lakip 2012

1

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MASOHI

2012

PENGADILAN NEGERI MASOHI

2012

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Masohi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang

berada di bawah naungan Mahkamah Agung, dalam memberikan pelayanan hukum kepada

masyarakat mempunyai tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja instansi

yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Masohi mempunyai tugas :

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat

pertama.

2. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Negeri Masohi menjalankan fungsi antara lain :

− Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari

keadilan.

− Memberikan pelayanan hukum, berupa pertimbangan-pertimbangan hukum kepada

lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan ( diluar kasus yang sedang

diproses).

C. Sistimatika Penyajian

Adapun sistimatika LAKIP Pengadilan Negeri Masohi Tahun 2012 dapat di jabarkan

sebagai berikut :

Bab pertama yaitu bab pendahuluan terdiri atas latar belakang, Tugas dan Fungsi serta

sistimatika penyajian.

Bab kedua yaitu Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berisikan Rencana Strategis

2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan 2012, dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan

Kinerja) tahun 2012

Bab tiga yaitu bab Akuntabilitas Kinerja terdiri atas Pengukuran Kinerja, dan Analisis

Akuntabilitas Kinerja

Bab empat yaitu bab penutup berisikan Kesimpulan dan Saran

Bab lima yaitu bab lampiran berisikan lampiran struktur organisasi, Indikator Kinerja

Utama, Rencana Kinerja Tahun 2012, Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 dan SK Tim

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3

BAB II

RENCANA STRATEGI

A. Rencana Strategis 2010 - 2014

1. Visi dan Misi

a. Visi

Pengadilan Negeri Masohi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi

visi yang diemban yaitu :

“Menegakan Kewibawaan Lembaga Peradilan (Supermasi Hukum) Melalui Peradilan

Yang Mandiri, Efektif Efisien Dan Profesional Serta Mengutamakan Pelayanan Publik.”

b.. Misi

1. Memberikan pelayanan rasa keadilan yang cepat, jujur, imprasial dan

independen/bebas dari campur tangan pihak manapun.

2. Memberikan pelayanan hukum dan peradilan kepada masyarakat

3. Memperbaiki dan peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga

Peradilan

4. Meningkatkan pelayanan lembaga peradilan secara efisien dan berkualitas.

2. Tujuan dan sasaran Srategis

a. Tujuan

Dalam melaksanakan misi, Pengadilan Negeri Masohi merumuskan tujuan sebagai

berikut :

− Meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat.

− Akselerasi pelayanan hukum pada masyarakat.

− Meningkatkan tingkat pendidikan aparatur peradilan.

− Meningkatkan kualitas aparatur peradilan.

− Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat.

− Meningkatkan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

− Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian.

− Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen keuangan.

− Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen umum.

− Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

b. Sasaran Strategis

Adapun sasaran dari tujuan tersebut diatas, yaitu :

1. Meningkatkan penyelesaian berbagai kasus KKN.

4

2. Meningkatkan penyelesaian berbagai perkara.

3. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan hukum

4. Meningkatkan kualitas / kuantitas sarana dan prasarana lembaga peradilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dala

m mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambar

Kan sebagai berikut :

No Kinerja

Utama

Indikator

Kinerja

Utama

Penjelasan Penanggung

Jawab Sumber Data

1 Peningkatan

Penyelesaian

Upaya

Mediasi

Prosentase

mediasi yang

diselesaikan

Perbandingan antara mediasi

yang disekepakati dengan

jumlah mediasi yang diterima

dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan.

2 Peningkatan

penyelesaian

perkara

a. Prosentase

perkara yang

diselesaikan

Perbandingan antara perkara

yang diminutasi dan

disampaikan kepada para

pihak pencari keadilan

dengan jumlah perkara yang

diregister.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan.

b. Prosentase

sisa perkara

yang

diselesaikan

Perbandingan antara Sisa

perkara yang diminutasi dan

disampaikan kepada para

pihak pencari keadilan

dengan jumlah sisa perkara

(kriteria sisa perkara dan

perkara yang selesai mengacu

pada pola Bindalmin tentang

jangka waktu penanganan

perkara pada Pengadilan

Tingkat Pertama)

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan.

3 Peningkatan

tertib

administrasi

perkara

a. Prosentase

berkas yang

diajukan

banding, kasasi

dan PK yang

disampaikan

secara lengkap

Perbandingan antara berkas

yang diajukan banding, kasasi

dan PK yang lengkap (terdiri

dari Bundel A dan Bundel B)

dengan jumlah berkas yang

dikembalikan oleh Pengadilan

Tingkat Banding dan

Mahkamah Agung.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan.

b. Prosentase

berkas yang

diregister dan

siap

disidangkan ke

Majelis

Perbandingan antara berkas

perkara yang diterima

Pengadilan Tingkat Pertama

dengan berkas perkara yang

disidangkan

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan.

c. Prosentase

Penyampaian

pemberitahuan

Pemanggilan

Sidang Tepat

Waktu

Sudah jelas Juru Sita Laporan Bulanan

d. Prosentase

Penyampaian

Pemberitahuan

Relaas Putusan

Tepat Waktu,

Tempat dan


5

Para Pihak

e. Prosentase

Penyitaan

tepat waktu

dan tempat


4 Peningkatan

Kualitas SDM

a. Prosentase

pegawai yang

lulus diklat

teknis yudisial

Perbandingan antara SDM

Teknis yang diajukan untuk

mengikuti diklat sehingga

memperoleh

kelulusan/bersertifikat diklat

Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan,

HAM, Cakim dengan jumlah

yang mengikuti diklat.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan,

Laporan Tahunan,

b. Prosentase

pegawai yang

lulus diklat non

yudisial

b.1 Perbandingan antara SDM

Non teknis yang diajukan

untuk mengikuti diklat

sehingga memperoleh

kelulusan/bersertifikat diklat

Kepemimpinan, Sertifikasi

Pengadaan barang dan jasa,

Auditor dengan jumlah yang

mengikuti diklat.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan,

Laporan Tahunan,

b.2 Perbandingan antara SDM

yang diajukan untuk

mengikuti pendidikan rintisan

gelar sehingga memperoleh

kelulusan/bersertifikat

dengan jumlah yang

mengikuti diklat.

Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dan

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan,

Laporan Tahunan,

5 Peningkatan

kualitas

pengawasan

a. Prosentase

pengaduan

yang

ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah

pengaduan yang

ditindaklanjuti mengenai

perilaku aparatur peradilan

(teknis dan non teknis)

dengan jumlah pengaduan

yang dilaporkan.

Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dan

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Hasil

Pengaduan

Masyarakat

b. Prosentase

temuan yg

ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan

yang ditindaklanjuti hasil

pengawasan internal (Tim

Pengawasan Pengadilan

Tingkat Pertama dan Badan

Pengawasan) dan eksternal

(Badan Pemeriksa Keuangan)

dengan temuan yang

dilaporkan

Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dan

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Hasil

Kegiatan

Pengawasan

Melekat

6 Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

(acces to

justice)

Prosentase

proses

penyelesaian

perkara yang

dapat

dipublikasikan

Perbandingan prosentase

proses putusan perkara yang

sudah diminutasi dan dapat

didownload di website

Pengadilan Tingkat Pertama

(Sesuai SK KMA No 144 Th

2007 tentang Keterbukaan

informasi peradilan) dengan

perkara yang diputus.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tingkat

Pertama

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

6

a. Program Utama

Bahwa Program Utama Pengadilan Negeri Masohi yang dibuat yaitu :

1. Penerapan Kepemerintahan yang baik

2. Peningkatan Kinerja Lembaga peradilan dan Lembaga penegak hukum lainnya

3. Penegakan Hukum dan HAM

b. Kegiatan Pokok

Dengan mendasarkan pada visi dan misi serta Program Utama tersebut Pengadilan

Negeri Masohi mempunyai kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian berbagai kasus KKN dan pelanggaran yang menjadi

sorotan masyarakat (Peningkatan Penyelesaian perkara tindak pidana khusus)

2. Meningkatkan penyelesaian berbagai kasus Perdata yang menjadi sorotan

masyarakat.

3. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Menigkatkan keterbukaan informasi kepada public.

5. Meningkatakan kedisiplinan kepada para pegawai Pengadilan Negeri Masohi.

6. Pengadaan Perlengkapan sarana gedung

B. Rencana Kinerja Tahunan 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Masohi

Tahun Anggaran : 2012

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4

1. Melaksanakan Fungsi dan Manajemen

Peradilan dalam menyelenggarakan

kekuasaan Kehakiman demi tercapainya kepemerintahan yang baik dan bersih

2.1.1 Meningkatkan sarana dan Prasarana Peradilan dalam

mendukung Kinerja lembaga

Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya

Output: Pembayaran gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai.

Outcome :

Kesejahteraan Pegawai

Output : Kelancaran Administrasi Kegiatan Outcome: Kualitas/Kuantitas sarana dan Prasarana Meningkat

Output:

Kendaraan roda empat Outcome :

Kualitas dan kuantitas sarana/prasarana kendaraan meningkat

Output:

Meubelair Outcome :

Kualitas dan kuantitas Meubelair meningkat

Output:

Air Conditioner Outcome :

Kenyamanan kerja dan kualitas kerja meningkat

Output:

Perlengkapan Sarana Gedung Outcome :

Kualitas dan kuantitas perlengkapan sarana gedung meningkat

Output:

Sarana dan Prasarana Lingkungan Outcome :

Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana meningkat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.1.1.Terselenggaranya

Perkara, penang

khusus hukum system adminis

C. Perjanjian Kinerj

SURA

Dalam rangka mewujudk

akuntabel serta berorientas

Nama : SAMSURI, SH

Jabatan : Panitera Sekreta

Selanjutnya disebut pihak

Nama : ARKANU SH. M

Jabatan : Ketua Pengadila

Selaku atasan langsung

Selanjutnya disebut pihak

Pihak pertama pada tahun

lampiran perjanjian ini

telah ditetapkan dalam

target kinerja tersebut men

Pihak kedua akan memb

akuntabilitas kinerja terhad

yang diperlukan dalam

Menyetuj

Ketua Pengadilan N

Arkanu, SH, M

NIP. 1965021719

lenggaranya Penyelesaian

rkara, penanganan kasus-kasus

usus hukum dan inventarisasi stem administrasi perkara.

Output: Pengadaan Sice

Outcome :

Kualitas dan kuantitas sarana dan p

Output : Terciptanya Penerapan Hu

Outcome : Putusan Perkara tepat w

njian Kinerja Tahunan 2012

SURAT PERNYATAAN PENETA

PENGADILAN NEGERI M

PENETAPAN KINERJA TAH

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

erorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

SURI, SH

Sekretaris Pengadilan Negeri Masohi

pihak pertama

ANU SH. MHum

Pengadilan Negeri Masohi

pihak pertama

pihak kedua

tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target

dalam rangka mencapai target kinerja jangka

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

menjadi tanggung jawab pihak pertama.

memberikan supervisi yang diperlukan serta aka

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menyetujui,

engadilan Negeri Masohi

rkanu, SH, M.Hum

196502171986051002

s sarana dan prasarana meningkat

Penerapan Hukum yang baik

rkara tepat waktu

100 %

100 %

PENETAPAN KINERJA

NEGERI MASOHI

NERJA TAHUN 2012

efektif, transparan, dan

di bawah ini :

target kinerja tahunan sesuai

jangka menengah seperti yang

kegagalan pencapaian

akan melakukan evaluasi

mengambil tindakan

Masohi, 12 Februari 2013

Panitera/Sekretaris


Samsuri., SH

NIP. 196709281993031001

7

100 %

100 %

ebruari 2013

8

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Masohi

Tahun Anggaran : 2012

NO PROGRAM

UTAMA SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

OUT PUT

URAIAN TARG

ET

1

2

3

Dukungan

Manajemen

Dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Tersedianya

Dukungan

Manajemen Dan

Tugas Teknis

Dalam

Penyelenggaraan

Fungsi Peradilan

Tersedianya

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur Pada

Mahkamah

Agung Dan

Badan –Badan

Peradilan Di

Bawahnya

Terselesaikannya

Penyelesaian

Perkara Yang

Sederhana, Tepat

Waktu,

Transparan Dan

Akuntabel

Dilingkungan

Peradilan Umum

Pembinaan Administrasi

Dan Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan

Administrasi

Pengadaan Sarana Dan

Prasarana Di Lingkungan

Peradilan Tingkat

Banding Dan Tingkat

Pertama

Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

a. Tersajinya Kualitas

Laporan Keuangan

Yang Sesuai Dengan

Sistem Akuntansi

Pemerintah (Sap)

b. Persentase (%)

Penyerapan Anggaran

Meningkat

c. Terselesaikannya

Kerugian Negara

d. Meningkatnya Pnbp

Mahkamah Agung

e. Terselenggaranya

Pembayaran Gaji,

Remunerasi Tepat

Waktu

f. Tersedianya

Operasional/Pemelihara

an Perkantoran

a. Jumlah Pemenuhan

Kebutuhan Sarana Dan

Prasarana Teknis Dan

Umum Peradilan

Tingkat Banding Dan

Tingkat Daerah

b. Penyediaan Sarana Dan

Prasarana Pengadilan

Tipikor

c. Tersedianya

Infrastruktur Teknologi

a. Penigkatan jumlah

penyelesaian perkara

b. Peningkatan

penyelesaian proses

administrasi perkara

c. Penyediaan bantuan

hukum untuk

masyarakat miskin dan

terpinggirkan

d. Penyediaan sitting

plaatz dan pelaksanaan

sidang keliling untuk

memberikan akses

kepadamasyarakat

terhadap keadilan

100 %

100 %

100 %

Jumlah anggaran

Menyet

Ketua Pengadilan

Arkanu, SH

NIP. 19650217

: 2.734.648.000 (dua milyar tujuh r

empat puluh delapan ribu rupian)

Menyetujui,


Arkanu, SH, M.Hum

196502171986051002

Panitera/Sekretaris


Samsuri., SH

NIP. 196709281993031001

ilyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enamratus

ribu rupian)

Masohi, 12 Februari 2013

9

a enamratus

ebruari 2013

10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian

sasaran.

Pengukuran Kinerja Kegiatan

Progra

m

Kegiatan Persentase

pencapaian

rencana

tingkat

capaian

(target)

Uraian Indikator Kinerja Satuan

Rencana

Tingkat

capaian

(Target)

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

Program

dukunga

n

manaje

men &

pelaksan

aan

tugas

teknis

lainnya

Mahka

mah

Agung

Peningk

atan

sarana

&

prasaran

a

aparatur

Mahka

mah

Agung

Program

penigkat

an

manage

men

peradila

n umum

Pengelolaan

gaji/Lembur/tun

jangan pegawai

Penyelenggaraa

n Operasional

dan

Pemeliharaan

Perkantoran

Pengadaan

sarana dan

prasarana di

lingkungan

tingkat banding

& tingkat

pertama

Input : Dana

Output : Layanan

perkantoran

Outcome:SDM

Meningkat

Input : Dana

Output : layanan

perkantoran

Outcome : Kualitas

sarana/Prasarana

meningkat

Input : Dana

Output : - sertifikat

tanah

- Peralatan & fasilitas

perkantoran.

- Gedung &

bangunan

Outcome : SDM

pelayan Hukum

meningkat

Rp

Orang

%

Rp

Paket

%

Rp.

Paket

%

1.980.831.000

39

100%

699.870.000

1 Thn

100 %

300.000.000

1 Thn

100%

Rp.

1.192.504.440

. 687.050.200

282.422.000

99.82 %

98.17 %

94.14 %

11

Peningkatan

manajemen

peradilan umum

Penyedia dana

bantuan hukum

Input : Dana

Output : Berkas

perkara kasasi, PK &

grasi pada pengadilan

tingkat pertama &

tingkat banding yang

diselesaikan tepat

waktu

Outcome : pelayanan

meningkat

Input : Dana

Output : perkara bagi

masyarakat miskin

dan terpinggirkan

yang diselesaikan

tepat waktu

dilingkungan

Peradilan Umum

Outcome : pelayanan

masyarakat

Meningkat

Rp.

Perkara

%

Rp

Perkara

%

64.090.000

500

100%

20.000.000

75

100 %

60.398.000

8.400.000

94.24 %

42 %

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang

dimulai dengan menetapkan indicator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok, input,

output, dan outcome, menentukan satuan setiap indicator, menetapkan rencana tingkat

capaian (target), mengetahui realisasi indicator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan

realisasi untuk mendapatkan presentasenya. Pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Masohi

mempunyai 6 (enam) kegiatan, 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dan semuanya telah

direalisasikan.

Berdasarkan formulir pengukuran kinerja kegiatan tahun 2011 maka dapat diuraikan

sebagai berikut :

− Melakukan kegiatan gaji/honorarium/tunjangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan

dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indicator input 100 %, output

94,95 %, outcome 100 %

− Membangun prasarana kantor, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indicator input 100 %, output 100 %,

outcome 100 %.

− Menciptakan Penerapan Hukum yang baik, kegiatan tersebut telah dilaksanakan

dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indicator input 100 %, output

90’45 %, outcome 100 %.

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran (PPS) meliputi: menetapkan indicator sasaran,

menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indicator sasaran,

menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Masohi menetapkan 3 (tiga) sasaran, sasaran

tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target)

sebesar 100 %. )

12

Berdasarkan formulir pengukuran pencapaian sasaran tahun 2011 maka dapat dilaporkan

sebagai berikut :

a. Terselenggaranya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran,

sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian

90’45 %

b. Terselenggaranya prasarana kantor, sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian tingkat capaian 100 %

c. Terselenggaranya Penegakan Hukum dan HAM yang baik, sasaran tersebut telah

dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100 %.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan

visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi

tersebut telah ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena

itu analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat

keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK dan PPS, diperoleh kesimpulan

sementara bahwa pada tahun 2011 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi

kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Masohi.

Namun mengingat anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya sumber daya manusia maka

kinerja Pengadilan Negeri Masohi tahun 2011 belum optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun

perencanaan yang lebih matang dan terpada mengalokasikan dana kepada kegiatan yang

sangat proritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan

sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan

kinerja Pengadilan Negeri Masohi dapat meningkat.

13

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Masohi tahun 2010 ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2010 dan sebagai tindak lanjut

dari Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Masohi

tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut

masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin

tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

c. Meningkatnya kualitas sarana prasarana

2. Hambatan / Masalah

Beberapa hambatan / masalah yang masih dihadapi antara lain :

a. Belum tersedianya dana untuk mencari data pendukung kebenaran realisasi setiap

indicator pada sasaran, karena hal tersebut menyangkut hasil yang dirasakan oleh

masyarakat intern/ekstern, tentunya pencapaiannya harus didukung oleh data yang

akurat dan obyektif.

b. Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana

yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang

diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

c. Masih kurangnya pegawai dalam menunjang kegiatan perkantoran baik pada bagian

administrasi maupun pada bagian perkara.

3. Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Mengusahakan alokasi dana untuk mengevaluasi / mencari data kebenaran

daripada realisasi indicator pada kegiatan dan indicator pada sasaran.

2. Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan memilih program dan

sasaran yang sangat prioritas yang memiliki kontribusi yang tinggi pada visi dan

misi serta mengalokasikan dana merujuk kepada pencapaian hasil yang

diharapkan.

14

3. Memacu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana /

prasarana yang diharapkan.

B. Saran-saran

Adapun Saran yang dapat kami sampaikan antara lain :

1. Perlu adanya penambahan 5 (lima) unit Komputer bagi Panitra Pengganti.

2. Perlu penambahan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi,

3. Perlu adanya penambahan Koleksi buku perpustakaan pada Pengadilan Negeri Masohi.

4. Mata anggaran Inventaris Kantor perlu dinaikkan agar dapat mencukupi kebutuhan

pemakaian setiap bulan.

5. Perlu penambahan Kendaraan Dinas beroda dua sebanyak 6 (enam) unit dan kendaraan

roda 4 (empat) sebanyak 1unit guna memperlancar tugas khususnya surat masuk/surat

keluar serta keperluan dinas para Hakim maupun Pegawai.

6. Perlu adanya penambahan rumah dinas sebanyak 5 unit untuk para Hakim dan pegawai

yang kini masih mengontrak rumah.

7. Perlu penambahan mebelair demi kelancaran pekerjaan.

lakip 2012

Documents