jta agtssptmbr 14

Download Jta agtssptmbr 14

Post on 06-Apr-2016

259 views

Category:

Documents

24 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • Penanggungjawab: Abetnego Tarigan

    Dewan Redaksi: Khalisah Khalid, Nurhidayati,

    Ahmad SH, Pius Ginting, Dedi Ratih, M Islah,

    Zenzi Suhadi, Kurniawan Sabar

    Redaktur Pelaksana: Irhash Ahmady

    Editor : Febrina Andriasari

    Design dan Layout: perfarmerLab.Studio

    Kolase Ilustrasi Cover: Anggawedhaswhara

    Kolase Ilustrasi Isi: Anggawedhaswhara & Fajar Ahmad Jawari

    Penerbit: Walhi Eknas

    Distributor: Suhardi, Harno

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

    JL. Tegalparang Utara 14,

    Mampang-Jakarta Selatan 12790

    T/F: +6221 79193363/7941673

    E: informasi[at]walhi.or.id

    W: http://www.walhi.or.id

  • Daftar Isi

    Kata Pengantar

    Dari Dapur Redaksi

    Kejahatan Kerah Putih ; Lemahnya Hukum Lingkungan

    Catur Widi Asmoro

    Kriminalisasi Terhadap Penolakan Pengelolaan Kawasan

    Karst : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat

    Dan AktivisLingkungan Hidup

    M. Irsyad Tamrin

    Pengelolaan Kawasan Kars Dalam Perspektif

    Penanggulangan Bencana

    ET Paripurno, Sunu Widjanarko, Petrasa Wacana, Irfanianto,

    Abe Rodhialfalah, Thomas Suryono, Fredy Chandra, Imron

    Fauzi, Gunritno, Ming-ming Lukiarti

    Karst Maros-pangkep Dan Perlindungan Taman Nasional

    Bantimurung Bulusaraung

    Zulkarnain Yusuf

    Ancaman Karst Di Hulu Sungai Batanghari

    Musri Nauli

    Mengelola Kawasan Karst Ekotipe Sumberdaya Ekologi

    Versus Skema Pembangunan Di Jawa Tengah

    Fitri Indriyaningrum ...................................................... 71

    ...................................................... IV

    ...................................................... 1

    ...................................................... 13

    ...................................................... 31

    ...................................................... 45

    ...................................................... 61

    ..................................................... I

  • JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • IKarst merupakan kawasan yang memiliki karakteristik relief dan drainase yang sangat

    khas. Topogra karst yang sangat unik dengan perbukitan tekstur kasar dan memiliki

    petakan hingga ronga serta goa yang bagus dimana membentuk alirasan sungai

    bawa tanah dan menyimpan potensi mata air. Secara potensi sesungguhnya Karst

    memiliki banyak aspek yang dapat dikembangkan, seperti sumberdaya air

    diantaranya sebagai sumber air baku untuk kawasan, ekosistem bagi kelelawar dan

    wallet yang masih bisa dikembangkan sebagai ekonomi tinggi. Masyarakat di

    pedalaman Kabupaten Berau dan Kutai Timur, Kalimantan Timur sangat tergantung

    dengan keberadaan sungai. Karena mereka bermukim di pinggiran sungai dan sungai-

    sungai tersebut dijadikan sebagai jalur transportasi utama.

    Keberadaan Karst di Indonesia dikatakan sebagai potensi konservasi namun sekaligus

    menjadi sumberdaya untuk pembangunan infrastruktur. Semakin tinggi kebutuhan

    akan batu gamping dan lain sebagainya sebagai sumber bahan baku semen

    mempertinggi kerentanan dan keselamatan warga. Inilah yang dihadapi sebagian

    besar rakyat di belahan Jawa yang padat penduduk. Padahal di luar Jawa, praktik

    buruk ekspolitasi kawasan karst sudah berlangsung puluhan tahun. Meningkatnya

    kebutuhan akan bahan baku karst disinyalir sebagai penopang akan mega proyek

    infrastruktur dalam skema MP3EI.

    Jurnal Tanah Air edisi kali ini hadir kehadapan ibu/bapak, anggota Walhi, mitra dan

    sahabat mengusung tema Ongkos di Balik Agenda Pembangunan Infrastruktur

    dalam Rejim Korporasi. Tema ini diangkat sebagai bentuk pertanggungjawaban

    gerakan lingkungan hidup menghadang agenda pembangunan yang tidak

    mengindahkan keselamatan lingkungan karst.

    Tanah air sendiri merupakan jurnal yang diproduksi oleh Walhi, bukan sebagai media

    outreach semata. Jurnal Tanah Air ini diharapkan menjadi media transformasi

    pemikiran dan gagasan tentang Indonesia kedepan. Selain itu media ini juga sebagai

    wahana kelola pengetahuan dari orang perorang menjadi pengetahuan public

    Kata Pengantar

    ONGKOS DI BALIK AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM REJIM KORPORASI

  • sehingga mendorong satu paradigm perubahan terhadap system demokrasi di

    Indonesia. Yang utama tentu menjadi alat advokasi terhadap pembelaan oleh Rakyat

    atas lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

    Akhir kata, selamat membaca dan menyelami gagasan untuk memperkaya

    pengetahuan dan advokasi gerakan lingkungan hidup.

    Salam Adil dan Lestari,

    Abetnego Tarigan

    Direktur Eksekutif Nasional WALHI

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

    II

  • Dengan karakter georgras Indonesia, sangat mudah ditemui kawasan karst dengan

    potensi besar diseluruh Indonesia. Menurut Clement Kawasan karst di Indonesia

    memiliki luasan sekitar 145.000 km2, yang tersebar mulai dari ujung barat sampai

    dengan ujung Timur Indonesia. Di belahan dunia lain, sekitar 20 persen penduduk di

    dunia memperoleh air bersih dari kawasan karst, seperti di Slovenia, Inggris, Mexico,

    Yunani, dan masih banyak lagi. Potensi non ekstraktif yang tinggi menjadi hal banyak

    pilihan negara tersebut untuk dikembangkan melalui pembangunan berkelanjutan.

    Disamping aspek diatas Karst saat ini berpotensi juga rawan terhadap ancaman

    kegiatan bisnis industry pertambangan sebagai bahan baku industry semen.

    Sebenarnya perhatian dalam upaya pelestarian kawaan karst sudah dimulai

    diIndonesia, antara lain dengan menjadikannya sebagai suatu taman nasional, yang

    terdapat di pulau Seram, Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya. Namun demikian taman-

    taman nasional inipun sedang dalam ancaman perusakan ekosistem oleh industri

    semen disekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, ratusan petani yang berasal dari Desa

    Tegaldowo, Kecamatan Bunem, Rembang menolak penambangan karst dan

    pembangunan pabrik PT Semen Indonesia pada tanggal 16 Juni 2014. Petani yang

    sebagian besar adalah ibu-ibu melakukan pemblokiran jalan karena menganggap

    wilayah karst mereka sebagai sumber mata air untuk pertanian. Akibatnya mereka

    dikriminalisasi dan dianggap sebagai penghambat pembangunan, tak jarang petani

    ini dipenjara dan ditembak untuk mempertahankan sumber kehidupan.

    Tulisan dalam jurnal hendak mengupas beberapa aspek dalam konteks isu karst di

    Indonesia melalui tema Ongkos di Balik Agenda Pembangunan Infrastruktur dalam

    Rejim Korporasi. Dimana problem hukum lingkungan yang belum menjadi aspek dalam

    perlindungan lingkungan. Sejauh ini pihak kepolisian belum mampu menjerat korporasi

    menjadi kasus pidana, polisi baru mampu menjerat individu dan menggunakan bukti-

    bukti hukum sesuai dengan KUHP. Perlu terobosan dalam menjalankan dan

    menegakan hukum lingkungan agar tidak ada kriminalisasi terhadap petani dan

    rakyat. Pandangan ini dikupas lengkap oleh Catur Widi Asmoro yang merupakan

    peneliti di INDIES.

    Dari Dapur Redaksi

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

    IV

  • VM. Irsyad Thamrin dosen hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga

    mengupas secara gamblang bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap

    rakyat dan aktivis lingkungan hidup dalam menghadapi kriminalisasi. Posisi aparat

    negara tidak lagi melindungi kepentingan rakyat tapi justru melindungi kepentingan

    korporasi. Ubi societas ibi Ius. Adagium yang dinyatakan oleh Cicero seharusnya

    menjadi pedoman bahwa hukum sebagai fenomena sosial terbentuk dan merupakan

    aturan-aturan untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat (social) tanpa

    terkait dengan kepentingan kekuasaan. Pun demikian dalam proses pembangunan

    perlu menggunakan prinsip keterbukaan atau biasa yang disebut FPIC sehingga rakyat

    menjadi subjek dalam pembangunan.

    Selanjutnya dalam tulisan yang dibuat oleh Eko Teguh Paripurno pengajar dari UPN

    Veteran Yogyakarta bersama tim mengulas risiko pembangunan dan eksploitasi karst

    dalam perspektif bencana. Sebenarnya dalam kebijakan pengelolaan karst sudah

    cukup untuk memberikan perlindungan kawasan yang mampu meniminalisasi risiko

    bencana. Ada tidaknya aturan semestinya bergantung pada kesimbangan dalam

    menggunakan potensi karst yang ada karena potensi tersebut tidak hanya untuk

    konservasi namun juga untuk kepentingan pembangunan yang lain. Perancanaan

    dan pemilihan lokasi pertambangan diperlukan agar tidak terjadi salah tempat akan

    menghancurkan ekosistem karst, fungsi lahandan sistem tata air. Perencanaan

    pertambangan diperlukan untuk memastikan nasib kondisi lahan tersebut pasca

    pertambangan dilakukan. Perencanaan pertambangan bukan hanya memastikan

    ada reklamasi, tetapi juga memastikan bahwa pasca pertambangan lahan berfungsi

    lebih baik.

    Praktik buruk korporasi dalam membangun pertambangan membuat dampak

    diberbagai daerah sangat baik dijelaskan oleh Zulkarnain Yusuf mantan direktur Walhi

    di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di kawasan karst Maros-Pangkep. Problem

    tumpang tindih ijin ditengah perlindungan karst yang memberikan keuntungan

    ekosistem dan biodiversities di Sulawesi Selatan. Temuan lapangan, hasil investigasi

    WALHI Sulawesi Selatan mengungkap bahwa, sebagian besar Wilayah Ijin Usaha

    Pertambangan (WIUP) marmer dan semen yang terdapat dalam kawasan Karst Maros-

    Pangkep. Berdasarkan pada kriteria klasikasi Karst yang ada, justru berada dalam

    kawasan Karst kelas I, yang seharusn