., . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I _.,., ..

FRAKSI ABRI . • •; r . .

-----~----~----------------. .. .. . . . . .

PENDAPA~·AKHIR·FRAKSI ABRI

•,a.,• . ~·, ... ·.· . . ~' .

• 'L ......

AT A_.S . . · 1 ·'

~ k . • • • •

,;1 ' .. . ~: . : -·~

; ~

I.•

RANCANGAN UNDAi~G UNDANG · REPUBLIK. INOONESIA . , . .

TENTANG. PERUBAHAN.ATAS UNDANG UNDkNG 'NOMOR 6.TAHUN t982

TENTANG I~AK1 CIP~A .. \ • • I • !

----------~---~---~----~---~--------------------,.

I•

Assalamu' alaikum· ·warakhmatullah~ Wabarakhatl1h· , Yang terhormat Saudara Ketua Sidang•

I '

. .•

Yang terhormat Saudara JVIe~teri K~hakiman, yang·mewaklli Pemerintah beserta Staf T

Yang terhormat Saudara-saudar~ ap.ggota Dewan. Sidang yang mulia.

Terlebih dahulu perkenankanlah kami atas nama Fraksi ABRI me-, I

ngajak para hadirin untuk memanjatkq.n puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang · .te1ah: :melimpahkan rakhma~ dan ~arun~a-Nya kepa­da kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri,Sidang Paripurna Dewan Perwakilan'Rakyat R.I dalam keadaan sehat wal'afiat 1 dan te-

. . ' . \

I '

lah dapat:menyeles~ikan pem~ic~raan tingkat ItI Rancangan Undang~

undang Republik Indonesia tentang·)?~rubahan atas Undan.g~undang No­

~or 6 Tah~n 198"2 tentang.Hak Cipta.sesuai jadwal waktu yang telah 9.itentukan dalam suasana kekeluarg~an, keterbukaan dan saling pe.!

ngertian. Dalam Sidang Paripur~a· Dewan Perwakilan Rakyat .R.I pada hari .ini

kita memasuki acara J?embi?araan ·tingkat IV yaitu proses pengarnbil­an keputusan dan iQsya Allah rancangan undang-undang terse'but akan memperoleh persetujuan Dewan untuk disahkan menj~di undang-undang.

Sidang yang mulia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, ' I

bertujuan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta di bidang ilmu · penge·tahuan, seni dan sas~ra· ser­ta pengakuan terhadap pemegang hak 6iptanya. Lebih dari itu lahirnya unda~g-undangtersebut merupakan langkah pembaharuan hukum yang telah ~ita ambil, yang dengan sadar. kita a­rahkan terutama PB:d·a upaya ·pencip_t·aan iklim yang; mampu merangsang gairah bangsa Indonesia untuk menciptakan ~arya-karya di bidanf$ i~ mu pengetahuan, seni dan sastra.

/ Iklim ••••••••

. ~ . t. r

'! :·>; ~:-~ ·~~.'.: · ... :l ...

• Iklim ini~ah yang ·diupayakan melalu-i p~ngaktian. ·t·erhad?.P hak dan S!,

kali_gus pe~beri,an ·sistim peri..ind11ngp.n, hukum terhad~p hak ·t~~-sel.1ut. .. 1 • I . · 1 . • • ; · · . ' r · • · · · :·. ! ~ ·

Dalam rangka pembangunan nasionaI, ter-qipt'anya i*lim seperti. 1 tu-

lah yang sebenarnya perlu diwtijudkan, dikembaiig~an dan dimantapkan.

Sidang yang mulia~ • .. ,

Dalam waktu lima ta:hun lebih semenjak diundangkannya Undang­undang Nomor 6 Tahun '·1982 tentang .Hak: Gipta ·khususny<li pada bebera~

: , I , , . .· . . , . , ! ~

pa tahun terak.hi'r :1 ini ki ta sama-sama mengetahui,· bahwa pelanggaran , : I i. ,. . . • I · , · .,

hak cipta di Indonez~a 'semakin: "besar dan meluas b_aik terhadap kar-

ya cipta dalam negeri maupun ka~ya cipta l,uar !fegeri.:'. Timbulnya kegiatan pelangganran ,hak ci_pta 'tersebut sangat' d'ipenga-ruhi oleh berbagaf faktor antar~ 1a'in :: ·

1 .. Masih rendahnya t·f·ngkat .pema~laman masyara~et akan arti dan ~ '

,, fungsi hak cipta ;-

2. Adanya s~kap :. dan kelnginart ·untuk. memperoleh keuntungan dagang dengari cara mudah.dengan me!lgesampi:ngkan kepentingan. pare pe­megapg hak cipta;

3. Belum terbinanya.kesamaan peh&ertian, bahasa, sikap dan tin· dakan para aparat penegak huk.um 1-dalam .menghadapi pelanggaran

hak cipta; ,

4. Masih .per.lunya dil-akukan beberapn penyempurnaan terhadap Un-. dang-undang Nomor. 6 Tahun 1982,, sehingga nantinya mampu . me­nangkal pelan'ggaran tersebut.

• I

Dampak dari pelan9garan hak cipta.yarig sudah sedemikian meluas di tengah-tengah wasyaJ'.akat kita, terasa sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang .ekonomi dan hukum~ Bagi para pelanggar atau pembajakan, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tinda~a:q tegas semakin menimbulkan. sikap bahwa pemba-

,,

jakan seolah-olah sud?-h merupakan hal yang biasa dan tidak lagi m~ rupakan tindakan melanggar hukum sedangkan bagi para pencipta ke• adaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis yang pada akhirnya

sangat menurunkan gairah untuk mencipta. Di samping itu, bagi masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap acuh tak acuh dan sikap yang ti~ak.lagi perlu untuk memper-

. nasil pel9nggaran tanyakan apakah sesuatu -barang m~rupakanVhak cip-ta atau merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak, apa sah: atau tidak sah, meski-

. - adalah 1-T~gara pun rakyat mengetahui bahwa Negara ki"tavyang Sero.asarkan hukum.

~ . Faktor-faktor inilah yang perlu memperoleh perhatian kita.

/ Sidang ••••••••••••

•

. . ·- ·J .. · - . . . .. .. ·.,

. . ~· '

Sidang yang mulia, I ,

' I . . 1 ·· .... .

Fraksi ABRI berpendapat, .bahwa }angkar( t,e.gas 1 yang i;elah · di• ambil Bapak Presid.en J?ada tanggal 30 1 Juli 198~.dertgan mernbentuk. dan menugaskan sebuah tim kerja untuk mempelaj.ari dan menyele~ai· kan berbagai permasalahan yang berkaitan denganpelaksanaan per• aturan perundang-undang ·di ,bidang Hak Cipta, ·Mere~ ·pernJagaan dan

• ' ' ' ' \ t ~

Merek Perusahaan ad~lah ~epat. · .

Tim kel'."ja yangdipimpin MentE;ri'Muda/Sekret~ris Kabinet dengan ber : , I . ·, . '·. ! . . . . ·-

anggotakan pejabat-pejabat dari Departemen,yang ter};<a'itttelah. mem- · priori taskan penanganan penyeie.saian berbagai permasalahan. tli bi-

• , . , , ' I; ! I ! /,, 1 • 1 dan Hak Gipta. · · '1 ·· · · · ,. · · · · ·

t I

Untuk me~peroleh gambaran yang.leb~h jela~ meng~nai ke~!aan. j . I r J \ . ~ ' ' • ' ' / _. • ~ . ~ /. '•

yang sebenarnya dan bahan ,PLasu~an: serta saran-s'aran ·yang diperlukan~ tim kerja telah mengadakan berbag~:ti .p,ert'emuan terut~ma I aerigan 'asso-

1 •

siasi profeqi yang berkepenti,ngan. erat dengan hak cipta 41

Beberapa kesimpulan penting ~dalah~~

1 • Pelanggaran terhadap he.k cipta ya,ng berupa pembajakan' telah I '

dinilai mencapai titik yang membahayakan kreativitas mencipta; I . '

I

2. Ancaman pidana dalam Undang-untj.ang· Nomor 6 Tahun 1982 dinilai terlalu ringan dan penerapannya terla~u lunak. Hal inf menja­dikan undang-tindang tersebut tida.k lagi rhampu berperan sebagai penal1;gkal tindak pidana pembajakan hak cipta tersebut;

3. Dirasakan kurangnya koord.inasi .dan kesamaan pandangan, sikap serta tindakan diantara aparat.P~negak· hukum dalam menghadapi masalah. pelanggaran hak tipta tersebut;

4. Masih ·kurangnya tingkat 'pemahaman mengenai arti dan ftingsi.

hak cipta serta 'isi ·undang-undang tentang Hak Cipta dikalang­an masyarakat pada umumnya dan bahkan dikalangan pencipta pa• da khususnya.

I

Untuk itulah Pemerintah bertekad mengambil .langkah guna ·menghenti~ kan atau mencegah pelanggaran hak ~ipta dengan menga,jukan Rancang .... an Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Ta-

· hun 198'2 tehtang Hak Cipta yang telah disampaikan kepada .Dewan Pe£. wakilan Rakyat R.I dengan Amanat Presiden Nomor R.03/PU/III/1987 tanggal 25 Maret 1987 yahg lalu. Dalam rancanga~ urtdang-undang tersebut, Peme;r-intah telah meµgajukan 20 butir perubahan dan telah seles-ai dibahas oleh Dewan bersama Pe­merintah.

Sidang yang mulia.

/ F'raksi •••••••••••••••••

' ; '

~ •. ! ' . . . . . . t . \'~ l

. . . . . .. . Fraksi ABRI merasa lega:t bahw~ dalam pr9·ses -~em?~hasan · r.a;n~an.s,

an um.iang-undang ini semua'Fraksi te+ah sedarasungguh-sungguh bet_ usaha menampung b(!rt--&gai as~irasi, pendapat d~n p7ndangat\ . ya.ng be!, . kembang dalam masyarakat b~ik yang( di,kemuk~akan ol~h perorangan ma~

.J?Un assosiasi-assosiasi yang bersangkutan ~ang Siecara bersama-sama berkeinginan untuk menyempurnakan Vndang-undang tentang Hak Cipta yang telah dimil.iki oleh Bangsa dan Negara s'ejak ·tahun 1982. Si tuasi semacam .ini merupakan pertanda makir;t men-t:irppya p~laksanaan Demokrasi Pancasila yang tidak,; cl.apat clilepa~kan ·. 1 a.·"'~ makin dih,ayati

. • \ . ,; ' . . \ ... l ' J~

nya Panoasila sebagai .satu-satun.ya azas dalam keh1(" .. ipan, bermasyara . ' ' . .· -kat, berbangsa dan bernegara.

Selanjy.tnya Fra~s;L ABRI. ingin menyampal}{an secara·kb~~ns pen_g hargaan kepada semua Fraksi dap Pemerintah, yang dala~ melak~ana,• . kan musyawarah untuk tnencapa:\ fnufakat telah marnpu men9j.ptakan.sua-

' "; ' . '-

sana yang penuh pengertian, k.eakraban da~ kesot~ng~:royongan,· se-hingga -dapat memperlanca:r :pem_bioaraan pada tingkat lII dan memper ...

oleh basil yang opti_mal bagi kepentirigc:m orang banya.l<, dengan. me­

nyelesaikan tugas te:pat pada waktl.lnya pada saat·~H~at_ te:rakh.ir masa bakti D~wan rerwak!lan, Rakyat: R.J: periode ta.htm 1982 • 1987 inl.

Sidang ya~g mulia. '.

Pandangan Fraksi ABRI mengenai R8 ncangan Undang-undang ten.­tang Perubahan atas Undang;undang Nornor 6 Tahun 1984 t~ntang Hak Cipta yang insya Allah akan disetuju.i untul{ selanjutnya disahkan menjadi undang•u~dang adalah bahwa dengan adanya p~rubahan ki•si­f ikasi delik aduan m~:njaqi de+il<' bias a ma.lea k.e b~rhasilan pen9e .. gahan pelanggaran atas hak cipt.a sangat ditentukan oleh sikap dari aparat penegak hukum untuk mengatasinya dengan duklingan positif dari masyarakat. Demikian pula adanya pembe:ratan ancaman pid~na akan dapat membuat jera pelanggarnya. Di samping ltu adanya satu pengertian ,akan arti, fungsi hak cipta serta isi Und~ne~undang tentang Hak Cipta itu sendiri perlu terus ditumbuhl\an baik dik~iangan aparatur mau­pun masyarakat luas yang pada akhirnya·8:kan da:pat menci:ptakar+ sua.­tu. kondisi yang baik gun.a membangki t~an g,airah µiencipt9. tj.!kalangan rakyat Indonesia untuk melahirkan ciptaan.,-ciptaan baru di bidang

-ilmu pengetahuan, senl dan sastr.a yang berman!aat bagi bangsa Indo• nesia.

Dengan adanya kepastian hukl.lm yang member;ikan jamirian :perl:indungan huk~ bagi pemegang hak Pipta ;t.n;. ~ekal1gus _qlkan membuka jalan bagi terwujudnya hubungan antar ba.ngsa te:riitama di b.j.dang pe+dagangan •.

/ Sida.ng •••••••• ,..~.

; '• . ' ' ' ... -·

! ·~· : .

" ,. ". '. :"-~ .. · ' . ~

·.!· l ·\ 1_

' ' 4 . ·.~

Setelah Sidang Dewan fu~~-~ikuti,· ·s1kap dc1n· .Pa~danfiari ·Fr~ksi • ABRI yang :·· ... , .··. mel').dasari proses, p~nig~mbil~n ·-k~~utusan,· mnrilah·

ki ta· sekarang. me.masu~i pend~pat F,~aksi rABRl · t~~t~:q& mat~·ri ranc.art_g I , , , • . .

an undang-t:mdang ·itu sendiri. ' ' ' !

1 • • i . ~

Pemberatan. anqaman l,?idana . , '' '. .. . '. ... . . . ' .,.·, . ;

.. I

,·· Fr?ksi ABRI ~e·jak semula ~elah d·aPcrt ·memahami: alasan yang -dijad~kan ar.~h !)~rubahan ·:dan"das..ar ,Pem~eratan. ·ancama~ pidana

terhadap pelanggf3.ran' bak ci~ta yan~ diatur'. ~a1arn I?asal 44 Un­dang-undahg Nomor. 6 T§hun· 198.2· sebagaf· "berikut ::

• I 1 • . . ~ • 1 I

a.. Pa-sal WJ. ayat ( 1): ; .Y 'Semula ·diancam pldana pen'jara paling lama 3. {tiga)

tahun atau denda setinggi-tingginya_. Rp ,5.009.000,00 I ! • '-·. • ,. • - : :

( lim~ juta rupiah): : : , d~lam rancang~n, undang•und:ang di.. ,

ubah menjadi pidana ~njara pa.ling. i~m~ 5' (lima) tab-~ dan/atau denda ,p~ii'ing ·banyak Rp 2$~ooq.ooo,oo_ (duap41uh

ll.ma juta rup1ah). dan ·da1am pembahasannya .lebih. diper.be•

rat menjadi pi,4ana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

dan/atau · denda paling .banyak Rp 100.~000 .• 0Q(),OO (seratus juta rupiah) • ·

b. Pasal 44 ayat (2) :'

Semula diancarri: penjara pa~in~ lama 9 '( sembi:;Lan) bu­lan atau denda -seting;gi-:t~ngginya Rp 5.000.000,00 (lima_

juta rupia~) dalam' rancangan un~'ang-undar;tg diubah .menja­di · pid,ana penjara pa.ling- lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda· '·paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam pembahasnn lebih J.anjut diperberat menj.9.di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/~tau denda·

paling banyak Rp .50.000.000.00 (li~a puluh juta rupi~h). ·

c. Pasal W+ ayflt ( 3) : . , Mengatur pelanggaran ketentuan pasal 16'dan Pasal 18

semula diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500'.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam rancangan undang-undang diubah menja­di pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 'ctari/ata.u denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), . ~ . . dalam pembahasanriya Pasal .44 ayat (3) ·ini dipecah menjadi 2 (dua) a·yat, yaitu :

1 ) · Ayat ( 3) ; · pelan:ggar_an terhadap Pasal 16 diancam pi-dana penjara paling lam~ 3 ·(tiga) tahun dan/atau .-denda paling banyak Rp ;:5.000.000,00 {du&pultth litna juta rupiah),;

I?) Ava+{),).

• I

I

-I

2)'

\ .. ~ ~ . ' \ I ~ .

. ,-. 6' ... · ' ' • h '' t

~~~· '• ~ .. . . '.s- . . ·. .· .. : . I :· . . "' ~ . , . , •

· :Ayat (4); pel,apggar.a~ .terhad_ap.: ·Pa 1.Sal 18' dianc9m

.. pidana .pen~a'rr Pfl~ng lallj~ 2:· ("'dtiaftahuii. ·dan/atau denda pali.ng1 ~anyak, Rp >15 • ooo .• 000, 00 ( lima belas

· juta rupiah) •1· .. '

Pemberatan ancaman·pidana ini ·ctimak~udk~m ak~n.mampu mence­gah terjadinya pelanggaran hak. cip~a 'dan ·sekaligus m.embuat

jera p~ra.pela~tinya.

Fraksi ,ABRI. dapat menerima dari menyetujui pemberatan ant~•. an pidan~ ' ini' . namuri karena I ran«:~·ar;i.ga'rt ~~dang-undang inf me-

'' ' ' l . ' . .

nerapkan 9danya ancaman. p.id~na.: penjara da.n pidana' d~nda yang ' 1,: _ ! . : ,' .• 1 •· · I

dapat dijatuhkan baik secara, · kumulatif 1 maupup alterhatif, .:· • ' ' ' ~ ,I ' I ' ' I

perlu diwaspadai agar dalam ,penerapa~ya tidak ~en.imbulkan permasalahan. . ,

2. Perubahan·delik adua~ menjadi delik.blasa , -I . ,

.Fra~si AERI menya.m~ut d~ngan: rasa .·syuku:r perubahan yang mendasar atas perubahan delik aduan menj,adi de:iik biasa ter-­

h~dap 'pelanggaran hak cipta yang disepakati1oleh semua Fraksi I · . I '

dan Pemerintah. Perubahan delik ~dul'_l:a ··menjadi 9-e.lik .:biasa dim'aksudkan untuk

dapat lebih meningkatkan' eiektivi ta's penindakan yaitu penin•

dakan_ d~pat ~egera 1

dilg.kukan ·tanpa pe.r~u menunggu, 'a4anya

pengaduan d~ri pemegang ··hak cipta ya~g haknya d"-langgar. · Dalam hal ini kesiapan aparat. penyidik yang tangguh dengan penuh kejujuran akan ·men•ntukan berhasilnya penindakan pe­

langgaran hak .cipta, di ~amping peran-serta· masyara~at untuk membantu melaporkan kepa.da yan·g berwaj.ib apabila mengetahui . . '

adanya pelanggaran atas· :Pak . ·cipta.

3. Jangka wak.tu ,izerlincttinsan·. , I

Pemberian jangka waktu pe~lind~gan bagi hak cipta yang diatur · dalam Pasal · 26 dan.Pasal 27 Unda_ng-undang Nom9r 6 Tahun 1982 yait:u ·selama hidup penci.pta dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah· ia meninggal.dunia, kecuali untuk karya foto­grafi dan s~n~matogre.fi berlaku selama ·15 (lima belas) tahun

mulai tanggal ciptaan d~umu.'l1kan untuk pertama kalinya,. dalam

rancangan undang-uridang seluruh ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus dan diganti dengan ketentuan•ketentuan Pasal 26 dan Pasal ·27 baru.

,/ Rumusan ., •••• ~ ; ••..•

i·

.. ' . '

' •. ! . .· ...

·Rumusa:n Pasal 26. dan.-l?aa·a1 27 . bar.u frtarmfa~ pe~bedaan . . . . . . •r· .. .. yang jelas aritara ·jangka waktu perJ.:j..\nQ3.ungan · untuk

. , ' I,: I . J .. -_- . . . .

ciptaan yang sifatnya as]i.i :atau er.t..sinal 1dan ·c_iptaan :i. .- . t· ,, ... ·:. \

· yang.. si.fatnya_ turunan atau deriv.a.tif yai tu sebagai ·

berikut :

a.

b .. I

. . . " Untuk karya cipta yang. si'f atnya asli atau «r~• nal diatur 'ctalam Pasal -26 ayat · ( t) baru, perlin .. ·

. . dungan hukum diberikan untuk 'se,lalna':hid\lp pen-

. .· ,: ' . . ' ' ; ' ! . . '

' 1 ' cipta dan t~rµs; ,berlanjµt sampai deng7n 50. (lima

puiuh)tahun setelah penc~pta meninggai d~nia; ' 1 . • '

t

Untuk ·karya c~pta .yang bersifat turunan.. atau derivatif diatU,ridalam ·]?asal 21 ayat (;t) baru,

' .I •_;. • . . • : l •·

perlindungan huk~~diberikan ·hany~ untu~. selama 50 (lima pullihJ; tahun sejak saat 'karya cipta yang. bersangkutan pertama.kali.diumumkan;

:c. Untuk karya :Cipta d.i, bidang fotografi, prog:ram

komputer, saduran dan penyusunan uunga !'ampai di berikan perlind1;J.ngan . l}ukum ·s elclma 25 ( duapuluh

lima) tahll!1· · Unt.l:l.k karya cipt'a di bidang f'otografi ketentuan

ini merupakan perpanj!angan waktu yang eemula ha.­

nya 15 (lima belas)" tahun;

d. Untuk ciptaan yang'hak ciptanya dipegang-oleh badan hukum·~ mqs1a tierlakunya hak cipta di tetap­k~n .59 (lima puJ=uh) ·tahun terhitung sejak pertama. · kali diumumkan~

Penentuan'jangka waktu perlindungan- bak cipta tersebut. pada hakekatnya merupakan langkah penyesuaian dengan

prektGk yang umum diamit oleh negara-negara lain se ... dangkan perwujudan fungsi sosial yang tetap melekat padanya tidak semata·mata bersi!at formal tetapi da­pat lebi"h oper~sional dan subtantif. Oleh karenanya maka Fraksi ABRl dapat menyetuj~i jang .. ka waktu perlindungan hak cipta se~baga.in~ana dimaksud

di atas.

I 4. Pemberian • • • • • •

'4.

L. !t

. ' 8 -<' ... -• .', ~ , .

-..

:~

. .:: •· - '.• . . . :.' .: .. -- L-' -' . '

_. Pembetlan -perlindungan. jiukwn_ :o:agi·!-iiak.: Cipta ·Asing. · · - , . .. . . . ' • -· , I . ·,

1dan penera;pan .sistifri :~'Comtu1ls-ory. Licensdn&"1 : .• r _ -

- 1

• f • . . . . I . . ~ (. , . , . I . . !. . , . • ,• , . . , - .. ) : . ·. ·: ·'- ·- .. ~ • , . . ~ •

Fra~~si -A~RI:. rilenyartibut · baik 1da-!1 dapat men;vet~jui d,iadakannya perubahan· mengensai _. p~rlindunga.n hu~um .

, . I ' . . .

bagi hak cipta asing, yan~ s~rµula dalam Unda.~1g-. unda:n~ N'omor 6 · Tahun 1962 tentang Hak Cipta mensya­ra tkan ·babwa ciptaa·n tersebut -pertal!la ·· kali diumuplk~h: · :di Indonesia.

r;Ketentuan in.f tern)tata selama ini dAniJ.t~i 'ti<:ia'k jelas ,_

dan s.uli t dilaksanp.kan. · . _ , , 1

• . ,

Dalam rancangan.undang~u~clang irii. selairi -t>e.rs~~ratan _ tersebut.di atas ditambah yaitu-bah\'/a-nega~a daripa~a

' . 1 i:' !

ipemeg~ng-hak cipta_asing-.yang bersangku~an mengadakan - ' . " ' ~. . . . . ...

perj~njian biiateral-.mengenai ·P,~rlindungan hak cipta. .. dengan Negara Republik_ Indonesia ·ri;tah, negara yang ber

,· .... : ·, - .-- ·'' -·. .···' ' --sangkuta.n ikutdalam perjanjian multilateral yang

l . . -

.sama di bidang ha·k cipta juga c!l:ii~pti oleh Negara Re~ publik Indonesia. ,,. 1 .

' . -

Dengan ditefapkannya sist1m "Compul~ory_Licen-sing" dalam.rancangan tmdang-~ndang ini, Fraksi ABRI menyambutnya dengan rasa syukur dan sejalan~dengan­i tu te~atlah bahwa dalam rancap.ga0n un~ang-undang inj. Pasal 1$ dan Pasal 16 Undang .... undang Nomor 6 Tahun _ · 1982 telah d~ubah rumu.sannya ya"i tu ~{egar~ dapat . me-

, I wajibkari pemegang hak cipta as~ng untuk·dalam w~ktu yang. ditentukan, mel8:kuka1? penerjema.ban atau per)la­nyakan :di-.da~am wilayah Negara ;Republ,ik, Indone,sia. Apabila yang ber~sa~gkuta~ · t_idak me:La~ukan -sendir.11

kewajibannya, Ne gar$ dapat me'W~jibkannyf ·. untuk ~e_!ll.­

beri izin ke~~da pi~ak_ lain. Tetapi apabila hal. itupun tidak dilaksanakan maka Negara dapat ·dan l;>erhak melakukannya sendiri •

- ' . I Mengenai: •• •· ••• •-• ••

. . -

(_

,I

-9 -

i-'; --•• "'. {t, ;._,

Mengenai. masala4 . "untuk kepenti:J;l'.gan n.asional 1~. ·te-:J.:a}l.· dirinc.i de~gan "untuk kepentingsin pendid"ikan~ ·:·~lmti pengetahu~ :~-c;.~:· ~egii3.tari ~pen~­litian dan pengernbangan" ..

Dengan demikian -pene:rapan "s.istim ""Compulsory» Licensing" -di Negara Republik Indonesia pengaturan dari :arahnya le.bih dipe~egas.

5. Program Komputer

· Dalamrangka peng.emhangar>; kemarripuan nasio~al khususnya di bi­dang pembuatan program komputer yang rnerupa.kan. '. perangkart lunak da- .

• f .

lam sistim k-ompute~, peranahnya dirasakan, sen;iakin m~n:ingkat dalam menunjangpelaksanaan pembangunan nasional.

Oleh karena i tu .Fraks i,. ABRI meng~g-gap -eepa t gan dapat menyetujui bahwa karya program k

1

omputer yang pada dasar!iya. merupak~n karya cipta di·bida~g ilmu penget~uan layak imtuk <;ii1j.np~gi·dalain rangka hak cipta: dan ditambahkan dalam rumusan Pasal 11. rancangan

l undang..;.undang ini.

6. Seni Batik

Eraksi' ABRI menyambut dengap1

rasa syukur kesepakatan s~mua Fraksi dan Pemerintah yang telah menye~ujui "Se,ni Batik" sebagai karya cipta yang. perlu dilindungi dalam rangka · .. hak cipta ini· dan dimasukkan dalam Pasc_l 11 rancangan undang-undang. Dalarn penjelasan pasalnya diur~ikan mengenai yang dimak::.p.1d dengan seni batik adalah seni. batik ya);ig bl,lkan tradisional, .karena -~eni batik tradisional telah merupakan kebudaYl1.an rakyat dan menjadi

~- milik bers_ama dan dilindungi. b.erdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) U:q.dang-undang Nom~r 6 T.ahun 1982.

· .Seni batik yang bukan· t1'.'ad_is1,onal adalah seni bat.ik kreasi _b8.ru ·atau.seni batik kontem~oreryang perlu mendapatkan.perlin­

dungan hak cipta dalam ranc~mgan· undang-undang _ini.

Tenna~uk dalamkelompok ini adalah karya-ka~a serupa yang terd.a­pat di berbagai_ daerah sepe:rt1 songk~t' t~nun ikat dan lain-lain-

" nya· yang.dewasa ini .berkemhang dan di.inode;r.n.isasi ciptaartn.ya•

7. Penyidik Pejabat Pegf:}Wai,Negeri_Sipil

Dibentuknya penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman yang pengangkat~rmya ber6.asar.._ kan. d.alam· ketentuan · undang•und_ang Nomo:rl. 8 Tahun 19$1 tentan~ Hulnun Acara Pidana merup<;ikah suatu iangkah ma~U di'dalaln pembahastfu R~­cangan-Undang-undang tentang Pe~bahafl. Eitas tJnClang~uhdahg_N6hlor 6 T8hun 1982 tentang Hak Cipta. . , . Dengan adanya penyidik Pejabat Peg;awai Negeri Sipil tdi 1"1:1.de.ng hak cipta ini akan memudahkan pena~ganan penindakan_pelangg~ranhak cipta.

I Hal •••

t".1J,.- -· - .. .. ' .; ' . ·~.· ! '

. ' ' Hal ini dipandarig perlu kareiia p·~anggaran .. te.rnad~P. _hak 'cipta 1ni

bersifat khusus. · ·

Untuk ·itu Fraksi ABRI menyetujui .sepenuhnya p'embentukan penyidik;

Pejabat Pegawai Negerj. Sipil di. bid~ng h.ak c±pta yang dirumuskan

dalam Pasal 47 baru menggantikan Pasal 47 1

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diha·puskan, dengan .pemberi~n ~udul Bab VI A bani

~entang Penyidikan.

Sidang yang mulia. l i

, 'I ·. . . " - .

Setelah mend'ala~i ~emua mat.el:"i · p_asal~pasa~ ·serta. penjelasannya da-, lam Rancangan Undang Undang tentang~Perubahan atas ·undang-undang Nomor

. . .; - r "t :_

6 Tahun 1982 tentang Hak ·Cipta, dan .u~µl saran' serta kelnginan Fra.ksi · ABRI dan Fraksi-f'raksi .lainnya 'yang te·lah selesai' dibah;as dalam pembica-

, ! 'J . ' .

raan tingkat III dan telah tertampung,baik dalarµ batang tubuh maupun da-lam penjelasan rar.:cangan undimg-undang: te·rsebut, ·. FTkksi ABRI be:rkeyakinan

apabila rancangan undang•undang· ihi telah disahkan .. menjadi undang .. undang, ,·. . . ! ' _,

merupakan langkah p~mbaharuan hUkum yang tepat dalam sistim hukurn nasio-nal kita serta akan dapat mencegah tarjadinYa pelanggaran hak cipta dan akan membuat 'jera pelanggarnya ,d:an mampu mewujudkan iklim yang-. lebih baik

bagi tumbuh dan berkem~~ngnya_ gairah bangsa·~, Indonesia nieneipta:klJ.?\ karya-karya di bidang ilmu peng~tanu~n, seni dansastra~ · -

Atas dasar pertimbapgan-pertimbangan te~sebut di atas, Frak~i ABRI dapat menerima dan menyetujui ·ftancang~- yndang;.j.undang tentang Perobah.a~ atas Undang-undang Nomor 6 Tahun·.:t~8:2 .·~entang Ha.k C~:pta int \lntuk disah.,­kan menjadi Undang-uhdang oleh 'Pr<;?q;aen~ ·Republik Indonesia.

Sid.ang yang mul.ia,

Selanjutnya perlrenankanlah kini Fraksi AaRI tnenyampaikan beberapa harapan, sebagai berikut:

Pertama: Setelah r?ncanian·undal'lg..,imdang ini disahkan, agar Pemerintah segera mengambil la:ngkah,: Untuk menyiapkan perangkat keras dan

perangkat lurnaknya, .imusµsnya tenaga penyidik Pejabat Pegawai

Negeri S1pil dari lingkun,gan Departemen Kehakiman;

Kedua : .Agar Pemerintah mengupayakan penerapan undang-undang in.1 dala!Jl waktu yang tidak lama dan lep;h mengfung$ikan koordinasi dan

pengawasan terhadap aparaturnya;

Ketiga : Penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk menyebar~luas~8:n pemahaman akan arti <;an fungsi hak cipta dan isi Undang-und@g tentang Hak Cipta kepada masyarakat perlu penanganan kbusus o-

leh Pemer~ntah;

Keempat: Diharapkan adanya pengertian dan dukungan dari masyarakat luas khususnya para pengus aha yang bergerak -di bidang percetakan., toko bUku, usa}la foto ce>py, rekaman d_an lain-lain u~aha rang

';<'

,; ' ' .... -~ . . ~ ' _.·- :'-!,,;.

sejenis untUk tidak ,rri~layani,·.pe·-rntintaa;n :ata:,i pesa:r;ian yang: .men-jurus ke arah pelanggar~n-.'.nak'• cipta. · ... .,· ... . ' . . .

Yang terhormat Saudara Ketua Siciahg •. , : · i Yang terhormat Saudara Menteri Kel1akiman'.yang mewakili ·Pemerintah beser• ta Staf.

. I

Yang terhormat Saudara-saudara· a:nggota Dewan. Sidang yang·mulia.

Mengakhiri uraian pendapat .akh,ir ini, perkenankanlah kami atas nama Fraksi ABRI sekali lagi menxampaikal'l .. peri.glnargaan' dan terima kasih kepada. " ' . ' . . '·'

Saudara Menteri Kehakiman!be~1erta Staf daJ;l semua,: Fraksi yang telah membe-r t • I • • ~· 1 ! ·. ,'. • , 'o ' .: r• '

rikan pengertian yang mendalam dengan disertai semangat kekeluargaari dan. kebersamaan sehingga dapat meny'eiesaika,.n pembaha,san rancangan undang-un-

dang ini dengan tunt~s sesu~i j.a~~~l. w~ktu ya~ ~,telah ditetapkan. . I _ • • , . • ' ' i

Demikian juga ucapan. terirria kasib. ~ami· tujukan ltepada Sekretariat PANSUS karena keberhasilan sidang-siqang pemba:pasan ini tidak terlepas !

' . '

dari dukungan kelancaran pelayanan Sekretartat, PANSUS. Selanjutnya kepada wartawa~ mep.ia m~ssa, 'radio dan televisi RI yang te­lah meliput jalannyia sidarlg-sidang dan me~yebarluaskannya kepada masya• rakat, Fraksi ABRI men~ampai~an pengha~ga.an dan te:rima kasih. Tidak lupa Fraksi ABRI juga m~nyampa.ikan uoapan terima kasih kepada se-

1 ' • • - - • • -

mua pihak·yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat be:rharga . ... . . ~ .

sebagai bahan pembahasan ran~angan undang.und9:ng ini.

Akhirnya atas perhatian Sidang ·Dewan' yang mulia, kami mengucapkan t , '• I

terima kasih, Semoga Tuhan Yang ~aha Pengasiu lagl~~nyayan~· selalu melim:pahkari. rakh­mat dan hidayah ... Nya.kepada bangsa ~ndo~esia.

Wassalamu' allaikum Warakhma.tullahi .Wab.arakhatuh.

·Jakarta., 9 September 1987

A.n. FR..AKSI ABRI DPR~RI

Juru bicara

TTD

SOEBAGJO . S.H. .. . . , A -·420.