lakip kementerian perindustrian 2011 full

SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2011

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKementerian Perindustrian Tahun 2011

Ringkasan Eksekutif i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian ini disusun

sebagai pertanggungjawaban kinerja Kementerian Pertindustrian pada tahun

2011. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah,

Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan

akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada

pimpinan yang lebih tinggi.

Dalam Rencana Stratejik Kementerian Perindustrian 2010-2014, telah

dijabarkan Visi jangka menengah Kementerian, yakni “Pemantapan daya saing

basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri

andalan masa depan”. Visi dimaksud telah dituangkan pada Misi, Tujuan, dan

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja makro sektor industri pada

tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sektor industri non migas tahun 2011 mencapai 6,83 persen;

2. Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto untuk industri

pengolahan tahun 2011 sebesar 24,28 persen dan industri pengolahan

non migas sebesar 20,92 persen.

3. Investasi PMDN Tahun 2011 di sektor industri mencapai Rp. 39,05 triliun

dengan jumlah proyek sebanyak 784 proyek dan PMA sebesar US$ 6.779

miliar dengan jumlah proyek sebanyak 1.861 proyek.

4. Ekspor hasil industri non migas tahun 2011 mencapai US$ 122,19 milyar,

dan impor tahun 2011 mencapai US$ 125,98 miliar.

Pada tahun 2011 cabang industri yang hampir semua mengalami

pertumbuhan positif, antara lain: Logam Dasar Besi & Baja sebesar 13.06 persen;

Makanan, Minuman dan Tembakau tumbuh sebesar 9.19 persen; Tekstil, Brg. kulit

& Alas kaki tumbuh sebesar 7.52 persen; Semen & Brg. Galian bukan logam

tumbuh sebesar 7.19 persen; Alat Angk., Mesin & Peralatannya tumbuh sebesar

7.00 persen; Pupuk, Kimia & Barang dari karet tumbuh sebesar 3.95 persen;

Barang lainnya tumbuh sebesar 1.82 persen; Kertas dan Barang cetakan tumbuh


Ringkasan Eksekutif ii

sebesar 1.50 persen; dan hanya Brg. kayu & Hasil hutan lainnya tumbuh kurang

dari 1 persen yaitu sebesar 0.35 persen.

Kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDB industri non migas

mencapai 20,92 persen dengan urutan distribusi per cabang industri sebagai

berikut: industri makanan, minuman dan tembakau (35,20 persen); industri alat

angkut, mesin dan peralatan (27,47 persen); industri pupuk, kimia dan barang

dari karet (12,21 persen), industri tekstil, barang kulit dan alas kaki (9,23 persen),

industri barang kayu dan hasil hutan (5,44 persen) industri kertas dan barang

cetakan (4,47 persen), industri semen dan barang galian non logam (3,27

persen), industri logam dasar, besi dan baja (2,00 persen), dan industri barang

lain hanya (0,73 persen).

Pertumbuhan industri pada tahun 2011 telah jauh lebih baik dibanding

tahun 2010 pada saat industri terkena dampak krisis global. Tahun 2011 sektor

industri dapat melampaui target pertumbuhan industri dari yang semula target

sebesar 6,10 persen dan pada tahun 2011 pertumbuhan industri mencapai 6,83

persen. Hal ini terlihat bahwa sektor-sektor industri telah mulai pulih dari krisis

global tahun 2009. Tentunya kita berharap bahwa tahun mendatang menjadi

tahun titik balik bagi dunia industri untuk dapat lebih maju lagi.

Langkah-langkah operasional yang telah ditempuh dalam pencapaian

sasaran 2011 meliputi melalui: perumusan kebijakan; pelayanan dan fasilitasi;

serta pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan. Dimana

langkah-langkah operasional tersebut di laksanakan melalui Sembilan program,

diantaranya (i) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis

Manufaktur yang bertujuan untuk memulihkan kinerja industri yang terdampak

krisis finansial global, khususnya industri yang melakukan ekspor ke Eropa dan

Amerika Serikat; (ii) Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro yang

bertujuan untuk memulihkan kinerja industri-industri yang terkena dampak krisis

finansial global yang mengimbas pada industri-industri yang melakukan ekspor ke

berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat; (iii) Program Penumbuhan Industri

Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi yang bertujuan untuk menumbuhkan industri

yang utamanya diarahkan pada penguasaan pasar ekspor; (iv) Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pengembangan IKM, meningkatkan nilai tambah produk, menumbuhkan

populasi IKM, memanfaatkan sumber daya termasuk SDA daerah secara


Ringkasan Eksekutif iii

optimal, mengembangkan OVOP, menyebarkan industri ke berbagai daerah,

meningkatkan daya saing industri di daerah, meningkatkan nilai tambah

sepanjang rantai nilai komoditi, prioritas, membangun keunikan yang dimiliki

daerah, melakukan kerjasama antar daerah, serta membangun kerjasama yang

harmonis antar daerah dan pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah;

(v) Program Pengembangan Perwilayahan Industri yang bertujuan untuk

mendorong pelaksanaan public-private partnership dan pengembangan

kawasan industri serta mempersiapkan peta panduan industri unggulan provinsi

dan kompetensi inti industri kabupaten/kota; (vi) Program Kerjasama Industri

Internasional yang bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan kerjasama

industri internasional secara optimal; (vii) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim

dan Mutu Industri yang bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha dan kebijakan

yang kondusif melalui perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor

industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan

pengembangan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan,

mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji

komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru,

proses produksi, energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta

sarana dan prasarana industri sebagai faktor pendukung berhasilnya

pembangunan industri; (viii) Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk

menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

trasnparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan Good

Governance dan Clean Government; (ix) Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian yang bertujuan

untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal; (x) Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian yang

bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun

pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan

pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Hasil


Ringkasan Eksekutif iv

lebih rinci secara keseluruhan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

2011.

Secara garis besar Kementerian Perindustrian telah berhasil melaksanakan tugas

pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian kinerja

Kementerian Perindustrian tahun 2011 dengan capaian rata-rata sasaran

strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok melebihi 100 persen. Sedangkan

capaian rata-rata sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan

(stakeholders) mencapai lebih dari 90 persen. Beberapa sasaran yang

ditetapkan dapat dicapai, meskipun belum semuanya menunjukkan hasil

sebagaimana yang ditargetkan. Keberhasilan pencapaian sasaran Kementerian

Perindustrian disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan

oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan institusi terkait.


Kata Pengantar v

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)

dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat bentuk perwujudannya dapat

dilakukan melalui pertanggungjawaban. Seperti yang telah diamanatkan dalam

Tap. MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

dibutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban terkait pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata secara

periodik.

Pemerintah, melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-

Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan

Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya,

membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk

disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi

dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan LAKIP.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi selama periode tahun 2011, Kementerian Perindustrian menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan

masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Kementerian

Perindustrian untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit di masa yang

akan datang, khususnya untuk tahun 2012 yang sedang berjalan ini.

Jakarta, 14 Maret 2012Menteri Perindustrian

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT


Daftar Isi vi

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF i

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1

B. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian 1

C. Peran Stratejik Kementerian Perindustrian 4

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2010 - 2014 9

B. Rencana Kinerja Tahun 2011 20

C. Penetapan Kinerja Tahun 2011 29

D. Rencana Anggaran 34

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA PERINDUSTRIAN

A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2011 35

B. Akuntabilitas Keuangan 102

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 105

B. Permasalahan dan Kendala 106

C. Rekomendasi 108

L A M P I R A N


Pendahuluan 1

BBAABB IIP E N D A H U L U A N

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia,

Kementerian Perindustrian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan

fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

perindustrian;

2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Perindustrian;

3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

Perindustrian;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Perindustrian di daerah; dan

5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

B. PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut

tercermin dari dampak kegiatan ekonomi sektor riil bidang industri dalam

komponen konsumsi maupun investasi. Dari hal ini sektor industri berperan

sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau

meluas ke berbagai sektor jasa keteknikan, penyediaan bahan baku,


Pendahuluan 2

transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Pembangunan sektor industri menjadi sangat penting karena kontribusinya

terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, terutama

dalam pembentukan PDB sangat besar dan berperan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi (prime mover) karena kemampuannya dalam

peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga dapat

membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan

pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi

kemiskinan. Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup

penting dalam pengembangan industri, namun dirasakan industri belum

tumbuh seperti yang diharapkan. Permasalahan Pembangunan Nasional

yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan memerlukan upaya

penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan, di antaranya meliputi:

1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.

3. Melambatnya perkembangan ekspor Indonesia.

4. Lemahnya sektor infrastruktur.

5. Tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi.

Sementara itu, terdapat berbagai permasalahan pokok yang

sedang dihadapi dalam mengembangkan sektor industri, yaitu: Pertama,

ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan

penolong, barang setengah jadi maupun komponen. Kedua, keterkaitan

antara sektor industri dengan ekonomi lainnya relatif masih lemah. Ketiga,

struktur industri hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang

tahapan proses industrinya pendek. Keempat, lemahnya penguasaan dan

penerapan teknologi. Kelima, lebih dari 60 persen sektor industri terletak di

Pulau Jawa. Keenam, masih lemahnya kemampuan kelompok industri kecil

dan menengah.

Dalam mengatasi permasalahan dalam mengembangkan sektor

industri, isu-isu strategis lima tahun yang akan datang hasil temu nasional di

bidang perekonomian sebagai prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II adalah

sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur;

2. Ketahanan Pangan;

3. Ketahanan Energi;

4. Pengembangan UMKM;


Pendahuluan 3

5. Revitalisasi Industri dan Jasa;

6. Pembangunan Transportasi.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan sektor

industri dituntut untuk mampu memberikan sumbangan yang berarti

terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Oleh karenanya,

dalam penentuan tujuan pembangunan industri di masa depan, baik jangka

menengah maupun jangka panjang, bukan hanya ditujukan untuk

mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri, tetapi juga harus

mampu mengatasi permasalahan nasional.

Dengan memperhatikan masalah nasional dan masalah yang

sedang dihadapi oleh sektor industri, serta untuk mendukung keberhasilan

prioritas Kabinet Indonesia Bersatu, maka telah ditetapkan proses yang

harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian

Perindustrian dan yang dikelompokkan ke dalam: (1) perumusan kebijakan;

(2) pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan

evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran

strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas

kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya pembangunan sektor industri diserahkan kepada

peran aktif sektor swasta, sementara pemerintah lebih banyak berperan

sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai

kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi langsung

Pemerintah dalam bentuk investasi dan layanan publik hanya dilakukan

bila mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna. Arah

kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok

sebagai berikut:

1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam

perekonomian nasional.

2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas

nasional dan kompetensi daerah.

3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan

lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar.

4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa.

5. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain

dalam mendukung pembangunan industri nasional.


Pendahuluan 4

C. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 105/M-

IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian, Kementerian Perindustrian terdiri atas Wakil Menteri

Perindustrian, 9 (sembilan) unit eselon I dan 3 (tiga) Staf Ahli Menteri

sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Tugas Pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Wakil Menteri Perindustrian

Mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam

memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian. Wakil Menteri

diangkat pada tanggal 10 November 2009 melalui Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 111/M Tahun 2009 guna memperlancar

pelaksanaan tugas Menteri yang memerlukan penanganan khusus sesuai

ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara.

2. Sekretariat Jenderal

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit


Pendahuluan 5

organisasi di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal

terdiri dari 5 (lima) biro, yaitu Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro

Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Umum.

3. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur. Direktorat

Jenderal Basis Industri Manufaktur terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu

Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Material Dasar Logam;

Direktorat Industri Kimia Dasar; Direktorat Industri Kimia Hilir; dan Direktorat

Industri Tekstil dan Aneka.

4. Direktorat Jenderal Industri Agro

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang industri agro. Direktorat Jenderal

Industri Agro terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat

Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan Direktorat

Industri Minuman dan Tembakau.

5. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi terdiri atas

5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat

Industri Alat Transportasi Darat; Direktorat Industri Maritim,

Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Direktorat Industri Elektronika dan

Telematika; dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.

6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang industri kecil dan menengah. Direktorat Jenderal Industri

Kecil dan Menengah terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat

Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I;

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II; dan Direktorat Industri

Kecil dan Menengah Wilayah III.


Pendahuluan 6

7. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas 4

(empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I; Direktorat Pengembangan

Fasilitasi Industri Wilayah II; dan Direktorat Pengembangan Fasilitasi

Industri Wilayah III.

8. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi

teknis di bidang kerja sama industri internasional. Direktorat Jenderal

Kerja Sama Industri Internasional terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu

Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Kerja Sama Industri

Internasional Wilayah I dan Multilateral; Direktorat Kerja Sama Industri

Internasional Wilayah II dan Regional; dan Direktorat Ketahanan Industri.

9. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat

Jenderal terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat

Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; dan Inspektorat IV.

10. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai

tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan

rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah

dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta

iklim dan mutu industri. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu

Industri terdiri dari 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat

Standardisasi; Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri; Pusat

Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup; dan Pusat Pengkajian

Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual.

11. Staf Ahli Menteri

Adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu,

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf


Pendahuluan 7

Ahli Menteri mempunyai tugas memberi telaahan kepada Menteri

mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak

menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan

dan Inspektorat Jenderal. Staf Ahli Menteri terdiri atas Staf Ahli Bidang

Penguatan Struktur Industri; Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan

Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya

Industri dan Teknologi.

Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Kementerian,

terdapat 3 (tiga) unit eselon II (Pusat) yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yaitu:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (Pusdiklat Industri)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut

Pusdiklat Industri adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian

Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusdiklat Industri dipimpin

oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan

pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur

dan sumber daya manusia industri.

2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)

Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah

unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen

data, serta pelayanan data dan informasi industri.

3. Pusat Komunikasi Publik

Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan

tugas Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat

Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala dan mempunyai tugas

melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, dan

informasi pelayanan publik.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian

untuk membangun dan memajukan sektor industri, dengan tercapainya

sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan perspektif


Pendahuluan 8

Stakeholders dibutuhkan SDM. Untuk mewujudkan SDM Industri dan

aparatur yang professional maka langkah-langkah yang dilakukan adalah

meningkatkan penerapan kode etik dan peningkatan disiplin dan budaya

kerja pegawai, melakukan pengembangan sistem rekruitmen

pegawai,peningkatan kualitas kemampuan dan pengetahuan SDM

Industri (kuantitas dan kualitas). Dengan jumlah pegawai sebanyak 6168

pegawai, diharapkan dapat mencapai target yang telah di tetapkan

oleh Kementerian Perindustrian.


Perencanaan dan PerjanjianKinerja 9

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025)

adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk

menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan:

1. Industri kelas dunia;

2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;

3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan

pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya

Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para

kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus

mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya;

2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional;

3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri

Besar;

4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir

kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat);

5. Jasa industri yang tangguh.

Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan

mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis

kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-

suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan.

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun

sampai dengan 2014 yakni:

“Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”

1.

V I S I



Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian

Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional

mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;

2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;

3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi

masyarakat;

4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi

nasional;

5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan

wawasan budaya masyarakat;

6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan

penciptaan rasa aman masyarakat;

7. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui

pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan,

pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab

sosial yang tinggi.

Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam

misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;

2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;

3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;

4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;

5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;

6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;

7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Pembangunan industri merupakan bagian dari

pembangunan nasional, oleh sebab itu

pembangunan industri harus diarahkan untuk

menjadikan industri yang mampu memberikan

sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik

Indonesia. Pembangunan sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk

2.

M I S I

3.

T U J U A N



mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan

oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini

saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional,

serta meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa depan.

Secara kuantitatif peran industri ini harus tampak pada kontribusi

sektor industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB), baik kontribusi sektor

industri secara keseluruhan maupun kontribusi setiap cabang industri. Maka

dijabarkan tujuannya adalah kokohnya basis industri manufaktur dan industri

andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan

upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam

sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi

perspektif pemangku kepentingan (stakeholder),

perspektif pelaksanaan tugas pokok, dan perspektif peningkatan kapasitas

kelembagaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja

Utama:

1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;

2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

Sasaran Strategis II: Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri,

dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.

2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar

dalam negeri.

Sasaran Strategis III: Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan

industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;

2. Indeks iklim industri nasional.

4.

S A S A R A N

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)



Sasaran Strategis IV: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan

teknologi industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan

inovatif;

2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.

Sasaran Strategis V: Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan

Indikator Kinerja Utama:

1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);

2. Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan;

3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.

Sasaran Strategis VI: Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator

Kinerja Utama:

1. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB

nasional;

2. Jumlah investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri

yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sasaran Strategis VII: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah

terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional;

2. Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil;

3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri

Besar.

Sasaran Strategis I: Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk

hukum industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres);

2. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri.

Sasaran Strategis II: Menetapkan rencana strategis dan/atau

pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan, dengan

Indikator Kinerja Utama: Renstra 2010-2014 dan Renja.

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi



Sasaran Strategis III: Menetapkan peta panduan pengembangan industri,


1. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas;

2. Peta Panduan Industri Unggulan Provinsi;

3. Peta Panduan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

Sasaran Strategis IV: Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan

industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Rekomendasi usulan insentif;

2. Perusahaan industri yang memperoleh insentif.

Sasaran Strategis V: Mengembangkan R&D di instansi dan industri, dengan

Indikator Kinerja Utama: Kerjasama instansi R&D dengan industri.

Sasaran Strategis VI: Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan

penggunaan kekayaan intelektual, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Perusahaan yang mendapatkan HKI;

2. Produk HKI yang dikomersialkan (paten).

Sasaran Strategis VII: Memfasilitasi pengembangan industri, dengan Indikator

Kinerja Utama:

1. Tingkat utilisasi kapasitas produksi;

2. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan;

3. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku;

4. Perjanjian kerjasama internasional.

Sasaran Strategis VIII: Memfasilitasi promosi industri, dengan Indikator Kinerja

Utama: Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi

dagang/investasi.

Sasaran Strategis IX: Memfasilitasi penerapan standardisasi, dengan Indikator

Kinerja Utama:

1. Rancangan SNI yang diusulkan;

2. Penambahan SNI wajib yang diterapkan;

3. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu/ISO 9001:2008

(Pedoman BSN 10 dan GKM).

Sasaran Strategis X: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan

Indikator Kinerja Utama: Tingkat kepuasan pelanggan.



Sasaran Strategis XI: Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga

pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan, dengan Indikator Kinerja

Utama:

1. Instruktur yang bersertifikat;

2. Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang

terakreditasi.

Sasaran Strategis XII: Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur

pimpinan dan staf, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tingkat penurunan penyimpangan minimal;

2. Terbangunnya Sistem Pengendalian Internal di unit kerja.

Sasaran Strategis XIII: Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan

efektifitas pencapaian kinerja industri, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan;

2. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri.

Sasaran Strategis I: Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang

kompeten, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Standar kompetensi SDM aparatur;

2. SDM aparatur yang kompeten.

Sasaran Strategis II: Membangun organisasi yang professional dan probisnis,

dengan Indikator Kinerja Utama: Penerapan sistem manajemen mutu.

Sasaran Strategis III: Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan

handal, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tersedianya sistem informasi online;

2. Pengguna yang mengakses.

Sasaran Strategis IV: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan,


1. Kesesuaian program dengan Kebijakan Industri Nasional (KIN);

2. Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars);

3. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Perspektif Peningkatan Kapasitas Klembagaan



Sasaran Strategis V: Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN

yang profesional, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Tingkat penyerapan anggaran;

2. Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP).

Upaya lain yang harus dilakukan untuk mewujudkan pencapaian

tujuan di atas adalah dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif

sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Target

pertumbuhan setiap cabang industri yang ingin dicapai dalam peningkatan

daya saing industri manufaktur pada periode 2010-2014 adalah sebagai

berikut:

Target pertumbuhan untuk cabang industri

makanan, minuman, dan tembakau rata-rata

mulai tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat

mencapai sebesar 8,41 persen. Dengan nilai

target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar 6,64 persen hingga

target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,40 persen.

Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri

menengah dan industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa

berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50

persen.

Target pertumbuhan untuk cabang industri tekstil,

barang kulit, dan alas kaki rata-rata mulai tahun

2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai sebesar

3,84 persen. Dengan nilai target pertumbuhan

terkecil pada tahun 2010 sebesar 2,15 persen hingga target pertumbuhan

terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,60 persen. Nilai tersebut

diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan

industri besar dengan presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang,

yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.






1. Cabang Industri Makanan,Minuman, dan Tembakau

2. Cabang Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki

3. Cabang Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan lainnya







persen.










persen.





target pertumbuhan terkecil pada tahun 2010

sebesar 5,00 persen hingga target pertumbuhan terbesar pada tahun 2014

yaitu sebesar 8,30 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat disumbang dari

Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan presentasi

kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM sebesar 50

persen dan IB sebesar 50 persen.









4. Cabang Industri

Kertas dan

Barang Cetakan

5. Cabang Industri

Pupuk, Kimia,

dan Barang dari

Karet

6. Cabang Industri

Semen dan

Barang Galian

bukan Logam






makanan, minuman, dan tembakau rata-rata mulai

tahun 2010 - 2014 diharapkan dapat mencapai

sebesar 4,03 persen. Dengan nilai target

pertumbuhan terkecil pada tahun 2010 sebesar 2,75 persen hingga target

pertumbuhan terbesar pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,50 persen. Nilai

tersebut diharapkan dapat disumbang dari Industri kecil, industri menengah

dan industri besar dengan presentasi kontribusi diharapkan bisa berimbang,

yaitu: IK ditambah IM sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.














mencapai sebesar 6,00 persen. Dengan nilai target pertumbuhan terkecil

pada tahun 2010 sebesar 5,18 persen hingga target pertumbuhan terbesar

pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,80 persen. Nilai tersebut diharapkan dapat

disumbang dari Industri kecil, industri menengah dan industri besar dengan

presentasi kontribusi di harapkan bisa berimbang, yaitu: IK ditambah IM

sebesar 50 persen dan IB sebesar 50 persen.

Untuk lebih jelasnya, target laju pertumbuhan setiap cabang industri selama

periode 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

7. Cabang Industri

Logam Dasar,

Besi dan Baja

8. Cabang Industri

Alat Angkut,

Mesin dan

Peralatannya

9. Cabang Industri

Barang Lainnya



Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-

sasaran industri tahun 2010-2014, telah dibangun

Peta Strategi Kementerian Perindustrian yang

menguraikan peta-jalan yang akan ditempuh

untuk mewujudkan visi 2014 sebagaimana

disebutkan di atas. Peta Strategi Kementerian Perindustrian tersaji pada

Gambar 2.1 di bawah ini.

Cabang Industri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata 2010-2014

Makanan, Minuman dan Tembakau 11,29 6,64 7,92 8,15 8,94 10,40 8,41Tekstil, barang Kulit & Alas kaki 0,53 2,15 3,40 3,75 4,30 5,60 3,84Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya -1,46 1,75 2,75 2,90 3,40 3,90 2,94Kertas & barang Cetakan 6,27 4,60 4,80 4,90 5,30 5,58 5,04Pupuk, Kimia & barang dari Karet 1,51 5,00 5,46 5,75 7,00 8,30 6,30Semen & Barang Galian bukan Logam -0,63 3,25 3,74 4,05 4,60 5,30 4,19Logam Dasar, Besi & Baja -4,53 2,75 3,40 4,00 4,50 5,50 4,03Alat Angkut, Mesin & Peralatannya -2,94 4,00 6,40 7,78 8,30 10,20 7,34Barang lainnya 3,13 5,18 5,60 6,00 6,40 6,80 6,00

Total Industri 2,52 4,65 6,10 6,75 7,47 8,95 6,78

Tabel 2.1. Target Pertumbuhan setiap Cabang Industri tahun 2010 – 2014 (%)

5.ARAH

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian 2010-2014



Gambar 2.1.Peta Strategi Kementerian Perindustrian



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kementerian Perindustrian Tahun

2010-2014, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-

masing sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 sesuai dengan Peta Strategis Kementerian

Perindustrian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2010-

2014 adalah yang terinci sebagai berikut:

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah

dari hasil produksi yang merupakan selisih antara nilai

output dengan nilai input. Sasaran strategis ini akan

dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Laju pertumbuhan industri dengan target pada tahun 2011 sebesar

6,10 persen

b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target

pada tahun 2011 sebesar 23,39 persen.

Penguasaan pasar di dalam negeri dimaksudkan

untuk meningkatkan penjualan produk dalam

negeri dibanding dengan seluruh pangsa pasar.

Sedangkan penguasaan pasar di luar negeri

dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri sehingga

dapat meningkatkan rasio/ perbandingan nilai ekspor industri terhadap

nilai ekspor keseluruhan. Indikator kinerja utama sasaran strategis ini

adalah:

a. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan

dalam negeri dengan target pada tahun 2011 sebesar 60 persen.

b. Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara

utama tujuan ekspor (AS, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Korsel) dengan

target pada tahun 2011 sebesar 35 persen.


1. Tingginya nilai

tambah industri

2. Tingginya penguasaan

pasar dalam dan luar

negeri



Dengan kokohnya faktor-faktor penunjang

industri nasional, diharapkan dapat mendukung

tercapainya tujuan industri (faktor dimaksud

adalah dalam hal SDM dalam industri dan iklim

industri yang dinilai dari berbagai hal seperti:

kebijakan/peraturan yang mengatur industri, pelayanan Kemenperin,

fasilitas dalam industri dan lain sebagainya. Sasaran strategis ini dicapai

melalui indikator kinerja utama:

a. Tingkat produktifitas SDM industri dengan target pada tahun 2011

sebesar 250.000 nilai tambah (rupiah) per tenaga kerja.

b. Indeks iklim industri nasional dengan target pada tahun 2011

mencapai indeks 4.

Inovasi dimaksud adalah kreativitas untuk

menciptakan produk baru sebagai hasil

penelitian dan pengembangan teknologi

terapan, dan penelitian dari berbagai sektor

lainnya. Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan

inovatif dengan target pada tahun 2011 sebesar 250 penelitian.

b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

dengan target pada tahun 2011 sebesar 50 penelitian.

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan

antara industri hulu dan industri antara serta

bagaimana kemampuan kandungan lokal

digunakan dalam produksi. Sehingga indikator

kinerja utamanya adalah:

a. Tumbuhnya industri dasar hulu (logam dan kimia) dengan target pada

tahun 2011 sebesar 3,4 persen.

b. Tumbuhnya industri komponen otomotif, elektronika dan permesinan

dengan target pada tahun 2011 sebesar 6,4 persen.

Terpusatnya industri di Jawa dan Sumatera

menyebabkan ketimpangan pembangunan industri,

3. Kokohnya faktor-

faktor penunjang

pengembangan

industri

4. Tingginya kemampuan

inovasi dan penguasaaan

teknologi industri

5. Kuat, lengkap dan

dalamnya struktur

industri

6. Tersebarnya

pembangunan

industri



sehingga perlu adanya persebaran pembangunan industri ke luar Jawa.

Indikator kinerja utama dari sasaran strategis ini diukur melalui indikator

kinerja utama yaitu:

a. Meningkatnya kontribusi manufaktur di luar pulau jawa terhadap PDB

nasional dengan target pada tahun 2011 sebesar 27,19 persen.

b. Jumlah investasi baru industri jasa pendukung komponen industri yang

menyerap banyak tenaga kerja dengan target pada tahun 2011

sebesar Rp. 38.877.82 miliar.

Saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian

besar masih merupakan sumbangan dari industri besar.

Sedangkan industri kecil dan menengah yang

jumlahnya sangat banyak masih belum mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto.

Untuk itu, sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian Perindustrian

adalah dengan meningkatkan peran industri kecil dan menengah

terhadap PDB. Ukuran ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui

indikator kinerja utama:

a. Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional

dengan target pada tahun 2011 sebesar 6,5 persen.

b. Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil dengan

target pada tahun 2011 sebesar 13 persen

c. Meningkatnya jumlah “outsource” industri besar dengan target pada

tahun 2011 sebesar 20 persen.

Merupakan jumlah kebijakan industri yang

dihasilkan Kementerian Perindustrian dalam

rangka pelaksanaan tugas sebagai perumus

kebijakan dalam rangka membangun industri nasional. Capaian sasaran

strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

a. Jumlah konsep kebijakan dan produk hukum dengan target pada

tahun 2011 sebanyak 2 konsep kebijakan.

Perspektif Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI)

7. Meningkatnya peran

industri kecil dan

menengah terhadap PDB

1. Mempersiapkan dan/atau

menetapkan kebijakan

produk hukum industri



b. Kebijakan dan produk hukum yang telah ditetapkan Menteri dengan

target pada tahun 2011 sebanyak 20 kebijakan atau produk hukum.

Dengan kertebatasan sumber daya yang

dimiliki, diperlukan rencana strategis untuk

industri prioritas dan industri andalan yang

akan dikembangkan yang mampu

menjadi prime mover, sehingga dengan

keterbatasan sumber daya yang ada, hasil yang dicapai tetap maksimal.

Sebagai indikator kinerja utama sasaran ini adalah tersusunnya rencana

kerja tahunan dengan target pada tahun 2011 sebanyak 1 (satu)

dekumen Renja.

Membuat peta tentang kondisi dan situasi

industri nasional sebagai panduan untuk

pengembangan industri. Dengan adanya

peta panduan pengembangan industri ini diharapkan adanya

kesinambungan pengembangan industri-industri tertentu. Peta panduan

juga diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai arah

pengembangan industri baik itu secara Top-Down maupun Bottom-Up.

Indikator kinerja utama sasaran strategis ini adalah:

a. Tersusunnya peta panduan pengembangan industri unggulan propinsi

dengan target pada tahun 2011 sebanyak 5 peta panduan.

b. Peta panduan kompetensi inti industri daerah dengan target pada tahun

2011 sebanyak 68 peta panduan.

Salah satu bentuk dukungan atau fasilitasi

Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Perindustrian, akan memberikan insentif, baik

fiskal maupun non fiskal guna mendukung

pengembangan industri. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui


a. Jumlah rekomendasi usulan insentif untuk perusahaan dengan target

pada tahun 2011 sebanyak 10 jenis kelompok industri.

2. Menetapkan rencana strategis

dan/atau pengembangan

industry prioritas dan industri

andalan masa depan

3. Menetapkan peta panduan

pengembangan industri

4. Mengusulkan insentif yang

mendukung pengembangan

industri



b. Jumlah perusahaan yang memperoleh insentif dengan target pada

tahun 2011 sebanyak 300 perusahaan.

Minimnya R&D yang dilakukan terutama

Industri Kecil dan Menengah menyebabkan

lemahnya daya saing IKM terhadap produk-

produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Untuk itu Kementerian

Perindustrian akan memfasilitasi pengembangan R&D guna mendukung daya

saing IKM di dalam negeri. Sebagai indikator kinerja utama sasaran ini

adalah jumlah kerjasama R&D instansi dengan industri dengan target

pada tahun 2011 sebanyak 18 kerjasama.

Dalam hal melindungi dan meningkatkan

inovasi baru guna mendukung

pengembangan industri, Kementerian

Perindustrian akan memfasilitasi Perusahaan

untuk mendapat sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual serta mempromosikan

produk-produk HKI (paten) untuk dikomersialisasikan. Indikator kinerja utama

sasaran ini adalah:

a. Jumlah perusahaan yang mendapatkan HKI dengan industri dengan

target pada tahun 2011 sebanyak 220 perusahaan.

b. Jumlah hak paten yang dipromosikan dengan industri dengan target

pada tahun 2011 sebanyak 10 produk.

Kementerian Perindustrian akan melakukan fasilitasi

kepada industri untuk mendapat kemudahan dalam hal

akses kepada sumber bahan baku, sumber modal dan

lainnya tujuan pengembangan industri. Capaian

sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi dengan target pada tahun 2011

sebesar 80 persen.

b. Jumlah perusahaan yang mendapatkan akses ke sumber pembiayaan

dengan target pada tahun 2011 sebanyak 600 perusahaan.

c. Jumlah perusahaan yang mendapatkan akses ke bahan baku dengan

target pada tahun 2011 sebanyak 40 perusahaan.

5. Mengembangkan R & D di

instansi dan industri

6. Memfasilitasi penerapan,

pengembangan dan penggunaan

kekayaan intelektual

7. Memfasilitasi

pengembangan

industri



d. Jumlah perjanjian internasional dalam rangka pengembangan industri

dengan target pada tahun 2011 sebanyak 5 MoU (baik G to G

maupun B to B).

Selain memfasilitasi dalam hal produksi dan

pengembangan industri, Kementerian Perindustrian

juga akan memfasilitasi perusahaan untuk dapat

mengikuti pameran sebagai bentuk promosi untuk meningkatkan pangsa

pasar. Untuk mengukur capaian sasaran ini adalah melalui indikator

kinerja utama jumlah perusahaan yang mengikuti pameran/ seminar, misi

dagang/ investasi dengan target pada tahun 2011 sebanyak 5160

perusahaan.

Standarisasi sebagai bentuk dari non tariff

barrier terhadap masuknya produk-produk luar

negeri sangat diperlukan. Untuk itu Kementerian

Perindustrian akan memfasilitasi penerapan standar. Capaian sasaran

strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama:

a. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dengan

target pada tahun 2011 sebanyak 120 RSNI.

b. Penambahan jumlah SNI wajib yang diterapkan dengan target pada

tahun 2011 sebanyak 10 SNI.

c. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008

(Pedoman BSN10 dan GKM) dengan target pada tahun 2011

sebanyak 200.

Guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Kemenperin dalam hal pelayanan

dan fasilitasi, perlu dilakukan survey terhadap

pelayanan yang diberikan tersebut. Pelaksanaan survey akan dikoordinir

oleh Pusat Komunikasi Publik yang akan dilakukan secara sampling.

Indikator kinerja utama dari sasaran ini adalah tingkat kepuasan

pelanggan dengan target pada tahun 2011 mencapai nilai index 4

(empat).

8. Memfasilitasi

promosi industri

9. Memfasilitasi penerapan

standardisasi

10.Meningkatkan kualitas

pelayanan publik



Kementerian Perindustrian akan meningkatkan

kualitas SDM industri melalui peningkatan

koordinasi dengan berbagai lembaga pendidikan

dan pelatihan yang disediakan Kemenperin untuk

pengembangan berbagai kebutuhan industri

misalnya sertifikasi dan akreditasi. Indikator kinerja

utama dari sasaran ini adalah:

a. Jumlah instruktur yang bersertifikat serta jumlah jurusan lembaga

pendidikan dengan target pada tahun 2011 sebanyak 20 orang.

b. Lembaga diklat yang terakreditasi dengan target pada tahun 2011

sebanyak 4 jurusan.

Pelaksanaan salah satu tugas pokok Kementerian

yaitu pengawasan, pengendalian dan evaluasi

dilakukan dengan mengoptimalkan budaya

pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

dengan hasil penilaian untuk tujuan meningkatkan budaya pengawasan

yang dilaksanakan bagian pengawasan di lingkungan Kementerian

Perindustrian. Pengawasan ini dimaksudkan untuk meminimalisir atau bahkan

menghilangkan penyimpangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Indikator kinerja utama sasaran ini adalah:

a. Tingkat penurunan penyimpangan minimal dengan target pada tahun

2011 sebesar 6 persen.

b. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit pengawasan di 52 satuan

kerja Kementerian Perindustrian.

Evaluasi kebijakan dan efektifitas kinerja

industri akan dilaksanakan oleh Inspektorat

Jenderal. Hasil evaluasi pembuatan

kebijakan dan pencapaian target kinerja

untuk menjamin tercapainya tujuan

Kementerian. Capaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja:

a. Hasil laporan evaluasi dengan target pada tahun 2011 sebanyak 10

laporan.

b. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri

sebesar 40 persen.

11.Mengkoordinasikan

peningkatan kualitas

Lembaga Pendidikan

dan Pelatihan serta

kewirausahaan

12.Mengoptimalkan budaya

pengawasan pada unsure

pimpinan dan staf

13.Mengoptimalkan evaluasi

pelaksanaan kebijakan dan

efektivitas pencapaian

kinerja industri



Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2011

Sasaran Strategis PERSPEKTIF

STAKEHOLDER

Indikator Kinerja Target

I Tingginya Nilai Tambah Industri

1 Laju pertumbuhan industri 6,10

2 Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional

23,39

II Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

1 Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar DN

60

2 Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor (AS, Jepang, Uni Eropa, Cina, dan Korsel)

35

III Kokohnya Faktor-Faktor Penunjang Pengembangan Industri

1 Tingkat produktifitas SDM industri 250.000

2 Index iklim industri nasional 4

IV Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri

1 Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif

250

2 Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

50

V Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

1 Tumbuhnya industri logam dasar besi dan baja

3,4

2 Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan

6,4

VI Tersebarnya pembangunan industri

1 Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional

30,00

2 Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja

38.877,82

VII Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

1 Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional

6,5

2 Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil

13

3 Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi "Out-Source" industri besar

20



Sasaran Strategis

PERSEPKTIF TUPOKSI


I Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri

1 Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres)

2

2 Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri

40

II Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

1 Renstra 2010 -2014 & RENJA 1

III Menetapkan peta panduan pengembangan industri

1 Peta Panduan Pengembangan klaster Industri prioritas

32

2 Peta panduan industri unggulan provinsi

5

3 Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota

68

IV Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri

1 Rekomendasi usulan insentif 10

2 Perusahaan industri yang memperoleh insentif

300

V Mengembangkan R & D di instansi dan industri

1 Kerjasama R&D instansi dengan industri

18

VI Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual

1 Perusahaan yang mendapatkan HKI 220

2 Produk HKI yang dikomersialkan (Paten)

10

VII Memfasilitasi pengembangan industri

1 Tingkat utilisasi kapasitas produksi 80

2 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan

600

3 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku

40

4 Perjanjian kerjasama Internasional 5

VIII Memfasilitasi promosi industri

1 Perusahaan mengikuti seminar/konfrensi, pameran, misi dagang/investasi

5160

IX Memfasilitasi penerapan standardisasi

1 Rancangan SNI yang diusulkan 120

2 Penambahan SNI wajib yang diterapkan

10

3 Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

200

X Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1 Tingkat kepuasan pelanggan 4

XI Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

1 Instruktur yang bersertifikat 20

2 Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi

5

XII Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

1 Tingkat Penurunan penyimpangan minimal

60

2 Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

57



Sasaran Strategis

PERSEPKTIF TUPOKSI


XIII Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

1 Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan

10

2 Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri

40

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan dukungan

pembiayaan yang telah disetujui dalam bentuk DIPA, maka ditetapkanlah kinerja

yang akan dicapai. Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5/2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN

Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, Kementerian

Perindustrian telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2011 secara berjenjang

sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja pada

akhir tahun 2011 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja

Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Namun dalam perjalanannya terjadi

penyesuaian dikarenakan telah dilaksanakan review untuk beberapa indikator

yang tidak dapat diukur karena keterbatasan data yang tersedia baik dari data

Kementerian Perindustrian maupun dari Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator yang

mengalami perbaikan adalah:

1. Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis ”Tersebarnya pembangunan

industri”, indikator: Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan

komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja, diubah menjadi

Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri

yang menyerap banyak tenaga kerja.

2. Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis ”Meningkatnya peran industri

kecil dan menengah terhadap PDB”, indikator: Meningkatnya jumlah

output IKM yang menjadi "Out-Source" industri besar, dihilangkan.

3. Perspektif Tupoksi Sasaran Strategis ”Menetapkan peta panduan

pengembangan industri”, indikator: Peta Panduan Pengembangan

klaster Industri prioritas, dihilangkan karena target ini sudah tercapai pada

tahun 2010.



Tabel 2.3

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Stakeholders

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

Tingginya nilai tambah industri

1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah

6.10 Persen

2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

23.39 Persen

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional

35.00 Persen

2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

60.00 Persen

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

250,000 Nilai Tambah (Rupiah) per tenaga kerja

2. Indeks iklim industri Nasional 4 Indeks

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif

250 Jumlah

2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

50 Jumlah

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

1. Tumbuhnya Industri Logam Dasar, Besi dan Baja

3.40 Persen

2. Tumbuhnya Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatannya

6.40 Persen

Tersebarnya pembangunan industri

1. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional

30.00 Persen

2. Jumlah investasi cabang industri yang menyerap banyak tenaga kerja

38,877.82 Milyar Rupiah

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

1. Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan ekonomi nasional

6.50 Persen

2. Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil

13.00 Persen



Tabel 2.4

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)


PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri

1. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres)

1 Konsep

2. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri

50 Peraturan

Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

1. Renstra 2010 -2014 & RENJA 1 Paket

Menetapkan peta panduan pengembangan industri

1. Peta panduan industri unggulan provinsi

15 Provinsi

2. Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota

40 Kabupaten/ Kota

Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri

1. Rekomendasi usulan insentif 10 Jenis

2. Perusahaan industri yang memperoleh insentif

300 Perusahaan

Mengembangkan R & D di instansi dan industri

1. Kerjasama R&D instansi dengan industri

18 Kerjasama

Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual

1. Perusahaan yang mendapatkan HKI

220 Perusahaan

2. Produk HKI yang dikomersialkan (Paten)

10 Produk

Memfasilitasi pengembangan industri

1. Tingkat utilisasi kapasitas produksi 80.00 Persen

2. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan

600 Perusahaan

3. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku

40 Perusahaan

4. Perjanjian kerjasama Internasional 5 MoU

Memfasilitasi promosi industri 1. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi

5160 Perusahaan

Memfasilitasi penerapan standardisasi

1. Rancangan SNI yang diusulkan 120 RSNI

2. Penambahan SNI wajib yang diterapkan

10 SNI

3. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

200 Perusahaan




Meningkatkan kualitas pelayanan publik

1. Tingkat kepuasan pelanggan 4 Indeks

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

1. Instruktur yang bersertifikat 20 Orang

2. Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi

5 Jurusan

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

1. Tingkat Penurunan penyimpangan minimal

60.00 Persen

2. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

57.00 Persen

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

1. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan

10.00 Persen

2. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri

40.00 Persen

Penetapan kinerja ini ditetapkan pada bulan Januari 2011 dengan asumsi

bahwa indikator-indikator yang dipergunakan sebagai alat ukur pencapaian

kinerja dapat diperoleh dalam kurun waktu tahun berjalan atau paling lambat

bulan Februari tahun 2012. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut,

ada beberapa indikator yang belum bisa diukur karena terdapat jeda waktu

dalam memperoleh sumber data. Indikator-indikator tersebut adalah:

1. Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis ”Tersebarnya pembangunan

industri”, indikator: Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa

terhadap PDB nasional. Data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator

ini adalah data PDRB dari seluruh propinsi. Berdasarkan penelusuran

informasi ke BPS sebagai instansi resmi yang mengeluarkan data PDRB ini

diperoleh bahwa data PDRB yang sudah bisa dipergunakan baru dapat

dikeluarkan oleh BPS pada tengah tahun (mempunyai jeda waktu 6

bulan) karena sebelum dirilis diperlukan proses rekonsiliasi dengan BPS

daerah untuk validasi dan verifikasi data.

Sehingga untuk indikator ini baru bisa diukur dengan menggunakan data

tahun sebelumnya, yaitu data PDRB tahun 2010.

2. Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis ”Meningkatnya peran industri

kecil dan menengah terhadap PDB”, indikator: 1) Tumbuhnya industri kecil

diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan 2) Tumbuhnya industri

menengah dua kali diatas industri kecil.



Data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator ini adalah data PDB

industri kecil. Berdasarkan informasi dari baik dari BPS maupun Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah, mengalami kesulitan dalam

memperoleh data ini. Sehingga indikator ini diperbaiki menjadi indikator

yang juga mencerminkan ketercapaian sasaran strategis dan dapat

diukur dengan sumber data yang dapat diandalkan.

Indikator perbaikannya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri dengan target

pada tahun 2011 sebesar 34 persen

2) Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa dengan target

pada tahun 2011 mencapai rasio 63 : 37

Berdasarkan perbaikan-perbaikan dalam tahun berjalan, maka yang diukur

akuntabilitas kinerjanya adalah sasaran-sasaran dalam dokumen Penetapan

Kinerja yang telah disempurnakan indikator-indikator sasarannya.



D. RENCANA ANGGARAN

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun

2011, Kementerian Perindustrian didukung oleh dana APBN sebesar

Rp. 2.329.243.173.000,-. Anggaran tersebut dirinci berdasarkan program. Secara

lengkap anggaran tersebut disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.5

Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2011 Menurut Program

(dalam Rupiah)

NO. Unit Kerja Eselon 1 Pagu Anggaran

1Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

407.163.594.000,00

2 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 418.784.389.000,00

3Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

147.402.199.000,00

4Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

377.106.832.000,00

5 Pengembangan Perwilayahan Industri 55.000.000.000,00

6 Kerjasama Industri Internasional 48.557.397.000,00

7 Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 386.522.638.000,00

8Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian

45.500.000.000,00

9Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

423.204.289.000,00

10Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

20.001.835.000,00

Total 2.329.243.173.000,00


Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 35

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2011 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis

tahun 2010 – 2014. Akuntabilitas kinerja yang diukur dalam rangka

menggambarkan capaian kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2011

mencakup analisis capaian kinerja yang terdiri analisis kinerja makro sektor

industri, analisis kinerja program prioritas, analisis kinerja sasaran dan akuntabilitas

keuangan.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011

Di tengah memburuknya perekonomian dunia yang

berpotensi kepada menurunnya pertumbuhan

ekonomi global, kondisi perekonomian Indonesia

tetap dapat berlangsung dengan pertumbuhan

ekonomi yang cukup moderat.

Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 tumbuh sebesar 6,46 persen

dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor

ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi 10,69 persen dan terendah di Sektor Pertambangan dan

Penggalian 1,36 persen. PDB (tidak termasuk migas) tahun 2011 tumbuh

sebesar 6,9 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 menurut sisi penggunaan terjadi

pada komponen ekspor sebesar 13,6 persen, diikuti pembentukan modal

tetap bruto (PMTB) 8,8 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga

4,7 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 3,2 persen, dan komponen

impor sebagai faktor pengurang juga mengalami pertumbuhan, yaitu

sebesar 13,3 persen. Pada tahun 2011, PDB digunakan untuk memenuhi

konsumsi rumah tangga sebesar 54,6 persen, konsumsi pemerintah

1.Analisis Kinerja Makro Sektor

Industri

Pertumbuhan Ekonomi



9,0 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik 32,0 persen,

ekspor 26,3 persen, dan impor 24,9 persen.

PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai

Rp30,8 juta (US$3.542,9), meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yaitu

sebesar Rp27,1 juta (US$3.010,1).

Melihat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh

sebesar 6,46 persen sepanjang tahun 2011, lebih tinggi dibandingkan

6,1 persen pada tahun sebelumnya. Keadaan ini merupakan prestasi bagi

Indonesia dimana secara global mayoritas pertumbuhan dunia mengalami

penurunan seperti China, meskipun masih berada pada level yang tinggi

akan tetapi untuk tahun 2011 ini pertumbuhan ekonominya mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan India yang

awalnya didera pemanasan ekonomi, akhirnya mengalami penurunan

pertumbuhan ekonomi cukup tinggi setelah Bank Sentral India (RBI)

menaikkan suku bunga 13 kali dalam 20 bulan. Dengan meningkatnya

pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat diikuti juga oleh

peningkatan iklim investasi dan daya saing Indonesia secara global.

Tabel 3.1

Pertumbuhan Ekonomi (persen)

Sumber: BPS diolah Pusdatin



Dari pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan keseluruhan yang

sebesar 6,70 persen pada triwulan IV 2011, pertumbuhan Sub Sektor Industri

Non Migas pada triwulan IV 2011 mencapai sebesar 7,40 persen secara year

on year. Kecuali dibandingkan pertumbuhan tahun 2004 (dimana

pertumbuhan industri non migas pada tahun itu mencapai 7,51 persen),

pertumbuhan triwulan IV 2011 ini merupakan pertumbuhan tertinggi yang

pernah dicapai Sub Sektor Industri Non Migas sejak tahun 2001, dan jauh

lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 6,49 persen

secara year on year pada periode yang sama.

Grafik 3.1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi

Dengan pertumbuhan tersebut, maka secara kumulatif pada tahun

2011 pertumbuhan industri pengolahan non migas mencapai 6,83 persen,

yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhannya pada tahun 2010, sebesar

5,12 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional,

pertumbuhan industri non-migas pada tahun 2011 mencapai 6,83 persen,

melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 6,46 persen. Pertumbuhan

industri non-migas ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2010 sebesar

Perkembangan Sub Sektor Industri Non Migas




5,12 persen, merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2005. Relatif

tingginya pertumbuhan sektor non migas pada tiga triwulan pertama 2011

didukung oleh kinerja pertumbuhan sebagian besar kelompok industri non

migas, yang semuanya mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 3.2

Pertumbuhan Sektor-sektor Industri (persen)

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1). Makanan, Minuman dan Tembakau 2.75 7.21 5.05 2.34 11.22 2.73 9.19

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 1.31 1.23-

3.68-

3.640.6 1.74 7.52

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. -0.92-

0.66-

1.743.45 -1.38 -3.5 0.35

4). Kertas dan Barang cetakan 2.39 2.09 5.79-

1.486.34 1.64 1.50

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 8.77 4.48 5.69 4.46 1.64 4.67 3.95

6). Semen & Brg. Galian bukan logam 3.81 0.53 3.4-

1.49-0.51 2.16 7.19

7). Logam Dasar Besi & Baja -3.7 4.73 1.69-

2.05-4.26 2.56 13.06

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 12.38 7.55 9.73 9.79 -2.87 10.35 7.00

9). Barang lainnya 2.61 3.62-

2.82-

0.963.19 2.98 1.82

Industri Non Migas 5.86 5.27 5.15 4.05 2.56 5.12 6.83

Tabel 3.3

Kontribusi masing-masing sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Industri(persen)

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1). Makanan, Minuman dan Tembakau 28.58 28.46 29.8 30.4 33.16 33.61 35.20

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 12.4 12.06 10.56 9.21 9.19 8.97 9.23

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. 5.67 5.97 6.19 6.43 6.33 5.82 5.44

4). Kertas dan Barang cetakan 5.45 5.3 5.12 4.56 4.82 4.75 4.47

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 12.25 12.59 12.5 13.53 12.85 12.73 12.21

6). Semen & Brg. Galian bukan logam 3.95 3.88 3.7 3.53 3.43 3.29 3.27

7). Logam Dasar Besi & Baja 2.96 2.77 2.58 2.57 2.11 1.94 2.00

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 27.81 28.02 28.69 28.97 27.33 28.14 27.47

9). Barang lainnya 0.93 0.95 0.85 0.8 0.77 0.76 0.73

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok Industri Logam Dasar

Besi & Baja yang mencapai pertumbuhan sebesar 13,06 persen. Kemudian

diikuti oleh kelompok Industri Makanan, Minuman dan Tembakau, yang





mencapai pertumbuhan sebesar 9,19 persen. Kemudian kelompok Industri

Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki sebesar 7,52 persen. Lalu kelompok Industri

Semen dan Barang Galian Bukan Logam sebesar 7,19 persen. Setelah itu

kelompok industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya yang tumbuh

sebesar 7,00 persen.

Meskipun mengalami perlambatan nilai ekspor sejak bulan

September 2011, namun secara keseluruhan selama tahun 2011 kinerja

ekspor Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup

menggembirakan. Pada tahun 2011 nilai ekspor total Indonesia mencapai

sekitar US$ 16,80 miliar, sehingga secara kumulatif dalam tahun 2011

mencapai sebesar US$ 169,03 miliar, atau naik 34,88 persen terhadap nilai

ekspor pada periode yang sama tahun 2010.

Dari nilai ekspor sebesar US$ 169 miliar tersebut, sekitar US$ 122,19

miliar (60,33 persen) merupakan nilai ekspor yang dihasilkan dari sektor

industri non migas selama periode Januari-Desember 2011. Dengan

demikian selama tahun 2011 nilai ekspor sektor industri non migas mengalami

pertumbuhan sebesar 24,66 persen terhadap nilai ekspor pada periode yang

sama tahun 2010.

Tabel 3.4

Perkembangan Ekpor Industri Non Migas (US$ juta)

No URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Perubahan 2011

(%)

Peran2011 (%)

1 Pengolahan Kelapa/KelapaSawit 3,247.53 4,840.3 5,419.2 6,407.3 10,476.8 17,253.8 23,179.2 34.34 18.97

2 T e k s t i l 7,033.94 7,626.2 8,584.9 9,422.8 9,790.1 11,205.5 13,234.1 18.10 10.83

3 Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif 3,759.99 4,581.8 5,949.7 7,712.7 9,606.9 10,840.0 13,194.4 21.72 10.80

4 Pengolahan Karet 2,089.70 2,954.1 3,545.8 5,465.2 6,179.9 9,522.6 14,540.4 52.69 11.90

5 Elektronika 6,109.50 7,142.5 7,853.0 7,200.2 6,359.7 9,254.6 9,536.3 3.04 7.80

6 Pengolahan Tembaga, Timahdll. 1,187.13 2,165.1 3,133.5 4,134.0 6,156.0 6,506.0 7,501.0 15.29 6.14

7 Pulp dan Kertas 2,798.55 2,817.6 3,257.5 3,983.3 4,440.5 5,708.2 5,769.0 1.07 4.72

8 Kimia Dasar 2,049.72 2,640.1 2,750.2 3,521.4 4,492.5 4,577.7 6,119.8 33.69 5.01

9 Pengolahan Kayu 4,381.41 4,461.6 4,476.3 4,757.6 4,485.1 4,280.3 4,474.7 4.54 3.66

10 Makanan dan Minuman 1,138.83 1,440.1 1,647.9 1,866.0 2,374.8 3,219.6 4,504.0 39.89 3.69

11 Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki 1,399.22 1,553.0 1,683.7 1,913.2 2,006.6 2,665.6 3,450.9 29.46 2.82

12 Alat-alat Listrik 927.63 1,232.7 1,456.0 1,770.9 2,148.9 2,657.9 2,995.2 12.69 2.45

Total 12 Besar Industri 49,757.7 58,154.4 68,517.9 79,066.1 65,376.6 87,691.8 108,498.9 23.73 88.80

Total Industri 55,567.0 64,990.3 76,429.6 88,351.7 73,435.8 98,015.1 122,189.2 24.66 100.00

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Non Migas




Jika dilihat menurut kelompok industri, pada tahun 2011 pertumbuhan

nilai ekspor tertinggi dialami oleh kelompok industri Pengolahan Karet yang

mencapai 52,69 persen, yaitu dari sekitar US$ 9,52 miliar pada tahun 2010

menjadi sebesar US$ 14,54 miliar pada tahun 2011.

Pertumbuhan nilai ekspor yang tinggi juga terjadi pada kelompok

industri Makanan dan Minuman yang mencapai 39,89 persen. Jika pada

periode tahun 2010 nilai ekspor kelompok industri ini masih sekitar US$ 3,22

miliar, maka pada tahun 2011 nilai ekspornya sudah mencapai US$ 4,50

miliar. Begitu juga dengan kelompok industri Pengolahan Kelapa/Kelapa

Sawit, serta kelompok industri Kimia Dasar yang masing-masing mengalami

peningkatan 34,34 persen dan 33.69 persen selama periode tahun 2011.

Tabel 3.5

Perkembangan Impor Industri Non Migas (US$ juta)

Sementara itu peningkatan nilai impor juga terjadi pada semua

kelompok industri non migas. Pada periode tahun 2011 total nilai impor

indutri non migas yang mencapai sebesar US$ 125,98 miliar merupakan

kenaikan sebesar 24,59 persen dari total nilai impor periode tahun 2010.

Jika dilihat menurut kelompok industri, kenaikan impor tertinggi terjadi

pada industri Pupuk yang naik sebesar 79,37 persen. Kenaikan impor yang

tinggi juga terjadi pada industri Makanan dan Minuman yang mencapai

51,79 persen. Yang perlu menjadi perhatian adalah kenyataan bahwa nilai

impor pada kelompok industri Makanan dan Minuman jauh lebih besar dari

nilai ekspornya, sehingga dalam periode tahun 2011 kelompok industri ini

mengalami defisit neraca perdagangan.

No URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Perubahan 2011

(%)

Peran2011 (%)

1 Besi Baja, Mesin-mesin danOtomotif

17,531.0 17,031.4 20,539.0 39,978.7 31,683.8 43,218.6 52,375.6 21.19 41.57

2 Elektronika 2,413.5 2,488.3 4,036.0 13,444.7 10,496.7 14,176.2 16,111.8 13.65 12.79

3 Kimia Dasar 5,935.3 6,315.4 7,115.7 10,716.7 8,095.1 11,431.5 15,413.2 34.83 12.234 T e k s t i l 1,026.9 1,085.7 1,192.0 3,901.8 3,396.9 5,031.2 6,735.1 33.87 5.355 Makanan dan Minuman 1,914.5 2,178.2 3,616.1 3,158.0 2,810.6 4,514.2 6,852.0 51.79 5.446 Alat-alat Listrik 877.8 853.0 1,118.3 2,470.8 2,105.8 3,142.8 3,761.7 19.69 2.99

7 Pulp dan Kertas 1,298.9 1,392.0 1,692.6 2,518.5 1,883.2 2,731.8 3,262.6 19.43 2.59

8 Barang-barang Kimia lainnya 1,167.2 1,170.0 1,293.8 1,845.6 1,661.9 2,199.3 2,589.0 17.72 2.06

9 Makanan Ternak 825.7 883.5 1,149.5 1,741.6 1,679.1 1,871.6 2,220.5 18.64 1.76

10 Pengolahan Tembaga, Timahdll.

429.2 671.2 877.6 1,699.1 1,027.1 1,822.1 2,195.1 20.47 1.74

11 Plastik 393.1 454.8 527.6 1,164.9 1,034.0 1,525.1 1,859.3 21.91 1.4812 P u p u k 518.9 624.6 761.8 2,337.6 929.1 1,509.2 2,707.0 79.37 2.15

Total 12 Besar Industri 34,332.1 35,148.3 43,920.1 84,978.0 66,803.5 93,173.6 116,082.6 24.59 92.14Total Industri 37,300.3 38,624.6 48,084.1 91,800.7 72,398.1 101,115.4 125,979.0 24.59 100.00




Sedangkan untuk industri Tekstil, meskipun nilai impornya juga

mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu sebesar 33,87 persen dalam

periode tahun 2011 terhadap nilai impornya pada tahun 2011, namun

kelompok industri ini masih mengalami surplus dalam neraca perdagangannya.

Kementerian Perindustrian pada tahun 2011,

diamanahkan sesuai dengan Kepres No. 1 Tahun

2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja (RKP)

Tahun 2011, serta pelaksanaan Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan

Industri Nasional, untuk memfokuskan pada pengembangan 6 (enam)

kelompok program prioritas.

Hasil-hasil yang telah dicapai Kementerian

Perindustrian pada tahun 2011 yang berkenaan

dengan revitalisasi industry pupuk adalah sebagai

berikut:

a) Kemajuan fasilitasi pembangunan 5 (lima) pabrik pupuk urea baru dan pabrik

pupuk NPK sebesar 40% di tahun 2011

Revitalisasi pabrik urea Kaltim-5: a) Telah ditandatangani Natural Gas Sales

Purchase Agreement (NGSPA) untuk pasokan gas pabrik Kaltim-5 (revitalisasi

Kaltim-1) sebesar 80 MMSCFD pada tanggal 20 Juni 2011, dengan jangka

waktu 2012-2021, namun akan mengalami penurunan mulai tahun 2017;

b) Khusus mengenai tambahan pasokan gas untuk pabrik Kaltim-5 pada

saat declining period, pihak BP. Migas sudah menerbitkan surat Nomor

0363/BPB0000/ 2011/S2 tanggal 13 April 2011, dimana BP. Migas berkomitmen

untuk pengalokasian tambahan gas bumi yang berasal dari lapangan Deep

Water (Chevron), lapangan SangaSanga CBM (Vico), dan sumber gas bumi

lain di wilayah Kaltim; c) Pada tanggal 20 Juni 2011 juga telah

ditandatangani kontrak pembangunan pabrik Kaltim-5 antara PT. Pupuk

Kaltim dengan pihak PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT) dan Toyo Engineering

Corporation (TEC) Jepang. Effective date kontrak telah terlaksana pada

2.Analisis Kinerja

Program Prioritas

Prioritas Nasional

1. Revitalisasi Industri Pupuk



tanggal 14 September 2011 dan Kick Off Meeting tanggal 15 September

2011. Saat ini sedang berlangsung Basic Engineering di Korea Selatan. Waktu

pembangunan pabrik Kaltim-5 diperkirakan selama 33 bulan sehingga

pengoperasian pabrik Kaltim-5 dijadwalkan pada tahun 2014.

Revitalisasi pabrik Urea Ammonia II PT. PKG: a) Sudah ditandatangani

Memorandum of Agreement (MoA) antara PT. Petrokimia Gresik dengan

Exxon Mobil untuk alokasi pasokan gas bumi pabrik Urea Ammonia II sebesar

85 MMSCFD dari lapangan gas Cepu; b) Telah ditunjuknya PT. Pertamina EP

Cepu sebagai operator lapangan gas Cepu, maka telah dilakukan

koordinasi dengan pihak PT. Pertamina EP Cepu untuk menindaklanjuti MoA

menjadi NGSPA.

Pembangunan Pabrik Pupuk NPK: a) Mulai tahun 2011 telah beroperasi

pabrik Pupuk NPK Fuse Granulation PT. Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan

Timur. Kapasitas 2 x 100.000 ton NPK pertahun dengan bentuk granular satu

butiran; b) Telah beroperasi pabrik Pupuk NPK Phonska IV PT. Petrokimia

Gresik di Gresik, Jawa Timur kapasitas 600.000 ton NPK pertahun; c) Telah

dilakukan fasilitasi pengamanan bahan baku pupuk NPK melalui penjajagan

kerjasama pasokan bahan baku Kalium dengan Belarusia.

b) Kemajuan peta potensi bahan baku pupuk organik di 100 Kabupaten/Kota sebesar

25% di tahun 2011.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2010, dimana pada

tahun 2010 telah dilakukan pemetaan bahan baku pupuk organik di 41

Kabupaten/Kota yang tersebar di 17 Propinsi. Sedangkan pada tahun 2011

telah dilakukan pemetaan potensi bahan baku pupuk organik di 70

Kabupaten/Kota yang tersebar di 18 propinsi.

Gambar 3.2

Extension Pabrik

Pupuk Kaltim 4



a) Saat ini terdapat 67 calon investor dengan total

areal permohonan perkebunan tebu seluas 2,11 juta

Ha, namun yang sudah diproses di Kementerian

Kehutanan sebanyak 15 investor dimana sebanyak 9 perusahaan dengan

luas areal 308.128 Ha dalam tahap permohonan dan sebanyak 5

perusahaan dengan luas areal 142.590 Ha dalam tahap persetujuan prinsip.

b) Telah direalisasikan bantuan keringanan pembiayaan mesin/peralatan di

7 Perusahaan Gula (PTPN VII, IX, X, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2) dengan

total 46 Pabrik Gula dengan nilai bantuan Rp. 47,88 Miliar dan nilai investasi

mencapai Rp. 679 Miliar. Mesin/peralatan yang dibantu melalui skema ini

telah dimanfaatkan pada musim giling 2011.Dengan adanya bantuan

keringanan pembiayaan mesin/peralatan tersebut diharapkanterjadi

peningkatan kapasitas giling dari 116.260 TCD menjadi 123.724 TCD atau naik

sebesar 6,42 persen. Peningkatan rendemen dari 5,84 persen menjadi

6,69 persen.

c) Bantuan langsung mesin/peralatan 2011 diberikan kepada 6 Perusahaan

Gula ((PTPN II, IX, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2) dengan total. Bantuan

langsung mesin/peralatan Pabrik Gula tahun 2011 terdiri dari 3 (tiga)

kategori, yaitu:

(1) Peralatan Analisa Rendemen Individu (ARI) dalam bentukAutomatic

Digital Polarimeter sebanyak 18 unit untuk 17 Pabrik Gula, dalam rangka

tranparansi perhitungan rendemen antaraPG dan petani tebu.

(2) High Grade Centrifuge (HGC) sebanyak 11 unit untuk 7 Pabrik Gula dan

Low Grade Centrifuge (LGC) sebanyak 10 unit untuk 6 Pabrik Gula,

dalam rangka peningkatan mutu gula.

(3) Cane Bagasse Dryer sebanyak4 unit,yang masing-masing dilengkapi

dengan moister analyser, untuk 4 Pabrik Gula (PG. Kedawung, PG.

Krebet 2, PG. Sragi, dan PG Rendeng), dalam rangka peningkatan

efisiensi energi.

d) Telah selesai dilakukan Audit Teknologi terhadap 10 PG existing terpilih (PG

Tasikmadu, PG Sragi, PG Ngadiredjo, PG Lestari, PG Wonolangan, PG

Gending, PG Jatitujuh, PG Rejo Agung Baru, PG Pagottan, dan PG

Karangsuwung).

2. Revitalisasi Industri Gula



e) Bantuan langsung mesin/peralatan kepada PG Meritjan (PTPN X) tahun

2010, telah berhasil meningkatkan kemampuan produksi PG sebesar 26 %dari

23.617 ton (2010) menjadi 29.725,50 ton (2011).

a) Untuk program restrukturisasi, pemohon yang

mendaftar sampai dengan penutupan

pendaftaran Program Tahun 2011 sebanyak 175

perusahaan dengan rincian peserta Industri TPT sebanyak 149 perusahaan

(86 diantaranya masuk dalam waiting list) dan peserta industri alas kaki serta

penyamakan kulit sebanyak 26 perusahaan (16 diantaranya masuk dalam

masuk waiting list);

b) Perkembangan terakhir pelaksanaan Program Tahun 2011 sampai

dengan tanggal 29 November 2011 adalah sebagai berikut:

(1) Jumlah perusahaan yang telah disetujui KPA dan dan dapat dicairkan

ke KPPN sebanyak 125 perusahaan industri TPT, alas kaki dan

penyamakan kulit dengan total investasi sebesar Rp 1,55 triliun dan nilai

bantuan Rp 147,52 Milyar,

(2) Dari 175 perusahaan yang mendaftar, peserta waiting list yang tidak

dapat diproses permohonannya karena anggaran sudah tidak

mencukupi adalah 45 perusahaan Industri TPT, Alas Kaki dan

Penyamakan Kulit dengan perkiraan nilai bantuan sebesar Rp 78,51

Milyar.

3. Revitalisasi Industri Tekstil dan Alas Kaki

Gambar 3.3

Pabrik Gula Rafinasi





dengan revitalisasi industri tekstil dan alas kaki adalah

sebagai berikut:

a) Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka melalui Restrukturisasi

Mesin/Peralatan ITPT dan IAK

Untuk program restrukturisasi, pemohon yang mendaftar sampai dengan

penutupan pendaftaran Program Tahun 2011 sebanyak 175 perusahaan

dengan rincian peserta Industri TPT sebanyak 149 perusahaan (86

diantaranya masuk dalam waiting list) dan peserta industri alas kaki serta

penyamakan kulit sebanyak 26 perusahaan (16 diantaranya masuk dalam

masuk waiting list).

Perkembangan terakhir pelaksanaan Program Tahun 2011 sampai dengan

tanggal 29 November 2011 adalah sebagai berikut:

(1) Jumlah perusahaan yang telah disetujui KPA dan dan dapat dicairkan

ke KPPN sebanyak 125 perusahaan industri TPT, alas kaki dan

penyamakan kulit dengan total investasi sebesar Rp 1,55 triliun dan nilai

bantuan Rp 147,52 Milyar,

(2) Dari 175 perusahaan yang mendaftar, peserta waiting list yang tidak

dapat diproses permohonannya karena anggaran sudah tidak

mencukupi adalah 45 perusahaan Industri TPT, Alas Kaki dan

Penyamakan Kulit dengan perkiraan nilai bantuan sebesar Rp 78,51

Milyar.

b) Pengembangan Klaster Industri TPT dan Industri Alas Kaki

(1) Jumlah perusahaan mengikuti dan disetujui pada program

Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT, Alas Kaki dan Penyamakan

Kulit sebanyak 125 perusahaan dengan total investasi sebesar Rp 1,55

triliun dan nilai bantuan Rp 147,52 Milyar,

(2) Telah dilaksanakan berbagai pelatihan bagi SDM industri TPT

sebanyak 650 orang dan telah dilatih calon TKI yang gagal

berangkat sebanyak 3000 orang di kantong-kantong penghasil TKI

dengan rincian 1530 orang di Jawa Tengah , 990 orang di jawa barat

dan 480 orang di jawa timur.

4. Revitalisasi Industri Tekstil dan Alas Kaki



(3) Telah dilaksanakan Penyusunan Peraturan Menteri dan Juknis SNI

Wajib Produk Tekstil dan Aneka dan disosialisasikannya SNI wajib bagi

produk TPT dan Aneka dalam rangka perlindungan dan penguatan

industri dalam negeri.

(4) Telah dilaksanakan upaya penguatan Standar produk dan Tenaga

Kerja ITPT dan Aneka melalui Penyusunan RSNI (22 judul), RSKKNI (3

judul) industri TPT dan Aneka dan fasilitasi perusahaan dalam

penggunaan standar-standar internasional sebanyak 8 perusahaan.

(5) Terlaksananya fasilitasi pameran di dalam negeri (Gelar Produk

Sepatu dan Kulit tanggal 28 April s/d 1 Mei, pameran Inatex tanggal

27-30 April, pameran di Plasa Industri tanggal 5-8 Juli dan pameran

yang akan difasilitasi antara lain pameran TEI 2011, pameran Yogya

Fashion Week dan pameran di Semarang dan Terlaksananya fasilitasi

pameran di luar negeri diadakan di Thailand (20-24 April), pameran

GDS di Jerman (8-13 September) dan pameran yang akan difasilitasi

antara lain pameran Intertextile Shanghai (18-21 Oktober),

Guangzhou China (27-30 Oktober), Hongkong (22-23 Oktober).

Telah dilaksanakan upaya-upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif

melalui berbagai kegiatan dan program.

Utilisasi kapasitas produksi semen sebesar 88,5 persen

dan terjadi peningkatan jumlah populasi industri

bahan bangunan dan konstruksi, yaitu

pembangunan pabrik semen baru di Grobogan, Jawa Tengah. Selain itu

telah dilaksanakan MoU pembangunan pabrik semen baru antara

Kementerian Perindustrian dengan Anhui Conch Cement Co. Ltd (rencana

membangun pabrik semen di Kalimantan dan Papua), serta rencana

pembangunan pabrik semen terintegrasi yang dimulai dengan

pembangunan packing plant semen di Ciwandan, Banten oleh PT. Gama

Group.

Realisasi perluasan pabrik keramik PT. Arwana Citramulia telah terlaksana

dan jumlah Entitas kolaborasi klaster industri semen dan industri keramik

sebanyak 104 telah tercapai. Entitas Industri Semen di Sumatera Barat

sejumlah 33 Industri Kecil dan Menengah dengan penyerapan tenaga kerja

5. Revitalisasi Industri Semen



sebesar 49.200 orang (Sumber: Laporan Akhir Implementasi dan Penguatan

Kolaborasi Klaster Industri Pengolahan Semen di Sumatera Barat: 2010).

Realisasi pembangunan 1 Unit pengantongan semen di Sorong, Papua Barat

oleh PT. Semen Gresik direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan

tahun 2012. Realisasi pembangunan pabrik semen baru oleh PT. Semen

Gresik (Tuban IV) dan PT. Semen Tonasa (Tonasa V) dengan kapasitas

masing-masing 2,5 juta metrik ton per tahun yang direncanakan mulai

beroperasi pada pertengahan tahun 2012. PT. Semen Padang akan memulai

pembangunan pabrik baru (Indarung VI) dengan kapasitas 2,5 juta ton per

tahun yang direncanakan selesai pada tahun 2014.



dengan revitalisasi industri petrokimia adalah sebagai

berikut:

a) Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan petrokimia

(1) Ada 3 (tiga) pusat Klaster industri petrokimia yaitu Banten, Jawa Timur

dan Kalimantan Timur. Banten merupakan pusat klaster industri

petrokimia berbasis olefin, Jawa Timur sebagai pusat klaster industri

petrokimia berbasis aromatik dan Kalimantan Timur sebagai pusat

klaster industri petrokimia berbasis methane (C-1). Sebuah klaster

terdiri dari industri inti, industri pendukung dan industri penunjang.

(2) Jumlah industri petrokimia pada masing-masing klaster yaitu Klaster

Banten terdapat 56 perusahaan, Klaster Jawa Timur terdapat 24

Perusahaan dan Klaster Kalimantan Timur terdapat 15 Perusahaan.

Selain industri kimia, juga ada industri pendukung dan industri

6. Revitalisasi Industri Petrokimia

Gambar 3.4

Pabrik Semen

Padang



penunjang antara lain industri permesinan, industri otomotif, industri

komponen, industri peralatan listrik, industri farmasi, industri karet

sintetis, industri serat sintetis, dll.

b) Koordinasi pengamanan bahan baku untuk industri migas

Kebutuhan nafta PT. Chandra Asri sebesar 1,7 juta ton/tahun dipenuhi dari

impor, kebutuhan kondensat PT. TPPI sebesar 100.000 barrel/hari, sebesar

±60 persen dipasok dari produksi dalam negeri dan sisanya impor,

kebutuhan gas bumi sebagai bahan baku industri pupuk sebesar 799,2

mmscfd. Akan tetapi kontrak pasokan gas sampai saat ini sebesar 674,0

mmscfd, tidak termasuk PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) yang

memperoleh pasokan gas melalui pembelian dengan kontrak 1 tahun.

Sehingga pemenuhan pasokan bahan baku gas untuk industri pupuk

sebesar 84%.

c) Subsidi bunga

Pemberian subsidi bunga dilakukan kepada investasi baru, yaitu

pembangunan refinery (kilang minyak). Pada tahun 2011 sedang

dilakukan penyusunan DED pembangunan refinery di Jawa Timur dengan

hasil sementara penentuan lokasi di Tuban dan pasokan minyak mentah

dari Aramco (Arab Saudi). Sehingga pada tahun 2011 belum dapat

melakukan pemberian subsidi bunga pada investasi baru.

d) Penyusunan model pemberian insentif untuk pengembangan industri petrokimia.

Pada tahun 2011 dilakukan kegiatan Penyusunan model pemberian

insentif untuk pengembangan industri petrokimia dengan keluaran

Gambar 3.5Menteri Perindustrian menekan tombol sirene pada peresmian pabrik PT Multi Nitrotama Kimia – 2 yang memproduksi amonium nitrat di Cikampek 3 Oktober 2011



berupa Laporan Penyusunan model pemberian insentif untuk

pengembangan industri petrokimia.

e) Pembangunan center of excellence klaster industri petrokimia

Pada tahun 2012 akan dilakukan pembangunan Center of Excellence

Industri Petrokimia di Banten dengan pelaksanaan secara multiyears.

Pembangunan dilakukan berdasarkan hasil DED Center Of Excellence

Industri Petrokimia yang dilakukan tahun 2011. Sehingga dengan

selesainya Dokumen DED Center Of Excellence Industri Petrokimia

kemajuan pembangunan Center Of Excellence Industri Petrokimia di

tahun 2011 di estimasi mencapai 30 persen.



dengan revitalisasi industri pupuk adalah sebagai

berikut:

a) Industri Padat Karya

Industri Padat karya meliputi: Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Alas

Kaki dan Industri Furniture. Industri TPT dan Industri alas kaki telah dijelaskan

pada bab terdahulu sehingga yang dijelaskan pada bagian ini adalah

yang terkait dengan kinerja industri furniture.

Prioritas Kementerian

1. Pengembangan Klaster Industri Prioritas

Gambar 3.6Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat seusai membuka Pameran dan Seminar Bangun Indonesia dengan Produk Nasional ber-SNI



(1) Telah dibangunnya terminal kayu di Kendal-Jawa Tengah guna

pengamanan pasokan bahan baku kayu/rotan.

(2) Meningkatnya kompetensi 326 orang dibidang desain dan teknologi

proses furniture di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pidie-Aceh, Katingan-

Kalimantan Tengah dan Palu.

(3) Diharapkan hasil dari kompetisi/lomba desain furnitur dapat diproduksi.

(4) Telah dilakukan promosi dan pameran dalam rangka pengembangan

Pasar furnitur kayu/rotan didalam negeri maupun diluar negeri.

b) Industri Kecil dan Menengah

(1) Telah dilakukan pembinaan terhadap 68 sentra IKM fesyen,

kerajinan, batu mulia, keramik dan minyak atsiri.

(2) Terselenggaranya promosi dan pameran IKM di dalam negeri

sebanyak 10 kali dan partisipasi pameran di luar negeri sebanyak 4 kali

(3) Telah dilatih sebanyak 605 orang di bidang teknologi produksi,

disain dan mutu IKM, teknik casting dan desain perhiasan, uji kadar

perak, pelatihan teknis Good Agricultural Practicess (GAP) dan

Good Manufacturing Process (GMP), 145 orang di bidang garmen,

alas kaki, makanan di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,

Yogyakarta dan Jawa Timur, baik sebagai tenaga kerja maupun

calon wirausaha baru sebagai antisipasi moratorium pengiriman

TKI ke luar negeri.

(4) Bantuan alat kepada 15 sentra dan 3 UPT di seluruh Indonesia.

(5) Berkembangnya OVOP IKM fesyen, kerajinan, batu mulia, keramik

dan minyak atsiri sebanyak 20 provinsi yaitu Provinsi Bali, Sumatera

Utara, Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,

Gambar 3.7Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat Mendengarkan Penjelasan tentang Produk Rotan Produksi AIDA Rattan di Cirebon 19 Juli 2011



Sulawesi Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Papua,

Maluku Utara dan Gorontalo

(6) Terealisasinya penyaluran KUR di IKM sampai dengan September

2011 sebesar Rp. 13,3 miliar dari total penyaluran KUR sebesar Rp.

560,4 miliar, sehingag kontribusi penyerapan KUR oleh IKM sebesar

2,38%.

c) Industri Barang Modal

Industri Padat karya meliputi: Industri Penghasil Barang Modal (Industri

Permesinan termasuk Listrik) dan Industri Perkapalan. Hasil-hasil yang

telah dicapai untuk industry barang modal adalah:

(1) Fasilitasi pembangunan PLTU Batubara skala kecil di 70 lokasi di

luar jawa bali oleh PT. PLN. dilaksanakan oleh Engineering

Procurement and Construction (EPC) nasional sebagai main

contractor, antara lain: telah ditetapkan boiler harus dipasok oleh

industri boiler dalam negeri.

Gambar 3.8

Program Bantuan

KUR untuk Usaha

Batik

Gambar 3.9

Piala Anugerah Cinta

Karya Bangsa kepada

Kementerian

Perindustrian Peringkat 2

Penghargaan

Peningkatan P3DN dalam

pengadaan barang dan

jasa



(2) Telah mampu diproduksinya turbin dan pompa air untuk PLTU 100

MW, trafo 500 kV, Gas Insulated Switchgear (GIS) 500 kV di dalam

negeri.

(3) Terlaksananya bantuan mesin peralatan untuk PT. Barata

Indonesia dan PT. Boma Bisma Indra dalam rangka mendukung

restrukturisasi pabrik gula dalam negeri.

(4) Dikembangkannya reverse engineering low grade centrifugal

sebagai wujud kolaborasi antara akademisi, pemerintah dan

pelaku usaha, disamping prototipe mesin pembuat dry ice.

(5) Terjadi peningkatan utilisasi kapasitas produksi pada tahun 2010 -

2011untuk industri alat berat, industri trafo, industri mesin perkakas,

industri mesin peralatan pabrik (utilisasi menjadi ± 80%).

(6) Pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional

melalui pengembangan prototype desain kapal patroli 42 M.

(7) Meningkatnya 220 orang SDM pengelasan kapal, bawah air,

pelatihan desain kapal, pelatihan coating dan reparasi kapal

(8) Penambahan investasi baru di bidang industri pekapalan sebesar

Rp. 770,8 milyar di Lamongan, Lampung, Jakarta dan Banten.

(9) Telah siap operasionalnya lapangan fabrikasi PT. Saipem Indonesia

di Kepulauan Karimun dimana nilai investasi pembangunan

galangan mencapai USD 450 juta dengan kapasitas produksi

direncanakan 35.000 ton/tahun yang dimulai tahun 2008.

(10) Terlaksananya pemberian BMDTP bagi industri-industri perkapalan

dalam negeri melalui PMK No.109/PMK.011/2011 yang terbit di

bulan September 2011, pagu yang dialokasikan untuk sektor

Gambar 3.10

Menteri Perindustrian

Mohamad S. Hidayat

memberikan sambutan

pada peresmian pabrik

mesin kontruksi

PT. Sumitomo S. H. I

di kawasan industri

KICC – Karawang

15 September 2011



industri perkapalan sebesar Rp.20,04 milyar dimana hingga

Nopember 2011 telah masuk RIB impor sebesar Rp.1,82 milyar.

(11) Pertumbuhan industri perkapalan pada tahun 2011 meningkat

sebanyak 8,84 persen, ekspor kapal sebesar USD 660.83 juta.

Sedangkan Impor kapal sebesar USD 126.47 juta dan kapasitas

produksi industri perkapalan nasional untuk bangunan baru

sebesar 650.000 DWT dan reparasi kapal sebesar 10.000.000 DWT.

(12) Tenaga kerja yang terserap di Industri Perkapalan kurang lebih

45.000 orang.

d) Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Industri Padat karya meliputi: industry kelapa sawit, industry hilir karet,

industry hilir kakao, industry hilir baja, industry rumput laut. Hasil-hasil

yang telah dicapai adalah:

(1) Telah ditetapkan Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM)

menjadi satelit program MP3EI Indonesia Bagian Barat yang telah

dicanangkan Presiden RI tanggal 27 Mei 2011 dan siap diresmikan

pada awal tahun 2012.

(2) Telah diselesaikannya perluasan kapasitas pabrik kelapa sawit Sei

Mangkei dari semula 30 Ton/Jam TBS menjadi 75 Ton TBS/jam.

(3) Fasilitasi Pembangunan pabrik Palm Kernel Oil (PKO) dan

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBS) telah memasuki tahap

akhir (siap diresmikan Awal 2012)

Gambar 3.11

Dock perkapalan

milik PT. PAL di

Semarang



(4) Telah tersusunnya matriks kebutuhan infrastruktur Klaster Sei

Mangkei – Sumut, Dumai – Kuala Enok Riau, dan Maloy Kaltim hasil

koordinasi lintas instansi sebagai dasar pembangunan infrastruktur

oleh instansi pembina teknis.

(5) Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2011 (PMK

128/2011) untuk menjamin pasokan bahan baku bagi industri

dalam negeri dan meningkatkan iklim investasi industri hilir.

(6) Telah dilakukan Promosi Investasi Industri Hilir Kelapa Sawit di

Amerika Serikat, Asia (Dubai Annual Investment Meeting), dan

dalam negeri (Jakarta dan Medan)

(7) Masuknya investasi industri hilir skala besar lebih dari 20 Triliun

Rupiah setelah penerbitan PMK 128/2011.

(8) Meningkatnya utilisasi kapasitas produksi industri fraksionasi melalui

ketersediaan bahan baku.

(9) Masuknya PT. Ferrostaal Indonesia dan sebuah perusahaan dari

Eropa untuk membangun pabrik di Kawasan Industri Sei Mangkei.

(10) Telah berpartisipasi aktif pada kegiatan Sub Working Group of

Palm Oil untuk menangkal dampak negative campaign industri

palm oil di Indonesia.

(11) Berkembangnya industri barang karet komponen otomotif yang

high precision sehingga mampu mensuplai OEM permintaan

principal.

(12) Tersusunnya kajian pengembangan industri karet terpadu di Sei

Bamban sebagai kelanjutan MP3EI

(13) Adanya investasi barang karet (ban roda 2) di Cikampek.

(14) Bantuan Peralatan Pengolahan Barang Karet di Sumatera Selatan,

Jambi dan Kalimantan Barat

(15) Peresmian kebangkitan kakao nasional pada tanggal 24 Juni 2011

dengan meresmikan 14 pabrik diantarannya : PT.General Food

Industries, PT.Bumitangerang Mesindotama, PT.Cocoa Ventures

Indonesia, PT.Teja Sekawan Cocoa Industries, PT. Kakao Mas

Gemilang, PT.Sekawan Karsa Mulia, PT. Asia Cocoa Indonesia,

PT.Maju Bersama Cocoa Industries, PT.Kopi Jaya Cocoa,

PT.Budidaya Kakao Lestari, PT.Jaya Makmur Hasta dan PT.Unicom

Kakao Makmur Sulawesi.



(16) Dalam rangka peningkatan kapasitas industri, PT. Cocoa Venture

memerlukan listrik 865 Kva dan pada saat ini telah dilaksanakan

proses penyambungan daya oleh PLN.

(17) Melakukan Pelatihan keterampilan pengolahan berbasis cokelat

dan Pelatihan pengolahan cokelat untuk mempersiapkan menjadi

wirausaha bagi 36 orang tenaga kerja yang terkena moratorium

yang dilakukan di Chocolate School dan Chocolate Academy.

(18) Mengusulkan Penurunan Tarif Bea Masuk Mesin untuk mesin

pengolah kakao ukuran besar,

(19) Menyusun pedoman pengawasan untuk SNI kakao bubuk (SNI

3747-2009) baik yang diproduksi maupun yang beredar

dipasaran.

(20) Dengan adanya beberapa industri kakao yang sempat mati suri

dan saat ini beroperasi kembali yaitu: PT Effem Indonesia, PT Jaya

Makmur Hasta, PT Unicom Kakao Makmur Sulawesi, PT Davomas

Abadi, PT Maju Bersama Cocoa Industri.

(21) Disamping 5 pabrik yang beroperasi, ada beberapa perusahaan

yang melakukan perluasan diantaranya: PT. General Food

Industry, PT. Bumitangerang Mesindotama, PT. Cocoa Ventures

Indonesia, PT.Teja Sekawan, PT.Kakao Mas Gemilang, PT. Gandum

Mas Kencana, PT. Freyabadi Indotama dan PT. Sekawan Karsa

Mulia. Jumlah kapasitas produksi dari lima perusahaan tersebut

meningkat dari dari 188.875 ton menjadi 281.950 ton.

(22) Pada tahun 2011 ini, terdapat investasi baru yaitu PT. Asia Cocoa

Indonesia, yang merupakan perluasan dari perusahaan

Gambar 3.12

Pabrik Palm Kernel

Oil Kawasan Industri

Sei Mangkei,

PTPN-III, Simalungun

Sumatra Utara



pengolahan cokelat Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn, Bhd

di Malaysia dengan kapasitas produksi mencapai 60.000

ton/tahun yang akan ditingkatkan menjadi 120.000 ton/tahun

pada bulan Maret 2012 dengan investasi sekitar US$ 24 juta.

(23) Pembangunan pabrik baru oleh PT. Nestle Indonesia salah satu

industri pengguna produk kakao (makanan bayi cerelac, bubuk

milo dansusu bubuk dancow) dengan kapasitas produksi

mencapai 65.000 ton/tahun dengan total investasi Rp. 4,8 Triliun di

Pasuruan dan Karawang.

(24) Fasilitasi Rencana pembangunan pabrik pengolahan kakao di

Sulawesi Selatan oleh PT. Cargill Indonesia dengan rencana

investasi sebesar Rp. 1 Triliun yang akan dimulai pembangunan

pada Juni 2012 dan selesai Juni 2013 dengan memproduksi 70- 80

jenis produk kakao olahan kualitas tinggi.

(25) Koordinasi pelaksanan Pencanangan Gerakan Peningkatan

Konsumsi Kakao dan Cokelat Nasional bulan Desember 2011.

(26) Pada tahun 2011 investasi industri material dasar logam

mengalami peningkatan, hal ini dipicu oleh iklim usaha yang

kondusif serta promosi yang dilakukan oleh pemerintah untuk

menarik investor asing maupun dalam negeri. Beberapa investasi

baru yang bergerak di bidang industri material dasar logam

antara lain: PT Indoferro yang menghasilkan baja kasar (pig iron),

PT Indoaluminium Intikarsa Industri yang menghasilkan aluminium

sheet dan aluminium foil, PT Pangeran Karang Murni yang

melakukan perluasan dengan membangun pabrik baru di Gresik,

Jawa Timur yang menghasilkan billet, PT Indotama Ferro Alloys

Gambar 3.13

Gulungan Baja

Produksi PT.

Krakatau Steel



yang menghasilkan ferro manganese dan ferro silicone, serta

beberapa perusahaan lain yang menanamkan investasinya baik

di bidang ferro maupun non ferro.

(27) Pengembangan klaster industri besi-baja dalam rangka

membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Hasil yang

telah dicapai antara lain: terwujud sinergi diantara stakeholder

sebagai dampak dari dilakukannya beberapa kali Forum

Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Klaster Industri Besi-Baja

khususnya dalam rangka penguatan struktur dan daya saing

industri besi-baja, Tersusunnya rencana awal penyusunan Detail

Engineering Design (DED) Kawasan Industri Berbasis Besi-Baja.

e) Industri Pertumbuhan Tinggi

Industri Padat karya meliputi: industry otomotif, industry elektronika dan

industry telematika. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah:

(1) Peningkatan investasi baru pada industri otomotif oleh 4 (empat)

Perusahaan yang melakukan investasi di sektor otomotif dan

industri komponen dengan nilai investasi sebesar USD 21,7 juta dan

Rp. 91,1 miliar.

(2) Perluasan investasi meningkat dengan nilai sebesar USD 1,033

miliar dan Rp. 3,6 Trilliun untuk peningkatan kapasitas produksi dari

9 Perusahaan yang bergerak pada Industri KBM Roda-4 serta

Industri komponen KBM Roda-4 dan Roda-2.

(3) Peningkatan total tenaga kerja untuk KBM R4 sebanyak 645.500

orang yang terdistribusi untuk industri perakitan sebanyak 27.000

orang, industri komponen TIER 1 sebanyak 42.000 orang, industri

Gambar 3.14

Pabrik Krakatau

Steel Cilegon



komponen TIER 2 dan 3 sebanyak 27.500 orang, Outlet, Bengkel &

Suku Cadang Resmi (Authorised Sales Service dan/atau Spare

Parts) sebanyak 220.000 orang, dan Outlet, Bengkel & Suku

Cadang Tidak Resmi (Non-Authorised Sales Service dan/atau

Spare Parts sebanyak 330.000 orang.

(4) Peningkatan total tenaga kerja untuk KBM R2 sebanyak 495.500

orang yang terdistribusi untuk industri perakitan sebanyak 27.600

orang, industri komponen TIER 1 sebanyak 52.500 orang, industri

komponen TIER 2 dan 3 sebanyak 15.500 orang, Outlet, Bengkel &

Suku Cadang Resmi (Authorised Sales Service dan/atau Spare

Parts) sebanyak 350.000 orang, dan Outlet, Bengkel & Suku

Cadang Tidak Resmi (Non-Authorised Sales Service dan/atau

Spare Parts) sebanyak 50.000 orang.

(5) Peningkatan produksi, penjualan, dan ekspor pada industri

otomotif.

(6) Terdapat 248 perusahaan dengan nilai investasi sebesar

US$ 660.054 juta, menyerap tenaga kerja sebanyak 202.794 orang.

(7) Ekspor terbesar produk elektronika disumbang oleh perusahaan-

perusahaan multinasional dari Jepang dan Korea seperti

Panasonic, Sanyo, LG, Samsung, Toshiba, Sharp, dan JVC.

(8) Ekspor produk industri elektronika tahun 2010 sebesar US$ 7,85 miliar

dan pada Tahun 2011 sampai dengan bulan Mei sebesar

US$ 3,88 miliar. Negara tujuan utama: yaitu Singapura, Jepang,

Amerika, Hongkong, China, Jerman, Belgia dan Korea Selatan.

(9) Panasonic Manufacturing Indonesia telah dipilih sebagai basis

produksi untuk kulkas satu pintu di ASEAN oleh perusahaan

induknya sedangkan LG Indonesia telah di jadikan basis produksi

kulkas, khususnya untuk mengisi pasar Australia, Kuba dan Rusia.

Gambar 3.15

Mahator Unyil,

Kendaraan Niaga

Mungil untuk

Wilayah Pedesaan



(10) Total nilai penjualan produk-produk elektronika konsumsi hingga

bulan September 2011 sebesar Rp. 16,1 trilyun dengan

peningkatan sebesar 22 persen dibandingkan periode yang sama

pada tahun 2010.

(11) Sebagai implementasi dari kesepakatan Indonesia dalam

menghadapi ASEAN Harmonization Electric and Electrical

Equipment Regulatory Regime-Mutual Recognition Agreement

(AHEEERR-MRA) pada 1 Januari tahun 2011, telah dilakukan

ratifikasi dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.

02 tahun 2011 tentang Tatacara Pengakuan terhadap Sertifikat

Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian

Kesesuaian di Negara- Negara ASEAN serta dilakukan penguatan

terhadap infrastruktur/lab uji komponen elektronika di Batam,

Peningkatan kapasitas Lab Uji Milik Pemerintah (B4T Bandung dan

Baristand Surabaya).

(12) Dalam rangka peningkatan daya saing industri elektronika telah

ditetapkan dan diberlakukan 3 (tiga) SNI produk elektronika

menjadi SNI wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian

No. 84/M-IND/PER/2010 tanggal 3 Agustus 2010 meliputi: audio

video (TV-CRT) SNI 04-6253-2003, setrika listrik SNI 04-6292.2.2-2003,

dan pompa air SNI 04.6292.2 41-2003.

(13) Industri telematika diarahkan untuk menumbuhkan sentra-sentra

industri dan pusat inkubasi telematika regional. Pasar telematika

Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan (data IDC) mencapai

Rp. 82,6 triliun yang mencakup jasa TI (6,9 persen), pasar software

sebesar (3,6 persen) dan Hardware (89,5 persen). Investasi industri

telematika Indonesia sampai tahun 2011 telah mencapai

Rp. 35 Triliun.

(14) Ekspor produk telematika tahun 2010 sebesar US$ 2,59 miliardan

nilai impor sebesar US$ 6,95 miliar, pada Tahun 2011 ekspor sampai

dengan bulan Mei sebesar US$ 1,11 miliar.

(15) Neraca perdagangan industri telematika masih terlihat adanya

ketergantungan yang tinggi akan impor produk. Namun demikian

potensi pasar dalam negeri telah menjadikan Indonesia sebagai

basis produksi untuk pasar regional/global seperti industri printer.



Pengukuran kinerja Kementerian Perindustrian dalam

pencapaian kinerja sasaran seperti yang telah

direncanakan direncanakan dalam Rencana Strategis, Rencana

Kinerja Tahunan yang kemudian ditetapkan sebagai

perjanjian kontrak seperti dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2011

mencakup pengukuran kinerja sasaran dalam persepktif pemangku

kepentingan (stakeholder) dan perspektif pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi).

Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif stakeholders

mempunyai 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja utama,

yaitu:

Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah

dari hasil produksi yang merupakan selisih antara nilai

output dengan nilai input. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui


a. Laju pertumbuhan industri dengan target pada tahun 2011 sebesar

6,10 persen

b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target

pada tahun 2011 sebesar 23,39 persen.

Laju pertumbuhan industri, diukur melalui pertumbuhan nilai tambah dihitung

dengan melihat tingkat pertumbuhan rata-rata sektor industri sesuai data dari

Gambar 3.16

Presiden SBY

bersama Menperin

MS. Hidayat ke

pabrik PT. Sanyo

Jaya Component

Indonesia Bekasi

3.Analisis Kinerja

SASARAN Tahun 2011


1. Tingginya nilai

tambah industri



BPS. Untuk setiap sektor akan mengikuti dengan mencantumkan nilai

pertumbuhan dalam persentase masing-masing jenis industri dan data

diperoleh dari BPS dengan target 6,10 persen.

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional, diukur melalui

besaran persentase kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional

dengan target 23,39 persen.

Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat

pada tabel 3.6.

Tabel. 3.6

Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri

Sasaran Strategis

IKU2010 2011

SatuanCapaian Target Realisasi Capaian

Tingginya Nilai Tambah Industri

Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah

102 6.10 6.83 111.97 Persen

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

90.09 23.39 20.92 89.44 Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2010, indikator laju pertumbuhan industri yang memberikan

nilai tambah mengalami peningkatan sebesar 9,77 persen, sedangkan untuk

kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional mengalami penurunan

sebesar 0,72 persen.

Nilai capaian tingginya nilai tambah industri mencapai 111,97 persen

merupakan merupakan dampak dari sejumlah sasaran yang telah dicapai

oleh Kementerian Perindustrian melalui rangkaian kinerja di tahun 2010 dan

2011. Upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian guna mencapai target

tingginya nilai tambah industri dan kotribusi industri manufaktur terhadap PDB

nasional diantaranya adalah melalui revitalisasi dan penumbuhan basis industri

manufaktur, industri agro, dan industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Revitalisasi ini diantaranya diupayakan melalui restrukturisasi industri,

penambahan dan peremajaan mesin/peralatan industri, peningkatan utilisasi

kapasitas industri dengan pengembangan klaster industri, fasilitasi dan

koordinasi. Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan iklim usaha



dalam rangka mempertahankan investasi industri yang ada dan

mengembangkan atau menarik investasi baru untuk ditanam pada industri

manufaktur di Indonesia sehinggga terjadi pertumbuhan industri.

Pengembangan iklim usaha ini dilakukan melalui Pemodelan dan analisis

industri, yang ditujukan untuk meningkatkan keputusan dan

mempercepat proses pengambilan keputusan pimpinan dan stakeholder

dalam perumusan bagi sektor industri yang mencakup pengelolaan

rantai pasokan (Supply Chain) dan rantai nilai (Value Chain) untuk

komoditi tertentu, dengan output efektivitas dan efisiensi produksi cabang

industri tertentu untuk meningkatkan daya saing; pengembangan

kebijakan insentif fiskal dan non fiskal bagi sektor industri, yang ditujukan

untuk bagi 75 kelompok industri tertentu; diseminasi atau sosialisasi

kebijakan iklim usaha sektor industri untuk mengoptimalkan kinerja

peraturan sektor industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri;

serta partisipasi aktif pada fora kerjasama internasional di bidang

perdagangan dan industri dan jasa dalam rangka pengembangan iklim

usaha sektor industri.

Tabel. 3.7

Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan bukan Migas (Persen)

LAPANGAN USAHA 2009* 2010** 2011***

1. PERTANIAN, PTERNAKAN, HUTAN& PRIKANAN 3,96 2,99 2,95

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 4,47 3,57 1,36

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 2,21 4,74 6,22

Industri bukan Migas 2,56 5,12 6,83

4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH 14,29 5,33 4,82

5. KONSTRUKSI 7,07 6,95 6,71

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 1,28 8,69 9,18

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 15,85 13,41 10,69

8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH. 5,21 5,67 6,81

9. JASA - JASA 6,42 6,01 6,74

PRODUK DOMESTIK BRUTO 4,63 6,20 6,46

Sumber: BPS diolah Pusdatin Kemenperin Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara; *** Angka sangat sangat sementara.

Berdasarkan data dari laju pertumbuhan PDB pada tahun 2009

sampai dengan tahun 2011, sektor industri pengolahan bukan migas selalu

mengalami peningkatan pertumbuhan dari tumbuh sebesar 2,56 persen pada



tahun 2009 meningkat tumbuh sebesar 5,12 persen pada tahun 2010 dan

meningkat lagi tumbuh sebesar 6,83 persen. Sedangkan untuk nilai kontribusi

sektor industri pengolahan bukan migas, dari tahun 2009 sampai dengan 2011

nilai kontribusi terhadap PDB nasionalnya mengalami penurunan, namun nialai

kontribusi sektor industri pengolahan bukan migas tetap sebagai sektor

penyumbang tertinggi terhadap PDB nasional.

Tabel. 3.8

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan bukan Migas terhadap PDB Nasional

(persen)

LAPANGAN USAHA 2009* 2010** 2011***

1. PERTANIAN, PTERNAKN, HUTAN& PRIKAN

15,29

15,31

14,72

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

10,56

11,16

11,93

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

26,36

24,79

24,28

a. Industri M i g a s

3,74

3,28

3,36

b. Industri bukan Migas 22,61 21,51 20,92

4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

0,83

0,76

0,75

5. KONSTRUKSI

9,90

10,27

10,19

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

13,28

13,71

13,76

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

6,31

6,57

6,61

8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH.

7,23

7,25

7,20

9. JASA - JASA

10,24

10,17

10,55

PRODUK DOMESTIK BRUTO 100,00 100,00 100,00

PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

91,71

92,23

91,48

Sumber: BPS diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara; *** Angka sangat sangat sementara.

Tingginya penguasaan pangsa pasar adalah

tingginya penjualan produk dalam negeri

dibanding seluruh pangsa pasar, sedangkan

penguasaan pangsa pasar luar negeri adalah tingginya nilai ekspor

produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai

ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan.

2. Tingginya penguasaan

pasar dalam dan

negeri



Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri

nasional.

b. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar

dalam negeri

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional,

diukur melalui penghitungan peningkatan nilai ekspor produk industri,

sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor produk industri

saja (belum termasuk jasa ) yang memang masuk di 5 negara tujuan (AS,

Jepang, Uni Eropah, Cina, dan Korsel) dengan target 35 persen.

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar

dalam negeri, diukur melalui nilai perbandingan pangsa pasar produk industri

nasional di dalam negeri terhadap total permintaan pasar dalam negeri

dengan target 60 persen.

Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat

pada tabel 3.9.

Tabel. 3.9

Capaian IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri

Sasaran Strategis

IKU2010 2011


Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional

62.06 35 10.22 29.20 Persen

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

- 60 38.37 63.95 Persen


pencapaian tahun 2010, indikator meningkatnya pangsa pasar ekspor produk

dan jasa industri nasional mengalami penurunan, sedangkan untuk

indikator Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di

pasar dalam negeri yang semula pada tahun 2010 belum bisa diukur, pada

tahun 2011 dapat terukur dengan capaian sebesar 63,95 persen.



Upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian guna mencapai

target tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui

perumusan kebijakan, pelayanan dan fasilitasi, serta pengawasan,

pengendalian dan evaluasi.

Secara garis besar pengembangan pangsa pasar dalam dan luar

negeri ditujukan kepada Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

(P3DN) melalui sosialisasi dan fasilitasi Tim peningkatan penggunaan

produksi dalam negeri di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Sosialisasi

kemampuan industri dalam negeri melalui fasilitasi kepesertaan pameran

baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pencapaian sasaran ini juga

merupakan dampak dari pelaksanaan program inisiatif kesepakatan 3

(tiga) kerjasama investasi Industri dengan Negara India, Korea dan Rusia,

4 (empat) kerjasama internasional dibidang industry, fasilitasi pertemuan

pimpinan kementerian dengan 40 delegasi negara mitra/delegasi asing,

fasilitasi atas 5 (lima) penanganan kasus perusahaan industri yang terkena

tuduhan dumping oleh Negara-negara lain serta tersusunnya 6 (enam)

dokumen rumusan kebijakan masing-masing tentang Safeguards,

Agreement on Anti Dumping dan Agreement on Subsidy and

Countervailing Measures.

Sasaran ini merupakan sasaran yang membuat

faktor-faktor penunjang industri nasional dapat

mendukung tercapainya tujuan industri (faktor

dimaksud adalah dalam hal SDM, industri dan

iklim industri yang dinilai dari berbagai hal seperti: kebijakan/peraturan

yang mengatur industri, pelayanan, fasilitas dalam industri dan lain

sebagainya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja

utama:

a. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industry

b. Indeks Iklim Industri Nasional.

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri, diukur melalui Persentase

pembagian antara Nilai tambah dan jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri

ybs, secara ekstrapolasi dari data 2 tahun lalu yang didekati dengan

3. Kokohnya Faktor-

Faktor Penunjang

Pengembangan Industri



peningkatan persentase pertambahan nilai tambah / jenis industri (data dari

BPS) dengan target 250.000 Rupiah/Tenaga Kerja.

Indeks Iklim Industri Nasional, diukur melalui nilai hasil pengukuran dengan

menggunakan kuesioner. Dijalankan dengan sampling pada masing-masing

industri (kuesioner disiapkan biro perencanaan, tetapi survey dilakukan masing-

masing Dirjen pada perusahaan secara sampling) dengan target indeks 4

(dari skala 1-5).

Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU)

dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel. 3.10

Capaian IKU dari Kokohnya Faktor Penunjang Pengembangan Industri

Sasaran Strategis

IKU2010 2011


Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

84.95 250.000 61.325,80 24.53 Persen

Indeks Iklim Industri Nasional

- 4 4 100.00 Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun

2010, untuk indikator tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

mengalami penurunan, namun untuk indikator indeks iklim industri yang semula

belum bisa diukur, pada tahun 2011 sudah dapat diukur dan mencapai target

sebesar 100 persen.

Upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian guna mencapai

target kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri melalui:

perumusan kebijakan, pelayanan dan fasilitasi, serta pengawasan,

pengendalian dan evaluasi.

Upaya- upaya yang dilakukan guna kokohnya faktor-faktor penunjang

pengembangan industri dan pencapaian yang telah diperoleh antara lain

adalah peningkatan iklim usaha yang kondusif dengan capaian 95 bidang

usaha industri yang mendapatkan fasilitas, pengusulaan insentif yang

mendukung pengembangan industri dengan capaian 18 rekomendasi usulan

insentif bagi sektor industri, permodelan dan analisa industri dengan capaian 1



model sistem pasokan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur

sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik,

penyusunan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan

Pemberdayaan UMKM Kementerian Perindustrian tentang Peningkatan

Efektivitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One

Village One Product - OVOP) dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian

No. 78/M.IND/PER/9/2007, pengakomodasian usulan beberapa sektor industri

(Perkapalan, Komponen Otomotif, Elektronika) untuk mendapatkan fasilitas PPh

(PP No. 1 Tahun 2007 dan PP No. 62 Tahun 2008), serta penerbitan Peraturan

Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha

yang lebih baik guna memberikan kepastian berusaha, khususnya yang

terkait dengan perbaikan infrastruktur, teknologi, permodalan dan

penanganan lingkungan.

Inovasi yang dimaksud adalah kreativitas untuk

menciptakan produk baru sebagai hasil penelitian

dan pengembangan teknologi terapan, dan

penelitian dari berbagai sektor lainnya. Sasaran

strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja

utama:

a. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan

inovatif.

b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

dihitung dari jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah

diterapkan dan dimanfaatkan industri dan telah masuk dalam skala pabrik

dengan target 50 penelitian.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif,

diukur melalui penghitungan jumlah hasil penelitian (khusus yang dikerjakan

oleh BPPI) dengan target 250 penelitian.

Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri, diukur

melalui penghitungan jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah

diterapkan dan dimanfaatkan industri dan telah masuk dalam skala pabrik

dengan target 50 penelitian.

4. Tingginya

kemampuan inovasi

dan Penguasaan

Teknologi Industri



Realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat

dilihat pada tabel 3.11.

Tabel. 3.11

Capaian IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan

Teknologi Industri

Sasaran Strategis

IKU2010 2011



Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif

62.80 250 186 74.40 Persen

Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

198.00 50 19 38.00 Persen


2010, untuk indikator jumlah hasil penelitian dan pengembangan

teknologi industri terapan inovatif mengalami peningkatan menjadi

sebesar 74,40 persen. Namun untuk indikator pemanfaatan hasil

penelitian semakin menurun.

Secara umum terjadi peningkatan realisasi jumlah Hasil Penelitian

dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inovatif dari tahun 2010

sejumlah 157 penelitian menjadi 186 penelitian pada tahun 2011 atau

peningkatan sebesar 8,45 persen.

Menurut hasil evaluasi terhadap penelitian dan pengembangan

teknologi Industri TA. 2010 dan hasil analisis riset desain penelitian TA. 2011

dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program BPKIMI TA 2010 tanggal

5-7 Desember 2010 di Bandung dinyatakan bahwa banyak penelitian

yang bersifat akademis, kurang relevan, merupakan pengulangan dari

penelitian sebelumnya, tidak layak ditulis secara ilmiah, tidak didukung

oleh literatur yang memadai, status penelitian tidak jelas sehingga

hasilnya sulit untuk diterapkan pada industri. Oleh sebab itu, para peneliti

Balai Besar dan Baristand Industri pada awal Tahun Anggaran 2011

banyak melakukan perubahan pada riset desain penelitiannya untuk

menindaklanjuti rekomendasi Tim evaluator tersebut.



Menurut hasil evaluasi terhadap penelitian dan pengembangan

teknologi industri tahun 2011 Balai Besar dan Baristand masih banyak

penelitiannya yang harus ditingkatkan kualitasnya, dan diharapkan dari

mulai apliklatif sampai dengan skala teknoekonomi dapat memenuhi

kebutuhan teknologi dunia usaha sehingga mampu mendorong daya

saing sektor industri. Khusus untuk Baristand Industri dalam menyusun

program agar supaya memperhatikan potensi daerahnya masing-

masing.

Sedangkan nilai capaian indikator pemanfaatan hasil penelitian,

pada tahun 2011 TAPKIN BPKIMI ditargetkan 50 hasil penelitian dan

pengembangan yang dimanfaatkan oleh sektor industri. Hingga akhir

tahun 2011 BPKIMI telah menghasilkan 25 penelitian dan pengembangan

yang telah dimanfaatkan oleh sektor industri terdiri dari:

a. Teknologi Proses Produksi untuk Peningkatan Kualitas Samak Bulu dan

Penyusunan Lay Out Mesin dan Peralatan untuk produk kulit di UD Putra

Sudianto Leather, Yogjakarta;

b. Pengembangan dan penerapan CRB menggunakan PCMs untuk

mempertahankan kesegaran produk di PT. Istana Cipta Sembada;

c. Desain Tungku Pembakaran dan Penyusunan Lay Out Mesin dan

Peralatan untuk produk keramik hias di PT. Burat Kriasta, Jogjakarta

dan UD Kinasih Keramik, Probolinggo, Jatim;

d. Desain Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk produk

kerajinan bulu mata palsu di PT. Cosmoprof Indokarya, Banjarnegara;

e. Perancangan dan pembuatan alat bantu Rotary Table Mesin CNC 4

Axis untuk produk komponen dan peralatan teknis di CV. Intech

Manufaktur;

f. Desain kemasan dan perbaikan proses pengolahan dodol lidah buaya

di Perusahaan Dodol Lidah Buaya Pelabour;

g. Aplikasi Asap Cair Sebagai Pengawet Ikan Segar Hasil Tangkap Laut

(Pengganti Es Balok) dan Pengawet Ikan Asin (Pengganti Insektisida)

Dalam Proses Pengeringan di PT Global Deoroub Industry;

h. Teknologi Pembuatan Nata de Coco di PT Sumber Berkat Prima;

i. Teknologi Crusible berbasis alumina di Batan, Serpong;

j. Aplikasi di PT KAI; Aplikasi di PT. Sigma; Aplikasi di PT. Indosemen

Palimanan; Aplikasi di PT. Phosproc, PT. Wijaya Karya, PT. BASF;

k. Aplikasi di CV. Sentosa Electric; Aplikasi di PT. Hikari;



l. Aplikasi di PT. Jaya Makmur Abadi (Sukabumi)

m. Teknologi Pembuatan Roda Kereta Api di PT Karya Deli Steelindo;

n. Inkubator Bisnis Pengembangan kemampuan Industri Pembuat Mould

di CV. Doea Daya Cemerlang;

o. Teknologi penyamakan kulit untuk IKM di D.I Yogyakarta, Kab. Garut

dan Kab. Batang; Teknologi pembuatan alas kaki untuk IKM di D.I

Yogyakarta; Teknologi Pembatikan Pada Tempurung Kelapa di IKM

Nastiti; Teknologi pengolahan jahe " Merah Cut TI " di Desa Lampulo,

Kota Banda Aceh;

p. Aplikasi teknologi pengolahan garam di Kelompok Patani Garam pada

Desa Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Prov. Aceh;

Aplikasi teknologi pengolahan Has I Super Ganefo di Nagari VII Koto

Talago, Kab. 50 Kota; Aplikasi teknologi pengolahan makanan “Dakak-

dakak”di Industri Ninun, Padang.

Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Sektor

Industri sebesar 25 (dua puluh lima) penelitian atau sebesar 50,00 persen,

tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 50 (lima puluh) penelitian

disebabkan antara lain:

a. Beberapa hasil litbang masih dalam proses sosialisasi kepada

masyarakat industri, sehingga belum ada industri/ perusahaan yang

mengaplikasikan litbang tersebut;

b. Beberapa hasil litbang masih memerlukan penelitian pengembangan,

analisa kelayakan industri, dan kajian teknis bagaimana proses

produksi secara massal dilaksanakan di pabrik/perusahaan

pendukung;

c. Beberapa hasil litbang belum membuat MoU dalam proses

pengembangan penelitian ke tahap berikutnya;

d. Beberapa hasil litbang dalam tahap implementasi di industri

mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang

dibutuhkan sehingga hasil litbangnya belum dapat diterapkan.

Menurut hasil evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan

pengembangan TA. 2011 Balai Besar dan Baristand Industri telah cukup

proaktif melakukan pendekatan pada dunia industri seperti yang

disarankan Tim Evaluator pada Konsinyering Monev 2010. Pemanfaatan

hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri sangat

bergantung pada kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang



dilakukan Balai Besar dan Baristand Industri. Sehingga penelitian dan

pengembangan didorong untuk lebih aplikatif sampai dengan skala

teknoekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan teknologi dunia usaha

sehingga industri tertarik untuk memanfaatkan hasil penelitian dan

pengembangan Balai Besar dan Baristand Industri.

Struktur industri dimaksud adalah perimbangan

antara industri hulu dan industri. Sasaran


utama:

a. Tumbuhnya industri dasar hulu (Logam dan Kimia).

b. Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan.

Tumbuhnya industri dasar hulu (Logam dan Kimia), diukur melalui

perbandingan nilai industri dasar hulu (Logam dan Kimia) tahun 2010

dengan tahun 2009 dengan target 3,40 persen.

Tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika dan permesinan,

diukur melalui perbandingan nilai industri komponen automotive,

elektronika dan permesinan tahun 2010 dengan data tahun 2009 dengan

target 6,40 persen.



Tabel. 3.12

Capaian IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan

Teknologi Industri

Sasaran Strategis

IKU2010 2011


Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

Tumbuhnya Industri Dasar Hulu(Logam dan Kimia)

136.00 3.40 13.06 384.12 Persen

Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan

76.25 6.40 7.00 109.38 Persen

5. Kuat, Lengkap dan

Dalamnya Struktur

Industri




2010, untuk kedua indikator mengalami peningkatan yang sangat

signifikan. Nilai capaian kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri yang

melebihi 100.00 persen merupakan merupakan salah satu dampak dari

sejumlah sasaran yang telah dicapai oleh Kementerian Perindustrian

melalui kinerjanya di tahun 2010 dan tahun 2011.

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri merupakan salah satu

faktor yang sangat penting dalam pengembangan suatu industri. Untuk

mewujudkan hal tersebut diperlukan pertumbuhan investasi di industri hulu

dan antara guna menumbuhkan industri-industri baru yang dapat

memperkuat dan memperlengkap struktur industri yang telah ada.

Sehingga salah satu upaya yang dilakukan guna mencapai sasaran

tersebut antara lain telah dilakukan revitalisasi Sentra IKM Logam dan

Elektronika yang mencakup: Pelatihan ISO 9000 bagi IKM Logam, fasilitasi

Penerapan ISO 9000 pada 7 (tujuh) IKM Logam dan Elektronika,

bimbingan Penerapan Produksi Bersih/Kaizen pada 6 (enam) IKM Logam

dan Elektronika, fasilitasi Penerapan SNI pada 3 (tiga) IKM Logam dan

Elektronika, Pelatihan Pengelasan dan Pembuatan Kapal Rakyat Modern

serta partisipasi Pameran IKM Logam dan Elektronika.

Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan

seberapa besar peranan sektor industri pengolahan

buka migas dalam penyebaran industri. Sasaran


utama:

a. Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa.

b. Jumlah investasi cabang industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa, diukur melalui

penghitungan perbandingan PDRB sektor industri di luar Pulau Jawa

terhadap PDRB total di luar Pulau Jawa dengan target 30 persen.

Jumlah investasi cabang industri yang menyerap banyak tenaga kerja,

diukur melalui penghitungan nilai investasi baik PMA maupun PMDN

pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dengan target Rp.

38,877.82.

6. Tersebarnya

Pembangunan

Industri





Tabel. 3.13

Capaian IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri

Sasaran Strategis

IKU

2010 2011

Satuan

Capaian Target Realisasi Capaian

Tersebarnya Pembangunan Industri

Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa

- 30 24 80.00 Persen

Jumlah investasi cabang industri yang banyak menyerap tenaga kerja

85.60 38.877,82 25,991.50 66.85 Persen


tahun 2010, untuk kedua indikator persentase peranan sektor industri

di luar Pulau Jawa belum bisa diperbandingkan karena untuk tahun

2010 belum diukur. Nilai capaian tersebarnya pembangunan industri

ini merupakan dampak dari sejumlah sasaran yang telah dicapai oleh

Kementerian Perindustrian melalui kinerjanya di tahun 2010 dan tahun

2011. Diantaranya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) dan industri

unggulan provinsi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri

di daerah, pengembangan kawasan industri. Untuk mendorong

peningkatan dan perluasan investasi dilakukan upaya promosi dan

fasilitasi kerjasama dalam menarik investasi. Pencapaian sasaran ini

didukung juga oleh upaya Pengembangan KEK, melalui kajian renstra

KEK, penyusunan masterplan KEK, serta studi kelayakan ekonomi dan

finansial KEK; pengembangan Sistem Informasi Peluang Potensi

Sumber Daya Perwilayahan Industri, dengan adanya rekomendasi

konsep pengembangan sistem informasi; serta Pembentukan

Sekretariat Tim Nasional Kawasan Industri.



Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan

seberapa besar peranan industri kecil dan

menengah terhadap PDB industri secara

nasional serta penyebaran IKM. Sasaran strategis

ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri.

b. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa.

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri, diukur melalui

penghitungan perbandingan PDB IKM terhadap PDB industri total secara

nasional dengan target 30 persen.

Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan Luar Jawa, diukur melalui

penghitungan rasio jumlah IKM yang berada di Jawa dibanding dengan

IKM di luar Pulau Jawa dengan target 65 : 35.



Tabel. 3.14

Capaian IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah

terhadap PDB

Sasaran Strategis

IKU2010 2011


Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

Meningkatnyakontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

32.49 33.47 33.57 100.30 Persen

Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa

66.95: 33.05

65:35 65.22 : 34.78

99.04 Persen


tahun 2010 indikator ini mengalami peningkatan. Peningkatan capaian

sasaran ini merupakan dampak pelaksanaan Kebijakan pengembangan

industri kecil dan menengah diarahkan untuk memperkuat daya saing

produk IKM di pasar global serta untuk menyebarkan kegiatan industri di

berbagai daerah secara merata. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut,

telah dilakukan strategi pelaksanaannya melalui :

1. Pembinaan IKM melalui pendekatan klaster

7. Meningkatnya peran

industri kecil dan

menengah terhadap

PDB



2. Pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP

3. Pengembangan Kewirausahaan

4. Restrukturisasi mesin peralatan TPT dan KPK IKM

Dari aspek kewirausahaan, karena adanya ketidakseimbangan

pertumbuhan, Ditjen IKM memperoleh mandat untuk dapat

menumbuhkan dan menyebarkan industri ke seluruh daerah utamanya

wilayah Barat dan Timur. Oleh karenanya, pembinaan dari masing-masing

Direktorat di lingkungan Ditjen IKM memiliki fokus sebagai berikut :

a. Wilayah Barat (Sumatera dan Kalimantan) difokuskan kepada

pengembangan kewirausahaan

b. Wilayah Tengah (Jawa dan Bali) difokuskan kepada upaya

peningkatan nilai tambah

c. Wilayah Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)

difokuskan kepada upaya pengembangan kewirausahaan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif Tupoksi mempunyai 13

(tiga belas) sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja utama, yaitu:

Sasaran ini mencakup jumlah kebijakan industri

yang dihasilkan Kementerian Perindustrian untuk

tujuan keberhasilan tugas kementerian. Sasaran

strategis ini akan dicapai melalui indikator

kinerja utama:

a. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R. Perpres/R.Keppres).

b. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri.

Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R. Perpres/R.Keppres),

diukur dengan menghitung jumlah konsep kebijakan dan produk hukum

yang direncanakan akan dikeluarkan dalam bentuk Rancangan UU,

Rancangan PP dan lainnya dengan target 9 (sembilan) konsep selama 5

(lima) tahun.

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

1. Mempersiapkan

dan/atau menetapkan

kebijakan produk

hukum industri



Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri, diukur dengan

menghitung jumlah penyiapan kebijakan dan telah disyahkan sebagai

produk Hukum untuk pengaturan pelaksanaan tugas setiap sektor

dengan target 40 peraturan.



Tabel. 3.15

Capaian IKU dari Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan

produk hukum industri

Sasaran Strategis IKU2010 2011


Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan produk hukum industri

Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/ R.Keppres)

250 1 1 100.00 Persen

Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri

130 50 85 170.00 Persen


pencapaian tahun 2010, indikator sasaran ini sama-sama dapat mencapai

target bahkan melebihi target.

Capaian ini merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu peningkatan koordinasi penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan bidang industri yang

menerbitkan sejumlah 85 peraturan dari 50 peraturan yang ditargetkan.

Selain ini juga dilakukan kajian hukum melalui evaluasi PeraturanMenteri

Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada

sektor Industri dan revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-

IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri

dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kinerja lain yang terkait dengan sasaran ini adalah telah dilakukan

advokasi permasalahan hukum sebanyak 7 (tujuh) perkara, yaitu

pengadaan barang/jasa seperti di ATK Yogyakarta, permasalahan

sertifikasi SNI palsu oleh instansi swasta dan lain-lain.



Sasaran ini merupakan bagian dari saran

pencapaian visi tahun 2010-2014 yaitu kokohnya

basis industri manufaktur dan industri andalan

masa depan menjadi tulang punggung

perekonomian nasional. Sasaran strategis ini

akan dicapai melalui indikator kinerja utama:

Rencana Strategis 2010 -2014 dan Rencana Kerja.

Rencana Strategis 2010 -2014 dan Rencana Kerja, diukur dengan

terselesaikannya rencana strategis dan rencana kerja per-tahun di tiap

sektor industri (terselesaikan hingga 100 %) dengan target 1 paket.



Tabel. 3.16

Capaian IKU dari Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan

industri prioritas dan industri andalan masa depan.




Rencana Strategis 2010 -2014 dan Rencana Kerja

100.00 1 1 100.00 Persen

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian

tahun 2010, indikator sasaran ini sama-sama dapat mencapai target

bahkan melebihi target. Capaian target sasaran ini, untuk tahun 2011

hanya pada pencapaian target penyusunan Rencana Kerja, karena

untuk target penyusunan Rencana Strategi merupakan agenda 5 (lima)

tahunan. Nilai capaian menetapkan rencana strategis dan/atau

pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

mencapai 100 persen.

2. Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembanganindustri prioritas dan industri andalan masa depan



Sasaran ini mencakup perumusan kebijakan

dilakukan dengan menetapkan peta panduan

pengembangan industri dengan cara membuat

peta tentang kondisi dan situasi industri nasional

sebagai panduan untuk pengembangan selanjutnya. Sasaran strategis ini

akan dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Peta panduan industri unggulan provinsi.

b. Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota

Peta panduan industri unggulan provinsi, diukur dengan tersedianya peta

panduan industri unggulan di provinsi (jumlah peta yang dihitung berdasarkan

jumlah provinsi yang sudah terselesaikan peta industrinya) dengan target 15

propinsi pada tahun 2011.

Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota, diukur dengan

adalah tersedianya peta panduan industri unggulan di setiap kabupaten

dalam provinsi (jumlah peta yang dihitung berdasarkan jumlah kabupaten

yang sudah terselesaikan peta industrinya) dengan target 40 kab/kota pada

tahun 2011.



Tabel. 3.17

Capaian IKU dari Menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri

Sasaran Strategis IKU

2010 2011


Menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri

Peta panduan industri unggulan provinsi

120.00 15 8 53.33 Persen

Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota

100.00 40 58 145.00 Persen


pencapaian tahun 2010, indikator sasaran penetapan peta panduan

industri unggulan propinsi mengalami penurunan, yang semula pada

tahun 2010 mencapai target, namun pada tahun 2011 tidak dapat

mencapa target. Sedangkan untuk indikator penetapan kompetensi inti

3. Menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri



industri daerah justru mengalami peningkatan pencapaian bahkan

mampu melampaui target. Rendahnya nilai capaian indikator sasaran

penetapan industri unggulan propinsi ini disebabkan oleh lemahnya

implementasi IUP di daerah, terutama terkait masalah sebagai berikut :

Kurangnya sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang IUP;

Penataan skema pendanaan dan penganggaran (budgetting) dalam

mengimplementasikan KIID dan IUP yang belum jelas, baik di daerah

itu sendiri (APBD) maupun di pusat (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,

DAK).

Jumlah kabupaten / kota yang telah mengimplementasikan KIID sebanyak

9 kabupaten / kota yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Katingan, Kabupaten

Padang Pariaman, Kota Cimahi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cirebon,

Kabupaten Morowali, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Sumba

Timur; sedangkan jumlah provinsi yang telah mengimplementasikan IUP

sebanyak 8 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, dan Papua.

Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas

pokok yaitu perumusan kebijakan dilakukan

dengan mengusulkan insentif yang mendukung

pengembangan industri dengan cara membuat usulan dalam bentuk

insentif yang dibuat guna mendukung pengembangan industri di masa

yang akan datang. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator

kinerja utama:

a. Rekomendasi usulan insentif.

b. Perusahaan industri yang memperoleh insentif.

Rekomendasi usulan insentif, diukur dengan penghitungan jumlah usulan

insentif per kelompok industri yang disetujui per-tahunnya dengan target

10 jenis usulan.

Perusahaan industri yang memperoleh insentif, diukur dengan

penghitungan jumlah perusahaan yang mendapat insentif atas fasilitasi

dari Kementerian Perindustrian dengan target 300 perusahaan.

4. Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri





Tabel. 3.18

Capaian IKU dari Mengusulkan Insentif yang Mendukung Pengembangan

Industri



Menetapkan Peta Panduan Pengembangan Industri

Rekomendasi usulan insentif

140.00 10 23 230.00 Persen

Perusahaan industri yang memperoleh insentif

30.67 300 329 109.67 Persen


pencapaian tahun 2010, indikator sasaran ini mengalami peningkatan

sangat signifikan dan melampaui target.

Capaian rekomendasi usulan insentif bagi sektor industri pada

tahun 2011 sebesar 18 (delapan belas) sektor industri, antara lain: industri

alat berat, industri PLTU, industri komponen kendaraan bermotor, industri

elektronika, industri peralatan telekomunikasi, industri kabel serat optik,

industri perkapalan, industri toner, industri kereta, industri methyltin

mercaptide, industri sorbitol, industri kemasan dan karung plastik, industri

karpet, industri HRC<2mm, industri balpoint, industri kawat ban(steel cord),

industri resin, industri susu.

Bila dibandingkan pada tahun 2010 capaian rekomendasi usulan

insentif bagi sektor industri hanya sebesar 10 (sepuluh) sektor industri

sehingga terjadi peningkatan capaian pada tahun 2011 sebesar 180

persen atau sebesar 18 (delapan belas) sektor industri. Peningkatan ini

terjadi sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk

meningkatkan daya saing industri dalam hal mengurangi beban bea

masuk untuk bahan baku/bahan penolong/komponen yang diperlukan

bagi industri melalui pemberian bea masuk ditanggung pemerintah

(BMDTP).



Sasaran ini merupakan bentuk pelaksanaan

tugas pokok yaitu pelayanan dan fasilitasi

dilakukan dengan mengembangkan R & D di

instansi dan industri dalam bentuk riset dan pengembangan industri sesuai

dengan bidangnya. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator

kinerja utama: Kerjasama R&D instansi dengan industri.

Kerjasama R&D instansi dengan industri, diukur dengan penghitungan

jumlah MOU untuk kerjasama yang difasilitasi oleh sektor industri atau

yang dilakukan oleh BPPI dengan target 18 kerjasama.



Tabel. 3.19

Capaian IKU dari Mengembangkan R & D di Instansi dan Industri



Mengembangkan kerjasama R&Dinstansi dan industri

Kerjasama R&D instansi dan industri

100.00 18 54 300.00 Persen




Pada tahun anggaran 2011 jumlah MoU dengan lembaga

litbang/instansi/industri adalah 53 (lima puluh tiga) dengan rincian

sebagai berikut :

1) Peningkatan mutu kosmetik dari turunan kelapa sawit dengan lemak

padat nano partikel/solid lipid nano particle (sumber dana :

kerjasama BBKK – Puskajitek)

2) Kerjasama penelitian Economic bioprocess development for the mass

production of a high valued and functional cosmetic biopolymer by

liquid fermentation using palm kernel cake as a fermentation media

(Kerjasama BBKK – Korea Institute of Industrial Technology)

5. Mengembangkan R & D di Instansi dan industri



3) Pilot project sistem distribusi Cold Roll Box (CRB) menggunakan PCMs

untuk mempertahankan kesegaran produk makanan berbasis agro

dan hasil pertanian (sumber dana : kerjasama BBKK – Puskajitek)

4) Pilot project pembuatan plastik biodegradable dengan master batch

polimer nano komposit untuk kemasan makanan (sumber dana :

kerjasama BBKK – Puskajitek)

5) Kerjasama penelitian Establishment of consortium and manufacturing

process of Cold Roll Box (CRB) type smart cold supply system using low

temperature thermal storage technology in Indonesia (Kerjasama

BBKK – Korea Institute of Industrial Technology )

6) Aplikasi nano komposit berbasis Titania (TiO2)-Zeolit untuk limbah

industri te

7) Aplikasi Asap Cair Sebagai Pengawet Ikan Segar Hasil Tangkap Laut

(Pengganti Es Balok) Dan Pengawet Ikan Asin (Pengganti Insektisida)

Dalam Proses Pengeringan)- PT. Global Deoroub Industry;

8) Teknologi Pembuatan Nata de Coco, PT. Sumber Berkat Prima;

9) Development of syngas production system with Indonesian biomass,

KITECH Korea;

10) Penelitian Pembuatan Kain Rajut, UKMSarfudin;

11) Kajian Konservasi Energi, PT Sipatex Putri Lestari;

12) Kajian Konservasi Energi, PT Kusumahadi Santosa;

13) Kajian Konservasi Energi, PT ATEJA;

14) Kajian Konservasi Energi, PT HIMALAYA TUNAS TEXINDO;

15) Kajian Feasibility Study pada pengembangan PK Rosella Baru

Surabaya, PK Rosella Baru PTPN XI Surabaya;

16) Pengujian Kain Rajut untuk pakaian renang dan cara uji kemampuan

listrik statis pada kain tenun dan kain rajut untuk pembuatan

standard,CV Miftahur Rizki;

17) Aplikasi Komposit Resin Epoksi dan Serat Gelas untuk Perbaikan

Kerusakan Beton, PT GWS;

18) Bahan dan pengujian terhadap mutu prototype,PT. Hikari;

19) R&D dari penyediaan bahan baku,PT. Sentosa Electric;

20) Effect of Sapri, AVCell, AVN, Domsjo dissolving pulps on Viscose and

Rayon making,PT. Indo Bharat

21) Penelitian Pengaruh Digester Additive terhadap Bilangan Kappa dan

Derajat Putih Pulp, PT. Amazon Papyrus Chemicals;



22) The Influence of Additives on Acacia and MHW pulp qulity resulted

from Oxygen Delignification, PT. Buckman Asia Pacific;

23) Penentuan Toksisitas Akut (LD-50) Sheet Corrugated PT. Pura

Barutama Pratama terhadap Hewan Uji Tikus Sprague-Dawley), PT.

Pura Barutama Pratama

24) Pembuatan Dissolving Pulp dari Kayu Eucalyptus, PT. Medco Cellulose;

25) Penelitian Pengaruh Digester Additive terhadap Bilangan Kappa dan

Derajat Putih Pulp), PT. Amazon Papyrus Chemicals;

26) Kajian dan Implementasi Konservasi Energi dan Pengurangan Emisi

IPK,Catur Bina Guna;

27) Penelitian Pembuatan Rayon Konduktif dengan Penambahan CNT.

tanpa Aktivasi, P2F, LIPI;

28) Penelitian Rayon Konduktif dengan CNT. Aktivasi, P2F, LIPI;

29) Pengaruh aditif terhadap kualitas pulp hasil delignifikasi oksigen dan

ekstraksi oksigen, PT.Buckman Asia Pasific

30) Aplikasi Dry Strength, Puji Lestari Purnama;

31) The Application of Enzymes on Starch, PT. Indozyme;

32) Penelitian Pembuatan Serat Rayon dengan Penambahan CNT

(Carbon Nano Tube) pada Proses pelarutan Viscose, LIPI;

33) Producing Carboxymethylceelulose (CMC) from Kenaf Dissolving

Pulp,FRIM ;

34) Karakterisasi Morfologi Serpih Kayu dan Serat Pulp,Tanjung Enim

Lestari;

35) Penelitian Pembuatan Pulp Kayu Eucalyptus, PT. Medco Cellulose;

36) Aplikasi Hoffman chemical pada pembuatan kertas, Tri Domain

Chemical;

37) Deinking Test dari ONP dan OMG,Nopco Paper Technology ;

38) Penelitian Pembuatan Pulp dan Kertas dari Bahan Baku Kayu, Wana

Subur Lestari;

39) Aplikasi Cationizer MEC - Super pada pembuatan Kertas, PT. Mulia

Makmur;

40) Penelitian Pembuatan Serat Rayon dari Nata de Coco, LIPI;

41) Survey, Identifikasi, dan Verifikasi Emisi Gas Rumah Kaca di Industri

Pulp & kertas Indonesia, Surveyor Indonesia;

42) Effect of Dissolving Pulp Rayon Variation and Viscose Making

Condition on Rayon Quality, PT. Indo Bharat Rayon;



43) Penguatan Struktur Industri - Pembuatan Produk Komponen Pabrik

Foundry dan Penelitian Terapan Penguatan Struktur Industri, BBLM-

(MAVERIC);

44) Penguatan Struktur IndustriPembuatan Produk Komponen Pabrik

Foundry dan Penelitian Terapan , BBLM-PT. Sigma Mitra Sejati;

45) Pengembangan kekuatan Industri Pembuat ALUTISTA, BBLM-PT.

Wotan;

46) Pengembangan Bersama Pembuatan mesin Pakan Ikan, BBLM-ITB;

47) Ilmu sains dan Teknologi material, BBLM- Institut Ilmu Sains Material

Korea;

48) Incubator Bisnis Pengembangan kemampuan Industri Pembuat

Mould, BBLM- CV. Doea Daya Cemerlang;

49) Pembuatan Roda Kereta Api, BBLM-PT Karya Deli Steelindo;

50) Pengembangan Wood Vinegar dari Limbah Kelapa Sawit sebagai

Antiseptik Pembersih Tangan, BBKK-Baristand Industri Samarinda;

51) Teknologi Proses Pengolahan dan Pengemasan Terhadap Daya

Tahan Simpan Ikan Kendia, BBKK-Baristand Industri Samarinda;

52) Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Sawit dan Cangkang Sawit

Sebagai Bahan Baku Bio Pellet Produk Energi, Universitas

Mulawarman;

53) Rekayasa Alat Pasca Panen Rumput Laut, Pengumpul Rumput Laut

Bontang Kuala.

Namun, bila merujuk pada IKU Kementerian Perindustrian yaitu

capaian Kerjasama R & D di instansi dan industri sebesar 54 (lima puluh

empat) penelitian atau sebesar 300,00 persen dari target 16 kerjasama.

Bila dibandingkan dengan capaian Kerjasama R & D di instansi

dan industri tahun 2010 sebesar 18 kerja sama, maka capaian kerja sama

di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 54 kerja sama atau

sebesar 300 persen.




pokok pelayanan dan fasilitasi dilakukan dengan

memfasilitasi penerapan, pengembangan dan

penggunaan kekayaan intelektual dengan cara

penyediaan dukungan untuk menghargai kekayaan intelektual dalam

lingkup industri. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja

utama:

a. Perusahaan yang mendapatkan HKI.

b. Produk HKI yang dikomersialkan (Paten).

Perusahaan yang mendapatkan HKI, diukur dengan penghitungan jumlah

perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi HKI dengan target 220

perusahaan.

Produk HKI yang dikomersialkan (Paten), diukur dengan penghitungan

adalah jumlah produk industri yang sudah dipatenkan sebagai produk

nasional dengan target 10 produk.



Tabel. 3.20

Capaian IKU dari Memfasilitasi Penerapan, Pengembangan dan

Penggunaan Kekayaan Intelektual



Memfasilitasi

penerapan,

pengembangan

dan penggunaan

kekayaan

intelektual

Perusahaan yang mendapatkan HKI

94.09 220 258 117.27 Persen

Produk HKI yang dikomersialkan (Paten)

60.00 10 27 270.00 Persen




6. Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan kekayaan intelektual



Bantuan pendaftaran HKI merupakan tindak lanjut dari kegiatan

Bimbingan Penerapan HKI dalam memfasilitasi pengusaha yang ingin

melakukan pendaftaran HKI di Ditjen HKI. Pendaftaran HKI merupakan

salah satu cara pemilik hak dalam memperoleh perlindungan Hukum di

bidang Hak Kekayaan Intelektual, hal dikarenakan Hak Kekayaan

Intelektual merupakan hasil buah pikir dari ide/gagasan manusia yang

memiliki nilai ekonomis sehingga dirasa perlu mendapatkan perlindungan

hukum agar kepentingan si pemilik hak tetap terlindungi. Dalam

pelaksanaan kegiatan realisasi capaian untuk setiap target adalah

sebagai berikut: Pendaftaran Merek sebanyak 228 Merek, Pendaftaran

Desain Industri sebanyak 4 Desain Industri, Hak Cipta sebanyak 26 Hak

Cipta. Hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain: belum

maksimalnya sosialisasi HKI di daerah-daerah, sehingga mereka tidak

mengetahui adanya keberadaan bantuan pendaftaran HKI di

Kementerian Perindustrian, proses sertifikasi membutuhkan waktu yang

cukup lama, tidak ada kepastian besarnya biaya pendaftaran dan sistem

pembayaran untuk biaya pendaftaran HKI, masih rendahnya Kesadaran

masyarakat tentang pentingnya HAKI, pendaftaran HAKI tidak boleh

dilakukan secara kelompok atau oleh pemerintah, pendaftaran bagi satu

hak berlaku untuk satu pemilik hak, kekhawatiran dari pelaku untuk

mendaftarkan desainnya setelah didaftar, barang tidak laku atau

desainnya sudah didaftarkan oleh pihak lain namun biaya administrasi

tidak bisa ditarik kembali, serta kurangnya peran dan koordinasi tenaga

personil HKI dengan pengusaha.



dengan memfasilitasi pengembangan industri

dengan cara fasilitasi untuk tujuan pengembangan industri dalam

berbagai hal yang mendukung seperti akses kepada sumber bahan

baku, sumber modal dan lainnya. Sasaran strategis ini akan dicapai

melalui indikator kinerja utama:

a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi.

b. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan.

c. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku.

d. Perjanjian kerjasama Internasional.

7. Memfasilitasi pengembangan industri



Tingkat utilisasi kapasitas produksi, diukur dengan penghitungan besar

persentase penggunaan kapasitas terpasang dalam industri masing-masing

(sesuai dengan jenis industrinya) dengan target sebesar 80 persen.

Perusahaan yang mendapatkan akses ke sumber pembiayaan, diukur

dengan penghitungan jumlah fasilitasi yang dilakukan setiap sektor untuk

membantu industri mendapat akses dan bantuan lainnya ke sumber

pembiayaan dengan target 600 perusahaan pada tahun 2011.

Perusahaan yang mendapatkan akses ke sumber bahan baku, diukur

dengan penghitungan jumlah perusahaan yang berhasil mendapat fasilitasi

jaminan pasokan bahan baku atas fasilitasi yang dilakukan oleh masing-

masing level organisasi dengan target 40 perusahaan pada tahun 2011.

Perjanjian kerjasama internasional, diukur dengan penghitungan jumlah

kerjasama yang sudah dilaksanakan dalam bentuk project kerjasama

internasional yang terkait dengan fasilitasi di bidang capacity building dengan

target 5 MoU pada tahun 2011.



Tabel. 3.21

Capaian IKU dari Memfasilitasi Pengembangan Industri

Sasaran Strategis

IKU2010 2011


Memfasilitasi

pengembangan

industri

Tingkat utilisasi kapasitas produksi

89.45 80 88,50 110,63 Persen

Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan

197.33 600 388 64,67 Persen

Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku

5 40 16 40,00 Persen

Perjanjian kerjasama internasional

260.00 5 8 160,00 Persen


pencapaian tahun 2010, beberapa indikator sasaran mengalami

peningkatan yang signifikan dan melampaui target, meski ada satu



indikator yang mengalami penurunan capaian dan tidak mencapai

target. Namun secara umum dari capaian beberapa indikator dapat

menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran ini.

Nilai capaian ini merupakan dampak dari pencapaian beberapa

program revitalisasi industri seperti industri semen dengan tingkat utilisasi

mencapai 88,50 persen, perumusan dan fasilitasi regulasi yang mengatur

jaminan pasokan bahan baku dan energi dengan fasilitasi konservasi

energi, fasilitasi pembiayaan IKM melalui fasilitasi analisis pembiayaan,

sosialisasi pembiayaan dan KUR.

Dalam menjamin pasokan bahan baku juga ditunjukkan dari

adanya Koordinasi pengamanan bahan baku untuk industri migas,

meliputi: (a) Kebutuhan nafta PT. Chandra Asri sebesar 1,7 juta ton/tahun

dipenuhi dari impor, (b) Kebutuhan kondensat PT. TPPI sebesar 100.000

barrel/hari, sebesar ±60 persen dipasok dari produksi dalam negeri dan

sisanya impor, (c) Kebutuhan gas bumi sebagai bahan baku industri

pupuk sebesar 799,2 MMSCFD, akan tetapi kontrak pasokan gas sampai

saat ini sebesar 674,0 MMSCFD, tidak termasuk PT. Pupuk Iskandar Muda

(PT. PIM) yang memperoleh pasokan gas melalui pembelian dengan

kontrak 1 tahun. Sehingga, pemenuhan pasokan bahan baku gas untuk

industri pupuk sebesar 84 persen. Begitu juga untuk pasokan industri hilir

kelapa sawit telah terjadi peningkatan investasi industri hilir dan jaminan

pasokan bahan baku serta kemajuan peta potensi bahan baku pupuk

organik di 100 Kabupaten/Kota sebesar 25 persen di tahun 2011.

Bentuk capaian sasaran fasilitasi yang mendukung pencapaian

indikator kerjasama internasional antara lain telah dilakukan 3 (tiga)

kesepakatan kerjasama investasi Industri dengan Negara India, Korea

dan Rusia, yaitu: Investasi Pendirian Pabrik Pupuk Berbahan Baku Gas dari

Batu-bara di Kalimantan antara PT. Pupuk Sriwijaya Indonesia dan

Perusahaan Rashtriya Chemical & Fertilizer Ltd India, Joint Venture

pendirian Pabrik Baja antara PT. Krakatau Steel dengan Perusahaan

Posco, Korea, dan Investasi antara Perusahaan Nusantara Smelting Corp

dengan JSC “MMF” Norilisky Nikel dari Rusia untuk pendirian Copper

Smelter. Selain itu juga telah dilakukan 4 (empat) kerjasama internasional

di bidang industri: kerjasama dengan Kanada dalam rangka untuk

pengurangan efek gas rumah kaca untuk Green Industri, Kerjasama



dengan Perusahaan Jerman/Indowater dalam rangka pengolahan

limbah industri, telah ditandatanganinya MoU Kerjasama internasional

antara Kementerian Perindustrian dengan KOICA, Korea tentang

penyusunan Masterplan Kawasan Industri di Boyolali, dan peningkatan

kapasitas Balai Besar Tekstil, fasilitasi pertemuan pimpinan kementerian

dengan 40 delegasi negara mitra / delegasi asing.



dengan memfasilitasi promosi industri dengan hasil

kerja berbentuk fasilitasi untuk mengadakan promosi dalam bidang-

bidang industri yang ada. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui

indikator kinerja utama: perusahaan mengikuti seminar/konferensi,

pameran, misi dagang/investasi.

Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi

dagang/investasi, diukur dengan penghitungan jumlah perusahaan yang

diikutsertakan dalam seminar, konferensi dan berbagai kegiatan yang dikelola

Kementerian per-tahun dengan target 5160 perusahaan.



Tabel. 3.22

Capaian IKU dari Memfasilitasi Promosi Industri

Sasaran Strategis

IKU2010 2011


Memfasilitasi promosi industri

Perusahaan mengikuti seminar/konferensi pameran, misi dagang/investasi

40.19 5160 673 13,04 Persen


pencapaian tahun 2010, capaian indikator sasaran ini mengalami

penurunan yang signifikan meski sama-sama tidak mencapai target.

Rendahnya nilai capaian ini dikarenakan data pengukuran yang

disampaikan sebagian besar tidak dalam satuan perusahaan melainkan

8. Memfasilitasi promosi industri



dalam satuan jumlah pameran/even promosi/seminar, sehingga hal ini

berpengaruh pada rendahnya pencapaian kinerja. Dan sebenarnya pada

tahun 2011 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang memberikan

dampak pada pencapaian sasaran ini diantaranya yaitu:

a. Terlaksananya fasilitasi pameran di dalam negeri (Gelar Produk Sepatu

dan Kulit tanggal 28 April s/d 1 Mei, pameran Inatex tanggal 27-30 April,

pameran di Plasa Industri tanggal 5-8 Juli dan pameran yang akan

difasilitasi antara lain pameran TEI 2011, pameran Yogya Fashion Week

dan pameran di Semarang dan Terlaksananya fasilitasi pameran di luar

negeri diadakan di Thailand (20-24 April), pameran GDS di Jerman (8-13

September) dan pameran yang akan difasilitasi antara lain pameran

Intertextile Shanghai (18-21 Oktober), Guangzhou China (27-30 Oktober),

Hongkong (22-23 Oktober)

b. Telah dilakukan promosi dan pameran dalam rangka

pengembanganPasarfurniture kayu/rotan didalam negeri maupun diluar

negeri, antara lain:

c. Pameran international: Furniture Fair IMM Cologne Jerman tanggal 16-

19 Januari 2011, diikuti oleh 12 perusahaan.

1) High Point Market, North Carolina, USA yaitu tanggal 2-7 April 2011

dan tanggal 22- 27 Oktober 2011, diikuti 22 perusahaan.

2) The 17 th China International Furniture Expo di Shanghai, China

tanggal 14-17 September 2011, diikuti 10 perusahaan.

3) Feria Habitat Valencia, Spanyol tanggal 20-24 September 2011,

diikuti 7 perusahaan.

4) International Furniture Indonesia Fair (IFINA) di Jakarta International

Expo Kemayoran pada tanggal 11-14 Maret 2011, diikuti 14

perusahaan.

5) THE 26th TRADE EXPO INDONESIA 2011tanggal 19–23 Oktober 2011,

diikuti 13 perusahaan.

d. Pameran Dalam Negeri

Pameran Furniture Kayu dan Rotan Plasa Industri di Gedung

Kementerian Perindustrian pada tanggal 8-11 Nopember 2011, diikuti 42

perusahaan.



e. Promosi di dalam negeri antara lain :

1) Pekan Produk Kreatif Indonesia, Jakarta, 6-10 Juli 2011

2) Jakarta Fashion Week, Jakarta, Oktober 2011

3) World Batik Summit, Jakarta 28 September - 2 Oktober 2011 dan

Batam 2 - 4 Desember 2011

4) Pameran Surabaya Internasional Jewellery Fair 2011 di Hotel

Shangrila 19-22 Agustus 2011.

5) Pameran Perhiasan Asean Jewellery Expo 2011 di Balai Kartini,

Jakarta.

6) Pameran Mutumanikam di JHCC 1 - 4 November 2011.

7) Pameran Perhiasan di Jawa Timur

8) Pameran TEI bagi 6 sentra IKM OVOP (Malang, Tabanan, Bantul,

Banjarnegara, Purwakarta dan Lombok Barat)

9) Pameran di Plaza Kementerian Perindustrian

10) Telah mengikuti pameran untuk 10 IKM (Bantul dan Purwakarta)

f. Promosi di luar negeri antara lain :

1) 2nd Moslem World Biz 2011, Malaysia, yang diikuti oleh 5 IKM Fashion

2) INACRAFT, Malaysia

3) Tokyo Fashion Week, Tokyo, Jepang

4) Pameran Hongkong Jewellery Internasional.



dengan memfasilitasi penerapan standarisasi dengan

mendukung industri dalam penerapan standar. Sasaran strategis ini akan

dicapai melalui indikator kinerja utama:

a. Rancangan SNI yang diusulkan.

b. Penambahan SNI wajib yang diterapkan.

c. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008

(Pedoman BSN10 dan GKM).

Rancangan SNI yang diusulkan, diukur dengan penghitungan jumlah

jumlah rancangan standarisasi yang dirumuskan untuk bidang industri dengan

target sebanyak 120 RSNI pada tahun 2011.

9. Memfasilitasipenerapan standarisasi



Penambahan SNI wajib yang diterapkan, diukur dengan penghitungan

penambahan standard industri (SNI wajib) yang diterapkan dengan target

sebanyak 10 SNI pada tahun 2011.

Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008

(Pedoman BSN10 dan GKM), diukur dengan penghitungan jumlah

perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu dengan target

sebanyak 200 perusahaan pada tahun 2011.



Tabel. 3.23

Capaian IKU dari Memfasilitasi Penerapan Standarisasi

Sasaran Strategis

IKU2010 2011


Memfasilitasi

Penerapan

Standarisasi

Rancangan SNI yang diusulkan 84.17 120 135 112.50 Persen

Penambahan SNI wajib yang diterapkan

380.00 10 14 140.00 Persen

Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

210.50 200 936 468.00 Persen



peningkatan yang signifikan dan melebihi target. Tingginya capaian

sasaran ini didukung oleh pencapaian sasaran program yang dilakukan

pada tahun 2011.

Jumlah RSNI yang telah konsensus pada Tahun 2010 sebanyak 93

RSNI. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2010 terdapat

peningkatan jumlah RSNI dari 93 menjadi 135, terdapat kenaikan sebesar

18,42 persen. Peningkatan ini dikarenakan adanya dukungan dari

Direktorat maupun instansi terkait.



Hasil evaluasi yang dilaksanakan Tim Evaluator BPKIMI mengenai

Rancangan SNI (RSNI) sulit untuk mempercepat proses perumusan,

sebaiknya tidak dicantumkan dalam target, karena sangat tergantung

dengan kinerja Panitia Teknis yang terdiri dari beragam instansi dan

mengenai Regulasi teknis sebaiknya dikeluarkan dari kinerja karena

kegiatan ini sangat tergantung dengan kinerja direktorat teknis serta

Pelayanan Jasa bukan merupakan hasil PUSTAN melainkan kinerja LSPro.

Dalam Capaian penambahan SNI secara Wajib yang diterapkan

BPKIMI adalah Penyusunan konsep Peraturan Menteri tentang

pemberlakuan SNI Secara Wajib dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dirjen

Pembina Industri. Menteri Perindustrian akan menunjuk LPK (LSPro maupun

Laboratorium Uji/Lembaga Inspeksi) dalam rangka pelaksanaan/

penerapan dan pengawasan SNI secara Wajib.

Terkait kenaikan usulan jumlah SNI produk industri dalam

memenuhi SNI wajib maka diperlukan matriks kemampuan, perencanaan

dan peningkatan SDM auditor dengan mengingat beberapa hal antara

lain: jumlah industri dan auditor yang tidak seimbang, pemberian

kesempatan melakukan audit kepada auditor junior untuk meningkatkan

kemampuannya sehingga semakin banyak jumlah auditor yang

melaksanakan fungsi audit dan sekaligus dapat mengurangi frekuensi

audit yang dilakukan oleh auditor senior yang memiliki jabatan struktural.

Sedangkan untuk pencapaian indikator ketiga banyak terkait

dengan pencapaian Direktorat Jenderal IKM melalui fasilitasi Sertifikasi

Halal dengan output sebanyak 80 paket sertifikat halal bagi IKM di Provinsi

Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, dan Lampung,

masing-masing provinsi 16 IKM, bimbingan Penerapan HACCP/SNI bagi 4

(empat) IKM di Lampung 2 IKM, Sumbar 1 IKM, dan Sumut 1 IKM, fasilitasi

Penerapan ISO 9000 pada 7 (tujuh) IKM Logam dan Elektronika di Sumut 3

IKM, Sumbar 2 IKM, Riau 1 IKM, dan Lampung 1 IKM, serta bimbingan

Penerapan Produk Bersih/Kaizen bagi 6 (enam) IKM Logam dan

Elektronika di Lampung 3 IKM dan Kalsel 3 IKM.





dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik

dengan melihat sejauh mana kualitas layanan kementerian terhadap publik

pengguna jasa Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis ini akan dicapai

melalui indikator kinerja utama: tingkat kepuasan pelanggan.

Tingkat kepuasan pelanggan, diukur dengan dilihat dengan melakukan

hasil penilaian kepuasan pelanggan yang akan dilaksanakan dengan

membuat survey pelanggan dan survey akan dilakukan oleh setiap bagian

organisasi secara sampling dengan nilai indeks 1 sampai 5 dengan target hasil

survey nilai indeks 4.



Tabel. 3.24

Capaian IKU dari Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis

IKU2010 2011


Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

Tingkat kepuasan pelanggan

90.00 4 4 100.00 Persen



peningkatan. Tingginya capaian sasaran ini didukung oleh pencapaian

sasaran program yang dilakukan pada tahun 2011, diantaranya adalah

telah dikeluarkan Instruksi Menteri Perindustrian No.765/M-IND/11/2010

tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan

Peraturan Menteri Perindustrian No.55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit

Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian, sehingga semua jenis

Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan

dalam satu Unit dengan menggunakan system e-licensing secara penuh

pada seluruh proses penerbitan rekomendasi, secara online dan real time

sehingga dapat dimonitor secara langsung oleh masyarakat; Pengadaan

10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik



barang/jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian dipusatkan di Unit

Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan sistem Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dengan berbagai penyempurnaan sistem dan prosedur tersebut,

Berdasarkan hasil survey Integritas Pelayanan Publik KPK Tahun 2011,

Kementerian Perindustrian masuk 5 besar Integritas Pelayanan Publik

terbaik dari 89 Instansi pusat/vertikal/daerah yang disurvey . Instansi yang

menempati peringkat 5 besar berturut-turut ; BKPM (7,80), Kementerian

Kesehatan (7,52), PT. Jamsostek (7,52), Kementerian Perindustrian (7,51)

dan PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok (7,50). Pada Tahun 2010,

Kementerian Perindustrian menempati peringkat ke 14 dari 50 instansi

yang disurvey, sedangkan Tahun 2009, Kementerian Perindustrian masih

menempati peringkat integritas terendah dari 39 instansi yang di survey.


tugas pokok pelayanan dan fasilitasi

dilakukan dengan mengkoordinasikan

peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan

pelatihan serta kewirausahaan dengan

meningkatkan hasil koordinasi dari berbagai lembaga pendidikan dan

pelatihan yang disediakan Kementerian Perindustrian untuk pengembangan

berbagai kebutuhan industri. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui


a. Instruktur yang bersertifikat.

b. Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi.

Instruktur yang bersertifikat, diukur dengan penghitungan dihitung dengan

cara jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikat dalam setiap bidang

industri kementerian dengan target sebanyak 20 instruktur yang bersertifikat.

Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi,

diukur dengan penghitungan jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan

yang diberikan sertifikasi guna melatih dan mengembangkan kemampuan

SDM industri dengan target sebanyak 5 pada tahun 2011.

11. Mengkoordinasikan Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Serta

Kewirausahaan





Tabel. 3.25

Capaian IKU dari Mengkoordinasikan Peningkatan Kualitas Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Serta Kewirausahaan



Mengkoordinasikan

Peningkatan

Kualitas Lembaga

Pendidikan Dan

Pelatihan Serta

Kewirausahaan

Instruktur yang bersertifikat 115.00 20 19 95.00 Orang

Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang terakreditasi

125.00 5 1 20.00 Lembaga

Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan pencapaian

tahun 2010, capaian indikator sasaran ini mengalami penurunan.

Capaian ini merupakan dampak dari pencapaian sasaran kegiatan yang

telah dicapai pada tahun 2011, yaitu antara lain: penyelenggaraan

diklat calon widyaiswara di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan

terakreditasinya 19 instruktur oleh Lembaga Aministrasi Negara. Para

instruktur/widyaiswara ini diharapkan dapat mewujudkan SDM industri dan

aparatur yang professional khususnya di lingkungan Kementerian

Perindustrian dan membawa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri

menjadi Center of Exellence. Selain tersedianya instruktur/widyaiswara

yang bersertifikat tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas

sumberdaya manusia di lingkungan Kementerian Perindustrian,

dibutuhkan pula sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan yang

terakreditasi. Pada tahun 2011, Pusdiklat telah mendapat akreditasi dari

Lembaga Administrasi Negara dalam menyelenggarakan diklat aparatur

pemerintah (PIM III dan PIM IV). Pada tahun 2012, diharapkan unit-unit

pendidikan daerah di bawah pusdiklat dapat terakreditasi, khususnya

dalam penyelenggaraan diklat aparatur pemerintah seperti Diklat

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan lain sebagainya.

Pencapaian kedua indikator tersebut, diharapkan dapat meningkatkan

kualitas sumberdaya aparatur dan industri.




tugas pokok pengawasan, pengendalian

dan evaluasi dilakukan dengan mengoptimalkan

budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan

staf dengan hasil penilaian untuk tujuan meningkatkan budaya pengawasan

yang dilaksanakan bagian pengawasan di lingkungan Kementerian

Perindustrian. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja

utama:

a. Tingkat Penurunan penyimpangan minimal.

b. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja adalah jumlah

satuan kerja yang sudah menerapkan sistem pengendalian intern dengan

target sebanyak 57 satuan kerja.

Tingkat Penurunan penyimpangan minimal, diukur dengan penghitungan

persentase penurunan sebagai standar minimal penyimpangan dalam

lingkup tugas kementerian sebagai hasil tugas bidang pemeriksaan dengan

target sebesar 60 persen.

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja, diukur dengan

penghitungan jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan yang diberikan

sertifikasi guna melatih dan mengembangkan kemampuan SDM industri

dengan target sebanyak 5 pada tahun 2011.



Tabel. 3.26

Capaian IKU dari Mengoptimalkan Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan

dan Staf



Mengoptimalkan

Budaya

Pengawasan Pada

Unsur Pimpinan dan

Staf

Tingkat Penurunan penyimpangan minimal

125.98 60 90 150.00 Persen

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

100.00 57 57 100.00 Satker

12. Mengoptimalkan Budaya

Pengawasan Pada Unsur

Pimpinan dan Staf





peningkatan yang signifikan dan mencapai target. Tingginya nilai

capaian ini merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan

yang memberikan dampak pada pencapaian sasaran ini diantaranya

yaitu: Telah diselenggarakan Forum Koordinasi/Temu Teknis Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal untuk membahas penyelesaian

atas temuan Itjen Kemenperin dan BPK sampai dengan tahun 2010, telah

dilaksanakan Pembinaan/Pengembangan SDM/Jabatan Fungsional

Auditor berupa Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 7 paket , dan

Workshop Sertifikasi Pembentukan Auditor, Workshop Peningkatan

Kompetensi SDM Pengawasan (Capacity Building), Workshop SPIP Bagi

Pegawai Inspektorat Jenderal, Workshop Audit Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah, Workshop Audit Investigatif, Workshop Audit Kinerja dan

Workshop Penilaian Resiko dan Workshop Character Building,

Melaksanakan Assesment APIP Itjen (bekerjasama dengan MAC BPKP)

untuk mengetahui kebutuhan jumlah auditor, formasi, kebutuhan

kompetensi auditor dan kebutuhan diklat untuk memenuhi kompetensi

yang dibutuhkan, untuk menuju peringkat APIP level 3 dimana dalam

pengawasan berfokus pada efektifitas dan efisiensi kegiatan Satker,

menerapkan pengawasan berbasis resiko, mampu memberikan analisis

dan saran yang tepat serta mengutamakan kualitas temuan daripada

jumlah temuan; Pelaksanaan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal; telah

dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat

Jenderal pada 165 Unit Kerja; dilakukan Updating data dalam rangka

Penyusunan database pengawasan serta telah dipersiapkan berbagai

macam pedoman pengawasan, antara lain pedoman audit pengadaan

barang dan jasa, audit investigasi, audit kinerja, audit P3DN, pedoman

pengawasan, pedoman penilaian resiko, review laporan keuangan dan

pedoman monev.


tugas pokok pengawasan, pengendalian

dan evaluasi dilakukan dengan mengoptimalkan

evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas

pencapaian kinerja industri dengan evaluasi

13. Mengoptimalkan

Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan dan

Efektifitas



pembuatan kebijakan dan pencapaian target kinerja untuk menjamin

tercapainya tujuan Kementerian. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui


a. Laporan evaluasi pelaksanaan.

b. Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industry.

Laporan evaluasi pelaksanaan, diukur dengan penghitungan jumlah hasil

laporan evaluasi pelaksanaan tugas dengan target sebanyak 10 laporan.

Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri adalah

persentase penurunan penyimpangan pelaksanaan tugas di masing-masing

level organisasi, diukur dengan penghitungan adalah persentase

penurunan penyimpangan pelaksanaan tugas di masing-masing level

organisasi sesuai dengan hasil laporan Itjen dengan target sebesar 40 persen

pada tahun 2011.



Tabel. 3.27

Capaian IKU dari Mengoptimalkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan

Efektifitas



Mengoptimalkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Efektifitas

Laporan evaluasi pelaksanaan 125.98 10 10 100.00 Persen

Tingkat penurunan penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri

100.00 40 90 225.00 Persen



peningkatan dan mencapai target. Tingginya nilai capaian ini merupakan

dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan



dampak pada pencapaian sasaran ini diantaranya Telah dilaksanakan

Pengawasan kinerja pada unit pusat, vertikal dan daerah, meliputi:

a. Pengawasan kinerja unit pusat dan vertikal, dari target 59 unit vertikal

telah terealisasi sebanyak 50 unit kerja.

b. Pengawasan program dekonsentrasi perindustrian, dari target 33 unit

telah terealisasi sebanyak 33 unit kerja.

c. Audit efektifvitas pemberian bantuan mesin dan peralatan (Tugas

Pembantuan Industri) dari target 72 daerah, telah selesai dilaksanakan

seluruhnya.

d. Pengawasan untuk tujuan tertentu, dari 4 kasus yang ditargetkan

terealisasi 1 kasus.

e. Telah dilaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap: pelaksanaan

program/kebijakan industri (kompetensi inti industri Kabupaten/Kota),

dari target 32 Kabupaten/Kota telah dilaksanakan semuanya di 32

Kabupaten/Kota, Monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan

bidang industri yaitu Monev Pemanfaatan Jasa Pelayanan Teknis,

Monev Program Restrukturisasi TPT, Monev Unit Pendidikan Kemenperin,

Monev Program Revitalisasi Industri Gula, Monev Dekonsentrasi IKM,

Monev Pengembangan Klaster Industri Agro, Monev Capaian KPI Unit

Eselon I & II dan Monev Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) IKM sudah

selesai dilaksanakan dan dalam tahap penyusunan laporan akhir.

f. Program P3DN, Inspektorat Jenderal berkerjasama dengan BPKP,

selama tahun 2011 telah melakukan kegiatan: pelaksanaan temu teknis

dengan APIP di 8 Provinsi yang diikuti para Inspektur dan auditor dari

Inspektorat Provinsi/Kab/Kota, dalam rangka menyamakan persepsi

bagi seluruh APIP dalam melakukan audit terhadap pelaksanaan P3DN

dalam pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan program P3DN yang dilakukan

Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemerintah Daerah dalam rangka

mendapatkan informasi seberapa jauh tingkat pemahaman dan

efektiftas kepatuhan terhadap peraturan terkait P3DN, Penyusunan

Pedoman Audit P3DN, Penilaian untuk pemberian penghargaan “Cinta

Karya Bangsa” bagi instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan BUMN/BUMD

yang menerapkan P3DN dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai



motivasi dan membangun komitmen dalam upaya meningkatkan

penggunaan produksi dalam negeri.

g. Penyelenggaraan SPIP, capaian yang telah diraih dalam rangka

implemetasi SPIP di Kementerian Perindustrian antara lain: telah

dikeluarkan peraturan menteri Perindustrian tentang penyelenggaraan

SPIP di Kementerian Perindustrian, penerbitan instruksi menteri untuk

percepatan pelaksanaan SPIP, Sosialisasi SPIP dan Pembentukan Satgas

SPIP di 4 unit kerja, yaitu Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal IKM,

Direktorat Jenderal Agro dan Sekretariat Jenderal, Workshop/Pelatihan

SPIP untuk para pejabat Eselon II Kemenperin dan Kepala Satker,

Workshop/Pelatihan SPIP untuk Unit vertikal Kemenperin yang ada di

Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan Semarang, Diagnostic

Assessment SPIP sebagai pilot project di Itjen, Penyempurnaan

Infrastruktur SPIP, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP.

h. Mempertahankan Opini WTP mencakup keberhasilan sasaran berupa

telah dilaksanakan Reviu Laporan Keuangan / Barang Milik Negara

pada unit-unit vertikal Kementerian Perindustrian, dari target 59 unit

kerja telah dilaksanakan seluruhnya, Inspektorat Jenderal telah

menyusun Rencana Aksi mempertahankan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian

serta melakukan pembinaan, pengawasan, review dan pendampingan

terhadap penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian

dalam rangka terciptanya laporan keuangan Kementerian Perindustrian

yang handal dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang

berlaku,. Atas upaya tersebut, pada tahun 2011 Kementerian

Perindustrian telah berhasil mempertahankan Laporan Keuangan Tahun

2010 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,

yang telah diperoleh sebelumnya untuk laporan keuangan tahunan

tahun 2008 dan 2009.

i. Pencegahan Korupsi, dalam rangka pencegahan korupsi secara

preemtif, Inspektorat Jenderal berinisiatif mendaftarkan Kementerian

untuk ikut pada program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) KPK tahun

2011, yang diwakili oleh 3 (tiga) Unit Eselon I Kementerian Perindustrian,

yaitu Setjen, Ditjen BIM dan Ditjen IUBTT. Hasil penilaian KPK

menempatkan Kementerian Perindustrian menduduki peringkat



pertama instansi yang berinisiatif untuk pencegahan korupsi dari 29

instansi Pemerintah yakni 18 Instansi Pusat dan 11 Pemerintah Daerah

dengan nilai 6,86, diatas Kepolisian Republik Indonesia (6,74),

Pemerintah Kota Surabaya (6,57), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (6,52)

dan Pemerintah Kota Makassar (6,48).

Pencapaian sasaran strategis dari perspektif pelaksanaan tugas pokok

Kementerian Perindustrian tersebut akan mendukung dalam pencapaian

sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan yang terdiri dari 7 (tujuh)

sasaran strategis di dapatkan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 98,80

persen, sedangkan perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fumgsi dengan

rata-rata pencapaian sasaran sebesar 139,76.

Hasil yang telah dicapai pada perspektif pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam

pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis perspektif stakeholders sebagaimana

yang tergambarkan dalam peta strategis Kementerian Perindustrian 2010-2014.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2011

Anggaran DIPA yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi Kementerian Perindustrian Tahun 2011 sebesar Rp Rp. 2.329.243.173.000,-

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2011, anggaran DIPA yang terserap

sebesar Rp 1.957.965.203.803,- atau 84,06 persen.

Tidak tercapainya target realisasi anggaran sesuai yang ditetapkan

disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Adanya Penghematan anggaran kegiatan-kegiatan kementerian yang

dilaksanakan melalui lelang pengadaan barang dan jasa.

2. Adanya belanja pegawai yang belum terealisasi.

3. Ada beberapa anggaran belanja tambahan yang tidak terlaksana

Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2011 berdasarkan unit kerja

eselon I dan program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.28

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2011

Menurut Unit Kerja Eselon I

NO Unit Kerja Eselon I Anggaran Realisasi Capaian

1 SETJEN 443.206.124.000 406.716.692.983 91,77

2 DITJEN IA 418.784.389.000 310.723.661.328 74,20

3 DITJEN BIM 407.163.594.000 367.575.752.782 90,28

4 DITJEN IUBTT 147.402.199.000 95.901.907.044 65,06

5 DITJEN IKM 377.106.832.000 290.626.735.841 77,07

6 DITJEN PPI 55.000.000.000 45.631.099.553 82,97

7 DITJEN KII 48.557.397.000 36.736.963.485 75,66

8 ITJEN 45.500.000.000 42.875.111.185 94,23

9 BPKIMI 386.522.638.000 361.177.279.602 93,44

TOTAL 2.329.243.173.000 1.957.965.203.803 84,06

Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2011 berdasarkan program dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2011 Menurut

Program

No ProgramJumlah

Pagu Realisasi %

1Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

407.163.594.000 367.575.752.782 90,28

2 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 418.784.389.000 310.723.661.328 74,20

3Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

147.402.199.000 95.901.907.044 65,06

4Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

377.106.832.000 290.626.735.841 77,07

5 Pengembangan Perwilayahan Industri 55.000.000.000 45.631.099.553 82,97

6 Kerjasama Industri Internasional 48.557.397.000 36.736.963.485 75,66

7 Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 386.522.638.000 361.177.279.602 93,44

8Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian

45.500.000.000 42.875.111.185 94,23

9Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

423.204.289.000,00 388.702.312.033 91,85

10Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

20.001.835.000 18.014.380.950 90,06

JUMLAH 2.329.243.173.000 1.957.965.203.803 84,06


Penutup 105

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kementerian Perindustrian secara garis besar telah berhasil

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam

pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian tahun 2011. Hal

tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif

tugas pokok dan fungsi serta hasil sasaran strategis perspektif stakeholder

yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran-sasaran strategis perspektif stakeholder berhasil dicapai

Kementerian Perindustrian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 98,80

persen. Nilai ini belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan yang

dicapai sebab masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang

belum dapat diukur ketercapaiannya dikarenakan keterbatasan data.

2. Sasaran-sasaran strategis perspektif tugas pokok dan fungsi telah berhasil

dicapai dengan nilai rata-rata capaian sebesar 139,76 persen. Seluruh

sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat dicapai, bahkan

beberapa diantaranya melampaui target, meskipun masih terdapat

beberapa sasaran yang hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang

diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap

proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Pencapaian sasaran strategis dari perspektif tugas pokok dan fungsi yang

melebihi target yang ditetapkan, belum sepenuhnya mampu mendukung

ketercapaian sasaran perspektif stakeholder. Diperlukan evaluasi lebih

lanjut mengenai penetapan sasaran-sasaran strategis pada perspektif

tugas pokok dan fungsi, sehingga secara simultan pencapaian sasaran


Penutup 106

perspektif tugas pokok dan fungsi mampu mendukung pencapaian

sasaran perspektif stakeholder.

5. Dari perspektif stakeholder, pencapaian masing-masing indikator pada

setiap sasaran strategis belum semuanya dapat diukur dan mencapai

target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal

berikut: pertama, penetapan indikator sasaran strategis yang belum

dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan

tidak terukurnya indikator tersebut. Kedua, penetapan target sasaran

strategis perspektif stakeholder dan indikatornya terlalu tinggi sehingga

terlalu sulit untuk dicapai. Ketiga, penentuan sasaran strategis perspektif

tupoksi beserta indikatornya justru yang kurang mendukung ketercapaian

sasaran strategis perspektif stakeholder, keempat, dan merupakan

kemungkinan paling kuat adalah ketercapaian sasaran strategis

perspektif stakeholder sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga

terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Kementerian Perindustrian saja

belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran

tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk

itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan

institusi/lembaga terkait lainnya.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Sampai dengan tahun 2011 laju pertumbuhan sektor industri

manufaktur semakin membaik dan menjadi kontributor yang besar terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya masih dihadapi

erbagai masalah baik yang secara umum menghambat percepatan

pertumbuhan industri, maupun yang secara khusus dihadapi oleh beberapa

industri (penting) tertentu.

1. Masalah Internal Industri

a) Struktur industri masih belum kuat dan lengkap.

b) Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan

penolong industri jumlah dan kemampuannya masih terbatas, dan

sama halnya dengan kemampuan produksi barang setengah jadi

dan komponen, sehingga ketergantungan impor masih tetap tinggi.

c) Masih terbatasnya populasi industri dan SDM industri yang

berkompeten.


Penutup 107

d) Kapasitas produksi masih kurang optimal.

e) Tuntutan masalah lingkungan yang makin ketat di negara-negara

tujuan ekspor, seperti: sertifikasi bahan baku, The USA Lacey Act di

USA, REACH di negara-negara Uni Eropa, dan lain-lain

f) Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara

tujuan.

g) Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk

pembangunan industri.

h) Masih lemahnya R & D yang difokuskan pada pengembangan produk

untuk industri tertentu.

i) Tidak tersedianya dana penelitian dan pengembangan produk

industri untuk produk buatan lokal yang cukup di perusahaan industri.

j) Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia

di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar yang

telah ditetapkan, sehingga menyulitkan dalam proses fabrikasi dan

manufacturing.

k) Sistem sertifikasi dan manajemen mutu masih lemah karena

penerapan penelitian, penerapan mutu dan pengembangan serta

inovasi teknologi belum maksimal.

l) Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

2. Masalah Eksternal Industri

a) Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik,

pasokan gas).

b) Ketimpangan regulasi atau regulasi yang tidak menguntungkan bagi

industri.

c) Birokrasi yang belum pro-bisnis.

d) Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan).

e) Masalah perburuhan (pesangon, premi jamsostek, UMR dan lain–lain).

f) Masalah kepastian hukum.

g) Lemah dalam kemampuan penetrasi pasar ekspor

h) Insentif fiskal yang belum bersaing dibanding dengan yang

ditawarkan oleh negara tetangga.

i) Ketentuan limbah B3 (limbah batu bara, baja, dan lain–lain) yang

sering kali menyulitkan dunia usaha.

j) Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk

menggunakan produk dalam negeri.


Penutup 108

k) Keterbatasan sumber pembiayaan, suku bunga perbankan yang

masih tinggi.

l) Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset

dari balai riset industri dalam negeri dengan perusahaan industri lokal.

C. REKOMENDASI

Agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan, diperlukan adanya

koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mewujudkan misi

Kementerian Perindustrian. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke

depan, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan

program pembangunan industri;

2. Menyelesaikan segera permasalahan-permasalahan yang menghambat

investasi, diantaranya penanganan penyelundupan, rencana penerapan

cukai produk, PPN produk primer, infrastruktur, ketersediaan gas,

pemanfaatan bahan bakar, penyelesaian masalah lingkungan hidup,

kenaikan BBM, konversi energi dan tarif listrik, pengaruh tarif dasar listrik

terhadap industri, dan sebagainya.

3. Mendorong investasi baru dan perluasan industri melalui perbaikan iklim

investasi, Sinkronisai Peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat maupun

Daerah, perbaikan aturan kepabeanan, perpajakan dan

ketenagakerjaan serta insentif investasi.

4. Mengembangkan kemampuan Industri Kecil dan Menengah yang

berbasis SDA lokal.

5. Terus meningkatkan disiplin, tata kerja, kerjasama, koordinasi dengan

berbagai pihak, profesionalisme dan good governance dalam rangka

meningkatkan kinerja.

6. Pemanfaatan LAKIP sebagai bahan masukan dan acuan dalam

penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan),

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan),

dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

7. Lebih khusus, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan

kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan

target agar indikator yang ditetapkan dapat mencerminkan kinerja

Kementerian Perindustrian.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2011

Lampiran 2

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2011

Kementerian

Tahun Anggaran

Pagu Realisasi %

1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah

6,10 6,83 Persen 111,97 Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

407.163.594.000 367.575.752.782 90,28

2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

23,39 20,92 Persen 89,44 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

418.784.389.000 310.723.661.328 74,2

1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional

35,00 10,22 Persen 29,20 Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

147.402.199.000 95.901.907.044 65,06

2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

60,00 38,37 Persen 63,95 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

377.106.832.000 290.626.735.841 77,07

1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri Penambahan jumlah tenaga kerja industri

250.000,00 61.325,80 Nilai Tambah (Rupiah) per tenaga kerja

24,53 Pengembangan Perwilayahan Industri

55.000.000.000 45.631.099.553 82,97

2. Indeks iklim industri Nasional 4 4 Indeks 100,00 Kerjasama Industri Internasional

48.557.397.000 36.736.963.485 75,66

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif

250 186 Jumlah 74,40 Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

386.522.638.000 361.177.279.602 93,44

2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri

50 25 Jumlah 50,00 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian

45.500.000.000 42.875.111.185 94,23

1. Tumbuhnya Industri Logam Dasar, Besi dan Baja

3,40 13,06 Persen 384,12 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

423.204.289.000 388.702.312.033 91,85

2. Tumbuhnya Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatannya

6,40 7,00 Persen 109,38 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

20.001.835.000 18.014.380.950 90,06

1. Persentase peranan sektor industri di luar Pulau Jawa

30,00 24,00 Persen 80,00

2. Jumlah investasi cabang industri yang menyerap banyak tenaga kerja

38.877,82 25.991,50 Milyar Rupiah 66,85

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

Tingginya nilai tambah industri

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri


Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

Tersebarnya pembangunan industri

: Perindustrian

: 2011

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

AnggaranSasaran Strategis Indikator Kinerja %SatuanRealisasiTarget Program

1. Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

33.47 33,57 Persen 100,30

2. Meningkatnya penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa

2,73 65.22 : 34.78 Rasio 99,04

98,80

1. Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/R.Keppres)

1 1 Konsep 100,00

2. Kebijakan dan produk hukum yang ditetapkan Menteri

50 85 Peraturan 170,00

1. Renstra 2010 -2014 & RENJA 1 1 Paket 100,00

1. Peta panduan industri unggulan provinsi 15 8 Provinsi 53,33 6 iup penetapan (wil II)

2. Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota

40 58 Kabupaten/ Kota

145,00 3 implementasi, 15 penetapan (Wil II)

1. Rekomendasi usulan insentif 10 23 Jenis 230,00

2. Perusahaan industri yang memperoleh insentif

300 329 Perusahaan 109,67

1. Kerjasama R&D instansi dengan industri 18 54 Kerjasama 300,00

1. Perusahaan yang mendapatkan HKI 220 258 Perusahaan 117,27

2. Produk HKI yang dikomersialkan (Paten) 10 27 Produk 270,00

1. Tingkat utilisasi kapasitas produksi 80,00 88,50 Persen 110,63

2. Perusahaan yang mendapat akses kesumber pembiayaan


3. Perusahaan yang mendapat akses kesumber bahan baku


4. Perjanjian kerjasama Internasional 5 8 MoU 160,00

1. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi


1. Rancangan SNI yang diusulkan 120 135 RSNI 112,50

2. Penambahan SNI wajib yang diterapkan 10 14 SNI 140,00

Memfasilitasi penerapan standardisasi

Memfasilitasi promosi industri

Satuan %

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri


Menetapkan peta panduan pengembangan industri

Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri

Mengembangkan R & D di instansi dan industri

Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual

Memfasilitasi pengembangan industri

0,9650

3. Perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 (Pedoman BSN10 dan GKM)

200 936 Perusahaan 468,00 0,9500

1. Tingkat kepuasan pelanggan 4 4 Indeks 100,00 0,2000

1. Instruktur yang bersertifikat 20 19 Orang 95,002. Jurusan pada lembaga pendidikan dan

lembaga diklat yang terakreditasi5 1 Jurusan 20,00

1. Tingkat Penurunan penyimpangan minimal 60,00 90,00 Persen 150,00

2. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

57,00 57,00 Persen 100,00

1. Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan 10,00 10,00 Persen 100,00 139,762. Tingkat penurunan penyimpangan

pelaksanaan kebijakan industri 40,00 90,00 Persen 225,00

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 2.329.243.173.000,00Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2011 : Rp. 1.957.965.203.803,00

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta

lakip kementerian perindustrian 2011 full

Documents