ANALISA KIMIA AIR, MAKANAN DAN MINUMAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN AMAMI DAN BTM

Oleh :

Ni Made Inki Arianti (P07134013004)

Ni Luh Gede Mulan Tirtayanti (P07134013018)

Kadek Dwi Septini (P07134013035)

Ni Putu Meri Kusumawati (P07134013043)

Ni Made Ita Purnamadewi (P07134013048)

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR

JURUSAN ANALIS KESEHATAN

2014/2015

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN AMAMI DAN BTM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi

setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk

melaksanakan pembangunan nasional. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan

tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya

terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan

kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang

jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli

masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh

karena itu perlu dibentuknya undang undang tentang pangan.

UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan ◦ Bab VII tentang Keamanan Pangan, sanitasi pangan, BTM

KEAMANAN PANGANBagian Kesatu

Umumhukumonline.com

Pada Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan pada bagian kesatu pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 yang berisi tentang keamanan pangan. Pada pasal 68 yang terdiri dari 5 pasal yang beirisi tentang Peraturan Pemerintah atau aturan tentang pengawasan pangan. Pada pasal 69 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

a. Sanitasi Pangan;b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;e. penetapan standar Kemasan Pangan;f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dang. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian KeduaSanitasi Pangan

Pada Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan pada bagian kedua tentang sanitasi pangan pada pasal 70 yang berisi 3 ayat dimana sanitasi pangan harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan. Pada pasal 71 yang terdiri dari 3 ayat yang mengatur tentang Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada pasal 72 yang terdiri dari 3 ayat yang mengatur tentang sanksi jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

a. denda;b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;

d. ganti rugi; dan/ataue. pencabutan izin.

Bagian KetigaPengaturan Bahan Tambahan Pangan

Terdiri dari pasal 73 sampai pasal 76 yang berisi tentang pemeriksaan keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan sanksi administrasif apabila ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

UU No.36 Th 2009 tentang Kesehatan

◦ Bagian ke enam belas pasal 109 -112 tentang Pengamanan Makanan dan minuman

Permenkes no. 30 th 2013 ttg informasi gula, garam, lemak BAB II

Bagian KesatuPangan Olahan

Pasal 3(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan yang mengandung Gula, Garam,

dan/atau Lemak untuk diperdagangkan wajib memuat informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/IX/88 No. 1168/Menkes/PER/X/1999

Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/IX/88 No. 1168/Menkes/PER/X/1999 secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan dan penyimpanan.

Penggunaan bahan tambahan pangan sebaiknya dengan dosis di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Jenis BTP ada 2 yaitu GRAS (Generally Recognized as Safe), zat ini aman dan tidak berefek toksik misalnya gula (glukosa). Sedangkan jenis lainnya yaitu ADI (Acceptable Daily Intake), jenis ini selalu ditetapkan batas penggunaan hariannya (daily intake) demi menjaga/melindungi kesehatan konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/88

Di Indonesia telah disusun peraturan tentang Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan ditambahkan dan yang dilarang (disebut Bahan Tambahan Kimia) oleh Departemen

Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/88, terdiri dari golongan BTP yang diizinkan diantaranya:

1. Antioksidan (antioxidant)2. Antikempal (anticaking agent)3. Pengatur keasaman (acidity regulator)4. Pemanis buatan (artificial sweeterner)5. Pemutih dan pematang telur (flour treatment agent)6. Pengemulsi, pemantap dan pengental (emulsifier, stabilizer, thickener)7. Pengawet (preservative)8. Pengeras (firming agent)9. Pewarna (colour)10. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa (flavour, flavour enhancer)11. Sekuestran (sequestrant)Selain BTP yang tercantum dalam peraturan menteri tersebut masih ada beberapa BTP

yang lainnya yang biasa digunakan dalam pangan, misalnya :1. Enzim, yaitu BTP yang berasal dari hewan, tanaman, atau mikroba yang dapat

menguraikan zat secara enzimatis, misalnya membuat pangan menjadi lebih empuk, lebih larut dan lain-lain.

2. Penambah gizi, yaitu bahan tambahan berupa asam amino, mineral, atau vitamin, baik tunggal maupun campuran yang dapat meningkatkan nilai gizi pangan.

3. Humektan, yaitu BTP yang dapat menyerap lembab (uap air) sehingga mempertahankan kadar air pangan.Beberapa bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, menurut

Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 dan No. 1168/Menkes/PER/X/1999:1. Natrium tetraborat (boraks)2. Formalin (formaldehyd)3. Minyak nabati yang dibrominasi (brominanted vegetable oil)4. Kloramfenikol (chlorampenicol)5. Kalium klorat (pottasium chlorate)6. Dietilpirokarbonat (diethylpyrocarbonate, DEPC)7. Nitrofuranzon (nitrofuranzone)8. P-Phenetilkarbamida (p-phenethycarbamide, dulcin, 4-ethoxyphenyl urea)9. Asam salisilat dan garamnya (salicylic acid and its salt)

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/PER/X/1999, selain bahan tambahan diatas masi ada tambahan kimia yang dilarang seperti rhodamin B (pewarna merah), methanyl yellow (pewarna kuning), dulsin (pemanis sintetis) dan potasium bromat (pengeras).

Dalam UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan

Dalam undang – undang ini dijelaskan pada BAB II tentang keamanan pangan

yang terdiri dari enam bagian. Bagian pertama terdiri dari pasal 4,5,6,7,8 dan 9 yang

membahas mengenai sanitasi pangan. Bahan tambahan pangan ( BTP ) diatur dalam

bagian kedua Pasal 10, 11 dan 12. Pangan yang diedarkan dilarang menggunakan

bahan apapun sebagai BTP yang dinyatakan terlarang atau melampaui batas maksimal

yang ditetapkan. Pemerintah menetapkan BTP yang dilarang dan atau dapat

digunakan, serta ambang batas maksimalnya (Pasal 10). BTP yang belum diketahui

dampaknya bagi kesehatan manusia wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya,

dan penggunaannya dalam pangan untuk diedarkan dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan Pemerintah(Pasal 11).

Bagian ketiga terdiri dari pasal 13, 14 dan 15 tentang rekayasa genetika dan

iradasi pangan. Bagian keempat terdiri dari pasal 16,17,18 dan 19 tentang kemasan

pangan. Bagian kelima terdiri dari pasal 20 yang membahas mengenai jaminan mutu

pangan dan pemeriksaan laboratorium. Bagian keenam terdiri dari pasal 21,22 dan 23

yang membahas tentang pangan tercemar.

PP No.28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.

Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang keamanan, mutu dan gizi

pangan. Dalam UU ini dijelaskan ketentuan umum pangan. Penetapan mengenai

keamanan pangan yang meliputi sanitasi, Bahan Tambahan Pangan, pangan produk

rekayasa genetika, Iradiasi pangan, kemasan pangan, jaminan mutu pangan dan

pemeriksaan laboratorium, pangan tercemar. Mutu dan gizi pangan meliputi mutu

pangan, sertifikasi mutu pangan, gizi pangan. Pemasukan dan pengeluaran pangan ke

dalam dan dari wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, peran serta

masyarakat.

Permenkes Nomor 239/Menkes/ Per/V/1985 Menetapkan 30 zat pewarna tertentu yang dinyatakan berbahaya. Zat pewarna

yang dilarang adalah auramine, alkanet, butter yellow, black 7984, burn umber,

chrysbidine, chrysoine S, citrus red no. 2, chocolate brown FB, fast red E, fast yellow

AB, guinea green B, indanthrene blue RS, magenta, metanil yellow, oil orange SS, oil

orange XO, oil yellow AB, oil yellow OB, orange G, orange GGN, orange RN, orchil

and orcein, ponceau 3R, ponceau SX, ponceau 6R, rhodamin B,sudan I, scarlet GN,

violet 6B.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Pada Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang pelabelan pada makanan yang dapat berupa label penambahan bahan tambahan pangan, komposisi ataupun tanggal kadaluarsa bahan pangan tersebut sehingga bahan pangan ataupun makanan layak untuk dikonsumsi.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP)

Keamanan pangan atau makanan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu industri pangan, bahkan juga untuk industri rumah tangga pangan (IRTP). Sebagaimana industri kecil pada umumnya. IRTP pun masih terbelit aneka permasalahan baik yang menyangkut teknis maupun manajerial.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013  Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet

Pada peraturan ini pada BAB III mengatur tentang jenis dan batas maksimun BTP yang diperbolehkan dan BAB IV penggunaan BTP pengawet dan pada BAB V beisi tentang larangan penggunaan BTP yang berlebihan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.239/MENKES/PER/V/1985

Pada Peraturan ini diatur tentang penggunaan zat pewarna, tentang pemanis buatan dan batas penambahan bahan makanan tersebut.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK 00.05.55.6497

Pada Peraturan ini yaitu pada BAB III yang berisi pasal 5 sampai pasal 9 yang berisi tentang bahan dasar digunakan sesuai tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si. 2012. Bahan Tambahan Pangan Edisi II. Jakarta: Bumi

Aksara

Pipimm.2004. UU No 18 th 2012 tentang Pangan ,Keamanan Pangan, sanitasi pangan, BTM.

Online.http://www.pipimm.or.id/admin/file/peraturan/UU%20Nomor

%2018%20Tahun%202012%20Tentang%20Pangan.pdf. Diakses pada 5 Maret

2015.

Pipimm. 2004. PP Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

Online. http://www.pipimm.or.id/view.php?view=1&id=2. Diakses pada 5 Maret

2015.

Nasir, Nurlia. 2013. UU yang Berhubungan dengan Bahan Tambahan Makanan. Online.

http://nuwrrlhiyyaa.blogspot.com/2013/11/uud-yang-berhubungan-dengan-

bahan.html. Diakses pada 5 Maret 2015.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013

Tiny.2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun

1999.Online.http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PP_69_tahun_1999.

pdf. Diakses pada 5 Maret 2015.

Firmansya,Erwin.2013.Batas Maksimun Penggunaan BTP Pengawet.

Online.https://www.academia.edu/5630270/BPOM_No_36_Tahun_2013_Tentang

_Batas_Maksimum_Penggunaan_BTP_Pengawet. Diakses pada 5 Maret 2015.

Rachmadi.2013. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun

2012.Online.http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/article/detail/44.

Diakses pada 5 Maret 2015.