lakip 2011 acc

2011,

______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah

diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud

ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan

lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut

2011,


2

dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Enrekang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah

kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemagang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan

dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Enrekang dalam satu

tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan

kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian

Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum,

transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia

yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

2011,


3

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Enrekang merupakan kegiatan

rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian Lakip Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2012.

Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang ada dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sebagai kawal depan ( port post ) dalam penegakan hukum, khususnya bidang

perdata agama Islam, maka dituntut adanya sinergi yang berkesinambungan dalam usahanya untuk membantu

mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Enrekang adalah sebuah nama daerah dengan status Daerah Tingkat II di kawasan Prop. Sulawesi Selatan,

terbentang mulai dari Km. 195 s/d Km.280 dari sebelah utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar.) Tepatnya

pada 3°14’36’’ - 3°50’0’’ LS dan 119°40’53’’ - 120°6’33’’ BT, dengan luas sekitar 1.786,01 Km2 atau sekitar 2,83% dari luas

Prop. Sulawesi Selatan.

Kabupaten Enrekang berbatasan dengan wilayah:

Sebelah utara: Kabupaten Tana Toraja

Sebelah timur: Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan: Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang.

2011,


4

Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 2.

Dalam pada itu, ia mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga peradilan lainnya dalam

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia ( vide. Pasal 20, 21, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945, Pasal 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), dan pada pasal 3 ayat (1) Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,

Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke

Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004 maka secara administratif pembinaan organisasi, administrasi dan finansial

Peradilan Agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama namun dialihkan ke Mahkamah Agung sesuai

dengan maksud pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi,

administrasi dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2011,


5

B. Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan mengacu pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung.

Tugas pokok pengadilan agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 adalah :

1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

2. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

3. Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subyek hukumnya orang –orang yang beragama Islam,

sepanjang berkaitan dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

4. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan Undang-undang, antara lain

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di Pusat

maupun di Daerah, apabila diminta.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta

penyelesaian perkara dan eksekusi.

2011,


6

Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi

peradilan lainnya.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama ( Umum,

Kepegawaian dan Keuangan).

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa

antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam

pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan

sebagainya.

Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab

rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

2011,


7

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Enrekang, Tahun

2011 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi.

BAB I

Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika

penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 beserta Visi dan Misi, tujuan dan

sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan 2011 dan perjanjian kinerja/dokumen

penetapan kinerja tahun 2011.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja, dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi

kinerja), analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV

Penutup, dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.

2011,


8

BAB V

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2012

4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014

5. SK. Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2011,


9

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010-2014

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang

harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan

global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan

perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda

organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para

pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut,

sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan

(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri

sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing

2011,


10

(SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang

sekarang ini masih terbatas.

Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 sampai 5

tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan,

peluang serta isu-isu strategis.

Dalam rencana stratejik telah disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator-

indikatornya yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Enrekang dengan

mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki untuk kurung waktu 1 (satu) tahun ke depan.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang yaitu :

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Enrekang adalah Mewujudkan Pengadilan Agama Enrekang sebagai Peradilan yang

bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan.

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Enrekang sesuai dengan tugas pokoknya adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh ummat Islam di Indonesia di bidang perkawinan, waris dan

wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shadaqah dan ekonomi syari’ah adalah :

2011,


11

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;

3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;

4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat

2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan

target.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor

4. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Uraian

1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.

2) Meningkatkatnya kualitas SDM pegawai.

3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.

2011,


12

4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.

5) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung

RI serta pihak-pihak terkait.

6) Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

sehari-hari.

7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.

8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

9) Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

10) Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.

b. Indikator

1) Terkelolanya gaji dan tunjangan dengan indikator keluaran sub kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai termasuk uang makan dan lembur.

2) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan indikator keluaran sub kegiatan :

a) Tersedianya poliklinik dan obat-obatan

b) Terwujudnya pakaian dinas

c) Tersedianya pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu

d) Terselenggaranya perpustakaan/kearsipan dan dokumentasi.

2011,


13

e) Terwujudnya perawatan gedung

f) Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4

g) Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 2

h) Terwujudnya perawatan sarana gedung.

i) Terselenggaranya langganan daya dan jasa.

j) Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan.

k) Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat

l) Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan.

3) Terwujudnya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator keluaran

sub kegiatan :

a) Terwujudnya Rehabilitasi Gedung Kantor.

b) Terselenggaranya pengadaan meubelair.

c) Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data.

d) Terselenggaranya pengadaan AC.

e) Terwujudnya pembangunan pagar kantor.

4) Tersedianya dana bantuan hukum dengan indikator keluaran sub kegiatan :

a) Terwujudnya perkara prodeo, dan

2011,


14

b) Terselenggaranya pelaksanaan sidang keliling.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2011, Pengadilan Agama Enrekang memiliki

kebijakan dan program yaitu :

a. Kebijakan

1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.

2) Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan

dan penjenjangan.

3) Melakukan koordinasi dengan PTA Makassar dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja

pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.

4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.

5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan.

7) Menetapkan standarisasi biaya perkara.

8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media

informasi elektronik.

2011,


15

b. Program

Secara khusus, untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut, maka program kerja pun

ditetapkan untuk satu tahun ke depan berupa :

1. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. terdiri dari

beberapa kegiatan pokok yaitu :

a. Layanan Perkantoran meliputi Pembayaran Gaji, dan Tunjangan ;

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi Polilklinik/Obat-obatan,

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pertemuan/Jamuan Delegasi/Tamu, Penyelenggaraan

Perpustakaan/Kearsipan dan Dokumentasi, Perawatan Gedung Kantor, Perawatan Kendaraan

Bermotor Roda 4, Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, Perawatan Sarana gedung, Langganan

Daya dan Jasa, Jasa Keamanan/Kebersihan, Jasa Pos/Giro, Operasional Perkantoran dan Pimpinan.

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan kegiatan pokok

berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama yang meliputi :

a. Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Gedung Kantor ;

b. Pengadaan Meubelair;

c. Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Pengadaan Printer, Laktop dan UPS.

d. Pengadaan AC (Air Conditioning)

2011,


16

e. Sarana dan Prasarana Lingkungan berupa Pembangunan Pagar Kantor.

3. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan pokok yaitu Perkara bagi

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu yang meliputi :

a. Perkara Prodeo dan;

b. Sidang Keliling.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2011

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik melalui berbagai kegiatan. Rencana kinerja meliputi sasaran yang akan

dicapai dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011 disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya.

Setiap kegiatan disertai dengan indikator-indikator kinerja input, output, outcome, benefit dan imfact yang

masing-masing disertai dengan rencana capaiannya.

Khusus indikator benefit dan impact, walaupun agak sulit diukur tetapi tetap diidentifikasi, tidak ada bobot

tertentu pada indikator ini melainkan hanya berupa persentase rencana capaian kinerja.

Usaha untuk mencapai tujuan pertama berupa akselerasi pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat

dengan sasaran berupa terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat melalui pelayanan hukum secara prima yang

dilaksanakan oleh aparat peradilan secara umum sebagai subyek harus dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang

2011,


17

memadai, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal dan terkonsentrasi. Oleh karena itu ditetapkan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan :

1). Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan selama tahun anggaran 2011 secara efisien, transparan dan

akuntabel.

2). Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan indikator berupa :

a. Pelayanan Poliklinik dan obat-obatan ;

b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai ;

c. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu

d. Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan dan dokumentasi ;

e. Perawatan gedung kantor ;

f. Perawatan kendaraan bermotor roda-4;

g. Perawatan kendaraan bermotor roda-2 ;

h. Perawatan sarana gedung ;

i. Langganan daya dan jasa ;

j. Jasa keamanan / kebersihan;

k. Jasa Pos/Giro/Sertifikat;

l. Operasional Perkantoran dan Pimpinan ;

2011,


18

Tujuan kedua berupa Peningkatan sumber daya aparatur peradilan dan Peningkatan sarana dan prasarana

peradilan yang memadai ditempuh melalui Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,

dengan kegiatan utama berupa pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana, dengan indikator :

1) Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Enrekang untuk penyesuaian

prototype tampak depan seluas 500 M2;

2) Pengadaan Meubelair ;

3) Pengadaan alat pengolah data ;

4) Pengadaan AC dan

5) Sarana dan Prasarana Lingkungan berupa Pembangunan Pagar Kantor seluas 200 M2.

Tujuan ketiga adalah Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hukum sehingga tercipta budaya taat

hukum, dilaksanakan melalui program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan operasional

penanganan perkara, yang meliputi jenis kegiatan Operasional Persidangan Peradilan :

1) Perkara Prodeo dan

2) Pelaksanaan Sidang keliling.

2011,


19

Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2011 Instansi/Unit Organisasi : Pengadilan Agama Enrekang

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN INDIKATOR

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

1.

2.

3.

4.

Terwujudnya kesejahteraan pegawai. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.

Pegawai/ Pelaksana yang mampu dan Profesional.

Penyelesaian perkara tepat waktu 100 %

Pelayanan hukum kepada masyarakat 100 %

Putusan Hakim 100 %

Memberikan kepastian hukum kepada para pihak 100 %

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100%

DUKUNGAN

MANAJEMEN

DAN

PELAKSANA

AN TUGAS

TEKNIS

LAINNYA

MAHKAMAH

AGUNG

Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan. - Pembayaran

Gaji, dan Tunjangan, Lembur. 0001

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Terlaksananya kelancaran administrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111,-21,-22,-23,-24,-25,-26,-29,-51,-2211

Bulan, orang

13 Bulan

Dana : Rp. 1.143.553.000 Hasil : 100 %

Terlaksananya Operasional dan perkantoran.

Tahun, Stel, Unit, Paket,

M2.

Dana : Rp. 248.356.000 Hasil : 100 %

2011,


20

5.

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke PTA Makassar dan Mahkamah Agung serta pihak-pihak terkait.

Terwujudnya kesehatan pegawai 100%

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 100%

Terlaksananya pertemuan/ jamuan delegasi/tamu 100%

Terlaksananya penyelengga-raan perpus-takaan/kearsipan/dokumentasi 100%

Terlaksananya perawatan gedung kantor 100%

Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor roda-4 100%

- Poliklinik/Obat-obatan(Termasuk honorarium Dokter dan Perawat) A

- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai. B

- Terpenuhinya

pertemuan/jamuan delegasi/tamu. C

- Penyeleng-garaan Perpustakaan/ Kearsipan/Dokumentasi. D

- Perawatan

Gedung Kantor E

- Perawatan

Kendaraan Bermotor Roda empat F

Biaya Kesehatan Pegawai (12 bln x 21 Peg) 521119 Belanja Pakaian Dinas (21 Pegx 1 Stel) 521119 Bahan dan Konsumsi 521119

- Bahan Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi

- Pemeliharaan

gedung dan bangunan 523111

- Pemeliharaan

bermotor roda-4 523121

1 Tahun

Rp. 340.000/ stel

1 Tahun

1 Tahun

300 m2

1 Unit

Dana : Rp. 1.200.000 Hasil : 100 % Dana : Rp. 7.140.000 Hasil 100 % Dana : Rp. 3.600.000 Hasil 100 % Dana : Rp. 1.000.000 Hasil 100 % Dana : Rp.17.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.16.350.000 Hasil : 100%

2011,


21


Terlaksananya perawatan sarana gedung 100%

Terselesaikan biaya daya dan jasa 100%

Terlaksananya keamanan/kebersihan kantor 100%

Terselesaikan biaya jasa pos/giro/sertifikat 100%

Terlaksananya operasional perkantoran dan pimpinan 100%

- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda dua. G

- Perawatan

sarana gedung. H

- Langganan

Daya dan Jasa I.

- Jasa Keamanan

/ Kebersihan J

- Penyelenggaraa

n pengiriman surat dinas K

- Operasional

Perkantoran dan Pimpinan L

- Pemeliharaan bermotor roda-2 523121

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121

- Listrik - Telpon - Air 522111 - Honor Satpam

2 orang, pramubakti 3 orang, sopir 1 orang

521119 - Keperluan

surat dinas

- Keperluan Pokok Pegawai 521111

9 Unit

Unit/Org

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

21 Org

Dana : Rp.21.771.000 Hasil : 100% Dana : Rp.11.945.000 Hasil : 100% Dana : Rp.41.400.000 Hasil 100 % Dana : Rp.60.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.2.400.000 Hasil : 100% Dana : Rp.13.650.000 Hasil : 100%

2011,


22

- Honor

Pengelolah Kegiatan 521115

- Perjalanan Biasa

524111

12 Bulan

15 Kali

Dana : Rp.31.920.000 Hasil : 100 % Dana : Rp.18.980.000 Hasil : 100%

6.

Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sarana dan prasarana kerja/kantor.

Kinerja aparat meningkat 100 %

Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana gedung 100%

Terlaksananya pengadaan Meubelair 100%

Terlaksananya pengadaan alat pengolah data 100%

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

- Bangunan Gedung Kantor. 1072.01

- Pengadaan Meubelair 1072.03

- Pengadaan Alat

Pengolah Data 1072.05

- Pengadaan AC 1072.08

- Sarana dan

Prasarana Lingkungan 1072.12

- Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Kantor 533111

- Belanja Modal

Pengadaan Meubelair 532111

- Printer, UPS dan Laktop 532111

- Belanja Modal Pengadaan AC 532111

- Pembangunan Pagar 533111

500 M2

10 Set

8 Unit

2 Unit

200 M2

Dana : Rp. 950.000.000 Hasil : 100%

Dana : Rp. 300.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.15.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.15.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp. 300.000.000 Hasil : 100%

2011,


23

7. 8. 9. 10.

Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara Terwujudnya system pelayanan administrasi dan informasi yang akurat Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.

1. Penetapan

dan penentuan biaya perkara.

2. Jumlah

perkara diputus

3. Registrasi

berkas perkara

Terlaksananya Penegakan hukum 100%

Terlaksananya Operasional Pelayanan Hukum dan sidang keliling 100%

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

- Perkara Prodeo

- Sidang Keliling

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521219

- Belanja Sewa

522114

- Belanja Perjalanan Lainnya 524119

5 Perkara

5 kali

5 kali

Dana : Rp.1. 500.000 Hasil : 100% Dana : Rp.1.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.6.500.000 Hasil : 100%

2011,


24

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA ENREKANG

TAHUN 2011

NO PROGRAM UTAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME ANGGARAN

(Rp) URAIAN TARGET URAIAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

PROGRAM

DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS

LAINNYA

MAHKAMAH

AGUNG

1. Pembayaran Gaji

dan Tunjangan 1.

Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 13 Bulan

Terlaksananya pembayaran

gaji, Tunjangan dan uang

makan PNS

100 1.117.513.000

2. Pembayaran Uang Lembur 1 Paket Terlaksananya Pembayaran 100 26.040.000

uang lembur pegawai

2. Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

1. Biaya Kesehatan Pegawai 12 Bulan Terwujudnya kesehatan

prima pegawai 100 1.200.000

2. Biaya Pengadaan Pakaian

Dinas Pegawai 21 Stel

Terlaksananya pengadaan

pakaian dinas 100 7.140.000

3. Biaya Pertemuan/Jamuan

Delegasi/Misi/Tamu 12 Bulan

Terlaksananya Pertemuan/

Jamuan/Delegasi/Tamu 100 3.600.000

2011,


25

4.

Biaya Bahan Perpustakaan,

Kearsipan dan

Dokumerntasi

1 Tahun

Terlaksananya Bahan

Perpustakaan, arsip dan

dokumentasi

100 1.000.000

5 Pembayaran Perawatan

Gedung Kantor 300 M2

Terlaksananya Perawatan

Gedung Kantor 100 17.000.000

Pembayaran Biaya

Perawatan Kendaraan

Bermotor Roda Empat

1 Unit Terlaksananya Perawatan

Kendaraan Roda Empat 100 16.350.000

6

7

Pembayaran Biaya

Perawatan Kendaraan

Bermotor Roda Dua


Kendaraan Roda Dua 100 21.771.000

8

Biaya Perawatan Sarana

Gedung Kantor 4 kgt


sarana Gedung Kantor 100 11.945.000

9

Biaya Langganan Daya

dan Jasa 12 Bulan

Terlaksananya Layanan

Daya dan Jasa Listrik,

Telepon dan Air

100 41.400.000

10

Biaya Jasa Keamanan

/Kebersihan 12 Bulan

Terlaksananya keamanan

dan kebersihan lingkungan

gedung kantor

100 60.000.000

11

Biaya Jasa Pos / Giro /

sertifikat 12 Bulan

Terlaksananya Pengiriman

Surat Dinas 100 2.400.000

12 Biaya keperluan

perkantoran 12 Bulan

Terlaksananya keperluan

perkantoran 100 13.650.000

13

Pembayaran Honor

Pengelolah

kegiatan/keuangan

12 Bulan


honor pengelolah

kegiatan/keuangan

100 31.920.000

2011,


26

14 Biaya Perjalanan Dinas

Biasa

1 Tahun Terlaksananya pembayaran

perjalanan dinas

100 18.980.000

2.

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

MAHKAMAH

AGUNG

1 Bangunan

Gedung Kantor 1

Rehabilitasi Gedung

Kantor 500 m2

Terlaksananya Rehabilitasi

Gedung Kantor 100 950.000.000

Meubelair 2 Biaya Pengadaan

Meubelair 10 set

Terlaksananya Pengadaan

Meubelair 100 300.000.000 2

Alat Pengolah

Data

Biaya Pengadaan Alat

Pengolah Data 8 Unit


Alat Pengolah Data 100 15.000.000 3 3

Air Conditioning

Biaya Pengadaan AC 2 Unit Terlaksananya Pengadaan

AC 100 15.000.000 4 4

5

Sarana dan

Prasarana

Lingkungan

5

Biaya Pembangunan

sarana dan prasarana

Gedung/Pagar

200 M2 Terlaksananya

Pembangunan Pagar Kantor 100 300.000.000

3

PROGRAM

PENINGKATAN

MANAJEMEN

PERADILAN

AGAMA

1 Perkara Prodeo 1 Biaya Perkara Prodeo 5 PKR Terlaksananya Perkara

Prodeo 100 1.500.000

2 Sidang Keliling 2 Biaya Sidang Keliling 5 Kali Terlaksananya Sidang

Keliling 100 7.500.000

2011,


27

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Enrekang ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja dengan

berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dari dana APBN sebesar Rp.

2.980.909.000,00. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Enrekang nomor : 0616//005-01.2/23/2011

tanggal 20 Desember 2010 yang mencakup 3 (tiga) program pokok dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung Rp. 1.391.909.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 1.580.000.000,00

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 9.000.000,00

Pada bab ini juga akan diuraikan pengukuran dan analisis kinerja serta aspek keuangan yang mempengaruhi

capaian kinerja serta strategi pemecahan masalah tersebut. Cara yang ditempuh dalam pengukuran tingkat capaian kinerja

dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi antara masing-masing indikator kinerja

sasaran.

Secara umum program yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal namun terdapat beberapa sub kegiatan

yang tidak tercapai secara optimal, terhadap kegiatan yang tidak tercapai tersebut diupayakan perbaikan dan penyesuaian

agar dapat ditindaklanjuti pada tahun 2012 mendatang.

2011,


28

A. PENGUKURAN KINERJA

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Pada program ini meliputi layanan perkantoran yang terbagi atas dua kegiatan utama, yaitu :

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Sasaran :

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan.

Indikator Kegiatan :

1. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan, dengan :

* input : Dana APBN sebesar Rp. 951.193.000,00

* Keluaran berupa terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan , persentase 113,13%.

* Hasil yang diharapkan adalah penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu (100%);

* Manfaat : Terpenuhinya kesejahteraan aparat (100%),

* Dampak berupa terciptanya pelayanan secara prima (100%).

2. Pembayaran uang makan PNS, dengan :

* Input : Dana APBN sebesar Rp. 166.320.000,00, 21 orang pegawai dengan persentase 100%.

* Keluaran berupa terealisasinya uang makan PNS untuk 21 Pegawai sejumlah Rp. 150.720.000,00, persentase

90,62%.

2011,


29

* Hasil yang diharapkan penyelesaian uang makan secara tepat waktu (100%) sehingga Manfaat berupa

meningkatnya pelayanan hukum kepada masayarakat (100%) dan dampak berupa meningkatnya

kesejahteraan pegawai (100%).

3. Pembayaran uang Lembur Pegawai, dengan prediksi :

* Input : Dana yang tersedia sejumlah Rp. 26.040.000,00 dengan frekuensi pekerjaan lembur sebanyak 840,00

OJ, persentase 100 %.

* Keluaran berupa terselesaikannya sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada jam kerja atau sebesar

Rp. 26.016.000,00 selama 1 (satu) tahun, persentase yang tercapai 99,91 %.

* Hasil yang diperoleh berupa meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat (99%) dan dampak

berupa tercapainya tertib administrasi perkara dapat terwujud dengan baik (99%).

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Sasaran :

Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Kegiatan ini terdiri atas 12 ( dua belas ) sub kegiatan, dengan indikator sub kegiatan berupa :

1. Pelayanan Poliklinik dan Obat-obatan ( termasuk honorarium dokter dan perawat ).

* Input : Anggaran sejumlah Rp. 1.200.000,00 selama 1 ( satu ) tahun, persentase 100 %.

2011,


30

* Output berupa terselesaikannya pembayaran pelayanan poliklinik dan biaya obat-obatan sejumlah

Rp. 1.200.000,00 persentase 100%.

* Benefict berupa terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pegawai ( 100% )

* Impactnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat ( 100% )

2. Pengadaan pakaian dinas pegawai, nilai pencapaian indikator :

* Input : rencana 1 stel pakaian untuk 21 orang pegawai dengan jumlah anggaran tersedia

Rp. 7.140.000,00 terealisasi 100%.

* Keluaran, berupa terlaksananya pelaksanaan pakaian dinas pegawai tercapai secara maksimal, atau 100%

nilai pencapaian.

* Hasilnya adalah keserasian dan keseragaman pakaian dalam melaksanakan tugas, nilai pencapaian 100%.

* Manfaat berupa kinerja pelaksanaan tugas meningkat (100%) dan Dampaknya adalah kinerja organisasi

meningkat (100%).

3. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu, indikator kegiatan :

* Input : dana sejumlah Rp. 3.600.000,00 selama 1 ( satu ) tahun, persentase 100 %. terealisasi 100%.

* Keluaran, Terlaksananya pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu selama 1 (satu) tahun, terealisasi

Rp. 3.599.000,00 atau sekitar 99,97%.

* Hasilnya berupa terlaksananya pertemuan/tamu pegawai, pencapaian ( 100% )

2011,


31

* Manfaat berupa kinerja pelaksanaan tugas meningkat, dengan nilai pencapaian 98%, dan dampaknya

adalah kinerja organisasi meningkat (98%).

4. Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan dan dokumentasi

Pengadaan bahan perpustakaan dan bahan dokumentasi lainnya.

* Input : dana sebesar Rp. 1.000.000,00 tercapai secara maksimal, 100%.

* Keluaran, tersedianya bahan dokumentasi, realisasi pencairan anggaran Rp. 952.000,00 atau 95,20%.

* Hasil yang berupa kemudahan dan kenyamanan dalam bekerja, pencapaian (100% )

* Manfaat dan dampak yang berupa kinerja pegawai meningkat karena sumber-sumber informasi didapat

dengan mudah masing-masing tercapai 95%.

5. Perawatan gedung kantor dengan total anggaran tersedia Rp. 17.000.000,00 yang terdiri atas pemeliharaan

Halaman, perbaikan taman dan perawatan gedung.

* Input, dana Rp. 17.000.000,00 untuk 300 m2, terealisasi Rp. 16.559.500,00 atau 97,41%.

* Keluaran berupa terpeliharanya bangunan gedung kantor dengan baik, terealisasi 97%.

* Hasilnya adalah kenyamanan dalam bekerja tercapai 97%.

* Manfaatnya berupa kinerja pegawai yang meningkat tercapai 97% dan dampaknya berupa kinerja

organisasi yang meningkat terpenuhi 97%.

6. Perawatan kendaraan bermotor roda-4

2011,


32

* Input : berupa dana perawatan sebesar Rp. 16.350.000,00 100% pencapaian untuk 1 (satu) unit kendaraan

dinas.

* Keluaran berupa terpeliharanya alat transportasi dinas roda-4 sebanyak 1 (satu) unit senilai

Rp. 16.346.500,00 dapat tercapai 99,98%.

* Hasilnya terealisasi 95% yang berupa kenyamanan dalam bekerja.

* Manfaat berupa kinerja pegawai meningkat tercapai 90%

* Dampak yaitu kinerja organisasi meningkat terealisasi 90%.

7. Perawatan kendaraan bermotor roda-2

* Input : dana berupa dana perawatan sebesar Rp. 21.771.000,00 100% pencapaian untuk 9 (sembilan) unit

kendaraan dinas.

* Keluaran berupa terpeliharanya alat transportasi dinas roda-2 sebanyak 9 (sembilan) unit senilai

Rp. 21.761.650,00 dapat tercapai 99,96%.

* Hasilnya terealisasi 99% yang berupa kenyamanan dalam bekerja.

* Manfaat berupa kinerja pegawai meningkat tercapai 99%

* Dampak yaitu kinerja organisasi meningkat terealisasi 99%.

8. Perawatan Sarana Gedung

2011,


33

* Input : Dana sejumlah Rp. 11.945.000,00 terealisasi 100%, masing-masing untuk pemeliharaan 15 unit

komputer dan printer, pemeliharaan 10 unit AC, pemeliharaan inventaris lainnya.

* Keluaran : terpeliharanya sarana gedung dengan biaya Rp. 11.944.100,00 mencapai 99,99%.

* Hasil : kemudahan dan kenyamanan dalam bekerja tercapai 100%.

* Manfaat berupa kinerja pegawai meningkat, dampaknya kinerja organisasi meningkat, tercapai masing-

masing sebesar 100%.

9. Langganan daya dan jasa, indikator kegiatannya berupa :

* Input : Dana rutin untuk pembayaran listrik, telpon dan air sejumlah Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu

juta empat ratus ribu rupiah), frekeuensi 100%.

* Keluaran berupa terpenuhinya langganan daya dan jasa, selama 1 tahun tercapai secara maksimal

Rp. 28.524.372,00 persentase 68,90%.

* Hasil yang diperoleh adalah kemudahan dalam bekerja, dengan pencapaian 100%. Sedang manfaat yang

berupa kinerja pelayanan yang meningkat (100%).

* Dampaknya kinerja organisasi secara keseluruhan meningkat dengan pencapaian 99%.

10. Jasa keamanan / kebersihan

2011,


34

* Input : Dana sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan alokasi Rp. 900.000,00 untuk

bayar honor satpam (2 orang), Rp. 800.000,00 untuk bayar honor pramubakti (3 orang),

Rp. 800.000,00 bayar honor Sopir (1 orang), perncapaian 100%.

* Keluaran, berupa tersedianya tenaga pengamanan,pramubakti dan sopir terealisasi Rp. 60.000.000,00, atau

100% pencapaian.

* Hasil, berupa terpeliharanya keamanan dan kebersihan gedung kantor dan, tercapai secara maksimal atau

100% pencapaian.

* Manfaat, berupa kineja pegawai yang meningkat terealisasi secara optimal (100)% dan dampaknya berupa

kinerja organisasi meningkat (100%) pencapaiannya.

11. Jasa Pos/Giro/Sertifikat, indikator kegiatannya berupa :

* Input : Dana rutin sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), frekeuensi 100%.

* Keluaran berupa terpenuhinya pengiriman surat dinas, selama 1 tahun tercapai secara maksimal

Rp. 2.400.000,00 persentase 100%.

* Hasil yang diperoleh adalah kelancaran pengiriman surat-surat dinas kebeberapa satuan kerja lain, dengan

pencapaian 100%. Sedang manfaat yang berupa kinerja pelayanan yang meningkat (99%).

* Dampaknya kinerja organisasi secara keseluruhan meningkat dengan pencapaian 90%.

12. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

2011,


35

Kegiatan ini terbagi atas 3 jenis belanja, yaitu :

a. Mengadakan alat tulis kantor/Keperluan perkantoran, dengan indikator :

* Input : Dana sejumlah 13.650.000,00 untuk 21 orang pegawai, bobot 100 %.

* Keluaran berupa tersedianya barang alat tulis/keperluan kantor selama 1 (satu) tahun pengadaan sebesar

Rp. 13.623.000,00 atau tercapai 99,80%.

* Hasilnya terdapat kemudahan dalam bekerja, dengan total pencapaian 100% perencanaan.

* Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kinerja pelayanan terhadap masyarakat yang

meningkat dengan persentse 100%.

* Dampak yang diharapkan terjadi adalah kinerja organisasi secara umum meningkat, dengan persentase

pencapaian 99%.

b. Pembayaran Honor yang terkait dengan operasional satker

Honor pengelola Keuangan, dengan indikator :

* Input : Dana yang tersedia sejumlah Rp. 31.920.000,00 frekuensi untuk 12 Bulan, persentase 100 %.

* Keluaran berupa terlaksananya pengelolaan anggaran secara baik, efektif dan transparan selama 1

(satu) tahun anggaran, persentase yang tercapai 100 %.

* Hasil yang diperoleh berupa terciptanya pengelolaan anggaran secara benar dan dapat dipertanggung

jawabkan, 98%

2011,


36

* Dampak berupa tercapainya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran (100%).

c. Perjalanan Dinas biasa dalam negeri

* Input : Dana sejumlah 18.980.000,00 selama 1 tahun kegiatan, bobot 100 %.

* Keluaran berupa terlaksananya perjalanan dinas dan konsultasi sebesar Rp. 18.980.000,00 atau tercapai

100%.

* Hasilnya terdapat kemudahan dalam bekerja, dengan total pencapaian 100%.

* Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kinerja pelayanan terhadap masyarakat yang

meningkat dengan persentse 100%.

* Dampak yang diharapkan terjadi adalah kinerja organisasi secara umum meningkat, dengan persentase

pencapaian 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran : terlaksananya Pembangunan / Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan.

Program ini terdiri atas 5 (limat) sub kegiatan, yaitu :

a. Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Gedung Kantor

* Input : Dana sebesar Rp. 950.000.000,00 terealisasi 100%.

* Keluaran berupa Rehabilitasi Gedung Kantor seluas 500 M2, terealisai Rp. 938.435.700 atau 95%.

* Hasil yang diharapkan dapat membantu memperlancar pelaksanaan tugas, tingkat pencapaian 100%.

2011,


37

* Manfaatnya adalah efektifitas pelaksanaan tugas, 100%. dan ;

* Dampaknya berupa kinerja organisasi meningkat 99 %.

b. Pengadaan Meubelair

* Input : dana sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terealisasi 100%.

* Keluaran berupa tersedianya barang inventaris meubelair kantor sebanyak 10 set, terealisasi 99,99%.

* Hasilnya adalah kemudahan dan kenyamanan dalam bekerja, tercapai 99% dari 100% target awal.

* Manfaat berupa kinerja pegawai meningkat

* Dampak berupa kinerja organisasi meningkat masing masing tercapai 97%.

c. Pengadaan Alat Pengolah Data


* Keluaran berupa alat pengolah data berupa Laktop 1 (satu) unit, printer 2 (dua) unit dan UPS 5 (lima) unit,

terealisai 98,91%.




d. Pengadaan AC

* Input : dana sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), masing-masing untuk pengadaan 2 (dua) unit

AC terealisasi 100%.

2011,


38

* Keluaran berupa tersedianya barang inventaris perlengkapan sarana gedung kantor sebanyak 2 unit AC,

terealisasi 99,51%.


* Manfaat berupa kinerja pegawai meningkat

* Dampak berupa kinerja organisasi meningkat masing masing tercapai 97%.

e. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor berupa Pembangunan Pagar Kantor


* Keluaran berupa Pembangunan Pagar Kantor seluas 200 M2, terealisai Rp. 297.770.000 atau 99,22%.




3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan penanganan perkara.

Sasaran :

Terlaksananya penanganan perkara secara cepat dan memadai.

Sub kegiatan pada program ini terdiri atas :

a. Perkara Prodeo.

* Input : dana sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 perkara selama kurun waktu 12

bulan terealisasi 100%.

2011,


39

* Keluaran berupa tersedianya biaya perkara prodeo, terealisasi Rp. 1.200.000,00 atau sebesar 80%.



* Dampaknya berupa kinerja organisasi meningkat 80%.

b. Sidang Keliling.

* Input : dana sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi 100%.

* Keluaran berupa tersedianya biaya sewa dan perjalanan sidang keliling terealisasi Rp. 7.500.000,00, 100%.




B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Program Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2011 sangat spesifik sehingga indikator ditetapkan atas

indikator input dan output, sedang indikator yang lain mengalami kesulitan untuk diukur dalam 1 (satu) tahun kinerja.

LAKIP Pengadilan Agama Enrekang TA. 2011 disusun berdasarkan klasifikasi program Pengadilan Agama

Enrekang sesuai dengan Rencana Stratejik Pengadilan Agama Enrekang dan rencana Kinerja tahun 2011, selain itu juga

memperhatikan pembiayaan kegiatan sesuai Petunjuk Operasional dan Petunjuk Penggunaan Anggaran. Salah satu

kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan Lakip 2011 adalah saat pemetaan kegiatan ke dalam 3 (tiga) program dan

2011,


40

realisasinya karena mata anggaran dan program belum terlihat sinkron, sehingga persentase keberhasilan kegiatan lebih

dititikberatkan pada tingkat kuantitas pencairan anggaran.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

a. Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan

1. Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan tahun 2011, dengan tingkat capaian input 100% dan output

113,13%. Melebihi pagu anggaran yang tersedia.

2. Pembayaran uang makan PNS, dengan tingkat capaian input 100% dan output 90,62%.

3. Pembayaran uang Lembur Pegawai, dengan prediksi tingkat capaian input 100% dan output 99,91%.

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

1. Pelayanan Poliklinik dan Obat-obatan ( termasuk honorarium dokter dan perawat ) dengan tingkat capaian

input 100% dan output 100%.

2. Pengadaan pakaian dinas pegawai, nilai pencapaian input 100% dan output 100%

3. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu, nilai pencapaian input 100% dan output 99,97%

4. Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan dan dokumentasi input 100% dan output 95,20%

5. Perawatan gedung kantor berupa Pemeliharaan halaman/ taman/ pagar, dan Perawatan gedung kantor, input

100% dan output 97,41%

6. Perawatan kendaraan bermotor roda-4, dengan tingkat input sejumlah 100 % dan output 99,98%

2011,


41

7. Perawatan kendaraan bermotor roda-2, dengan tingkat input sejumlah 100 % dan output 99,96%

8. Perbaikan peralatan kantor/Perawatan sarana gedung, tingkat capaian input sejumlah 100% dan output

99,99%

9. Langganan daya dan jasa, dengan indikator input sejumlah 100% dan output 68,90%

10. Jasa keamanan / kebersihan, input sebesar 100 % dan output 100%

11. Jasa Pos/Giro/Sertifikat, input sebesar 100 % dan output 100%

12. Operasional pelaksanaan satker

a. Mengadakan alat tulis kantor tingkat capaian input sejumlah 100 % dan output 99,80%

b. Honor pengelola Keuangan, dengan indikator input sebesar 100% dan output 100%

c. Perjalanan Dinas biasa dalam negeri, tingkat input sejumlah 100 % dan output 100%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung meliputi 2 (dua)

kegiatan pokok, yaitu pengelolaan Gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran.

Pada sisi pengelolaan gaji pokok pegawai ( MAK. 511111) terjadi minus sebesar Rp. 79.961.160,00 atau 12,06%

dari anggaran untuk belanja gaji pokok sebesar Rp. 662.926.000,00 begitupula pada tunjangan-tunjangan terjadi

minus karena melebihi pagu yang tersedia seperti tunjangan suami/isteri minus sebesar Rp. 3.010.156,00 atau

5,34%, tunjangan anak minus Rp. 1.334.674,00 atau 7,18 %, tunjangan fungsional minus Rp. 7.360.000,00 atau 57,63 %

2011,


42

tunjangan PPh PNS minus Rp. 200.799,00 atau 0,63 % dan tunjangan beras minus sebesar Rp. 19.445.430 atau 62,09%

akibat dari adanya tambahan pegawai, disamping itu adanya kenaikan gaji pokok (inpassing) pada bulan Januari.

Sehingga total kekurangan pada kelompok gaji dan tunjangan sebesar Rp. 150.204.828,00. Atau 13,13%.

Kendati MAK gaji termasuk MAK terbuka, namun kondisi over estimate ini cukup mengganggu, Pengisian

formasi jauh dari yang diharapkan sebelumnya, karena PA. Enrekang kekurangan tenaga teknis untuk sub unit

kepaniteraan seperti Panitera pengganti, disamping Jurusita Pengganti yang defenitif hanya 2 orang, sedang sub

unit kesekretariatan terjadi kekosongan pada formasi Ka. Urusan Umum dan Ka. Kepegawaian ditambah dengan

kekurangan staf masing-masing.

Oleh karena itu, penyelesaian tugas untuk masing-masing sub unit kerja dikerjakan secara simultan dengan

menggunakan waktu lowong atau melakukan pekerjaan lembur. Untuk lembur sendiri disediakan dana sebesar

Rp. 26.040.000,00 dengan frekuensi 840,00 OJ /per tahun, realisasi sebesar Rp. 26.016.000,00 namun hal tersebut tidak

cukup membantu, karena masalah jumlah personil yang memang sangat terbatas.

Secara keseluruhan kegiatan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan mencapai kinerja yang maksimal

dari Rp. 1.143.553.000,00 sebesar 1.293.757.828,00 (minus) Rp. - 150.204.828,00 ditandai dengan capaian kuantitas

input rata-rata sebesar 100% dan output rata-rata 113,13%.

Sedangkan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan total anggaran

sebesar Rp. 248.356.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) diawali Sub

2011,


43

kegiatan dengan Kode A, berupa belanja poliklinik/ obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat) dapat

terealisasi 100% dengan jumlah anggaran Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun ini, anggaran biaya kesehatan pegawai digunakan untuk pengadaan

obat-obatan dan vitamin saja karena tidak mencukupi untuk biaya honor dokter seperti pada tahun sebelumnya.

Dampak yang diharapkan berupa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak mencapai

harapan yang diinginkan, dengan prediksi 80% pencapaian, karena secara logika program kesehatan pegawai sudah

cukup dicover dalam program ASKES.

Pengadaan pakaian dinas pegawai (Kode sub kegiatan.B) dapat terlaksana dengan baik 100%. 1 stel per/

pegawai dengan pertimbangan ongkos bahan ditambah ongkos jahit Rp.340.000,00 per/ stel. Anggaran keseluruhan

berjumlah Rp. 7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk penyelenggaraan pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu mendapatkan porsi Rp. 3.600.000,00 untuk

terlaksananya kegiatan pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu terealisasi 99,97% atau sebesar Rp. 3.599.000,00

Untuk penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi mendapatkan porsi Rp. 1.000.000,00 untuk

kegiatan pengadaan bahan perpustakaan dan bahan kearsipan/ dokumentasi teralisasi 95,20% atau sebesar

Rp. 952.000,00.

Untuk perawatan gedung kantor kode sub kegiatan E sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

untuk kegiatan pemeliharaan halaman/ taman/ pagar dan perawatan gedung kantor dengan volume pekerjaan 300

2011,


44

M2. Anggaran tersebut keseluruhan digunakan untuk pengecetan gedung kantor dan pagar serta perbaikan parkir

dan taman.

Secara keseluruhan kegiatan ini berhasil dengan baik yang ditandai dengan tingkat capaian input 100% dan

output 97,41%.

Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2009 telah mempunyai 1 unit kendaraan bermotor roda-4 dengan

alokasi anggaran perawatan Rp. 16.350.000,00 (enam belas tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per/ tahun dengan

Kode sub kegiatan F.

Dari keseluruhan angggaran, terealisasi sebesar Rp. 16.346.500,00 yang digunakan untuk perawatan rutin

kendaraan dan untuk bea STNK kendaraan serta untuk pembelian BBM/ Premium. Dengan demikian, secara

kuantitas realisasi anggaran dapat tercapai 99,98% .

Kendaraan bermotor pada suatu unit kerja adalah satu hal yang sangat urgen keberadaannya apabila dapat

dimanfaatkan secara maksimal. Pengadilan Agama Enrekang sampai pada tahun 2011 telah mempunyai 9 unit

kendaraan bermotor roda-2 dengan alokasi anggaran perawatan Rp. 21.771.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus

tujuh puluh satu ribu rupiah) per/ tahun dengan Kode sub kegiatan G.

Dari keseluruhan angggaran, terealisasi sebesar Rp. 21.761.650,00 yang digunakan untuk perawatan rutin

kendaraan dan untuk bea STNK kendaraan serta untuk pembelian BBM/ Premium. Dengan demikian, secara

kuantitas realisasi anggaran dapat tercapai 100% .

2011,


45

Perawatan sarana gedung kantor kode sub kegiatan H sebesar Rp. 11.945.000,00 (sebelas juta sembilan ratus

empat puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pemeliharaan inventaris, pemeliharaan AC dan pemeliharaan

komputer/printer. Anggaran tersebut keseluruhan telah digunakan dan kegiatan ini berhasil dengan baik yang

ditandai dengan tingkat capaian input 100% dan output 100%.

Langganan daya dan jasa selama 12 bulan dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.524.372 atau 68,90%

pencapaian dari total anggaran sebesar Rp. 41.400.000,00.

Sedangkan anggaran untuk jasa keamanan/ kebersihan sub kegiatan kode J berjumlah Rp. 60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas Honor untuk satuan pengamanan (Satpam) sebanyak 2 orang, masing-

masing Rp. 900.000,00 per/ bulan, total Rp. 21.600.000,00 dan Honor untuk Pramubakti sebanyak 3 orang, masing-

masing Rp. 800.000,00 per/ bulan, total Rp. 28.800.000,00 serta Honor untuk Sopir sebanyak 1 orang, Rp. 800.000,00

per/ bulan, total Rp. 9.600.000,00

Realisasi untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,00 secara keseluruhan total pencapaian 100% dari

100% target.

Jasa/giro/sertifikat sub kegiatan kode K selama 12 bulan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.400.000,00 atau

100% pencapaian dari total anggaran sebesar Rp. 2.400.000,00.

Dalam sub kegiatan Kode L Sub Kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan dengan total alokasi

anggaran sebesar Rp. 64.550.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas tiga jenis

2011,


46

belanja, yaitu belanja keperluan perkantoran, honor yang terkait dengan operasional satuan kerja dan belanja

perjalanan dinas biasa (DN).

Pada jenis belanja keperluan perkantoran, belanja keperluan pokok pegawai sejumlah Rp. 13.650.000,00.

dapat terealisasi 99,80%. Realisasi sebesar Rp. 13.623.000,00 tersebut yaitu belanja keperluan pokok pegawai yang

berupa ATK dan biaya penggandaan berkas (fotokopi).

Jenis belanja kedua sub kegiatan operasional perkantoran dan pimpinan adalah belanja honor, terealisasi

Rp. 31.920.000,00 atau sebesar Rp. 100%. dapat terealisasi dengan baik.

Belanja untuk jenis kegiatan perjalanan biasa (DN) sebesar Rp. 18.980.000,00 yang terdiri atas belanja

transportasi ketua/wakil dan pejabat sebesar Rp. 3.600.000,00, transportasi pansek dan pejabat Rp. 3.600.000,00,

untuk belanja perjalanan rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL sebesar Rp. 1.400.000,00, serta perjalanan Rakernas

untuk 2 (dua) orang PP sebesar Rp. 10.180.000,00. Realisasi untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 18.980.000,00 dengan

total realisasi anggaran 100 %.

Dengan demikian kegiatan penerapan kepemerintahan yang baik dengan rumusan kebijakan meningkatkan

kualitas pelayanan dan sumber daya manusia mencapai kinerja yang maksimal, ditandai dengan capaian kuantitas

input rata-rata sebesar 100% dan output rata-rata 99,99%.

Secara keseluruhan program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik katagori sangat baik dengan capaian input

sebesar 100% output rata-rata 99,99% karena berada antara interval 90 sampai 100%.

2011,


47

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

a. Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi gedung Kantor dengan indikator input sebesar 100 % dan output

98,79%

b. Pengadaan Meubelair dengan indikator input sebesar 100 % dan output 99,99%

c. Pengadaan AC dengan indikator input, 100 % dan output 99,51%

d. Pengadaan Alat Pengolah Data, input sejumlah 100 % dan output 98,91%

e. Pengadaaan sarana dan prasarana gedung berupa Pembangunan Pagar Kantor dengan indikator input sebesar

100% dan output 99,22%.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan,

dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pada sub kegiatan pertama, berupa sub kegiatan kode 1072.01 untuk Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.

950.000.000,00 untuk Rehabilitasi Gedung. Anggaran tersebut direalisasikan dengan menggunakan cara pelelangan

umum dan dilaksanakan oleh kontraktor CV. Insan Citra Lestari jumlah total Rp. 695.575.000,00 dan masih ada sisa

anggaran setelah direvisi dilaksanakan kontraktor CV. Tegar Mandiri Jaya dengan kontrak sebesar Rp. 99.200.000,00

Sehingga tingkat pencapaian maksimal 98,79 %.

2011,


48

Pada sub kegiatan kedua, berupa Sub kegiatan 1072.03 untuk pengadaan meubelair yang dialokasikan

sebesar Rp. 300.000.000,00 juga dengan cara pelelangan umum dan telah dilaksanakan oleh CV. Medya Pratama

sesuai SPK dengan jumlah Rp. 299.700.000,00. Sehingga tingkat pencapaian maksimal 99,99%.

Sub kegiatan ketiga dengan kode 1072.05 pengadaan alat pengolah data jumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas

juta rupiah) telah dilaksanakan oleh CV. Mitra Computer sesuai SPK dengan jumlah Rp. 14.836.250,00 dapat

direalisasikan untuk pengadaan Laktop 1 (satu) unit, printer 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit UPS, sehingga tingkat

pencapaian sebesar 98,91 %.

sub kegiatan kode 1072.08 untuk pengadaan AC dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,00 untuk pembelian 2

(dua) unit AC 2 PK. Anggaran tersebut direalisasikan dengan menggunakan cara penunjukan secara langsung

kepada CV. Lily service sesuai SPK dengan jumlah Rp. 14.927.000,00 Sehingga tingkat pencapaian maksimal 99,51 %.

sub kegiatan terakhir kode 1072.12 pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung dialokasikan

sebesar Rp. 300.000.000,00 untuk pembangunan pagar kantor. Anggaran tersebut direalisasikan dengan

menggunakan cara pelalngan umum dan dilaksanakan oleh kontraktor CV. Citra Bangun Persada sesuaiSPK dengan

jumlah realisasi Rp. 230.995.000,00 Sehingga tingkat pencapaian maksimal 99,22 %.

Secara keseluruhan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mencapai sangat baik

dengan capaian input sebesar 100% output rata-rata 99% karena berada antara interval 90 sampai 100%.

2011,


49

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

a. Perkara Prrodeo sebesar 100% dan output 80%.

b. Sidang Keliling sebesar 100% dan output 100%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama menitikberatkan kegiatannya pada penanganan perkara,

yang terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu Perkara Prodeo dan sub kegiatan Sidang keliling.

Dalam Sub kegiatan Perkara Prodeo dana sebesar Rp. 1.500.000,00, belanja barang non operasional lainnya

dapat direalisasikan sebesar Rp. 1200.000,00. atau 80 %. Dan belanja sewa dan perjalanan sidang keliling sebesar Rp.

7.500.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.500.000,00. atau 100 %.

Secara keseluruhan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama mencapai hasil yang maksimal

dengan capaian input sebesar 100% output rata-rata 90%.

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap

menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementrian

Negara/Lembaga. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan

program dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

2011,


50

Tabel. 1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA. 2011

Uraian Anggaran DIPA Realisasi Belanja Persentase

1 2 3 4

Rupiah Murni (005.01)

Rupiah Murni (005.04)

Rp. 2.971.909.000,-

Rp. 9.000.000,-

Rp. 3.094.376.900,-

Rp. 8.700.000,-

104,12%

96,67%

Jumlah Rp. 2.980.909.000,- Rp. 3.103.076.900,- 104,98%

Tabel. 2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program TA. 2011

Kode

Jenis

Belanja

Program

Uraian Jenis

Belanja

Anggaran DIPA

Realisasi Belanja

Persentase

1 2 3 4 5 6

51

Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya MA

Belanja

Pegawai

Rp. 1.143.553.000,- Rp. 1.293.757.828,- 113,13%

52

1. Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya MA

2. Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Agama

Belanja

Barang

Rp. 248.356.000,-

Rp. 9.000.000,-

Rp. 234.950.122,-

Rp. 8.700.000,-

94,60%

96,67%

53 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur MA

Belanja

Modal

Rp. 1.580.000.000,- Rp. 1.565.668.950,- 99,09%

Jumlah Rp. 2.980.909.000,- Rp. 3.103.076.900,- 104,98%

2011,


51

Tabel. 3

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja TA. 2011

Kode Jenis Belanja Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja

1 2 3

(005.04) 52

(005.01) 53

Belanja Barang

Belanja Modal

Rp. 300.000,-

Rp. 5.000.000,-

Jumlah Rp. 5.300.000,-

Tabel. 4

Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2011

Kode Jenis Belanja Uraian Jenis Belanja Realisasi PNBP

1 2 3

423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada

Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)

Rp. 1.301.000,-

423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp. 6.870.000,-

Jumlah Rp. 8.171.000,-

2011,


52

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu tergambarkan dalam keberhasilan atau

kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu

program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian pula sebaliknya satu sasaran dapat

dicapai oleh lebih dari satu program.

2. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 program Pengadilan Agama Enrekang menggambarkan pencapaian rata-rata

97% bila dibandingkan dengan Kinerja tahun 2010 lalu ( 95% ), ini berarti kinerja instansi Pengadilan Agama

Enrekang secara umum tergolong berhasil karena masih berada dalam interval pencapaian 90% sampai dengan 100%

dengan peningkatan sebesar 3%.

3. Kendala dan hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kebanyakan karena kurang sinkronnya antara

input dan output kegiatan yang disebabkan karena kurang dan ketidaksiapan personil dalam pelaksanaan kegiatan

dimaksud disamping masalah non teknis lainnya.

2011,


53

4. Perbandingan antara matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dengan tabel

keuangan terlihat kurang sinergis antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Renstra, sehingga

terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian anggaran.

B. SARAN

1. Perlu Penambahan pegawai tehnis dan pengisian jabatan struktural dan fungsional demi untuk menunjang tugas-

tugas administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Perlu adanya rumah jabatan dan kendaraan dinas untuk wakil ketua, panitera dan perumahan hakim Pengadilan

Agama Enrekang.

3. Perangkat TI perlu ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi.

2011,


54

BAB V

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

KETUA

Drs. AR. Buddin SH

Nip.195212311981031062

WAKIL KETUA

Drs. A. Nurjihad Nip. 196112311991031021

HAKIM

Dra. Hadira Nip. 196612311994032020

Mudhirah, S.Ag Nip. 197104102005022001 M. Safi’I, S. Ag

Nip. 197608112000031001

HAKIM

Hairil Anwar, S.Ag Nip. 220001841

Sri Rahayu Damopolii,S.Ag

Nip. 197706152007042001 Zuhairah Zunnurain,S.HI

Nip 197908282007042001

PANITERA/SEKRETARIS

Drs.MUHYIDDIN, MH

Nip. 195609031983031001

WAKIL PANITERA

MUHAMMADIAH S.H.

Nip. 196701081994021001

WAKIL SEKRETARIS

ABDUL MUIZ, S.H.I

Nip. 197712172000121001

PANITERA MUDA

PERMOHONAN

Drs. SYAMSUDDIN

Nip. 196912311994031024

PANITERA MUDA

GUGATAN

Drs. M. ALWI H

Nip. 195412311992031016

PANITERA MUDA

HUKUM

SUHARNI SALETA

Nip. 196212311984032004

KAUR

KEPEGAWAIAN

-

KAUR

KEUANGAN

MUSLIMIN,S.Ag

Nip. 197805022006041009

KAUR

UMUM

-

PANITERA PENGGANTI

Dra. SAJARIAH Nip. 195612311990122001

ISMAIL D, BA.

Nip. 1954010111982031010

JURUSITA/JURUSITA

PENGGANTI

RAJABUDDIN

Nip. 198305052006041003

2011,

______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang

Court Of Religion of Enrekang @ 2010

55

2. Indikator Kinerja Utama

NO PROGRAM UTAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7

1.

PROGRAM

DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS

LAINNYA

MAHKAMAH

AGUNG

1. Pembayaran Gaji

dan Tunjangan 1.

Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 13 Bulan


gaji, Tunjangan dan uang

makan PNS

100

2. Pembayaran Uang Lembur 1 Paket Terlaksananya Pembayaran 100

uang lembur pegawai

2. Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

1. Biaya Kesehatan Pegawai 12 Bulan Terwujudnya kesehatan

prima pegawai 100

2. Biaya Pengadaan Pakaian

Dinas Pegawai 21 Stel

Terlaksananya pengadaan

pakaian dinas 100

3. Biaya Pertemuan/Jamuan

Delegasi/Misi/Tamu 12 Bulan

Terlaksananya Pertemuan/

Jamuan/Delegasi/Tamu 100

4.

Biaya Bahan Perpustakaan,

Kearsipan dan

Dokumerntasi

1 Tahun

Terlaksananya Bahan

Perpustakaan, arsip dan

dokumentasi

100

2011,



56

5 Pembayaran Perawatan

Gedung Kantor 300 M2


Gedung Kantor 100

Pembayaran Biaya

Perawatan Kendaraan

Bermotor Roda Empat


Kendaraan Roda Empat 100

6

7

Pembayaran Biaya

Perawatan Kendaraan

Bermotor Roda Dua


Kendaraan Roda Dua 100

8

Biaya Perawatan Sarana

Gedung Kantor 4 kgt


sarana Gedung Kantor 100

9

Biaya Langganan Daya

dan Jasa 12 Bulan

Terlaksananya Layanan

Daya dan Jasa Listrik,

Telepon dan Air

100

10

Biaya Jasa Keamanan

/Kebersihan 12 Bulan

Terlaksananya keamanan

dan kebersihan lingkungan

gedung kantor

100

11

Biaya Jasa Pos / Giro /

sertifikat 12 Bulan

Terlaksananya Pengiriman

Surat Dinas 100

12 Biaya keperluan

perkantoran 12 Bulan

Terlaksananya keperluan

perkantoran 100

13

Pembayaran Honor

Pengelolah

kegiatan/keuangan

12 Bulan


honor pengelolah

kegiatan/keuangan

100

14

Biaya Perjalanan Dinas

Biasa 1 Tahun


perjalanan dinas 100

2011,



57

2. PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

MAHKAMAH

AGUNG

1

Bangunan

Gedung Kantor

1 Rehabilitasi Gedung

Kantor

500 m2 Terlaksananya Rehabilitasi

Gedung Kantor

100

Meubelair 2 Biaya Pengadaan

Meubelair 10 set


Meubelair 100

2

Alat Pengolah

Data

Biaya Pengadaan Alat

Pengolah Data 8 Unit


Alat Pengolah Data 100 3 3

Air Conditioning

Biaya Pengadaan AC 2 Unit Terlaksananya Pengadaan

AC 100 4 4

5

Sarana dan

Prasarana

Lingkungan

5

Biaya Pembangunan

sarana dan prasarana

Gedung/Pagar

200 M2 Terlaksananya

Pembangunan Pagar Kantor 100

3

PROGRAM

PENINGKATAN

MANAJEMEN

PERADILAN

AGAMA

1 Perkara Prodeo 1 Biaya Perkara Prodeo 5 PKR Terlaksananya Perkara

Prodeo 100

2 Sidang Keliling 2 Biaya Sidang Keliling 5 Kali Terlaksananya Sidang

Keliling 100

2011,



58

3. Rencana Kinerja Tahun 2012

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012

Instansi/Unit Organisasi : Pengadilan Agama Enrekang

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN INDIKATOR

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

1.

2.

3.

4.

Terwujudnya kesejahteraan pegawai. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.

Pegawai/ Pelaksana yang mampu dan Profesional.

Penyelesaian perkara tepat waktu 100 %

Pelayanan hukum kepada masyarakat 100 %

Putusan Hakim 100 %

Memberikan kepastian hukum kepada para pihak 100 %

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100%

DUKUNGAN

MANAJEMEN

DAN

PELAKSANA

AN TUGAS

TEKNIS

LAINNYA

MAHKAMAH

AGUNG

Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan. - Pembayaran

Gaji, dan Tunjangan, Lembur. 0001

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Terlaksananya kelancaran administrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111,-21,-22,-23,-24,-25,-26,-29,-51,-2211

Bulan, orang

13 Bulan

Dana : Rp. 1.258.814.000 Hasil : 100 %

Terlaksananya Operasional dan perkantoran.

Tahun, Stel, Unit, Paket,

M2.

Dana : Rp. 267.990.000 Hasil : 100 %

2011,



59

5.

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke PTA Makassar dan Mahkamah Agung serta pihak-pihak terkait.

Terwujudnya kesehatan pegawai 100%

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 100%

Terlaksananya perawatan gedung kantor 100%



Terlaksananya perawatan sarana gedung 100%

- Poliklinik/Obat-obatan(Termasuk honorarium Dokter dan Perawat) A

- Pengadaan

Pakaian Dinas Pegawai. B

- Perawatan

Gedung Kantor E

- Perawatan

Kendaraan Bermotor Roda empat F

- Perawatan

Kendaraan Bermotor Roda dua. G

- Perawatan

sarana gedung. H

Biaya Kesehatan Pegawai (12 bln x 22 Peg) 521119 Belanja Pakaian Dinas (22 Pegx 1 Stel) 521119

- Pemeliharaan

gedung dan bangunan 523111

- Pemeliharaan


- Pemeliharaan


- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121

1 Tahun

Rp. 340.000/ stel

350 m2

1 Unit

9 Unit

Unit/Org

Dana : Rp. 2.400.000 Hasil : 100 % Dana : Rp. 7.480.000 Hasil 100 % Dana : Rp.12.500.000 Hasil : 100% Dana : Rp.18.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.28.800.000 Hasil : 100% Dana : Rp.13.390.000 Hasil : 100%

2011,



60

Terselesaikan biaya daya dan jasa 100%

Terlaksananya keamanan/kebersihan kantor 100%

Terselesaikan biaya jasa pos/giro/sertifikat 100%

Terlaksananya operasional perkantoran dan pimpinan 100%

Terlaksananya pengadaan pakaian kerja honor 100%

- Langganan Daya dan Jasa I.

- Jasa Keamanan

/ Kebersihan J

- Penyelenggaraa

n pengiriman surat dinas K

- Operasional

Perkantoran dan Pimpinan L

- Pengadaan

Toga/Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/ Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya. M

- Listrik - Telpon - Air

522111,12,13 - Honor Satpam

2 orang, pramubakti 3 orang, sopir 1 orang

521119 - Keperluan

surat dinas

- Keperluan Pokok Pegawai 521111

- Honor

Pengelolah Kegiatan 521115

- Pengadaan Pakaian Kerja 521119

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

22 Org

12 Bulan

6 Stel

Dana : Rp.45.000.000 Hasil 100 % Dana : Rp.86.400.000 Hasil : 100% Dana : Rp.3.600.000 Hasil : 100% Dana : Rp.17.050.000 Hasil : 100% Dana : Rp.31.920.000 Hasil : 100 % Dana : Rp. 1.450.000 Hasil 100 %

2011,



61

Terlaksananya penyelengga-raan perpus-takaan/kearsipan/dokumentasi 100%

Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi 100%

Terlaksananya pertemuan/ jamuan delegasi/tamu 100%

- Penyeleng-

garaan Perpustakaan/ Kearsipan/Dokumentasi. 011

- Pembinaan dan

Konsultasi. 012

- Pertemuan/ jamuan delegasi/tamu. 013

- Bahan

Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi

- Perjalanan Biasa

524111 -

Bahan dan Konsumsi 521119

-

1 Tahun

15 Kali

1 Tahun

Dana : Rp. 1.784.000 Hasil 100 % Dana : Rp.96.500.000 Hasil : 100% Dana : Rp. 4.200.000 Hasil 100 %

6.

Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sarana dan prasarana kerja/kantor.

Kinerja aparat meningkat 100 %

Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana gedung 100%

Terlaksananya pengadaan alat pengolah data 100%

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. 1072.996

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1072.997

- Belanja Modal Pengadaan LCD TV 532111

- Belanja Modal Pengadaan Gordyn Vertical Blind 532111

1 Unit

75 M2

Dana : Rp. 7.000.000 Hasil : 100%

Dana : Rp.15.000.000 Hasil : 100%

2011,



62

7. 8. 9. 10.

Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara Terwujudnya system pelayanan administrasi dan informasi yang akurat Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.

1. Penetapan

dan penentuan biaya perkara.

2. Jumlah

perkara diputus

3. Registrasi

berkas perkara

Terlaksananya Penegakan hukum 100%

Terlaksananya Operasional Pelayanan Hukum dan sidang keliling 100%

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

- Perkara Prodeo

- Sidang Keliling

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521219

- Belanja

Perjalanan Lainnya 524119

10 Perkara

5 kali

Dana : Rp.3. 500.000 Hasil : 100% Dana : Rp.6.345.000 Hasil : 100%

2011,



63

4. Matrik Rencana Strategis 2010-2014

Tujuan

Sasaran Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Ket.

Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan motivasi kerja

pegawai dalam melaksanakan

tugas dan fungsi sebagai

pelayanan masyarakat.

1. Terwujudnya

kesejahteraan pegawai.

2. Menngkatkan kualitas

SDM pegawai.

3. Meningkatnya mutu dan

jumlah tenaga terampil

dan professional.

4. Terciptanya keamanan dan

kebersihan, agar

lingkungan terjaga serta

terpelihara dengan baik.

5. Meningkatnya koordinasi

dan konsultasi ke

Pengadilan Tinggi Agama

Makassar dan Mahkamah

Agung serta pihak-pihak

terkait.

Pegawai/

Pelaksana

yang mampu

dan

professional.

1. Meningkatkan para pelaksana

/operator dan pejabat structural

serta fungsional untuk mengikuti

pelatihan dan penjenjangan.

2. Melakukan koordinasi dan

konsultasi dengan PTA Makassar

dan Mahkamah Agung serta

masyarakat agar kinerja pimpinan

dan staf peradilan berkualitas dan

professional.

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung.

1. Menciptakan mobilitas kerja

dan kualitas pelayanan

(client service) agar tercapai

dan terpenuhi sesuai dengan

target.

2. Meningkatkan sarana dan

prasarana kantor.

Tersedianya dan

meningkatnya sarana dan

prasarana yang menunjang

kelancaran pelaksanaan

tugas sehari-hari.

Sarana dan

prasarana

kerja/kantor.

1. Menciptakan system administrasi

dan informasi terpadu.

2. Meningkatkan sarana dan

prasarana yang ada.

3. Peningkatan kualitas dan mutu

pelayanan terhadap pencari

keadilan.

Peningkatan

sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

2011,



64

1. Mewujudkan pelayanan

administrasi dan informasi

terpadu.

2. Meningkatnya penyelesaian

perkara.

3. Meningkatnya penyelesaian

administrasi peradilan.

1. Tersedianya informasi dan

dokumentasi serta adanya

standarisasi biaya perkara.

2. Terwujudnya system

pelayanan administrasi

dan informasi yang

akurat.

3. Terlaksananya

penyelesaian perkara

secara cepat, sederhana

dan biaya ringan.

4. Terwujudnya ketertiban

administrasi perkara.

1. Penetapan

dan

penentuan

biaya

berperkara

di PA.

Enrekang.

2. Jumlah

Perkara

diputus.

3. Registrasi

berkas

Perkara

1. Menetapkan standarisasi biaya

perkara.

2. Menyediakan informasi dan data

yang akurat untuk para pencari

keadilan melalui media informasi

elektronik.

3. Mengefektifkan pelaksanaan

persidangan sesuai jadwal.

4. Mengefektifkan kegiatan Pola

Bindalmin.

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Agama

lakip 2011 acc

Documents