mohon pada waktu penetapan akan ada pertemuan dalam Sidang Kabinet itu juga disampaikan sejak dini gitu Pak. Artinya bahwa Rapat Kabinet untuk diprioritaskan disegerakan ini, yang penting karena ada keputusan Rapat Kerja antara Komisi II dan Bapak Menpan yang sudah kita sepakati, RUU ASN ini diharapkan selesai dalam masa sidang ini keputusannya. Kami persilakan pada Anggota dan kami mulai dari yang di belakang ya, perempuan duluah. Ibu Eddy silakan. Setelah itu Pak Patappe.

F-PDIP (DRA.EDDY MIHATI): Terima kasih Ketua.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Anggota Panja ASN yang saya hormati, Bapak Sekretaris Kementerian PAN beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati juga.

Setelah kami menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris, yang pada prinsipnya secara detil memang kita belum bisa memberikan respon pada pagi hari ini. Hanya saja memang ada catatan penting yang harus saya sampaikan. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa pada prinsipnya masalah substansi jelas kita tidak akan membahas pada pagi hari ini.

Kemudian untuk Rapat-rapat Panja, saya ingin menanyakan dari Kementerian PAN, apakah ada jaminan setelah konsultasi dengan Presiden ini tidak ada perubahan mengenai substansi dari apa yang tadi disampaikan. Apakah itu sudah ada jaminan, kalau memang sudah ada jaminan itu, maka tanpa menunggu konsultasi dengan Presiden kita sudah ya, kita sudah bisa melanjutkan pembahasan ini. Nah ini pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua, nampaknya disini ada masalah yang sangat krusial yang perlu dipertanyakan pada pagi hari ini, kalau kita melihat dari halaman 4 ya poin 4, yang pada prinsipnya disini untuk mengurangi intervensi politik yang selama ini banyak terjadi di daerah-daerah, maka dalam RUU ASN ini ada klausul yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian ini dialihkan dari Kepala Daerah menjadi Sekda. Nah ini nampaknya suatu muatan yang sangat krusial yang perlu kita bahas lebih lanjut secara detil . Kenapa demikian, saya memandang bahwa dengan adanya usulan yang demikian ini maka tidak ada konsistensi pemberian kewenangan dari Pusat sampai ke daerah, kalau di pusat secara nasional kewenangan ini adalah di tangan Presiden, nah mestinya secara hirarkis maka kebawahnya itu, turunannya itu juga kepada Kepala Daerah, mestinya seperti itu. Nah, mengapa saya katakan bahwa ini nampaknya sesuatu yang sulit, secara pribadi saya mengatakan, sulit untuk saya setujui, kalau ini diterapkan, dimungkinkan atau kemungkinan memberikan peluang terjadinya boikot dari pihak Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Daerahnya yang notabene dalam hal ini adalah Pejabat Politik. Ini dimungkinkan adanya akses itu. Nah, usulannya apa, kalau saya tidak setuju dengan hal ini? Nah, usulan saya bahwa yang dibutuhkan itu adalah aturan-aturan yang jelas dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai PPK. Ini yang sebenarnya yang dibutuhkan, bukan pengalihan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Sekda. Saya juga melihat bahwa pemangkasan kewenangan birokrasi ini sangat melemahkan eksistensi Kepala Daerah. Kita tahu, kita semua tahu bahwa problem yang terjadi di lapangan itu sebagaimana selalu sering disampaikan baik itu oleh Anggota DPR-RI maupun dari pihak pemerintah sendiri, seorang Guru kemudian diangkat menjabat di bidang yang sebenarnya itu bukan bidangnya,atau Sekda yang kemudian dipelorotkan ke penugasan yang sangat rendah karena dianggap tidak membantu pada waktu Pilkada oleh Kepala Daerah yang kebetulan menang pada saat itu, kita semua tahu hal itu, akan tetapi jalan keluarnya bukan kemudian pengalihan kewenangan kalau saya melihat. Jalan keluarnya adalah membuat aturan-aturan yang mana aturan ini harus ditaati oleh Kepala Daerah didalam melaksanakan kewenangannya untuk membina Pegawai Negeri Sipil di wilayahnya. Saya kira itu dulu Pak Ketua, terima kasih.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. F-PD (DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE):

Terima kasih Pak Ketua. Cuma satu saja pertanyaan saya untuk Pak Sekretaris Menteri ini sebelum ada pendalaman, ini mengenai KASN, Pak ya. KASN ini tadi ada 7, personilnya 4 aparat akademisi, akademisi ini apa Pak, bisa independent, bukan Pegawai Negeri, itu satu. Kemudian yang kedua, statusnya ini yang KASN ini apa Pak, dia bersifat Pejabat, Negara atau apa ya. Kemudian yang ketiga, kalau ini apa, Pak kalau dia Pejabat itu apa dia Struktural atau Fungsional. Kemudian yang kelima itu domisilinya,apakah dia harus domisili di Jakarta semua karena kalau ada rapat-rapat mungkin sulit untuk didatangkan atau dihadirkan dari daerah-daerah, saya kira ini saja Pak. Terima kasih.

F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH): Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan dan Bapak yang mewakili Presiden.

Tadi kan begitu sambutan kata pengantarnya kan mewakili Presiden, beliau ini disini, yang mewakili Presiden dan rombongan, hadirin sekalian. Saya Ikan Sepat, Ikan Gabus saja. Yang pertama, saya ingin menanyakan bahwa kalau ada menyalahgunakan kewenangan, katanya akan diberi sanksi, tapi tak jelas, jadi oleh karena itu kembali saya ke pertama Pak,

supaya final dulu hasil dari penggodokan Pemerintah ini, baru kita bahas. Kalau enggak final, begini-begini saja nanti ini, tapi final pun dia harus ada jadwal waktu bahwa paling lambat akhir Maret ini atau awal April sudah selesai, kalau tak final ini begini-begini saja. Nanti saya tanya lagi, apa dasarnya untuk mengangkat Pejabat tinggi sudah ada seleksi, sudah deal, tahu-tahu dikirim lagi ke TPA, kenapa ada TPA lagi kalau sudah ada begitu, sudah KASN, ya kenapa ada TPA lagi? Jadi ini berulang yang lama juga, TPA juga nanti. Itu dua. Ketiga, kami sudah meminta bahwa pegawai administrasi itu 58 tahun , dasarnya kuat. Sekarang masa usia umur Bangsa Indonesia sudah tinggi, jadi 58 masih energik dia sudah dipensiunkan, 56. Kan 58 sudah logis, sehingga Eselon II itu jangan 58 dia kasih 60, Eselon I pun dikasih 60, bahkan disini ada 70, 70 itu untuk siapa, untuk perguruan tinggikah atau bagaimana? Itu ketiga. Ketiga itu barangkali. Jadi oleh karena itu, dalam PUP itu hendaknya kami pertimbangan kami apa yang kami usulkan 58 itu dapat menjadi pertimbangan. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua sekali lagi akhirnya kita jangan berulang-ulang finalkan pemerintahlah, baru kita bahas bersama. Itu saja sekian terima kasih.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Makasih Pak Wahab. Berikutnya Pak Zainun.

F-PDIP (ZAINUN AKHMADI): Terima kasih Pimpinan.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ketua dan Anggota Komisi 2 beserta Pak Tasdik selaku Sestama Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.

Menyikapi dari paparan ini yang disampaikan, tadi juga disampaikan oleh Ketua, kita bicara tahapan dan kemudian substansial. Maksud saya, apakah kita memang perlu membicarkaan yang substansial disini atau sekedar untuk tahapan. Tadi disampaikan bahwa, kalau tahapan ini kita menunggu Rapat Kabinet atau sambil menunggu Rapat Kabinet kita bicarakan hal-hal yang bisa kita bicarakan, atau mudah-mudahan bisa kita setujui, sehingga seiring sejalan dengan penantian itu, penantian kapan Rapat Kabinet itu kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi krusial poin-poin mana yang bisa kita sepakati.

Pak Sestama, Karena saya belum pernah ikut Rapat Kabinet Pak ya, mungkin pengalaman, pengalaman atau dua Pak ya, mengalami sendiri dan mengamati, tapi saya dua-duanya enggak pernah mengamati maupun mengalami.

Pak Tasdik, Kalau sesungguhnya ini harus dibawa ke Rapat Kabinet kepada Presiden, sebenarnya memang memerlukan persetujuan beliau sepenuh-penuhnya atau sebenarnya hanya formalitas saja. maksud saya adalah disini sudah disampaikan, sudah beberapa kali ketemul dengan Wapres dan terakhir tanggal 9 Januari 2013. Tidakkah cukup dengan ini, haruskah dengan Rapat Kabinet dan Rapat Kabinet, apakah memang harus kesana atau hanya formalitas saja. kalau hanya formalitas, maka kami sampaikan usulan tahapan itu ya, mari kita sambil menunggu. Sambil menung Rapat Kabinet kapan disediakan waktu itu. untuk hal ini, kita bicarakan hal yang menjadi concern di antara kita, Pak Tasdik gitu, karena ada beberapa yang krusial seperti tadi disampaikan tadi, ada beberapa yang belum bisa kami terima .

Untuk catatan saja, kalau ini memang nanti ke Pak Presiden atau Rapat Kabinet hanya formalitas. Yang pertama Pak, itu pada halaman mengenai Usia Pensiun tadi Pak, kami tetap pada semuanya pada usia 58 tahun, misalnya seperti itu Pak. Terus yang kedua, pada halaman 7, “Kewenangan tertinggi kebijakan dan pembinaan manajemen ASN berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.” Alangkah lebih baiknya kalau ini juga didukung penuh oleh legislatif yang dalam hal ini bisa dilakukan keanggotaannya melalui fit and proper test di DPR-RI. Loh ini masalah politik masuk, tidak menurut saya, contohnya adalah KPK, KPK itu melalui fit and proper test yang kita pilih, dipilih oleh DPR-RI, tetapi toh mereka juga tidak pandang bulu untuk melakukan sesuatu terhadap melawan terhadap DPR-RI. Jadi kalau ini disini disampaikan bahwa hak sepenuhnya saja.... Presiden, alangkah baiknya kalau Anggotanya dilakukan melalui fit and proper test. Demikian pula Pak, demikian pula mengenai masalah 2 tahun sejak Undang-undang ditetapkan, maka seluruh peraturan pelaksanaannya sudah selesai. Menurut saya kalau 2 tahun terlalu lama, Pak, kenapa Kabinet sekarang atau Kementerian PAN ini berusaha memberikan yang terbaik dengan nilai khusnul khotimah kepada pemerintahan sekarang ini, kalau 2 tahun kan sudah ganti pemerintahan, Pak, tapi kalau setahun InsyaAllah belum, karena hitungannya Maret atau April ini itu masih ada waktu, berarti setahun sudah selesai, berarti betul-betul kita memberikan bekal khusnul khotimah kepada Kabinet ini, untuk sesuatu yang baik, artinya selesai dalam 1 tahun. Nah 1 tahun saya kira bisa dikebut, apalagi Presiden sendiri yang mencantumkan Reformasi Birokrasi ini pada label, bukan label, Kementerian PAN. Semula kan namanya Kemenpan Pak, kemudian ditambahi lebih keren Reformasi Birokrasi dan setidaknya setelah meletakkan tinta emas ini Reformasi Birokrasi ini melalui Undang-undang ASN. Demikian Ketua, terima kasih.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Zainun. Pak Mul, baru Pak Murad. Pak Mul dulu.

F-PD (IGNATIUS MULYONO):

Ketua dan unsur Pimpinan yang saya hormati, Dari Pimpinan Rombongan Pemerintah dan seluruh Anggota yang dibawa oleh Pak Sestama, Rekan-rekan dari Komisi II,

Saya beberapa hal yang perlu kami sampaikan, mohon menjadi peninjauan kembali. Yang tadi usulan masalah pengaturan mengenai Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan ...PNS tadi dari Kepala Daerah ke Sekda. Kemarin dalam kita rapat penyiapan untuk pembahasan Pilkada itu dari pemerintah minta bahwa untuk Wakil itu merupakan jabatan karir tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil. Apakah Wakil Gubernur, Wakil Bupati, untuk dituntut diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, jadi kalau sekarang diusulkan Sekda, nah kami minta hal ini yang mau dipakai yang mana oleh pemerintah usulannya? Karena ini tentunya akan berubah itu usulan itu selanjutnya. Yang kedua, tadi masih terkait masalah usulan Batas Usia Pensiun. Kalau ditetapkan Eselon I, Eselon II sama, pada usia 60 itu Pensiun, saya tidak bisa membayangkan pola karir yang akan terjadi, kalau Eselon I, Eselon II langsung Pensiun untuk usia 60, bagaimana apakah tak bisa terjadi lonjakan Eselon III langsung jabat Eselon I? Maka pemikiran kita di 58 dan 60 itu, ada jenjang karir yang bisa ditata lebih baik. Saya kasih gambaran kaya di TNI saja, untuk Pensiun Brigjen itu 56, Pensiun untuk Mayjen itu 57, untuk Letjen 58, itu memang agar pengisian berikutnya bisa terjadi dengan baik. Jadi kalau ini tadi yang disampaikan, kami mohon itu bisa dipertimbangkan dengan baik.

Selanjutnya kami ada hal yang barangkali kami tambahkan disini, yang masih berkait juga dengan soal adanya Korps ASN dan perubahan daripada Korpri. Saya mengharapkan peran dari Korps ASN ini jangan sampai nanti tumpang tindih berkait pada sebagai lembaga baru, wah lembaga baru kan mesti akan membutuhkan dana baru dan sebagainya, kalau di TNI itu Korps itu sudah masuk menjadi aktivitas yang fill in dengan organisasi itu. Jadi tidak dibentuk lagi ada Korps yang seperti dibikin oleh Korpri ini, barangkali itu nanti akan diperdalam oleh rekan-rekan kami yang lain. Terus, yang terakhir, permintaan masalah peraturan pelaksanaan Undang-undang, itu minta jangka waktu 2 tahun. Di Undang-undang No.12 Tahun 2011 itu sudah kita tetapkan 1 tahun, jadi nanti kalau ini kita setujui, berarti kita sudah tidak sesuai dengan hal-hal yang tempo haripun kita persetujuan bersama antara pemerintah dengan kita waktu mengatur Undang-undang Masalah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu 1 tahun harus selesai, maka saya mohon masalah yang 2 tahun ini usulan ini dipertimbangkan kembali dan jangan sampai ini berbeda dengan segala sesuatu yang sudah kita putuskan sebelumnya. Ini Pak yang kami sampaikan, terima kasih atas waktu yang diberikan.

F-PG (DRS. H. MURAD U. NASIR , M.SI):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan Anggota Komisi II, Sestama bersama jajarannya.

Setelah saya mencermati apa yang telah disampaikan ini, saya melihat bahwa kerja pemerintah sudah cukup maksimal dan bisa menggambarkan berbagai pemikiran yang sangat cerdas didalam merumuskan materi Rancangan Undang-Undang ASN ini yang akan kita bahas bersama. Pandangan saya Pak Ketua, demi efisiensi waktu bahwa sebaiknya pihak pemerintah diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan Presiden setelah itu baru kita bahas, walaupun memang tidak terbatas kita sendiri di Panja perlu pendalaman atas materi yang telah disampaikan. Saya sependapat dengan Pimpinan Ketua bahwa dalam waktu yang relatif singkat pada persidangan ini InsyaAllah Undang-undang ini segera kita sahkan. Selanjutnya, mungkin saya berbeda pandangan dengan Ibu, bahwa memang pemikiran untuk mengalihkan Pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah untuk diserahkan kepada Sekretaris Daerah itu oleh karena fenomena empirik yang sekarang berlangsung bahwa tatkala seorang Kepala Daerah dilantik maka akan terjadi sebuah proses politik pergantian Eselon di daerah, Pejabat di daerah yang ada 2 kategori berlangsung pada waktu itu, atau sekarang sedang berlangsung, yaitu pengangkatan dengan sistem balas jasa dan sistem balas dendam. Untuk menghilangkan kategori ini, maka memang lebih cenderung tepat kalau diserahkan kepada Sekretaris Daerah yang secara profesional Merit System berlangsung proses pengangkatan dalam jabatan-jabatan negeri di daerah, saya kira untuk sementara itu Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Gamari, Sudah mendapat...., sebelah kiri?

F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Terima kasih Pimpinan.

Anggota yang terhormat, Bapak-Ibu yang mewakili pemerintah, Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya terus terang saja Pak, secara umum dan ini mendasar sekali, apa yang disampaikan oleh Pak Tasdik ini sangat berbeda dari kesepakatan yang pernah kita buat pada saat kita membahas Rancangan Undang-Undang ini. Saya bawa ini draft yang terakhir. Ini draft pembahasan Panja yang terakhir. Nah, jika itu masalahnya, Pak Ketua, saya sependapat dengan rekan yang lain, adalah akan menjadi mubadzir, kalau kemudian kita lanjutkan sebelum ada sikap resmi dari pemerintah. Ada sikap resmi pemerintah pun, juga belum tentu ada titik temu, ketika ada perbedaan yang masih prinsip, masih perlu waktu yang panjang lagi, sehingga kemudian saya khawatir bisa enggak masa sidang ini kita selesaikan RUU ini, jika pemerintah bersitegang merubah kesepakatan yang sudah ada menjadi seperti ini, jadi perdebatan akan lebih panjang lagi. Saya beri contoh misalnya, mengenai KASN, dilihat dari segi status, dari segi komposisi, tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab yang sudah disepakati, apa yang disampaikan pemerintah berbeda sama sekali. Status KASN misalnya, didalam rumusan kita yang waktu itu sudah disetujui diserahkan ke Panja, KASN merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang dalam gerakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan Menteri. Setuju, pemerintah mengusulkan dengan tambahan berkoordinasi dengan Menteri. Artinya tidak kemudian dirubah sekarang menjadi Lembaga Non Struktural. Lalu struktural yang mandiri tidak ada, lembaga non struktural adalah lembaga pemerintah, beda dengan lembaga mandiri, lembaga mandiri yang dimaksud disini adalah dalam pengambilan keputusan, KASN tidak diintervensi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun lembaga negara lain. Ini mendasar. Kalau dari sini saja perbedaan sudah terjadi, dan kemudian saya lihat juga pada butir-butir yang lain terjadi perbedaan mendasar dan prinsip, maka kita tunggu dululah, dan setelah kita tunggu kalau masih ada perbedaan, kita masih perlu waktu untuk berdebat lagi. Jadi menurut pendapat saya tidak ada gunanya kita kemudian melakukan Rapat Panja ketika masih ada poin-poin yang mendasar ini masih berbeda jauh dari usulan yang disampaikan oleh DPR-RI. Di KASN lagi misalnya soal komposisi, sudah disetujui waktu Panja, rubah lagi secara mendasar. 4 orang pemerintah, 3 akademisi. Dimana letak kemandirian? Tidak ada. 4 orang pemerintah, 3 orang akademisi, ya sudah itu artinya lembaga pemerintah Non Struktural tadi konsisten dengan usulnya pemerintah, tetapi kemudian tidak konsisten dengan kesepakatan. Nah kalau kemudian pemerintah selama ini berdiskusi dengan kami itu boleh dikatakan enggak ada gunanya saja, kalau kemudian kami dianulir semua usulan dari DPR-RI. Begitu juga kalau kita lihat tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab, KASN enggak perlu lagi Pak dengan usulan pemerintah seperti ini. Hanya lembaga monitoring, untuk apa kita membangun lembaga non struktural hanya sekedar monitoring Aparatur Sipil Negara? Enggak perlu itu, padahal sementara itu kita sudah setujui didalam Rapat Pembahasan Panja, lembaga ini adalah lembaga mandiri, lembaga negara mandiri. Itu, sehingga dengan demikian tidak ada lagi itu TPA seperti yang disampaikan oleh Pak Wahab Dalimunthe tadi. Kita harus jujur siapa sih TPA itu. TPA adalah Pejabat Politik semua yang ada didalamnya, Presiden juga Pejabat Politik, Menteri Pejabat Politik. Kita ingin birokrasi ini betul-betul bebas dari intervensi politik, sehingga punya Aparatur Birokrasi yang betul-betul profesional, tidak dicampuri oleh kepentingan politik. Menteri-Menteri juga politik, gitu. Nah kalau TPA ini orang-orang politik yang kemudian menentukan jabatan Eselon I, Eselon II, karena kepentingan politik, ya kita tidak ada gunanya, kita tidak melakukan reformasi apapun. Yang lain begitu jugalah, baik itu Organisasi ASN,yang katanya Presiden pada waktu hari ulang tahun Korpri menegaskan harus menjadi organisasi kedinasan, ini apa lagi? Oke, sebetulnya kita mau menerima sebuah konsep yang mau mengakomodasi usulan pemerintah, misalnya seperti ini, Organisasi Aparatur Sipil Negara adalah Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara, di Undang-undang kita tentukan begitu saja, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah, terserahlah pemerintah mau mengatur kedinasan atau non kedinasan, tapi didalam RUU jangan dibuat itu, itu kan mengikat, nanti akan ada tuntutan yang lain lagi dari Organisasi Profesi diluar Aparatur Sipil Negara yang menghendaki adanya Organisasi Kedinasan dan implikasi dari semua itu apa, satu, APBN akan terbebani dengan adanya organisasi kedinasan itu. Yang kedua, organisasi kedinasan ini rentan dimanfaatkan oleh penguasa yang sedang berkuasa, jadi sebetulnya saya sudah kasih solusi, oke, kalau misalnya tidak diinginkan usulan DPR-RI itu organisasi ASN bersifat non kedinasan, dia enggak setuju, oke kita rumuskan dengan rumusan lain. Kita rumuskan dengan rumusan yang normatif saja, nanti peraturannya silakan pemerintah atur apakah itu kedinasan atau nonkedinasan, tetapi kalau dalam RUU harus ditegaskan organisasi kedinasan. Sekarang ini saya nyatakan, saya pribadi saya tidak akan setujui kalau itu dimasukkan dalam Pasal RUU Aparatur Sipil Negara dengan alasan 2 alasan tadi paling tidak,

membebani keuangan negara dan ini rentan dimanfaatkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Yang ketiga, soal Sistem Pensiun. Saya sependapat dengan teman-teman, yang berarti tidak sependapat dengan pemerintah. Begitu kira-kira Pimpinan, jadi poin-poin yang saya sampaikan, kita tunggu bagaimana sikap pemerintah, kalau itu ternyata masih berbeda secara mendasar, ya nanti kita berdiskusi lagi, ya resikonya diskusi itu akan panjang dan masa sidang ini tidak selesai. Saya tidak tahu apakah ini ada kesengajaan dari pemerintah untuk mengulur-ngulur waktu atau gimana ya, sudah setuju kemudian enggak setuju gitu, kemudian dibahas panjang-panjang sudahlah nanti sajalah, ada kecenderungan seperti itu. kalau dugaan saya salah, ya saya dimaafkan, tapi kalau dugaan saya benar, ya pemerintah harus legowolah untuk beristighfar.

Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

Ibu Basik-Basik, silakan Ibu.

F-PG (AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS, MM, M.PD): Pimpinan yang terhormat beserta rekan-rekan Anggota Panja, Yang saya hormati pula Bapak Sesmen beserta seluruh jajarannya.

Disini saya juga sesuai dengan nanti pembahasan dan tahapan-tahapan, pembahasan apakah kemudian kita jalan atau menunggu hasil presentasi daripada tim kerja yang sudah dibentuk yang terdiri dari beberapa Kementerian untuk setelah melakukan presentasi didepan Sidang Kabinet. Untuk itu, saya ingin mengingatkan, ingin menyampaikan ini menyangkut tentang nasib Pegawai Tidak Tetap yang kemudian berganti nama menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam paparan di halaman 11, ini disampaikan bahwa ketika PPK ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan kemudian melamar menjadi Pegawai ASN itu dia harus mengundurkan diri, dan kemudian nanti sesuai dengan Sistem Rekrutmen untuk melamar lagi sebagai Pegawai ASN. Saya melihat pada dokumen-dokumen pembahasan sebelumnya, ini dari Bulan Juni 2012 disebutkan disana bahwa itu diusulkan pemerintah supaya membentuk tim kompetensi yang akan melakukan pengujian. Artinya bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini tidak akan secara otomatis kemudian dia mengundurkan diri lalu ikut seleksi yang secara umum sebab tugas yang disampaikan oleh Panja bahwa ada Tim yang dibentuk untuk secara khusus menyeleksi sesuai dengan kompetensi terhadap PPPK ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, bahwa dalam penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Kementerian ini, ini tidak juga disampaikan sejauh mana yang sudah dilakukan untuk juga ada salah satu proyek yang direkomendasikan menyangkut tentang laporan hasil kekayaan Pejabat Negara ketika akan melamar atau akana diangkat itu juga harus menyertakan laporan hasil kekayaan Pejabat Negara, ini ada klasternya didalam RUU tersebut. Jadi ini juga saya lihat ini merupakan salah satu substansi yang diminta kepada pemerintah untuk bisa merumuskan dan mensimulasikannya kepada Panja. Jadi ini saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Basik-basik. Masih ada yang ingin menggunakan haknya? Pak Hakam mau menambahkan, cukup? Kami persilakan Pak Tasdik, mungkin untuk memberi respon atas sejumlah hal yang perlu diklarifikasi atau perlu ditanggapi, silakan.

SESTAMA MENPAN DAN RB: Baik, terima kasih Pimpinan.

Para Anggota Dewan yang kami hormati,

Terima kasih atas masukan, pendapat dan saran-sarannya. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pimpinan, bahwa posisi kami pada hari ini adalah menyampaikan perkembangan terakhir terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang merupakan inisiatif dari DPR-RI. Kemudian memang seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa setelah apa yang kita lakukan pembahasan pada Rapat Panja yang dahulu, kemudian pada saat itu ada dinamika memang diantara unsur aparatur pemerintahan Kementerian Lembaga itu ketika kita membahas di DPR-RI pada waktu itu, Pak, katakan pada waktu awal kita pembahasan kan memang terlihat bahwa di KL ini belum ada titik temu. Oleh karena itu, kami diberi kesempatan oleh Anggota Dewan, coba selesaikan dulu di pemerintah. Nah dari hasil proses itu, memang akhirnya apa yang sudah diusulkan dan dulu sudah dibahas, memang dinamika setelah kita di pemerintah memang terjadi perubahan-perubahan yang terkait dengan substansi-substansi pokok, itu yang terjadi Pak dan di pemerintah sendiri seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa yang dibawah Pimpinan Bapak Wakil Presiden itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan tertentu, walaupun perlu saya sampaikan juga Bapak Pimpinan, bahwa kesepakatan di pemerintah sendiri juga kalau kami mau jujur mengatakan, belum bulat 100%. Nah pembulatan 100% inilah nanti diputus di tingkat Presiden, Pak, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi pada tingkat Wapres memang ada, sudah ada kesepakatan, tapi kesepakatan tadi juga belum 100% bulat. Nah, harapan kami, Pak Menpan dan lain-lain, nanti di tingkat Sidang Kabinet Terbatas, itu nanti diputuskan menjadi bulat penuh, yang itulah yang nanti menjadi bahan kami ketika pembahasan di tingkat Panja lebih lanjut. Kami secara pribadi juga sebenarnya enggak pede gitu Pak ketika di tingkat Pemerintah terutama sampai ke pucuk Pimpinan tertinggi ya oke, jadi kami nanti haqqul yaqiin ketika kami berhadapan dengan Panja dari Anggota Dewan juga kami mantap langkahnya Pak. Bahwa nanti didalam proses selanjutnya ada dinamika, mungkin ada berbeda, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah itu pertama Pak. Jadi memang, menurut hemat kami memang yang paling ideal memang kita segera, tapi kan masalahnya kan kita tidak bisa ngatur Presiden, usulan boleh dan itu sudah kami lakukan Pak, Menko Polkam sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden. Ya, harapan kami, doa kami dalam waktu dekat ini Sidang Kabinet untuk membahas ini akan dilakukan dan juga ada 2 agenda tahun ini, satu Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang ASN ini sudah masuk Prolegnas dan kami sudah menyiapkan bahan-bahan untuk dua hal Undang-undang ini Pak kepada Presiden supaya itu bisa diputus lebih cepat. Mengenai beberapa pandangan, pendapat yang tadi disampaikan terkait KASN, keanggotaan, statusnya bagaimana dan segala macam barangkali saya menyarankan dibahas lebih lanjut saja Pak. Hari ini kita barangkali diputuskan mekanisme apakah menunggu putusan Presiden, atau bagaimana. Terus terang kami sampaikan Pak, Bapak Wakil Presiden pada waktu Rapat terakhir tanggal 9 Januari mengatakan, ...para Menteri sambil menunggu Presiden, proses pembahasan dengan Panja bisa jalan terus, itu Bapak Wakil Presiden memberikan arahan seperti itu, tapi kembali lagi kami serahkan pada Anggota Dewan bagaimana menyangkut masalah ini tahapan selanjutnya, demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Yang pertama informatory saja, pada tanggal 15 Februari mendatang, akan ada Rapat Konsultasi DPR-RI dengan Bapak Presiden yang salah satu agendanya karena sudah 4 kali penundaan masa sidang ini juga sudah diingatkan Ketua Baleg oleh Komisi II, kami sudah mengusulkan, Pak salah satu agenda yang akan dibicarakan dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Bapak Presiden itu adalah RUU ASN, 15 Februari. Yang kedua, dalam Rapat Konsultasi tersebut, ini jadi bagian yang kedua, kami juga sudah memberikan informasi pada Pimpinan Dewan bahwa ada keputusan yang mengikat, Pak

Gamari antara Komisi II dengan pemerintah Menpan yang bersepakat untuk diselesaikan dalam masa sidang ini. Jadi dalam Rapat Konsultasi supaya itu dipertegas. Kemudian yang berikutnya, berkenaan dengan substansi, tentunya akan didalami lebih lanjut, substansi materinya seperti apa, tentunya akan... Panja dan pembicaraan di tingkat Panja ini memang... diantaranya yang sudah muncul dalam diskursus perdebatan yang dari konsolidasi pemerintah maupun yang sering dilakukan konsultasi antara pimpinan dengan pemerintah, seperti yang pertama tentang pengisian pejabat fungsional pegawai negeri sipil tertinggi. Itu akan kita dalami, bukan melarang dan lain sebagainya, tapi yang lebih utama adalah mengatur bagaimana agar semangat jiwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menjadi yang independen, memiliki integritas, profesional, mandiri itu tetap bisa eksistingnya itu terjadi dari intervensi berbagai kepentingan. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi yang dikatakan kita mengatur begini-begini, pada akhirnya timbul dua matahari kembar kan bisa gitu pak ya, ada dua matahari antara Sekda dengan kepala daerah, nah ini mungkin perlu pengaturan yang lebih mendalam seperti apa. Ini nanti kita akan bahas di Panja. Begitu pula juga soal... Sekretaris, tentang... gitu ya ini mohon untuk media massa jangan dulu dimuat, karena saya tidak ingin berfolemik gitu ya, tolong betul ini, contohnya seperti mengundurkan diri Sekretaris Jenderal DPR, Sekretaris Jenderal DPD. Mundur itu ya hak, tapi ada tanggung jawab yang besar sumpah jabatan mementingkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah ini mesti ada pengaturannya itu. Kalau ini dibiarkan, tiba-tiba seorang Sekda yang serta merta mendadak berhenti, langsung ikut pemilihan kepala daerah. Ini akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam aspek tugas-tugas negara, tugas-tugas pemerintahan, yang sesungguhnya dulu kita mempersoalkan ketika seorang anggota KPU ini mohon maaf bukan untuk dimuat di media, saya minta ini off the record seorang anggota KPU ya dua orang bahkan itu langsung menjadi... keras. Nah... pegawai negeri sipil yang sesungguhnya juga melaksanakan tugas-tugas kepentingan umum, kepentingan negara. Nah ini menurut saya pak di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga itu mesti diatur lebih detil. Yang berikutnya soal pensiun ini pak, soal pensiun ini kan dari Pay As You Go ke fully funded gitu ya, itu juga harus ada pengaturan-pengaturan yang lebih detil, tidak cukup hanya ini-ini, dibebankan negara dengan iuran, menurut saya harus... PP-PP yang akan muncul nanti itu bukan PP-PP yang pada akhirnya... yang muncul kepetingan nanti pak kalau itu yang dilakukan PP terlalu longgar gitu ya, jadi di sini mesti ini. Nah dengan demikian menurut hemat kami, kalau diusulkan mendapatkan persetujuan seluruh anggota dan pemerintah, bagaimana kalau rapat Panja ini kita... kita jadwalkan kemudian setelah ada rapat konsultasi dengan presiden dan ketua pimpinan dewan. Setelah konsultasinya seperti apa, tapi mohon dicatat pak catatan penting kami agar pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan bahan kepada Bapak Presiden dalam rapat itu ada keputusan yang mengikat harus selesai dalam masa sidang ini, ini penting, jangan sampai itu konsultasi tapi tidak ada kesepakatan waktu gitu pak, nanti molor lagi, karena kami melihat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini seperti yang sering pokok kita ini Pak Gamari pak, kalau sudah bicara Aparatur Sipil Negara Pak Gamari itu pokoknya kekeh. Kita tidak akan pernah bisa Pemilu 2014 ini mencapai sesuatu outcome yang bagus, kalau Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini tidak selesai pak, itu gesekan kepentingan politik sama birokrasi pemerintah itu tetap akan terjadi. Ini yang harus kita atur, harus diatur, kalau tidak, wah akan begini-begini terus. Saya kira itu pak ya kesimpulan. Pak Gamari ada tambahan? Silakan.

F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Terima kasih pak ketua.

Saya hanya menitipkan pesan kepada pemerintah untuk disampaikan kepada menteri yang nanti ikut sidang kabinet, tolonglah kepada Bapak Presiden mengenai sistem DPR dan juga sikap pemerintah, sehingga presiden itu... kenapa DPR punya usulan ini dengan argumentasi ini. Jangan hanya sekedar ini kesepakatan pemerintah tidak ada pembanding dari DPR, sehingga presiden hanya berpikir ya sudah kalau kalian semua berpikir kaya gitu, sudah saya setujui gitu saja, ini tidak terjadi titik temu. Misalnya masalah Komisi Aparatur Sipil Negara, masalah organisasi Aparatur Sipil Negara, bagaimana sikap kami sebagaimana yang sudah kita usulkan di dalam rancangan undang-undang dan sudah kita bahas. Ini loh sikap DPR. Lalu pemerintah dalam hal ini menteri-menteri yang terkait itu menyampaikan ke presiden ini sikap pemerintah seperti ini, mohon petunjuk dari Bapak Presiden. Kalau nanti hanya menyampaikan pandangan pemerintah saja, tanpa melihat bagaimana pandangan dari DPR, nah ini konsekuensi logisnya ya sudahlah karena anak buahnya ini sudah dianggap jago-jago semua, pembantu yang sangat integritas, berintegritas tinggi, pembantu yang sudah sangat teruji, ya sudah disetujui saja. Toh nanti begitu datang kepada kami keputusan itu, kan kami juga tidak serta merta mengikuti presiden, karena kami bukan anak buah presiden gitu. Ini kita harus ada informasi yang lengkap kepada presiden, jangan hanya satu informasi, ini yang saya katakan pak, dan ini mohon disampaikan, amanah pak mudah-mudahan tidak ada khianat di sana.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, saya pikir tidak ada salahnya pak kalau perkembangan pembahasan itu kronologis runtutan kesepakatan dan lain sebagainya itu menjadi bagian lampiran untuk disampaikan kepada Bapak Presiden, gitu kan Pak Gamari ya? Jadi mohon betul apa yang disampaikan oleh kami ini Pak Sekretaris bisa menjadi bahan substansi yang bisa disampaikan secara utuh, termasuk tahapan-tahapan pembahasan perjalanannya sudah sekian kali masa sidang, Panja bolak balik, sampai konsultasi ke Wakil presiden sampai ini, nah mohon kiranya Bapak Presiden juga waktu rapat konsultasi dengan DPR sudah dibekali bahan-bahan. Saya kira demikian, dengan mengucapkan Alhamdulillaah rapat ini sudah mencapai kourum, dari kehadiran yang ada sudah bisa mengambil keputusan, jadi kita mengambil keputusan. Yang pertama, bahwa terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada hari ini disepakati akan dijadwalkan kemudian dengan catatan tetap akan diakhiri dan disahkan pada masa sidang ini, sambil menunggu penjadwalannya hasil rapat konsultasi DPR RI dengan Bapak Presiden yang dilaksanakan tanggal 15 Februari. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Dengan mengucapkan Alhamdulillaah rapat kami tutup. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.50 WIB)

Jakarta, 7 Februari 2013

a.n. Ketua Rapat Sekretaris

ttd

Dra. HANI YULIASIH

19640726 199103 2002