Tahun 2014

MAKALAH ISLAM Save Kementerian Agama

MAKALAH ISLAM

#Save Kementerian Agama

Disusun oleh :

M. Fuad Nasar, M.Sc

(Wakil Sekretaris BAZNAS)

“Save Kementerian Agama, selamatkan Kementerian

Agama.”

Kata yang tepat di tengah prahara korupsi yang

mengguncang institusi Kementerian Agama pertengahan

2014 ini. Penetapan Suryadharma Ali yang sedang

menjabat Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu II

sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah berita

mengejutkan dan menimbulkan keprihatinan. Musibah

umat yang harus disikapi dengan introspeksi. Kasus

korupsi gampang sekali menyambar pejabat, institusi dan

urusan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi

penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 -2013, KPK

tidak menerapkan prinsip anak tangga, yaitu menjerat

pelaku korupsi mulai dari pejabat terendah hingga ke atas,

melainkan sebaliknya langsung menyeret pejabat

tertinggi yang bertanggungjawab. Kasus korupsi menjadi

pukulan terberat kewibawaan institusi Kementerian

Agama yang beberapa kali tercoreng. Ketua KPK

Abraham Samad mengatakan “Kementerian Agama tak

pernah berhenti melakukan korupsi”.

Sejak kasus korupsi penyimpangan dana abadi

umat tahun 2001-2005 yang menyeret mantan Menteri

Agama dan mantan Dirjen BIPH, Kementerian Agama

telah melakukan langkah penataan dalam kerangka

Reformasi Birokrasi yang terus berjalan. Pada 2012

dilakukan pencanangan “Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi” oleh Menteri Agama Suryadharma

Ali. Namun di sisi lain, penyelenggaraan haji yang

dikelola Kementerian Agama selalu menjadi bidikan KPK

karena mengandung banyak titik rawan dan potensi

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang

berujung pada tindak pidana korupsi.

Korupsi di Kementerian Agama dianggap kasus

luar biasa dan karena itu menjadi top news di berbagai

media serta menjadi bahan cemooh masyarakat. Belum

selesai korupsi yang satu muncul korupsi yang lain.

Kenapa korupsi terjadi di kementerian yang membawa

nama agama. Kenapa kasus korupsi haji sampai dua kali

menjerat Menteri Agama di era reformasi. Sistem dan

regulasi yang salah atau manusianya yang bekerja tidak

benar?

Siapa pun yang menjabat Menteri Agama, Dirjen,

dan posisi lainnya, tidak ada yang berniat merusak dan

membusukkan kementerian yang merupakan warisan para

ulama. Namun tidak bisa dipungkiri, sistem yang tidak

dibenahi dan perangkap kepentingan politik dan bisnis

menjadi faktor yang merusak. Reformasi birokrasi yang

dilakukan ternyata belum mampu menutup seluruh pintu

dan celah korupsi.

Secara umum korupsi yang menjangkiti birokrasi

Indonesia sangat kompleks permasalahannya. Korupsi

secara konvensional terjadi karena sifat serakah sehingga

mencampur-adukkan yang haq dan yang bathil. Dugaan

korupsi timbul karena ada masalah dalam aspek legal dan

“bussines process” terkait dengan pengadaan barang dan

jasa. Korupsi merajalela karena pengawasan internal yang

tidak berjalan dengan baik. Di samping itu korupsi timbul

akibat ketidakberanian bawahan mengingatkan atasan

yang keliru atau menolak kemauan atasan yang tidak

benar. Pada kasus-kasus korupsi yang terorganisir,

kesalahan atasan selalu melibatkan bawahan, dan

kesalahan bawahan tidak lepas dari tanggungjawab atasan

dalam satu rangkaian perbuatan hukum.

Patut direnungkan sinyalemen yang disampaikan

Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Wakil

Presiden RI Pertama almarhum Mohammad Hatta tahun

1970-an bahwa “korupsi telah membudaya di Indonesia”.

Kita lihat sehari-hari bukti korupsi yang membudaya.

Terbongkarnya korupsi besar tidak berpengaruh terhadap

merajalelanya korupsi kecil. Pencegahan korupsi kecil

tidak menghentikan korupsi besar. Korupsi semakin masif

dan sistematis.

Pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan

pengetahuan tentang apa yang benar dan salah, tetapi

membutuhkan keberanian dan keteladanan. Setelah

Suryadharma Ali semoga tidak ada lagi Menteri Agama

yang tersandung kasus korupsi. Menteri Agama akan

berganti setiap lima tahun, tetapi tugas dan fungsi

Kementerian Agama insya Allah akan tetap

berkesinambungan.

Seiring dengan itu untuk perbaikan ke depan,

pengangkatan Menteri Agama pada kabinet mendatang

patut mempertimbangkan bahwa jabatan Menteri Agama

sebaiknya berasal dari kalangan nonpartai. Kalaupun

kader partai politik, tidak merangkap jabatan di parpol

karena rawan penyalahgunaan wewenang. Loyalitas

kepada partai berakhir tatkala loyalitas kepada negara

dimulai. Pandangan dan pemikiran ini dikemukakan demi

untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang

rawan di Kementerian Agama baik pusat maupun daerah.

Pencegahan korupsi harus dimulai dari hulu-nya.

Kementerian Agama sebagai simbol moral pemerintah

harus steril dari kepentingan politik selain politik

kenegaraan.

Seorang Menteri Agama harus bisa menjaga

muruah pribadi dan muruah institusi. Jabatan bisa

memuliakan dan bisa menghinakan. Mantan Menteri

Agama almarhum H. Munawir Sjadzali mengatakan,

“Orang Kementerian Agama adalah ibarat orang

berpakaian putih. Jika kena noda sedikit saja, jelas

kelihatan.”

Kementerian Agama yang didirikan pada 3

Januari 1946 dengan Menteri Agama Pertama almarhum

Prof. Dr. HM Rasjidi merupakan satu-satunya

kementerian yang merepresentasikan wajah umat Islam

dan wajah umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu

Menteri Agama harus berlaku adil dan merangkul semua

golongan. Semua golongan bertanggungjawab terhadap

masa depan Kementerian Agama.

Kewibawaan institusi dan aparatur Kementerian

Agama harus ditegakkan dan diselamatkan dari krisis

kepercayaan publik. Kasus korupsi kali ini adalah

momentum untuk melakukan perubahan dan penataan

secara fundamental dan elegent terhadap seluruh tugas

dan fungsi di Kementerian Agama yang rawan korupsi.

Dalam kaitan ini kritik masyarakat harus dijawab dengan

perbaikan yang mendasar. Selain itu saran dan nasehat

dari para mantan pimpinan dan sesepuh Kementerian

Agama patut diminta dalam rangka memperbaiki

kementerian ini yang berulang kali diguncang kasus

korupsi. Semangat kerja pegawai harus dibangun dengan

panduan nilai-nilai agama. Pegawai yang bersih dan

mempunyai integritas masih banyak di Kementerian

Agama. Insya Allah, badai pasti berlalu. Wallahu a’lam

bisshawab.