jta agtssptmbr 14

of 96/96

Post on 06-Apr-2016

263 views

Category:

Documents

24 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • Penanggungjawab: Abetnego Tarigan

    Dewan Redaksi: Khalisah Khalid, Nurhidayati,

    Ahmad SH, Pius Ginting, Dedi Ratih, M Islah,

    Zenzi Suhadi, Kurniawan Sabar

    Redaktur Pelaksana: Irhash Ahmady

    Editor : Febrina Andriasari

    Design dan Layout: perfarmerLab.Studio

    Kolase Ilustrasi Cover: Anggawedhaswhara

    Kolase Ilustrasi Isi: Anggawedhaswhara & Fajar Ahmad Jawari

    Penerbit: Walhi Eknas

    Distributor: Suhardi, Harno

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

    JL. Tegalparang Utara 14,

    Mampang-Jakarta Selatan 12790

    T/F: +6221 79193363/7941673

    E: informasi[at]walhi.or.id

    W: http://www.walhi.or.id

  • Daftar Isi

    Kata Pengantar

    Dari Dapur Redaksi

    Kejahatan Kerah Putih ; Lemahnya Hukum Lingkungan

    Catur Widi Asmoro

    Kriminalisasi Terhadap Penolakan Pengelolaan Kawasan

    Karst : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Masyarakat

    Dan AktivisLingkungan Hidup

    M. Irsyad Tamrin

    Pengelolaan Kawasan Kars Dalam Perspektif

    Penanggulangan Bencana

    ET Paripurno, Sunu Widjanarko, Petrasa Wacana, Irfanianto,

    Abe Rodhialfalah, Thomas Suryono, Fredy Chandra, Imron

    Fauzi, Gunritno, Ming-ming Lukiarti

    Karst Maros-pangkep Dan Perlindungan Taman Nasional

    Bantimurung Bulusaraung

    Zulkarnain Yusuf

    Ancaman Karst Di Hulu Sungai Batanghari

    Musri Nauli

    Mengelola Kawasan Karst Ekotipe Sumberdaya Ekologi

    Versus Skema Pembangunan Di Jawa Tengah

    Fitri Indriyaningrum ...................................................... 71

    ...................................................... IV

    ...................................................... 1

    ...................................................... 13

    ...................................................... 31

    ...................................................... 45

    ...................................................... 61

    ..................................................... I

  • JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • IKarst merupakan kawasan yang memiliki karakteristik relief dan drainase yang sangat

    khas. Topogra karst yang sangat unik dengan perbukitan tekstur kasar dan memiliki

    petakan hingga ronga serta goa yang bagus dimana membentuk alirasan sungai

    bawa tanah dan menyimpan potensi mata air. Secara potensi sesungguhnya Karst

    memiliki banyak aspek yang dapat dikembangkan, seperti sumberdaya air

    diantaranya sebagai sumber air baku untuk kawasan, ekosistem bagi kelelawar dan

    wallet yang masih bisa dikembangkan sebagai ekonomi tinggi. Masyarakat di

    pedalaman Kabupaten Berau dan Kutai Timur, Kalimantan Timur sangat tergantung

    dengan keberadaan sungai. Karena mereka bermukim di pinggiran sungai dan sungai-

    sungai tersebut dijadikan sebagai jalur transportasi utama.

    Keberadaan Karst di Indonesia dikatakan sebagai potensi konservasi namun sekaligus

    menjadi sumberdaya untuk pembangunan infrastruktur. Semakin tinggi kebutuhan

    akan batu gamping dan lain sebagainya sebagai sumber bahan baku semen

    mempertinggi kerentanan dan keselamatan warga. Inilah yang dihadapi sebagian

    besar rakyat di belahan Jawa yang padat penduduk. Padahal di luar Jawa, praktik

    buruk ekspolitasi kawasan karst sudah berlangsung puluhan tahun. Meningkatnya

    kebutuhan akan bahan baku karst disinyalir sebagai penopang akan mega proyek

    infrastruktur dalam skema MP3EI.

    Jurnal Tanah Air edisi kali ini hadir kehadapan ibu/bapak, anggota Walhi, mitra dan

    sahabat mengusung tema Ongkos di Balik Agenda Pembangunan Infrastruktur

    dalam Rejim Korporasi. Tema ini diangkat sebagai bentuk pertanggungjawaban

    gerakan lingkungan hidup menghadang agenda pembangunan yang tidak

    mengindahkan keselamatan lingkungan karst.

    Tanah air sendiri merupakan jurnal yang diproduksi oleh Walhi, bukan sebagai media

    outreach semata. Jurnal Tanah Air ini diharapkan menjadi media transformasi

    pemikiran dan gagasan tentang Indonesia kedepan. Selain itu media ini juga sebagai

    wahana kelola pengetahuan dari orang perorang menjadi pengetahuan public

    Kata Pengantar

    ONGKOS DI BALIK AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM REJIM KORPORASI

  • sehingga mendorong satu paradigm perubahan terhadap system demokrasi di

    Indonesia. Yang utama tentu menjadi alat advokasi terhadap pembelaan oleh Rakyat

    atas lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

    Akhir kata, selamat membaca dan menyelami gagasan untuk memperkaya

    pengetahuan dan advokasi gerakan lingkungan hidup.

    Salam Adil dan Lestari,

    Abetnego Tarigan

    Direktur Eksekutif Nasional WALHI

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

    II

  • Dengan karakter georgras Indonesia, sangat mudah ditemui kawasan karst dengan

    potensi besar diseluruh Indonesia. Menurut Clement Kawasan karst di Indonesia

    memiliki luasan sekitar 145.000 km2, yang tersebar mulai dari ujung barat sampai

    dengan ujung Timur Indonesia. Di belahan dunia lain, sekitar 20 persen penduduk di

    dunia memperoleh air bersih dari kawasan karst, seperti di Slovenia, Inggris, Mexico,

    Yunani, dan masih banyak lagi. Potensi non ekstraktif yang tinggi menjadi hal banyak

    pilihan negara tersebut untuk dikembangkan melalui pembangunan berkelanjutan.

    Disamping aspek diatas Karst saat ini berpotensi juga rawan terhadap ancaman

    kegiatan bisnis industry pertambangan sebagai bahan baku industry semen.

    Sebenarnya perhatian dalam upaya pelestarian kawaan karst sudah dimulai

    diIndonesia, antara lain dengan menjadikannya sebagai suatu taman nasional, yang

    terdapat di pulau Seram, Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya. Namun demikian taman-

    taman nasional inipun sedang dalam ancaman perusakan ekosistem oleh industri

    semen disekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, ratusan petani yang berasal dari Desa

    Tegaldowo, Kecamatan Bunem, Rembang menolak penambangan karst dan

    pembangunan pabrik PT Semen Indonesia pada tanggal 16 Juni 2014. Petani yang

    sebagian besar adalah ibu-ibu melakukan pemblokiran jalan karena menganggap

    wilayah karst mereka sebagai sumber mata air untuk pertanian. Akibatnya mereka

    dikriminalisasi dan dianggap sebagai penghambat pembangunan, tak jarang petani

    ini dipenjara dan ditembak untuk mempertahankan sumber kehidupan.

    Tulisan dalam jurnal hendak mengupas beberapa aspek dalam konteks isu karst di

    Indonesia melalui tema Ongkos di Balik Agenda Pembangunan Infrastruktur dalam

    Rejim Korporasi. Dimana problem hukum lingkungan yang belum menjadi aspek dalam

    perlindungan lingkungan. Sejauh ini pihak kepolisian belum mampu menjerat korporasi

    menjadi kasus pidana, polisi baru mampu menjerat individu dan menggunakan bukti-

    bukti hukum sesuai dengan KUHP. Perlu terobosan dalam menjalankan dan

    menegakan hukum lingkungan agar tidak ada kriminalisasi terhadap petani dan

    rakyat. Pandangan ini dikupas lengkap oleh Catur Widi Asmoro yang merupakan

    peneliti di INDIES.

    Dari Dapur Redaksi

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

    IV

  • VM. Irsyad Thamrin dosen hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga

    mengupas secara gamblang bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap

    rakyat dan aktivis lingkungan hidup dalam menghadapi kriminalisasi. Posisi aparat

    negara tidak lagi melindungi kepentingan rakyat tapi justru melindungi kepentingan

    korporasi. Ubi societas ibi Ius. Adagium yang dinyatakan oleh Cicero seharusnya

    menjadi pedoman bahwa hukum sebagai fenomena sosial terbentuk dan merupakan

    aturan-aturan untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat (social) tanpa

    terkait dengan kepentingan kekuasaan. Pun demikian dalam proses pembangunan

    perlu menggunakan prinsip keterbukaan atau biasa yang disebut FPIC sehingga rakyat

    menjadi subjek dalam pembangunan.

    Selanjutnya dalam tulisan yang dibuat oleh Eko Teguh Paripurno pengajar dari UPN

    Veteran Yogyakarta bersama tim mengulas risiko pembangunan dan eksploitasi karst

    dalam perspektif bencana. Sebenarnya dalam kebijakan pengelolaan karst sudah

    cukup untuk memberikan perlindungan kawasan yang mampu meniminalisasi risiko

    bencana. Ada tidaknya aturan semestinya bergantung pada kesimbangan dalam

    menggunakan potensi karst yang ada karena potensi tersebut tidak hanya untuk

    konservasi namun juga untuk kepentingan pembangunan yang lain. Perancanaan

    dan pemilihan lokasi pertambangan diperlukan agar tidak terjadi salah tempat akan

    menghancurkan ekosistem karst, fungsi lahandan sistem tata air. Perencanaan

    pertambangan diperlukan untuk memastikan nasib kondisi lahan tersebut pasca

    pertambangan dilakukan. Perencanaan pertambangan bukan hanya memastikan

    ada reklamasi, tetapi juga memastikan bahwa pasca pertambangan lahan berfungsi

    lebih baik.

    Praktik buruk korporasi dalam membangun pertambangan membuat dampak

    diberbagai daerah sangat baik dijelaskan oleh Zulkarnain Yusuf mantan direktur Walhi

    di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di kawasan karst Maros-Pangkep. Problem

    tumpang tindih ijin ditengah perlindungan karst yang memberikan keuntungan

    ekosistem dan biodiversities di Sulawesi Selatan. Temuan lapangan, hasil investigasi

    WALHI Sulawesi Selatan mengungkap bahwa, sebagian besar Wilayah Ijin Usaha

    Pertambangan (WIUP) marmer dan semen yang terdapat dalam kawasan Karst Maros-

    Pangkep. Berdasarkan pada kriteria klasikasi Karst yang ada, justru berada dalam

    kawasan Karst kelas I, yang seharusnya mendapat perlindungan dari Negara.

    ONGKOS DI BALIK AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM REJIM KORPORASI

  • Terjadinya inkonsistensi kebijakan dan fakta dilapangan merupakan salah satu

    problem mendasar dalam pengelolaan kawasan Karst.

    Musri Nauli, Direktur Walhi Jambi juga mempertegas praktik buruk pemerintah dan

    korporasi dalam penyelewengan ijin, melalui pemberian Izin Lokasi dan Eksplorasi PT.

    SBR Nomor 53 Tahun 2011 bertentangan dengan pasal 50 dan pasal 53 Peraturan

    Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional dan KEPMEN

    ESDM No 1456.K./20/MEM/2000 dan juga PERMEN ESDM No 17 Tahun 2012, tentang

    penetapan kawasan bentang alam Karst. Pun demikian dengan paparan tulisan Fitri

    Indriyaningrum direktur Walhi Jawa Tengah menjelaskan bahwa peruntukan ijin yang

    menyalahi ketetapan kawasan karst menjadi persoalan mencolok di pertambangan di

    Jawa Tengah. Bahkan berakhir dengan konik warga dan kriminalisasi. Korporasi

    melalui kebijakan tetap menjalankan agenda penambangan sehingga

    menyebabkan kehilangan asset dan sumber penghidupan petani yang

    menyandarkan hidup pada sumberdaya karst yang membentang dari kabupaten

    Cilacap, Gombong, Kebumen (DAS Serayu dan Pantai Selatan), Wonogiri

    (pegunungan Sewu), Grobogan, Pati, Blora, Rembang, Kudus, Muria (pegunungan

    Kapur Utara atau pegunungan Kendeng).

    Pada akhirnya kita mempertanyakan makna pembangunan apakah untuk

    mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan korporasi. Pilihan tersebut ada pada

    pengurus negara khususnya pemerintahan baru untuk lima tahun kedepan. Bagi rakyat

    hanya kawasan karst merupakan bentang alam yang memberikan keuntungan tidak

    hanya untuk poenghidupan juga masa depan anak cucu.

    VI

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • KEJAHATAN KERAH PUTIH ; LEMAHNYA HUKUM LINGKUNGAN

    1

    Oleh Catur Widi Asmoro

    Abstrak

    Seperti kita ketahui bersama,

    persoalan lingkungan hidup bukan lagi

    menjadi permasalahan bangsa Indonesia

    akan tetapi sudah menjadi isu global

    yang harus ditanggulangi secara serius

    dan bersama utamanya mengenai

    Perubahan Iklim karena menyangkut

    masa depan umat manusia di muka bumi.

    Kesadaran lingkungan yang bersifat

    global ini telah dituangkan dalam

    berbagai konferensi Internasioanl,

    Regional dan Nasional. Konferensi

    In te rnas iona l per tama mengenai

    lingkungan hidup diselenggarakan di

    Stockholm Swedia pada tahun 1972 yang

    terkenal dengan Deklarasi Stockholm,

    dua puluh tahun kemudian tepatnya

    tahun 1992 diadakan Deklarasi Rio De

    Janeiro di Brazil adalah merupakan

    konferensi PBB mengenai Lingkungan

    H idup kedua yang laz im d i sebut

    Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, dilanjutkan

    KTT Pembangunan Berkelanjutan di

    Johannesburg Afrika Selatan pada Tahun

    2002 dan Bali Road Map Tahun 2007 di Bali

    Indones ia. Pada t ingkat nas ional

    kesadaran l ingkungan hidup telah

    diwujudkan dalam berbagai peraturan

    perundangan-undangan dan kebijakan

    di bidang lingkungan hidup seperti UU No.

    4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-

    Pokok Lingkungan Hidup yang kemudian

    diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun

    1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

    Hidup yang saat ini sudah direvisi dengan

    disahkannya UU No.32 Tahun 2009

    tentang Perlindungan dan Pengelolaan

    Lingkungan Hidup.

    Secara sadar dl ihat bahwa

    kerusakan l ingkungan di Indonesia

    diakibatkan semakin menguatkan posisi

    korporasi dalam melakukan perluasan

    ekspolitasi, disisi yang lain Negara dalam

    hal ini pemerintah memfasilitasi seluas-

    luasnya kebijakan yang mendorong

    menurunnya daya dukung lingkungan

    d a n a n c a m a n k e h i l a n g a n

    keanekaragaman hayati. Pada satu

    decade terakhir ini, isu kebakaran hutan

    di Sumatera dan Kalimantan mewarnai

    p rob lem l ingkungan dan bahkan

    menganggu dan membuat pasang surut

    hubungan luar negari Indonesia dengan

    negara tetangga terutama Malaysia dan

    S ingapura. Pun demik ian dengan

    b e r b a g a i p e r u s a h a a n H T I d a n

    Perkebunan Sawit seperti Sinar Mas, Asian

    Agri dan lainnya. Berbagai praktik yang

    dapat dikategorikan sebagai kejahatan

    t e r e n c a n a t e r u s b e r l a n g s u n g d i

    Indonesia. Akibatnya deforestasi dan

    1

    1. Peneliti di INDIES

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • degradasi lahan terus meningkat dengan

    efek yang sistematis tak tertanggulangi,

    s e b e l u m t a h u n 2 0 0 4 d e f o r e s t a s i

    didominasi oleh penebangan besar

    besaran sektor HPH (IUPHHK-HA), saat ini

    telah melampaui phase ke 3 eksploitasi

    ruang dan sumber daya alam dengan

    kerusakan lebih dari 56,55 juta hektar oleh

    4 sektor komoditi destruktif ; HPH , Sawit, HTI

    dan Tambang. Padahal Hutan sebagai

    sumber paru-paru dunia menjadi tema

    dalam putaran diskusi iklim di global.

    Komitmen Rejim SBY-Boediono untuk

    menurutkan emis i karbon dengan

    mendorong perlindungan kawasan hutan

    t i d a k b e r b a n d i n g l u r u s d e n g a n

    implementasi di lapangan.

    Luasnya konsesi telah melampaui

    daya tampung dan daya dukung

    l i n g k u n g a n s e r t a k e m a m p u a n

    pemerintah untuk mengendalikannya,

    telah membawa dampak akumulatif

    sistematis dalam bentuk kebakaran dan

    asap yang dalam skala berbahaya

    secara periodik sejak tahun 2006 hingga

    2014, Provinsi Sumatera Utara, Riau,

    Jambi, Sumatera Selatan, kalimantan

    Tengah, kalimantan Barat dan Batam

    menjadi langganan asap yang kadarnya

    mencapai 3 kali lipat dari kadar yang

    berbahaya bagi manusia.

    I. Kejahatan Kerah Putih

    Masih ingat dengan lm Erin

    Brokovich yang dibintangi arti Julia Robert

    ? Film yang beredar pada tahun 2001 ini

    merupakan lm tentang seorang

    paralegal yang mengangkat kasus

    lingkungan yang terjadi di Amerika.

    Adalah Pacic Gas and Electric (PG&E

    Corporation) yang menjadi lawannya

    dalam memperjuangkan hak atas

    lingkungan hidup yang sehat. dimana

    perusahaan yang mengetahui bahwa

    salah satu unit stasiun kompressornya di

    Hinckley telah mencemari air di daerah

    tersebut. Akan tetapi perusahaan itu

    tidak menginformasikan kepada public

    namun sebaliknya menyakinkan public

    bahwa air mereka minum masih aman

    untuk dikonsumsi.

    Akibatnya, para pengguna air

    yang telah terkontaminasi menderita

    berbagai macam penyakit dan bahkan

    sampai meninggal dunia ( industrial

    poisoning). Kasus ini menjadi salah satu

    kasus corporate crime terbesar dengan

    penjatuhan sanks i pidana berupa

    pembayaran ganti rugi dengan jumlah

    yang terbesar dalam sejarah Amerika

    Serikat.

    Kejahatan korporasi (corporate

    crime) merupakan salah satu wacana

    yang timbul dengan semakin majunya

    kegiatan bisnis disektor industry ekstraktif

    semakin massif. Isu Corporate crime

    bukanlah merupakan suatu isu yang baru,

    namun isu semakin membesar akibat

    terus meningkatknya praktik buruk

    perusahaan terhadap kualitas lingkungan

    hidup yang terkandung di dalamnya.

    KEJAHATAN KERAH PUTIH ; HUKUM LEMAH LINGKUNGAN

    2

  • 3T i d a k a d a y a n g d a p a t

    menyangkal bahwa perkembangan

    zaman serta kemajuan peradaban dan

    t e k n o l o g i t u r u t d i s e r t a i d e n g a n

    perkembangan t indak ke jahatan

    berserta kompleksitasnya. Di sisi lain,

    ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di

    Indonesia belum dapat menjangkaunya

    dan senantiasa ketinggalan untuk

    merumuskannya. Salah satu contohnya

    adalah Tindak Pidana Pencucian Uang

    ( m o n e y l a u n d e r i n g ) y a n g b a r u

    dikriminalisasi secara resmi pada tahun

    2002. Contoh lain adalah kejahatan

    dunia maya atau cyber crime yang

    sampai dengan saat ini pengaturannya

    masih mengundang tanda tanya.

    Ak ibatnya, banyak bermuncu lan

    tindakan-tindakan atau kasus-kasus

    illegal, namun tidak dapat dikategorikan

    2

    sebagai crime .

    Menurut Hyman Gross dalam

    tulisan Bismar Nasution menyatakan

    bahwa tindak pidana (crime) dapat

    diidentikasi dengan timbulnya kerugian

    (harm), yang kemudian mengakibatkan

    lahirnya pertanggungjawaban pidana

    3

    atau criminal liability . Pernyataan ini

    mengundang perdebatan tentang

    bagaimana pertanggungjawaban

    korporas i atau corporate l iabi l i ty

    mengingat bahwa di dalam Kitab

    Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

    Indonesia yang dianggap sebagai

    subyek hukum pidana hanyalah orang

    perseorangan dalam konotasi biologis

    yang alami (naturl i jkee person). Di

    samping itu, KUHP juga masih menganut

    asas sociates delinquere non potest

    dimana badan hukum atau korporasi

    dianggap tidak dapat melakukan tindak

    4

    pidana .

    Dalam konteks ini j ika suatu

    korporasi melakukan kelalaian dan

    terbukti mengakibatkan kerugian dan

    harus diberi sangsi, lalu sangsi itu akan

    diberikan kepada siapa dan dalam bentu

    apa.

    B l a c k ' s L a w D i c t i o n a r y

    menyebutkan kejahatan korporasi atau

    corporate crime adalah any criminal

    offense committed by and hence

    chargeable to a corporation because of

    activities of its ofcers or employees (e.g.,

    price xing, toxic waste dumping), often

    referred to as white collar crime

    Kejahatan korporasi adalah

    tindak pidana yang dilakukan oleh dan

    oleh karena itu dapat dibebankan pada

    suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas

    pegawai atau karyawannya (seperti

    penetapan harga , pembuangan

    limbah), sering juga disebut sebagai

    kejahatan kerah putih.

    Sally. A. Simpson yang mengutip

    pendapat John Braithwaite menyatakan

    kejahatan korporasi adalah conduct of

    a corporation, or employees acting on

    behalf of a corporat ion, which i s

    5

    proscribed and punishable by law .

    Simpson menyatakan bahwa ada

    tiga ide pokok dari denisi Braithwaite

    2. Singgih, Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita

    Harapan, Tangerang, 2005, Hal. 9

    3. Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York, 1979,hal.114.

    4. Rusmana,SH, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan,

    http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php

    5. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hal. 339.

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • mengenai kejahatan korporasi. Pertama,

    tindakan ilegal dari korporasi dan agen-

    agennya berbeda dengan perilaku

    kriminal kelas sosio-ekonomi bawah

    dalam ha l p rosedur admin i s t ras i .

    Karenanya, yang digolongkan kejahatan

    korporasi tidak hanya tindakan kejahatan

    a t a s h u k u m p i d a n a , t e t a p i j u g a

    pelanggaran atas hukum perdata dan

    administrasi. Kedua, baik korporasi

    (sebagai subyek hukum perorangan

    legal persons) dan perwakilannya

    termasuk sebagai pelaku kejahatan (as

    illegal actors), dimana dalam praktek

    yudisialnya, bergantung pada antara lain

    kejahatan yang dilakukan, aturan dan

    kualitas pembuktian dan penuntutan.

    Ket iga, mot ivas i ke jahatan yang

    dilakukan korporasi bukan bertujuan

    untuk keuntungan pribadi, melainkan

    pada pemenuhan kebutuhan dan

    pencapaian keuntungan organisasional.

    T idak menutup kemungkinan motif

    tersebut ditopang pula oleh norma

    operasional (internal) dan sub-kultur

    6

    organisasional .

    II. Pertanggung jawaban Pidana

    oleh Korporasi

    Korporasi sebagai badan hukum

    sudah tentu memiliki identitas hukum

    tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi

    atau perusahaan terpisah dari identitas

    hukum para pemegang sahamnya,

    direksi, maupun organ-organ lainnya.

    Dalam kaidah hukum perdata

    (civil law), jelas ditetapkan bahwa suatu

    korporasi atau badan hukum merukapan

    subjek hukum perdata dapat melakukan

    aktivitas jual beli, dapat membuat

    perjanjian atau kontrak dengan pihak

    lain, serta dapat menuntut dan dituntut di

    p e n g a d i l a n d a l a m h u b u n g a n

    keperdataan. Para pemegang saham

    menikmati keuntungan yang diperoleh

    dari konsep tanggung jawab terbatas,

    dan kegiatan korporasi berlangsung

    terus-menerus , dalam art i bahwa

    keberadaannya tidak akan berubah

    meskipun ada penambahan anggota-

    anggota baru atau berhentinya atau

    meninggalnya anggota-anggota yang

    ada.

    Namun sampai saat ini, konsep

    pertanggungjawaban pidana oleh

    korporasi sebagai pribadi (corporate

    criminal liability) merupakan hal yang

    masih mengundang perdebatan. Banyak

    p i h a k y a n g t i d a k m e n d u k u n g

    pandangan bahwa suatu korporsi yang

    wujudnya semu dapat melakukan suatu

    tindak kejahatan serta memiliki criminal

    i n t e n t y a n g m e l a h i r k a n

    p e r t a n g g u n g j a w a b a n p i d a n a .

    Disamping itu, mustahil untuk dapat

    4

    6. Sally S. Simpson, Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory 171 (1993).

    KEJAHATAN KERAH PUTIH ; HUKUM LEMAH LINGKUNGAN

  • 7. Actus Reus atau guilty act adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung

    jawab secara pidana jika unsur mens rea juga turut terbukti.

    8. Mens rea atau gulty mind adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan

    pengetahuan atau tujuan yang salah.

    9. L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia,

    http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf

    5

    menghadirkan di korporasi dengan sik

    y a n g s e b e n a r n y a d a l a m r u a n g

    pengadilan dan duduk di kursi terdakwa

    guna menjalani proses peradilan.

    B a i k d a l a m s i s t e m h u k u m

    common law maupun civil law, sangat

    sulit untuk dapat mengatribusikan suatu

    bentuk tindakan tertentu (actus reus atau

    7

    guilty act) serta membuktikan unsur mens

    8

    rea (criminal intent atau guilty mind) dari

    suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di

    Indonesia, meskipun undang-undang

    diatas dapat dijadikan sebagai landasan

    hukum untuk membebankan criminal

    l iabil ity terhadap korporasi, namun

    Pengadilan Pidana sampai saat ini

    terkesan enggan untuk mengakui dan

    mempergunakan peraturan-peraturan

    tersebut. Hal ini dapat dilihat dari

    sed ik i tnya kasus -kasus ke jahatan

    korporasi di pengadilan dan tentu saja

    berdampak pada sangat sedikitnya

    keputusan pengadilan berkaitan dengan

    9

    kejahatan korporasi. Akibatnya, tidak

    ada acuan yang dapat di jadikan

    sebagai preseden bagi l ingkungan

    peradilan di Indonesia. Dua kasus yang

    muncul di peradilan sampai dengan saat

    ini hanya berkaitan dengan pelanggaran

    lingkungan hidup.

    III. Kejahatan Lingkungan adalah

    Extra Ordinary Crimes

    Secara makro kondisi penegakan

    hukum pidana di bidang lingkungan

    hidup saat ini belum sesuai harapan

    masyarakat. Kejahatan l ingkungan

    adalah tindak pidana sebagaimana

    termaktub dalam Pasal 41 sampai

    dengan Pasal 48 UU No.23 Tahun 1997

    tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

    yaitu perusakan yang menimbulkan

    perubahan langsung atau tidak langsung

    terhadap sifat sik atau hayatinya yang

    mengakibatkan lingkungan hidup tidak

    ber fungs i lag i da lam menun jang

    p e m b a n g u n a n b e r k e l a n j u t a n .

    Selanjutnya menurut Pasal 97 sampai

    dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009

    tentang Perlindungan dan Pengelolaan

    Lingkungan Hidup dimana kejahatan

    l ingkungan adalah perusakan dan

    pencemaran yang men imbu lkan

    perubahan langsung atau tidak langsung

    terhadap sifat sik, kimia, dan/atau hayati

    lingkungan hidup sehingga melampaui

    kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

    Jauh sebelumnya pada kongres

    PBB ke 5 tahun 1975 di Jenewa mengenai

    The Prevent ion Of Cr ime and The

    Treatment of Ofenders , Kejahatan

    Lingkungan dikatagorikan sebagai

    Crime as business yaitu kejahatan yang

    bertujuan mendapatkan keuntungan

    materil melalui kegiatan dalam bisnis atau

    industri, yang pada umumnya dilakukan

    secara terorganisir dan dilakukan oleh

    mereka yang mempunyai kedudukan

    terpandang dalam masyarakat, yang

    biasa dikenal dengan organized Crimes

    White Cal lor Cr ime. Selanjutnya

    didalam Kongres ke-7 tahun 1985, antara

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • lain dimintakan perhatian terhadap

    kejahatan-kejahatan tertentu yang

    dipandang membahayakan seperti

    economic crimes,Environmental

    offences, illegal trafcking in drugs,

    terorism dan apartheid.

    Sehubungan dengan peranan

    dari pertumbuhan industri serta kemajuan

    ilmu dan teknologi, Kongres ke-7 juga

    meminta perhatian khusus terhadap

    masalah industrial crimes, khususnya

    yang berhubungan dengan masala,

    pertama ; kesehatan dan kesejahteraan

    masyarakat (public health), kedua ;

    kondisi para pekerja/buruh/karyawan

    (labour conditions), ketiga; eksploitasi

    sumber-sumber alam dan lingkungan (the

    exploitation of natural resources and

    e n v i r o n m e n t ) d a n k e e m p a t ;

    p e l a n g g a r a n t e r h a d a p

    ketentuan/persyaratan barang dan jasa

    bagi para konsumen (offences against

    the provision of goods and services to

    consumers).

    Berbagai kasus pencemaran air

    dan laut akibat pembuangan limbah

    beracun, perusakan kawasan hutan,

    perusakan terumbu karang, abrasi pantai

    akibat penambangan pasir, pembalakan

    liar dan pembakaran kawasan hutan

    yang dapat dikatagorikan sebagai tindak

    pidana l ingkungan hidup semakin

    merajalela dan bahkan menjurus kearah

    kejahatan transnasional yang terorganisir.

    Kebakaran dan asap yang terus

    t e r u l a n g t i d a k l e p a s d a r i p e r a n

    pemerintah menerbitkan perturan yang

    senjang antara kewenangan dengan

    kejawiban dalam proses regulas i .

    Kewenangan penerbitan izin yang dimiliki

    pemerintah pusat dan daerah tidak

    disertai dengan tanggung jawab dan

    kewajiban yang kuat mengikat perizinan

    dan dampak.

    Belum berhasilnya penegakan

    hukum pidana lingkungan juga dapat

    dilihat dari data PROPER yang setiap

    tahun di publikasikan oleh Kementerian

    Lingkungan Hidup. Pada periode PROPER

    2012 2013 ini dari total 1812 perusahaan,

    sebanyak 201 perusahaan diawasi oleh

    KLH, 1160 perusahaan diawasi oleh

    6

    KEJAHATAN KERAH PUTIH ; HUKUM LEMAH LINGKUNGAN

  • Provinsi dan 451 perusahaan melalui

    Mekanisme Penilaian Mandiri. Dari 1812

    perusahaan sebanyak 20 perusahaan

    tidak diumumkan peringkatnya karena

    perusahaan sedang dalam proses

    penegakan hukum dan tidak beroperasi.

    Tingkat ketaatan periode 2012 -2013

    secara umum mencapai 65% mengalami

    sedikit penurunan dibanding tahun

    kemarin yang mencapai 69%.

    Pada periode 2012 2013 ini, hasil

    penilaiannya adalah :Peringkat Emas

    b e r j u m l a h 1 2 p e r u s a h a a n

    (0.67%),Peringkat Hijau berjumlah 113

    perusahaan (6.31%), Peringkat Biru

    berjumlah 1039 perusahaan (57.98%),

    P e r i n g k a t M e r a h b e r j u m l a h 6 1 1

    p e r u s a h a a n ( 3 4 . 1 % ) ,

    Peringkat Hitam berjumlah 17 perusahaan

    (0.95%). Namun kegiatan PROPER ini

    b e r h e n t i h a n y a p a d a t a h a p

    pengumanan daftar tidak ditindaklanjuti

    dengan kebijakan dan intervensi lebih

    jauh sehingga kita tidak bisa melihat lebih

    jauh seberapa taatnya korporasi dalam

    upaya perlindungan lingkungan hidup.

    Menurut WALHI, data bencana

    ekologis pada tahun 2013 mengalami

    lonjakan yang sangat tajam. Jika pada

    tahun 2012 banjir dan longsor hanya

    terjadi 475 kali dengan korban jiwa 125

    orang, pada 2013 secara kumulatif

    menjadi 1392 kali atau setara 293 persen.

    Bencana tersebut telah melanda 6727

    desa/keluarah yang tersebar 2787

    kecamatan, 419 kabupaten/kota dan 34

    propinsi dan menimbulkan korban jiwa

    sebesar 565 orang. Penyebab utamanya

    8 0 % a d a l a h a k i b a t i j i n k o n s e s i

    p e r t a m b a n g a n d a n p e r k e b u n a n

    khususnya Sawit yang semakin massif di

    seluruh wilayah Indonesia.Dan dari data

    tersebut tidak ada juga perusahaan yang

    d i s e r e t k e p e n g a d i l a n u n t u k

    mempertanggungjawabkan kegiatan

    mereka.

    Dalam kasus yang melibatkan

    pejabat negara dan pengusaha, baru

    sebatas penyalah gunaan i j in dan

    wewenang seperti yang terjadi pada

    Adelin Lis, Rusl i Zainal dan Hartati

    Murdaya. Pada kasus pembalakan liar

    yang dilakukan oleh pengusaha kayu asal

    Medan Adelin Lis, telah merugikan

    keuangan negara hampi r sek i ta r

    Rp.227,02 trilyun, sedangkan kerusakan

    l ingkungan dapat d i l ihat adanya

    penggundulan hutan secara liar yang

    berlangsung dari tahun 1967 telah

    mengakibatkan kerusakan hutan di

    Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per

    tahunnya meskipun disisi yang lain dapat

    meningkatkan devisa negara. Terakhir

    adalah ditangkapnya Rachmat Yasin

    Bupati Bogor akibat Kasus suap ini diduga

    terkait pemberian rekomendasi tukar

    menukar kawasan hutan seluas 2.754

    7

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • 88

    hektare di Bogor, Jawa Barat. Nilai suap

    sebesar Rp 4,5 miliar. Namun belum

    menyentuh substasi prilaku korporasi

    dalam memperlakukan lingkungan hidup

    dan masyarakat yang menjadi korban

    terdampak.

    P a d a t a h u n 2 0 1 3 p e r i o d e

    kebakaran mei juli, dari data yang di

    publ ikas ikan Walh i , mereka te lah

    melaporkan 117 Perusahaan di Riau dan 6

    Perusahaan di Jambi yang mengalami

    kebakaran konsesinya ke Kementerian

    Lingkungan Hidup. Pada tahun 2013 juga

    KLH telah menyelidiki 26 perusahaan

    dengan 29 kasus dugaan kebakaran

    hutan dan lahan di Riau. Sampai akhir Juni

    2014, sudah 18 perusahaan dengan 67

    s a k s i d i m i n t a i k e t e r a n g a n . D a r i

    pemeriksaan lapangan terhadap 26

    perusahaan ini, ada tiga perusahaan

    sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan.

    Yakni, PT. TFDI (perkebunan sawit) di Siak,

    perusahaan HTI PT. SGP di Dumai dan PT.

    TKWL (perkebunan sawit) di Kabupaten

    Siak. Faktanya hingga hari ini belum ada

    satupun yang ditetapkan tersangka dan

    dicabut ijinnya. Sebaliknya pada tahun

    2014 in i just ru kebakaran kembal i

    melanda wilayah ini.

    IV. Rakyat Melawan Ijin Tambang

    Karst

    S a l a h s a t u k a s u s t a m b a n g

    terbesar dan meluas di Jawa adalah

    tambang karst dalam satu decade

    terakhir. Hasil temuan Jaringan Advokasi

    Tambang (Jatam) menyebutkan, hingga

    2013, izin tambang karst di Pulau Jawa,

    mencapai 76 izin. Ia tersebar di 23

    kabupaten, 42 kecamatan dan 52 desa

    dengan total konsesi tambang karst

    34.944,90 hektar. Kondisi ini bisa menjadi

    ancaman serius bagi lingkungan di Pulau

    Jawa. Eksploitasi karst ini, sebagian besar

    dipacu lewat legalisasi daerah seperti

    Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6

    Tahun 2010 tentang RTRWP 2009 2029.

    Lalu, Perda RTRW Kabupaten Kebumen

    nomor 23 tahun 2012 menyebutkan

    bentang alam karst Gombong memiliki

    luas lebih kurang 4.894 hektar dan

    seterusnya.

    Dewasa ini beberapa rencana

    investasi baru seperti pembangunan

    investasi pabrik semen Lafarge SA, sebuah

    produsen semen terbesar di dunia dan PT

    Semen Bosowa di Jawa Timur. Ada juga PT

    Ultratech Minning Indonesia di Wono Giri.

    Kondisi ini jelas memicu konik dan

    kepentingan perebutan lahan yang

    massif. Di wilayah Yogyakarta tepatnya di

    Kabupaten Gunung Kidul dikenal sebagai

    wilayah karst. Luasan kawasan karst ini

    sekitar 807 km persegi atau 53% dari luas

    kabupaten in i 1 .483 km per seg i .

    Berdasarkan data inventerisasi dan

    verikasi dari Dinas Energi Sumber Daya

    Mineral (EDSM) Yogyakarta ada tujuh

    perusahaan menambang batu gamping

    dengan total luas ekploitasi 40 ribu meter

    KEJAHATAN KERAH PUTIH ; HUKUM LEMAH LINGKUNGAN

  • p e r s e g i . S e d a n g k a n u s a h a

    pertambangan warga ada 14 yang

    terverikasi izin eksploitasi berkisar 7.000

    meter pesergi.

    Penelitian yang dilakukan oleh

    Risyanto dkk (2001) meyebutkan dampak

    negatif terhadap lingkungan akibat

    p e n a m b a n g a n d o l o m i t m e l i p u t i

    perubahan relief, ketidakstabilan lereng,

    kerusakan tanah, terjadinya perubahan

    t a t a a i r p e r m u k a a n d a n b a w a h

    permukaan, hilangnya vegetasi penutup,

    p e r u b a h a n o r a d a n f a u n a ,

    m e n i n g k a t n y a k a d a r d e b u d a n

    kebisingan.

    Penetapa kawasan karst sebagai

    kawasan l indung geologi mela lu i

    P e r a t u r a n M e n t e r i E n e r g i d a n

    Sumberdaya Mineral No 17 tahun 2012

    tidak cukup menghadang agenda

    pembangunan pabrik untuk kebutuhan

    infrastruktur. Potensi upaya manipulasi

    Perusahaan agar bisa melanggar hukum

    lingkungan yang telah ditetapkan. Upaya

    perlindungan kawasan karst penting

    karena inimerupakan sumberdaya yang

    t i d a k t e r b a r u k a n k a r e n a u n t u k

    m e m b e n t u k b e n t a n g a l a m k a r s t

    membutuhkan jutanan tahun untuk

    kembali terbentuk. Perlawanan warga

    Rembang adalah contoh terbaru dari

    bentuk kejahatan korporasi yang tidak

    mengindahkan prinsip keterbukaan

    terhadap masyarakat.

    V. Jalan Keluar

    K o n d i s i p e n e g a k a n h u k u m

    l i n g k u n g a n d e w a s a i n i c u k u p

    menggambarkan rendahnya kesadaran

    hukum aparat penegak hukum, para

    pengusaha, pemilik modal, terhadap

    lingkungan dan sangat lambannya

    kinerja aparat penegak hukum didalam

    menjalankan tugasnya. Hal ini tentu saja

    telah menghancurkan semangat untuk

    melindungi, mencegah kerusakan dan

    perusakan lingkungan yang sedang

    tumbuh di masyarakat. Bagaimana tidak

    di dalam negara hukum seperti di

    Indonesia penegakan hukum sangat

    di tentukan oleh Pengadi lan. Jadi

    meskipun Kejaksaan sudah berusaha

    semaksimal mungkin membuat dakwaan

    yang lengkap dan akurat, setelah pelaku

    perusakan l ingkungan diajukan ke

    pengadilan tidak divonis, hal ini tentu

    menjadi bumerang bagi kejaksaan. Oleh

    karenanya dibutuhkan hakim-hakim yang

    mempunyai empati , dedikas i dan

    determinasi untuk menciptakan keadilan.

    Upaya perbaikan kualitas hukum

    melalui sertikasi Hakim lingkungan secara

    sepintas cukup menggembirakan namun

    tidak cukup menyelesaikan persoalan

    lingkungan yang kompleks. Perlu satu

    perbaikan sistematis dalam pengelolaan

    lingkungan hidup sehingga pelanggaran

    terhadap kasus l ingkungan dapat

    diselesaikan. Peraturan perundang-

    9

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • undangan yang digunakan pada proses

    penegakan hukum pidana di bidang

    lingkungan sudah sangat lengkap terdiri

    dari UU No.23 Tahun 1997 tentang

    Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

    diperbaharui dengan UU No.32 tahun

    2009 tentang Per l indungan dan

    Pengelolaan Lingkungan Hidup (general

    environmental law) dan UU sektoral

    lainnya sepert i UU Kehutanan, UU

    P e r t a m b a n g a n , P P t e n t a n g

    Pengendalian dan atau Pencemaran

    L ingkungan Hidup yang berkaitan

    dengan Kebakaran Hutan dan atau

    Lahan, PP tentang Ijin Pembuangan

    Limbah, UU tentang Sumber Daya Alam

    dan Ekosistemnya dan lain-lain (sektoral

    environmental law). Namun keberadaan

    regulasi tersebut belum cukup untuk

    memberikan kekuatan dan tunduk

    terhadap peraturan dan kebijakan

    lingkungan hidup yang lebih jauh. Hingga

    hari ini kebijakan lingkungan hidup hanya

    dilihat sebagai problem ikutan dari upaya

    pembangunan.

    P a r a m e t e r s e d e r h a n a ,

    penentuan menteri lingkungan hidup

    tidak cukup politis seperti halnya menteri

    ESDM atau menteri Kehutanan. Dalam

    pertarungan antar sektor seringkali

    k e p e n t i n g a n l i n g k u n g a n h i d u p

    dikalahkan oleh sektor-sektor yang lain

    s e p e r t i p e r t a m b a n g a n , e n e r g i ,

    kehutanan, investasi, dan lain-lain. Konik

    kepentingan atas ekonomi dan investasi

    sektor ektraksi sumberdaya alam mampu

    menyerap tenaga kerja atau melakukan

    konservasi terhadap satu kawasan

    bentang alam yang harus diproteksi.

    Maka tidak heran muncul berbagai

    regulasi sektoral yang berbenturan

    d e n g a n k e b i j a k a n d a n r e g u l a s i

    perlindungan lingkungan hidup.

    Fakta menunjukan pengusung

    i d e - i d e l i n g k u n g a n h i d u p h a r u s

    menghadapi tantangan yang sangat

    tidak seimbang dari penguasa politik,

    penguasa dun ia usaha dan dar i

    m a s y a r a k a t s e n d i r i . K a l a h n y a

    kepentingan lingkungan hidup dalam

    pertarungan yang tidak seimbang

    melawan kepentingan-kepentingan lain

    tersebut terjadi tidak hanya di forum-

    forum teknis eksekutif, tetapi juga di forum-

    forum politik, di lingkungan lembaga

    legislative dan bahkan kepentingan

    nasional masing-masing negara dalam

    forum internasional. Oleh karena itu di

    samping ada UU lingkungan hidup yang

    tentu saja berpihak pada lingkungan,

    banyak pula produk undang-undang di

    bidang lain yang justru tidak ramah

    lingkungan harus diubah dan mengacu

    kepada upaya perlindungan tanpa

    m e n g h a m b a t k e p e n t i n g a n

    pembangunan nasional.

    10

    KEJAHATAN KERAH PUTIH ; HUKUM LEMAH LINGKUNGAN

  • VI. Mendorong Kebijakan Peradilan

    Lingkungan

    Berkaca dari praktik yang terjadi

    di lapangan dan hukum lingkungan maka

    pent ing untuk hadirnya peradi lan

    lingkungan. Dorongan ini dibutuhkan

    mengingat kejahatan lingkungan hidup

    sudah masuk pada kategori bukan

    kejahatan biasa (extra ordinary crimes),

    karena korbannya sudah banyak baik

    korban jiwa, korban materi maupun

    kerugian sosial ekologis yang tidak dapat

    dinilai dalam sebuah hitungan (valuasi)

    ekonomi. Peradilan lingkungan hidup

    menjadi agenda mendesak yang patut

    dipertimbangkan untuk dibentuk oleh

    pemerintahan kedepan untuk mengadili

    kejahatan lingkungan yang bersembunyi

    dibalik kebijakan dan regulasi baik di

    tingkat pusat maupun daerah. Kita

    ketahui dalam perkembangannya,

    kejahatan korupsi sudah dimasukkan

    pada kejahatan luar biasa, dan ada

    kebijakan serta kelembagaan yang

    sekaligus menjadi penegakan hukumnya

    melalui KPK.

    DAFTAR PUSTAKA

    1. Black, Henry Campbell, Black's Law

    Dictionary, West Publishing Co., St. Paul,

    Minnessota, 1990, ed.6, hal. 339.

    2. Dine, Janet, Company Law, Macmillan

    Press Ltd., 1998.

    3. Ferguson,Gerry, Corruption and

    C r i m i n a l L i a b i l i t y ,

    h t t p : / / w w w . i c c l r . l a w . u b c . c a /

    Publications/ Reports/ FergusonG.PDF

    4. Gross, Hyman, A Theory of Criminal

    Justice, Oxford University Press, New York,

    1979, hal.114.

    5. Keenan, Denis & Josephine Biscare,

    Smith & Keenan's Company Law For

    S tudents , F inancia l T imes, P i tman

    Publishing, 1996.

    6. Khanna, V.S, Corporate Criminal

    Liability: What Purpose Does It Serve?, 109

    Harv. L.Rev. 1477, The Harvard Law

    Review Association, 1996

    7. Lipton, Philip dan Abraham Herzberg,

    Understanding Company Law, Brisbane,

    The Book Law Company Ltd, 1992.

    11

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KARST :

    PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS

    LINGKUNGAN HIDUP

    Oleh : M. Irsyad Tamrin

    Abstrak

    K a w a s a n k a r s t m e r u p a k a n

    kawasan yang sering menjadi sumber

    konik antara wacana konservasi dan

    penambangan. Disisi lain pemerintah

    dengan dalih melindungi kepentingan

    investasi yang menguntungkan Negara,

    seringkali menggunakan pendekatan

    ketertiban dan keamanan. Atas legitimasi

    ini aparat penegak hukum menggunakan

    instrumen hukum pidana sebagai jalur

    p e n y e l e s a i a n k o n i k t e r h a d a p

    masyarakat yang melakukan penolakan

    t e r h a d a p i j i n p e r t a m b a n g a n .

    Penggunaan bahasa kriminalisasi kepada

    masyarakat maupun aktivis lingkungan

    hidup yang memperjuangkan hak atas

    lingkungan yang bersih dan sehat, sudah

    menjadi bahasa umum yang seringkali

    kita dengar. Kebijakan konservasi dan

    pelindungan lingkungan selalu bertolak

    b e l a k a n g d e n g a n k e b i j a k a n

    p e m b a n g u n a n l a i n n y a d a l a m

    penyelesaian konik yang ada.

    Tulisan ini akan menguraikan

    bagaimana tumpang tindihnya regulasi

    mengenai pengelolaan kawasan karst,

    yang justru menjadi salah satu akar

    masalah lahirnya konik (baca: factor

    k r i m i n o g e n ) , k r i m i n a l i s a s i d a n

    kecenderungan politisasi hukum pidana

    dalam penyelesaian konik sumber daya

    a l a m . F o k u s t u l i s a n h e n d a k

    menggambarkan bagaimana konteks

    perlindungan hukum pidana kepada

    masyarakat maupun aktivis lingkungan

    hidup.

    I. Pendahuluan

    Hingga tahun 2013, pemerintah

    telah mengeluarkan 76 izin tambang karst

    hanya di pulau Jawa. Izin tersebut

    tersebar di 23 kabupaten, 42 kecamatan

    dan 52 desa dengan total konsesi

    pertambangan karst 34.944,90 hektar.

    Kondisi ini bisa menjadi ancaman serius

    bagi lingkungan tidak hanya di Pulau

    Jawa, tetapi juga di wilayah lain di

    1

    Indonesia. Banyaknya izin tersebut

    seringkali melahirkan konik di masyarakat

    y a n g t e r k e n a d a m p a k l a n g s u n g

    kerusakan lingkungan . Belum hilang dari

    ingatan kita bagaimana para petani

    desa Tegaldowo, Sukolilo, Kabupaten

    Rembang Jateng , mendapatkan

    kekerasan, intimidasi dan penangkapan

    karena menolak penambangan Karst

    dan pembangunan pabrik PT. Semen

    Indonesia di wilayah mereka. Dalam

    upaya penolakan tersebut empat orang

    petani ditangkap, ibu-ibu petani yang

    memblokade pabrik semen terluka akibat

    kekerasan dari aparat keamanan. Alasan

    13

    1. Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • penolakan warga desa yang mayoritas

    adalah petani adalah hilangnya sumber

    mata air dan tanah di pegunungan

    Kendeng tempat menggantungkan

    hidupnya mereka.

    Berdasarkan data WALHI, pada

    tahun 2012 telah terjadi 147 kasus

    kekerasan dan kr iminal isasi terkait

    persoalan lingkungan hidup. Di tahun

    2013, naik cukup signikan menjadi 227

    kasus konik lingkungan hidup, sumber

    daya alam dan agraria yang berujung

    p a d a t i n d a k a n k e k e r a s a n d a n

    k r i m i n a l i s a s i t e r h a d a p p e j u a n g

    lingkungan hidup dan pejuang HAM di

    2

    I n d o n e s i a . C a t a t a n K P A j u g a

    menunjukkan, sepanjang 2004-2012

    sedikitnya 941 orang ditahan, 396

    m e n g a l a m i l u k a - l u k a , 6 3 o r a n g

    diantaranya mengalami luka serius akibat

    peluru aparat, serta meninggalnya 54

    petan i /warga d i se lu ruh w i layah

    Indonesia. Sejumlah kejadian yang

    m e l i b a t k a n k e p o l i s i a n d a l a m

    penanganan konik agraria, kriminalisasi

    dan penangkapan kepada pimpinan

    organisasi rakyat oleh aparat kepolisian

    yang sering mengunakan jerat pidana

    dengan pasal-pasal 160, 170, 187, 365 dan

    3

    406 KUHP. Sebagian besar kasus pidana

    y a n g d i b a w a k e p e n g a d i l a n

    menjatuhkan vonis bersalah kepada

    masyarakat yang melakukan tindak

    pidana sebagaimana yang didakwakan

    oleh jaksa. Pertimbangan hakim sendiri

    ketika memutus perkara secara jelas

    menyatakan bahwa semua unsur

    tersebut telah memenuhi unsur-unsur

    didakwakan. Sekalipun ada alasan yang

    meringankan, sebagian besar lebih

    mengambil pert imbangan dengan

    alasan keluarga, perbuatan baik selama

    persidangan dan tidak mengulang lagi

    perbuatannya.

    Dari kondisi di atas, permasalahan

    konik lingkungan dan SDA yang terjadi

    dan dimunculkannya permasalahan

    kriminal kepada masyarakat maupun

    aktivis lingkungan mereeksikan bahwa

    persoalan lingkungan tidak sesederhana

    yang dibayangkan,. Permasalahan

    munculnya kriminalisasi yang dilontarkan

    kepada aparat penegak hukum dan

    pemerintah terhadap penyelesaian

    k o n i k l i n g k u n g a n m e m b e r i k a n

    gambaran tentang persoalan yang lebih

    mendasar tentang sosial-politik, ekonomi-

    politik, dan politik hukum bahwa saat ini

    ada kondisi yang tidak adil atas nama

    pembangunan ekonomi.

    Tarik menarik antara kepentingan

    peningkatan anggaran dan ekonomi

    harus berhadapan dengan perlindungan

    terhadap kekayaan dan kelestarian

    lingkungan hidup. Dan kesemuanya

    menggunakan instrumen hukum sebagai

    dasar pengambilan keputusan politik

    (baca kebijakan).

    2. Annual Report WALHI 2012-2013.

    3. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

    14

    KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAW

    ASAN KARST : PERLINDUNGAN

    HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

  • Kita ketahui bahwa perlindungan

    terhadap kawasan karst dan kelestarian

    lingkungan hidup sudah diatur dalam

    peraturan perundangan-undangan, baik

    itu UU ataupun aturan dibawahnya.

    Namun di sisi lain, pemerintah (juga DPR)

    pun mengeluarkan peraturan mengenai

    pengelolaan pertambangan mineral

    batu bara, termasuk di dalamnya

    mengenai pengelolaan kawasan karst.

    Kebijakan yang tidak konsisten inilah yang

    sebenarnya mengakibatkan munculnya

    polemik dan konik di masyarakat. Ketika

    konik tidak terselesaikan, penggunaan

    ins t rumen hukum pidana kepada

    masyarakat maupun aktivis lingkungan

    hidup yang dianggap mengganggu

    akan lebih menguatkan lagi pandangan

    masyarakat bahwa posisi aparat

    penegak hukum tidak dalam posisi yang

    netral dan hukum bukan ditujukan untuk

    kesejahteraan masyarakat.

    Ubi societas ibi Ius. Adagium yang

    d inyatakan o leh C icero te r sebut

    seharusnya menjadi pedoman bahwa

    hukum sebaga i fenomena sos ia l

    terbentuk dan merupakan aturan-aturan

    untuk memenuhi berbagai kepentingan

    masyarakat (social) tanpa terkait dengan

    kepentingan kekuasaan. Kepentingan

    sosial tersebut meliputi hal-hal seperti

    kepastian dalam bertransaksi (hubungan

    h u k u m ) , k e t e r t i b a n m a s y a r a k a t ,

    k e t e r t i b a n d a l a m h u b u n g a n

    kekeluargaan dan lain-lain.Hal-hal ini

    merupakan kepentingan individu atau

    masyarakat yang tidak terkait dengan

    kepentingan kekuasaan. Bahkan kalau

    tidak ada hukum sebagai aturan sosial

    tersebut, justru akan menyulitkan para

    penguasa sendiri, karena akan terjadi

    kekacauan hubungan antar individu atau

    sos ia l yang o leh Thomas Hobbes

    digambarkan sebagai "homo homini

    lupus bellum, omnion centra omnes".

    Kalaupun yang terakhir ini tetap terselip

    kepentingan yang berkuasa, tetapi hal itu

    tidak bertujuan memeras atau menindas,

    melainkan hukum sebagai instrumen

    yang memberi dasar pada kekuasaan,

    untuk menjalankan fungsi sebagai

    penjaga keamanan dan ketertiban.

    Paling tidak, kehadiran hukum dapat

    dipandang sebagai pranata yang saling

    menguntungkan antara masyarakat dan

    penguasa.

    15

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • N a m u n r e a l i t a s n y a t i d a k

    sebagaimana yang diungkapkan oleh

    lsuf Cicero, dalam hal in i hukum

    digunakan o leh kekuasaan untuk

    mel indungi kepent ingan investas i

    eksploitasi sumber daya alam dari

    masyarakat yang menolak kepentingan

    tersebut. Dengan dalih melakukan

    perusakan, mengganggu ketertiban dan

    k e a m a n a n , m e n g h a m b a t

    pembangunan, masyarakat atau aktivis

    lingkungan yang melakukan penolakan

    penambangan dicap sebagai kriminal

    yang melakukan pelanggaran hukum

    sehingga sudah sepantasnya ditindak

    oleh aparat penegak hukum. Anggaplah

    itu benar bahwa tindakan tersebut

    mengganggu ke te r t iban , namun

    penggunaan pidana harus ditimbang

    dan diperhatikan secara mendalam.

    Harus dilihat dulu penyebab masalah

    keamanan itu terjadi, faktor-faktornya,

    t e r m a s u k r a s a k e a d i l a n d a l a m

    masyarakat. Harus dipahami oleh

    Pemerintah maupun aparat penegak

    hukum bahwa pembangunan dapat

    b e r s i f a t k r i m i n o g e n a t a u d a p a t

    meningkatkan kr iminal itas apabila

    pembangunan itu tidak direncanakan

    secara ras ional , perencanaannya

    t i m p a n g a t a u t i d a k s e i m b a n g ,

    mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral

    s e r t a t i d a k m e n c a k u p s t r a t e g i

    perlindungan masyarakat yang integral.

    II. Kebijakan perlindungan kawasan Karst

    yang setengah hati

    Saat ini payung hukum yang

    m e n g a t u r m e n g e n a i k e t e n t u a n

    pertambangan Indonesia adalah UU No 4

    tahun 2009 tentang Pertambangan

    Mineral dan Batubara. Undang-undang

    ini secara substansi tidak mengakui hak

    rakyat untuk membuat keputusan

    menerima atau menolak sebuah investasi

    yang berpotensi merusak sumber-sumber

    kehidupan mereka. Hal ini terbukti

    dengan tidak ada satupun pasal yang

    menyatakan bahwa masyarakat memiliki

    h a k u n t u k m e n o l a k i n v e s t a s i

    pertambangan di wilayah mereka.

    Undang Undang ini sebenarnya harus

    memasukkan konsep Free Prior and

    Informed Concern (FPIC) yang sudah

    diadopsi oleh banyak negara. Konsep ini

    adalah sebuah konsep yang mengatur

    hak masyarakat untuk mendapatkan

    informasi sebelum sebuah program atau

    proyek pembangunan dilaksanakan

    dalam wilayah mereka dan berdasarkan

    informasi tersebut, mereka secara bebas

    tanpa tekanan menyatakan setuju atau

    menolak. Dengan kata lain, masyarakat

    memiliki hak untuk memutuskan jenis

    kegiatan pembangunan seperti apa

    yang dapat berlangsung dalam tanah

    mereka.

    Permasalahan lain yang muncul

    terkait dengan regulasi pertambangan

    adalah t idak harmonisnya aturan

    m e n g e n a i p e n a m b a n g a n k a r s t .

    Tumpang tindihnya aturan yang tersebar

    ini memunculkan banyak tafsir yang

    digunakan untuk memuluskan upaya

    penambangan di kawasan bentang

    16

    KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAW

    ASAN KARST : PERLINDUNGAN

    HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

  • alam karst. Peraturan Pemerintah No. 26

    Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

    Wilayah Nasional memuat semangat

    untuk melindungi kawasan karst dari

    upaya penambangan. Peratu ran

    P e m e r i n t a h i n i c u k u p k e t a t d a n

    membawa angin segar bagi kelestarian

    kawasan karst karena sebelumnya telah

    ada Keputusan Menteri ESDM No. 1456

    T a h u n 2 0 0 0 t e n t a n g P e d o m a n

    P e n g e l o l a a n K a w a s a n k a r s t

    diklasikasikan menjadi tiga bagian yakni :

    a. Kawasan Karst Kelas I, merupakan

    kawasan lindung yang di dalamnya

    t i d a k b o l e h a d a k e g i a t a n

    penambangan. Boleh di lakukan

    kegiatan lain asal tidak mengganggu

    proses karstikasi dan tidak merusak

    fungsi kawasan karst.

    b. Kawasan Karst Kelas II, merupakan

    kawasan karst yang di dalamnya boleh

    dilakukan aktivitas penambangan

    dengan disertai studi AMDAL, UKL dan

    UPL

    c. Kawasan Karst Kelas III, merupakan

    kawasan karst yang di dalamnya boleh

    dilakukan kegiatan-kegiatan yang

    sesuai dengan perundangan.

    Pada implementasinya regulasi ini

    4

    membuka tafsir untuk dimanipulasi oleh

    pihak pihak investor demi keuntungan

    semata tetap melakukan kegiatan

    eksplo i tas i kars t walaupun masuk

    kawasan karst kelas I. Apalagi oknum

    oknum birokrasi, akademisi mampu

    diarahkan untuk menetapkan kawasan

    tersebut menjadi klasikasi kelas II atau III

    t e r m a s u k m e l a k u k a n m a n i p u l a s i

    terhadap proses AMDAL. Akhirnya Izin

    pendirian perusahaan tambangkarst

    terus diterbitkan tentu dengan berbagai

    p e r h i t u n g a n d a n a r g u m e n y a n g

    mengiringinya.

    Pada perkembanganya dengan

    derasnya tun tu tan pe r l i ndungan

    terhadap kawasan karst, Pemerintah

    mengelurkan peraturan yakni PPNo. 26

    Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

    Wilayah Nasional. Peraturan Pemerintah

    in i d ianggap mampu mel indung i

    kawasan karst karenadalam regulasiini

    tidak lagi dikenal Kawasan Karst Kelas I,

    5

    Kelas II atau Kelas III. Dalam peraturan ini,

    semua bentang alam karst dan goa

    termasuk dalam Cagar Alam Geologi

    (Pasal 60 ayat 2 poin C dan F).Cagar Alam

    Geologi dalam peraturan tersebut

    dimasukkan dalam Kawasan Lindung

    Geologi (Pasal 52 ayat 5), Kawasan

    Lindung Geologi sebagai bagian dari

    Kawasan Lindung Nasional (Pasal 51).

    Secara hierarki, kedudukan kawasan karst

    dalam PP No. 26 tahun 2008 sangat jelas,

    yaitu merupakan bagian dari Kawasan

    Lindung Nasional.

    Belum sampai setahun, Lembaga

    legislatif dan Pemerintah masih tergoda

    dengan potens i keuntungan dar i

    eksploitasi tambang di kawasan karst

    dengan mengeluarkan regulasi yang

    baru pada tahun 2009.Dalam UU No. 4

    Tahun 2009 membuka kesempatan untuk

    kawasan karst untuk di tambang.Dalam

    Pasal 1 angka 4 UU No 4 tahun 2009

    menyatakan bahwa pertambangan

    4. Belum adanya standarisasi metode investigasi dan klasikasi kawasan karst.Sehingga banyak pihak yang

    sebenarnya tidak memahami tentang karst berani membuat klasikasi berdasarkaan metode yang tidak

    tepat.Akibatnya, kawasan karst yang seharusnya masuk kriteria kelas I turun menjadi kelas II atau III.

    5. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No.1456 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan

    Kawasan karst

    17

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • kumpulan mineral yang berupa bijih atau

    batuan, di luar panas bumi, minyak dan

    gas bumi, serta air tanah. Berikutnya

    berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

    Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

    Pertambangan pada Pasal 4 ayat (3)

    menjelaskan bahwa pertambangan

    mineral dikelompokkan ke dalam empat

    komoditas tambang, yaitu :

    i. pertambangan mineral radioaktif;

    ii. pertambangan mineral logam;

    iii. pertambangan mineral bukan

    logam; dan

    iv. pertambangan batuan.

    Mineral bukan logam menurut PP

    N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g

    P e l a k s a n a a n U s a h a K e g i a t a n

    Pertambangan Mineral dan Batubara

    Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi intan,

    korundum, grat, arsen, pasir kuarsa,

    uorspar, kriolit, yodium, brom, klor,

    belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika,

    magnesit, yarosit, oker, uorit, ball clay, re

    clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit,

    gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirolit,

    kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu

    kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu

    gamping untuk semen.Khusus untuk batu

    gamping yang merupakan sumber batu

    kapur dan bahan baku semen dapat

    dijumpai pada kawasan bentang alam

    6

    karst.

    Dari ketentuan PP tersebut yang

    merupakan turunan dari UU No 4 tahun

    2009 menjelaskan bahwa karst yang

    merupakan bagian dari mineral bukan

    logam merupakan salah satu obyek

    tambang, hal ini sangatlah bertentangan

    dengan PP No 26 tahun 2008 yang

    menyatakan bahwa kawasan karst

    merupakan kawasan yang harus

    dilindungi karena merupakan kekayaan

    alam yang tak terbarukan dan memiliki

    fungsi sebagai wilayah penampung air

    (catchment area).Salah satu fungsi

    p e n t i n g n y a b e r k a i t a n d e n g a n

    ketersediaan air sehingga kelestariannya

    menjadi krusial, langsung berhubungan

    7

    dengan kehidupan masyarakat.

    Dari uraian ini sangatlah jelas

    bahwa Pemerintah masih setengah hati

    atau lebih tegasnya belum memiliki

    komitmen yang kuat untuk melindungi

    kawasan karst dari eksploitasi. Akan selalu

    ada argumen bahwa peningkatan

    e k o n o m i m e n j a d i f a k t o r u t a m a

    dilakukannya penambangan di kawasan

    6. Karst, menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 nomor 1

    adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/dolomite.

    7. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Permen ESDM) Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 3

    menyebutkan bahwa Kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian

    dari kawasan lindung nasional. Masih menurut Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tersebut, pada Pasal 4

    ayat (1) menyebutkan bahwa Kawasan bentang alam karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

    merupakan kawasan bentang alam karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst. Bentuk

    eksokarst yang disebutkan dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (5) terdiri atas : mata air

    permanen, bukit karst, dolina, uvala, polje, dan/atau telaga. Sedangkan Pasal 4 ayat (6) menyebutkan

    bahwa bentuk endokarst terdiri atas sungai bawah tanah; dan/atau speleotem

    18

    KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAW

    ASAN KARST : PERLINDUNGAN

    HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

  • karst. Pembenaran eksploitasi tambang

    bisa dilakukan melalui legalisasi di daerah

    melalui Peraturan daerah (Perda)

    tentang RT/RW ataupun pengeluaran izin

    dari Kepala Daerah sesuai dengan

    mekanisme formal yang ada. Sebagai

    contoh kasus pendirian pabrik dan

    penambangan di pegunungan kendeng

    (Rembang), penggunaan kawasan

    cekungan air tanah watu putih sebagai

    area penambangan batuan kapur untuk

    bahan baku pabrik semen ini melanggar

    Perda RTRW Jawa Tengah No 6 tahun 2010

    pasal 63 yang menetapkan area ini

    kawasan lindung imbuhan air. Juga Perda

    RTRW Kabupaten Rembang no 14 tahun

    2011 pasal 19 yang menetapkan area ini

    sebagai kawasan lindung geologi.Namun

    dengan dalih penambangan dilakukan di

    area morfologi karst di lokasi zona kering

    maka Pemerintah kabupaten Rembang

    m e n y e t u j u i u n t u k d i l a k u k a n n y a

    penambangan. Apalagi penambangan

    di kawasan karst tidak secara tegas untuk

    dilarang secara keseluruhan.Kebijakan ini

    diambil karena mendatangkan investasi

    senilai 3, 717 trilyun yang berpotensi

    menambah pendapatan asli daerah

    (PAD), namun sejalan dengan itu,

    kerusakan lingkungan serta penurunan

    kualitas kesehatan masyarakat terus

    terjadi.

    Berubah-ubahnya kebi jakan

    pengelolaan dan perlindungan kawasan

    karst berpotensi melahirkan konik yang

    besar di masyarakat. Hal ini patut

    dipertanyakan bagaimana keseriusan

    dan political will Pemerintah dalam

    pembuatan kebijakan melindungi dan

    mensejahterakan masyarakatnya. Dalam

    hubungan antara politik kriminal dengan

    politik sosial, kebijakan pada hakikatnya

    merupakan bagian integral antara upaya

    per l indungan masyarakat ( soc ia l

    d e f e n c e ) d a n u p a y a m e n c a p a i

    8

    kesejahteraan (social welfare). Dalam

    konteks ini, apakah sudah tepat kebijakan

    yang dikeluarkan Pemerintah bertujuan

    untuk kese jahteraan masyarakat ,

    ataukah bertolak belakang dengan

    r e a l i t a s b a h w a k e b i j a k a n y a n g

    dikeluarkan Pemerintah justru tidak

    mel indungi mereka ? Pertanyaan

    selanjutnya adalah apa yang terjadi

    ketika pihak swasta dan Pemerintah tetap

    8. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 44

    19

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • n g o t o t u n t u k d i l a k u k a n n y a

    p e n a m b a n g a n d a n m a s y a r a k a t

    bersikeras menolak rencana tersebut ?

    Masyarakat khususnya yang langsung

    bersinggungan di daerah tersebut dan

    terancam kesejahteraannya pastinya

    a k a n m e m p e r t a h a n k a n ( b a c a :

    melawan) dengan cara apapun, untuk

    itu apakah Aparat penegak hukum dan

    Pemerintah akan menindak mereka

    termasuk menggunakan pendekatan

    hukum pidana ? Pada akhirnya kesemua

    ini melahirkan polemik/konik yang tidak

    pernah terselesaikan dan akan selalu

    muncul di kemudian hari. Pemerintah

    justru dengan kebijakannya yang menjadi

    penyebab masalahnya.

    Berdasarkan hal tersebut di atas

    satu satunya solusi menyelesaikan

    polemik/konik yang selalu manifest

    tersebut , adalah member lakukan

    kebi jakan yang kons isten dengan

    melarang seluruh kawasan karst (secara

    limitatif) sebagai obyek tambang. Namun

    tentunya hal ini harus disertai political will

    dan komitmen yang kuat. Bagaimanapun

    juga investas i semen (karst) yang

    dianggap besar nilai ekonomisnya tidak

    bisa dibandingkan dengan investasi

    lingkungan hidup dan keanekaragaman

    hayati yang selain nilai ekonomis yang

    bisa dikembangkan juga ni lai-ni lai

    l a i n n y a . B e l a j a r d a r i e k s p l o i t a s i

    p e r t a m b a n g a n s e b e l u m n y a ,

    pemanfaatan kawasan lindung oleh

    industri tambang selalu menyisakan efek

    samping yang begitu besar seperti polusi,

    hilangnya sumber air, rusaknya lahan

    pe r tan ian dan pe rkebunan juga

    punahnya keanekaragaman hayati.

    I I I . Menolak Penambangan Kars t ,

    Kr iminalisasi ataukah Poli t isasi

    Penegakan Hukum Pidana?

    Beberapa waktu la lu ramai

    d i b e r i t a k a n d i m e d i a t e n t a n g

    penangkapan petani/masyarakat

    Rembang oleh aparat Kepolisian paska

    bentrok ketika warga menolak dan

    memblokade kawasan pend i r ian

    tambang karst dan pabrik semen PT

    Indonesia di Pegunungan Kendeng,

    Kabupaten Rembang. Aktivis lingkungan

    hidup maupun beberapa lembaga

    swadaya masyarakat (LSM) mengutuk

    aksi tersebut dan menolak cara-cara

    kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat

    K e p o l i s i a n d a l a m p e n y e l e s a i a n

    konik/sengketa lingkungan hidup. Jauh

    sebe lum kasus Rembang, kasus

    semacam ini sudah banyak terjadi di

    beberapa wilayah Indonesia yang

    berujung penangkapan serta intimidasi.

    Banyak kalangan meneriakkan dan

    menolak cara penyelesaian penolakan

    warga terhadap aktivitas penambangan

    kawasan karst.melalui cara kriminalisasi

    terhadap masyarakat dan akt iv i s

    lingkungan hidup.

    20

    KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAW

    ASAN KARST : PERLINDUNGAN

    HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

  • Dalam perspektif hukum pidana,

    penggunaan terminologi kriminalisasi

    terhadap masyarakat dan akt iv i s

    lingkungan hidup sebenarnya kurang

    tepat. Karena di dalam kebijakan hukum

    pidana sebagaimana yang terdapat di

    dalam KUHP memang tidak pernah

    menyebutkan bahwa menjalankan

    aktivitas perlindungan lingkungan hidup

    merupakan tindakan kriminal, dengan

    kata lain suatu bentuk kejahatan.

    Menurut J.E. Sahetapy dan B. Marjono

    Reksodiputro kejahatan mengandung

    konotasi tertentu, merupakan suatu

    pengertian dan penamaan yang relatif,

    mengandung variabilitas dan dinamik

    serta bertalian dengan perbuatan atau

    tingkah laku (baik aktif maupun pasif),

    yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau

    minoritas masyarakat sebagai suatu

    perbuatan anti sosial, suatu perkosaan

    terhadap skala nilai sosial dan atau

    perasaan hukum yang hidup dalam

    masyarakat sesuai dengan ruang dan

    9

    waktu.

    U n t u k i t u d a l a m k o n t e k s

    banyaknya masyarakat ataupun aktivis

    lingkungan hidup yang ditangkap dan

    diproses pidana, penggunaan teminologi

    kriminalisasi oleh beberapa kalangan

    dimaksudkan sebagai tindakan Aparat

    Penegak Hukum menggunakan pasal

    KUHP untuk men je rat akt iv i s dan

    masyarakat yang melakukan aks i

    penolakan pertambangan.

    9. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 44

    21

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • Di bawah ini adalah Pasal pasal

    KUHP yang sering digunakan Aparat

    Kepolisian ketika terjadi konik penolakan

    p e r t a m b a n g a n , d e n g a n a l a s a n

    penjeratan pidana dan gambaran

    bentuk tindakan /perbuatan. Lihat bagan

    di bawah ini

    Alasan Penjeratan Pidana Pasal KUHP yang disangkakan Kegiatan/aksi Masyarakat dan Aktivis Lingkungan

    Hidup

    Adanya kerusakan barang/fasilitas

    perusahaan, atau muncul korban

    (biasanya cuma luka luka) dari

    Perusahaan maupun Pemerintah

    Pasal 170 ,telah melakukan tindakan pidana

    secara bersama-sama dimuka umum

    melakukan kekerasan terhadap orang atau

    barang

    Perusahaan :melakukan penutupan kantor perusahaan

    tambang, menduduki/memblokade lokasi tambang

    penyebab kerusakan lingkungan

    Pemerintah :Aksidi kantor pemerintah untuk mencabut

    ijin tambang, atau dugaan munculnya ijin illegal yang

    dikeluarkan

    Masyarakat termobilisasi untuk

    melakukan penolakan tambang yang

    dikaitkan dengan adanya

    penghasutan untuk melawan

    kebijakan Pemerintah,

    Pasal 160, Barang siapa di muka umum

    dengan lisan atau dengan tulisan menghasut

    supaya melakukan perbuatan yang dapat

    dihukum, melawan pada kekuasaan umum,

    dengan kekerasan atau supaya jangan mau

    menurut peraturan undang-undang atau

    perintah yang sah yang diberikan menurut

    peraturan undang-undang.

    Biasanya dikenakan kepada pemimpin kelompok

    masyarakat yang menggalang melakukan penolakan

    tambang, aktivis penggerak aksi, pemimpin

    demonstrasi/korlap aksi blockade.

    Masyarakat melawan Aparat

    Penegak Hukum dan Pemerintah

    ketika aksi masyarakat dibubarkan.

    (dianggap mengganggu kemanan dan

    ketertiban atau tidak memiliki izin

    aksi/demonstrasi)

    Pasal 214 dan/atau pasal 212 dan/atau pasal

    216 KUHP (Kejahatan terhadap Penguasa

    Umum) melawan dengan kekerasan kepada

    pegawai negeri yang sedang melakukan

    pekerjaan yang syah dan atau tidak

    menghiraukan perintah dari petugas

    Masa aksi menolak pembubaran aksi/protes penolakan

    tambang, Ketika aparat melakukan kekerasandalam

    melakukan pembubaran aksi, muncul perlawanan atau

    bentuk pertahanan ketika dibubarkan(masyarakat

    terprovokasi tindakan kekerasan aparat) yang

    mengakibatkan ada aparat terluka (biasanya korban juga

    lebih banyak jatuh dari pihak masyarakat).

    Perusahan/pihak swasta yang

    melaporkan masyarakat terkait

    tindakan/bentuk-bentuk aksi

    penolakan masyarakat

    Pasal 335, Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP

    selengkapnya berbunyi, Barang siapa secara

    melawan hukum memaksa orang lain supaya

    melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

    sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau

    dengan memakai ancaman kekerasan, baik

    terhadap orang itu sendiri maupun orang

    lain.10

    Demonsrasi, melakukan protes di perusahaan yang

    memasuki lingkungankerja perusahaan, melakukan

    blockade atau melarang pegawai perusahaan tambang

    bekerja, menuntut pemimpin perusahaan atau kepala

    daerah membatalkan investasi tambang atau ijin usaha

    tambang, dan lain lain.

    Pemerintah yang melaporkan karena

    dianggap mencemarkan nama baik

    pejabat biasanya terkait jin yang

    dikeluarkan, atau pihak swasta yang

    melaporkan terkait tuduhan

    pencemaran/ perusakan yang

    berdampak kepada nama baik

    orang/ perusahaan

    Pasal 310 dan 311 KUHP tentang

    pencemaran/penghinaan. Pasal-pasal inilah

    yang juga dikenal sebagai pasal-pasal karet

    dimana Klausul dalam pasal-pasal tersebut

    bisa menjebak karena tidak ada parameter

    yang jelas.

    Melakukan orasi, membuat selebaran, kampanye di media

    massa elektronik maupun cetak tentang dampak buruk

    dari pertambangan, tentang dugaan manipulasi ijin

    tambang atau dugaan pelanggaran tata ruang dan lain

    sebagainya

    Kepada masyarakat yang dianggap

    ikut serta atau membantu aksi

    /perbuatan yang disangkakan

    KUHP jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 56

    KUHP. Turut serta melakukan perbuatan

    pidana (delik penyertaan maupun pembantuan)

    Warga msyarakat yang ikut aksi penolakan tambang

    10. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP

    terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

    MK membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP, tetapi MK tak

    membatalkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP sebagai pasal yang bisa dilakukan

    penahanan. MK menyatakan bahwa frasa, Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

    menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

    mempunyai kekuatan hukum mengikat.Eko Teguh Paripurno, Apakah Kebijakan Pembangunan Kita

    Meningkatkan resiko bencana, Pembangunan Ekosistem Kawasan Karst jawatengah, cat watu putih

    rembang, Semarang 7 Juli 2014 Sekda propinsi Jawatengah

    22

    KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAW

    ASAN KARST : PERLINDUNGAN

    HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

  • 11

    Dar i bagan d i atas , hanya

    mengkaitkan kolom 1 dan 2, tentunya

    sangat besar kemungkinan masyarakat

    maupun akt iv i s l ingkungan h idup

    dipidanakan. Sangat mudah bagi aparat

    kepolisian dengan bukti atau kekuasaan

    tafsir yang dimiliki untuk memenuhi unsur

    u n s u r s e b a g a i m a n a p a s a l y a n g

    disangkakan. Namun kalau dihubungkan

    dengan kolom 3 rasanya tidak adil dan

    bijak (cenderung represif) penggunaan

    p a s a l K U H P t e r s e b u t t a n p a

    memperhatikan factor factor lainnya.

    Perlu di cermati

    Dar i bagan d i atas , hanya

    mengkaitkan kolom 1 dan 2, tentunya

    sangat besar kemungkinan masyarakat

    maupun akt iv i s l ingkungan h idup

    dipidanakan. Sangat mudah bagi aparat

    kepolisian dengan bukti atau kekuasaan

    tafsir yang dimiliki untuk memenuhi unsur

    u n s u r s e b a g a i m a n a p a s a l y a n g

    disangkakan. Namun kalau dihubungkan

    dengan kolom 3 rasanya tidak adil dan

    bijak (cenderung represif) penggunaan

    p a s a l K U H P t e r s e b u t t a n p a

    memperhatikan factor factor lainnya.

    Perlu di cermati dan harus digali lebih

    dalam secara losos maupun sosiologis

    penggunaan pasal pasal tersebut

    dengan menjawab pertanyaan :

    1. Apakah bentuk/tindakan masyarakat

    tersebut memiliki kaitan dengan niat

    (mens rea/ intention) jahat ?

    2. Apakah perbuatan yang bertujuan

    m e l i n d u n g i l i n g k u n g a n h i d u p

    merupakan tindakan immoral, dengan

    k a t a l a i n a p a k a h t e p a t a t a u

    sebanding tindakan masyarakat

    dalam aksi penolakan terhadap

    p e n a m b a n g a n k a r s t m a u p u n

    eksploitasi sumber daya alam harus

    selalu menggunakan pendekatan

    pidanadengan menggunakan pasal

    p a s a l K U H P s e b a g a i j a l u r

    penyelesaian ?

    Menjawab pertanyaan pertama,

    mengutip paparan Edwin H. Sutherland

    dalam bukunya Principles of Criminology

    menyebutkan Suatu perbuatan tidak

    akan disebut kejahatan kecuali apabila

    memuat semua tujuh unsur yakni :a) Harus

    terdapat akibat-akibat tertentu yang

    nyata atau kerugian, b) Kerugian tersebut

    harus dilarang oleh undang-undang, c)

    harus dikemukakan dengan jelas dalam

    hukum pidana, d) harus ada perbuatan

    a t a u s i k a p m e m b i a r k a n s e s u a t u

    p e r b u a t a n y a n g d i s e n g a j a a t a u

    sembrono yang menimbulkan akibat-

    akibat yang merugikan, e) harus ada

    maksud jahat (mens rea), f) Harus ada

    hubungan kesatuan atau kesesuaian

    persamaan suatu hubungan kejadian

    d i a n t a r a m a k s u d j a h a t d e n g a n

    perbuatan, g) Harus ada hubungan

    sebab akibat diantara kerugian yang

    di larang undang-undang dengan

    23

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • perbuatan yang disengaja atas keinginan

    sendiri, h) Harus ada hukuman yang

    11

    ditetapkan oleh undang-undang. Dari

    ketujuh unsur tersebut, khususnya huruf d,

    e,f,g dan dikaitkan dengan kolom 3 tidak

    memenuhi syarat bahwa perbuatan

    masyarakat tersebut di kategorikan

    sebagai kejahatan. Secara imparsial

    kasus -kasus peno lakan te rhadap

    penambangan karst dan eksploitasi SDA

    yang merusak lingkungan sangat jarang

    berdasarkan atas niat jahat, artinya betul

    betul karena niat dan upaya untuk

    melakukan penyelamatan lingkungan

    a t a u s e t i d a k n y a k a r e n a a l a s a n

    l ingkungan tersebut sebagai mata

    pencaharian/ kelangsungan hidup

    mereka. Tidak ada hubungan kesatuan

    antara niat jahat merusak/mengganggu

    keamanan orang, perusahaan maupun

    pemerintah dengan tujuan merugikan

    siapapun.

    Menjawab pertanyaan kedua.

    Menggunakan perspektif HAM tentang

    hak ekonomi sosial budaya (Ekosob)

    dimana salah satu konsepsinya Negara

    berkewajiban secara terus menerus untuk

    melakukan pemenuhan terhadap

    lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

    Dalam situasi Pemerintah belum banyak

    berbuat optimal menjaga kelestarian

    lingkungan hidup, harusnya masyarakat

    y a n g s e c a r a a k t i f m e n j a g a d a n

    m e l i n d u n g i l i n g k u n g a n h i d u p

    m e n d a p a t k a n a p r e s i a s i d a n

    penghargaan yang tinggi. Untuk itu ketika

    masyarakat berkonik (baca : marah)

    dengan pihak swasta yang melakukan

    p e r u s a k a n l i n g k u n g a n d e n g a n

    melakukan tindakan yang dianggap

    merugikan pihak swasta atau pemerintah

    tidak bisa serta merta dikategorikan

    sebagai suatu tindak pidana dan dijerat

    dengan pasal pasal KUHP. Jika itu tetap

    dilakukan siapa sebenarnya yang tidak

    bermoral ? Hal yang sangat berbahaya

    apabila Penguasa (baca pemerintah)

    d a n a p a r a t p e n e g a k h u k u m

    m e n g g u n a k a n p a s a l - p a s a l K U H P

    terhadap aksi perlindungan lingkungan

    h i d u p t a n p a m e n g g u n a k a n

    pertimbangan pertimbangan yang

    b i j a k s a n a d a n r a s i o n a l . I n i b i s a

    dikategorikan politisasi hukum pidana !

    Harus diingat bahwa penggunaan pasal-

    pasal KUHP (baca kriminalisasi) tidak

    boleh di lakukan j ika dimaksudkan

    sekedar sebagai reaksi atas suatu

    masalah atau bahkan politisasi hukum

    p i d a n a d a n j u g a h a r u s

    mempertimbangkan efek yang timbul

    terhadap penggunaan pasal tersebut

    dalam kasus konik lingkungan.

    11. Soedarto, Op.Cit .,44

    24

    KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAW

    ASAN KARST : PERLINDUNGAN

    HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

  • Hal ini tentunya bisa menjadikan

    penguasa ataupun calon penguasa

    yang otoriter mendapatkan justikasi

    dari momen tersebut untuk melakukan

    politisasi hukum pidana. Seperti yang

    dikemukakan oleh Richard Quinney

    12

    sebagai berikut :

    a . H u k u m m e r u p a k a n c e r m i n a n

    k e p e n t i n g a n d a r i k e l o m p o k

    masyarakat tertentu, bukan dari

    seluruh masyarakat.

    b. Hukum t idaklah mewaki l i suatu

    k o m p r o m i d a r i k e p e n t i n g a n -

    kepentingan yang bebeda, tetapi

    mendukung beberapa kepentingan

    tertentu saja dan mengorbankan

    beberapa kepentingan tertentu yang

    lain.

    c . K e l o m p o k k e p e n t i n g a n y a n g

    mempunyai akses kekuasaan dalam

    mengambil keputusan politik, akan

    l e b i h b e r p e l u a n g u n t u k

    mengartikulasikan nilai-nilai ataupun

    kepentingan-kepentingannya.

    Dari uraian Richard Quinney

    tersebut jika dikaitkan dengan pasal-

    pasal KUHP yang digunakan untuk

    menjerat masyarakat maupun aktivis

    lingkungan hidup, nampak bahwa isi

    ketentuan KUHP tersebut sangat rentan

    diselewengkan agar sesuai kepentingan

    penguasa. Apalagi pasal seperti itu

    dahulu sering digunakan untuk tujuan-

    tujuan politik untuk menjaga kekuasaan

    dari musuh-musuh politik.Menurut G.P.

    Hofnagels, suatu politik kriminal harus

    rasional, kalau tidak demikian antara

    kejahatan dan kekuasaan dalam proses

    melakukan kriminalisasi sering ditetapkan

    secara emosional artinya politik criminal

    sudah tidak sesuai dengan definisinya

    sebagai a rational total of the responses

    13

    to crime.

    Untuk i tu kalau kita kaitkan

    dengan kriminalisasi masyarakat dan

    akt iv i s l ingkungan h idup (baca :

    penyelesaian kasus lingkungan hidup

    melalui hukum pidana), dari beberapa

    pasal-pasal KUHP yang telah ada dan

    sudah diterapkan bisa dilakukan suatu

    evaluasi terhadap efek yang timbul bagi

    pelaku, korban ataupun masyarakat. Hal

    ini ditujukan agar efektitas dan esiensi

    d a l a m p e n c i p t a a n h u k u m y a n g

    berorientasi pembaharuan dapat sesuai

    dengan tu juan mense jahte rakan

    masyarakat, selain itu pula evaluasi ini

    dilakukan untuk mencegah/terhindar dari

    pendekatan rasional yang pragmatis

    yang menurut Jeremy Bentham bahwa

    pidana janganlah diterapkan/digunakan

    a p a b i l a g r o u n d l e s s , n e e d l e s s ,

    14

    unprotable or inefcacious.

    12. Richard Quinney, The Social Reality Of Crime, Boston, Little Brown, 1973, page 35.

    13. Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung,

    1998, hal 163

    14. Ibid, hal 135.

    25

    JURNAL TANAH AIR / AGUSTUS - SEPTEMBER 2014

  • IV. Upaya Perlindungan Hukum Pidana

    Masyarakat dan Aktivis Lingkungan Hidup

    Menurut Mulyana W Kusumah,

    dalam hubungan dengan semangat

    untuk membangun negara hukum yang

    demokratis dan berkeadilan sosial, maka

    hukum pidana nasional harus dapat

    didayagunakan bukan saja sebagai

    dasar pol i t ik hukum pidana untuk

    mengendalikan kejahatan, akan tetapi

    juga harus menjadi dasar berkurangnya

    kecenderungan bagi proses penegakan

    yang lebih diarahkan pada berbagai

    bentuk peristiwa pidana konvensional,

    k r im ina l i sas i pe r i laku sos ia l yang

    dipandang tidak sesuai dengan nilai serta

    k o n s t a l a s i k e p e n t i n g a n e k o n o m i

    dominan, penggunaan kekerasan tidak

    sah (illegitimate violence) terhadap

    mereka yang dicap sebagai pelaku

    kejahatan, serta penulisan perilaku politik

    yang dipandang mengancam status quo

    politik melalui formulasi delik-delik

    ideologi maupun pasal-pasal penabur

    15

    kebencian (hartzai artikelen).

    Dari uraian Mulyana tersebut

    mengenai tujuan hukum pidana nasional

    dikaitkan dengan penggunaan pasal

    KUHP untuk melakukan kriminalisasi

    terhadap masyarakat ataupun aktivis

    penolak tambang merupakan gaya orde

    baru (baca : konvensional). Artinya belum

    ada perubahan yang signikan orde

    hukum k i ta menu ju negara yang

    demokratis dan berkeadilan sosial. Hukum

    yang harusnya menjadi jembatan untuk

    m e l a k u k a n p e n y e l e s a i a n k o n i k

    lingkungan hidup sampai hari ini hanya

    menjadi instrumen pembungkam kritik

    kepada masyarakat yang melakukan

    penolakan terhadap eksploitasi sumber

    daya alam. Ujung-ujungnya masyarakat

    menjadi korban ketidakadilan ekologi

    karena terampas hak atas lingkungannya

    dan juga menjadi korban ketidakadilan

    hukum ketika melakukan penolakan dan

    perlawanan terhadap eksploitasi sumber

    daya alam.

    Secara bijak, Pemerintah dan

    Aparat penegak hukum seharusnya

    memahami bahwa munculnya tindakan

    reaktif dari masyakarat tersebut justru

    berawal dari kebijakan pemerintah dan

    investor yang tanpa pandang bulu

    m e l a k u k a n e k s p l o i t a s i t a n p a

    mempertimbangkan dampak serius

    kepada hajat hidup orang banyak.

    Aparat penegak hukum seharusnya

    memiliki perspektif bahwa tindakan

    masyarakat ter sebut bagian dar i

    perjuangan keadilan ekologis yang

    menjadi pertahanan diri mereka dalam

    upaya memenuhi kebutuhan hidup

    mereka dari alam. Disinilah aparat

    penegak hukum harus memahami losos

    n i l a i k e a d i l a n e k o l o g i s y a n g

    d i p e r j u a n g k a n t e r s e b u t a d a l a h

    bagaimana jaminan keselamatan dan

    perlindungan masyarakat termasuk

    perlindungan hukumnya.

    15. Hendardi et.all, Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Jaringan Informasi

    Masyarakat Friderich Naumann Stiftung kerjasama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),

    Jakarta, 1992, hal 63.

    26

    KRIMINALISASI TERHADAP PENOLAKAN PENGELOLAAN KAW

    ASAN KARST : PERLINDUNGAN

    HUKUM PIDANA TERHADAP MASYARAKAT DAN AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP

  • Berdasarkan hal tersebut di atas