lakip simkar 2014

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT SURVEILANS, IMUNISASI, KARANTINA

DAN KESEHATAN MATRA

TAHUN 2014

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT

DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

TAHUN 2015

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman i

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416

tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntablitas Kinerja di Lingkungan Kementerian

Kesehatan, maka puji syukur Allah SWT bahwa Direktorat Surveilans, Imunisasi,

Karantina, dan Kesehatan Matra telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2014.

Laporan Kinerja yang berisi pelaporan kinerja Direktorat Simkarkesma selama

periode waktu Januari s/d Desember 2014 ini diharapkan dapat memberikan

informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan

perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan surveilans, iImunisasi, karantina dan

kesehatan matra pada tahun ke depan. Semoga dapat bermanfaat dalam

peningkatan kinerja program.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu

keberhasilan pelaksanaan kegiatan Simkarkesma tahun 2014, serta semua pihak

yang telah membantu tersusunnya LAKIP ini. Kritik dan saran membangun sangat

kami harapkan demi lebih meningkatkan kinerja Dit. Simkarkesma.

Jakarta, Januari 2015

Direktorat Surveilans, Imunisasi,

Karantina dan Kesehatan Matra

DIREKTUR

dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes

NIP. 196203301997032001

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan

Matra (Dit. Simkarkesma) Tahun 2014 ini merupakan pertanggungjawaban

Direktur Simkarkesma kepada Direktur Jenderal PP dan PL dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang diamanahkan dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Permenkes Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

Kementerian Kesehatan.

Dit. Simkarkesma memiliki 5 (lima) indikator kinerja seperti yang diamanahkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014.

Dari Renstra tersebut, Dit. Simkarkesma memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja

dalam Rencana Aksi Program PP dan PL. Selain itu juga memiliki 1 (satu)

indikator yang termasuk dalam kinerja keberhasilan MDG’s. Realisasi capaian

kinerja untuk masing-masing indikator adalah sbb: 1) Indikator persentase bayi

usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap adalah 89,0% ; 2)

Indikator persentase desa yang mencapai UCI adalah 75,0% ; 3) Indikator

persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu masuk negara

adalah 100% ; 4) Indikator presentase penanggulangan KLB < 24 Jam adalah

90,1% ; 5) Indikator persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko

dan pelayanan kesehatan pada kondisi matra adalah 100,16% ; 6) Indikator

persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi adalah 91,0% ;

7) Indikator penemuan kasus non-polio AFP rate per 100.000 anak < 15 th

adalah 100,5% ; 8) Indikator persentase alat angkut yang diperiksa sesuai

standar kekarantinaan adalah 100% ; 9) Indikator persentase bebas vektor

penular penyakit di perimeter area (House Index = 0) dan buffer area (House

Index < 1) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat adalah

56,31% ; 10) Indikator persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter

pandemi dilakukan tindakan karantina ≤ 24 jam setelah ditetapkan oleh

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman iii

pemerintah adalah 100% ; 11) Indikator persentase anak usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi campak adalah 94,5%.

Dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan Dit. Simkarkesma tahun 2014

untuk mencapai target indikator nasional adalah bersumber dari APBN, PHLN

dan Dekonsentarsi (termasuk dana untuk kantor daerah). Total keseluruhan

anggaran sebesar Rp 499.285.316.000,-. Realisasi penggunaan anggaran

sebesar Rp. 424.572.283.293,- (85,03%).

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman iii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Grafik v

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Dasar Hukum 3

D. Tugas Pokok dan Fungsi 3

E. Struktur Organisasi 4

F. Sistematika Penulisan 6

BAB II. PERENCANAAN dan PERJANJIAN KERJA 8

A. Perencanaan Kinerja 8

1. Rencana Aksi Kegiatan 8

2. Rencana Kinerja Tahun 2014 9

B. Perjanjian Kinerja 11

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 12

A. Pengukuran Kinerja 12

B. Analisis Pencapaian Kinerja 14

1. Indikator Persentase Penanggulangan KLB < 24 Jam 14

2. Indikator Penemuan Kasus Non-Polio AFP Rate Per 27

100.000 anak < 15 Tahun

3. Indikator Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat 31

Imunisasi Dasar Lengkap

4. Indikator Persentase Desa Yang Mencapai UCI 36

5. Indikator Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat

Imunisasi Campak 40

6. Indikator Persentase Anak Usia Sekolah Dasar Yang

Mendapat Imunisasi 43

7. Indikator Persentase Faktor Risiko Potensi PHEIC

Yang Terdeteksi di Pintu Masuk Negara 36

8. Indikator Persentase Alat Angkut yang Diepriksa Sesuai

Standar Kekarantinaan 54

9. Indikator Persentase Bebas Vektor Penular di Perimeter

Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 0)

di Lingkungan Pelabuhan, Bandara, dan Pos Batas Darat 58

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman iv

10. Indikator Persentase Setiap kejadian PHEIC di wilayah

Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina < 24 jam

Setelah ditetapkan Pemerintah 62

11. Indikator Persentase Terlaksananya Penanggulangan

Faktor Risiko dan Pelayanan Kesehatan Pada Kondisi Matra 70

C. Sumber Daya 77

1. Struktur Organisasi 77

2. Sumber Daya Manusia 77

3. Sumber Daya Anggaran 80

BAB IV. KESIMPULAN 81

LAMPIRAN:

1. Penetapan Kinerja Tahun 2014

2. Rencana Kinerja Tahunan

3. Surat Keputusan Direktur Simkarkesma tentang

Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Realisasi Anggaran Tahun 2014 per Output

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Program/Kinerja Dit. Simkarkesma Tahun 2010 - 2014

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Dit. Simkarkesma tahun 2014

Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator Program/Kinerja Dit. Simkarkesma

Tahun 2014

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indikator Dit. Simkarkesma Tahun 2010 -

2014

Tabel 3.3 Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2014

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Tren Pencapaian Indikator Penanggulangan KLB < 24 Jam

Tahun 2010 - 2014

Grafik 3.2 Tren Penemuan Kasus Non-Polio AFP Rate Per 100.000 Anak <

15 Th Pada Tahun 2010 - 2014

Grafik 3.3 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar

Lengkap Tahun 2010

Grafik 3.4 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar

Lengkap Tahun 2010-2014

Grafik 3.5 Persentase Desa Yang Mencapai UCI Tahun 2014

Grafik 3.6 Persentase Desa Yang Mencapai UCI Tahun 2010 – 2014

Grafik 3.7 Persentase Bayi 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Campak

Tahun 2014

Grafik 3.8 Persentase Bayi 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Campak

Tahun 2010 - 2014

Grafik 3.9 Persentase Anak Usia Sekolah dasar Yang Mendapat Imunisasi

Tahun 2010 - 2014

Grafik 3.10 Persentase Faktor Risiko Potensial PHEIC Yang Terdeteksi di

Pintu Masuk Negara Pada Tahun 2010 - 2014

Grafik 3.11 Persentase Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar

Kekarantinaan Tahun 2010 - 2014

Grafik 3.12 Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di Perimeter Area

(HI=0) di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas

Darat Tahun 2014

Grafik 3.13 Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di Buffer Area (HI<0)

di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat

Tahun 2014

Grafik 3.14 Persentase Setiap Kejadian PHEIC di Wilayah Episenter Pandemi

Dilakukan Tindakan Karantina ≤ 24 Jam Setelah Ditetapkan

Pemerintah Tahun 2014

Grafik 3.15 Persentase Terlaksananya Penanggulangan Faktor Risiko dan

Pelayanan Kesehatan Pada Wilayah Kondisi Matra Tahun 2014

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman vii

Grafik 3.16 Persentase Distribusi Pegawai Per Bagian Dit. Simkarkesma

Tahun 2014

Grafik 3.17 Persentase Distribusi Pegawai Per Jabatan Dit. Simkarkesma

Tahun 2014

Grafik 3.18 Persentase Distribusi Pegawai Per Golongan Dit. Simkarkesma

Tahun 2014

Grafik 3.19 Persentase Distribusi Pegawai Per Pendidikan Dit. Simkarkesma

Tahun 2014

Laporan Kinerja 2014_Dit. Simkarkesma Halaman 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dimaksud agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJK)

2005-2025 dalam tahap ke-2 (2010-2014), kondisi pembangunan kesehatan

diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber

daya manusia, seperti: meningkatknya derajat kesehatan dan status gizi

masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang

optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju

pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu,

kelompok masyarakat, dan daerah.

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra (selanjutnya

disebut Dit. Simkarkesma) merupakan salah satu unit kerja yang berada di

bawah struktur Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan (selanjutnya disebut Ditjen PP dan PL). Seperti yang diamanahkan

dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan bahwa Dit. Simkarkesma

memiliki ruang lingkup tugas yang meliputi surveilans dan respon kejadian luar

biasa (KLB), imunisasi, karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan, serta

kesehatan matra.

Sub Direktorat Surveilans dan Respon KLB memfasilitasi penyediaan informasi

dan analisis surveilans khususnya penyakit potensi wabah yang menjadi dasar

untuk pelaksanaan respon. Sub Direktorat Imunisasi memfasilitasi pelaksanaan

program imunisasi dasar. Sub Direktorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan

Pelabuhan memfasilitasi kegiatan cegah tangkal penyakit-penyakit yang

menjadi perhatian internasional, serta seluruh kegiatan pendukungnya


khususnya di wilayah pelabuhan, bandara dan lintas batas. Sub Direktorat

Kesehatan Matra memfasilitasi upaya penanggulangan masalah kesehatan

masyarakat yang terjadi pada lingkungan matra akibat perjalanan (travel

health), berkumpul massal (mass gathering) atau pengungsian

(refugees/IDP’s).

Untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban

instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal tersebut seperti yang sudah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Juga telah diamanahkan

dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemeterian Kesehatan.

Hal itu pula yang dilakukan oleh Direktur Simkarkesma, yaitu menyusun

Laporan Kinerja tahun 2014 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban

secara tertulis kepada Direktur Jenderal PP dan PL seperti yang diamanahkan

dalam Pernyataan Penetapan Kinerja Dit. Simkarkesma tahun 2014 untuk

mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dit. Simkarkesma tahun 2014 adalah

merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat hasil

pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014 yang harus

dipertanggungjawabkan oleh Direktur Simkarkesma, Dit. Jen. PP dan PL,

Kementerian Kesehatan RI.


Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

C. DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemeterian Kesehatan.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan

Tatakerja Kementerian Kesehatan bahwa Dit. Simkarkesma mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan dan penyusunan norma

standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang pengendalian penyakit menular langsung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dit. Simkarkesma menyelenggarakan

fungsinya, yaitu :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans dan respon

kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan

pelabuhan, dan kesehatan matra ;


b. Pelaksanaan kegiatan di bidang surveilans dan respon kejadian

luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan

kesehatan matra ;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

surveilans dan respon KLB, imunisasi, karantina kesehatan, dan

kesehatan matra ;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerjasama/kemitraan

di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi,

karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra ;

e. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan

di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi,

karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra ;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

E. STRUKTUR ORGANISASI DIT. SIMKARKESMA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dit. Simkarkesma memiliki

struktural sebagai berikut:

a. Sub Direktorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa

b. Sub Direktorat Imunisasi

c. Sub Direktorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan

d. Sub Direktorat Kesehatan Matra

e. Sub Bagian Tata Usaha

Selama periode tahun 2014 struktur organisasi Dit. Simkarkesma berganti

kepemimpinan sebanyak 2 kali, yaitu : Periode 1 Januari s/d 17 Oktober 2014

dan Periode 18 Oktober s/d 31 Desember 2014.


Gambar struktur organisasi Dit. Simkarkesma

periode 1 Januari s/d 17 Oktober 2014

Gambar struktur organisasi Dit. Simkarkesma

Priode 18 Oktober s/d 31 Desember 2014


F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dit. Simkarkesma tahun 2014 ini menjelaskan pencapaian

kinerja Direktorat selama Tahun 2014. Capaian kinerja tersebut dibandingkan

dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di

masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistimatika

penyajian LAKIP Dit. Simkarkesma tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)

yang sedang dihadapi organisasi.

b. Bab II : Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

c. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

c.1. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja

sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Analisis

capaian kinerja sbb:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi.

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningakatan /

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.


- Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

c.2. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

d. Bab IV : Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerja.


BAB II

PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan kinerja yang direncanakan sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang

akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja menggambarkan kebijakan, strategi, sasaran strategis dan

target indikator program/kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun ini maupun

tahun kemarin.

1. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Simkarkesma

Berdasarkan dokumen lima tahunan Rencana Aksi Program (selanjutnya disebut

RAP) Ditjen PP dan PL Tahun 2010-2014, yang merupakan rencana aksi Dit.

Simkarkesma adalah pencapaian target 10 indikator program/kinerja. (Tabel 2.1)

Tabel 2.1

10 Indikator Program/Kinerja Dit. Simkarkesma Tahun 2010 - 2014

No Indikator Kinerja

Target

2010 2011 2012 2013 2014

1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap 80 82 85 88 90

2 Persentase desa yang mencapai UCI 80 85 90 95 100

3 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di

pintu masuk negara 70 80 100 100 100

4 Persentase Penanggulangan KLB <24 jam 68 73 80 90 100

5 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan

pelayanan kesehatan pada kondisi matra 60 65 70 75 80

6 Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi 98 98 98 98 98

7 Penemuan kasus Non-Polio AFP rate per 100.000 anak < 15 th ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2

8 Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar

kekarantinaan 70 80 100 100 100

9 Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area

(House Index = 0) dan buffer area (House Index < 1) di

lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat

30 60 100 100 100

10 Pesentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi

dilakukan tindakan karantina < 24 jam setelah ditetapkan oleh

pemerintah

100 100 100 100 100

11 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi

campak 80 85 88 90 92


2. Rencana Kinerja Direktorat Simkarkesma Tahun 2014

Rencana kinerja Dit. Simkarkesma untuk tahun 2014, seperti telah ditetapkan

dalam Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen PP dan PL Tahun 2010-2014 serta

dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh

Direktur Simkarkesma adalah pencapaian target 10 indikator program/kinerja

Simkarkesma. (Tabel 2.2)

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Dit. Simkarkesma Tahun 2014

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target

2014

Meningkatnya

pembinaan di

bidang

surveilans,

imunisasi,

karantina dan

kesehatan

matra

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap 90

Persentase desa yang mencapai UCI 100

Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu

masuk negara 100

Persentase Penanggulangan KLB <24 jam 100

Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan

kesehatan pada kondisi matra 80

Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi 98

Penemuan kasus Non-Polio AFP rate per 100.000 anak < 15 th ≥2

Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan 100

Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (House

Index = 0) dan buffer area (House Index < 1) di lingkungan pelabuhan,

bandara dan pos lintas batas darat

100

Pesentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi


pemerintah

100

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak 92

Berdasarkan rencana kinerja tersebut, ditentukan kebijakan dan strategi dalam

program pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra.

Kebijakan yang diterapkan Dit. Simkarkesma adalah:


1. Menyusun NSPK;

2. Memperkuat jejaring kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan di lapangan

dan monitoring evaluasi untuk mendukung akselerasi pencapaian imunisasi,

Surveilans, Karantina dan Kesehatan Matra;

3. Peningkatan kapasitas inti diarahkan pada kemampuan deteksi dan respon

KLB/ PHEIC dalam rangka pelaksanaan penuh IHR 2005 pada tahun 2014;

4. Mengoptimalkan peran daerah dalam implementasi otonomi untuk

mendukung program surveilans dan respon KLB, imunisasi, karantina

kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra;

Strategi yang dilaksanakan oleh Dit. Simkarkesma dalam pencapaian target

indikator program/kinerja adalah:

1. Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal;

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi;

3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program;

4. Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia;

5. Jejaring kerja;

6. Memperkuat logistik dan distribusi manajemen;

7. Surveilans dan aplikasi teknologi informasi;

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan teknis;

9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan.

Kebijakan dan strategi ini sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2010-2014, terutama dalam hal menurunkan angka kesakitan

akibat penyakit menular dan diharapkan akan mampu mewujudkan target indikator

pada tahun 2014, yaitu:

1. Sebanyak 90% bayi di Indonesia yang berusia 0-11 bulan mendapat

imunisasi dasar lengkap;

2. Seluruh (100%) desa di Indonesia sudah mencapai Universal Child

Immunization (UCI);

3. Seluruh (100%) faktor risiko Potensial Public Health Emergency of

International Concern (PHEIC) terdeteksi di pintu masuk negara;

4. Seluruh (100%) KLB ditanggulangi < 24 jam;


5. Sebanyak 80% faktor risiko pada kondisi matra dapat ditanggulangi;

6. Sebanyak 98% anak usia sekolah dasar mendapat imunisasi;

7. Penemuan kasus non-polio AFP per 100.000 anak usia kurang dari 15

tahun > 2;

8. Seluruh (100%) alat angkut diperiksa sesuai standar kekarantinaan;

9. Seluruh (100%) perimeter area dan buffer area di lingkungan pelabuhan,

bandara dan pos lintas batas darat bebas vektor penular penyakit;

10. Seluruh (100%) kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan

tindakan karantina < 24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan demikian secara substansi, perjanjian kinerja merupakan komitmen

penerima amanah atau kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas tahun ini, tetapi

termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya. (Dokumen terlampir).

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemebri amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemebri pengharagaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.

LAKIP 2014_Dit. Simkarkesma halaman 12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja

dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk

mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil

dilakukan oleh Dit. Simkarkesma dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2014.

(Tabel 3.1).

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada

pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

Renstra, Rencana Aksi Program (RAP) dan Penetapan Kinerja. Selanjutnya dapat

ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di tahun mendatang agar kegiatan

yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan hasil capaian yang sesuai dengan

target yang ditetapkan.

Tabel 3.1

Target dan Capaian Indikator Program/Kinerja Dit. Simkarkesma Tahun 2014

No Indikator Kinerja 2014 Capaian % kinerja

1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap 90 80,1 89,0

2 Persentase desa yang mencapai UCI 100 75,0 75,0

3 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu masuk

negara 100 100 100

4 Persentase Penanggulangan KLB <24 jam 100 90,1 90,1

5 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan

kesehatan pada kondisi matra 80 80,13 100,16

6 Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi 98 89,2 91,0

7 Penemuan kasus Non-Polio AFP rate per 100.000 anak < 15 th ≥ 2 2,01 100,5

8 Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan 100 100 100

9

Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (House

Index = 0) dan buffer area (House Index < 1) di lingkungan pelabuhan,

bandara dan pos lintas batas darat

100 56,31 56,31

10

Persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi


pemerintah

100 100 100

11 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak 92 87,9 94,5


Pada tabel 3.2 di bawah ini adalah hasil pengukuran kinerja dari setiap indikator

program/kinerja berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja

mulai tahun 2010 s/d 2014, yaitu:

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Indikator Dit. Simkarkesma Tahun 2010 s/d 2014

No. Indikator Kinerja 2010 2011 2012

2013

2014

T C

%

Knja T C

%

Knja T C

%

Knja T C

%

Knja

T

C

%

Knja

1

Persentase bayi usia 0-11

bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

80 88.9 111.1 82 88,9 108.4 85 86,8 102.1

88

90

102,2

90 80,1 89,0

2 Persentase desa yang

mencapai UCI 80 75.3 94.1 85 74.1 87.2 90 79,3 88,1

95 82 86,3

100

75,0

75,0

3

Persentase faktor risiko

potensial PHEIC yang

terdeteksi di pintu masuk

negara

70 78 111.4 80 99.4 124.3 100 97.8 97.8

100

100

100

100

100

100

4

Persentase

Penanggulangan KLB <24

jam

68 61 89.7 73 70 95.9 80 79.9 99.9

90

90,35

100,3

100

90,1

90,1

5

Persentase terlaksananya

penanggulangan faktor

risiko dan pelayanan

kesehatan pada kondisi

matra

60 60 100 65 65 100 70 70 100

75

76,58

102,1

80

80,13

100,1

6

6

Persentase anak usia

sekolah dasar yang

mendapat imunisasi

95 89.8 94.5 98 89.8 95.7 98 91,9 93,8

98 93,4 95,3

98 89,1 91,0

7

Penemuan kasus Non-

Polio AFP rate per

100.000 anak < 15 th

≥2 > 2.22 100 ≥2 2.5 100 ≥2 2.59 100 ≥2

2,41

2,41

≥2

2,01

100,5

8

Persentase alat angkut

yang diperiksa sesuai

standar kekarantinaan

70 65.2 93.1 80 91.4 114.3 100 79,2 79,20

100

100

100

100

100

100

9

Persentase bebas vektor

penular penyakit di

perimeter area (House

Index = 0) dan buffer area

(House Index < 1) di

lingkungan pelabuhan,

bandara dan pos lintas

batas darat

30 43.2 144 60 15.6 26 100 53,5 53,5

100

52,02

52,02

100

56,31

56,31

10

Pesentase setiap kejadian

PHEIC di wilayah

episenter pandemi

dilakukan tindakan

karantina < 24 jam

setelah ditetapkan oleh

pemerintah

100 100 100 100 100 99.4 100 100 100

100

100

100

100

100

100

11

Persentase anak usia 0-11

bulan yang mendapatkan

imunisasi campak

80 93,6 117 85 93,6 110,1 88 99,3 112,8

90

97,9

108,7

92

87,9

94,5


B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Selama tahun 2014 Dit. Simkarkesma telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk

pencapaian target program/kinerja. Berikut ini adalah hasil pengukuran kinerja

termasuk upaya-upaya yang dilakukan, keberhasilan, permasalahan, dan strategi

menghadapi kendala.

B.1. Indikator : Persentase Penanggulangan KLB < 24 Jam

a. Definisi Operasional :

Angka yang menunjukkan persentase upaya penanggulangan suatu KLB penyakit

dalam waktu kurang dari 24 jam sejak terjadinya KLB oleh petugas kesehatan

setempat (bidan desa, perawat, dokter, petugas surveilans, dll). Tindakan

penanggulangan adalah melakukan minimal salah satu dari kegiatan berikut : 1)

Penyelidikan epidemiologi; 2) Penatalaksanaan penderita yang mencakup

kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk

tindakan karantina; 3) pencegahan dan atau pengebalan; 4) pemusnahan

penyebab penyakit; 5) penanganan jenazah akibat wabah; 6) penyuluhan kepada

masyarakat; 7) upaya penanggulangan lainnya, antara lain berupa meliburkan

sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu,

melakukan pengamatan secara intensif/surveilans (Permenkes 1501/2010).

b. Cara Perhitungan :

Jumlah KLB ditanggulangi < 24 jam pada tempat dan periode waktu tertentu

-------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah KLB yg terjadi pada tempat dan periode waktu yang sama

c. Capaian Indikator

Indikator Persentase Penanggulangan KLB <24 Jam pada tahun 2014 mencapai

90.1% dari taget indikator nasional sebesar 100%, sehingga realisasi kinerja

sebesar 90,1%. Seperti terlihat pada grafik 3.1 di bawah ini.


Grafik 3.1

Tren Pencapaian Indikator Penanggulangan KLB < 24 Jam Tahun 2010 – 2014

Sumber Data : Data KLB s.d Minggu 1 Tahun 2015

Dari grafik diatas terlihat bahwa pencapaian pada tahun 2010-2013 terlihat tren

yang meningkat mulai dari 61% sampai 90,35%. Pada tahun 2014 capaian

indikator sebesar 90,1%. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh lokasi

tempat kejadian KLB, akses fasilitas kesehatan, kompetensi petugas kesehatan

dalam menilai risiko KLB serta kelengkapan laporan. Sampai dengan minggu 1

Januari 2015 terdapat 7 Provinsi yang belum mengirimkan laporannya yaitu

Provinsi Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku,

Papua dan Papua Barat. Alasan belum dikirimkan laporan karena Kabupaten/Kota

belum mengirimkan laporannya ke provinsi dikarenakan pergantian petugas

surveilansnya.

Anggaran untuk pencapian indikator <24 jam Rp. 1.732.727.000,-, realisasi

anggaran Rp. 1.015.041.351,- (sampai dengan 31 Desember 2014). Satu

kegiatan besar yaitu pertemuan Validasi Data yang ke 2, rencana akan

dilaksanakn di awal Desember 2014 namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan

karena adanya kebijakan dari Menpan yang tidak memungkinkan untuk

penyelenggaraan kegiatan tersebut.

d. Upaya Mencapai Target Indikator

Pencapaian target indikator Persentase Penanggulangan KLB < 24 jam tahun

pada tahun 2014 merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan,

antara lain:


i. NSPK surveilans epidemiologi dan respon KLB

a) Penyusunan Permenkes 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Surveilans Kesehatan

b) Penyusunan buku data surveilans dan respon KLB tahun 2013

c) Penyusunan Pedoman PD3I

d) Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus

Ebola

e) Penyusunan Pedoman Pengendalian Legionellosis

− Penyusunan Pedoman Surveilans Sentinel Legionella

− Kapasitas Penguatan Laboratorium

− Implementasi Sistem Surveilans Sentinel Legionella (5 Kab)

− Supervisi dan Monitoring Surveilans Legionella

− Evaluasi dan Koordinasi Pertemuan Sistem Surveilans Sentinel

Legionella

f) Pencetakan, penggandaan, dan disitribusi buku

Tahun 2014 dilakukan pencetakan, penggandaan, dan distribusi buku

sebagai berikut :

− Buku data surveilans dan respon KLB Tahun 2013; 1000 eks

− Buku pedoman sistem kewaspadaan dini dan respon; 400 eks

− Buku algoritme diagnosis penyakit dan respon; 400 eks

− Banner KIE dan Surveilans dan Respon KLB ; 12 buah

− Buletin Epidemiologi; 2500 eks

− Leflet, poster, name tag, dan sertifikat ; 1 paket

ii. Pengembangan sistem surveilans dan respon KLB

a) SKDR merupakan salah satu sistem surveilans yang digunakan dalam

rangka mendeteksi adanya ancaman KLB. Replikasi Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) sampai pada tahun 2014 telah

dilakukan di 32 Provinsi (termasuk Kalimantan Utara). Rangkaian kegiatan

dalam replikasi SKDR adalah sosialisasi dan advokasi, TOT, pelatihan

bagi petugas kabupaten/kota, dan pelatihan bagi petugas Puskesmas.


b) Sosialisasi dan Advokasi SKD

Sosialisasi SKDR dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada para

pengambil keputusan di tingkat provinsi baik di Dinas Kesehatan dan

sektor terkait lainnya untuk mendapat dukungan komitmen dan

pendanaan operasional. Pada tahun 2014 sosialisai SKDR dilaksanakan

di 7 Provinsi yang pendanaannya bersumber dari APBN yaitu: Sumatera

Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat,

Gorontalo, dan Papua. Provinsi Kalimantan Utara pendanaanya

bersumber dari dana PHLN.

c) Pelatihan SKDR bagi petugas Dinas Kesehatan Provinsi (TOT)

Pelatihan dilaksanakan bagi petugas surveilans di 7 Provinsi yang telah

tersosialisasi pada tahun 2014, pelaksanaan kegiatan dilakukan di

Jakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih petugas surveilans provinsi

agar dapat memahami, menganalisa dan mampu mengoprasionalkan

aplikasi SKDR dan dapat melatih petugas surveilans kab/kota.

d) Pelatihan SKDR bagi petugas teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melatih seluruh petugas

dinas kesehatan kabupaten/kota agar dapat memahami, menganalisa dan

mampu mengoprasionalkan aplikasi SKDR dan melatih petugas surveilan

puskesmas. Pelatihan ini dilakukan pada masing-masing provinsi yang

sumber dananya berasal dari dana pusat yang diserahkan ke provinsi

melalui mekanisme dekonsentrasi. Narasumber dari pelatihan ini

merupakan gabungan dari petugas provinsi yang telah dilatih dan juga dari

pusat.

e) Tahun 2014 pelatihan SKDR bagi petugas surveilans puskesmas telah

dilaksanakan di 105 kabupaten dari 7 provinsi (Provinsi Sumatera Utara,

Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat,

Gorontalo, dan Papua). Waktu pelatihan dilaksanakan setelah pelatihan di

tingkat kabupaten/kota. Narasumber berasal dari petugas kabupaten/kota

yang terlatih dan atau petugas surveilans provinsi yang terlatih.

f) Pertemuan evaluasi SKDR tingkat nasional.

Pertemuan evaluasi SKDR tingkat nasional dilaksanakan di Bandung

(Jawa Barat) yang dihadiri oleh 32 Dinkes Kesehatan Provinsi dan 32

Dinkes Kabupaten/Kota yang telah Implementasi SKDR. Pertemuan ini


bertujuan untuk memperoleh gambaran umum hasil pelaksanaan,

hambatan dan tantangan dalam implementasi SKDR. Setelah dirumuskan

hambatan dan tantangannya, maka akan disusun strategi pada masing-

masing provinsi sebagai tindak lanjut atas hambatan dan tantangan yang

ada. Pada pertemuan ini provinsi yang telah mengimplementasikan SKDR

memprentasikan hasil kinerjanya. Presentasi dilakukan secara panel, oleh

provinsi yang memiliki kinerja terbaik yaitu: Lampung, D.I. Yogyakarta,

Jambi, Bali dan NTB. Panel kedua presentasi oleh 7 provinsi replikasi

SKDR tahun 2014 yaitu: Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Sumatera

Utara, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Bangka Belitung.

Pada akhir pertemuan disusun rencana tindak lanjut untuk tahun 2015

sebagai peningkatan kinerja SKDR di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKDR tahun 2015 yang optimal di seluruh

puskesmas, Dinas Kesehatan kabupaten/Kota dan Provinsi. Membuat

analisa mengenai tantangan/hambatan, peluang/kekuatan, serta

menentukan target tahun 2015 (kelengkapan dan ketepatan laporan

puskesmas, kabupaten/kota dan alert yang direspon) sesuai dengan

format Goal Setting 2015 terlampir.

2. Kinerja SKDR Kabupaten/Kota dan Provinsi dinilai dari persentase

pencapaian indikator yang telah ditetapkan sendiri oleh provinsi dan

kabupaten/kota.

3. Rekap Goal Setting 2015 yang telah dikompilasi oleh provinsi diemail

ke pusat ([email protected]) paling lambat akhir Desember

2014.

4. Mulai awal tahun 2015 seluruh kabupaten/kota di 32 provinsi yang

telah implementasi SKDR membuat rekap jumlah alert yang muncul,

jumlah alert yang diverifikasi dan jumlah alert yang menjadi KLB

menurut jenis penyakit setiap minggu sebagaimana terlampir (file:

verifikasi alert.xls) dan dikirim bersama file export melalui email ke:

[email protected].

5. Analisis berupa bulletin maupun power point setiap kabupaten/kota,

provinsi dan pusat dibuat minimal 1 bulan sekali, kemudian

disampaikan kepada atasan dan bawahannya.


6. Setiap 3 bulan sekali, subdit surveilans akan membuat dan

mengirimkan feedback kinerja SKDR yang ditujukan kepada semua

Kepala Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota secara resmi.

7. Subdit Surveilan dan Respon KLB, Direktorat Simkar dan Kesma akan

melakukan advokasi dan sosialisasi kepada B/BTKL di seluruh

Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam membantu

pemeriksaan sample/ specimen alert tertentu yang muncul dalam

SKDR

8. Petugas surveilans Dinas Kesehatan Provinsi di 24 provinsi yang

mengimplementasikan SKDR di tahun 2013 akan menginstal software

windows server dan SKDR berbasis Web setelah kembali dari

pertemuan ini.

9. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menggunakan

software SKDR lama dapat bermigrasi ke software SKDR berbasis

Web, mulai tahun 2015 akan melakukan sosialisasi atau pelatihan bagi

petugas puskesmas. Sumber dana ini dapat menggunakan dana APBN

atau APBD 1 atau APBD 2.

g) Tahun 2014 sampai dengan Minggu ke-53 sinyal penyakit yang dilaporkan

sebanyak 74.408 dan sinyal yang direspon sebanyak 2729 (3,67%). Dari

seluruh sinyal tersebut tercatat sebanyak 120 kasus (0,16%) yang menjadi

KLB.

h) Pelatihan Tim Gerak Cepat

Pelatihan ini bertujuan melatih tenaga surveilans provinsi dalam

melakukan respon cepat terhadap penyakit berpotensial KLB. Tahun 2014

pelatihan TGC di laksanakan di Provinsi NTT, sehingga sudah 30 Provinsi

dan 374 Kab/Kota yang dilatih TGC. Provinsi yang belum mendapatkan

pelatihan TGC sebanyak 4 provinsi yaitu : Maluku Utara, Kalimantan

Utara, Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini melibatkan lintas program

(Subdit ISPA, Subdit Zoonosis, RSPI, Promkes, BUK, Litbangkes) dan

lintas sektor (Dinas Kesehatan Hewan).


iii. Asistensi teknis penyelidikan epidemiologi

Kegiatan ini dilakukan untuk bimbingan dan pembinaan pada provinsi dan

kabupaten/kota yang sedang melakukan penyelidikan epidemiologi, namun

masih memerlukan bantuan dari pusat untuk upaya teknis

penanggulangannya. Beberapa penyelidikan epidemiologi yang telah

dilakukan antara lain :

a. Monitoring dan evaluasi pengendalian KLB PD3I di provinsi Maluku,

Lampung, DI Jogjakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur,

Jawa Barat, Bali dan Banten.

b. Monitoring dan evaluasi kasus suspek penyakit virus Ebola di provinsi

DKI, Sumatera Utara dan Jawa Timur.

iv. Asistensi teknis penguatan sistem kewaspadaan dini & respon KLB.

Kegiatan Asistensi teknis berupa bimbingan teknis pusat ke daerah, dengan

sasaran utama daerah yang mengalami banyak KLB, pencapaian target

penanggulangan KLB <24 jam rendah, daerah yang baru melaksanakan

SKDR, atau ada permintaan bimbingan teknis dari daerah.

v. Pertemuan koordinasi penyakit potensial KLB di tingkat pusat

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dengan lintas program

terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya pengendalian KLB. Pada

pertemuan ini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan menghasilkan standar

operasional prosedur (SOP) surveilans berbasis kejadian untuk menangkap

seluruh kejadiaan yang dilaporkan sebagai KLB.

Tahapan yang dilakukan dalam SOP adalah :

a. Menerima dan mencari informasi dari masyarakat.

b. Melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima secara formal dan

informal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

c. Melakukan analisis atau kajian dari data yang diperoleh dengan koordinasi

LP/LS.

d. Memberikan umpan balik tindakan apa yang perlu dilakukan segera.

e. Diseminasi informasi kepada LP dan LS terkait tindak lanjut.


Pertemuan ini melibatkan lintas program terkait yaitu: Subdit P. ISPA, Subdit

P. Zoonosis, Subdit PPTTU, Subdit PASD, Subdit P. Diare, Subdit P.

Arbovirosis, Subdit P. Vektor, Subdit P. Malaria, BPOM, Balitbangkes, Ditjen

BUK, Ditjen BIGIKIA, Ditjen Binfar dan Posko KLB.

vi. Pertemuan review kinerja petugas surveilans Kabupaten/Kota di Provinsi dan

Pusat (Review meeting of DSO performance on EID/AI -Surveillance and

response at National and Distric level).

Review kinerja DSO bertujuan untuk mendapat informasi kinerja, dan

masalah-maslah serta upaya-upaya alternatif untuk meningkatkan kinerja

DSO dalam rangka penguatan pelaksanaan surveilans dan respon KLB di

tingkat kabupaten/kota.

Pertemuan review kinerja petugas surveilans Kab/Kota tingkat Nasional di

laksanakan di Batam dengan mengundang 10 provinsi DSO yaitu: Sumatera

Utara, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI

Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan,

Permasalahan/Hambatan dalam Kegiatan DSO adalah :

a. Kegiatan DSO telah dilakukan oleh semua DSO di 10 provinsi namun

masih perlu dilakukan secara optimal.

b. SMS gateway belum dimanfaatkan secara optimal, sebagai sarana

komunikasi yang cepat dengan DSO.

c. Koordinasi dengan lintas program dan sektor terkait belum berjalan

dengan baik.

Rekomendasi:

a. Untuk melakukan review kegiatan DSO di tingkat Nasional minimal dua

kali dalam setahun.

b. SMS gateway digunakan untuk melaporkan update laporan dan jika ada

perubahan format SMS gateway.

c. Untuk update informasi, kebijakan baru dan penyakit zoonosis harus

diinformasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota tepat waktu.

d. Melakukan Advokasi kepada pemerintah daerah selaku pengambil

keputusan/kebijakan untuk mendapatkan dukungan kebutuhan

operasional DSO.


Rencana Tindak Lanjut:

a. Melakukan pelatihan surveillance kepada Petugas kabupaten/kota di 10

Provinsi.

b. Melaksanakan evaluasi kinerja DSO pada 10 Provinsi

c. Bimbingan teknis untuk menanggapi peringatan dalam 10 provinsi dan

200 kabupaten / kota.

vii. Alat dan bahan investigas dan penanggulangan KLB

Pengadaan logistik dalam rangka investigasi dan penanggulangan KLB

difteri sebagai buffer stock meliputi :

- Pengadaan Anti Difteri Serum (ADS) 990 (@Vial 5 ml )

- Bufferstock ADS tahun 2014 sebanyak 1.463 vial

- Reagen Campak berupa :

Enzygnost Anti Measles virus : 90 Kit

Enzygnost Anti Rubella : 80 Kit

Suplementary Reagen for Enzygnost : 80Kit

- Alat Pengambil Specimen Campak dan AFP:

Push button blood :1.300 buah

Blood collection needle : 6.000 buah

Blood coll tubes/vacutainer : 5.400 buah

Pipette : 6.000 buah

Cryotube : 6.000 buah

Holder : 900 buah

Tourniquet : 900 buah

Urine cont : 900 buah

Stool cont : 3.600 buah

Amies media : 2.700 buah

viii. Laporan investigasi dan penanggulangan KLB

- Monitoring dan Evaluasi pengendalian KLB PD3I

ix. Data penyakit menular dan potensial KLB

- Sewa jaringan lease line


x. Laporan, rencana tindak lanjut, kesepakatan hasil monitoring dan evaluasi

surveilans epidemiologi.

a. Asistensi teknis penguatan sistem kewaspadaan dini & respon KLB.

Kegiatan asistensi teknis penguatan sistem kewaspadaan dini dan respon

KLB berupa bimbingan teknis pusat ke daerah, dengan sasaran utama

daerah yang mengalami banyak KLB, pencapaian target penanggulangan

KLB <24 jam rendah, daerah yang baru melaksanakan SKDR, atau ada

permintaan bimbingan teknis dari daerah.

b. Monitoring and supervision Field Epidemiology Trainning Pograme (FETP

– WHO)

- Monitoring dan Supervisi Mahasiswa FETP UI dan UGM angkatan 2012

- Monitoring dan Supervisi Mahasiswa UGM angkatan 2013

c. FETP (Secretariat Operational, Coordinating Meeting and Supervision)

FETP Sekretariat telah dibentuk dan bekerja di Ditjen PP dan PL

Kemenkes RI untuk memfasilitasi koordinasi dengan stakeholder,

termasuk kementerian dan universitas. Merupakan bagian dari jaminan

kualitas dan proses pemantauan, FETP perlu mengarakan rapat

koordinasi reguler antara Kemenkes, universitas pelaksana dan ahli dari

luar.

d. Field Supervisor Workshop

Sesuai dengan persyaratan akreditasi TEPHINET, mahasiswa harus

dibimbing oleh supervisor lapangan yang memenuhi syarat untuk

mendukung proyek lapangan tersebut. Supervisor lapangan harus

memiliki pengalaman dalam bidang-bidang berikut ini:

1. Manajemen, desain, dan analisis sistem surveilans kesehatan

masyarakat

2. Investigasi wabah dan epidemiologi lainnya

3. Strategi pencegahan dan pengendalian penyakit

4. Epidemiologi kecelakaan kerja dan penyakit

5. Pengalaman mengawasi para profesional kesehatan masyarakat.


Untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kapasitas pembimbing

lapangan, maka pertemuan pembimbing lapangan diadakan setiap tahun

dengan berbagai materi pengembangan yang relevan juga sesi diskusi

untuk saling berbagi pengalaman dan pemecahan masalah yang mungkin

timbul di lapangan.

e. Laboratory Curricula Alignment Workshop

Kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan penambahan komponen

mengenai Laboratorium dalam kurikulum mahasiswa FETP. Dasar

pertimbangannya adalah mahasiswa FETP perlu memahami prinsip-

prinsip dan praktek komponen laboratorium yang mendukung surveilans

penyakit dan investigasi wabah dasar. Keterkaitan ini merupakan bagian

penting yang akan menghasilkan peningkatan pengawasan dan

penanggulangan wabah, dan dapat menghasilkan program yang lebih

baik, serta memperkuat jaringan sistem kesehatan. Meskipun siswa FETP

dan alumni tidak laboratorians, namun mereka perlu memahami pra-

analitik, analitik dan pasca-analitik dasar laboratorium. Ini termasuk

konsep dasar manajemen laboratorium dan kebijakan, desain sistem

laboratorium dan prinsip-prinsip untuk melakukan serta

menginterpretasikan isolasi dan subtyping bakteri, serologi, polymerase

chain reaction (PCR) metode, dan aliran cytometry (HIV). Untuk ini, siswa

akan menghabiskan empat hari di laboratorium BTKL daerah (BTKL

Jakarta untuk UI dan BTKL Jogjakarta untuk mahasiswa UGM) untuk

mempelajari dasar-dasar ini selama satu semester courseblock.

f. Surveilans Epidemiologi - WHO

National Scientific Conference on Epidemiology (NSCE)

Konferensi Ilmiah Nasional Epidemiologi telah dilaksanakan dan

melibatkan semua lembaga seperti perguruan tinggi, Kemenkes, lembaga

internasional dan pemangku kepentingan lainnya. Sebelumnya sudah

pernah dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2010, pada

konferensi ini memberikan kesempatan pada siswa FETP untuk

mempresentasikan karya mereka di depan khalayak nasional dan

internasional.


Tahun 2014 Konferensi Ilmiah Epidemiologi Lapangan ke-4 di fokuskan

pada peran laboratorium untuk mendiagnosis penyakit yang berpotensial

KLB. Dengan ini, mahasiswa FETP dan alumni dapat menyadari strategi

nasional, inisiatif dan diterapkan aspek ilmu laboratorium dalam praktek

dalam pengendalian penyakit. Sejumlah sesi pada konferensi

menekankan tema sistem surveilans berbasis laboratorium, baik itu

kesehatan manusia dan hewan, dalam hal ini juga memantau pentingnya

laboratorium dalam konteks One Health.

Konferensi ini juga diharapkan memberikan kontribusi pada upaya

pengendalian penyakit dan masalah kesehatan di Indonesia. Konferensi

ini melibatkan praktisi, akademisi dan stakeholder baik pusat maupun

daerah, mahasiswa FETP dan alumni. Konferensi ini akan memberikan

kontribusi penting untuk pekerjaan epidemiologi di Indonesia, khususnya

dalam keberlanjutan FETP dan kolaborasi FETP dengan sistem berbasis

laboratorium.

e. Masalah Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator persentase

penanggulangan KLB < 24 jam pada tahun 2014 masih menghadapi

masalah/kendala, antara lain:

i. Sebagian KLB terjadi di daerah sulit dijangkau, sehingga perlu waktu menuju

lokasi dan terbatasnya sarana komunikasi, seperti di Papua, Papua Barat,

Maluku, Maluku Utara dan NTT.

ii. Terbatasnya jumlah, kualitas dan distribusi tenaga surveilans.

iii. Belum optimalnya komitmen petugas surveilans untuk melakukan respon

terhadap sinyal yang ada di SKDR.

iv. Kapasitas laboratorium dasar (SDM, sarana, dana) di puskesmas belum

memadai untuk konfirmasi alert yang muncul dalam SKDR.

v. Kurangnya keterlibatan LS/LP, organisasi masyarakat, profesi, swasta dan

masyarakat.

vi. Belum semua daerah melaporkan KLB serta terlambatnya penemuan kasus

KLB yang berdampak pada terlambat upaya penanggulangannya.

vii. Keterbatasan dana untuk penanggulangan KLB khususnya di daerah.


viii. Belum optimalnya keberlanjutan kinerja indikator pemenuhan kapasitas inti di

Pintu Masuk Negara sebagaimana dipersyaratkan dalam annex 1b IHR

(2005) meski Indonesia mengajukan telah menyatakan implementasi penuh

IHR (2005).

ix. Munculnya penyakit emerging yang menjadi Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD), dan sampai saat ini belum

ada unit khusus yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyakit

tersebut.

x. Munculnya penyakit emerging yang sangat jarang sampai saat ini belum ada

unit khusus yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyakit

tersebut.

f. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014, ada

beberapa strategi sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ada, yaitu:

i. Replikasi SKDR di 8 Provinsi yaitu di Sumatera Utara, Bangka Belitung,

Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua dan

Kalimantan Utara.

ii. Sudah terbentuk/dilatih Tim gerak Cepat (TGC) di 30 provinsi dan 374

kabupaten/kota rawan KLB.

iii. Memperkuat petugas surveilans Kabupaten/Kota (DSO) sebanyak 400 orang

dari 200 kab/kota di 10 provinsi (provinsi prioritas/banyak KLB).

iv. Mengembangkan sarana komunikasi (SMS gateway) dengan nomor 0812

1329 9997, 0812 1329 9996

v. Mengembangkan surveilans berbasis kejadian (event based surveillance)

untuk menangkap rumors verifikasi terkait dengan KLB.

vi. Memperkuat SDM bidang epidemiologi ( FETP).

vii. Mempertahankan kinerja Surveilans AFP dan CBMS.


B.2. Indikator : Penemuan Kasus Non-Polio AFP Rate Per 100.000 anak

< 15 Tahun

a. Definisi Operasional

Jumlah kasus lumpuh layuh akut (AFP) non polio yang ditemukan diantara

100.000 penduduk berusia < 15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu.

b. Cara Perhitungan

Jumlah kasus AFP non polio yang ditemukan

------------------------------------------------------ x 100%

Jumlah penduduk usia <15 Tahun


Capaian indikator Penemuan Kasus Non-Polio AFP Rate Per 100.000 anak <15

Tahun dengan target > 2 pada tahun 2014 adalah sebesar 2,01. (Seperti pada

grafik 3.2)

Grafik 3.2

Tren Penemuan Kasus Non-Polio AFP Rate Per 100.000 anak <15 Th

Tahun 2010 – 2014

Sumber Data : Surveilans AFP EPI-WHO, s.d Minggu ke 1 tahun 2015

Pada grafik 3.2 di atas terlihat bahwa tren pencapaian indikator penemuan kasus

non-polio AFP rate per 100.000 anak <15 tahun dari tahun 2010 - 2014 melebihi

target yang ditetapkan. Tahun 2014 target yang dicapai (2,01) s.d minggu 1 tahun

2015, angka tersebut masih dapat berubah sampai akhir bulan maret tahun 2015,


karena kelengkapan laporan dari setiap provinsi belum lengkap. Provinsi yang

kelengkapan laporannya masih dibawah target yaitu Riau, Kalimantan Timur,

Kalimantan Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Untuk mendukung capian indikator Penemuan Kasus Non-Polio AFP Rate Per

100.000 anak <15 tahun, anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN total Rp.

222.310.000,- realisasi anggaran Rp. 139.001.600,- dan anggaran yang

bersumber dari PHLN total Rp. 4.390.057.000,- realisasi anggaran adalah

Rp.3.464.287.816,- (sampai dengan 31 Desember 2014).

d. Upaya Dilakukan

Pencapaian target indikator pada tahun 2014 merupakan pencapaian yang cukup

baik dan hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam

penyelenggaraan kegiatan surveilans dan respon KLB khususnya dalam kegiatan

penemuan kasus non-polio AFP, antara lain:

i. Penyusunan pedoman penanggulangan penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi (PD3I)

Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka perencanaan pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PD3I atau masalah-masalah kesehatan

serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan

yang disebabkan oleh PD3I. Pedoman ini membahas tentang draf

surveilans campak dan rubella, difteri, tetanus neonatorum, Hib, dan

pertusis.

ii. Pertemuan petugas khusus pengendalian penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi (PKP-PD3I)

Kegiatan ini bertujuan untuk review kegiatan surveilans PD3I termasuk

kinerja surveilans AFP, menyusun rencana kerja dan sosialisasi program

kerja 2014 serta membangun komitmen untuk mencapai target surveilans

PD3I. Dukungan operasionalisasi kegiatan dilapangan mulai tahap

penemuan kasus, pengiriman spesimen, kunjungan ulang dan resume

medik, pertemuan review kegiatan dan bimbingan teknis ke

kabupaten/kota.


iii. Pertemuan pokja ahli surveilans AFP

Pokja Ahli S-AFP membahas kasus pending AFP untuk mendapatkan

klasifikasi final, polio atau bukan polio (menetapkan diagnosis akhir). Hasil

pembahasan menjadi salah satu bahan laporan Tim Sertifikasi Nasional

kepada Tim Sertifikasi Erapo regional.

iv. Pertemuan tim sertifikasi nasional

Pertemuan Tim Sertifikasi Nasional rutin dilaksanakan setiap tahun untuk

membahas segala permasalahan seputar eradikasi polio di Indonesia,

sekaligus menyiapkan laporan tahunan perkembangan eradikasi polio di

Indonesia untuk dilaporkan kepada WHO-SEARO.

v. Pertemuan koordinasi jaringan laboratorium polio campak nasional

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi

laboratorium polio dan campak nasional. Secara khusus, tujuan pertemuan

adalah :

- Mengevaluasi kinerja pemeriksaan spesimen AFP dan campak di

laboratorium rujukan nasional yaitu : BBLK Surabaya, Laboratorium

Biofarma Bandung, Pusat BTDK Balitbangkes Jakarta, dan BLK Yogya

(hanya campak)

- Meningkatkan kesiapan laboratorium polio dan campak nasional dalam

mendukung program eradikasi polio dan eliminasi campak nasional.

- Menyiapkan strategi lain dalam pembiayaan laboratorium nasional

- Menyusun Strategi pengembangan laboratorium campak nasional.

vi. Pertemuan Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS)

Pertemuan ini bertujuan untuk memantau kecenderungan kejadian kasus

CRS di Indonesia. Pertemuan ini melibatkan 13 Rumah Sakit pendidikan

sebagai Rumah Sakit sentinel yang ditunjuk untuk pelaksanaan surveilans

CRS di 10 Provinsi yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawsi Utara, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Jawa Barat, Jogjakarta, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Utara,

Sumatera Selatan. Tujuan khusus pertemuan CRS adalah:


- Terlaksananya Pengumpulan data CRS di Rumah Sakit yang menjadi

lokasi sentinel.

- Mendeteksi dan mengisolasi bayi dengan CRS yang tepat.

- Terlaksananya analisis data CRS.

- Tersdiseminasinya hasil analisi/ informasi kepada unit terkait.

- Terwujudnya pengambilan keputusan dengan menggunakan data

surveilans.

e. Masalah Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator persentase penemuan

kasus non-polio AFP rate per 100.000 anak <15 Tahun pada tahun 2014 masih

menghadapi masalah/kendala, antara lain:

i. Beberapa provinsi mengalami penurunan kinerja surveilans AFP diantaranya

Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat,

hal ini disebabkan motivasi, etos kerja dan keterampilan PKP PD3I yang

memerlukan pendampingan.

ii. Proporsi penemuan kasus kasus AFP dengan diagnosa penyakit yang

identik dengan Polio (misalnya: Guillare Barre Syndrome, Transversa

Myelitis, Cerebral Palsy) masih perlu peningkatan, hal identik dengan

menurunnya proporsi penemuan kasus AFP di rumah sakit.

iii. Kelengkapan dan ketepatan laporan mingguan baik di puskesmas maupun di

Rumah Sakit yang masih rendah, menunjukkan masih rendahnya upaya

surveilans aktif Rumah Sakit.

iv. Belum maksimalnya komitmen dan dukungan pemangku program surveilans

PD3I baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, hal ini sejalan dengan masih

terbatasnya dukungan pendanaan operasional.

v. Banyaknya temuan kasus AFP yang digolongkan pada kasus menggantung

karena ketidak lengkapan Form Pelacakan (FP). Total kasus pending:

163(data minggu 1 tahun 2015)





i. Melanjutkan strategi operasionalisasi surveilans PD3I termasuk dukungan

terhadap fungsi PKP-PD3I.

ii. Meningkatkan fungsi review, asistensi dan bimbingan teknis lapangan.

iii. Melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan rumah sakit dan klinisi

khususnya dokter spesialis anak dan dokter spesialis syaraf, termasuk

pertemuan review program.

iv. Menguatkan fungsi kontak person rumah sakit dan peran petugas

surveilans Kabupaten/kota untuk melakukan surveilans aktif rumah sakit.

v. Melaksanakan pertemuan dengan pemangku program surveilans

khususnya kepala bidang yang membidangi surveilans di dinas kesehatan

provinsi.

B.3. Indikator : Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap


Jumlah bayi 0-11 bulan yang bertahan hidup (surviving infant) yang mendapat

imunisasi dasar lengkap meliputi: 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB

(atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun.

b. Cara Perhitungan

Jumlah bayi 0 -11 bulan yang bertahan hidup (surviving infant) yang mendapat

imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------------------------------------------------------------------x 100%

Jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada

kurun waktu yang sama


Capaian indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang bertahan hidup (surviving

infant) yang mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2014 adalah sebesar

80,1% dari target 90%, sehingga persentase pencapaian kinerjanya sebesar

89,0% (seperti grafik 3.3 di bawah ini)


Grafik 3.3

Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja, target

dan realisasi imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan menunjukan

gambaran sebagai berikut:

1. Pada tahun 2010, realisasi capaian indikator sebesar 88,9% dari target

indikator nasional sebesar 80%, sehingga capaian realisasi kinerja adalah

sebesar 111,1%.


nasional sebesar 82%, sehingga capaian capaian realisasi kinerja 1 adalah

sebesar 108,4%.



sebesar 102,1%.

4. Pada tahun 2013, realisasi capaian indikator sebesar 90% dari target


sebesar 102,1%.



sebesar 89,0%.

Hal tersebut diatas sebagimana tergambar dalam grafik 3.4 di bawah ini:


Grafik 3.4 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Tahun 2010 - 2014


Keberhasilan dalam upaya pencapaian indikator merupakan hasil dari upaya-

upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target indikator bayi usia 0-11

bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap, antara lain:

i. Monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi

a. Assesment Effective Vaccine Management (EVM) di Provinsi dengan

nilai terendah.

EVM adalah penilaian formal terhadap fasilitas penyimpanan vaksin

untuk menilai kelemahan dalam pemanfaatan peralatan dan prosedur

operasional, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan di tingkat

Provinsi, Kabupaten/Kota serta Puskesmas agar dapat memenuhi 10

kriteria penilaian.

b. Pelaksanaan Data Quality Selfassetment (DQS) di Provinsi, Kab/Kota,

dan Puskesmas terpilih.

Penilaian kuantitatif Akurasi data cakupan imunisasi menurut antigen

BCG, DPT/HB3 dan Campak dengan DQS, akurasi terendah ditemukan

pada tingkat desa/kelurahan ke Puskesmas yang berbanding terbalik

dengan tingginya over reporting serta rendahnya under reporting. Hal ini

menunjukan permasalahan pencatatan dan pelaporan di tingkat

desa/kelurahan (Puskesmas).


c. Rekapitulasi, analisa dan penyusunan laporan hasil kegiatan monev.

Laporan kegiatan merupakan bukti kegiatan telah selesai dilaksanakan

atau koreksi awal kemungkinan keberhasilan suatu kegiatan.

d. Pertemuan koordinasi dengan stakeholder (Technical Working

Group/TWG).

Pertemuan Technical Working Group (TWG) dilaksanakan setiap bulan

(12 kali per tahun) bertujuan untuk melakukan koordinasi serta

mendapatkan masukan dan dukungan dari lintas program/lintas sektor

terkait serta mitra (WHO,Unicef, dll) untuk kemajuan program imunisasi.

Pada kegiatan ini juga dibahas masalah-masalah yang dihadapi

program imunisasi dan alternatif pemecahannya bersama-sama.

e. Pertemuan koordinasi dengan tim ahli (Technical Advisorry Group/TAG)

untuk kajian teknis.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi ilmu

pengetahun tentang penyakit seperti penambahan tentang adanya

vaksin baru seperti: Rotavirus, IVP, Hib, dll.

Dan juga munculnya kembali penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi (PD3I), seperti Difteri, Campak, Polio, maka untuk

menindaklanjuti penyakit yang timbul di masyarakat perlu dibentuk

wadah sebagai tempat konsultasi dan sharing pengetahuan

penatalaksanaan penyakit PD3I tersebut, dalam pertemuan koordinasi

dengan Tim Ahli/TAG (Technical advisory group) untuk memperoleh

masukan, saran, ilmu pengetahuan baru, penatalaksanaan kasus dan

rekomendasi terkait PD3I dalam menyusun kajian teknis. Pertemuan

TAG diikuti oleh jajaran Kemenkes, Dinas Kesehatan, anggota TAG,

Ahli/Pakar keilman PD3I, Komnas dan Komda PP KIPI, BPOM, WHO,

serta UNICEF.

f. Validasi logistik imunisasi.

Sebelum didistribusikan ke provinsi, vaksin disimpan pada gudang

produsen. Untuk memantau bahwa vaksin tersimpan dalam kondisi

baik, jumlah sesuai dengan catatan administrasi, maka dilakukan

kunjungan ke coldroom (gudang vaksin). Validasi logistik dilakukan

setiap 3 bulan oleh pengelola vaksin dari subdit imunisasi bersama

dengan petugas dari gudang.


g. Pengolahan data cakupan imunisasi dan penyusunan umpan balik.

Kegiatan Pengolahan data cakupan imunisasi dan penyusunan

feedback bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan

data cakupan imunisasi selanjutnya didiseminasikan pada dinas

kesehatan dan kepala daerah provinsi sebagai bahan evaluasi program.

h. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Imunisasi

- Penyusunan bahan KIE imunisasi

Kegiatan KIE imunisasi untuk menyediakan materi informasi,

komunikasi dan edukasi tentang program imunisasi dasar rutin

pada bayi, imunisasi rutin pada anak sekolah, imunisasi TT pada

WUS. Diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya imunisasi

sehingga tidak ada penolakan dalam pelayanan imunisasi.

- Penggandaan dan pendistribusian bahan KIE.

- Pencetakan revisi juknis pelaksanaan imunisasi.

i. Introduksi vaksin baru

- Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian bahan KIE imunisasi

DPT-HB-Hib.

- Penggandaan dan pendistribusian petunjuk teknis pelaksanaan

imunisasi DPT-HB-Hib dan imunisasi lanjutan pada anak batita

(Prov, Kab/Kota, dan Puskesmas).

- Penyusunan tools monitoring pelaksanaan imunisasi DPT-HB-Hib.

e. Masalah Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indicator persentase bayi 0-11 bulan

tahun 2014 yang mendapat imunisasi dasar lengkap masih menghadapi


i. Adanya kekosongan vaksin di daerah karena terlambatnya proses

pengadaan di tingkat pusat.

ii. Terlambatnya laporan capaian dari provinsi sehingga rekapitulasi laporan di

pusat belum 100%.

iii. Rendahnya komitment dari Pemerintah Daerah, terutama dalam penyediaan

anggaran operasional imunisasi.


iv. Rendahnya kompetensi petugas imunisasi akibat

- Mutasi petugas terlatih

- Petugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan

- Tugas rangkap dari petugas.

v. Kurangnya sarana coldchain (terutama lemari es dan vaksin carrier) untuk

tingkat puskesmas.

vi. Kesulitan akibat kendala geografis, menyebabkan disparritas cakupan antar

wilayah yang mengakibatkan timbulnya daerah kantong KLB.

vii. Penolakan imunisasi oleh kelompok masyarakat tertentu, terkait:

- Hambatan budaya (masyarakat beranggapan bahwa bayi yang belum

berumur 40 hari tidak boleh keluar rumah)

- Kehalalan vaksin

- Rendahnya pengetahuan (sebagian masyarakat beranggapan bahwa

imunisasi menyebabkan anaknya demam /sakit)

viii. Kurang optimalnya peran lintas sektor dan lintas program terkait (KIA, Gizi,

kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi profesi dll).



beberapa strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai tindak lanjut

dari permasalahan yang ada, adalah:

i. Mendorong proses pengadaan yang lebih awal sehingga kekosongan vaksin

di daerah tidak terjadi.

ii. Advokasi kepada Pemerintah daerah dalam peningkatan komitment terhadap

pelaksanaan imunisasi

a. Penyediaan tenaga terlatih

b. Penyediaan anggaran operasional

c. Penyediaan sarana coldchain serta pemeliharannya

iii. Penguatan pemanfaatan PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)

iv. Peningkatan kerjasama lintas program ,lintas sektor terkait , organisasi

profesi dll

v. Pendampingan daerah dalam pelaksanaan intensifikasi rutin.

vi. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan.


vii. Pelaksanaan imunisasi melalui strategi Sustaineble Outreach Services

(SOS).

viii. Pelaksanaan imunisasi tambahan untuk meningkatkan imunisasi dasar

lengkap (sweeping, DOFU, Back log fighting).

ix. Penyediaan dan penyebarluasan KIE.

B.4. Indikator : Persentase Desa yang Mencapai UCI


Desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan

tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap.

b. Cara Perhitungan

Jumlah desa/kelurahan UCI di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

-----------------------------------------------------------------------------------------------x 100%

Seluruh desa/kelurahan di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama


Indikator persentase desa yang mencapai UCI merupakan data tahunan, yang

diperoleh berdasarkan hasil selama setahun. Berdasarkan progress data tahun

2014, capaian indikator adalah 75% dari target yang ditetapkan sebesar 100%

sehingga realisasi kinerja sebesar 75%.

Grafik 3.5

Persentase desa yang mencapai UCI Tahun 2014



dan realisasi desa yang mencapai UCI menunjukan gambaran sebagai berikut:



sebesar 94,1%.



sebesar 87,2%.



sebesar 88,1%.



sebesar 86,3%.



sebesar 75%.

Hal tersebut diatas sebagimana tergampar dalam grafik 3.6 di bawah ini.

Grafik 3.6

Persentase desa yang mencapai UCI Tahun 2010- 2014



Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target indikator persentase

desa yang mencapai UCI selama tahun 2014 yaitu pelaksanaan Gerakan

Akselerasi Imunisasi Nasional (GAIN) Universal Child of Immunization (UCI)

berupa :

I. Pertemuan evaluasi kegiatan wasor Provinsi dan Kabupaten regional Barat

dan Timur.

II. Pertemuan ini adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja wasor provinsi

dan kabupaten/kota yang telah ditentukan dan dilatih sebelumnya.

III. Advokasi dan koordinasi dalam rangka tahun intensifikasi imunisasi rutin

dalam pencapaian UCI desa.

IV. Kegiatan ini berupa pertemuan dalam rangka penyamaan persepsi,

melakukan advokasi dan koordinasi untuk mencapai UCI desa.

V. Pertemuan evaluasi dan perencanaan tahun intensifikasi imunisasi (GAIN

UCI).

VI. Merupakan pertemuan yang mengundang Kabid/Kasie yang membawahi

imunisasi, pengelola imunisasi dan KOMDA KIPI dari 33 provinsi di

Indonesia untuk melakukan evaluasi dan perencanaan program Imunisasi

setahun mendatang.

VII. Advokasi/asistensi dalam rangka IRI atau penanggulangan penolakan

imunisasi dengan lintas sektor terkait (MUI, Profesi, dll).

VIII. Kegiatan ini berupa pendampingan, advokasi dan sosialisasi program

imunisasi ke daerah dan pemangku kebijakan dalam rangka mendukung

pencapaian intensifikasi imunisasi rutin maupun UCI Desa.

IX. Seminar dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID)

Merupakan suatu kegiatan seminar sehari tentang imunisasi dengan

narasumber dari Menteri Kesehatan, para pakar imunisasi dan tokoh

masyarakat. Peserta diikuti oleh LS/LP, organisasi profesi bidan, perawat,

dokter dan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dari berbagai

Universitas di Jakarta.

X. Koordinasi dengan LS/LP terkait

Kegiatan ini adalah kegiatan menghadiri pertemuan dengan LS/LP dalam

rangka melakukan koordinasi untuk kelancaran pelayanan program di

lapangan.


XI. Monitoring kegiatan imunisasi dalam rangka pencapaian UCI desa

Merupakan kegiatan pendampingan bagi provinsi Papua dan Papua

Baratdalam rangka pencapaian UCI Desa.

XII. Investigasi lapangan dan pengendalian kejadian luar biasa penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi (KLB PD3I):

Pendampingan investigasi lapangan pengendalian KLB.

− Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan melakukan kunjungan

lapangan diderah yang terjadi KLB PD3I.

− Tahapan kegiatan dengan melakukan kajian epidemiologis, koordinasi

serta kunjungan lapangan.

XIII. Tempat pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi dana yang tersedia, yaitu di

Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTT, dll.

XIV. Kegiatan Surveilans Epidemiologi (SE)

XV. Asistensi KOMNAS Ke KOMDA KIPI

Asistensi KOMNAS ke KOMDA KIPI merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk menjalin suatu jejaring dengan para pihak dan pakar yang terkait

dalam penanganan KIPI. Kegiatan ini dilakukan oleh perwakilan KOMNAS

KIPI di provinsi.

XVI. Audit kasus KIPI

Audit kasus KIPI merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat kajian

kausalitas bagi kasus KIPI yang diterima KOMNAS KIPI selama tahun 2014.

e. Masalah Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator capaian cakupan desa UCI

tahun 2014 masih menghadapi masalah/kendala, antara lain:

i. Keterlambatan pengadaan vaksin, alat suntik dan safety box yang

menyebabkan terhambatnya pelayanan imunisasi di lapangan.

ii. Hambatan / kendala geografis

iii. Banyaknya penduduk “musiman” (akan meninggalkan wilayah pada musim

tertentu, misalnya untuk berladang, berkebun dll)

iv. Adanya kampanye negatif imunisasin terkait dengan isue bahwa vaksin

haram

v. Rendahnya kualitas petugas.

vi. Rendahnya kualitas pencatatan dan pelaporan.




beberapa strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 untuk meningkatkan

cakupan UCI desa adalah: sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ada,

adalah:

I. Advokasi dalam meningkatkan komiten pemerintah desa.

II. Perbaikan perencanaan dan monitoring logistik (vaksin, alat suntik dan safety

box)

III. Perbaikan mekanisme pengadaan logistik imunisasi.

IV. Pelaksanaan imunisasi daerah sulit bersamaan dengan pelaksanaan

program lain (strategi SOS).

V. Pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dalam menanggulangi

kampanye negatif imunisasi.

B.5. Indikator : Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapatkan

Imunisasi Campak


Jumlah bayi 0-11 bulan yang bertahan hidup (surviving infant) yang mendapat

imunisasi campak.

b. Cara Perhitungan

Jumlah bayi 0 -11 bulan yang bertahan hidup (surviving infant) yang mendapat

imunisasi Campak di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh bayi 0 -11 bulan yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu

wilayah pada kurun waktu yang sama.

c. Capaian Indikator :

Berdasarkan data per 16 November 2014, pencapaian indikator Persentase Bayi

0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Campak adalah sebesar 87,9 % atau

persentase kinerja sebesar 94,5 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2014

yakni sebesar 92%. Dapat dilihat pada grafik 3.7.


Grafik 3.7

Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak tahun 2014


dan realisasi indikator anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Campak

menunjukan gambaran sebagai berikut:



sebesar 117%.



sebesar 110,1%.



sebesar 102,8%.



sebesar 108,7%.



sebesar 94,5%.

Hal tersebut diatas sebagimana tergampar dalam grafik 3.8 di bawah ini.


Grafik 3.8

Persentase Bayi 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Campak

Tahun 2010-2014


Berbagai upaya (kegiatan) dalam mencapai Persentase Bayi 0-11 Bulan yang

Mendapat Imunisasi Campak tahun 2014, antara lain:

a. Monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi

− Assesment Effective Vaccine Management (EVM) di provinsi dengan

nilai terendah.

− Pelaksanaan Data Quality Self assessment (DQS) di provinsi, kab/kota,

dan Puskesmas terpilih.

− Rekapitulasi, analisa dan penyusunan laporan hasil kegiatan monev.

b. Pertemuan koordinasi dengan stakeholder meeting (Technical Working

Group/TWG).

c. Pertemuan koordinasi dengan tim ahli (Technical Advisorry Group/TAG)

untuk kajian teknis.

d. Validasi logistik imunisasi

e. Pengolahan data cakupan imunisasi dan penyusunan umpan balik.

e. Masalah Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indicator persentase Bayi 0-11

Bulan yang Mendapat Imunisasi Campak tahun 2014 masih menghadapi



i. Masih rendahnya komitment dari Pemerintah Daerah, terutama dalam

penyediaan anggaran operasional imunisasi.

ii. Rendahnya kompetensi petugas imunisasi akibat

a. Mutasi petugas terlatih

b. Petugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan

c. Tugas rangkap dari petugas.

iii. Kurangnya sarana coldchain (terutama lemari es dan vaksin carrier) untuk

tingkat puskesmas.

iv. Kesulitan akibat kendala geografis, menyebabkan disparritas cakupan antar

wilayah yang mengakibatkan timbulnya daerah kantong KLB.

v. Penolakan imunisasi oleh kelompok masyarakat tertentu, terkait:

a. Hambatan budaya (masyarakat beranggapan bahwa bayi yang belum

berumur 40 hari tidak boleh keluar rumah).

b. Kehalalan vaksin.

c. Rendahnya pengetahuan (sebagian masyarakat beranggapan bahwa

imunisasi menyebabkan anaknya demam /sakit).

vi. Kurang optimalnya peran lintas sektor dan lintas program terkait (KIA, Gizi,

kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi profesi dll).



beberapa strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai tindak lanjut

dari permasalahan yang ada, adalah:

i. Advokasi kepada Pemerintah daerah dalam peningkatan komitment terhadap

pelaksanaan imunisasi:

a. Penyediaan tenaga terlatih

b. Penyediaan anggaran operasional

c. Penyediaan sarana coldchain serta pemeliharannya

ii. Penguatan pemanfaatan PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)

iii. Peningkatan kerjasama lintas program ,lintas sektor terkait , organisasi

profesi dll

iv. Pendampingan daerah dalam pelaksanaan intensifikasi rutin.

v. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan


vi. Pelaksanaan imunisasi melalui strategi Sustaineble Outreach Services

(SOS)

vii. Pelaksanaan imunisasi tambahan untuk meningkatkan imunisasi dasar

lengkap (sweeping, DOFU, Back log fighting)

viii. Penyediaan dan penyebarluasan KIE.

B.6. Indikator : Persentase Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat

Imunisasi


Jumlah siswa kelas 1 SD/MI (atau yang sederajad) yang mendapat imunisasi DT

(Difteri Tetanus) dan campak, jumlah siswa kelas 2 dan 3 SD/MI (atau yang

sederajad) yang mendapat imunisasi (Tetanus Difteri) Td di satu wilayah kerja

pada kurun waktu 1 tahun.


➢ Imunisasi campak

Jumlah anak kelas 1 SD dan MI yang mendapat imunisasi campak

------------------------------------------------------------------------------------ x 100%

Jumlah murid kelas 1 SD dan MI seluruhnya

➢ Imunisasi DT

Jumlah anak kelas 1 SD dan MI yang mendapat Imunisasi DT

------------------------------------------------------------------------------ x 100%

Jumlah murid kelas 1 SD dan MI seluruhnya

➢ Imunisasi TD

Jumlah anak kelas 2 dan 3 SD dan MI yang mendapat Imunisasi TD

------------------------------------------------------------------------------------ x 100%

Jumlah murid kelas 2 dan 3 SD dan MI seluruhnya


Berdasarkan data per 16 November 2014, pencapaian indikator presentasi anak

usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi adalah sebesar 89,1% dari target

nasional sebesar 98%. Realisasi kinerja pada tahun 2014 yakni sebesar 91%.



dan realisasi indikator anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi

menunjukan gambaran sebagai berikut:



sebesar 94,5%.



sebesar 95,7%.



sebesar 93,8%.



sebesar 95,3%.



sebesar 91%.

Hal ini seperti dapat terlihat pada grafik 3.9 di bawah ini.

Grafik 3.9

Persentase Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapat Imunisasi Tahun 2010-2014



Pencapaian indikator merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan

dalam penyelenggaraan kegiatan imunisasi pada anak sekolah, yaitu monitoring

pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Provinsi yang bermasalah

(capaian rendah).

e. Masalah Dihadapi

Penyelenggaraan kegiatan imunisasi pada anak sekolah pada tahun 2014

menghadapi masalah/kendala, antara lain:

I. Masih adanya sekolah yang menolak pelaksanaan kegiatan imunisasi pada

anak sekolah.

II. Kurangnya sosialisasi kepada pihak sekolah maupun orang tua murid.

III. Terbatasnya tenaga pelaksana di lapangan untuk memberikan pelayanan

secara bersamaan.

IV. Masih adanya ketidak sesuaian jumlah vaksin yang dibutuhkan dengan yang

tersedia sehingga mengalami kekurangan vaksin.




I. Peningkatan sosialisasi dan advokasi serta pengetahuan kepada pihak

sekolah, guru dan orang tua murid terutama pada sekolah yang menolak.

II. Penyediaan buku petunjuk teknis pelaksanaan BIAS bagi petugas kesehatan

di provinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas.

III. Peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan perencanaan

dan pengelolaan manajemen vaksin dan logistik.

B.7. Indikator : Persentase Faktor Risiko Potensial PHEIC yang

Terdeteksi Di Pintu Masuk Negara

a. Definisi Operasional :

Faktor risiko (alat angkut, vektor dan pelaku perjalanan) yang berpotensi PHEIC

terdeteksi di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat)




Indikator Persentase Faktor Risiko Potensial PHEIC yang Terdeteksi di Pintu

masuk negara pada tahun 2014 realisasi mencapai 100% dari target 100%.

Realisasi dari indikator ini sesuai dengan target yang ditentukan. Seperti dalam

grafik 3.10.

Grafik 3.10

Persentase Faktor Risiko Potensial PHEIC

yang Terdeteksi di Pintu masuk negara pada tahun 2012-2014

Target pengawasan faktor risiko PHEIC melalui alat angkut beserta awak dan

penumpang dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa semua

parameter kewaspadaan dapat dilakukan pengawasan. Tidak ada perbedaan

capaian jika dibandingkan tahun sebelumnya (2013), dengan pencapaian realisasi

sebesar 100%.

Presentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu masuk negara.

Semua faktor risiko potensial PHEIC di pintu masuk negara harus terdeteksi

100%, sehingga tidak ada factor risiko yang masuk ke dalam wilayah. Sejak tahun

2012 sampai saat ini, targetnya adalah semua faktor risiko terdeteksi (100%).

Jumlah Alat angkut (kapal & pesawat)+penumpang (kapal & pesawat)+(awak kapal &

kapten & personil penerbang) datang dari luar negeri yang terdeteksi KKP

---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Alat angkut (kapal & pesawat)+penumpang (kapal & pesawat)+(awak kapal & kapten

& personil penerbang) datang dari luar negeri



Keberhasilan dalam pencapaian indikator Faktor Risiko Potensial PHEIC yang

Terdeteksi Di Pintu Masuk Negara tahun 2014 merupakan hasil dari upaya-upaya

yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan Karantina Kesehatan

dan Kesehatan Pelabuhan. Secara mendasar bahwa kegiatan pencapaian

indikator ini dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan

unit pelaksana teknis Ditjen PP dan PL. Kegiatan di pusat mendukung

pelaksanaan pencapaian kegiatan sesuai tupoksi dan dijabarkan dalam rencana

kerja anggaran tahunan sebagai berikut :

i. Penyusunan NSPK program karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Dilakukan pertemuan penyusunan Draf Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)

tentang 1). Surveilans Di Pintu Masuk Negara, 2). Sistem Surveilans

terintegrasi di wilayah dan Pintu Masuk Negara, 3). Pedoman Rencana

Kontijensi di Wilayah dan Pintu Masuk Negara, 4). Penyusunan Petunjuk

Tehinis Vaksinasi Meningitis Meningokokus di Rumah Sakit, 5). Penyusunan

Pedoman Tata Laksana Polio di Pintu Masuk Negara dan 6). Penetapan

Negara Terjangkit.

Adapun draf PMK lainnya masih akan berproses dan diharapkan akan

finalisasi pada tahun 2015 adalah 1). Surveilans Di Pintu Masuk Negara, 2).

Sistem Surveilans terintegrasi di wilayah dan Pintu Masuk Negara, 3).

Pedoman Rencana Kontijensi di Wilayah dan Pintu Masuk Negara

ii. Sosialisasi NSPK program karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan

Dilakukan sosialisasi dan uji coba di 12 KKP yaitu 1). KKP Kelas III

Lhokseumawe, 2). KKP Kelas II Kendari, 3). KKP Kelas II Manado, 4). KKP

Kelas I Surabaya, 5). KKP Kelas I Soekarno Hatta, 6). KKP Kelas II Banten,

7). KKP Kelas III Palangkaraya, 8). KKP Kelas III Dumai, 9). KKP Kelas IV

Yogjakarta, 10). KKP Kelas II Banjarmasin, 11). KKP Kelas II Bandung, dan

12). KKP Kelas II Palu. Kemudian dilakukan Revisi dan finalisasi, dengan

produk final yang sudah diundangkan yaitu Kepmenkes No

026/Menkes/SK/II/2014.

iii. Simulasi penanggulangan KKMMD

Simulasi penanggulangan KKMMD telah dilaksanakan di 2 pintu masuk

negara pada tahun 2014 dengan pembiayaan dari DIPA Dit. Simkarkesma


yaitu di, Bandara Internasional Soekarno Hatta, dan Pelabuhan Laut Waisai

Raja Ampat, selain itu Simulasi Penanggulangan PHEIC juga dilaksanakan

dengan pembiayaan dari DIPA masing-masing KKP yaitu di 1). Pelabuhan

Laut Banyuwangi Jawa Timur, 2). Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun

Kepulauan Riau, 3). Pelabuhan Laut Teluk Bayur Sumatera Barat, 4).

Pelabuhan Laut Bitung, Pelabuhan laut Tanjung Mas Semarang Jawa

Tengah, 6). Pelabuhan Laut Lembar NTB dan 7). PLBD Motaain NTT.

iv. Peningkatan kapasitas jiwa korsa dan kekarantinaan kesehatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jiwa Korsa dan Kekarantinaan Kesehatan

(Diklat Kekarantinaan Kesehatan) diselenggarakan pada tanggal 9 Maret –

20 Mei 2014 dengan bekerjasama dengan Kolat Koarmabar Angkatan Laut

serta BBPK Cilandak. Adapun Peserta kegiatan ini sejumlah 90 orang dari 49

KKP di seluruh Indonesia. Pada Kegiatan ini peserta dilatih kesigapan,

kepemimpinan dan jiwa korsanya serta dilatih mengenai teknis

kekarantinaan kesehatan.

v. Peningkatan kapasitas jiwa korsa petugas kantor kesehatan pelabuhan dan

simulasi penanggulangan Ebola.

Kegiatan peningkatan kapasitas jiwa korsa petugas kantor kesehatan

pelabuhan diselenggarakan pada tanggal 7 – 13 Nopember 2014 bersamaan

dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 50 bekerjasama dengan

Kolat Koarmabar TNI AL dan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Setjen Kemenkes. Peserta kegiatan ini sejumlah 68 orang dari 20 Kantor

Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Pada kegiatan ini ditunjukkan

kesigapan, kepemimpinan dan jiwa korsa para petugas Kantor Kesehatan

Pelabuhan yang menggambarkan sikap saat bertugas di lapangan. Kegiatan

ini dirangkaikan dengan pelaksanaan simulasi nasional penanggulangan

importasi penyakit virus Ebola di Indonesia.

vi. Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKMMD

Penyusunan rencana kontijensi telah dilaksanakan di 13 pintu masuk negara

sepanjang tahun 2014, dengan 2 rencana Kontijensi disusun dengan dana

DIPA Dit. Simkarkesma yaitu di Pelabuhan Laut Waisai Papua Barat dan

PLBD Motaain NTT, sementara Rencana Kontijensi yang disusun dengan


dana DIPA masing-masing KKP yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun

Kepulauan Riau, Pelabuhan Laut Banyuwangi Jawa Timur, Pelabuhan Laut

Palangkaraya Kalimantan Tengah, Bandara Supadio Kalimantan Barat,

Pelabuhan Laut Bitung Sulawesi Utara, Pelabuhan Sampit Kalimantan

Tengah dan Pelabuhan Laut Yos Sudarso Papua.

vii. Alat kesehatan imunisasi

a. Pengadaan alat pengendali mutu vaksin

- Vaksin Carrier (2.515 buah)

- Alat pemantau suhu otomatis coldroom (9 buah)

b. Penguatan peralatan pengendali mutu vaksin di KKP dalam rangka Umrah

dan perjalanan internasional lainnya:

- Cold Chain (15 unit)

- Transport box active (5 unit)

- Transport box passive (20 unit)

viii. Kendaraan khusus evakuasi penyakit menular dalam rangka respon cepat

KKMMD.

Kendaraan Khusus Evakuasi Penyakit Menular 5 Unit yang didistribusikan ke

KKP Denpasar Provinsi Bali, KKP Palembang Provinsi Sumatera Selatan,

KKP Sorong Provinsi Papua Barat, KKP Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

dan KKP Pekanbaru Provinsi Riau.

ix. Pencetakan buku ICV atau profilaksis dengan security printing untuk pelaku

perjalanan internasional (700.000 buah)

x. Pencetakan dokumen kesehatan dengan security printing dalam rangka

pengawasan lalu lintas alat angkut, orang dan barang :

- Buku Kesehatan Kapal (54.315 Unit)

- Sertifikat SSSCC/SSCEC (196.750 Lembar)

- Port Health Quarantine Clearance (1 Paket)

- Certificate of Pratique (1 Paket)

- Surat Keterangan Pengujian Kesehatan (82.550 lembar)

- Plakat Peningkatan Mutu Kesehatan (Higiene Sanitasi) (14.050 lembar)

- Sertifikat Ijin Penyehatan Makanan dan Jasa Boga (11.150 Lembar)

- Sertifikat Hapus Serangga (15.500 Lembar)

- Sertifikat Pengawasan Kualitas Air (40.950 lembar)


- Sertifikat Pengawasan P3K Kapal (61.700 lembar)

- Surat Ijin Angkut Jenazah (35.150 lembar)

- Surat Ijin Angkut Orang Sakit (41.650 lembar)

- Surat Keterangan Laik Terbang Penumpang (10.000 lembar)

- Karcis Poliklinik (150.000 lembar)

xi. Pencetakan buku peraturan dan perundangan karkes dan kespel : Undang-

Undang/PP/Permen (1.500 buku).

xii. Pencetakan bahan pendukung pengawasan lalu lintas orang dalam rangka

kesiapsiagaan menghadapi KKMMD:

- Leaflet (15.000 lembar)

- HAC (745.000 lembar)

- Banner (490 lembar)

- Booklet IHR 2005 (1.500 buku)

xiii. Upaya pengendalian faktor risiko PHEIC di pintu masuk negara

a. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program karantina kesehatan

dengan LP/LS.

b. Bimbingan teknis program karantina dan kesehatan pelabuhan.

c. Monitoring implementasi IHR 2005 di pintu masuk negara.

d. Monitoring program karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan pada

situasi Khusus.

xiv. Upaya penyelenggaraan program karantina dan kesehatan pelabuhan

a. Pertemuan koordinasi pelaksanaan program Karkespel di pintu masuk

negara

Pertemuan ini telah diselenggarakan tanggal 11 – 14 Mei 2014 dan

dihadiri oleh perwakilan dari 49 KKP di Indonesia.

b. Rapat koordinasi program Karkespel

Dilakukan rapat koordinasi LP/LS di kantor, rapat evaluasi mingguan

program Karkespel serta rapat koordinasi dengan LP/LS di luar kantor.

c. Advokasi dan sosialisasi implementasi IHR 2005, terdiri atas kegiatan:


� Rapat Pokja IHR 2005, dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu:

- Pada 11 – 12 Februari 2014, rapat pokja Surveilans dan Pokja Point

of Entry serta Pokja Bahan Berbahaya dan Komunikasi Risiko

dengan agenda persiapan Rapat Komnas Implementasi IHR 2005

untuk menyatakan Indonesia sudah siap Implementasi penuh IHR;

- Pada 10 – 11 Juli 2014, rapat seluruh pokja dalam rangka pengisian

kuesioner self assessment implementasi IHR 2005 tahun 2014 serta

penyusunan rencana kerja dalam rangka mempertahankan

implementasi penuh

- Pada 18 November 2014, rapat seluruh anggota pokja dan Komnas

IHR 2005 dalam rangka pembahasan rencana kerja / roadmap

mempertahankan implementasi penuh IHR 2005

� Komnas IHR

Pertemuan anggota Komnas Implementasi IHR 2005 dilaksanakan

pada 14 Februari 2014 dengan agenda kesepakatan menyatakan

Indonesia siap implementasi penuh pada tahun 2014.

� Advokasi/Sosialisasi Assesment Implementasi IHR 2005 di pintu masuk

dan wilayah.

Telah dilaksanakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Implementasi

IHR (2005) di 4 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Provinsi DIY da, Provinsi Riau.

� Rapat koordinasi program Karkespel


program Karkespel serta Rapat Koordinasi dengan LP/LS di Luar

Kantor

xvi. Bahan kesehatan

- Alat Pelindung Diri (1 paket/1000 set)

- Vaksin Yellow Fever (4.608 dosis)

xvii. Sosialisasi pengawasan polio di pintu masuk negara

Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi pengawasan Polio (sebagai penyakit

PHEIC) bagi petugas Kantor Kesehatan pelabuhan yang dilaksanakan di dua

regional yaitu untuk regional Indonesia Timur dilaksanakan di Denpasar pada


tanggal 3 – 7 Desember 2014 dengan peserta dari 24 KKP dan regional

Indonesia Barat dilaksanakan di Bandung pada 10 – 14 Desember 2014

e. Masalah Dihadapi

Secara kuantitas pelaksanaan kegiatan telah dapat dicapai, namun demikain

secara kualitas masih banyak hal yang perlu penguatan. Pelaksanaan kegiatan

untuk mencapai target indikator Faktor Risiko Potensial PHEIC yang Terdeteksi Di

Pintu Masuk Negara tahun 2014 yang berpengaruh terhadap aspek kualitas,

antara lain:

I. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas

maupun kuantitas.

II. Belum optimalnya dukungan lintas sektor di pelabuhan/bandara dan PLBDN

untuk pelaksanaan fungsi kekarantinaan kesehatan.

III. Belum optimalnya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria dalam mendukung

kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara.

IV. Terbatasnya komunikasi dan jejaring kerja baik di tingkat pusat maupun di

pintu masuk negara.

V. Belum optimalnya system informasi pelayanan kekarantinaan di pintu masuk

negara.

VI. Belum optimalnya system informasi manajemen dalam rangka pelaporan dan

pengumpulan data bidang kekarantinaan kesehatan dari KKP di pintu masuk

negara ke tingkat pusat.


Berdasarkan analisis kualitas dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014,

ada beberapa strategi sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ada, yaitu:

I. Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat);

Peningkatan kemampuan SDM di pintu Masuk Negara Dalam Deteksi dan

Respon PHEIC bagi petugas KKP; Peningkatan kemampuan SDM di pintu

masuk negara melalui Simulasi Penanggulangan PHEIC.

II. Mendorong agar proses finalisasi RUU Karantina Kesehatan dan peraturan

perundangan terkait kekarantinaan kesehatan dapat berjalan dan menjadi

prioritas.

III. Penyempurnaan/revisi terhadap pedoman, petunjuk pelaksanaan dan juknis

kekarantinaan kesehatan dan kesehatan pelabuhan.


IV. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan teknis untuk mendukung

kegiatan pemeriksaan.

V. Mengoptimalisasi peran fungsi Sekretariat Komnas IHR guna pendampingan

dan penguatan implementasi penuh IHR (2005).

VI. Peningkatan jejaring kerja melalui komunikasi, koordinasi dengan Lintas

Sektor dan Lintas Program.

VII. Pengembangan sistem informasi kesehatan pelabuhan (SIM Kespel) dalam

rangka penerbitan dokumen kesehatan.

VIII. Pengoptimalisasian Sistem Informasi Manajemen dan bagi pengelola SIM

Kespel diharuskan lebih aktif lagi dalam memonitor kelengkapan laporan

KKP agar sistem pelaporan kegiatan KKP ke Pusat bisa secara rutin dan

lengkap.

B.8. Indikator : Persentase Alat Angkut yang Diperiksa Sesuai Standar

Kekarantinaan

a. Definisi operasional

� Alat angkut adalah pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan

bermotor atau alat angkut lainnya yang digunakan dalam melakukan

perjalanan internasional yang berasal dari luat negeri.

� Alat Angkut yang diperiksa KKP adalah pesawat udara, kapal,

kereta api, kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya yang

digunakan dalam melakukan perjalanan internasional yang berasal

dari luar negeri dan telah diperiksa oleh KKP.

� Dokumen Kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang

berkaitan dengan kekarantinaan yang dimiliki oleh setiap alat angkut,

awak, penumpang, barang dan pelintas batas sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

� Pengawasan dan pemeriksaan kekarantinaan alat angkut dan

dokumen kesehatan alat angkut adalah pemeriksaan alat angkut

dan dokumen kesehatan alat angkut yang dilaksanakan melalui

kegiatan pemeriksaan langsung/tidak langsung oleh petugas

kesehatan, untuk kapal dengan dikeluarkannya Free Pratique dan

untuk pesawat dengan adanya pemeriksaan Gendec.


� Alat Angkut Yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan

adalah alat angkut yang datang dari Luar Negeri yang telah

dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan terhadap Dokumen

Karantina Kesehatan, Awak Kapal (Nakhoda, ABK) dan faktor risiko

sampai dikeluarkannya Free Pratique untuk kapal dan pemeriksaan

Kapten, Personil Penerbang dengan melalui pemeriksaan Gendec

untuk pesawat.

b. Cara Penghitungan

Jumlah Alat angkut datang dari LN yg diperiksa KKP

(COP+Gendec/HPAGD)

----------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah Seluruh Alat angkut datang dari LN

Catatan:

CoP adalah Certificate of Pratique.

Gendec/HPAGD adalah General declaration/ Health part aircraft general

declaration.


Pada tahun 2014 realisasi mencapai sebesar 100%. Realisasi ini sesuai dengan

target yang ditetapkan sebesar 100%.

Grafik 3.11

Indikator Presentase Alat Angkut yang Diperiksa

Sesuai Standar Kekarantinaan Tahun 2012-2014


Realisasi pada tahun 2013 sebesar 100,46 % dan target 100% (capaian realisasi

dibandingkan target sebesar 100%). Realisasi Indikator Persentase Alat Angkut

yang Diperiksa Sesuai Standar Kekarantinaan tahun 2014 yaitu 100% dan target

100% dengan capaian realisasi dibandingkan target sebesar 100%. Pada alat

angkut juga harus diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan, sehingga factor

risiko dapat terdeteksi di pintu masuk negara. Sejak tahun 2013 dan 2014, target

yang ditetapkan tercapai 100%.


Keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase Alat Angkut yang Diperiksa

Sesuai Standar Kekarantinaan tahun 2014 merupakan hasil dari upaya-upaya

yang telah dilaksanakan, antara lain:

i. Penyusunan NSPK program program karantina kesehatan dan kesehatan

pelabuhan

Dilakukan pertemuan penyusunan Draf Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)

tentang Surveilans Di Pintu Masuk Negara, Sistem Surveilans terintegrasi di

wilayah dan Pintu Masuk Negara, Pedoman Rencana Kontijensi di Wilayah

dan Pintu Masuk Negara, Penyusunan Petunjuk Tehinis Vaksinasi Meningitis

Meningokokus di Rumah Sakit, Penyusunan Pedoman Tata Laksana Polio di

Pintu Masuk Negara dan Penetapan Negara Terjangkit.

ii. Sosialisasi dan ujicoba NSPK program karantina kesehatan dan kesehatan

pelabuhan

Setelah dilakukan penyusunan draf, dilakukan sosialisasi dan uji coba di 12

KKP yaitu KKP Kelas III Lhokseumawe, KKP Kelas II Kendari, KKP Kelas II

Manado, KKP Kelas I Surabaya,KKP Kelas I Soekarno Hatta, KKP Kelas II

Banten, KKP Kelas III Palangkaraya, KKP Kelas III Dumai, KKP Kelas IV

Yogjakarta, KKP Kelas II Banjarmasin, KKP Kelas II Bandung, dan KKP

Kelas II Palu. Kemudian dilakukan Revisi dan finalisasi, dengan produk final

yang sudah diundangkan yaitu Kepmenkes No 026/Menkes/SK/II/2014.

Adapun draf PMK lainnya masih akan berproses dan diharapkan akan

finalisasi pada tahun 2015 adalah Surveilans Di Pintu Masuk Negara, Sistem

Surveilans terintegrasi di wilayah dan Pintu Masuk Negara, Pedoman

Rencana Kontijensi di Wilayah dan Pintu Masuk Negara.


iii. Tenaga terlatih bidang surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra

a. Peningkatan kapasitas jiwa korsa dan kekarantinaan kesehatan

Kegiatan peningkatan kapasitas jiwa korsa dan kekarantinaan kesehatan

(Diklat Kekarantinaan Kesehatan) diselenggarakan pada tanggal 9 Maret

– 20 Mei 2014 dengan bekerjasama dengan Kolat Koarmabar Angkatan

Laut serta BBPK Cilandak. Adapun Peserta kegiatan ini sejumlah 90

orang dari 49 KKP di seluruh Indonesia. Pada Kegiatan ini peserta dilatih

kesigapan, kepemimpinan dan jiwa korsanya serta dilatih mengenai teknis


b. Peningkatan kapasitas jiwa korsa petugas kantor kesehatan pelabuhan


pelabuhan diselenggarakan pada tanggal 7 – 13 Nopember 2014

bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 50

bekerjasama dengan Kolat Koarmabar TNI AL dan Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan Setjen Kemenkes. Peserta kegiatan ini

sejumlah 68 orang dari 20 Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh

Indonesia. Pada kegiatan ini ditunjukkan kesigapan, kepemimpinan dan

jiwa korsa para petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan yang

menggambarkan sikap saat bertugas di lapangan.

iv. Upaya pengendalian faktor risiko PHEIC di pintu masuk negara

a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Program Karantina Kesehatan

dengan LP/LS

b. Bimbingan Teknis Program Karantina dan Kesehatan Pelabuhan

c. Monitoring Implementasi IHR 2005 di Pintu Masuk Negara

d. Monitoring Program Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan pada

Situasi Khusus

v. Pertemuan koordinasi pelaksanaan program Karkespel di pintu masuk

negara

Pertemuan ini telah diselenggarakan tanggal 11 – 14 Mei 2014 dan dihadiri

oleh perwakilan dari 49 KKP di Indonesia.


vi. Rapat koordinasi program Karkespel


program Karkespel serta rapat koordinasi dengan LP/LS di luar kantor.

B.9. Indikator : Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di Perimeter

Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 0)

Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara, Pos Lintas Batas

Darat


� Vektor yang dimaksud ini adalah serangga (nyamuk) yang dapat berperan

dalam penularan penyakit tertentu

� Bebas Vektor adalah kondisi lingkungan dimana tidak diketemukan

keberadaan vektor.

� Perimeter Area adalah wilayah kerja Pelabuhan dan atau Bandara sesuai

Peraturan Pemerintah

� Buffer Area adalah Wilayah Penyangga di luar wilayah pelabuhan yang

panjangnya 400 meter dari batas wilayah Pelabuhan

� Pelabuhan adalah pelabuhan laut atau pelabuhan yang terletak pada sungai

dan danau, tempat kapal yang melakukan perjalanan internasional datang

dan berangkat

� Bandar Udara adalah Bandara yang melayani kedatangan dan

keberangkatan penerbangan Internasional

� Pos Lintas Batas Darat (PLBD) adalah Pintu masuk melalui darat di suatu

negara termasuk yang digunakan oleh kendaraan darat dan kereta api.

� House Indek adalah Persentase antara rumah dimana ditemukan jentik

terhadap seluruh rumah yang diperiksa

� Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (HI=0) dan

Buffer Area (HI <1) di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas

Batas Darat adalah Persentase kondisi lingkungan dimana tidak

diketemukan keberadaan vektor di Perimeter Area dan/atau Buffer Area

terhadap seluruh Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat yang

diperiksa.


b. Cara Penghitungan

� Indikator Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di Perimeter Area

(HI=0) di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat

adalah :

Persentase Bebas Vektor Penular

Penyakit di Perimeter area HI=0 = ∑ KKP HI Perimeter area = 0 x 100%

Pelabuhan, Bandara, PLBD ∑ KKP yg melapor

� Indikator Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit di Buffer Area (HI<1) di

Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat adalah:


Indikator Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (HI=0) dan

Buffer Area (HI<1) di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat

pada tahun 2014, untuk HI di Perimeter Area (HI=0) realisasi mencapai 56,31%

dengan target 100%. Sedangkan HI di Buffer Area (HI<1) hanya mencapai

56,31% dengan target 100%. Data ini berasal dari 49 KKP yang melaporkan.

Grafik 3.12

Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (HI=0) di

Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Tahun 2014

0

20

40

60

80

100

Target Capaian %

Persentase Bebas

Vektor Penular di

Buffer Area HI < 1 di

Pelabuhan, Bandara,

PLBD

=

∑ KKP HI Buffer

Area <1

x 100% ∑ KKP yang

melapor


Grafik 3.13

Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit Di Buffer Area (HI <1) di Lingkungan

Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat Tahun 2014

0

20

40

60

80

100

Target Capaian %

Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit Di Perimeter Area (HI=0) realisasi

pada tahun 2013 sebesar 22,49% dan target 100% dengan capaian realisasi

dibandingkan target sebesar 22,49%, sedangkan realisasi indikator ini tahun 2014

yaitu 65,31%.

Persentase Bebas Vektor Penular Penyakit Di Buffer Area (HI<1) di Lingkungan

Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat tahun 2013 sebesar 26,53%

dengan target 100% dengan capaian realisai dibandingkan target 26,53%,

sedangkan realisasi indikator ini tahun 2014 yaitu sebesar 65,31%.

Untuk indikator presentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area

(House Index = 0) dan buffer area (House Index < 1) di lingkungan pelabuhan,

bandara dan pos lintas batas darat, dari data table Indikator dan Realisasi Subdit

Karkes dan Kespel Dit. Simkarkesma Tahun 2010-2014, diketahui terjadi

peningkatan pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2012-2013 trendnya stabil.


Keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase Bebas Vektor Penular

Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index < 0)

Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara, Pos Lintas Batas Darat tahun 2014

merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan, antara lain:

i. Tenaga terlatih bidang surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra


(Diklat Kekarantinaan Kesehatan) diselenggarakan pada tanggal 9 Maret –


20 Mei 2014 dengan bekerjasama dengan Kolat Koarmabar Angkatan Laut

serta BBPK Cilandak. Adapun Peserta kegiatan ini sejumlah 90 orang dari 49

KKP di seluruh Indonesia. Pada Kegiatan ini peserta dilatih kesigapan,

kepemimpinan dan jiwa korsanya serta dilatih mengenai teknis


ii. Upaya pengendalian faktor risiko PHEIC di pintu masuk negara

a. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program karantina kesehatan

dengan LP/LS.

b. Bimbingan teknis program karantina dan kesehatan pelabuhan.

c. Monitoring implementasi IHR 2005 di pintu masuk negara.

d. Monitoring program karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan pada

situasi khusus.

iii. Upaya penyelenggaraan program karantina dan kesehatan pelabuhan


negara

diselenggarakan tanggal 11 – 14 Mei 2014 dan dihadiri oleh perwakilan

dari 49 KKP di Indonesia.

b. Rapat koordinasi program Karkespel


program Karkespel serta rapat koordinasi dengan LP/LS di luar kantor

e. Masalah Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indicator Persentase Bebas Vektor

Penular Penyakit Di Perimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House

Index < 0) Di Lingkungan Pelabuhan, Bandara, Pos Lintas Batas Darat tahun 2013

masih menghadapi masalah/kendala, antara lain:

I. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara

kualitas maupun kuantitas.

II. Belum meratanya distribusi jumlah SDM di seluruh KKP dan pintu masuk

Negara.

III. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian vektor di pintu masuk

Negara.


IV. Adanya perbedaan persepsi pada KKP dalam penerapan pengawasan

vektor.

V. Belum optimalnya norma, standar, pedoman dan kriteria dalam mendukung

kegiatan pengendalian vektor di pintu masuk Negara.

VI. Belum optimalnya jejaring kerja baik di tingkat pusat maupun di pintu masuk

negara;

VII. Belum optimalnya system informasi manajemen dalam rangka pelaporan dan

pengumpulan data dari KKP di pintu masuk negara ke tingkat pusat.




I. Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat);

Peningkatan kemampuan SDM di pintu Masuk Negara Dalam Deteksi dan

Respon resiko PHEIC bagi petugas KKP;

II. Distribusi SDM di KKP yang lebih merata disesuaikan dengan volume beban

kerja;

III. Penyempurnaan/revisi terhadap pedoman, juklak dan juknis;

IV. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan teknis untuk mendukung

kegiatan pengendalian vektor;

V. Peningkatan jejaring kerja melalui perjanjian kerjasama dengan Lintas Sektor

dan Lintas Program;

VI. Pengoptimalisasian Sistem Informasi Manajemen dan bagi pengelola SIM

Kespel diharuskan lebih aktif lagi dalam memonitor kelengkapan laporan

KKP agar sistem pelaporan kegiatan KKP ke Pusat bisa secara rutin dan

lengkap, dan adanya feed back pelaporan.

B.10. Indikator : Persentase Setiap Kejadian PHEIC di wilayah Episenter

Pandemi Dilakukan Tindakan Karantina < 24 jam Setelah

Ditetapkan Pemerintah

a. Definisi Opearsional:

� Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (PHEIC)

adalah kejadian luar biasa dengan ciri-ciri merupakan risiko kesehatan


masyarakat bagi negara lain karena dapat menyebar lintas negara dan

berpotensi memerlukan respons internasional secara terkoordinasi.

� Episenter adalah Wilayah geografis yang menjadi pusat/awal terjadinya

suatu pandemi.

� Pandemi adalah wabah yang terjadi di banyak negara

� Wilayah Episenter Pandemi adalah Wilayah yang menjadi titik awal

terdeteksinya sinyal epidemiologis dan sinyal virologis yang merupakan

tanda terjadinya penularan suatu penyakit antar manusia yang dapat

menimbulkan terjadinya pandemi

� Tindakan Karantina adalah Tindakan pembatasan kegiatan dan/atau

pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum

menunjukkan gejala penyakit terdiri atas Karantina Rumah dan Karantina

Wilayah.

� Pemerintah yang dimaksud adalah Menteri Kesehatan

� Karantina Rumah adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan

penghuni suatu rumah yang diduga terinfeksi penyakit meski belum

menunjukkan gejala penyakit, pemisahan barang, peralatan, hewan atau

apapun yang ada di rumah tersebut yang diduga terkontaminasi dari

orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

penyebaran penyakit atau kontaminasi.

� Karantina rumah diberlakukan apabila : 1) Didalam rumah tersebut terdapat

suspek suatu pendemi setelah melalui penyelidikan surveilans dan ada

anggota keluarga yang kontak erat dengan suspek tersebut, 2) Mulai

dilaksanakan setelah ada sinyal epidemiologi yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah hal ini sesuai dengan UU no 4 th 1984 tentang wabah

penyakit menular dan PP no 40 th 1991 tentang penanggulangan wabah

penyakit menular, 3) Dengan sasaran anggota keluarga suspek, hewan dan

peralatan/barang yang diduga kontak dengan suspek.

� Karantina Wilayah adalah Pembatasan kegiatan dan /atau pemisahan

masyarakat dalam suatu wilayah geografis yang diduga terinfeksi penyakit

meski belum menunjukkan gejala penyakit, pemisahan barang, peralatan

hewan atau apapun yang ada di wilayah tersebut diduga terkontaminasi dari

orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

penyebaran penyakit atau kontaminasi.


� Karantina Wilayah diberlakukan apabila : 1) Masyarakat dalam suatu wilayah

geografis diduga telah terinfeksi (meski belum menunjukkan gejala) penyakit

KLB yang berpotensi atau telah menimbulkan PHEIC, 2) Mulai dilaksanakan

melalui Keputusan Menkes berupa pernyataan telah terjadi KLB Episenter

pandemi dengan konfirmasi laboratorium atau sinyal virologi, 3) Sasaran

masyarakat, hewan, peralatan/barang yang ada di suatu wilayah diduga

terinfeksi.

� Setiap kejadian PHEIC di wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan

Karantina < 24 jam Setelah ditetapkan Pemerintah adalah Jika satu bagian

tahapan tindakan Karantina sudah bisa dilaksanakan < 24 jam setelah

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

� Persentase Setiap kejadian PHEIC di wilayah Episenter Pandemi Dilakukan

Tindakan Karantina < 24 jam Setelah ditetapkan Pemerintah adalah

Persentase suatu kejadian yang berpotensi PHEIC di wilayah yang menjadi

titik awal terdeteksinya sinyal epidemiologis dan sinyal virologis dilakukan

Tindakan pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang diduga

terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit < 24 jam

setelah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

b. Cara Perhitungan

Cara penghitungan Indikator Setiap kejadian PHEIC di wilayah Episenter Pandemi

Dilakukan Tindakan Karantina < 24 jam setelah ditetapkan Pemerintah adalah:

� Tidak ada kejadian PHEIC di wilayah Episenter Pandemi berarti realisasi

dianggap 100%

� Jika ada kejadian PHEIC di wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan

Karantina < 24 jam setelah ditetapkan Pemerintah berarti realisasi dianggap

tidak 100 %

� Jika ada kejadian PHEIC di wilayah Episenter Pandemi Dilakukan Tindakan

Karantina > 24 jam setelah ditetapkan Pemerintah berarti realisasi dianggap

tidak 100 %.


Setiap kejadian

PHEIC di wilayah

Episenter Pandemi

Dilakukan

Karantina < 24 jam

setelah

ditetapkan

pemerintah

=

Setiap kejadian PHEIC di wilayah

Episenter Pandemi dilakukan

tindakan karantina < 24 jam

setelah ditetapkan pemerintah x

100

%

Seluruh Kejadian PHEIC di

wilayah Episenter Pandemi


Target indikator pada tahun 2013 adalah 100%. Pada tahun 2014 tidak ada

kejadian PHEIC di wilayah Episenter Pandemi sehingga realisasi untuk indikator

ini 100% dengan tindakan karantina terhadap kejadian PHEIC harus bisa

dilakukan < 24 jam sebagai upaya agar tidak terjadi penyebaran /penularan yang

bisa menjadi ancaman global.

Grafik 3.14

Persentase Setiap kejadian PHEIC di wilayah Episenter Pandemi Dilakukan

Tindakan Karantina < 24 jam Setelah ditetapkan Pemerintah Tahun 2014

Perbandingan dengan Tahun 2013, capaian indikator tahun 2014 juga mencapai

100% dikarenakan tidak adanya kejadian PHEIC.

Pada tabel indikator dan realisasi Subdit Karkespel Dit. Simkarkesma Tahun

2010-2014, hanya pada tahun 2011 (capaian 99,4) yang kejadian PHEIC di

wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina > 24 jam setelah

ditetapkan oleh pemerintah, sementara pada tahun lainnya dilakukan tindakan ≤

24 jam.


d. Upaya Mencapai Target

Meskipun tidak ada kejadian PHEIC selama tahun 2014, berbagai upaya dalam

menghadapi kejadian PHEIC tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara

lain:

i. Tenaga terlatih bidang surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra

a. Simulasi penanggulangan KKMMD

Simulasi penanggulangan KKMMD telah dilaksanakan di 2 pintu masuk

negara pada tahun 2014 dengan pembiayaan dari DIPA Dit. Simkarkesma

yaitu di, Bandara Internasional Soekarno Hatta, dan Pelabuhan Laut

Waisai Raja Ampat, selain itu Simulasi Penanggulangan PHEIC juga

dilaksanakan dengan pembiayaan dari DIPA masing-masing KKP yaitu di

Pelabuhan Laut Banyuwangi Jawa Timur, Pelabuhan Laut Tanjung Balai

Karimun Kepulauan Riau, Pelabuhan Laut Teluk Bayur Sumatera Barat,

Pelabuhan Laut Bitung, Pelabuhan laut Tanjung Mas Semarang Jawa

Tengah, Pelabuhan Laut Lembar NTB dan PLBD Motaain NTT.

b. Peningkatan kapasitas jiwa korsa dan kekarantinaan kesehatan


(Diklat Kekarantinaan Kesehatan) diselenggarakan pada tanggal 9 Maret

– 20 Mei 2014 dengan bekerjasama dengan Kolat Koarmabar Angkatan

Laut serta BBPK Cilandak. Adapun Peserta kegiatan ini sejumlah 90

orang dari 49 KKP di seluruh Indonesia. Pada Kegiatan ini peserta dilatih

kesigapan, kepemimpinan dan jiwa korsanya serta dilatih mengenai teknis


c. Peningkatan kapasitas jiwa korsa petugas kantor kesehatan pelabuhan


pelabuhan diselenggarakan pada tanggal 7 – 13 Nopember 2014

bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 50

bekerjasama dengan Kolat Koarmabar TNI AL dan Pusat

Penanggulangan Krisis Kesehatan Setjen Kemenkes. Peserta kegiatan ini

sejumlah 68 orang dari 20 Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh

Indonesia. Pada kegiatan ini ditunjukkan kesigapan, kepemimpinan dan

jiwa korsa para petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan yang

menggambarkan sikap saat bertugas di lapangan.


d. Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKMMD

Penyusunan rencana kontijensi telah dilaksanakan di 13 pintu masuk

negara sepanjang tahun 2014, dengan 2 rencana Kontijensi disusun

dengan dana DIPA Dit. Simkarkesma yaitu di Pelabuhan Laut Waisai

Papua Barat dan PLBD Motaain NTT, sementara Rencana Kontijensi yang

disusun dengan dana DIPA masing-masing KKP yaitu Pelabuhan Laut

Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, Pelabuhan Laut Banyuwangi

Jawa Timur, Pelabuhan Laut Palangkaraya Kalimantan Tengah, Bandara

Supadio Kalimantan Barat, Pelabuhan Laut Bitung Sulawesi Utara,

Pelabuhan Sampit Kalimantan Tengah dan Pelabuhan Laut Yos Sudarso

Papua.

ii. NSPK karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan

a. Dilakukan pertemuan penyusunan Draf Peraturan Menteri Kesehatan

(PMK) tentang Surveilans Di Pintu Masuk Negara, Sistem Surveilans

terintegrasi di wilayah dan Pintu Masuk Negara, Pedoman Rencana

Kontijensi di Wilayah dan Pintu Masuk Negara. Adapun draf PMK tersebut

di atas masih akan berproses dan diharapkan akan menjadi PMK pada

tahun 2015 adalah Surveilans Di Pintu Masuk Negara, Sistem Surveilans

terintegrasi di wilayah dan Pintu Masuk Negara, Pedoman Rencana

Kontijensi di Wilayah dan Pintu Masuk Negara

b. Sosialisasi NSPK program karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan

Dilakukan sosialisasi dan uji coba di 12 KKP yaitu KKP Kelas III

Lhokseumawe, KKP Kelas II Kendari, KKP Kelas II Manado, KKP Kelas I

Surabaya,KKP Kelas I Soekarno Hatta, KKP Kelas II Banten, KKP Kelas

III Palangkaraya, KKP Kelas III Dumai, KKP Kelas IV Yogjakarta, KKP

Kelas II Banjarmasin, KKP Kelas II Bandung, dan KKP Kelas II Palu.

Kemudian dilakukan Revisi dan finalisasi, dengan produk final yang sudah

diundangkan yaitu Kepmenkes No 026/Menkes/SK/II/2014.

iii. Alat Kesehatan

a. Alat kesehatan imunisasi (vaksinasi internasional)

− Vaksin Carrier (2.515 buah)

− Alat pemantau suhu otomatis coldroom (9 buah)


b. Penguatan peralatan pengendali mutu vaksin di KKP dalam rangka Umrah

dan perjalanan internasional Lainnya

− Cold Chain (15 unit)

− Transport box active (5 unit)

− Transport box passive (20 unit)

c. Kendaraan khusus evakuasi penyakit menular dalam rangka respon cepat

KKMMD sebanyak 4 unit.

iv. Upaya pengendalian faktor risiko PHEIC di pintu masuk Negara.

Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program karantina kesehatan dengan

LP/LS:

a. Bimbingan teknis program karantina dan kesehatan pelabuhan

b. Monitoring implementasi IHR 2005 di pintu masuk negara

c. Monitoring program karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan pada

situasi Khusus

v. Upaya penyelenggaraan program karantina dan kesehatan pelabuhan


negara diselenggarakan tanggal 11 – 14 Mei 2014 dan dihadiri oleh

perwakilan dari 49 KKP di Indonesia.

b. Advokasi dan sosialisasi implementasi IHR 2005

Rapat Pokja IHR 2005 Dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu:

- Pada 11 – 12 Februari 2014, rapat pokja Surveilans dan Pokja Point of

Entry serta Pokja Bahan Berbahaya dan Komunikasi Risiko dengan

agenda persiapan Rapat Komnas Implementasi IHR 2005 untuk

menyatakan Indonesia sudah siap Implementasi penuh IHR;

- Pada 10 – 11 Juli 2014, rapat seluruh pokja dalam rangka pengisian

kuesioner self assessment implementasi IHR 2005 tahun 2014 serta

penyusunan rencana kerja dalam rangka mempertahankan

implementasi penuh.

- Pada 18 November 2014, rapat seluruh anggota pokja dan Komnas

IHR 2005 dalam rangka pembahasan rencana kerja / roadmap

mempertahankan implementasi penuh IHR 2005.


- Pertemuan anggota Komnas Implementasi IHR 2005 dilaksanakan

pada 14 Februari 2014 dengan agenda kesepakatan menyatakan

Indonesia siap implementasi penuh pada tahun 2014

c. Advokasi dan sosialisasi assesment implementasi IHR 2005 di pintu

masuk dan wilayah.

Telah dilaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi implementasi IHR

(2005) di 4 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi DIY dan Provinsi Riau.

d. Rapat koordinasi program Karkespel


program Karkespel serta rapat Koordinasi dengan LP/LS di luar kantor.

Analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan program Karantina Kesehatan

dan Kesehatan Pelabuhan

� Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria dalam mendukung kegiatan

kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara disesuaikan dengan

perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat.

� Jejaring kerja baik di tingkat pusat maupun di pintu masuk negara yang

belum optimal.

� Sistem informasi manajemen dalam rangka pelaporan dan pengumpulan

data bidang kekarantinaan kesehatan dari KKP di pintu masuk negara ke

tingkat pusat perlu direvisi disesuaikan dengan perkembangan yang terkini.

� Anggaran yang dialokasikan ke subdit karkes dan kespel dipergunakan

sesuai dengan prioritas dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh Subdit

Karkes dan Kespel.

� Peningkatan SDM di KKP secara bertahap, sehingga memiliki kemampuan


B.11. Indikator : Persentase Terlaksananya Penanggulangan Faktor Risiko

dan Pelayanan Kesehatan Pada Kondisi Matra


Jumlah kab/kota yang telah melaksanakan pengendalian faktor risiko dan

pelayanan kesehatan matra (laut, udara, lapangan).


b. Cara Perhitungan

Jumlah Kabupaten/kota, KKP yang melaksanakan pengendalian faktor risiko

dan pelayanan kesehatan matra

--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh Kabupaten/kota , KKP dengan Kondisi Matra


Capaian indikator persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan

pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra capaian pada tahun 2014

sampai bulan Desember adalah sebesar 80,13%, sedangkan targetnya ditetapkan

sebesar 80%. (Seperti pada grafik 3.15)

Grafik 3.15

Persentase Terlaksananya Penanggulangan Faktor Risiko dan Pelayanan

Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra Tahun 2014

60%

65% 70%

75% 80%

43%

65% 70%

76.58% 80.13%

2010 2011 2012 2013 2014

Capaian Indikator Subdit Kesehatan Matra

TARGET CAPAIAN

Capaian indikator selama lima tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 selalu

mencapai target yang ditentukan kecuali pada tahun 2010. Terjadi penurunan

pencapaian indikator sebesar 1,9%, dimana pada tahun 2013 mencapai 102.11%,

sementara pada tahun 2014 sebesar 100.16%. Pencapaian indikator kesehatan

matra pada tahu 2014 sudah melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini

disebabkan antara lain:

i. Tersedianya dana dekonsentrasi di beberapa provinsi untuk mendukung

upaya kesehatan matra

ii. Perhitungan pencapaian indikator dihitung berdasarkan laporan uapaya

kesehatan matra dari daerah. Indikator juga dihitung berdasrkan laporan


kegiatan yang telah dilaksanakan oleh subdit kesehatan matra pada saat

melakukan kunjungan ke daerah. Secara nasional indikator yang digunakan

adalah indikator pusat. Jumlah anggaran yang tersedia untuk mencapai

indikator tersebut adalah Rp 9.158.932.000, realisasi sebesar 6.439.039.462

(70,30%). Sehingga walaupun realisasi rendah, indikator tetap tercapai.

iii. Tersedianya peralatan dan logistik kesehatan matra seperti tenda, masker,

emergency kit, dan lain-lain, sebagai dukungan kepada daerah dalam

melaksanakan upaya kesehatan matra

d. Kegiatan Untuk Mencapai Target Indikator

Keberhasilan pencapaian indikator merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah

dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan faktor risiko dan

pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra, antara lain:

i. Pemantapan pemeriksaan laik terbang penumpang bagi dokter dan perawat

di KKP Bandara

Perbedaan tekanan udara antara kondisi di darat dan udara dapat

menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan pada penumpang saat

melakukan penerbangan. Pemeriksaan kelaiakan terbang penumpang salah

satu cara untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan selama masa

penerbangan. Oleh sebab itu, pada tahun 2014, subdit kesehatan matra

melaksanakan monitoring kegiatan pemeriksaan laik dilaksanakan di 4 lokasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki bandara yaitu: KKP Denpasar,

KKP Palembang, KKP Manado, dan KKP Denpasar

ii. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyelaman bagi peselam

tradisional.

Wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan lautan, membuat

banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir berprofesi sebagai

nelayan peselam. Kebanyakan dari nelayan peselam tersebut menyelam

tanpa alat perlengkapan menyelam yang lengkap, sehingga para peselam

tersebut memiliki risiko untuk menderita panyakit dekompresi akibat

perbedaan tekanan udara di darat dan laut. Oleh karena itu diperlukan upaya

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penyelaman bagi peselam

tradisional yang pada tahun 2014 dilaksanakan di lima lokasi yang memiliki


peselam tradisional yang terdapat di beberapa provinsi yaitu: Sumatera

Barat, Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua

Barat.

iii. Lokasi situasi khusus dan pengungsi yang dikendalikan faktor risikonya

a) Penguatan SKD-KLB bagi kader kesehatan dan petugas puskesmas di

lokasi transmigrasi baru

Transmigrasi baik secara besar - besaran maupun dalam kelompok kecil

secara epidemiologis akan berdampak terhadap kesehatan transmigrasi

mapun penduduk yang berdekatan dengan lokasi yang akan dihuni. Pada

masa kondisi matra selama 6 bulan pertama sejak penempatan merupakan

masa-masa rawan terjadinya masalah kesehatan yang akan berisiko

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Oleh sebab itu, maka pada tahun

2014 subdit Kesehatan Matra telah melakukan pembinaan di 3 lokasi

transmigrasi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi

Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Selatan

b) Pengumpulan data dasar kesehatan wisata

Banyaknya potensi dearah wisata di Indonesia memerlukan perhatian

khusus di bidang kesehatan. Kebutuhan dukungan kesehatan di lokasi

wisata, salah satunya dilakukan dengan cara pengumpuilan data dasar

kesehatan di lokasi wisata. Pada tahun 2014 dilakukan upaya peningkatan

kesehatan di lokasi wisata melalui kunjungan ke 5 lokasi di Indonesia.

Daerah yang dikunjungi adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Prov Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan.

c) Pendampingan Petugas pada Peningkatan Upaya Kesehatan multievent

Kegiatan-kegiatan pada event-event khusus baik skala internasional maupun

skala nasional melibatkan jumlah orang yang cukup banyak. Banyaknya

manusia yang berkumpul tersebut mengharuskan untuk dilaksanakannya

surveilans kesehatan matra untuk mencegah terjadinya penularan penyakit

yang akan mengakibatkan KLB. Oleh sebab itu, maka diperlukan upaya

pendampingan petugas pada acara-acara tersebut. Pada tahun 2014 upaya

pendampingan tersebut dilaksanakan di Batam, Sumatera Selatan,

Semarang, dan Sukoharjo.


d) Pemantauan kesiapsiagaan arus mudik lebaran

Pemantauan pelayanan kesehatan mudik lebaran tahun 2014 dilaksanakan

oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan

Kota baik secara intsitusi masing-masing maupun terpadu dengan lintas

sektor terkait. Pemantauan dilakukan di pos pelayanan kesehatan di jalur

mudik di jalan raya, pelabuhan laut, bandar udara dan tempat-tempat

berkumpulnya pemudik seperti terminal bus, stasiun kereta api, rest area dan

tempat wisata. Pemantauan juga dilakukan di Posko Mudik Lebaran Ditjen

PP dan PL dengan menggunakan kamera CCTV di tempat-tempat yang

rawan kecelakaan di Pulau Jawa yang tersambung langsung dengan

Korlantas Polri.

Lokasi pemantauan merupakan wilayah yang menjadi jalur utama mudik

lebaran tahun 2014/1435 H dilakukan di 20 lokasi yaitu Lampung (KKP

Bakaheuni), Banten (KKP Banten), Jawa Barat (Dinkes Kabupaten Bandung,

Dinkes Kab Bogor, Dinkes Prov Jawa Barat), Jawa Tengah (Dinkes Provinsi

Jawa Tengah, Dinkes Kab. Purworejo, Dinkes Kab Brebes, Dinkes Kab

Batang, Dinkes Kota Surakarta, Dinkes Kab. Boyolali, KKP Yogyakarta,

Dinkes Kab Banyumas), dan Jawa Timur (Dinkes Provinsi Jawa Timur,

Dinkes Kab Lamongan, Dinkes Kab Bangkalan, Dinkes Kabupaten.

Mojokerto).

e) Pendampingan petugas pada kesiapsiagaan, RHA dan tanggap darurat

bencana dalam bidang PP & PL.

Indonesia merupakan negara yang memilki banyak daerah rawan bencana,

sedangkans Subdit Kesehatan Matra merupakan sekretariat pokja

penanggulangan krisis kesehatan bidang PP dan PL. Oleh sebab itu, maka

apabila terjadi kejadian bencana, maka dilakukan Rapid Health Assessment

untuk menidentifikasi kebutuhan kesehatan di lokasi bencana dan

pengungsian. Pada tahun 2014 dilaksanakan pendampingan dalam rangka

kesiapsiagaan, RHA dan tanggap darurat di 23 lokasi bencana yaitu

kesiapsiagaan bencana di Tamiang, Pekanbaru, Kampar, Palembang,

Sukabumi, Purwakarta, Subang, Karawang, Indramayu, Karo, Bekasi,

Bandung, Manado, Malang, DKI, Kediri, Bima, Jambi, Palangkaraya,

Banjarnegara, Banjarmasin, Manado, Ternate.


f) Upaya penanganan Kesehatan TKIB di KKP Entry Point

Pendampingan petugas bagi TKIB di KKP:

Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terutama di

Malaysia dan Singapura, menyebabkan banyak terjadinya masalah pada

para TKI tersebut, sehingga diperlukan upaya penanganan dalam rangka

peningkatan kesehatan bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB).

Pada tahun 2014, upaya tersebut dilaksanakan di empat KKP entry point

yaitu KKP Tanjung Pinang, KKP Batam, KKP Tarakan, dan KKP Makassar.

g) Penyiapan lapangan Sail Raja Ampat.

Beberapa upaya bidang penyiapan lapangan yang telah dilaksanakan adalah

dibagi dalam 2 tahap, yaitu:

Tahap Persiapan

� Rapat koordinasi bidang pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan :

− Rapat koordinasi PP dan PL di Jakarta : Maret – Agustus 2014

− Rapat koordinasi PP dan PL di Raja Ampat : Mei 2014

� Survei faktor risiko penyakit dan lingkungan oleh tim Ditjen PP dan PL,

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan - Pengendalian Penyakit

(BBTKL-PP) Ambon, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas Sorong

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Raja Ampat (April-Agustus 2014).

� Kegiatan cegah tangkal penyakit dan pelayanan kesehatan di entry point

(KKP kelas III Sorong, KKP kelas II Ambon, KKP kelas III Bitung) bulan

Juni-Agustus 2014

� Penguatan surveilans penyakit melalui asistensi teknis penguatan SKD dan

respon KLB serta asistensi teknis verifikasi rumor (April, Mei, dan Agustus

2014)

� Pemantauan Media Lingkungan (air, tanah, udara, vektor, makanan,

minuman, manusia) melalui survey vektor Pemetaan, pengawasan dan

pengendalian vektor nyamuk dan lalat, Pengawasan TTU dan TPM, Kajian

Filariasis, dan Pengawasan kualitas lingkungan tempat wisata oleh Dit.

PPBB, BBTKL-PP Ambon, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Sorong,


Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten

Raja Ampat

� Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Perilaku melalui Pelatihan dan

workshop STBM dan Pelatihan Wira Usaha Sanitasi (Maret dan April 2014)

� Promosi dan Edukasi :

− Sosialisasi Kesehatan Matra dan Kesehatan Penyelaman

− Distribusi media KIE PP dan PL (leaflet, standing banner, dsb)

� Peningkatan kapasitas petugas kesehatan :

- Diklat Karantina Kesehatan

- Penyusunan Renkon Penanggulangan PHEIC

- Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kes. Masyarakat yg

meresahkan Dunia (PHEIC)

� Dukungan logistik bidang PP dan PL untuk Dinkes Kabupaten Raja Ampat,

Dinkes Provinsi Papua Barat, dan KKP Sorong: Water test Kit Microbiologi

(paket), Keramik Filter, Insektisida (Cypermetrin), Larvasida (Temepos),

Buku Saku DBD, Buku saku Malaria, Buku Pedoman Kelambu Malaria,

Bahan KIE Pengendalian Zoonosis (Roll Banner Leptospirosis, Roll Banner

Rabies, Roll Banner Flu Burung), Lembar fakta rabies, KIT Posbindu,

Emergency Kit Matra, Tenda Lapangan Situasi Khusus, Rompi dan topi

(atribut lapangan), Kantong Jenazah Kacamata Selam, Masker non bedah,

Paket obat, Oralit, dan RDT Malaria

e. Masalah Dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan upaya Kesehatan Matra terdapat beberapa kendala

sebagai berikut:

I. Saat ini baru 5 Provinsi yang telah diberikan sosialisasi peraturan kesehatan

matra yang baru yaitu Permenkes No. 61 tahun 2013 tentang Kesehatan Matra

II. Berdasarkan hasil kunjungan ke beberapa Provinsi, belum semua provinsi

memiliki data mengenai jumlah populasi berisiko pada kondisi matra

III. Belum adanya pemetaan yang komprehensif mengenai wilayah yang memiliki

kondisi matra

IV. Terdapat beberapa NSPK yang belum tersedia untuk menjadi pedoman

kegiatan kesehatan matra di lapangan

V. Belum optimalnya sistem surveilans kesehatan matra


VI. Masih kurangnya peningkatan kapasitas dalam bidang kesehatan matra

VII. Belum optimalnya jejaring kerja dengan pemerintah daerah

VIII. Belum semua provinsi mndapatkan dana dekonsentrasi




I. Melakukan sosialisasi Permenkes No. 61 tahun 2013 tentang Kesehatan

Matra

II. Melakukan pemetaan wilayah dengan kondisi matra serta jumlah populasi

berisikonya dengan membuat surat edaran ke seluruh provinsi di Indonesia.

III. Penyusunan dan pencetakan NSPK Kesehatan Matra

IV. Membuat Pedoman Surveilans Kesehatan Matra dan mengaplikasikannya

dalam bentuk pembuatan sistem surveilans kesehatan matra

V. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan di

seluruh tingkatan administratif terutama dalam bidang kesehatan matra

penyelaman

VI. Meningkatkan jejaring kerja dengan pemerintah daerah

VII. Memberikan dana dekonsentrasi ke semua provinsi


B. SUMBER DAYA 1. Struktur Organisasi

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra dipimpin oleh

seorang Direktur yang membawahi 4 orang Kepala Sub Direktorat dan 1 orang

Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagan struktur organisasi Dit. Simkarkesma seperti pada gambar di bawah ini.

2. Sumber Daya Manusia

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra memiliki sumber

daya manusia berjumlah 89 orang dengan 14 pejabat struktural dan 75 orang staf

(69 orang Jabatan Fungsional Umum dan 6 orang Jabatan Fungsional Teknis).

Distribusi pegawai per bagian di Dit. Simkarkesma adalah seperti dalam grafik

3.16 di bawah:

a. Subbag Tata Usaha : 28 orang

b. Subdit Surveilans dan Respon KLB : 16 orang

c. Subdit Imunisasi : 14 orang

d. Subdit Karkespel : 16 orang

e. Subdit Kesehatan Matra : 14 orang

TATA

USAHA

SUB

DIREKTORAT

KESEHATAN

MATRA

SUB

DIREKTORAT

IMUNISASI

SUB

DIREKTORAT

KARANTINA

KESEHATAN

DAN

KESEHATAN

PELABUHAN

SUB

DIREKTORAT

SURVEILANS

DAN

RESPON KLB

DIREKTORAT SURVEILANS,

IMUNISASI,

KARANTINA KESEHATAN

DAN KESEHATAN MATRA

JABATAN FUNGSIONAL

(EPIDEMIOLOG, SANITARIAN,

ENTOMOLOG)


Grafik 3.16 Persentase distribusi pegawai per bagian Dit. Simkarkesma Tahun 2014

Distribusi pegawai berdasarkan jabatan di Dit. Simkarkesma adalah : Pejabat

struktural sebesar 14,61% ; Pejabat Fungsional Teknis sebesar 7,87% ; dan

Pejabat Fungsional Umum sebesar 77,53%. Terlihat pada grafik 3.17 di bawah ini.

Grafik 3.17 Persentase distribusi pegawai per jabatan Dit. Simkarkesma Tahun 2014

Distribusi pegawai berdasarkan golongan di Dit. Simkarkesma adalah : Golongan

IV sebesar 8,99% ; Golongan III sebesar 89,89% ; dan Golongan II sebesar

1,12%. Terlihat pada grafik 3.18 di bawah.


Grafik 3.18 Persentase distribusi pegawai per golongan Dit. Simkarkesma Tahun 2014

Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan di Dit. Simkarkesma adalah : Pasca

Sarjana (S.2) sebesar 42,70% ; Sarjana (S.1) sebesar 41,57% ; Diploma sebesar

6,74% ; dan SLTA sebesar 8,99%. Terlihat pada grafik 3.19 di bawah.

Grafik 3.19 Persentase distribusi pegawai per pendidikan

Dit. Simkarkesma Tahun 2014


3. Sumber Daya Keuangan Kegiatan program Dit. Simkarkesma didukung oleh sumber anggaran pembiayaan

dari:

a. APBN Pusat sebesar Rp. 158.666.818.000,-

b. APBN dekonsentrasi dan UPT sebesar Rp. 151.879.075.000,-

c. Bantuan Luar Negeri (BLN) sebesar Rp. 188.739.423.000,-

Jumlah total keseluruhan adalah sebesar Rp. 499.284.316.000,-

Realisasi belanja penggunaan anggaran adalah sebesar Rp.424.572.283.293,-

atau sebesar 85,03%.

Tabel 3.3 di bawah ini menunjukkan alokasi pagu dan realisasi anggaran tahun

2014. Secara terperinci realisasi anggaran per output terdapat dalam lampiran.

Tabel 3.3 Alokasi pagu dan realisasi anggaran tahun 2014

No ALOKASI PAGU REALISASI %

1 APBN PUSAT 158.666.818.000 136.855.149.130 86,25

2. BLN 188.739.423.000 181.450.502.424

97,80

3. DEKON + UPT 151.879.075.000 106.266.631.739 69,96

TOTAL 499.285.316.000 424.572.283.293 85,03


BAB IV

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan direktorat dari Direktur Simkarkesma

kepada Direktur Jenderal PP dan PL dan seluruh stakeholders yang terlilbat baik

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan

khususnya di bidang Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan

Matra.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan

Kesehatan Matra sudah dapat merealisasikan target Indikator Kinerja Tahun 2014

dalam upaya mencapai sasaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra

Kementerian Kesehatan 2010-2014 yang diatur dengan SK Menkes Nomor

HK.03.01/160/I/2010. Terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja Direktorat Surveilans,

Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra. Dari semua indikator, terdapat 7 (tujuh)

indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014. Terdapat 4 (empat)

indikator yang tidak mencapai target ditetapkan, yaitu: Indikator “Persentase desa yang

mencapai UCI” ; Indikator “Persentase Penanggulangan KLB <24 jam” ; Indikator

“Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi” ; Indikator “Persentase

bebas vektor penular penyakit di perimeter area (House Index = 0) dan buffer area

(House Index < 1) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat”.

Capaian indikator penanggulangan KLB < 24 jam sangat dipengaruhi oleh beberapa

hal, antara lain: Lokasi tempat kejadian KLB ; Akses fasilitas kesehatan ; Kompetensi

petugas kesehatan dalam menilai risiko KLB serta kelengkapan laporan. Hingga bulan

Januari 2015 ini masih 7 Prov belum mengirimkan laporannya, yatiu : Provinsi Aceh,

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, Papua dan Papua

Barat.

Capaian indikator terkait imunisasi sangat dipengaruhi beberapa aspek, antara lain:

Keterlambatan vaksin pada pertengahan tahun 2014, menyebabkan jadwal imunisasi

terlambat ; Kendala geografis wilayah terutama daerah perbatasan dan kepulauan yang

menyebabkan disparitas cakupan antar wilayah, berakibat adanya kantong-kantong


KLB ; Penolakan imunisasi (black campaign) oleh kelompok masyarakat tertentu,

terkait, misalnya : Hambatan budaya (masyarakat beranggapan bahwa bayi yang belum

berumur 40 hari tidak boleh keluar rumah), kehalalan vaksin, rendahnya pengetahuan

(imunisasi menyebabkan anaknya demam /sakit).

Beberapa upaya perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Direktorat

Simkarkesma, khususnya untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan, antara

lain:

1. Replikasi SKDR di 8 Provinsi yaitu di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu,

Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua dan Kalimantan Utara.

2. Sudah terbentuk/dilatih Tim gerak Cepat (TGC) di 30 provinsi dan 374

kabupaten/kota rawan KLB.

3. Memperkuat petugas surveilans Kabupaten/Kota (DSO) sebanyak 400 orang dari

200 kab/kota di 10 provinsi (provinsi prioritas/banyak KLB).

4. Mengembangkan sarana komunikasi (SMS gateway) dengan nomor : 0812 1329

9997, 0812 1329 9996

5. Perbaikan perencanaan, monitoring dan mekanisme pemenuhan logistik (vaksin,

alat suntik dan safety box).

6. Pelaksanaan imunisasi daerah sulit bersamaan dengan pelaksanaan program

lain.

7. Pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dalam menanggulangi

kampanye negatif imunisasi.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2014 merupakan hasil kerja keras dari segenap

unsur di lingkungan Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

dalam mengupayakan berbagai kegiatan secara optimal. Pencapaian di 2014 juga

merupakan awal untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan

pada pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan

di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan

segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target indikator kinerja

dan rencana kegiatan diharapkan akan dapat dicari solusi serta penyelesainnya dengan

mengedepankan profesionalisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Ditjen PP

dan PL dan Kemenkes RI.

lakip simkar 2014

Healthcare