Pengenalan

Al-Quran dan Al-Sunnah adalah merupakan sumber Islam yang utama di dalam menggubal undang-undang Islam. Namun proses pengeluaran hukum dari dua sumber yang utama ini bukanlah boleh diambil terus secara zahir semata-mata sebaliknya proses pengeluaran hukum dari dua sumber ini adalah berdasarkan kaedah-kaedah tertentu yang telah ditetapkan atau digariskan oleh Islam. Hikmahnya adalah agar hukum hakam yang hendak dikeluarkan itu benar-benar menepati apa yang dikehendaki dan diperintahkan Allah dan bukan  berdasarkan hawa nafsu manusia. Keperluan para mufti, para ulama, dan juga masyarakat awam memahami mengenai kaedah ini juga adalah sangat penting kerana umat Islam sering berhadapan dengan permasalahan fiqh baru yang timbul akibat peredaran zaman dan juga perubahan masa. Jesteru itu dengan menggunakan kaedah fiqh sesuatu permasalahan fiqh itu akan lebih mudah diselesaikan.

Definisi Qawaid Fiqhiyyah / Kaedah Fiqh

Qawaid Fiqhiyyah atau kaedah Fiqh adalah merupakan salah satu cara atau kaedah untuk mengeluarkan / menginstinbat sesuatu hukum hakam dan mempunyai keistimewaannya yang tersendiri.Qawaid dari segi bahasa adalah bermaksud asas dan menjadi paksi kepada sesuatu sama ada berbentuk fizikal seperti tiang rumah atau berbentuk abstrak seperti tiang agama.[1]

Makna ini boleh dilihat sebagaimana firman Allah di dalam al-Quran:

Maksudnya: Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Ka`abah) itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amal kami) sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Qawaid atau kaedah fiqh dari segi istilah pula adalah bermaksud:hukum kulliyy (menyeluruh) atau kebanyakan (majoriti) yang dengannya boleh diketahui hukum juz’iyyat.[2]

Apa yang dapat difahami di sini ialah Qawaid Fiqhiyyah atau kaedah fiqh ialah proses mengeluarkan hukum yang bersifat umum.

Kaedah  يزال Kemudaratan) (addharar yuzal) الضررDihapuskan)

Kaedah  يزال adalah bermaksud apa jua perkara yang boleh الضررmenyebabkan berlakunya kemudaratan wajib dihapuskan / dihilangkan Ini termasuklah sekiranya kemudaratan itu berlaku terhadap seseorang individu, masyarakat dan juga negara.

Dengan ini dapat kita fahami bahawa sekiranya berlaku kemudaratan terhadap mana-mana pihak maka wajiblah kemudaratan itu dihilangkan dari terus berlaku terhadap pihak tersebut.Antara dalil bagi kaedah  ال �ز� ي ر .ialah hadis Rasulullah S.A.W  الض�ر�

ار� � ض�ر� ر� و�ال � ض�ر� الMaksudnya: Tiada kemudaratan dan tidak memudaratkan

Dalil dari al-Quran, Firman Allah surah al-Nisa’ ayat 5

Maksudnya: Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu.

“Cabang Kaidah ال �ز� ي ر� �لض�ر� ” أDosen Pengampu :

M. Taufiq, Lc

Oleh :

Nur Laili Mar’atus Solikhah               (201110020311052)

JURUSAN SYARI’AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2012-2013

BAB IPENDAHULUAN

1.1  Latar BelakangKaidah Asasiyah tentang adh-Dhararu Yuzal. Dalam kehidupan bermasyarakat,

tentunya banyak terdapat masalah-masalah yang memerlukan suatu penyelesaian, maka dari itu para Ulama membuat suatu kaidah-kaidah demi menyelesaikan masalah tersebut. Dimana salah satu kaidahnya adalah kaidah asasiyyah  ال� �ز� ي ر� �لض�ر� .أ

Kaidah asasiyyah  ال� �ز� ي ر� �لض�ر� yaitu kaidah yang membahas tentang kemudaratan itu  أmemang harus dilihangkan, terlebih dalam kondisi darurat, maka yang diharamkan pun boleh dilakukan. Yang mana maksud dari keadaan darurat itu bisa berakibat fatal bila mana tidak diatasi dengan cara-cara seperti itu. Oleh karena itu hukum Islam membolehkan untuk meninggalkan ketentuan-ketentuan wajib bila mana sudah dalam keadaan yang sangat darurat.

1.2  Rumusan MasalahAdapun Rumusan Masalah yang kami angkat pada makalah ini adalah :

1.      Bagaimana pengertian dari kaidah ال �ز� ي ر� �لض�ر� ? أ2.      Apa perbedaan antara Masyaqqot dengan Darurat?

3.      Apa saja Kaidah cabang dari kaidah ال �ز� ي ر� �لض�ر� ? أ4.      Apakah ada Kaidah pengecualian dalam kaidah ini?1.3  Tujuan1.      Memenuhi disiplin tugas dalam mata kuliah “Qowaidul Fiqhiyah”.2.      Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Kaidah ال �ز� ي ر� �لض�ر� beserta أ kaidah Cabang –

cabangnya.3.      Sebagai bahan diskusi kelas.

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Teks Kaidahال� �ز� ي ر� �لض�ر� ا

“Kemudharatan harus dihilangkan.” (as-Suyuti, TT:59)      Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemadharatan, maka keberadaanya wajib dihilangkan.[1]Dharar (ر secara etimologi adalah berasal dari kalimat "adh Dharar" yang berarti sesuatu (ض�ر�yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan Dharar secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya adalah:

1.      Dharar ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Hal seperti ini memperbolehkan ia melanggarkan sesuatu yang diharamkan dengan batas batas tertentu.

2.      Abu Bakar Al Jashas, mengatakan  “Makna Dharar disini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak  makan”.

3.      Menurut Ad Dardiri, “Dharar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat”.

4.      Menurut sebagian ulama dari Madzhab Maliki, “Dharar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan”.

5.      Menurut Asy Suyuti, “Dharar adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Dharar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

2.2 Dasar KaidahFirman Allah SWT:

المفسدين اليحب� الله إن

 “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (al-Qashash: 77)

لتعتدوا ضرارا تمسكوهن وال

 “janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan.”(al-Baqarah: 231)Hadits Nabi SAW:

ار� �ض�ر� و�ال ر� �ض�ر� ال

“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta kerusakan pada orang lain.”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).[2]

2.3 Perbedaan Antara Masyaqqot (kesulitan) Dengan Darurat            Masyaqqot adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan, Darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqqot akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedang dengan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas, dengan keringanan masyaqqot dan penghapusan madharat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan (Wahbah az-Zuhaili, 1982:218).[3]2.4 Cabang - cabang Kaidah      Terdapat 10 (sepuluh) kaidah yang merupakan sub-sub kaidah tersebut, yaitu:

1.      Kaidah Pertamaات� &م�ح&ظ�و&ر� ال &ع� �ي �ب ت ات ور� �لض�ر� ا

 “Kemadharatan itu membolehkan yang dilarang”

            Di kalangan Ulama Ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah kadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut[4]:

a.       Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan anggota badan.b.      Keadaa darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas.c.       Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

Adapun dasar pijakannya adalah firman Allah sebagai berikut[5]:رحيم غفور الله إن عليه إثم فال عاد وال باغ غير اضطر .فمن

 “Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Baqarah: 173)      Dengan adanya dasar al-Qur’an tersebut, maka dalam keadaan terpaksa, seseorang boleh diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang dalam kebiasaannya melakukannya, kemungkinan besar sekali menimbulkan kemadhatratan pada dirinya. Oleh sebab itu, maka kaidah-fiqih tersebut merupakan pengecualian syariah yang bersifat umum (general law), artinya orang haram hukum melakukan hal-hal yang telah diharamkan atau dilarang oleh agama.[6]Contohnya : Disuatu desa ada seorang ibu-ibu yang akan melahirkan namun, sudah dalam keadaan kondisi yang sangat kritis sedangkan di desa tersebut tidak ada seorang bidan dan hanya seorang dokter laki-laki. Maka hal seperti itu yang dibolehkan bagi dokter laki-laki tersebut melihat kemaluan dari pada pasien tersebut.

2.      Kaidah Kedua � �قد�ر�ها ب ر� �ق�د� ت ات� و&ر� �لض�ر� ا

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal.”Kaidah ini semakna dengan kaidah :

�ق�د�ار�ه�ا ب �ق�د�ر� ي ات� ر� �لض�ر� ل �يح� ب� م�اأ

“Apa yang dilakukan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya.”            Kaidah diatas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya.[7]            Oleh sebab itu, jika kemudharatan atau keadaan yang memaksa tersebut sudah hilang, maka hukum kebolehan yang berdasarkan kemudharatan menjadi hilang juga, artinya perbuatan boleh kembali keasal semula, yaitu terlarang.[8]

Dari adanya kaedah tersebut, maka muncul kaedah sebagai berikut:

�ه� و�ال �ز� ب �ط�ل� ر;ب �ع�ذ& ل �ز� �جا ما“Apa saja kebolehannya karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.”

Contoh: Seorang dokter laki-laki yang sedang memeriksa pasien perempuan. Maka bagi dokter tersebut hanya boleh memriksa (melihat) bagian yang sakitnya saja, dan tidak diperbolehkan (melihat) yang lainnya. Jika dalam hal ini tidak ada dokter perempuan.

3.      Kaidah Ketiga�ان� �م&ك ر�اإل �ق�د& ب ال� �ز� ي ر� الض�ر�

“Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin.”

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.[9]

Contoh: Seseorang dokter yang akan melakukan operasi kepada pasiennya dengan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba) sebagai obat bius. Namun, disitu masih ada obat yang tidak mengandung (narkoba). Maka, dokter tersebut tidak boleh memberikan  obat bius yang mengandung obat-obatan terlarang tersebut.[10]

4.      Kaidah Keempatر� �لض�ر� با ال� �ز� ي � ال �ز� �ي ال ر� �لض�ر� ا

“Kemudharatan tidak bisa hilang dengan kemudharatan lain.”

 Kaidah ini semakna dengan kaidah :

�ه� &ل �م�ث ب ال� �ز� الي ر� الض�ر�“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang sebanding.”

Maksud kaidah itu adalah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudharatan yang lain yang sebanding keadaannya.

Contoh: a. Seorang pasien yang memiliki penyakit ginjal, sedang si pasien tersebut ingin menyumbangkan salah satu ginjalnya untuk pasien yang lain dengan alasan ingin menolongnya. b. Tidak boleh bagi seseorang yang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan apabila makanannya hilang.

5.      Kaidah Kelima � �خ�فBهما أ �ب� �كا ت �ر& ابا Eر �ع&ظ�م�ه�م�اض�ر� أ و&ع�ي� ر� �ن� د�تا م�ف&س� �ذ�اتعار�ض� إ

“Jika terjadi pertentangan antara dua macam mufsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan mufsadatnya.” (Abdul Hamid Hakim, 1956:82)            Maksud kaidah ini, manakala pada suatu ketika datang secara bersamaan dua mufsadat atau lebih, maka harus diseleksi, manakah diantara mufsadat itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah diketahui, maka yang mudharatnya lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih kecil atau yang lebih ringan mudharatnya.[11]

Contoh : Diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan. Demikian juga boleh shalat denga bugil jika tidak ada alat penutup sama sekali.

6.      Kaidah Keenam Bخ�ف� &أل ر�ا �الض�ر� ب ال �ز� ي د� �ش� &أل ا ر� الض�ر�

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.”

Kaidah ini semakna dengan kaidah :&ن� ي ر� الض�ر� Bخ�ف� �ا ب االخ&ذ�

“Mengambil yang mudaratnya yang lebih ringan.”Contoh : a. Ada seorang anak laki-laki remaja yang mempunyai nafsu (seks) yang sangat tinggi dan dia tidak tahan bila mana melihat seorang wanita yang memakai pakaian seksi. Maka dibolehkan bagi anak laki-laki tersebut untuk melakukan onani demi menjaga kehormatannya dari pada dia melakukan suatu perzinahan. b. apabila tidak ada yang mau mengajarkan agama, mengajarkan al-qur’an, hadits dan ilmu yang berdasarkan agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya.

7.      Kaidah Ketujuhق�د�يمEا �و&ن� �ك �ي ال ر� الض�ر�

“Kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi.”

Maksud kaidah diatas adalah, kemudharatan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudharatan tersebut telah ada sejak dahulu.[12]

Contoh : Ada sesorang yang sangat senang berbohong (membohongi orang lain) sampai-sampai dia dianggap sebagai pembohong. Maka, orang tersebut harus dinasehati/ditegur supaya dia sadar akan kesalahannya tersebut. singkatnya, meskipun sudah lama terjadi, kemudharatan tetap harus dihilangkan.

8.      Kaidah Kedelapan Eو&خ�اص�ة

� أ �ت& �ان ة�ع�ام�ةEك و&ر� �ة�الض�ر� &ز�ل م�ن ل� �ز� �ن �ج�ة�ت &حا �ل ا“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus.”

Kaidah ini semakna dengan kaidah :

� الع�ام ر� الض�ر� �ج�ل� ال الخ�اص� ر� الض�ر� �م�ل� ت �ح& ي“Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang bersifat umum.”Menurut kaedah ini, kejahatan yang sangat mendesak, dapat disamakan dengan keadaan darurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat.[13]

Contoh : a. Pemerintah yang memiliki rencana akan melakukan pelebaran jalan demi mengurangi kecelakaan lalu lintas karena sudah sangat ramai, maka dari itu pemerintah berencana akan membongkar sebagian rumah warga. Hal tersebut dibolehkan demi kepentingan orang banyak. b. Boleh melarang tindakan hukum seorang yang membahayakan kepentingan umum. Misalnya, mempailitkan suatu perusahaan demi menyelamatkan para nasabah.

9.      Kaidah Kesembilanو�ج�ود�ه�ا &ل� ق�ب �ح& �ب ت �س& ت �م& اج�ة�ل و�الح� ت� ور� لل�ض�ر� �يح�ت& ب

� خ&ص�ة;أ ر� �ل� ك“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajah, tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hajah.”

            Dhabith di atas ditemukan dalam kitab al-Isyraf karya Qadhi Abd al-Wahab al-Malik. Sedangkan dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha’ir, ada dhabith, yaitu:

ة� ور� �الض�ر� ك �ذ�اع�ام�ت الح�اج�ة�إ“al-Hajah apabila bersifat umum adalah seperti kondisi darurat”:[14]

Perbedan Dharar dan Hajat:a.       Dharar lebih berat keadaanya sedangkan hajat hanya sekedar butuh.b.      Hukum Dharar dalam mengecualikan terhadap hukum yang sudah diterapkan walaupun

terbatas waktu dan kadarnya, misalnya wajib menjadi mubah, haram menjadi mubah. Sedang hukum hajat tidak dapat mengubah hukum nash yang sudah jelas.(Wahbah az-Zuhaili, 1982:273-274)

Sedang syarat adanya hajat adalah sebagai berikut :a.       ia membutuhkan atas ketidak berlakuan hukum asal karena adanya kesulitan (hajat atau

masyaqqat) yang tidak bisa terjadi.b.      Sesuatu yang dihajati itu patut menggunakan hukum istisna’(pengecualian) bagi individu

menurut kebiasaan.c.       Hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas untuk suatu tujuan bagi hukum syara’.d.      Kedudukan hajat sama dengan Dharar dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan.

(Wahbah az-Zuhaili, 1982:275-276)Jumhur ulama menggunakan keringanan-keringanan dalam hajat atau Dharar jika ternyata hajat dan Dharar itu memenuhi syarat-syaratnya.Menurut Abdul Qadir Audah seorang tokoh Ihwanul Muslimin dan seorang qadi Mesir, Dharar bisa diperhitungkan bila mempunyai ciri sebagai berikut:

1.        Dikhawatirkan membahayakan jiwa, raga, agama seseorang.2.        Dalam keadaan serius hingga tidak bisa ditunda.3.        Tidak ada jalan lain.4.        Dilakukan seperlunya saja.

Contoh Kaidah : Seseorang yang bekerja dihutan, sedang pesangon (sembako) yang dibawanya telah habis dan pekerja tersebut dalam keadaan sangat kelaparan. Lalu pekerja tersebut mencari-cari makanan dihutan namun tidak menemukan satu pun makanan yang halal (bangkai-bangkai huwan yang masih segar (rusa, kancil)) maka, pekerja tersebut boleh memakannnya karena tidak ada lagi makanan yang halal.

10.  Kaidah Kesepuluh

&ه� ع�ن &ه�ى م�ن �حEا ص�ال د�ف&ع� �و& ا Eاد ف�س� ج�ر� ف; �ص�ر� ت �ل� ك“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.”

Contoh : Seseorang yang merasa dia orang yang kaya namun, dia sangat senang menghambur-hamburkan uangnya (boros) tanpa ada manfaatnya. melakukan akad riba, perjudian, pornografi, pornoaksi, kesepakatan untuk melakukan perampokan dan lainnya.

11.  Kaidah Kesebelasغالبا المفسدة دفع قدم ومصلحة ممفسدة فاذاتعارض المصالح جلب من اولى درءالمفاسد

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya” (as-Suyuthi, TT:62)Kaidah tersebut diilhami oleh hadits nabi SAW:

فاجتنبوه شئ عن واذانهيتكم مااستطعتم توا بامرفأ اذاامرتكم

“Apabila aku telah memerintahkanmu dengan suatu perintah maka kerjakanlah perintah itu semampumu, tetapi jika aku telah melarang padamu tentang sesuatu maka jauhilah”. (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah)"Contoh : Minum khomr itu disamping ada madharatnya merusak akal dan menghambur-hamburkan uang sedang manfaatnya untuk menguatkan badan, walaupun demikian maka yang dimenangkan adalah menolak kerusakannya.2.5 Kaidah Pengecualian

1.      Apabila dalam menghilangkan kemudharatan lain yang lebih besar atau yang lebih tinggi tingkatannya.Contoh : dilarang melarikan diri dari peperangan, karena semata mata untuk menyelamatkan diri. Alasannya karena kalah dalam peperangan lebih besar mudharatnya daripada menyelamatkan diri, selain itu dalam peperangan hukum yang berlaku sesuai dengan al-qur’an , QS. At-Taubat : 111. Fayaqtuluna wa yaqtuluna (membunuh atau dibunuh). Jadi terbunuh dalam peperangan adalah resiko, hanya bagi mukmin ada nilai tambah yaitu : mati syahid apabila terbunuh dalam peperangan.

2.      Apabila menghilangkan kemudharatan mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya.Contoh : si A mengambil makanan orang lain yang juga dalam keadaan kelaparan. Hal ini tidak boleh dilakukan, meskipun si A juga dalam keadaan lapar. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tingkat kemudharatannya sama, yaitu sama sama untuk menyelamatkan diri (nyawa) atau yang dikenal dengan hifzh al-nafs dalam maqashid al-syari’ah.

BAB IIIPENUTUP

3.1 KesimpulanKaidah ini membahas tentang Kemudharatan Harus Dihilangkan. Yang dimana

maksud dari kaedah tersebut adalah, dalam keadaan yang bisa berakibat fatal, maka

seseorang tersebut bisa mengatasinya dengan cara melanggar hukum, namun dalam batasan-batasan tertentu.

Kemudaratan hendaklah dihapuskan يزال (  (الضرر           Kaedah ini membawa pengertian bahawa kemudaratan itu harus dihilangkan dengan makna kemudaratan yang telah terjadi. Apabila keadaan demikian berlaku maka ia wajib dihilangkan. Kaedah ini juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yang merbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. Dalil asas kepada kaedah ini ialah sabda Rasulullah SAW :

ضرار وال ضرار الMaksudnya : Tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan.            Justeru itu, tidak boleh sama sekali melakukan kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri, lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Lantaran itulah dalam keadaan tersebut, ia wajib dihindarkan sama ada kemudaratan tersebut berkait dengan hak umum atau pun khusus. Sebagai rumusannya, seseorang insane itu tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan dan tidak boleh pada bahagiannya. Hal ini kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyertakan kerosakan kepada orang lain. Oleh itu, jumhur ulama’ menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum Muslim adalah wajib dijauhi. Selaras dengan kata-kata Imam al-Shatibi yang mengatakan bahawa sesungguhnya syariat itu diasaskan untuk membawa kemaslahatan kepada manusia.3.4.1   Pecahan kaedahBerdasarkan kaedah ini, terbahagi pula kepada beberapa bahagian dan cabang. Antaranya:[20]

a)      ) ( بااضرار يزال ال kemudaratan الضرر tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Kaedah ini bermaksud, biarpun kemudaratan itu mesti dihilangkan, namun bukanlah dengan cara menimbulkan bahaya seperti itu juga. Apatah lagi jika lahir bahaya yang lebih besar. Justeru, melalui kaedah ini, kemudaratan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dengan kemudaratan juga. Hal ini kerana seandainya ia diharuskan, sudah tentulah ia bertentangan dengan kaedah asas iaitu   ( يزال Justeru, kaedah pecahan . (الضررtersebut telah membataskan kaedah asas sebelumnya. Kerana jika semua itu berlaku, tidak ada makna, bahkan menambahkan masalah yang lebih besar. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

        Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makananya diambil.

        Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang untuk ditambah kepada pesakit yang memerlukan darah, jika darah yang diambil menyebabkan pula orang itu tenat atau membawa kepada kematian.

        Seseorang itu tidak boleh memotong jari tambahannya yang ada jika dibimbangi memudaratkannya.

b)      ( األخف بالضرار يزال األشد kemudaratan (  الضرر yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih  ringan. Kaedah ini mempunyai kaitan dengan kaedah yang sebelumnya yang mana membawa maksud apabila terdapat dua kemudaratan dalam satu masa secara serentak, penyelesaiannya adalah kemudaratan yang lebih berat seharusnya dihilangkan dengan dikerjakan kemudaratan yang lebih ringan. Dalam keadaan lain, kaedah ini bermaksud sekiranya terdapat dua kemudaratan, atau apabila bertentangan antara dua kemudaratan, hendaklah diperhatikan mana yang lebih besar bahaya. Iaitu dengan dilaksanakan yang lebih kecil bahayanya dan dihindarkan yang lebih besar kemudaratannya. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

        Adanya hukum hudud untuk membendung kemudaratan yang lebih besar.        Membedah perut wanita yang mati dalam keadaan mengandung, jika dengan cara itu bayi

dalam kandungannya itu dapat diselamatkan.        Seseorang boleh mendiamkan diri dan mencegah di dalam hati sahaja sebarang kemungkaran

yang berlaku, sekiranya jika ditegah secara terang-terang bimbang akan membahayakannya.        Seseorang yang tiada pakaian menutup aurat untuk sembahyang, boleh sembahyang dengan

pakaian sekadar yang termampu.

c)       المصالح جلب على مقد�م المفاسد menolak kerosakan didahulukan daripada ((درءmengambil kemaslahatan. Kaedah ini memberi maksud, apabila bertembung antara perkara yang membawa kemaslahatan dan perkara yang membawa kepada kemudaratan, pelaksanaannya hendaklah diarahkan kepada mencegah kemudaratan. Oleh itu, usaha mencegah kerosakan lebih diutamakan daripada usaha untuk mendapat kebaikan yang sedikit. Hal ini kerana dibimbangi kerosakan tersebut akan merebak hinggalah menyebabkan lahirnya kemudaratan yang lebih besar. Firman Allah SWT : [21]

Maksudnya : Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi.  Katakanlah : Pada keduanya

terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

        Menghapuskan iklan rokok untuk mencegah tabiat merokok yang lebih besar bahayanya adalah lebih baik daripada mendapat bayaran iklan yang sedikit.

        Berbohong asalnya diharamkan, namun ia diharuskan jika untuk membawa kemaslahatan seperti mendamaikan dua pihak yang bertelagah.

        Menyedut air ke dalam hidung sunat pada asalnya, namun bagi orang yang berpuasa adalah makruh kerana dibimbangi akan terbatal puasanya.

d)       العام الضرر لدفع الخاص الضرر Ditanggung kemudaratan berbentuk khas ((يتحملuntuk menolak kemudaratan berbentuk am.Kaedah ini ditinjau dari sudut keumuman pengkhususan kemudaratan dan bahaya. Berdasarkan kaedah ini, sesuatu masalah terpaksa dihadapi dengan mendatangkan sesuatu kemudaratan yang mana pada waktu itu hendaklah ditempuhi kemudaratan khusus bagi menghindarkan kemudaratan yang lebih umum. Hal ini kerana bahaya kemudaratan yang berbentuk khusus adalah kurang jika di bandingkan dengan kemudaratan yang berbentuk umum. Antara hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

        Ditegah doktor yang gila untuk mengubati pesakit dan hendaklah diletakkan di bawah kawalan dan penjagaan rapi.

        Harus menahan golongan-golongan tertentu yang terlibat dalam menyebarkan fitnah dan ajaran sesat.

         Harus menegah petani daripada menanam tanaman yang mempunyai unsur-unsur ganja dan candu serta yang boleh dijadikan bahan penyalahgunaan dadah, untuk memebendung bahaya dalam masyarakat.

e)       االمكان بقدر يدفع Kemudaratan dibendung semungkin yang dapat. Kaedah ((الضررini berasal daripada kaedah Usuliyyah yang berkaitan dengan skop kewajipan mencegah kemudaratan dan bahaya yang mana jika kemudaratan itu dapat dibendung seluruhnya, maka itulah yang terbaik. Namun, jika tidak termampu untuk berbuat demikian, maka lakukanlah sekadar yang termampu. Hal ini kerana taklif syarak itu dikenakan terhadap mukallaf adalah menurut kadar kemampuannya. Untuk itu, usaha untuk menyekat segala kemudaratan tersebut supaya tidak berlaku hendaklah diusahakan. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :          

        Usaha Abu Bakar al-Siddiq untuk mengumpul dan membukukan al-Quran supaya ia tidak hilang.

        Umar al-Khattab mengambil tindakan membakar kedai arak agar tidak timbul masalah yang lebih besar.

        Sekiranya mungkin dapat dicegah haiwan yang memekik atau berteriak dengan menggunakan suara atau sergahan, maka tidak perlulah menghindarkannya dengan tangan mahupun kayu.

f)         قديما يكون ال Kemudaratan yang terjadi tidak boleh dianggap telah lama ((الضررterjadi. Syariat Islam tidak membezakan sedikit pun antara kemudaratan yang lama dengan yang baru sahaja berlaku, bahkan semuanya wajib di cegah dan dihilangkan. Justeru itulah kaedah ini merupakan kaedah pelengkap kepada kaedah asas yang sebelum ini. Selain itu, walaupun syariat memaafkan dan memberi kelonggaran terhadap berkekalan atau lama itu tidak ada sebarang kemudaratan padanya. Sebaliknya, jika terdapat padanya kemudaratan, walaupun ia telah lama berlaku, tetap wajib dihapuskan dan tidak ada beza dengan kemudaratan yang baru berlaku. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

        Diharuskan melarang doktor yang berpenyakit sawan daripada merawat pesakit, walaupun doktor tersebut telah mempunyai pengalaman yang lama dalam merawat pesakit.

        Kiranya saluran longkang rumah seseorang itu mengalir di jalan umum dan mengganggu rang ramai, maka ia hendaklah dihapuskan walaupun telah lama berlaku.

Imunisasi Hepatitis B

Keputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-22 yang bersidang pada 24 Nov 1988 telah membincangkan Imunisasi Hepatitis B. Muzakarah telah memutuskan bahawa vaksin untuk Imunisasi Hepatitis B yang dihasilkan daripada ragi adalah tidak najis dan harus digunakan untuk tujuan tersebut kerana ragi adalah suatu bahan yang suci.Keputusan (English):  Hepatitis-B Immunization

Decision:

The 22nd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 24th November 1988 has discussed Hepatitis-B immunization. The Committee has decided that the vaccine of Hepatitis B extracted from yeast is not najis (ritually impure) and permitted to be used due to the fact that yeast is (ritually) pure. 

         227 reads          Printer-friendly version

Hukum Pengambilan Vaksin Human Papilloma Virus (HPV)Keputusan:  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-92 yang bersidang pada 15 - 17 Disember 2010 telah membincangkan Hukum Pengambilan Vaksin Human Papilloma Virus (HPV). Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: 

1. Setelah mendengar taklimat daripada pihak Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan serta pandangan dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa Islam menggesa umatnya supaya menjaga kesihatan kerana penjagaan kesihatan seseorang individu akan menentukan tahap dan mutu kesihatan masyarakat secara umumya. Pemberian vaksin merupakan jalan pencegahan awal yang diambil oleh pihak Kerajaan dalam usaha mengelakkan penyebaran virus di kalangan wanita. 

2. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pengambilan Vaksin Human Papilloma Virus (HPV) yang telah dipastikan tiada unsur meragukan dalam kandungannya dan tidak mendatangkan kemudharatan adalah diharuskan bagi mencegah penyakit kanser pangkal rahim (servik) di kalangan wanita. 

3. Muzakarah juga memutuskan bahawa pemvaksinan ini hendaklah tidak mengandungi unsur-unsur eksploitasi terhadap pengguna atau digunakan untuk tujuan yang bercanggah dengan syarak. Keputusan Muzakarah Kebangsaan lain berkaitan: Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya

Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam         221 reads          Printer-friendly version

Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis MenveoKeputusan:  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-94 yang bersidang pada 20 - 22 April 2011 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Menveo. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut: 

1. Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) dan meneliti keterangan, hujah-hujah serta pandangan yang dikemukakan, Muzakarah mengambil perhatian bahawa proses penghasilan Vaksin Menveo keluaran Syarikat Novartis Vaccines adalah sama sepertimana penghasilan Vaksin Mencevax keluaran Syarikat Glaxo Smith Kline (GSK). 

2. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pada dasarnya hukum penggunaan vaksin Menveo adalah harus atas dasar dharurah sama seperti vaksin Mencevax yang telah diputuskan pada Muzakarah kali ke-53 bertarikh 27 November 2002 kerana sehingga kini masih belum ada mana-mana vaksin meningococcal meningitis yang dihasilkan 100% halal dan suci daripada awal hingga akhir proses penghasilannya. 

3. Walaubagaimanapun untuk maslahah umat Islam, Muzakarah berpandangan di antara kedua-dua vaksin ini, keutamaan adalah kepada vaksin Mencevex yang telah digunakan sekian lama dan telah terjamin dari segi keberkesanan dan keselamatan kepada pengguna. Manakala vaksin Menveo masih baru di pasaran dan pemonitoran kesan jangka panjang masih berterusan. 

4. Muzakarah juga berpandangan bahawa Sijil Halal tidak wajar diberikan kepada vaksin Menveo kerana penentuan harus adalah atas dasar dharurah dan proses penghasilannya tidak mematuhi piawaian pensijilan halal Malaysia. Keputusan Muzakarah Kebangsaan lain berkaitan: Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam

         73 reads          Printer-friendly version

Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses PenghasilannyaKeputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-81 yang bersidang pada 31 Mac 2008 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses

Penghasilannya. Muzakarah telah memutuskan bahawa penggunaan vaksin BioThrax dan RotaTeg adalah tidak dibenarkan kerana:

1. Situasi kini dianggap tidak dharurat; 

2. Terdapat bahan atau ubat alternatif selain penggunaan unsur babi dalam pemprosesan kedua-dua vaksin; dan 

3. Tiada data sokongan yang kuat untuk membuktikan rakyat negara ini memerlukan kedua-dua vaksin ini.Keputusan (English):  The Ruling on Using Biothrax Vaccine and Rotateq Vaccine that Used Pig Sources in its Production Process Decision: The 81st Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee National Council of Islamic Religious Affairs Malaysia held on 31st March 2006 has discussed the ruling of using biothrax vaccine and rotateq vaccine that used pig sources in its production process. The Committee has decided that the usage of Biothrax vaccine and RotaTeg are not permitted because: 1. No urgent need at the moment 2. There are alternative substances or medicines besides using pig sources in the production of the said vaccines

3. There is no concrete proof stating that people in the country are in dire need of such vaccine. Keterangan/Hujah:  

1. Anthrax adalah sejenis penyakit berjangkit yang akut dan boleh menyebabkan kematian mengejut dan darah keluar dari semua rongga yang terbuka. Jangkitan anthrax boleh berlaku sama ada pada kulit (cutaneous anthrax), saluran usus (Gastrointestinal anthrax) atau serangan melalui pernafasan (inhalation anthrax). Vaksin BioThrax™ digunakan sebagai imunisasi atau suntikan pelalian bagi membantu melindungi daripada jangkitan anthrax. RotaTeq pula ialah vaksin bagi mencegah kes rotavirus yang menyebabkan muntah dan cirit birit di kalangan kanak-kanak. 

2. Islam mengharuskan berubat dengan benda-benda yang diharamkan sekiranya dalam keadaan dharurat iaitu tiada ubat alternatif yang lain adalah berpandu kepada Firman Allah s.w.t.,Maksudnya : Dan tidak ada sebab bagi kamu, yang menjadikan kamu tidak mahu makan sari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkan ke atas kamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya.(Surah al-An'am : 119) 

3. Jumhur Fuqaha' dari Mazhab Hanafi, al-Malikiyyah, pandangan sohih dari Mazhab Syafie dan Hanabilah berpendapat berubat dengan suatu yang najis seperti arak adalah haram dan tidak harus. Dalam konteks ini Prof. Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhayli berpandangan bahawa

pada asasnya, haram kita berubat benda yang najis atau haram. 

4. Dalam mempertimbangkan hukum keharusan mengambil benda haram dalam situasi dharurat beberapa kaedah fiqhiyyah boleh dijadikan sandaran. Antaranya ialah kaedah " Dharurat mengharuskan perkara yang dilarang" atau  المحضورات تبيح .الضرورات Dalam situasi sesebuah negara yang memerlukan perlindungan atau pelalian daripada ancaman serangan biologi seperti anthrax atau serangan cirit birit di kalangan kanak-kanak, kepentingan suntikan BioThrax™ dan RotaTeq tidak dinafikan sekiranya tiada alternatif lain. Walaupun penggunaan BioThrax™ dan RotaTeq mungkin diharuskan namun pengambilan suatu yang haram semasa dharurat dibatasi dengan kaedah  بقدرها تقدر dharurat) الضرورات dinilai sekadar keperluan). Dalam masa yang sama orang Islam wajib berusaha bersungguh-sungguh keluar daripada situasi dharurat. Berdasarkan kaedah ini, menggunakan suatu yang haram dalam situasi bukan dharurat adalah dilarang. 

5. Penggunaan Vaksin Biothrax dan Rotateq tidak diperlukan memandangkan Malaysia bukan dalam keadaan dharurat dan telah ada vaksin halal untuk kegunaan umat Islam di Malaysia. 

6. Setakat ini umat Islam di Malaysia mempunyai pilihan untuk menggunakan vaksin yang disahkan halal kerana pakar-pakar dalam bidang sains farmasi di Malaysia mampu menghasilkannya. 

7. Gesaan supaya menggunakan vaksin-vaksin yang mengandungi unsur-unsur yang tidak halal ini juga merupakan strategi musuh-musuh Islam untuk meracuni pemikiran dan daya ketahanan umat Islam apabila terlalu banyak sumber yang haram menjadi darah daging umat Islam. Keputusan Muzakarah Kebangsaan lain berkaitan: Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal 

Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis Oleh Orang IslamKeputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-53 yang bersidang pada 27 Nov 2002 telah membincangkan Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum menggunakan pelalian meningococcal meningitis mencevax yang diambil daripada sumber lembu adalah harus. Manakala vaksin pelalian meningococcal Miningitis Monumune yang mengandungi unsur daripada babi adalah haram.Keputusan (English):  Meningococcal Meningitis Vaccination for Muslims

Decision:

The 53rd Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 27th November 2002 has discussed Meningococcal Meningitis vaccination for Muslims. The Committee has decided that meningococcal meningitis mencevax vaccine extracted from cow sources is permissible.

However, meningococcal meningitis monumune vaccine that contains pig sources is forbidden. Keterangan/Hujah:  

1. Ketika ini hanya terdapat dua jenis vaksin sahaja di pasaran iaitu jenama Mencevax dan jenama Monumune. Vaksin jenama Mencevax adalah dari sumber susu, jantung dan lemak lembu berbanding vaksin jenama Monumune yang sumbernya mengandungi bahan khinzir. 

2. Permasalahan keraguan terhadap kandungan vaksin jenama Mencevax hanya melibatkan sumbernya iaitu lembu tersebut sama ada ianya disembelih atau sebaliknya. Sekiranya lembu tersebut tidak disembelih vaksin Mencevax juga mengandungi bahan dari najis. 

3. Keharusan menggunakan vaksin jenama Mencevax adalah berasaskan kaedah fiqf  "Akhafu al-Dhararin " walaupun sumbernya dari lembu yang belum dapat dipastikan ia disembelih atau pun tidak. Hal ini amat jelas bahawa penggunaan suntikan vaksin jenama Monumune yang mengandungi unsur khinzir tidak boleh digunakan. 

4. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahawa walaupun bahan sumber yang asal daripada benda yang najis dan haram sekalipun namun jika ianya diproses dan berlaku perubahan atau pertukaran 'ain yakni sifatnya maka ia dibolehkan. Hal ini mengharuskan untuk menggunakan vaksin berjenama Monumune walaupun bahan sumbernya terdiri unsur khinzir. 

5. Penegasan oleh pihak berkuasa amat diperlukan dan menyatakan bahawa vaksin yang sumbernya dari bahan yang diharamkan adalah tidak dibolehkan dan diharamkan. Secara langsung pihak hospital atau klinik swasta perlu akur dan tiada alasan untuk tidak menyediakan vaksin berjenama Mencevax bagi kegunaan suntikan kepada Jemaah Haji atau Umrah Malaysia. 

6. Pemberitahuan kepada masyarakat Islam Malaysia perlulah meliputi kedua-dua jenama vaksin iaitu Monumune dan Mencevax. Bahkan dinyatakan juga vaksin berjenama Monumune yang mengandungi asid amino khinzir adalah diharamkan. Maka hanya vaksin berjenama Mencevax adalah diharuskan kerana tiada mengandungi sumber yang diharamkan oleh syarak. Keputusan Muzakarah Kebangsaan lain berkaitan: Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses PenghasilannyaHukum Suntikan Botulinum Toxin Type A (BTA)Hukum Penggunaan Vaksin Meningitis Menveo

         587 reads          Printer-friendly version

Pelalian Rubela (Imunisasi Rubela)Keputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-21 yang bersidang pada 12 Sep 1988 telah membincangkan Pelalian Rubela (Imunisasi Rubela). Muzakarah telah memutuskan bahawa Vaksin Rubela yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada masa ini tidak najis dan hukumnya harus

digunakan untuk suntikan dalam badan bagi mencegah penyakit rubela. Keputusan (English):  Rubella Immunization

Decision:

The 21st Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 12th September 1988 has discussed rubella immunization. The Committee has decided that the rubella vaccine provided by Malaysian Ministry of Health is not najis (ritually impure) and the injection is permitted to prevent rubella.

1) Apa itu vaksin?

Vaksin – bahan yang dihasilkan dari mikroorganisma yang diberi pada kanak kanak

atau orang dewasa untuk merangsangkan imuniti dan mengelakkan penyakit

berjangkit.

Imunisasi adalah proses meningkatkan ketahanan badan terhadap penyakit

berjangkit samada secara pasif atau aktif. Imunisasi pasif berlaku apabila manusia

disuntikkan dengan antibodi yang tersedia untuk menghalang penyakit-penyakit

tertentu. Imunisasi aktif pula berlaku apabila badan manusia dirangsang untuk

menghasilkan antibodi dengan pendedahan kepada vaksin atau agen penyakit

berjangkit. Dari segi Islam, vaksin adalah penting kerana Islam amat menitik

beratkan tentang kesihatan dalam segenap aspek kehidupan. Menjaga nyawa adalah

agenda yang kedua penting dalam Islam selepas menjaga akidah.

Justeru itu, vaksin yang sudah diketahui oleh masyarakat untuk menjaga kesihatan

merupakan perkara yang dituntut oleh Islam.Perubahan masa dan pengetahuan

berkenaan perubatan moden menjadikan ilmu immunologi ini penting untuk

diketahui dan dikaji untuk maslahat ummah.

 

2) Adakah vaksin dibenarkan?

Kebanyakan fatwa seperti fatwa Bin Baz (http://www.binbaz.org.sa/mat/238), Syeikh

Muhammad Shalih

( http://www.islam-qa.com/ar/ref/159845/D8AAD8B7D8B9D98AD985), Majlis Fatwa

Eropah dan Penyelidikan ( http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?

g=posts&t=203) , Majlis Ulamak Indonesia, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia

telah membenar dan mengharuskan penggunaan vaksin dalam kalangan orang

Islam. Terdapat juga ulamak yang menolak hal ini seperti di Kano Nigeria; natijahnya

kes Polio di Kano meningkat secara mendadak

(http://www.irinnews.org/report/50495/nigeria-who-investigates-suspected-polio-

outbreak-in-kano).

Jelas disini ramai ulamak bersependapat bahawa vaksin dibenarkan untuk kebaikan

sejagat.  Berdasarkan fatwa dari segenap pelusuk dunia, kebanyakkan ulama

berpandangan bahawa vaksinisasi adalah satu keperluan untuk menjaga maslahat

umat Islam. Penentangan terhadap isu vaksin mestilah berasaskan kepada dalil Al-

Quran dan As-Sunnah. Namun apabila dilihat dari semua dalil secara umumnya

menjuruskan bahawa menjaga nyawa adalah perkara yang penting dalam Islam

berdasarkan kepada asas Maqasid Syariah. Justeru asas penolakan vaksin bukanlah

terbit atau muncul dari kaedah atau asas Maqasid Syariah.

Dari sudut negara contohnya, Saudi Arabia mengenakan vaksin meningitis supaya

jemaah haji tidak mendapat bakteria meningitis yang membunuh jemaah saban

tahun. Dari sudut masyarakat, vaksin dilihat memberi perlindungan bukan sahaja

kepada anak anak tetapi kepada orang dewasa juga. Contoh virus rubella yang boleh

menyebabkan masalah ‘congenital rubella syndrome’ kepada bayi yang lahir,

dengan suntikan vaksin kepada orang dewasa ianya sekaligus mencegah ‘carrier

state’ serta perpindahan virus kepada ibu mengandung.

Dari sudut individu, vaksin berfungsi melawan penyakit berjangkit supaya generasi

yang ada lebih kuat berdaya tahan melawan penyakit berjangkit serta tiada kesan

sampingan(morbiditi) akibat wabak tersebut. Natijah adanya vaksin ialah

pencegahan penyakit berjangkit (wabak) daripada merebak didalam komuniti

walaupun ianya tidak mencecah pencegahan secara 100%.

 

3)   Apakah hukum mengambil vaksin?

Rata-rata majlis fatwa mengatakan ianya harus atas alasan kepentingan vaksin dan

konsep pencegahan.

Vaksin boleh diklasifikasi sebagai ubat yang digunakan untuk meningkatkan

kekebalan badan manusia. Ini sesuai dengan hadis “Tidaklah Allah menurunkan

penyakit kecuali Allah turunkan ubat untuknya.” (HR A Hurairah). Pengambilan

vaksin termasuk dalam isu penjagaan yang disyariatkan oleh Islam. Vaksinasi ini

seumpama persediaan untuk menghadapi peperangan dengan musuh. Islam

menyuruh untuk umat Islam bersedia dengan secukupnya dalam menghadapi

musuh Islam. Persedian tersebut mestilah apa yang terdaya diusahakan seperti

alatan perang yang cukup dan tubuh badan yang sihat.

Justeru vaksinisasi juga mempunyai kotanasi yang sama dengan isu menghadapi

peperangan terhadap musuh Islam. Ia juga boleh diambil dalil dari sebuah hadis Nabi

Muhammad sallahualaihiwassalam yang bermaksud “Sesiapa yang mengambil tujuh

biji tamar ajwah , tidak akan terkena racun dan sihir pada hari tersebut”. Hadis ini

jelas menunjukkan kepada kita bahawa perlu mengambil langkah-langkah tertentu

untuk mengelak jangkitan dan serangan penyakit sebelum dari berlaku serangan

tersebut.

Ibnu al-Arabi menjelaskan dalam perbincangan hadis ini, beliau mengatakan bahawa

seseorang yang dapat menjangkakan simptom-simptom penyakit, dan bimbang

dijangkiti penyakit tersebut, sesungguhnya diharuskan kepadanya untuk

menghilangkan simptom tersebut dengan melakukan rawatan, sesungguhnya

menghilangkan sebab akan menghilangkan kesan-kesannya.“Dan janganlah kamu

sengaja mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan” – Al Baqarah: 195. Di dalam

Quran, ada menekankan segala perbuatan kita mesti tidak kearah penyebab kepada

kebinasaan. Jadi adanya vaksin adalah usaha kita mengelakkan kebinasaan atau

penyakit.

Ini termasuk memastikan produk vaksin itu halal, melalui proses saringan, ujian,

penyelidikan yang ketat, selamat kepada pengguna sebelum sampai ke peringkat

umum. Ini secara langsung perlu dilihat dari struktur maqasid syariah (matlamat

yang ingin dicapai demi kepentingan manusia) iaitu menjaga agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta.  Pengambilan vaksin adalah bertepatan dengan tujuan

maqasid syariah untuk menjaga survival generasi masa kini dan akan datang.

Adapun begitu terdapat juga minoriti ulamak, seperti di Kano Nigeria, yang

mengharamkan vaksin kerana bimbang ada atau terdapat sumber haram dalam

produks tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat yang minoriti.  Permasalahan

ini akibat keraguan tentang kandungan di dalam vaksin seperti thimerisol, lemak

binatang dan berbagai bahan yang dikatakan merbahaya pada tubuh badan

manusia. Aluminium digunakan sebagai adjuvant untuk memastikan keberkenasan

imuniti. Setelah 60 tahun, aluminium tiada bukti mengaitkan aluminium dengan

penyakit atau kesan sampingan lain. Adapun penggunaan stabilizer seperti glycine

(amino acid), monosodium glutamate(seperti dalam makanan harian) dan kadang

kadang albumin binatang digunakan, tetapi kandungan ini dibahas dengan lanjut

oleh fatwa fatwa dari negara Islam.

Penggunaan preservatives seperti phenoxyethanol adalah untuk mengelakkan

pembiakan virus atau bakteria di dalam sesuatu vaksin. Terdapat penggunaan

antibiotic seperti neomycin atau gentamicin dalam sesetengah vaksin tertentu. Ini

bertujuan mengelakkan kontaminasi bakteria.

Kita juga perlu merujuk pada pakar-pakar yang merawat kanak kanak tersebut

dan melihat kesan kepada kanak kanak. Contoh mudah adalah , jika kita bertanya

pada doktor dan 90% daripada mereka mengatakan kebaikan vaksin, adakah kita

perlu mengikuti yang 10% yang menolak atas alasan kandungan yang dicemari atau

dirasakan haram. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah an-Nahl ayat 43 yang

bermaksud” bertanyalah kepada yang pakar dalam bidang tersebut sekiranya kamu

tidak mengetahui”Begitu juga jika ada berita yang negatif berlaku, adalah wajar

perkara ini diselidiki dahulu. Kita tidak boleh terus mengambil konklusi tanpa

memahami isu sebenar.

Kita juga perlu lihat apa kesan jangka pendek dan jangka panjang pada masyarakat

secara non-bias, jika vaksin tidak dipakai, bergantung pada bukti seperti statistik

penyakit dan kesan penyakit kepada negara lain. Kita tidak perlu menghasut

seseorang kerana keputusan yang diambil wajar difikirkan atas nama kebaikan dan

keselesaan umum; bukan menunding kepada sesetengah pihak kerana mengambil

pilihan pandangan fiqh yang berbeza.

 

Soalan yang akan dijawab dalam bahagian 2 (akan datang)

Adakah vaksin merupakan salah satu teori konspirasi barat?

Adakah vaksin penyebab penyakit memudaratkan seperti autism?

Soalan yang akan dijawab dalam bahagian 3 (akan datang)

Adakah vaksin (Rotavirus) mengandungi benda yang diharamkan seperti enzim tripsin?

Adakah vaksin mempunyai kesan sampingan atau adverse effects?

 

Rujukan:

1. http://www.e-fatwa.gov.my/sites/default/files/kenyataan_akhbar_bersama_kkm_-

_jakim_pejabat_kpk_0.pdf

2. http://www.ipedr.com/vol17/32-CHHSS%202011-H10020.pdf

3. http://jknkl.moh.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=68de6add-d71c-4eff-8fb0-

883c7f9554c6&groupId=10138

4. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X13001898

5. http://www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/vaccine-components-fact-sheet.pdf

6. http://www.immunize.org/concerns/porcine.pdf