ASSIGNMENT REPORT

BLOK II

“ETIKOLOEGAL DAN MEDIKOLEGAL”

Pembimbing: dr. Rizal Sanif, SpOG (K)

disusun oleh:

Nabila Khairunisah Arinafril4101401976

MEDICAL FACULTY OF SRIWIJAYA UNIVERSITY

2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan laporan assignment blok 2 sebagai tugas

kompetensi individu. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita,

nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga

akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa laporan assignment ini jauh dari sempurna. Oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna

perbaikan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang

diberikan kepada semua orang yang telah mendukung penulis dan semoga laporan

assignment ini bermanfaat tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk orang lain,

dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Palembang, Oktober 2010

Penulis

Skenario

Nama korban: Reihan Rifki Prananda, 2 tahun, warga Padang

Nama dokter dan rumah sakit yang menangani: Dokter Ishlahuddin dan Rumah

Sakit M. Jamil, Padang

Pada tanggal 1 Februari 2007, seorang anak laki-laki berumur dua tahun,

Reihan Rifki Prananda mendapat deman. Keesokan harinya, sang ibu, Maimurni (42),

membawanya ke dokter Ishlahuddin, yang kliniknya berada tidak jauh dari lokasi

rumah mereka. Dokter Ishlahuddin memiliki papan nama yang menyatakan bahwa ia

berprofesi sebagai dokter tetapi dia tidak menyebutkan nomor ijin prakteknya.

Walaupun demikian, sang ibu memperbolehkan dia untuk memperiksa

anaknya. Selama pemeriksaan medis berlangsung, dokter melakukan diagnosa dan

menyatakan bahwa ia menderita demam biasa. Setelah pemeriksaan selesai, dr.

Ishlahuddin memberikan sejumlah obat untuk jangka waktu seminggu. Yakni: satu

kotak obat jenis sirup Yusimox dan Novagesic dan obat racik/giling.

Seminggu kemudian, sejumlah bercak-bercak merah muncul di sekujur

tubuhnya. Pada tanggal 16 Februari 2007, Reihan kembali dibawa menemui dr.

Ishlahuddin untuk menanyakan kondisi yang dialaminya itu. Namun dia mengatakan

pada Maimurni: "Itu biasa kok. Obatnya sedang bereaksi itu dan tidak ada masalah

sama sekali". Sekali lagi, dia memberikan beberapa obat lagi kepada Reihan. Kali ini

dia memberikan satu botol obat jenis sirup Omemox, satu bedak Caladine, dan obat

racik/giling.

Setelah anak itu mengkonsumsi seluruh obat yang diberikan oleh dokter,

bercak-bercak merah itu masih tetap ada. Pada tanggal 18 Februari, orangtuanya

memutuskan untuk membawanya ke sebuah rumah sakit pemerintah daerah, Rumah

Sakit Jambak di Pasaman Barat. Di sana dia hanya berada selama dua jam untuk

selanjutnya dirujuk ke rumah sakit pemerintah lainnya, Rumah Sakit M. Jamil.

Orangtuanya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai mengapa

sang anak dirujuk ke rumah sakit lainnya.

Setelah tiba di rumah sakit berikutnya, mereka memberikan infus kepada

Reihan dan dirawat-inap selama lima hari. Pada hari kelima, 22 Februari, sang anak

meminta air mineral kepada ayahnya, Jamaluddin (47) yang menungguinya di rumah

sakit. Jamaluddin kemudian mengkonsultasikan hal ini kepada dokter jaga malam

untk memastikan apakah anaknya dapat meminum air mineral atau tidak. Dokter jaga

malam memperbolehkan Reihan untuk minum. Namun tiba-tiba perut Reihan menjadi

kembung. Dokter kemudian langsung meminta Jamaluddin untuk segera membeli alat

hisap yang memang tidak dimiliki oleh rumah sakit. Tetapi ternyata ketika ia kembali

dengan alat hisap tersebut, dia mendapati anaknya telah tewas.

 

Sebelum kematian korban, hasil labolatorium medis yang dilakukan RS M.

Jamil terhadapnya, menemukan bahwa darahnya steril dan tidak mengandung kuman.

Sampel darah diambili oleh dokter Cholina, dari rumah sakit yang sama. Laporan

tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari ditandatangani oleh dokter A.

Aziz Djamal.

Dikarenakan kematian anak mereka yang tidak wajar, Jamaluddin dan

Maimurni kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Pasaman

Barat pada tanggal 7 Maret. Kasus ini, bagaimanapun, tidak menunjukkan

perkembangan yang berarti hingga kini. Pada tanggal 23 Juni, sekalipun Komisaris

Polisi Wisnu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Barat

telah diberitahukan mengenai kasus ini dan juga telah berjanji untuk

menginstruksikan Polres Pasaman Barat untuk segera mengambil langkah cepat,

tetapi tidak ada langkah signifikan yang diambil.

Pada tanggal 24 Juli, Komisaris Polisi Bambang Suharyono, Kepala Saturan

Reserse Kriminal Polre Pasaman Barat, mengeluarkan laporan perkembangan kasus

tetapi tidak ada perkembangan yang berarti sama sekali. Pada tanggal 14 Agustus,

sekali lagi mereka mengeluarkan laporan perkembangan kasus yang isinya sama saja

dengan laporan sebelumnya. Mereka menyebutkan dalam laporannya, bahwa mereka

telah melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah merawat Reihan secara tidak

tepat, dan juga memeriksa saksi-saksi, tetapi tidak ada langkah yang diambil terhadap

dokter. Kepolisian kemudian tidak melanjutkan penyidikan kasus ini dikarenakan RS

M. Jamil menolak untuk bekerjasama dan mengeluarkan laporan visum et repertum.

I. Identifikasi Masalah

1. Dokter Ishlahuddin memiliki papan nama yang menyatakan bahwa ia

berprofesi sebagai dokter tetapi dia tidak menyebutkan nomor ijin

prakteknya

2. Dokter melakukan diagnosa dan menyatakan bahwa pasien menderita

demam biasa dan memberikan beberapa jenis obat, namun setelah

pengobatan yang diberikannya, justru menimbulkan bercak-bercak

merah disekujur tubuh pasien yang tak kunjung hilang

3. Pasien kemudian dibawa oleh orangtuanya ke rumah sakit pemerintah

daerah, akan tetapi tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai,

pasien langsung dirujuk ke rumah sakit pemerintah lain yaitu Rumah

Sakit M. Jamil

4. Dokter jaga malam langsung meminta ayah pasien untuk segera

membeli alat hisap yang memang tidak dimiliki oleh rumah sakit

dikarenakan perut Reihan tiba-tiba kembung setelah mengkonsumsi air

mineral

5. Orangtua pasien melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor

Pasaman Barat namun penyidikan kasus ini tidak dilanjutkan

dikarenakan RS M. Jamil menolak untuk bekerjasama dan

mengeluarkan laporan visum et repertum

II. Main Problem

“Pasien dirugikan diakibatkan penanganan medis yang tidak tepat dilakukan

oleh dr.Islahuddin dan penanganan lanjutan pihak rumah sakit yang dinilai

tidak profesional.”

Alasan : Apabila pasien sejak awal ditangani dengan pemeriksaan dan

diagnosa yang tepat oleh dr.Islahuddin, maka kejadian-kejadian seperti

kasus Reihan ini tidak akan terjadi. Hasil terburuk (kematian) pun

dapat diminimalisir apabila tim medis rumah sakit dapat bekerja secara

professional dan sesuai standar.

III. Analisis Masalah

1. Dokter Ishlahuddin memiliki papan nama yang menyatakan bahwa ia

berprofesi sebagai dokter tetapi dia tidak menyebutkan nomor ijin

prakteknya

a. Apakah tindakan dr.Islahuddin dengan memasang papan nama

yang menyatakan ia berprofesi sebagai dokter namun tidak

menyebutkan nomor izin praktiknya telah tepat?

- Dr.Islahuddin seharusnya menyebutkan nomor izin

prakteknya pada plang papan nama praktiknya. Hal ini

sesuai dengan peraturan MenKes RI no

1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan

Praktik Dokter dan Dokter Gigi tanggal 5 Oktober 2005

dalam Pasal 20 ayat 2 tertulis:

“Papan nama praktik kedokteran harus memuat nama

dokter dan nomor registrasi sesuai dengan SIP yang

diberikan.”

b. Bagaimanakah peraturan mengenai izin praktik dan pelaksanan

praktik kedokteran sesuai dengan UUPK?

- Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia no.512/MENKES?PER?

IV/2007, mengenai Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran, pada pasal 17 yang berisikan:

(1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan

menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang

papan nama praktik kedokteran.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memuat nama dokter atau dokter gigi dan nomor

registrasi, sesuai dengan SIP yang diberikan.

(3) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana

dimaksud ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik

dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.

(4) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus dokter atau dokter gigi

yang memiliki SIP yang setara dan tidak harus SIP di

tempattersebut.

(5) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan

kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang

memiliki SIP dapat menggantikan dokter spesialis atau

dokter gigi spesialis, dengan memberitahukan

penggantian tersebut kepada pasien.

c. Bagaimanakah syarat sebuah plang papan nama praktik serta

ketentuan pemasangan plang papan nama praktik dokter yang

sesuai dengan UUPK?

Papan nama berukuran 40x60cm, tidak boleh lebih dari 60x90cm, cat putih dengan huruf hitam.

Cantumkan gelar yang sah dan jenis pelayanan sesuai dengan SIP, dan waktu praktek.

Papan tersebut tidak boleh dihiasi warna atau penerangan yang bersifat iklan.

Seandainya tempat praktek berlainan dengan tempat tinggal, dapat ditambahkan alamat rumah dan nomor telepon,

Tidak dibenarkan dicantumkan dibawah nama, bermacam macam keterangan seperti Praktek umum terutama anak anak dan wanita’ atau ‘tersedia pemeriksaan dan pengobatan sinar’, dsb.

Hanya dalam hal hal tertentu saja, papan praktek seorang dokter dapat dipasang dipersimpangan jalan yang menuju kerumahnya dengan gambar tanda panah menunjukkan ketempat praktek, dengan alasan untuk kemudahanmencari alamatnya.

2. Dokter melakukan diagnosa dan menyatakan bahwa pasien menderita

demam biasa dan memberikan beberapa jenis obat, namun setelah

pengobatan yang diberikannya, justru menimbulkan bercak-bercak

merah disekujur tubuh pasien yang tak kunjung hilang

a. Sudah tepatkah dr.Islahuddin dalam pemberian obat-obatan

kepada pasien?

- Tindakan yang dilakukan dr.Islahuddin dalam memberikan

obat-obatan langsung kepada pasien jelas-jelas telah

melanggar kode etik profesi kedokteran (self dispensing).

Self dispensing hanya dibenarkan jika tidak ada sarana,

seperti apotek, di sekitar tempat praktik, setidaknya jarak

praktik dokter dengan apotek minimal 10 kilometer.

Hal ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia no.1 tahun 1988, mengenai Masa Bakti dan

Praktik Dokter dan Dokter Gigi, pada pasal 12 ayat 1.b

yang berisikan: “Dokter dan dokter gigi yang telah

mendapatkan Surat Izin Praktek dilarang: memberikan atau

meracik obat, kecuali suntikan”.

b. Apa yang seharusnya dilakukan dr.Islahuddin setelah

mengetahui efek ataupun dampak yang dialami pasien akibat

penangan medis yang dilakukannya?

- Seharusnya dr.Islahuddin melakukan pemeriksaan ulang

kepada Reihan, si pasien, agar dapat meninjau kembali efek

dari obat yang telah dikonsunsi korban atas rekomendasi

dokter.

c. Bagaimanakah peninjauan tindakan dr.Islahuddin dari sisi

etikolegal?

- Tindakan dr.Islahuddin yang tidak menghiraukan keluhan

keluarga sang pasien menunjukkan bahwa dr.Islahuddin

kurang dapat menerapkan komunikasi medik dengan baik,

seperti kutipan dari http://obfkumj.blogspot.com, “Seorang

dokter akan mengalami kesulitan saat membuat diagnosa

dan menentukan strategi penatalaksanaan yang efektif bila

dia tidak mampu memahami perasaaan atau keluhan

pasien. Ketidakmampuan dokter tersebut akan

menyebabkan dokter maupun pasien tidak memperoleh

kepuasan akibat tidak adanya perasaan saling

mempercayai satu sama lain”. Seharusnya dalam

menerapkan komunikasi medik yang baik, dr.Islahuddin

seharusnya menjamin adanya interaksi yang baik antara

dirinya sebagai dokter dengan pasien (dalam hal ini,

keluarga pasien).

d. Bagaimanakah peninjauan tindakan dr.Islahuddin dari sisi

medikolegal?

- Medikolegal berarti tatacara prosedur penatalaksanaan &

berbagai aspek yg berkaitan dgn pelayanan kedokteran utk

kpntingan umum. Secara garis besar prosedur medikolegal

mengacu kepada peraturan perundangan yg berlaku di

Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu

kepadaa sumpah dokter & etika kedokteran.

Dalam hal ini, dr.Islahuddin melanggar salah satu pasal

yang terdapat dalam KODEKI, mengenai

ketidakberhakannya dalam memberikan obat-obatan kepada

pasien. Tentunya sebagai seorang dokter, dr.Islahuddin

telah mengetahui mengenai peraturan-peraturan yang

berlaku dalam dunia kedokteran.

3. Pasien kemudian dibawa oleh orangtuanya ke rumah sakit pemerintah

daerah, akan tetapi tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai,

pasien langsung dirujuk ke rumah sakit pemerintah lain

a. Apakah tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit pemerintah

daerah sudah tepat dalam menangani kasus non-emergency

seperti kasus Reihan ini?

- Tidak, seharusnya pihak rumah sakit pemerintah tersebut

tidak membiarkan pasien maupun keluarga pasien

menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, yang

pada akhirnya pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah

lain tanpa memberitahukan latar belakang pengambilan

keputusan tersebut.

b. Bagaimanakah proses perujukan pasien berdasarkan KODEKI?

- Diatur dalam pasal 10 KODEKI, Kewajiban terhadap

Pasien, yang berisikan:

“Tulus ikhlas dan maksimal untuk kepentingan pasien. Bila

merasa tidak mampu maka wajib merujuk kepda teman

yang ahlinya dengan persetujuan pasien”.

c. Apakah tindakan medis yang diberikan oleh RS M. Jamil,

sudah sesuai dengan prosedur dan penanganan yang tepat?

- Ditinjau dari rujukan dari rumah sakit sebelumnya dan dari

kondisi fisik pasien, pihak dari RS M. Jamil memberikan

infus dan merawat inap pasien, telah memenuhi Kaidah

Dasar Bioetik, yaitu dengan mengindahkan:

o Beneficence (tindakan berbuat baik)

o Menyelamatkan pasien dari bahaya

o Mengutamakan kepentingan pasien

o Non-maleficence (tindakan tidak merugikan)

o Tidak berbuat jahat (evil) atau membuat

derita (harm) pasien

o Minimalisasi akibat buruk

4. Dokter jaga malam langsung meminta ayah pasien untuk segera

membeli alat hisap yang memang tidak dimiliki oleh rumah sakit

dikarenakan perut Reihan tiba-tiba kembung setelah mengkonsumsi air

mineral

a. Apakah dokter jaga malam tersebut berkompeten dalam

mengambil sebuah keputusan?

- Dokter jaga adalah dokter yang bertugas di luar jam kerja

dan berkewajiban menangani semua kegawatdaruratan yang

timbul pada pasien tersebut.

Dokter jaga tersebut tidaklah berkompeten dalam

mengambil sebuah keputusan tanpa instruksi atau arahan

dari dokter leader yang menangani kasus Reihan ini.

Tugas dokter jaga

Mengawasi dan memberikan tindakan

apabila ada kegawatdaruratan

Menerima instruksi dari dokter leader pada

masa jaganya

b. Apa yang seharusnya dilakukan oleh dokter jaga malam

tersebut menanggapi pemintaan Jamaluddin, ayah pasien?

- Yang seharusnya dilakukan oleh dokter jaga malam

tersebut sebelum mengambil sebuah keputusan yaitu

bertanya dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan

dokter leader yang menangani kasus Reihan ini, seperti

salah satu tugas dari dokter leader yaitu mengambil

keputusan atas berbagai pendapat dari tim medis. Setelah

keputusan dari dokter leader telah jelas barulah dokter jaga

dapat menerima instruksi selanjutnya.

c. Bagaimanakah peninjauan tindakan dokter jaga malam tersebut

dari sisi etikolegal?

- Dokter jaga malam tersebut telah menunjukkan etika yang

tidak baik terhadap pihak pasien. Hal ini dapat dilihat ketika

dokter tersebut meminta ayah sang pasien untuk

membelikan alat hisap yang memang tidak dimiliki oleh

rumah sakit. Seharusnya dokter tersebut dapat

menginstruksikan tim medis lainnya untuk mencarikan alat

hisap tersebut atau mencari alternatif lain. Padahal

seharusnya pasien mendapatkan pelayanan dengan sebaik-

baiknya.

d. Bagaimanakah peninjauan tindakan dokter jaga malam tersebut

dari sisi medikolegal?

- Kejadian tersebut sebenarnya dapat dihindarkan apabila

dokter jaga tersebut tidak sembarangan bertindak dalam

pengambilan keputusan dan mengikuti ketentuan yang

berlaku. Perawatan terhadap pasien jelas membutuhkan

kompetensi dan kesiapan yang amat sangat mengingat hal

ini berhubungan hidup mati seseorang.

5. Merasa tidak puas dengan kinerja medis yang diterima, orangtua

pasien melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat

namun penyidikan kasus ini tidak dilanjutkan dikarenakan RS M. Jamil

menolak untuk bekerjasama dan mengeluarkan laporan visum et

repertum

a. Sudah tepatkah tindakan keluarga pasien dalam melaporkan

kasus ini langsung kepada pihak kepolisian?

- Seharusnya pengaduan medik dilaporkan terlebih dahulu ke

pihak dokter yang bersangkutan atau disebut dengan

Penyelesaian di Tingkat Penyaji. Apabila belum mencapai

kesepakatan, barulah kasus ini di selesaiakan di tingkat

institusi, dimana pihak rumah sakit juda akan mengambil

alih. Komisi Etik rumah sakit akan menilai apakah benar

terjadi kelalaian atau tidak. Jika memang terjadi kelalaian

maka akan dilanjutkan ke Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selanjutnya MKDKI akan

menindaklanjuti kasus tersebut.

b. Bagaimanakah prosedur pengaduan dalam dunia kedokteran?

- Berikut adalah tatacara pengaduan dan pemeriksaan

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau

tenaga medis:

1. Mengadu secara tertulis kepada Ketua Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI); 

2. Surat Pengaduan harus memuat : 

a.Identitas pengadu; 

b.Nama dan alamat tempat parktik dokter atau dokter

gigi dan waktu tindakan dilakukan; 

c.Alasan-alasan pengaduan; 

3. Pengaduan tersebut tidak menghilangkan hak setiap

orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana

kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat

kerugian perdata ke Pengadilan; 

4. MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap

pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan

dokter gigi; 

5. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran

etika, MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi

profesi dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI); 

6. Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi dan

Konsil Kedokteran Indonesia; 

7. Keputusan dapat berupa: 

a) Dinyatakan bersalah dengan sanksi disiplin; 

b) Dinyatakan tidak bersalah; 

8. Sanksi disiplin yang diberikan dapat berupa: 

a.Pemberian peringatan tertulis; 

b.Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau

surat ijin praktek; 

c.Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di

Institusi pendidikan atau kedokteran gigi. 

c. Apakah pihak RS M. Jamil berhak untuk menolak untuk

bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengeluarkan

laporan visum et repertum?

- Berdasarkan http://www. /id.wikipedia.org,

Visum et repertum disingkat VeR adalah keterangan tertulis

yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik

atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil

pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati

ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia,

berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk

kepentingan pro yustisia. Visum et repertum kemudian

digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan

terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun

korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter

setelah memeriksa (korban).

Penolakan oleh rumah sakit untuk membuat laporan visum

juga menyalahi ketentuan dalam Kode Etik, Ikatan Dokter

Indonesia, yang mensyaratkan mereka untuk mengeluarkan

laporan visum et repertum ketika permintaan atas itu datang

pada mereka. Hal ini ternyata tidak diterapkan dan

diperhatikan dalam kasus ini. Laporan visum itu jelas

diperlukan oleh kepolisian untuk menuntaskan penyidikan

mereka dan dalam rangka menentukan siapa yang harus

dimintakan pertanggungjawaban atas kematian korban.

Menghalang-halangi jalannya penyidikan dengan tidak

melakukan visum et repertum, pihak rumah sakit telah

menyalahi Pasal 222 KUHP; “Barangsiapa dengan sengaja

mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan

pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana paling

lama penjara sembilan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah”

IV. Simpulan

“Pasien dirugikan akibat penanganan medis yang tidak tepat dikarenakan

belum diterapkannya etikolegal dan medikolegal oleh dr. Islahuddin, dokter

jaga, maupun pihak RS M. Jamil, yang sesuai dengan standar profesionalisme

dokter.”

V. Skema menuju Simpulan

Reihan sakit

(pasien)

dr. Islahuddin RS PemerintahMemeriksa Mendiagnosa RS M. JamilDemam

Pemberian Obat-obatan

Efek sampingTindakan

MedisEtikolegal MedikolegalProfesionalisme

Pasien dirugikan

(meninggal)

Peraturan Pemerintah

RI dirujuk KODEKI KDB