i

MAKALAH

PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA

Disusun Oleh:

SITI MARFUAH GUNDARI

ANIS PUJI LESTARI LISDA RISTIKA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

STAI AL-MA’ARIF BARADATU WAY KANAN – LAMPUNG

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat

limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya kami mampu menyelesaikan tugas

Mata Kuliah Profil Pendidikan ini.

Kami berharap tugas yang kami selesaikan ini dapat bermanfaat bagi

penyusun maupun bagi pembacanya. Agar dapat memahami betapa pentingnya

ilmu pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui di

zaman modern ini semua manusia dituntut untuk mengenyang pendidikan baik di

kota maupun di desa. Kita dituntut untuk menempuh pendidikan hingga tahap

yang tinggi. Supaya kita menjadi tenaga pengajar yang professional.

Penyusun menyadari bayak kekurangan dalam menyelesaikan tugas ini.

Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak supaya

kami bisa lebih baik dan memperbaiki kekuarangan kami.

Baradatu, 12 Februari 2015

Penyusun

iii

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa setiap orang tidak terlepas kerjasama dengan orang lain. Dalam

suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling pengertian, saling

menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini akan menumbuhkan sikap

dasar untuk menciptakan keselarasan keserasian dan keseimbangan dalam

hubungan kemanusiaan antara yang dipimpin dan memimpin. Pengendalian

diri ini pada hakekatnya, bersumber dari pengenalan diri sendiri.

Pengendalian diri tidak hanya pada aspek biologis/jasmaniah, tapi aspek-

aspek yang bersumber dari aspek-aspek kejiwaan.

B. Rumusan Masalah

1. Prinsip kreativitas

2. Prinsip partisipasi

3. Prinsip Koperasi

4. Prinsip Hubungan Kemanusiaan secara Kekuargaan

5. Prinsif pendelegasian dan perencaran kekuasaan dan tanggung jawab

6. Prinsip kekenyalan (fleksibility) organisasi tata kerja.

7. Prinsip pengendalian diri

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui apa itu Prinsip-prinsip Kepemimpinan Pendidikan Yang

Berdasarkan Demokrasi Pancasila dan penerapan kepemimpinan

pendidikan yang berdasarkan pancasila sehingga dapat membantu dan

mengenal prinsip-prinsip dalam kepemimpinan pendidikan tersebut.

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Kepemimpinan Pendidikan Yang Berdasarkan Demokrasi

Pancasila

Bertolak dari definisi Demokrasi Pancasila, maka demokrasi ini

berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan

kepada kesejahteraan rakyak, yang mengandung unsur-unsur kesadaran

religius menolak atheism; kebenaran kecintaan dan berlandaskan budi

pekerti luhur; yang berkepribadian Indonesia; kesinambungan dalam arti

menuju keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara manusia

dengan Tuhannya, lahir batin. Berdasarkan pada depinisi diatas, maka

aspek-aspek yang ada dalam demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :

1. Formil, yang menunjukkan bagaimana caranya partisipasi rakyat diatur

dalam peenyelenggaraan pemerintahan.

2. Materiil, yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat

manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan, yang menghendaki

pemerintahan untuk membahagiakannya dan memanusiakan warga

Negara dalam masyarakat Negara dan masyarakat bangsa-bangsa.

3. Kaidah, yang mengikat Negara dan warga Negara dalam bertindak, dan

menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.

4. Tujuan, yang menunjukan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan

masyarakat yang sejahtera dalam Negara hokum, Negara

kesejahteraan dan Negara kebudayaan.

5. Organisasi, yang menggambarkan perwujudan demokrasi pancasila

dalam organisasi pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

6. Semangat, yang menekankan bahwa demokrasi pancasila memerlukan

warga Negara yang berkepribadiann, berbudi pekekerti luhur dan tekun

dalam pengabdian. (33.61) Dari keenam aspek diatas akan dicoba

untuk di terapkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan yang

berdasarkan pancasila. Tentunya penerapan ini akan terbatas pada

penterjemahan dalam ruang lingkup pendidikan.

3

1. Prinsip pengendalian diri

Bahwa setiap orang tidak terlepas kerjasama dengan orang lain.

Dalam suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling

pengertian, saling menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini

akan menumbuhkan sikap dasar untuk menciptakan keselarasan

keserasian dan keseimbangan dalam hubungan kemanusiaan

antara yang dipimpin dan memimpin.

Pengendalian diri ini pada hakekatnya, bersumber dari

pengenalan diri sendiri. Pengendalian diri tidak hanya pada aspek

biologis/jasmaniah, tapi aspek-aspek yang bersumber dari aspek-

aspek kejiwaan.

Untuk memahami langkah-langkah penggenalisaan diri dalam

rangka pengenalan diri sendiri, maka perlu pedoman dengan

pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa yang terjadi (fenomena hasil kelakuan saya)

b. Mengapa hal kelakuan saya demikian (menganalisis

kelemahan dan kekuatan /hal-hal yang positif yang ada pada

diri saya.

c. Bagaimana saya harus memperbaiki hal-hal yang negatif

terhadap orang lang lain dan bagaimana saya harus memupuk

hal-hal / sifat-sifat yang baik.

d. Bilamana dan dimana harus saya memperbaiki sifat-sifat

negatif dan menumbuhkan sifat-sifat yang positif. Kalau kita

secara kontinyu melatih diri dengan langkah-langkah di atas,

maka kita akan dapat mengendalikan diri dengan kata dan

perbuatan dan berusaha melestarikannya dalam menunaikan

tugas kewajiban di dalam masyarakat.

2. Prinsip partisipasi

Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis masalah

partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga

tersebut dipandang sebagai kepentingan yang mutlak harus

4

dibangkitkan. Pemimpin dengan berbagai usaha mencoba

membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota

stafnya agar mereka merasa dan rela ikut bertanggung jawab dan

selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan dan memecahkan

masalah-masalah yang menyangkut perencanaan dan

pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran.

Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat kemauan dan

kesadaran bertanggung jawab dari pada setiap anggota staf dan

bahkan individu di luar staf yang ada hubungan langsung atau

tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dan

pengajaran pada lembaga kerjanya, dan yang selanjutnya

menunjukan partisipasi mereka secara aktif, berarti satu fungsi

kepemimpinan telah dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Prinsip Koperasi

Adanya partisifasi anggota-anggota staf belum berarti bahwa

kerjasama diantara mereka telah terjalin dengan baik. Partisifasi

yang sempit bisa terjadi dalam bentuk spesialisasi tugas-tugas

wewenang dan tanggung jawab secara ketat diantara anggota-

anggota, dimana setiap anggota seolah-olah berdiri sendiri dan

perpegang teguh tugas-tugasnya, tanggung jawab dan wewenang

masing-masing belaka. Kerja sama untuk kepentingan bersama

itu hendaknya berlangsung `seluas-luasnya meliputi setiap orang

yang ada sankut-pautnya dengan usaha pendidikan dan

pengajaran dari pada lembaga tersebut.

Jonn S. Brubacher dalam bukunya memberikan satu ukuran untuk

menilai kehidupan demokrasi dalam suatu lembaga pendidikan :

Jadi kerja sama tidak hanya berlangsung antara orang-orang yang

berada dalam lembaga atau sekoah tersebut, tetapi kerjasama itu

diperluas denga mereka yang berada diuar lembaga, tetapi yang

iut berkepentingan untuk menjadikan program Pendidikan itu

berhasil dengan baik sebagai satu keseuruhan.

5

Prinsip Hubungan Kemanusiaan secara Kekuargaan Suasana

kerjasama demokrasi sehat tidak akan ada, tanpa ada rasa

persahabatan dan kekeluargaan yang akrab, sikap saling hormat

menghormati secara wajar diantara seuruh waerga lembaga –

lembaga kerja tersebut. Hubungan manusia merupakan pelicin

jalan kearah pemecahan setipa masah yang timbul dan sulit

dihadapi.

Pemimin harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan

– hubungan sosia dan situasi pergaulan seperti tersebut diatas di

dalam embaga kerja yang pemimpinnya itu. Pemimpin tidak

belaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai

dan buruhnya. Tetapi ia sejauh mungkin menempatkan diri

sebagai sahabat terdekat daripada semua anggota stap dan

penyumbang – penyumbang di luar stap dengan tidak pula

meninggalkan sama sekali unsur – unsur forma jabatan.

4. Prinsif pendelegasian dan perencaran kekuasaan dan

tanggung jawab

Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan,

wewenang dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian

harus didelegasikan dan dipencarkan kepada anggota-anggota

staf kerja yang mampu untuk menerima dan melaksanakan

pendelegasian dan pemencaran kekuasaan, wewenang dan

tanggung jawab agar supaya proses kerja lembaga secara

keseluruhan berjalan lancer, efektif dan efisien, dalam

kepemimpinan pendidikan, pemimpin harus percara bahwa setiap

orang dengan siapa ia bekerja, memiliki kemamppuan dan potensi

maksimal yang dapat bermanfaat bagi lembaga kerja itu asalkan

situasi dan kesempatan untuk berbuat kreatif dijamin oleh

pemimpin.

6

Keyakinan seperti inilah yang melandasi kesediaan pemimpin

untuk melaksanakan pendelegasiaan dan pemencaran

wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab tertentu kepada staf

kerjanya. Stephen J. Knecevich dalam bukunya menulis tentang

hal-hal itu sebagai berikut : Bahwa dalam kepemimpinan

pendidikan yang demokratis guru-guru ditempatkan dalam

pandangan dan posisi yang layak oleh pimpinannya. Melalui

“delegation and sharing of authority and responsibility” yang tepat,

serasi dan merata “morale” kerja akan ikut terbina secara sehat;

semangat kerja dan perasaan tanggung jawab akan terbangkit

dan bertumbuh dengan subur.

Melalui cara ini perkembangan pribadi dan jawabatan staf akan

terangsang untuk bertumbuh secara kontinyu, dengan cara ini

pemimpin akan mendapat kesempatan dan mengetahui,

menemukan dan selanjutnya membina kader-kader pimpinan

yang potensial dikalangan anggota stafnya. Pembinaan

kepemimpinan melalui latihan dalam bentuk delegasi dan

pemencaran kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab

merupakan cara yang paling praktis disamping usaha-usaha

pembinaan lainnya bagi kepentingan kepemimpinan pendidikan

yang lebih bermutu di masa depan.

5. Prinsip kekenyalan (fleksibility) organisasi tata kerja.

Organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan

hubungan-hubungan kerja yang harmonis, efektif dan efisien.

Tetapi hendaknya struktur organisasi dan hubungan serta tata

kerja jangan sampai menjadi sesuatu yang sangat kaku sehingga

membawa akibat negatif seperti birokrasi yang bertele-tele antara

lain bisa menghambat kegiatan penetapan dan pelaksanaan

program. Pada tertentu dimana situasi-situasi harus muncul,

kadang-kadang diperlukan keberanian untuk melakukan

penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan hubungan kerja

formal dan hirarki organisasi yang telah ditetapkan, selama

7

penyimpangan itu bisa membantu kelancaran kegiatan kerja dan

mempermudah kelancaran pencapaian tujuan bersama dari pada

organisasi kerja atau lembaga persekolahan tersebut.

Kekenyalan organisasi menjamin organisasi dan tata kerja serta

hubungan-hubungan kerja yan selalu sesuai dengan kenyataan

dan problema baru yang selalu muncul dan berubah terus

menerus, perubahan-perubahan mana yang tidak terlepas dari

hubungan kemanusiaan dalam anggota staf. Hal ini sesuai

dengan pendapat dari Hari R. Douglas menyatakan bahwa :

Dalam kebutuhan yang lebbih luas, hal kekenyalan itu tidak hanya

terbatas pada struktur organisasi, hubungan-hubungan dan tata

kerja, asalkan dalam batas-batas sepanjang hal itu tidak

merugikan kelompok, dan sebaliknya bahkan membawa manfaat

yang baik bagi individu dan untuk kelompok secara keseluruhan.

6. Prinsip kreativitas

Pertumbuhan dan perkembangan sesuatu lembaga pendidikan

pengajaran disamping faktor material dan fasilitas lainnya,

terutama tentang pertumbuhan dan perkembangan program dan

aktivitas kerja, sebagian terbesar berakar pada besar kecilnya

kreativitas kerja dari pada setiap personil pimpinan dan

pelaksanaan di dalam lembaga kerja itu. Keadaan selalu berubah

masyarakat selalu bergerak maju, ilmu pengetahuan dan

tekhnologi terus berkembang pesat dan mempengaruhi

perubahan-perubahan manusia tentang pandangannya mengenai

nilai-nilai dan norma-norma serta standar hidup didalam

masyarakat. Untuk dapat menyesuaikan diri didalam perubahan-

perubahan dan kemajuan masyarakat itu, lembaga kerja yang

kreatif dan dinamis dimana setiap staf anggota muncul dengan

ide-ide, pikiran-pikiran dan konsepsi-konsepsi baru tentang

prosedur, tata kerja dan metode-metode mendidik dan mengajar

yang lebih kreatif.

8

B. Penerapan kepemimpinan pendidikan Yang berdasarkan pancasila

Di dalam prosedur kegiatan pimpinan pendidikan, pelaksanaan prinsip-

prinsip tersebut diatas saling melengkapi dan memperkuat satu sama

lain, sehigga menghasilkan satu kesatuan tindakan yang harmonis dan

serasi.

Selanjutnya sebagian telah dikemukakan didalam uraian-uraian

terdahulu, salah satu cirri khas yang paling menonjol dari pada

kepemimpinan pendidikan yang berdasarkan demokrasi pancasila, ialah

penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk kegiatan “policy and

decision making” yang mengikut sertakan sebanyak mungkin orang-

orang yang akan dipengaruhi, atau turut terlibat di dalam melaksanakan

“policy” dan keputusan-keputusan yang diambil itu.

Kenzevich menegaskan pentingnya kedudukan “policy making and

decision making” oleh anggota-anggota kelompok (staf) dalam

kepemimpinan yang demokratis, seperti yang dituliskannya didalm

bukunya “Administration of Public Education”. Sebagai berikut : Jadi

misalnya dalam satu sekolah, dimana kepala sekolah bersama-sama

guru dan staf sekolah lainnya, wakil-wakil murid disertai pula wakil-wakil

orang tua mereka dan wakil-wakil masyarakat lainnya berpikir dan

bekrja sama didalam penetapan program umum sekolah, kalau

menghendaki pelaksanaan program tersebut didukung dan

dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh

mereka yang terlibat dalam penetapan program itu, sesuai dengan

pungsi dan kemampuan masing-masing.

Pada pihak lain hendaknya dibedakan secara tegas antara penetapan

“policy” dan pelaksanaan “policy” (execution of policy) didalam

pelaksanaannya memang juga diharapkan mereka sejauh mungkin ikut

aktif menjadi pelaksana sesuai dengan jenis-jenis kegiatan konkrit

sebagai penjabaran dari pada policy umum itu. Akan tetapi dalam

masalah pimpinan pelaksana dan penanggung jawab formil umum

hendaknya sesedikit mungkin orang yang berperanan, supaya timbul

9

kekacauan dan kesimpang siuran, dalam memimpin pelaksanaan “

policy” atau program umum itu, maka status dan formal leader harus

diberikan kesempatan penuh atas dasar prinsip-prinsip demokrasi

‘pancasila pula, untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan

dengan pelaksanaan “policy” atau program umum lembaga pendidikan

tersebut.

Dengan demikian pada setiap sekolah, kepala sekolah hendaknya

melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berdasarakan

demmokrasi pancasila itu pada setiap kegiatan sekolah dengan

mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan atau mempunyai

hubungan langsung dengannya. prinsip-prinsip itu hendaknya

diterapkan secara sadar dan penuh kesungguhan dari sejak

pelaksanaan program umum sekolah, pelaksanaan dan evaluasi

terhadap hasil dan pelaksanaan program itu sendiri. Kerjasama

hendaknya dijalin seerat-eratnya diantara semua pihak yang telah

disebutkan di atas dalam hubungan yang harmonis, tenggang rasa,

penuh persahabatan, persaudaraan dan hormat-menghormati secara

wajar diantara sesamanya.

Inisatif dan daya kreatif setiap personil sekolah hendaknya distimulir

dan dibangkitkan sebaik-baiknya, sekolah harus bertumbuh menjadi

satu lembaga kerjasama yang demokratis penuh dinamika. Adanya

sesuatu yang ideal benar bahwa suasana kepemimpinan yang

demokratis berdasarkan pancasila semacam itu dapat segera terbina

pada seluruh lembaga-lembaga pimpinan dan pelaksana pendidikan

dan pengajaran kita dalam jangka waktu relative singkat. Akan tetapi

sikap optimism paedagogis dan penyadaran akan pentingnya masalah

ini, serta dengan penuh kesungguhan, ketekunan dan penuh

keberanian susila didalam berbuat untuk menciptakan situasi

kepemimpinan semacam itu, maka harap-harapan semacam itu pasti

tercapai dan tidak hanya merupakan impian dan pantasi belaka.

10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Demokrasi ini berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan yang

ditujukan kepada kesejahteraan rakyak, yang mengandung unsur-unsur

kesadaran religius menolak atheism; kebenaran kecintaan dan

berlandaskan budi pekerti luhur; yang berkepribadian Indonesia;

kesinambungan dalam arti menuju keseimbangan antara individu dan

masyarakat, antara manusia dengan Tuhannya, lahir batin. Berdasarkan

pada depinisi diatas, maka aspek-aspek yang ada dalam demokrasi

pancasila adalah sebagai berikut :

a. Formil

b. Materiil

c. Kaidah

d. Tujuan

e. Organisasi

f. Semangat

Dari keenam aspek diatas akan dicoba untuk di terapkan pada prinsip-

prinsip kepemimpinan pendidikan yang berdasarkan pancasila. Dalam

suasana kerjasama dengan orang lain diperlukan saling pengertian, saling

menghargai dan saling tenggang rasa. Hal ini akan menumbuhkan sikap

dasar untuk menciptakan keselarasan keserasian dan keseimbangan

dalam hubungan kemanusiaan antara yang dipimpin dan memimpin. Di

dalam prosedur kegiatan pimpinan pendidikan, pelaksanaan prinsip-prinsip

tersebut diatas saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sehigga

menghasilkan satu kesatuan tindakan yang harmonis dan serasi.

11

DAFTAR PUSTAKA

Tim Icce Uin Jakarta, Demokrasi & Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani,

Fauzan, M.A. Islam Dan Kemodernan Politik Berbasis Pemuda, Binamuda

Ciptakreasi Tanggerang. Cetakan Pertama, Juni 2008

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam. Penerbit Amzah Jakarta, Cetakan

Pertama, Agustus 2005

Abdullah Abbas, Al Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman. Pt. Lentera Hati,

Tanggerang. Cetakan Ii, Mei 2012

Prof.Dr. Raghib As Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia. Pustaka

Al Kautsar Jakarta, Cetakan Pertama Desember 2012

Anang Zamroni, Suratno. Fikih Madrasah Aliyah Keagamaan . Pt. Wangsa

Jatra Lestari, Solo. Cetakan Pertama 2012

Http//:Referensi Kepemimpinan .Blogspot.Com