BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah NegaraKesatuanRepublikIndonesiaadalahnegarahukumberdasarkan PancasiladanUndang-undangDasar1945bertujuanmewujudkantata kehidupannegaradanbangsayangadildansejahtera,amantenteramdan tertib,sertamenjaminkedudukanhukumyangsamabagiwargamasyarakat. Tujuan yang luhur demikian itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan.Untukmenjalankanpembangunannasionaltersebut,pemerintah membutuhkandanayangsangatbanyak.Pembiayaanpembangunanini direalisasikankedalamAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(APBN). DalamAPBNpemerintahmemenuhikebutuhandanadenganmengandalkan duasumberpokok,yaitusumberdanaluarnegeridansumberdanadalam negeri.Sumberdanaluarnegerimisalnyapinjamanluarnegeridanhibah (grant),sedangkansumberdanadalamnegerimisalnyapenjualanmigasdan non migas serta pajak. Definisipajakadalahiuranrakyatkepadakasnegaraberdasarkan undang-undang(yangdapatdipaksakan)dengantiadamendapatjasatimbal baliksecaralangsungdanyangdigunakanuntukmembayarpengeluaran umum (Sumitro dalam Marsyahrul, 2005). Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesiadidasarkanatasketentuanumumdantatacaraperpajakansesuai undang-undangNo6tahun1983sebagaimanatelahdiubahterakhirdengan undang-undang No. 16 tahun 2000 (Mardiasmo, 2006).MenurutAPBNsumberpendapatanterbanyakdidapatdarisektor perpajakan.Halinidapatdilihatdariperkembanganpenerimaannegaradari tahunke tahun yang tampak pada tabel 1.1 : Tabel 1.1. Penerimaan Negara tahun 2005-2010 Tahun Anggaran Perpajakan Bukan Pajak TotalNilai %Nilai %Nilai% 2005347.031,1070,20146.883,3029,80493.914,40100 2006409.203,0064,30226.950,1035,70636.153,10100 2007490.988,6069,50215.119,7030,50706.108,30100 2008658.700,8067,30320.604,6032,70979.305,40100 2009565.770,0072,00219.518,3028,00785.288,30100 2010729.165,2080,12180.889,0019,88910.054,20100 Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id (Dalam milyar rupiah) Mengingatdemikianpentingnyapajakbagipembangunan,maka pemerintahberupayaterusmenerusuntukmeningkatkanpenerimaannegara darisektorpajak.Halinimasihberpotensiuntukdilakukan,karenajumlah wajibpajakdiIndonesiamasihkecil.KecilnyawajibpajakdiIndonesia menunjukkanmasihrendahnyakesadaranmasyarakatdalammembayar pajak.PajakdiIndonesiamenggunakanasasselfassesmentdalam pemungutanpajak.Denganberlakunyasistemselfassesmentmakaterjadi pengalihan sebagian tugas aparat pajak kepada wajib pajak untuk menghitung sendirijumlahpajakyangterhutang.Sisteminimemberikankepercayaan penuhkepadawajibpajakuntukmenghitung,memperhitungkan,membayar, danmelaporkansendirikepadaDirektoratJenderalPajakjumlahpajakyang seharusnyaterutangmenurutketentuanperaturanperundang-undangan perpajakan.Halinidimaksudkansupayatimbulkemauandarimasyarakat untukmembayarpajak.Selainitujugadiharapkanmunculkemauan masyarakatyangbelumterdaftarsebagaiwajibpajakuntukmenjadiwajib pajak dengan memiliki nomor wajib pajak. Setelahmenjadiwajibpajakdiharapkanmaumembayarpajaksecara rutin dan tepat waktu.Meskipun demikian masih saja ada masalah, masalah tersebutadalahtidaktercapainyatargetpenerimaanpajakpadatahun2009 dantahun2010,Padatahun2009targetpenerimaansebesarRp 349.503.887.461,sedangkanrealisasipenerimaantahun200996,62persen atau sebesar Rp 337.696.269.844. Demikian jugadengan tahun 2010 dengan targetpenerimaansebesarRp403.049.471.643,sedangkanrealisasi penerimaansebesar91,62persenatausebesarRp369.284.237.022. Permasalahan juga terjadi pada penerimaan pajak yang mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 7 persen dan tahun 2009 mengalami penurunan 0,01 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Tribuniwati, 2010). Penurunankesadaranwajibpajakinibisamengancampencapaian targetpenerimaanpajak.Olehkarenaituperludiupayakansupayawajib pajakmaumembayarpajak,sehinggatargetpenerimaanKantorPajak Pratama Purwokerto dapat tercapai.Penerimaanpajakdiperolehdariobjekpajakperoranganmaupun badan.Penerimaanpajakdaribadandiperolehdariperusahaan,sedangkan penerimaan pajak dari perorangan diperoleh dari karyawan dan non karyawan atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadiyangmempunyaikeahliankhusussebagaiusahauntukmemperoleh penghasilanyangtidakterikatolehsuatuhubungankerja,misalnya pengacara,akuntan,arsitek,notaris,konsultan,aktuaris,danpenilai.Profesi dengan keahlian khusus tersebut masuk dalam kriteria pekerjaan bebas karena memilikiciriyangsesuaidenganUUNo.28Tahun2007,yaituciri-ciri wajibpajakdenganpekerjaanbebasadalahwajibpajaktersebutmemiliki keahliankhususyangditempuhmelaluipendidikanformaldanmemperoleh penghasilan yang tidak terikat hubungan kerja. Kemauan dari wajib pajak dari pekerjaanbebasdalammembayarpajakpentingbaginegarasebagaisumber pendapatan dari pajak perorangan. Pada umumnya wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemungutpajak.Pemungutpajakmengharapkanpeningkatanpenghasilan dariwajibpajakpribadidaripekerjaanbebasakanberpengaruhterhadap peningkatanjumlahpajakyangdibayarkan.Haliniberbedadengan kepentinganwajibpajakyangmenginginkanpajaksekecil-kecilnya. Perbedaankepentinganinibisamempengaruhikemauanwajibpajakdalam membayar pajak.Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikanolehseseorang(yangditetapkandenganperaturan)yang digunakanuntukmembiayaipengeluaranumumnegaradengantidak mendapatkontraprestasilangsung(VanesadanHari,2009).Penelitianini penting dilakukan untuk meneliti tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaranwajibpajakadalahsuatukondisidimanawajibpajak mengetahui,mengakui,menghargaidanmenaatiketentuanperpajakanyang berlakusertamemilikikesungguhandankeinginanuntukmemenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuanadalahberbagaigejalayangditemuidandiperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentuyangbelumpernahdilihatataudirasakansebelumnya.Definisilain menyebutkanbahwapengetahuanadalahhasilkerjafikir(penalaran)yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010).Persepsidapatdinyatakansebagaisuatuprosespengorganisasian, penginterprestasianterhadapstimulusolehorganisasiatauindividusehingga merupakansuatuyangberartidanmerupakanaktivitasyangmenyatudalam diri individu.Kemauanmembayarpajakjugadtentukanolehkebijakanpemerintah, salahsatunyaadalahkebijakansunsetpolicy.SunsetPolicyadalahfasilitas penghapusansanksiadministrasipajakberupabungasebagaimanadiatur dalamPasal37AUndang-UndangNomor28Tahun2007(Direktorat Jenderal Pajak, 2007). HasilpenelitianterdahuluyangdilakukanolehWidayatidanNurlis (2010)mengenaifaktor-faktoryangmempengaruhikemauanpajakpada wajibpajakdenganpekerjaanbebasdiKPPPratamaGambirTigamenemukan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadapkemauanwajibpajakuntukmembayarpajak,sementarafaktor pengetahuandanpemahamantentangperaturanperpajakanmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. PenelitianlainnyadilakukanolehMrananidanAldiah(2012)tentang faktor-faktoryangmempengaruhikemauanuntukmembayarpajak.Hasil pengujianmenunjukkanpengetahuandanpemahamanterhadapperaturan perpajakan memiliki pengaruh positif pada kesediaan untuk membayar pajak.PenelitiantentangsunsetpolicyjugadilakukanolehSuryarinidan Anwar(2010)denganjudulDampakKebijakanSunsetPolicyTerhadap KemauanMembayarPajakPadaKPPSemarangBaratHasilpenelitianini menunjukkankebijakanSunsetPolicyberpengaruhterhadapkemauan membayarpajak.Arahpositifmenandakanbahwasemakinbaikkebijakan Sunset. Policy maka dapat mengakibatkan meningkatnya kemauan membayar pajak.PenelitianyangdilakukanolehYunian(2011)yangmenelititentang faktor-faktoryangmempengaruhikemauanuntukmembayarpajakwajib pajakorangpribadiyangmelakukanpekerjaanbebas(surveipadaKPP PratamaCilacap)denganvariabelkesadaranmembayarpajak,pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektivitassistemperpajakan.Metodepengambilansampelmenggunakan teknikaccidentalsamplingdanhasilpenelitianmenyatakanbahwaketiga variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuandan pemahaman mengenai peraturanperpajakansertapersepsiyangbaikatasefektivitassistem perpajakansecaraparsialmaupunsimultanberpengaruhterhadapkemauan membayar pajak.Padapenelitianiniakanmenelititentangfaktor-faktoryang mempengaruhikemauanuntukmembayarpajakwajibpajakorangpribadi yangmelakukanpekerjaanbebas.Penelitianinimerupakanreplikasidari penelitianYunian(2011).PerbedaannyaadalahjikapenelitianYunian dilakukanpadatahun2011sedangkanpenelitininidilakukanpadatahun 2012,metodepengambilansampelYunian(2011)mengggunakanteknik accidentalsamplingsedangkanpenelitianinimenggunakanteknikstratified randomsampling,padapenelitianiniterdapatpenambahanvariabelsunset policydanjikapenelitianYunian(2011)dilakukandiCilacapsedangkan penelitian ini dilakukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Penelitianinipentingdilakukanuntukmemberikanmasukankepada KPP Pratama Purwokerto bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunyadenganmengetahuifaktor-faktoryangmempengaruhikemauan membayarpajaksehinggadenganmengeahuifaktor-faktoryang mempengaruhikemauanmembayarpajak,makadiharapkandapat meningkatkan penerimaan pajak di wilayahKPP Pratama Purwokerto. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : 1.Apakahkesadaranmembayarpajak,pengetahuansertapemahaman mengenaiperaturanperpajakansertapersepsiyangbaikatasefektivitas sistemperpajakandansunsetpolicyberpengaruhsecarabersama-sama terhadap kemauan membayar pajak? 2.Apakahkesadaranmembayarpajaksecaraparsialberpengaruhsignifikan terhadap kemauan membayar pajak ? 3.Apakahpengetahuansertapemahamanmengenaiperaturanperpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak ? 4.Apakah persepsiyang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak ? 5.Apakahsunsetpolicysecaraparsialberpengaruhsignifikanterhadap kemauan membayar pajak ? C. Pembatasan MasalahUntuk lebih memfokuskan masalah dalam penelitian ini maka dilakukan pembatasan masalah yaitu : 1.Penelitian dilakukan pada tahun 2012. 2.Penelitian dilakukan di KPP Pratama Purwokerto. 3.Sampelpenelitiandibatasasihanyauntukwajibpajakdenganpekerjaan bebasyang memiliki profesi tertentu (pengacara, akuntan, arsitek, notaris, konsultan, aktuaris, dan penilai). D. Tujuan Penelitian Berdasarkanperumusanmasalahdiatas,makatujuanpenelitianadalah sebagai berikut: 1.Untukmenganalisispengaruhkesadaranmembayarpajak,pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta persepsiyang baik atasefektivitassistemperpajakandansunsetpolicysecarabersama-sama terhadap kemauan membayar pajak. 2.Untukmenganalisispengaruhkesadaranmembayarpajaksecaraparsial terhadap kemauan membayar pajak.3.Untukmenganalisispengaruhpengetahuansertapemahamanmengenai peraturan perpajakan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. 4.Untukmenganalisispengaruhpersepsiyangbaikatasefektivitassistem perpajakan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak.5.Untukmenganalisispengaruhsunsetpolicysecaraparsialterhadap kemauan membayar pajak. D. Manfaat Penelitian 1.Bagi penulisMemberikanwawasanyanglebihluasdalammemahamidanmenganalisis variabel yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.2.Bagi aparat pajakDapatmemberikanmasukankepadaDirektoratJenderalPajakpada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto pada khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.3.Bagi peneliti lainDapatmenambahkepustakaanterutamadibidangperpajakandanmenjadi bahan referensi untuk penelitian yang dengan topik yang sama.BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1.Pengertian Pajak Pajakmerupakansalahsatusumberpembiayaanbaginegaradalam menjalankanrodapemerintahan.Pajakmempunyaibagianpentingdalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Tanpa pajak pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak bisa tertutupi hanya dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri.BerikutinipengertianPajakyangdikutipdidalambukuMardiasmo (2006) : PajakadalahiuranrakyatkepadaKasNegaraberdasarkan undang-undang(yangdapatdipaksakan)dengantiadamendapatjasa timbale(kontraprestasi)yanglangsungdapatditunjukandanyangdipergunakanuntukmembayarpengeluaran umum. SedangkandefinisipajakyangdikutipdalamUUKUPNomor28 Tahun 2007 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutangoleh orangpribadiataubadanyangbersifatmemaksayangberdasarkanundang-undang, dengantidak mendapatimbalansecaralangsung dandigunakanuntukkeperluanNegarabagisebesar-besarnyauntuk kemakmuran rakyat. Daripengertiantersebut,dapatdisimpulkanbahwaterdapatempat ciri yang melekat, yaitu : a.Pajakdipungutberdasarkanundang-undangsertaaturanpelaksanaannya. b. Iuran dari rakyat kepada negara berupa uang bukan barang c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negarayang secara langsung danpembayaranpajaktidakdapatditunjukankontraprestasiindividual oleh pemerintah. d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara,yakni pengeluaran-penngeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2. Fungsi Pajak Pajakdipandangsebagaibagianyangmempunyaiperananpenting dalampenerimaannegara.dandigunakanuntukmembiayaipengeluaran rutin keperluan negara.Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut : a. Fungsipenerimaanbudgetairyaitupajaksebagaisumberdanabagi pemerintahuntukmembiayaipengeluaran-pengeluarannya.Sebagaisumberkeuangannegara,pemerintahberupayamemasukanuangsebanyakbanyaknyakedalamkasNegara.Upayatersebutditempuhdengancaraekstensifikasimaupunintensifikasipemungutanpajak melaluipenyempurnaanperaturanberbagaijenispajak,seperti:PajakPenghasilan(PPh),PajakPertambahanNilai(PPn),PajakBumidan Bangunan (PBB), dan lain-lain. b. FungsiMengatur(regulated)yaitupajaksebagaialatuntukmengatur ataumelaksanakankebijaksanaanpemerintahdalambidangsosialatau ekonomi.Contoh : Tarifpajakprogresifdikenakanataspenghasilan,dimaksud agarpihakyangmemperolehpenghasilantinggidapatmemberikankontribusimembayarpajakyangtinggipula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 3. Jenis Pajak Terdapatberbagaimacamjenispajakyangdapatdikelompokkan menjadi tiga,yaitu penggolongan menurutgolongannya, menurut sifatnya,dan menurut lembaga pemungutnya. a. Menurut golongannya, terdiri dari: 1) Pajaklangsung,adalahpajakyangharusdipikulatauditanggung sendiriolehWajibPajakdantidakdapatdilimpahkanatau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan yang dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 2)Pajaktidaklangsung,adalahpajakyangakhirnyadapatdibebankanatau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh:PajakPertambahanNilaiyangterjadikarenaterdapatpertambahan nilai terhadap barang atau jasa. b. Menurut sifatnya, terdiri dari: 1)PajakSubjektif,adalahpajakyangpengenaannyamemperhatikan padakeadaanpribadiWajibPajakataupengenaanpajakyang memperhatikan pada subjeknya.Contoh: Pajak Penghasilan. 2) PajakObjektif,adalahpajakyangpengenaannyamemperhatikan padaobjeknyabaikberupabenda,keadaan,perbuatan,peristiwa yangmengakibatkantimbulnyakewajibanmembayarpajak,tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak(Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh:PajakPertambahanNilaidanPajakPenjualanatasBarangMewah, Pajak Bumi dan Bangunan. c. Menurut lembaga pemungutannya, terdiri dari: 1) PajakNegaraataupajakpusat,adalahpajakyangdipungutolehpemerintahpusatdandigunakanuntukmembiayairumahtangga Negara pada umumnya. Contoh:PajakPenghasilan,PajakPertambahanNilaidanPajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan . 2)PajakdaerahadalahpajakyangdipungutolehPemerintahDaerah baikDaerahTingkatImaupunDaerahTingkatIIdandigunakan untuk membiayairumah tangga masing-masing. Contoh:PajakDaerahTingkatI(provinsi)antaralain:Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 4.Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pekerjaan Bebas Salahsatuyangdikenaikewajibanuntukmenyetorkanpajakadalah wajibpajakorangpribadiyangmelakukanpekerjaanbebas.Kewajiban pajakinidikenaiatasorangpribadiyangmemilikipekerjaanbebas. Pekerjaanbebasadalahpekerjaanyangdilakukanolehorangpribadiyang mempunyaikeahliankhususuntukmemperolehpenghasilanyangtidak terikat oleh suatu hubungan kerja (UU No. 28 Tahun 2007). Adapunciri-ciriwajibpajakdenganpekerjaanbebasadalahwajib pajak tersebut memiliki keahlian khusus yang ditempuh melalui pendidikan formaldanmemperolehpenghasilanyangtidakterikathubungankerja. Wajibpajakyangtermasukdalamkriteriatersebutantaralaindokter, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, konsultan, aktuaris, dan penilai. TatacarapenghitunganPPhorangpribadiuntukwajibpajakyang melakukanpekerjaanbebasmasihdiperbolehkanmenggunakannorma penghitunganpenghasilannettoselamaperedaranusahanyaselamasatu tahun tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Jika memilih cara ini, maka orang tersebut wajib menyelenggarakan pencatatanatasperedaranusahadanpenghasilannya(UUNo.28Tahun 2007)PenghitunganPPhyangterutang(dalamhaliniPPh21)adalah jumlahkumulatifPenghasilanKenaPajak(PKP)dalamsatutahuntakwim dikalikantarifpasal17.PKPdiperolehdaritotalpenghasilanbrutodikali 50%. Adapun tarif pasal 17 adalah: a. 50 juta : 5% b. 50 juta-250 juta : 15% c. 250 juta-500 juta : 25% d. 500 juta : 30% 5. Kemauan Membayar Pajak Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikanolehseseorang(yangditetapkandenganperaturan)yang digunakanuntukmembiayaipengeluaranumumNegaradengantidak mendapatkontraprestasisecaralangsung(VanessadanHari,2009).Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kemauan wajib pajak untukmemenuhikewajibanpajaksesuaidenganketentuanyangberlaku. Mengingatkemauanwajibpajakuntukmembayarpajakmerupakanfaktor pentingbagipeningkatanpenerimaanpajak,makasecaraintensifperludikaji tentangfaktor-faktoryangmempengaruhikemauanwajibpajak,dalamhalini wajib pajak dengan pekerjaan bebas. 6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajaka.Kesadaran Membayar Pajak Kesadaranmerupakanunsurdalammanusiauntukmemahami realitasdanbagaimanacarabertindakataumenyikapirealitas.Kesadaran yangdimilikiolehmanusiaterdiridarikesadarandalamdiri,akandiri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaranwajibpajakadalahsuatukondisidimanawajibpajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlakusertamemilikikesungguhandankeinginanuntukmemenuhi kewajiban pajaknya (Muliari dan Putu,2010).Irianto (2005) dalam Vanessa danHari(2009)menguraikanbeberapabentukkesadaranmembayarpajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu :1)Kesadaranbahwapajakmerupakanbentukpartisipasidalam menunjangpembangunannegara.Denganmenyadarihalini,wajib pajak merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajakdisadaridigunakanuntukpembangunannegaraguna meningkatkan kesejahteraan warga negara. 2)Kesadaranbahwapenundaanpembayarandanpenguranganbeban pajaksangatmerugikannegara.Wajibpajakmaumembayarpajak karenamemahamibahwapenundaanpembayaranpajakdan penguranganbebanpajakberdampakpadaberkurangnyasumber dayafinansialyangdapatmengakibatkanterhambatnya pembangunan negara.3)KesadaranbahwapajakditetapkandenganUndang-undangdan dapatdipaksakan.Wajibpajakakanmembayarkarenakarena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukumyang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. PenelitiandariRoades,1979dalamSuryadi2006menekankan pentingnyaaspekkesadarandankepatuhanwajibpajakdalammelaporkan pendapatanbersih,karenadarihasilpenelitiannyabahwawajibpajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya. b.Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan Pengetahuanadalahberbagaigejalayangditemuidandiperoleh manusiamelaluipengamataninderawi.Pengetahuanmunculketika seseorangmenggunakaninderaatauakalbudinyauntukmengenalibenda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Definisilainmenyebutkanbahwapengetahuanadalahhasilkerjafikir (penalaran)yangmerubahtidaktahumenjaditahudanmenghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010).Pengetahuanberisikankemampuanuntukmengenalidanmengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar,dsb.Sementarapemahamandikenalidarikemampuanuntuk membacadanmemahamigambaran,laporan,tabel,diagram,arahan, peraturan, dsb (wikipedia.com). Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya mengenai kemauan membayarpajakdariparawajibpajakdenganpekerjaanbebasdiKPP PratamaGambirTigamenemukanbahwadaritigafaktoryangdiduga berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, yaitu kesadaran membayar pajak,persepsiyangbaikatasefektivitassistemperpajakandan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan,faktor pengetahuandanpemahamanwajibpajakatasperaturanperpajakanadalah faktoryangterbuktiberpengaruhsignifikanterhadapkemauanmembayar pajak. Fallan(1999)dalamSuryadi(2006)yangmengkajipadaaspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap wajib pajak denganmembedakanantaralaki-lakidanperempuanmenemukanbahwa peningkatanpengetahuanperpajakanmemilikisignifikansiterhadap perubahan sikap antara laki-laki dan perempuan terhadap sistem perpajakan yang adil. Artinya sikap wajib pajak terhadap badan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan. GardinadanHariyanto(2006)dalamSupriyatidanHidayati(2008) menemukanbahwarendahnyakepatuhanwajibpajakdisebabkanoleh pengetahuanwajibpajaksertapersepsitentangpajakdanpetugaspajak yangmasihrendah.Sebagianwajibpajakmemperolehpengetahuanpajak daripetugaspajak,selainituadayangmemperolehdarimediainformasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. c.Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan Persepsidapatdinyatakansebagaisuatuprosespengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang menyatu dalam diriindividu.SementarapengertianefektivitasmenurutArrensdan Loebbecke (1997): Effectivenessreferstoaccomplishmentofobjectivewhereasefficiency refers to recources use to achieve those objectives. Daripengertiandiatasdapatdisimpulkanbahwaefektivitasadalah kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayayang ada sebaik mungkin dalam usahanyamencapai tujuan organisasi tersebut.Sehinggaefektivitasdapatuntukmengukurseberapajauhtarget dari tujuan yang telah tercapai. Selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belummerasakandampaksecaranyatapajakbaginegaradanmasyarakat, apalagiditambahpersepsimerekaterhadappetugaspajak.Selainitumasih banyakwajibpajakyangberpersepsinegatifterhadappetugaspajakyang terlihatdarirendahnyapelayananpetugaspajak(SupriyatidanHidayati, 2008). Denganadanyapersepsiyangbaikdariwajibpajakbahwasistem perpajakanyangsudahadasekaranglebihefektifdanlebihmemudahkan parawajibpajakdalammemenuhikewajibanperpajakannya,makaakan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal-halyangmengindikasikanefektivitassistemperpajakanyang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistempelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dancepat. Kedua, pembayaran melaluie-Bankingyang memudahkanwajibpajakdapatmelakukanpembayarandimanasajadan kapansaja.Ketiga,penyampaianSPTmelaluidropboxyangdapat dilakukandiberbagaitempat,tidakharusdiKPPtempatwajibpajak terdaftar.Keempatialahbahwaperaturanpajakdapatdiakseslebihcepat melaluiinternet,tanpaharusmenungguadanyapemberitahuandariKPP tempatwajibpajakterdaftar.DanyangkelimaadalahpendaftaranNPWP yangdapatdilakukansecaraonlinemelaluie-registerdariwebsitepajak. HaliniakanmemudahkanwajibpajakuntukmemperolehNPWPsecara lebih cepat (Widayati dan Nurlis, 2010). d.Sunset Policy Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28Tahun2007(DirektoratJenderalPajak,2007).Adapunpasal37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat dibawah ini: Ayat 1 WajibPajakyangmenyampaikanpembetulanSuratPemberitahuan TahunanPajakPenghasilansebelumTahunPajak2007,yang mengakibatkanpajakyangmasihharusdibayarmenjadilebihbesardan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiberupabungaatasketerlambatanpelunasankekuranga pembayaranpajakyangketentuannyadiaturdenganatauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2 WajibPajakorangpribadiyangsecarasukarelamendaftarkandiriuntuk memperolehNomorPokokWajibPajakpalinglama1(satu)tahunsetelah berlakunyaUndang-Undanginidiberikanpenghapusansanksiadministrasi ataspajakyangtidakataukurangdibayaruntukTahunPajaksebelum diperolehNomorPokokWajibPajakdantidakdilakukanpemeriksaan pajak,kecualiterdapatdataatauketeranganyangmenyatakanbahwaSurat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. UntukdapatmemanfaatkanprogramSunsetPolicy,wajibpajak harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : a.Wajib pajak lama 1)telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008; 2)terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum diterbitkan SKP; 3)terhadapSPTTahunanPPhygdibetulkanbelumdilakukan pemeriksaanataudalamhalsedangdilakukanpemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP; 4)telahdilakukanPemeriksaanBuktiPermulaan,tetapiPemeriksaan BuktiPermulaantersebuttidakdilanjutkandengantindakan penyidikankarenatidakditemukanadanyaBuktiPermulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan; 5)tidak sedang dilakukan PemeriksaanBukti Permulaan, penyidikan, penuntutan,ataupemeriksaandipengadilanatastindakpidanadi bidang perpajakan;6)menyampaikanSPTTahunanTahunPajak2006&sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan7)melunasiseluruhpajakyangkurangdibayaryangtimbulsebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT Tahunan PPh tsb disampaikan.8)PPhsebagaimanadimaksudpadahurufbdanhurufcadalahPPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. b.Wajib pajak baru 1) SecarasukarelamendaftarkandiriuntukmemperolehNPWPdalam tahun2008-April2009;b)tidaksedangdilakukanPemeriksaan BuktiPermulaan,penyidikan,penuntutan,ataupemeriksaandi pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; 2) menyampaikanSPTTahunanTahunPajak2007&sebelumnya terhitungsejakmemenuhipersyaratansubjektif&objektifpaling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan3) melunasiseluruhpajakyangkurangdibayaryangtimbulsebagai akibatdaripenyampaianSPTTahunanPPh,sebelumSPTtersebut disampaikan Berdasarkanuraian-uraiandiatas,dapatdisimpulkanbahwa penghapusansanksiadministrasidalamprogramSunsetPolicyadalah(1) penghapusan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP,(2)penyampaiandanpembetulanSPTyangsalah,dan(3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Program Sunset Policy memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulaikewajibanperpajakannyadenganbenarmelaluipembetulanSPT Tahunan PPh.Sunset Policy diberlakukan dalamjangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakanIndonesia.MenurutDevanodanRahayu(2006),pengampunan pajak(taxamnesty)merupakankebijakanpemerintahdibidangperpajakan yangmemberikanpenghapusanpajakyangseharusnyaterutangdengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahanpenerimaanpajakdankesempatanbagiwajibpajakyangtidak patuh menjadi wajib pajak patuh.Pengampunanpajakbermacam-macam.Adapunjenis-jenis pengampunan pajak adalah sebagai berikut : 1)Amnestiyangtetapmewajibkanpembayaranpokokpajak,termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannyaadalahuntukmemungutpajaktahuntahunsebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar 2)Amnestiyangmewajibkanpembayaranpokokpajakmasalaluyang terutangberikutbunganya,namunmengampunisanksidendadan sanksi pidana pajaknya 3)Amnestiyangtetapmewajibkanpembayaranpokokpajakyanglama, namunmengampunisanksibunga,sanksidenda,dansanksipidana pajaknya 4)Amnestiyangmengampunipokokpajakdimasalalu,termasuksanksi bunga,sanksidenda,dansanksipidananya.Tujuannyaadalahuntuk menambahjumlahwajibpajakterdaftar,agarkedepandanseterusnya mulai membayar pajak. MenurutBako(2004),pengampunanpajakmemilikibeberapa manfaat. Pertama, bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio(penerimaanpajak).Kedua,bagiwajibpajakyangbelummemiliki NPWP,pengampunanpajakdapatmenghindarkansanksiperpajakan. Ketiga,bagiaparatperpajakan,pengampunanpajakdapatmeningkatkan jumlahwajibpajakdanmenertibkanadministrasiperpajakansehingga upayameningkatkanpenerimaanpajakbisalebihoptimal.Baikbagiwajib pajaklamamaupunwajibpajakbaru,programSunsetPolicymemberikan manfaatberupakeringananutangpajak.Akantetapi,wajibpajakbaru mendapatmanfaattambahanyaitu,tidakdikenakannyasanksiatas ketidakpemilikanNPWPsebelumnya.OlehkarenaprogramSunsetPolicy diperuntukkanbagiwajibpajaklamadanwajibpajakbaru,makawajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru. Silitonga (2008) dalam tulisannya yang berjudul Ekonomi BawahTanahdanPengampunanPajakberpendapatbahwasalahsatucara inovatifuntukmeningkatkanpenerimaanpajaktanpamenambahbeban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui programpengampunanpajak.Pengampunanpajakdiharapkan menghasilkanpenerimaanpajakyangselamainibelumdibayardan meningkatkankepatuhansertaefektivitaspembayarankarenadaftar kekayaan wajib pajak makin akurat. JamesAlm(1998)menyatakanbahwapengampunanpajakharus memilikibeberapaspesifikasipentingyaitu,(1)spesifikasijumlahpajak yangbelumdibayar,bunga,dandendadendalainnyaterhadappajakyang akan diampuni, (2) spesifikasi pembayar pajak yang memenuhi syarat untuk memperolehpengampunan,dan(3)spesifikasijenispajakyangdilibatkan dalampengampunanpajak.Berdasarkanisidansyarat-syaratpemanfaatan yangtelahdiuraikansebelumnya,dapatdisimpulkanspesifikasidari program Sunset Policy. Adapun spesifikasi Sunset Policy dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1.Spesifikasi program sunset policyNoJenis SpesifikasiHasil Spesifikasi 1Jumlah pajak yang diampuniSebesar sanksi administrasi (bunga) atas pokok pajak yang belum dibayar 2Pembayaranpajakyangdapat diampuni Wajib pajak lama dan wajib pajak baru 3JenisPajak(yangdiberikan Pengampunan) Pajak Penghasilan ProgramSunsetPolicymemberikankelonggarankepadawajibpajak. kelonggaraniniselanjutnyaakandiikutidenganpenerapansanksi perpajakan.Wajibpajakyangbelummemenuhikewajibanperpajakan secarabenarsebelummasapelaksanaanprogramSunsetPolicydiharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingatUUNomor28Tahun2007Pasal35Amemberikanwewenang kepadaDirektoratJenderalPajakuntukmengaksesdatadaninformasi berkaitandenganperpajakan.Sanksiperpajakanditetapkandengan beberapa pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. 7.Penelitian Terdahulu a.Rantung dan Adi (2010) RantungdanAdi(2010)melakukanpenelitiandenganjudul DampakProgramSunsetPolicyTerhadapFaktor-FaktorYang MempengaruhiKemauanMembayarPajak(StudipadaWajibPajak OrangPribadiPelakuUsahadiWilayahKPPPratamaSalatiga). BerdasarkanpenelitianRantungdanAdi(2010)menunjukkanbahwa programsunsetpolicymemberikanpengaruhpositifterhadapketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Kebijakan sunsetinidiresponsecarapositifolehwajibpajak,yaitudengan semakinmeningkatnyakemauanmembayarpajak.Haliniberarti harapanterjadinyapenerimaanpajakyangsignifikandariadanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil.b.Suryarini dan Anwar (2010) SuryarinidanAnwar(2010)melakukanpenelitiandenganjudul DampakKebijakanSunsetPolicyTerhadapKemauanMembayarPajak PadaKPPSemarangBaratHasilpenelitianinimenunjukkankebijakan SunsetPolicyberpengaruhterhadapkemauanmembayarpajak.Arah positifmenandakanbahwasemakinbaikkebijakanSunset.Policymaka dapat mengakibatkan meningkatnya kemauan membayar pajak.c. Widayati dan Nurlis (2010) WidayatidanNurlis(2010)melakukanpenelitiandenganjudul faktor-faktoryangmempengaruhikemauanpajakpadawajibpajak denganpekerjaanbebasdiKPPPratamaGambirTigamenemukan bahwafaktorkesadaranmembayarpajakdanpersepsiyangbaikatas efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadapkemauanwajibpajakuntukmembayarpajak,sementarafaktor pengetahuandanpemahamantentangperaturanperpajakanmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. d.Mranani dan Aldiah (2012) MrananidanAldiah(2012)melakukanpenelitiandenganjudul faktor-faktoryangmempengaruhikemauanuntukmembayarpajak. Penelitianinibertujuanuntukmenentukanfaktor-faktoryang mempengaruhikesediaanwajibpajakuntukmembayarpajakyang melakukanpekerjaanbebasdanterdaftardiKantorPelayananPajak (KPP)Magelang.Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahui faktor-faktoryangberpengaruhterhadapkemauanmembayarpajakdari WajibPajakorangpribadiyangmelakukanpekerjaanbebasdiKPP memilikiNPWPMagelang.Hasilpengujianmenunjukkanpengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif pada kesediaan untuk membayar pajak. B. Kerangka PemikiranKeberhasilanpemungutanpajakpenghasilandariwajibpajak membutuhkanproses,yaituprosesmenyadarkanmasyarakatuntukmemenuhi kewajiban perpajakannya sebagai seorang wajib pajak.Wajib pajak yang patuh pada perpajakan maka akan memiliki kemauan untuk membayar pajaknya dan akhirnya peningkatkan penerimaan pajak. Terdapatbeberapaindikatorbahwawajibpajakmengetahuidan memahamiperaturanperpajakan.PertamakepemilikanNPWP.Kedua, pengetahuandanpemahamanmengenaihakdankewajibansebagaiwajib pajak.Ketiga,pengetahuanmengenaisanksiperpajakan.Keempat, pengetahuandanpemahamanmengenaiPTKP,PKP,dantarifpajakyang berlaku. Kelima, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melaluisosialisasiyangdilakukanolehKPP.Keenam,bahwawajibpajak mengetahuidanmemahamiperaturanpajakmelaluitrainingperpajakanyang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis, 2010). Sunset Policy berangkat dari konsep pengampunan pajak (tax amnesty). JamesAlm(1998)dalamstudinyamemaparkanbeberapahasilpenerapan pengampunanpajakdibeberapanegara,yakniIndia,Irlandia,Colombiadan negarabagianColoradoAmerikaSerikat.Kebijakantersebutmampu meningkatkanpenerimaanpajak.Olehkarenaituperluditelitidanditerapkan kebijakan tersebut di Indonesia terutama di KPP Purwokerto.Berdasarkanpenjelasandiatas,dapatdigambarkanmodelpenelitian sebagai berikut : Gambar 2.1. Kerangka pemikiran penelitian Kesadaran Membayar Pajak Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan KemauanMembayar Pajak Sunset Policy C. Hipotesis penelitian H1 :KesadaranMembayarPajak,PengetahuansertaPemahaman MengenaiPeraturanPerpajakansertaPersepsiyangBaikatas EfektivitasSistemPerpajakanberpengaruhsecarabersama-sama terhadap Kemauan Membayar Pajak. H2 :Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. H3 :Pengetahuandanpemahamanperaturanpajakberpengaruhsignifikan terhadap kemauan membayar pajak. H4:Persepsiyangbaikatassistemperpajakanberpengaruhsignifikan terhadap kemauan membayar pajak. H5:Sunsetpolicyberpengaruhsignifikanterhadapkemauanmembayar pajak. BAB IIIMETODE PENELITIAN A.Metode Penelitian 1.Jenis Penelitian Jenispenelitianinimerupakanpenelitianstudikasustentangmasalah penerimaan pajak di Kantor Pelayanaan Pajak Pratama Purwokerto.2.Obyek Penelitian Obyek dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan danpemahamantentangperaturanperpajakan,persepsiyangbaikatas efektivitas sistem perpajakan, sunset policy dan kemauan membayar pajak. 3.Populasi dan Sampel Populasidatadalampenelitianiniseluruhwajibpajakorangpribadiyang melakukanpekerjaanbebasyangterdaftardiKantorPajakPratama Purwokerto tahun 2012.Sampelpenelitianwajibpajakorangpribadidenganprofesisebagai pengacara, akuntan, arsitek, notaris, konsultan, aktuaris, dan penilai. Metodepengambilansampelmenggunakanteknikstratifiedrandom samplingyaitupopulasidibagistrata-strata,(subpopulasi),kemudian pengambilansampeldilakukandalamsetiapstratabaiksecarasimple randomsampling,maupunsecarasystematicrandomsampling. Pengambilansampeldenganmengambilrespondenyangdistratakan berdasarkan jenis pekerjaannya yang terdiri atas dokter, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, konsultan, aktuaris, dan penilai.Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 1998) sebagai berikut : 21 NeNn+=Keterangan : n= ukuran sampel N= ukuran populasi e= presentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilansampelyangdapatditolerirataudiinginkandalam penelitian ini, yaitu 10%. 4.Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu dengan mengajukandaftarpernyataansecaratertulisyangberkaitandengan penelitian kepada responden dan dikumpulkan langsung oleh peneliti.5.Jenis dan Sumber Data Jenisdatayangdipakaidalampenelitianiniadalahdataprimer.Data primeradalahsumberdatapenelitianyangdiperolehsecaralangsungdari sumberasli(IndriantorodanBambang,2002).Dataprimerdiperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. 6.Definisi Operasional Variabel Penelitian a. Variabel Independen (X), yaitu :1)Kesadaran Membayar Pajak (X1) Irianto(2005)dalamVanessadanHari(2009)menguraikan bahwakesadaranmembayarpajakadalahsuatuwujudsadarpara wajibpajakuntukmembayarpajak.Indikatoruntukmengukur kesadaran membayar pajak adalah: a)Pajakmerupakanbentukpartisipasidalammenunjang pembangunan negara. b)Penundaanpembayaranpajakdanpenguranganbebanpajak sangat merugikan negara. c)Fasilitas dan pelayanan umum berasal dari pajak. d)Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. e)Membayarpajaktidaksesuaidenganyangseharusnyadibayar akan merugikan negara. f)Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak g)Kebutuhan pembangunan selalu meningkat Variabelinidiukurdenganmenggunakanacuankuesioner yang dikembangkan dari Widayati dan Nurlis (2010) dengan 7 butir pernyataan.2)Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2) Pengetahuanadalahhasilkerjafikir(penalaran)yang merubahtidaktahumenjaditahudanmenghilangkankeraguan terhadapsuatuperkara.Pengetahuandanpemahamanmengenai peraturanperpajakanadalahukuranseberapabaikseorangwajib pajakmengetahuidanmemahamiaturandantatacara perpajakan.Indikatorpengetahuandanpemahamanperaturan perpajakan adalah (Widayati dan Nurlis, 2010): a)PendaftaranNPWPbagisetiapwajibpajakyangmemiliki penghasilan. b)Pengetahuandanpemahamantentanghakdankewajiban perpajakan. c)Pengetahuandanpemahamantentangsanksijikamelakukan pelanggaran perpajakan. d)Pengetahuandanpemahamantentangperhitunganpembayaran pajak dengan menggunakan norma/pembukuan. e)PengetahuandanpemahamanmengenaimengenaiPTKP,PKP, dan tarif pajak. f)Pengetahuandanpemahamanperaturanpajakmelalui sosialisasi. g)Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui pelatihan.Variabelinidiukurdenganmenggunakanacuankuesioneryang dikembangkandariWidayatidanNurlis(2010)dengan7butir pernyataan.3)Persepsi yang baik atas efektivitas Sistem Perpajakan (X3) Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterprestasianterhadapstimulusolehorganisasiatauindividu sehinggamerupakansuatuyangberartidanmerupakanaktivitas yangmenyatudalamdiriindividu.Indikatoruntukmengukur persepsiyangbaikterhadapefektivitassistemperpajakanadalah (Widayati dan Nurlis (2010): a)Persepsiwajibpajakmengenaipembayaranpajakmelaluie-Banking b)Persepsi wajib pajak mengenai pembayaran pajak melalui e-SPT dan e-Filling c)PersepsiwajibpajakmengenaipenyampaianSPTmelaluidrop box d)Persepsiwajibpajakmengenaiupdateperaturanpajakterbaru secara online melalui internet. e)PersepsiwajibpajakmengenaipendaftaranNPWPmelaluie-register f)Persepsiwajibpajakmengenaikompetensidanpelayanan petugas pajak g)Persepsiwajibpajakmengenaikemudahansistemperpajakan yang berlaku Variabelinidiukurdenganmenggunakanacuankuesioneryang dikembangkandariWidayatidanNurlis(2010)dengan7butir pernyataan.4)Sunset Policy SunsetPolicyadalahfasilitaspenghapusansanksi administrasipajakberupabungasebagaimanadiaturdalamPasal 37AUndang-UndangNomor28Tahun2007(DirektoratJenderal Pajak, 2007). Indikator yang digunakan adalah (Winastyo,2010): a)Peraturanpelaksanaan,yaitupengetahuanwajibpajakterhadap peraturanpelaksanaandanfasilitasyangdiberikanSunset Policy.b)Sosialisasiyangmemadai,yaitubahwaperaturanterkaitSunset PolicytelahdilakukansosialisasiolehDJPmelaluiberbagai mediasehinggawajibpajakmemilikibanyaksumberinformasi (yaitu : pengumuman di KPP, surat himbauan, leaflet / selebaran, spanduk,iklanmediacetak,iklanmediaelektronik,konsultan pajak dll.). c)Perangkatyangmemadai,yaitudalampenerapanSunsetPolicy telahdisiapkanperangkatpendukungnya(yaitu:informasiAR, kesiapan proses penelitian SPT dan penerimaan SPT).d)Jangkawaktupelaksanaan,yaituwaktupenerapanSunset Policy untuk wajib pajak baru maupun wajib pajak lama.e)Fasilitaspenghapusansanksi,yaitupenghapusansanksi administrasiatasbungasehubungandenganpajakyangbelum atau kurang disetor dalam rangka pelaporan Sunset Policy.f)Jaminantidakdiperiksa,yaitupelaporanataupembetulanSPT TahunandalamrangkaSunsetPolicytidakakandilakukan pemeriksaan. g)Jaminandatatidakdiusut,yaitupelaporanataupembetulanSPT TahunandalamrangkaSunsetPolicytidakakandilakukan pengusutantahunpajaksebelumnyadantidakdapatdigunakan sebagai dasar menerbitkan surat ketetapan pajak lainnya. b.Variabel Dependen, yaitu Kemauan Membayar Pajak (Y): Kemauanmembayarpajakdapatdiartikansebagaisuatunilai yangreladikontribusikanolehseseorang(yangditetapkandengan peraturan)yangdigunakanuntukmembiayaipengeluaranumumnegara dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung (Vanesa dan Hari, 2009). Berikutiniadalahindikatoryangdigunakanuntukmengukurkemauan membayar pajak: 1)Wajibpajakberkonsultasisebelummelakukanpembayaranpajak kepada pihak yang memahami peraturan perpajakan. 2)Wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan dalan membayar pajak. 3)Wajibpajakmencariinformasimengenaicaradantempat pembayaran pajak. 4)Wajibpajakmencariinformasimengenaibataswaktupembayaran pajak. 5)Wajib pajak membuat alokasi dana untuk membayar pajak. 6)Wajib pajak melakukan pencatatan usaha. 7)Wajibpajakmembayarpajaksesuaidenganyangseharusnya dibayarkan Variabelinidiukurdenganmenggunakanacuankuesioneryang dikembangkandariWidayatidanNurlis(2010)dengan7butir pernyataan.Konstruknilaiyangdigunakanuntukseluruhpernyataan adalahskalalikertdenganrentangnilai1(satu)sampaidengan4 (empat), yaitu: Nilai untuk pernyataan positif: a)sangat tidak setuju= 1 b)tidak setuju= 2 c)setuju= 3 d)sangat setuju= 4 Nilai untuk pernyataan negatif: a)sangat tidak setuju= 4 b)tidak setuju= 3 c)setuju= 2 d)sangat setuju= 1 B.Teknik Analisis Data1. Analisis Deskriptif Untukmengetahuideskripsikeadaanvariabel-variabeldependen,maka digunakan teknik sebagai berikut : awaban FrekuensiJawaban TotalSkorJ= X Skorrata-ratavariabeldihitungdenganmembagitotalskorjawaban terhadapfrekuensijawaban.Hasilnyadisimpulkansesuaidenganskala yang digunakan. 2.Pengujian Instrumen Penelitian Kesimpulanpenelititergantungpadakualitasdatayangdianalisis dan instrumen yang digunakan. Dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu reliabilitas dan validitas (Indriantoro dan Supomo, 2002) a.Uji Validitas Yaitumengujikeakuratandatayangdigunakandalampenelitian. Pengukuranvaliditasmenggunakanteknikcorrecteditem-total correlation,yaitudengancaramengkorelasiskortiapitemdengan skortotalnya.UjivaliditasmenggunakanstatistikProductMoment Correlation. Dengan tingkat signifikansi sebesar 95% (= 0,05) maka kriteria pengujian sebagai berikut (Umar, 1998): r ( ) | | () | |2 2 2 2Y Y X X nY X XY n = Keterangan: r= nilai korelasi antara X dan Y n= jumlah sampel X= skor item pernyataan Y= skor total item pernyataan tabel hitungr r > maka item pernyataan tersebut valid tabel hitungr r s maka item pernyataan tersebut tidak valid b.Uji Reliabilitas Yaitumengujikonsistensidatayangdikumpulkan. Teknikyang digunakan adalah Cronbachs alpha ().Rumus (Umar, 1998): (((

E((

=21211 oobkkr Keterangan: r= reliabilitas instrumen k= banyaknya butir pernyataan 2bo = varians total21o = jumlah varians butir Pada tingkat signifikansi 95% (=0,05) maka tabel hitungr r > maka item pernyataan tersebut reliabel tabel hitungr r s maka item pernyataan tersebut tidak reliabel 3.Uji Asumsi Klasik a.Uji Normalitas Ujinormalitasdigunakanuntukmengetahuiapakahresidual yangditelitiberdistribusinormalatautidak.Pengujiannormalitasini digunakan karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimilikiolehdataadalahbahwadatatersebutberdistribusinormal. Salahsatucarauntukmendeteksinormalitasadalahdenganuji KolmogorovSmirnov.Apabilanilaiasymptoticsign>alpha()0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal (Suliyanto, 2005). b.Uji Multikolinieritas Ujimultikolinieritasdigunakanuntukmemastikantidakadanya hubunganlinieryangbenar-benarpastiantaravariabel-variabel independen(X)yangtercakupdalamregresiberganda (Gujarati,2006).Multikoliniearitasdapatdideteksidenganmelihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan tolerance value 0,01 atau VIF 10. jika nilai tolerance >0,01 atau VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. c.Uji Heteroskedastisitas Ujiheteroskedastisitasdilakukanuntukmengetahuiapakah terjadiperbedaanvarianceresidualantarasuatuperiodepengamatan denganperiodepengamatanlain.Ujiheteroskedastisitasdilakukan denganmenggunakanujiglejser,apabilanilaisignifikansi>0,05 makadapatdisimpulkantidakterjadiheteroskedastisitas(Gujarati, 2006). 4.Analisis Regresi Berganda Analisisinibertujuanuntukmengetahuiadatidaknyapengaruh antaravariabelindependen(X)terhadapvariabeldependen(Y),dimana variabelindependenyangditelitilebihdarisatu.Persamaanregresiuntuk menguji hipotesis yang diajukan adalah (Gujarati, 2006) : e X b X b X b b + + + + = Y3 3 2 2 1 1 0Keterangan : Y=kemauan membayar pajak1X=kesadaran membayar pajak 2X =pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak 3X= persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan 0b=konstanta 3 , 2 , 1, , b b b =koefisien regresi e= error 5.Goodness of Fit UjiAdjusted R Square Persentasekontribusivariabelindependenterhadapvariabel dependenditunjukkanolehbesarnyakoefisiendeterminasiberganda disesuaikan (Adjusted R Square). Rumusnya adalah (Gujarati, 2006): ( )k nnR R =11 12 2 Keterangan : 2R= koefisien adjusted R square 2R = koefisien determinasi n = jumlah pengamatan k = jumlah variabel 6.Uji F UjiFdigunakanuntukmengujikemampuandarivariabelbebasX1, X2, X3 untuk menjelaskan perilaku variabel terikat Y secara bersama-sama (Lind, Marchal, Wathen:2009).a.Merumuskan hipotesis H01: b1=b2=b3=0 Artinya,kesadaranmembayarpajak,pengetahuandanpemahaman tentangperaturanperpajakansertapersepsiyangbaikterhadap efektivitassistemperpajakansecarasimultantidakberpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (Model penelitian tidak layak). Ha1 : minimal salah satu b 0 Artinya,kesadaranmembayarpajak,pengetahuandanpemahaman tentangperaturanperpajakansertapersepsiyangbaikterhadap efektivitassystemperpajakansecarasimultanberpengaruhterhadap kemauan membayar pajak (Model penelitian layak). b.Menentukan Kriteria Pengujian Hipotesis Jika FshitungFtabelatau sig. 0,05 maka H0 diterima Jika Fhitung > Ftabelatau sig. < 0,05 maka H0 ditolak c.Mencari besarnya Fhitungdigunakan rumus : Dengan level of significance () = 0,05 Degree of freedom = (k;n-k-1)F) )( 1 () 1 /(22k n Rk R = Keterangan : =2R koefisien determinasi n=jumlah pengamatan k= jumlah variabel independen d.Menarikkesimpulanmengenaiditerimaatautidaknyahipotesis dengan cara membandingkan hasil pada langkah b) dan c). 7.Uji t Ujitdigunakanuntukmengetahuitingkatsignifikansipengaruh masing-masingvariabelindependen(X)terhadapvariabeldependen(Y), dengan langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 2006) : a.Merumuskan Hipotesis H02: b2=0,artinyakesadaranmembayarpajaktidakberpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Ha2: b20,artinyakesadaranmembayarpajakberpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. H03: b3=0,artinyapengetahuandanpemahamanterhadap peraturanperpajakantidakberpengaruhsignifikan terhadap kemauan membayar pajak. Ha3: b30,artinyapengetahuandanpemahamanterhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. H04: b4=0,artinyapersepsiyangbaikterhadapefektivitassistem perpajakantidakberpengaruhsignifikanterhadap kemauan membayar pajak. Ha4: b40,artinyapersepsiyangbaikterhadapefektivitassistem perpajakanberpengaruhsignifikanterhadapkemauan membayar pajak. b.Mencari besarnya thitung digunakan rumus :t j =jjsb Keterangan : tj= nilai t hitungjb= koefisien regresi js= standar deviasi variabel X c.Menentukan Kriteria Pengujian Dengan level of significance () = 0,05 Degree of freedom = (/2;n-k) Jika thitung ttabel thitung atau sig. 0,05 maka H0 diterimaJika thitung> ttabel> t hitung atau sig < 0,05 maka H0 ditolakd.Menarikkesimpulanmengenaiditerimaatautidaknyahipotesis dengan cara membandingkan hasil pada langkah b) dan c). H0 ditolakH0 ditolak H0 diterima -t hitungt hitung Gambar 2.Daerah penentuan H0 untuk uji t DAFTAR PUSTAKA Arens,AlvinA.danLoebbecke,JamesK.1997.Auditing:SuatuPendekatan Terpadu. Edisi Ketiga. Buku Satu dan Dua. Jakarta: Salemba Empat. Devano, S dan Siti Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Kencana, Jakarta. Gujarati, Damodar N. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika. Erlangga. Jakarta Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE Yogyakarta James,Alm.1998.TaxPolicyAnalysis:TheIntroductionofaRussianTax Amnesty.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=471321.2 Maret 2009. Mardiasmo, 2006. Perpajakan. Edisi revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi Masyahrul, Toni. 2005.Pengantar Perpajakan. PT Gramedia Jakarta. MuliaridanPutu.2010.PengaruhPersepsitentangSanksiPerpajakandan KesadaranWajibPajakpadaKepatuhanPelaporanWajibPajakOrang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. http://ebookbrowse.com/muliari-ery-final-pdf-d103357031 (diakses pada tanggal 11 Maret 2012) Mranani,MujidanAldiah,Agam.2012.Faktor-FaktorYangMempengaruhi KemauanUntukMembayarPajakWajibPajakOrangPribadiYang Melakukan Pekerjaan Bebas. Universitas Muhammadiyah Magelang. Priyoga,YunianYatno.2011.Faktor-FaktorYangMempengaruhiKemauan UntukMembayarPajakWajibPajakOrangPribadiYangMelakukan PekerjaanBebas(SurveiPadaKppPratamaCilacap).SkripsiProgram StudiAkuntansiFakultasEkonomiUniversitasMuhammadiyah Purwokerto. Rantung,TatianaVanessadanAdi,PriyoHariAdi.2010.DampakProgram SunsetPolicyTerhadapFaktor-FaktorYangMempengaruhiKemauan MembayarPajak(StudipadaWajibPajakOrangPribadiPelakuUsaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga) RepublikIndonesia.2000.UUNo.16tentangKetentuanUmumdanTataCara Perpajakan. __________.2000. UU No. 17 tentang Pajak Penghasilan __________.2007.UUNo.28tentangKetentuanUmumdanTataCara Perpajakan Resmi, Siti. 2007. Perpajakan: Teori dan Kasus. BPFE. Yogyakarta Suandy, Erly. 2000. Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta. Suliyanto.2005.AnalisisDatadalamAplikasiPemasaran.GhaliaIndonesia. Bogor __________.2006. Metode Riset Bisnis. Penerbit Andi. Yogyakarta Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib PajakdanPengaruhnyaterhadapKinerjaPenerimaanPajak:Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. Vol.4 No.1 Suryarini,TrisniDanAnwarSyaiful.2012.DampakKebijakanSunsetPolicy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada KPP Semarang Barat. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 2, No. 2, September 2010, 135-146. SupriyatidanHidayati.2008.PengaruhPengetahuanPajakdanPersepsiWajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol.7 No.1 Tribuniwati,2010.PengaruhPemeriksaan,PenagihanPajakDanKepatuhan WajibPajakTerhadapPenerimaanPajak.TesisProgramPascasarjana Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Undang-undangNo.28Tahun2007Tentangketentuanumumdantatacara perpajakan Umar, Husein. 1998. Riset Akuntansi. Gramedia. Jakarta. Vanessa,RantungdanPriyoHariAdi.2009.DampakProgramSunsetPolicy TerhadapFaktorFaktoryangMempengaruhiKemauanMembayar, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II. WidayatidanNurlis.2010.Faktor-FaktoryangMempengaruhiKemauanWajib untukMembayarPajakWajibPajakOrangPribadiyangMelakukan PekerjaanBebas(StudiKasuspadaKPPPratamaGambirTiga) Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Winastyo,EhrmonsFiscaPurwa.2010.EfektivitasSunsetPolicyDalam MeningkatkanTingkatKepatuhanWajibPajakDanPenerimaanPajak PadaKantorPelayananPajakPratamaJakartaSawahBesarDua.TesisProgramStudiMagisterPerencanaanDanKebijakanPublik Universitas Indonesia Jakarta www.pajak.go.id Diakses pada tanggal 11 Maret 2012 www.wikipedia.com Diakses pada tanggal 11Maret2012