KEBIJAKAN UN SEBAGAI PENGENDALIAN MUTU

(Sebuah Tanggapan)

Mohamad Fadli *)NIM. 0102514062

Dilemma UN

• Dilaksanakan terus, muncul pekikan elemen masyarakat pemerhati pendidikan yang tidak pro, dan terus beranggapan bahwa rendahnya mutu pendidikan Indonesia saat ini merupakan efek kebijakan UN

• Dihapus pun akan rentan masalah, sebab sekolah bisa jadi “seadanya” menyelenggaran proses pembelajaran karena tidak ada pencapaian hasil standar nasional yang harus dikejar

• Kosongnya beban dan iklim kompetisi untuk memperoleh nilai standar yang terpantau dapat memicu lemahnya kinerja guru di sekolah untuk memproses peserta didik secara optimal.

• Mendikbud akan mempertahankan kebijakan ini tahun depan, Doni Koesoema A., berkomentar kontra.

Kontradiksi Opini

• Doni Koesoema A., (Kompas,13/11 2013) menyatakan bahwa dampak masif rusaknya seluruh sendi dan dinamika pendidikan nasional adalah akibat kebijakan UN selama ini.

• Mengatasnamakan kritik masyarakat, Doni Koesoema menulis bahwa UN merupakan biang kerok kualitas pendidikan nasional tak kunjung bangkit.

Tanggapan penulis

• Pandangan Doni Koesoema tentu saja berlebihan sebab patologi (penyakit) UN bukan pada kebijakan tetapi lebih pada sararan yang melaksanakan kebijakan UN itu sendiri.

• Doni Koesoema juga meyatakan bahwa Mendikbud mendasari pemikirannya tentang pendidikan dengan asumsi lama: proses pendidikan ala pabrik (logika pabrik) karena itu, yang dibahas dan diasumsikan adalah pengendalian barang komoditas, bukan manusia

• Mendikbud menulis (dalam Kompas, 23/10/2013): Secara umum pengendalian mutu didahului dengan mengukur nilai produk dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan (Grant, Montgomery). Dengan demikian, dalam pengendalian mutu harus ada kegiatan evaluasi: dari menilai, membandingkan, dan memutuskan hasil penilaian (Bloom).

Tanggapan Penulis• Mendikbud menyatakan hal di atas sebenarnya bukan

mengasumsikan manusia (peserta didik) sebagai produk benda mati dan guru sebagai alat produk benda mati tersebut.

• Mendikbud meminjam alur pikir dua pakar di atas sebagai analogi bahwa betapa pentingnya pengendalian proses dan betapa pentingnya pemantauan hasil proses tersebut melalui alat evaluasi semacam ulangan, tugas, ujian, dan sebagainya sebagai wujud pengendalian melekat (online).

• Sedangkan pengendalian secara terpisah (off line) seperti ujian akhir proses pembelajaran (UN) untuk memastikan lulusan sesuai standar kompetensi.

Realitas UN

• Patologi pelaksanaan tes UN selama ini adalah “kebocoran soal” dengan sekian ragam modusnya sehingga tidak terjadi mekanisme mengukur kompetensi peserta didik yang sesungguhnya harus terukur.

• Ada “pembelaan” dan “keberpihakan” sekolah atas siswa walaupun dalam konteks yang negatif dan sangat tidak dikehendaki oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

• Jalan tengah, mengkombinasikan nilai raport dengan hasil UN dilakukan tetapi tidak menjadi solusi yang baik, sebab sekolah membengkakkan nilai siswa agar mereka bisa lulus.

• Semakin ditingkatkan jumlah variasi dan paket soal, semakin kreatif oknum tertentu yang membocorkan.

• Jual beli soal atau kunci jawaban menjadi “bisnis” subur akhir tahun pelajaran.

• Keterlambatan distribusi paket soal di sejumlah wilayah di tanah air.

Evaluasi, Suatu Keniscayaan

• Evaluasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar keberadaannya.

• Evaluasi merupakan muara proses dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

• Tawaran tes UN sebagai salah satu alat evaluasi: ok. Namun model dan pelaksanaan tes UN harus dirancang dengan sistem yang cerdas agar dampak pelaksanaannya benar-benar mencerdaskan.

Model Hipotetik TES

• Doni Koesoema A., menawarkan ujian sumatif untuk mata pelajaran tertentu bagi kelas IV, VII, dan XI sebagai ganti UN.

• Kendalanya adalah peserta didik masih terpola dengan jenjang SD, SMP, SMA di mana tempat dan kondisi belajarnya berbeda. Artinya, begitu tamat SD, lalu masuk SMP kelas VII, peserta didik diberi ujian sumatif sangat tidak kondusif.

• Informasi terkini, UN tetap dipertahankan dengan pola yang lebih sistematis serta konstruksi soal UN mencakup wilayah berpikir yang lebih luas meliputi: problem solving, afektif, psikomotorik, serta interaktif. Ini merupakan gambaran umum wilayah soal UN.

• Tawaran-tawaran solusi di atas merupakan hipotesa positif yang pantas dihargai, setidaknya ada upaya menemukan solusi guna mengubah sistem yang lebih baik dari sebelumnya.

• Tawaran yang juga mungkin adalah rujuk dengan kebijakan NEM di era 1985. Artinya, nilai UN jangan dijadikan sebagai alat satu-satunya menentukan lulus tidaknya peserta ujian. Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran diberi wewenang untuk menentukan kelulusan peserta didik.

Aspek lain

• Hal lain yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan buku-buku pelajaran tertentu yang di-UN-kan harus seragam sehingga objek yang diukur akan sama untuk semua wilayah di tanah air.

• Pengembangan di luar itu boleh berbeda di setiap wilayah sesuai kondisinya, tetapi paket rujukan materi yang diujikan khusus harus sama.

Terima Kasih