DISERTASI

PERAMBAHAN KAWASAN HUTANDI KECAMATAN KUBU KARANGASEM BALI

IDA GEMAWATI MONDA

PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR2015

DISERTASI

PERAMBAHAN KAWASAN HUTANDI KECAMATAN KUBU KARANGASEM BALI

IDA GEMAWATI MONDANIM 1090371025

PROGRAM DOKTORPROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANADENPASAR

2015

PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DI KECAMATANKUBU KARANGASEM BALI

Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor

pada Program Doktor, Program Studi Kajian Budaya

Program Pascasarjana Universitas Udayana

IDA GEMAWATI MONDANIM 1090371025

PROGRAM DOKTORPROGRAM STUDI KAJIAN BUDAYA

PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR2015

Lembar Persetujuan Promotor/Kopromotor

DISERTASI INI TELAH KAMI BIMBINGDAN SIAP UNTUK DIUJIKAN

Promotor,

Prof. Dr. Ing. Ir. I Made Merta, D.A.A.NIP 194912271976021001

Kopromotor I Kopromotor II

Prof. Dr.Ir.Sulistyawati, M.S.,M.M.,M.Mis.,D.Th. Dr. Ni Made Wiasti,M.Hum.NIP 194602061971072001 NIP 195912081986012001

Mengetahui

Ketua Program Pendidikan Doktor (S3)Kajian Budaya Program Pascasarjana

Universitas Udayana,

Prof. Dr. A.A. Bagus Wirawan, S.U.NIP 19480720 197803 1 001

Disertasi ini Telah Diuji pada Ujian Tertutup

Tanggal 24 Juli 2015

Panitia Penguji Disertasi berdasarkan SK Rektor

Universitas Udayana No. 181/UN.14.4/HK/2015, Tanggal 22 Juni 2015

Ketua : Prof. Dr. Anak Agung Bagus Wirawan, SU

Anggota :

1. Prof. Dr. Ing. Ir. I Made Merta, D.A.A.

2. Prof. Dr. Ir. Sulistyawati, M.S., M.M., M.Mis., D.Th.

3. Dr. Ni Made Wiasti, M.Hum.

4. Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA.

5. Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH, MHum.

6. Dr. Putu Sukardja, M.Si.

7. Dr. Ida Bagus Darmika, MA.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya dengan data sebagai berikut.

Nama : Ida Gemawati Monda

NIM : 1090371025

Program Studi : S3 Kajian Budaya

Judul Disertasi : “Perambahan Kawasan Hutan di Kecamatan Kubu

Karangasem Bali”

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah disertasi ini bebas plagiat.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka

saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Mendiknas RI No. 17,

Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, Agustus 2015

Ida Gemawati Monda

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dan sesanti angayubagia penulis panjatkan ke hadapan Ida

Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Pertiwi, Ratu Betara sane

titiyang sungsung lan Ratu Betara Samadaya, yang telah melimpahkan

waranugraha-Nya sehingga disertasi yang berjudul “Perambahan Kawasan Hutan

di Kecamatan Kubu, Karangasem ,Bali” dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis

sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana, Bapak Prof. Dr. dr. Ketut

Suastika, Sp.P.D. KEMD, Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana,

Ibu Prof. Dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K), Ketua Program Studi Doktor (S3)

Kajian Budaya Universitas Udayana, Bapak Prof. Dr. A.A. Bagus Wirawan, S.U.,

Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana, Bapak

Dr. Putu Sukardja, M.Si.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan

kepada Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. I Made Merta, D.A.A., selaku promotor, Ibu Prof.

Dr. Ir. Sulistyawati, M.S., M.M., M.Mis., D.Th. selaku kopromotor I, Ibu Dr. Ni

Made Wiasti, M.Hum., selaku kopromotor II, yang sejak awal telah memberikan

bimbingan, saran, dan semangat selama penulis mengikuti Program Pascasarjana

khususnya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak dan

Ibu Dosen pada Program S-3 Kajian Budaya Universitas Udayana atas ilmu yang

diberikan, yaitu Bapak Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A., Bapak Prof. Dr. I Gde

Widja, Bapak Prof. Dr. I Gde Parimartha, M.A., Bapak Prof. Dr. I Made Suastika,

S.U., Bapak Prof. Dr. Aron Meko Mbete, Bapak Prof. Dr. I Gde Semadi Astra,

Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. I Made Merta, D.A.A., Ibu Prof. Dr. Ir. Sulistyawati,

M.S.,M.M., M.Mis.,D.Th., Bapak Prof. Dr. I Nyoman Weda Kusuma, M.S.,

Bapak Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H.,M.Hum., Bapak Prof. Dr. I Wayan Dibia,

S.S.T.,M.A., Bapak Prof. Dr. I Nyoman Kutha Ratna, S.U., Bapak Prof. Dr. I

Nyoman Sirtha, S.H.,M.S., Bapak Dr. Putu Sukardja, M.Si., Ibu Dr. Ni Made

Wiasti, M.Hum., dan Bapak Dr. I Gede Mudana, M.Si.

Tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu dan mendukung untuk terselesaikannya disertasi ini, yaitu

kepada: Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Karangasem,

Kecamatan Kubu, staf pegawai dan perpustakaan di lingkungan Program Studi S3

Kajian Budaya Universitas Udayana dan Program Pascasarjana Universitas

Udayana.

Disampaikan terima kasih juga kepada semua teman seangkatan, kakak

kelas, adik kelas, teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu,

para masyarakat di sekitar kawasan hutan di Dusun Batu Dawa Kaja, Desa

Tulamben; Dusun Batu Giling, Desa Dukuh; Dusun Kubu Juntal Kaja, Desa

Kubu; Dusun Bantas, Desa Batu Ringgit, Kecamatan Kubu. Terima kasih juga

penulis sampaikan kepada semua keluarga tercinta yaitu suami (Ir. A.A. Gde

Pushpha, M.Si.) dan kedua ananda (A.A.Gde Wija Putra, S.E. dan A.A. Putri

Gangga), keluarga besar mertua (Ida I Dewa Gde Oka dan Ida Ayu Runem),

keluarga besar ayahanda dan ibunda (H. Adi Suwignyo dan Hj. Kasijatun).

Semoga semua amalan dan doa yang diberikannya dapat didengar,

diterima oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Ratu Betara

sane titiyang sungsung lan Ratu Betara Samadaya sehingga mendapatkan balasan

yang setimpal, Astungkara.

ABSTRAK

Fenomena perambahan merupakan masalah yang holistik danmengakibatkan hutan tidak berfungsi secara optimal. Akibat dari perambahanyang pertama dirasakan adalah oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan itusendiri. Di pihak lain bahaya yang ditimbulkan bisa berupa kebakaran, longsor,dan berkurangnya iklim mikro dan tiadanya sumber air.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanaterjadinya perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali;bagaimana tindakan pemerintah terhadap masalah perambahan kawasan hutan diKecamatan Kubu, Karangasem, Bali; bagaimana dampak dan makna perambahankawasan hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Penelitian inimenggunakan teori diskursus kekuasaan dan pengetahuan dari Foucault, teorihegemoni dari Antonio Gramci, dan teori tindakan komunikasi dari JurgenHabermas. Untuk menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan data kualitatifdan kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primerdiperoleh dari hasil wawancara mendalam, dan observasi. Data sekunderdiperoleh dari penelusuran dokumen dan pustaka yang relevan. Di samping itu,untuk analisis data dibantu dengan analisis PRA (Participatory Rapid Appraisal),secara deskriptif, dan interpretatif. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayahkawasan hutan di RPH Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, ProvinsiBali, tepatnya di Resor Pengelolaan Hutan/RPH Kubu. Teknik penentuaninforman dilakukan secara purposive.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwaterjadinya perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Balidisebabkan oleh beberapa hal, pertama, adanya keterbatasan internal (sejarahperambahan hutan; pandangan masyarakat tentang kawasan hutan; adanya aksesjalan menuju kawasan hutan, terbatasnya air dan budaya pemanfaatan air, budayapemanfaatan lahan; keterbatasan informasi bidang kehutanan; tidak adanyapenjagaan di sekitar kawasan hutan) dan eksternal bidang kehutanan (keterbatasanpengetahuan di bidang pertanian; peraturan pemerintah yang kurang tegas;perubahan iklim, kondisi awig-awig yang beragam). Kedua, tindakan pemerintahterhadap masalah perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu, KarangasemBali. Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap pelaku perambah, melaluipenyuluhan, pembinaan langsung dan praktik pembuatan stok makanan ternak,serta membangun dua embung, yaitu di hulu Dusun Batu Dawa Kaja dan di huluDusun Bantas serta penyambungan pipa dari Waduk Telaga Waja.

Ketiga, aktivitas perambahan mempunyai dampak erosi tanah, kebakaranhutan, dan dampak politis. Dalam melakukan aktivitas perambah mempunyaimakna ekonomi dan kemiskinan, makna sosial, dan makna resistensi. Dari haltersebut terdapat empat temuan hasil penelitian. Pertama, perambah yang berasaldari masyarakat di sekitar kawasan hutan di Resor Pengelolaan Hutan/ RPH Kubudari proses awal sampai saat dilakukan penelitian, masih tetap melakukanperambahan meskipun secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Budayamerambah sudah dilakukan secara turun-temurun. Semakin dekat dengan kawasan

hutan semakin banyak ternak dipeliharanya, kurang lebih empat ekor sapi dantidak didukung dengan pengadaan pakannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnyapengetahuan perambah dan pendampingan. Kedua, pemerintah sudah melakukanupaya tindakan untuk menangani masalah perambahan di RPH Kubu, tetapi belummemprioritaskan pemecahannya secara holistik bersama-sama untukdikomunikasikan dan digarap secara serius dan cepat. Ketiga, terdapat pandanganyang berbeda antara perambah di RPH Kubu dan kebijakan pemerintah.Keempat, ditemukan potensi di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan, jikadikaitkan dengan Desa Tulamben sebagai kawasan pariwisata ( Lampiran XVI.aPerda Prov Bali No 16 Tahun 2009 tentang RTRW) yang dapat dikembangkanuntuk menunjang memecahkan permasalahan perambahan. Seperti jasalingkungan (wisata alam, wisata spiritual), fasilitasi izin dan diversifikasi arak,pengembangan budidaya tanaman lontar dan deversifikasi hasil pertanian(fasilitasi standardisasi kacang tanah, buah semu jambu mete, buah mangga),fasilitasi adu ayam menjadi arena pertunjukan yang menguntungkan. Simpulanpenelitian adalah sebagai berikut, pertama, kurangnya pengetahuan danpendampingan untuk membantu perambah dari kebiasaan melakukan perambahandi RPH Kubu. Kedua, pemerintah belum optimal menangani masalahperambahan di RPH Kubu. Ketiga, terdapat pandangan berbeda antaramasyarakat di sekitar kawasan hutan dan kebijakan pemerintah. Keempat,terdapat potensi di dalam kawasan dan di luar kawasan yang dapat dimanfaatkanuntuk menunjang pemecahan masalah perambahan.

Untuk itu disarankan kebijakan pemerintah untuk menjadikan masalahperambahan sebagai masalah prioritas dalam pembangunan. Tujuannya supayahutan dapat berfungsi optimal dan perambah khususnya serta masyarakat disekitar kawasan hutan dapat berdaya dan berkecukupan serta berbudaya.

Kata-kata kunci: perambahan, kawasan hutan lindung, hutan produksi RPH Kubu.

ABSTRACT

The phenomenon of change is a problem that is holistic and result in thewoods is not functioning optimally. As a result of the first encroachment isperceived by the people around the forest itself. While the danger posed to theform of fire, landslides and reduced micro-climate ir.d the lack of water sources.Issues raised in this research is how the encroachment of forest area in the districtof Kubu Karangasem, Bali; how the government action against encroachment ::forest land in Karangasem Bali Kubu district; how the impact and meaning of theencroachment of forest area in the district of Karangasem Bali Kubu. This studyuses the theory of discourse of power and knowledge of Foucault's theory ofhegemony Antonio Gramci, as well as the theory of Jurgen Habermascommunication actions. To analyze the phenomena that occur based on qualitativeand quantitative data derived from primary data and secondary data. Primary dataobtained from in-depth interviews, observation. Secondary data were obtainedfrom the search of documents and relevant literature. In addition to assisted dataanalysis using analysis of PRA (Participatory Rapid Appraisal), descriptive, andinterpretative.

This study took place in the forest areas in the slaughterhouse. Kubudistrict, Karangasem, Bali Province, precisely in Resort Management Forest /RPH. Kubu, Determination :techniques informant was purposively. Based onstudies that have been done can be stated that :he results of this studyencroachment of forest area in the district of Karangasem Bali Kubu is because,first, the existence of internal and external limitations in forestry. Second,government action against encroachment of forest land in Karangasem Bali Kubudistrict. The government has to provide guidance to actors browser, througheducation and the practice of making stock fodder. This is to anticipate reserveforage in the dry season. To overcome the problem of water that is needed by thepeople in the surrounding forests, the government has built two ponds, namelyupstream Stone Dire Kaja village and hamlet upriver Bantas, as well as theconnecting pipe from the reservoir Telaga Waja. Third, encroachment activitieshave impacts of soil erosion and forest fires, as well as political implications.Squatters in perambahannya activity has economic significance, and poverty,social significance and meaning of resistance.

From the above, there are four research findings: first, that the browser thatcomes from communities around the forest area in Resort ManagementForest/RPH Stronghold from the beginning to the time in doing research, still doencroachment although they do in secret or openly. Culture penetrated been donefor generations. The closer to the forest area was maintained by a growingnumber of cattle, approximately four cows and not supported by the procurementof feed. This is due to lack of knowledge and mentoring browser. Second, theGovernment has made efforts to address the issue of encroachment action in RPHKubu, but not prioritized solutions holistically together to communicate and betaken seriously and quickly. Thirdly, there are different views betweenencroachers in RPH Kubu with government policy. Fourth, found potential in the

forest area and outside the area which can be developed to support theencroachment problem solving. The conclusions of the study is the first, the lackof knowledge and assistance to help squatters from encroaching on RPH Kubuhabit. Second, the government has not been optimally address the issue ofencroachment in RPH Kubu. Thirdly, there are different views amongcommunities around the forest with government policy. Fourth, found potential inthe forest area and outside the area which can be developed to support theencroachment problem solving. It required the government's policy to makeencroachment problems as a matter of priority in development, so that the forestcan function optimally and encroachers in particular and the public in a forest areacan be powerful and wealthy and cultured.

Key words: encroachment, protected forest areas, RPH Kubu production forest.

RINGKASAN DISERTASI

Kondisi hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan

sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun. Sehubungan dengan itu,

keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan dijaga daya dukungnya

secara lestari. Fenomena perambahan merupakan salah satu aktivitas yang dapat

menjadikan degradasi hutan. Luas kawasan hutan di Kabupaten Karangasem

adalah 14.220,23 ha, terdiri atas enam resor pengelolaan hutan/RPH dan enam

registrasi tanah kehutanan/RTK. Di pihak lain kawasan hutan di Kecamatan Kubu

terdiri atas dua RPH, yaitu RPH Daya seluas 3.336,90 ha dan RPH Kubu seluas

2.213,34 ha. Keduanya termasuk dalam KPH Bali Timur dan RTK 8 (kelompok

hutan Gunung Abang Agung).

Lokasi penelitian diambil pada kawasan hutan RPH Kubu. Kawasan hutan

di RPH Kubu terdiri atas kawasan hutan lindung (2.009,23 ha) dan kawasan hutan

produksi (204,11 ha). Permasalahan perambahan merupakan masalah yang

bersifat holistik sebab kejadiannya menyangkut dua kawasan, yaitu di dalam

kawasan dan di luar kawasan. Di luar kawasan terdapat desa/dusun yang

berbatasan dengan kawasan hutan. Di sinilah masyarakat tinggal atau berdomisili

yang biasa disebut dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Perambah berasal

dari masyarakat di sekitar kawasan hutan. Perambah melakukan perladangan

terhadap kawasan hutan untuk ditanami tanaman rumput gajah, gamal, kaliandra,

pisang, nenas, dan jambu mete. Di samping itu, juga melakukan pembibrikan/

pemotongan ranting-ranting kayu.

Ada tiga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama,

bagaimana terjadinya perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu,

Karangasem, Bali. Kedua, bagaimana tindakan pemerintah terhadap masalah

perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Ketiga,

bagaimana dampak dan makna perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu,

Karangasem, Bali. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami fenomena

perambahan pada kawasan hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis, untuk

pengembangan ilmu pengetahuan bagi perguruan tinggi, sedangkan secara praktis

diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam menangani perambahan pada

kawasan hutan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem khususnya dan

Pemerintah Provinsi Bali pada umumnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teori diskursus

kekuasaan dan pengetahuan dari Foucault, teori hegemoni dari Antonio Gramsci,

dan teori tindakan komunikasi dari Jurgen Habermas. Untuk menganalisis

fenomena yang terjadi berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber

dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara

mendalam, dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran

dokumen dan pustaka yang relevan. Data dianalisis dengan beberapa teori kritis

yang bersifat eklektik. Di samping itu, untuk analisis data dibantu dengan teknik

analisis PRA (Participatory Rapid Appraisal), secara deskriptif, kualitatif, dan

interpretatif. Untuk mendapatkan data primer atau mendapatkan informasi dari

informan yang notabene adalah seorang perambah itu pun tidak mudah. Artinya

diperlukan komunikasi personal yang khusus dan harus berjalan kaki menuju

kawasan hutan, menunggu di jalan ke luar/masuk dari kawasan hutan untuk

menjaring perambah-perambah. Selanjutnya dalam proses wawancara terus

menggelinding melalui prinsip bola salju (snowballing) dan dilanjutkan

kunjungan ke tempat tinggalnya untuk observasi yang berkaitan dengan teknik

analisis PRA. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Informasi

diperoleh sampai pada tingkat kejenuhan informasi (redundancy of information).

Informasi-informasi kunci diperoleh dari semua pejabat SKPD terkait di provinsi,

beberapa pejabat di tingkat kabupaten dan kecamatan sampai di tingkat terbawah

yang terkait, serta dilanjutkan ke bendesa, kelian banjar yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena perambahan, yang

terdapat di kawasan hutan produksi merupakan perambahan yang paling luas,

yaitu diperkirakan lebih kurang 95 % dari luas yang ada, bahkan perambahannya

sampai menjangkau hutan lindung yang terletak di sebelahnya. Dusun Kubu

Juntal Kaja, Desa Kubu merupakan dusun yang berdekatan dengan kawasan hutan

produksi.

Selanjutnya tiap-tiap perambahan yang diperkirakan kurang lebih

mencapai 5% yang terletak di kawasan hutan lindung yang berdekatan dengan

Dusun Batu Dawa Kaja, Desa Tulamben, kawasan hutan lindung yang berdekatan

dengan Dusun Batu Giling, Desa Dukuh dan kawasan hutan lindung yang

berdekatan dengan Dusun Bantas, Desa Batu Ringgit. Fenomena perambahan

sepintas dari kawasan hutan paling luar sepertinya tidak terjadi perambahan, tetapi

setelah dilakukan identifikasi ke dalam kawasan hutan, hasil aktivitas

perambahannya realitanya ada. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Bali yang diadakan pada tahun 2010 dan 2011 juga

menunjukkan hal yang sama.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat dikemukakan hasil

penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, terjadinya perambahan kawasan

hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali disebabkan oleh adanya

keterbatasan internal terkait dengan bidang kehutanan dan keterbatasan eksternal

bidang kehutanan. Keterbatasan internal meliputi (a) sejarah aktivitas perambahan

(b) pandangan masyarakat tentang hutan, (c) adanya akses jalan, dan (d)

keterbatasan informasi.

Pada tahun 1811 sudah terbangun tradisi pola institusi adat yang mengatur

sebagian besar kehidupan pedesaan. Hal tersebut tentunya juga mengatur

manajemen sumber daya hutan. Pada tahun 1811 Gunung Agung meletus pertama

kalinya. Penduduk yang kembali tinggal di sekitar Gunung Agung tetap

bergantung dengan hutan di sekitar Gunung Agung meskipun setelah tahun 1811

hutan alamnya diperkirakan hampir tidak ada.

Pada tahun 1963 Gunung Agung meletus untuk kedua kalinya. Penduduk

yang kembali tinggal di sekitar hutan Gunung Agung juga melakukan hal yang

sama, yaitu kehidupannya tergantung dengan hutan Gunung Agung. Setelah

Gunung Agung meletus tahun 1963, kawasan hutan belum ditetapkan dan

otomatis belum ada peraturan pemerintah yang mengikat. Sejarah penunjukan

kelompok hutan Gunung Abang-Agung (RTK 8) terjadi pada tahun 1927, tetapi

pengumuman pemancangan sementara pada 31 Juli 1941 dan pengesahan

penetapan batas hutan pada 9 Februari 1948. Surat penetapan terakhir adalah SK

Menhut No.28/Kpts-II/1990, 19 Januari 1990. Artinya, dari 19 Januari 1990

Kementerian Kehutanan mempunyai wewenang terhadap semua kegiatan dalam

kawasan hutan. Di pihak lain masyarakat setempat secara historis sudah

mengembangkan sistem manajemen lokalnya sendiri terhadap kelompok hutan

tersebut. Artinya, perambah sudah melakukan aktivitas perambahan secara turun

temurun.

Pandangan masyarakat tentang hutan, yaitu sampai dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 41, Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat belum

mengerti larangan melakukan perambahan. Oleh karena itu masyarakat di sekitar

kawasan hutan menganggap bahwa hutan yang berada di sebelahnya merupakan

kewenangannya.

Adanya akses jalan, baik jalan aspal, tanah, maupun jalan setapak. Jalan

aspal ada yang dibangun didesain dengan batas panjang sampai ke batas kawasan

hutan. Hal ini dapat mempermudah perambah masuk dalam kawasan hutan.

Perambah melakukan aktivitas perambahannya dengan berjalan kaki, naik sepeda

motor, dan menggunakan kuda (Dusun Batugiling, Desa Dukuh). Di wilayah

Resor Pengelolaan Hutan/RPH Kubu tidak terdapat mata air/sumber air. Di luar

kawasan pun tidak terdapat sungai dan sumber air. Keterbatasan pengetahuan

menyebabkan perambah belum bisa mengelola air hujan dan belum

memanfaatkan lahannya secara optimal. Dengan demikian kebutuhan hijauan

makanan ternak belum dapat dipenuhi dari lahannya.

Keterbatasan informasi, yaitu kurangnya papan tulisan identitas dan

larangan tentang hutan sehingga masyarakat di sekitar kawasan hutan belum

semuanya tahu batas kawasan hutan. Di samping itu, minimnya aparat pemerintah

dalam penjagaan hutan, menyebabkan kawasan hutan yang luas seakan-akan tidak

ada penjaganya. Situasinya sepi tidak ada orang. Kondisi semacam ini mendorong

masyarakat yang tidak kuat iman bisa melakukan perambahan secara terus

menerus.

Kedua, keterbatasan eksternal bidang kehutanan. Perambah berasal dari

masyarakat di sekitar kawasan hutan. Mata pencaharian perambah dari pertanian

subsisten tadah hujan. Usaha tani tersebut meliputi usaha tani pertanian pangan

dan hortikultura, usaha tani perkebunan, serta usaha tani peternakan dan

pengembangan bidang kehutanan. Petani menanam kayu-kayuan, jenis gmelina,

jati, dan memungut hasil hutan bukan kayu (air buah lontar).

Usaha tani yang paling digemari adalah beternak sapi, babi, kuda,

kambing, dan ayam. Hasil ternak besar dimanfaatkan untuk kebutuhan upacara,

membangun rumah, dan kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan biaya besar.

Keterbatasan eksternal bidang kehutanan terlihat atas (a) pengetahuan perambah

terbatas (tidak tamat SD) sehingga pertanian subsisten merupakan ciri usaha

taninya, (b) peraturan pemerintah kurang tegas, (c) perubahan iklim yang tidak

menentu saat ini memengaruhi fluktuasi keberadaan usaha taninya. Artinya hujan,

udara panas, angin yang tidak dapat diprediksi membuat kerugian dalam usaha

tani yang diusahakan. Kondisi ini menambah ketidakberdayaan perambah.

Hal lainnya adalah awig-awig yang ada di tiap-tiap desa di sekitar kawasan

hutan. Sebagian diantaranya mencantumkan kesadaran untuk menjaga keberadaan

kelestarian kawasan hutan, sedangkan sebagian lagi belum menunjang kelestarian

kawasan hutan. Ada perambah yang beranggapan bahwa tidak perlu memasukkan

item perlindungan dalam awig-awig karena perlindungan itu merupakan urusan

pemerintah. Pihak yang sudah mencantumkan item perlindungan, ternyata belum

melakukan evaluasi pelaksanaannya.

Ketiga, tindakan pemerintah di internal bidang kehutanan sudah

melakukan upaya pembinaan terhadap para perambah dan melakukan penyuluhan

terhadap perambah dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pemerintah sudah

berhasil mengajak masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk bersama-sama

melaksanakan program reboisasi di dalam kawasan hutan dan penghijauan di luar

kawasan. Gerakan penghijauan sudah diadopsi oleh masyarakat di sekitar

kawasan hutan dan masyarakat Kecamatan Kubu, sehingga tanaman kayu-kayuan

hampir terlihat ditanam oleh setiap KK di halamannya. Artinya, realita di

lapangan gerakan penghijauan sudah menjadi budaya menanam tanaman kayu-

kayuan. Di pihak lain tindakan pemerintah di eksternal bidang kehutanan,

pemerintah sudah melakukan fasilitasi standardisasi jambu mete. Jambu mete

merupakan maskot hasil usaha tani di bidang perkebunan.

Untuk mengantisipasi cadangan makanan ternak pada musim kemarau,

pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah/SKPD bidang peternakan,

sudah melakukan penyuluhan dan praktik pembuatan stok makanan ternak. Usaha

tani peternakan yang diusahakan semakin dekat dengan kawasan hutan, semakin

banyak (3--4 ekor) ternak sapi yang diusahakan perambah dan tidak didukung

hijauan makanan ternak di lahannya.

Kebutuhan air merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Hal ini

disebabkan oleh sumber daya air tidak terdapat, baik di luar kawasan maupun di

dalam kawasan, baik berupa sumber air maupun sungai. Untuk memenuhi

kebutuhan air, setiap KK rata-rata mempunyai satu buah cubang untuk

menampung air hujan dan membeli air tangki. Antisipasi sudah dilakukan oleh

pemerintah dengan membangun embung di hulu Dusun Bantas dan Dusun Batu

Dawa Kaja. Penyambungan pipa masih dalam proses pelaksanaan dari waduk

Telagawaja.

Keempat, aktivitas perambahan di Kecamatan Kubu, Karangasem Bali,

tepatnya di Resor Pengelolaan Hutan/RPH Kubu mempunyai dampak erosi,

kebakaran hutan dan dampak politis. Aktivitas perambahan dengan melakukan

perladangan dan pembibrikan akan menimbulkan degradasi hutan yang akhirnya

dapat menimbulkan erosi dan kebakaran hutan.

Hal ini akan menimbulkan kerugian pemerintah dalam melaksanakan

reboisasi kembali, apalagi dengan kondisi tanah humus yang sudah terbakar.

Tujuan program reboisasi pada kawasan hutan adalah untuk memperbaiki

ekosistem yang sangat berguna bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Akan

tetapi masyarakat telah melakukan tindakan yang berlawanan dengan merusaknya.

Oleh karena itu, terjadilah dampak politis yang merugikan atau menyimpang dari

program pemerintah.

Kelima, aktivitas perambahan mempunyai makna ekonomi dan

kemiskinan serta makna sosial dan resistensi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari diperoleh dari usaha tani di lahan yang dimilikinya. Lahan yang dimilikinya

rata-rata kurang dari 0,50 ha. Hampir semua perambah termasuk KK miskin

sehingga perambah mendapat bantuan beras/raskin dan bantuan BLSM. Makanan

pokok perambah dan masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah ketela pohon

yang dicampur dengan beras bantuan pemerintah. Perambah melakukan

perambahan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Aktivitas perambahan

menimbulkan makna sosial, yaitu dengan adanya interaksi antarerambah

menimbulkan adanya rasa senasib sehingga menimbulkan rasa kesetiakawanan

sesama perambah. Aktivitas perambahan dapat dimaknai sebagai makna resistensi

terhadap pemerintah. Perambah menganggap pemerintah lebih mementingkan

hutan dari pada kepentingannya. Dari hal tersebut di atas terdapat empat temuan

hasil penelitian.

Pertama, perambah merupakan masyarakat lokal yang berasal dari

masyarakat di sekitar kawasan hutan di Resor Pengelolaan Hutan/ RPH Kubu.

Aktivitas perambahan sudah dilakukan oleh perambah secara turun-temurun.

Semakin dekat dengan kawasan hutan, tempat tinggal perambah, semakin banyak

ternak sapi yang dipeliharanya, yaitu lebih kurang empat ekor dan tidak didukung

dengan pencadangan pakan ternaknya. Dari proses awal sampai saat di lakukan

penelitian, diketahui bahwa perambah masih tetap melakukan perambahan

meskipun secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Hal ini disebabkan

oleh kurangnya pengetahuan perambah dan pendampingan.

Kedua, pemerintah sudah melakukan upaya tindakan untuk menangani

masalah perambahan di RPH Kubu. Akan tetapi, belum memprioritaskan

pemecahannya secara holistik bersama-sama untuk dikomunikasikan dan digarap

secara serius dan cepat. Ketiga, terdapat pandangan yang berbeda antara

perambah di RPH Kubu dan kebijakan pemerintah. Keempat, ditemukannya

potensi jasa lingkungan di dalam kawasan dan di luar kawasan serta potensi

bidang pertanian dan bidang kehutanan di luar kawasan.

Simpulan penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, kurangnya

pengetahuan dan pendampingan untuk membantu perambah dari kebiasaan

melakukan perambahan di RPH Kubu. Kedua, pemerintah belum optimal

menangani masalah perambahan di RPH Kubu. Ketiga, terdapat pandangan

berbeda antara masyarakat di sekitar kawasan hutan dan kebijakan pemerintah.

Untuk mengantisipasi proses terjadinya perambahan, dampak dan makna

perambahan kawasan hutan di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Keempat,

terdapat potensi jasa lingkungan di dalam dan di luar kawasan hutan serta potensi

bidang pertanian, bidang kehutanan yang dapat didesain disesuaikan dengan

spesifikasi lokal, kebutuhan, dan kesukaan para perambah.

Potensi pemanfaatan kawasan (hijauan makanan ternak, perlebahan) dan

jasa lingkungan (wisata alam, spiritual, hutan pendidikan, dan lain-lain) yang

dapat dikembangkan melalui pemberian hak pengelolaan hutan desa atau

pemberian izin pemanfaatan. Ditemukan Pura Penyawangan Gunung Agung yang

terletak di dalam kawasan hutan lindung di dekat Banjar Bejug Sari, Dusun Batu

Dawa Kaja, Desa Tulamben dapat menjadikan kawasan hutan lindung sebagai

areal kesucian yang dapat membantu menambah dan menumbuhkan keamanan

dan fungsi hutan. Di samping itu, diperlukan kesadaran pengempon pura untuk

ikut bertanggung jawab atas kelestarian hutan. Keberadaan Pura Penyawangan

Gunung Agung tersebut dapat dikembangkan menjadi wisata spiritual.

Hal ini dapat mengangkat nilai kesucian pura yang lebih luas dan

berdampak pencintaan terhadap hutan. Di samping itu, pemerintah perlu untuk

mendesain hutan penyengker, untuk diterapkan di semua dusun yang berbatasan

dengan kawasan hutan. Keterbatasan pengetahuan dan belum ada pendampingan,

baik dari pemerintah maupun dari NGO, untuk membangun deversifikasi budaya

pekerjaan dalam menggali potensi sumber daya alam (batu padas, pasir, hasil

hutan bukan kayu/arak) dan keterampilan lainnya.

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan kepada pemerintah pusat,

provinsi, kabupaten, kecamatan, NGO, dan masyarakat untuk memahami dan

menyadari, bahwa masalah perambahan merupakan masalah holistik. Sehubungan

dengan itu masalah perambahan perlu diangkat menjadi masalah prioritas

pembangunan yang ditujukan pada masyarakat di sekitar kawasan hutan di

Kecamatan Kubu, tepatnya di RPH/Resor Pengolahan Hutan. Tujuannya agar

hutan berfungsi optimal dan masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat hidup

berkecukupan/sejahtera dan berbudaya.

GLOSARIUM

awig-awig : peraturan organisasi yang tertulis.

bioteknologi : setiap teknologi terapan yang menggu-nakan sistem-sistem biologi, organismehidup atau bagian-bagiannya untukmembuat atau memodifikasi produk atauproses untuk penggunaan khusus.

bebotoh : kecanduan adu ayam yang dipertaruhkandengan menggunakan uang/berjudi denganmenggunakan sarana ayam yang diadudalam arena pertunjukan.

ekosistem : suatu kompleksitas interaksi yang dinamisdari komunitas tumbuhan, binatang danmikro organisme serta lingkungan fisiknyasebagai satu kesatuan fungsi.

hutan : suatu kesatuan ekosistem berupa hamparanlahan berisi sumber daya alam hayati yangdidominasi pepohonan dalam persekutuanalam lingkungannya, yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan.

hutan negara : hutan yang berada pada tanah yang tidakdibebani hak atas tanah.

hutan hak : hutan yang berada pada tanah yangdibebani hak atas tanah.

hutan produksi : kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutan.

hutan lindung : kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tataair, mencegah banjir, mengendalikan erosi,mencegah intrusi air laut, dan memeliharakesuburan tanah.

hasil hutan : benda-benda hayati, nonhayati, danturunannya serta jasa yang berasal darihutan.

hutan desa : hutan negara yang belum dibebaniizin/hak, yang dikelola oleh desa dandimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

izin pemanfaatan hutan : izin yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang yang terdiri atas izin usahapemanfaatan kawasan, izin usahapemanfaatan jasa lingkungan, izin usahapemanfaatan hasil hutan kayu dan/ataubukan kayu, dan izin pemungutan hasilhutan kayu dan/atau bukan kayu pada arealhutan yang telah ditentukan.

kehutanan : sistem pengurusan yang bersangkut pautdengan hutan, kawasan hutan, dan hasilhutan yang diselenggarakan secaraterpadu.

kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap.

kondisi in-situ : kondisi sumber daya genetik berada dalamekosistem dan habitat alaminya dan untukjenis yang ditangkar dan dibudi dayaberada di dalam lingkungan di manamereka telah mengembangkan suatu sifattersendiri.

kesatuan pengelolaan hutan/KPH : wilayah pengelolaan hutan sesuai denganfungsi pokok dan peruntukannya, yangdapat dikelola secara efisien dan lestari.

kepala KPH : pimpinan, pemegang kewenangan danpenanggung jawab pengelolaan hutandalam wilayah yang dikelolanya.

metajen : budaya adu ayam di Bali.

pemanfaatan hutan : kegiatan untuk memanfaatkan kawasanhutan, memanfaatkan jasa lingkungan,memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukankayu serta memungut hasil hutan kayu danbukan kayu secara optimal dan adil untukkesejahteraan masyarakat dengan tetapmenjaga kelestariannya.

pemanfaatan jasa lingkungan : kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasalingkungan dengan tidak merusaklingkungan dan mengurangi fungsiutamanya.

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu : kegiatan untuk memanfaatkan danmengusahakan hasil hutan berupa bukankayu dengan tidak merusak lingkungandan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu : kegiatan untuk mengambilhasil hutan, baik berupa kayu maupunbukan kayu dengan batasan waktu, luas,dan/atau volume tertentu.

pertanian : kegiatan manusia mengusahakan tanahdengan maksud untuk memperoleh hasiltanaman ataupun hasil hewan tanpamengakibatkan berkurangnya kemampuantanah yang bersangkutan untukmendatangkan hasil selanjutnya.

pertanian dalam arti luas mencakup: pertanian tanaman pangan, perkebunan,peternakan, perikanan.

pertanian dalam arti sempit : sebagai pertanian rakyat, yaitu usaha taniperorangan di mana diproduksi bahan-bahan makanan utamanya beras, palawija,dan tanam-tanaman hortikultura, yaitusayur-sayuran dan buah-buahan.

pertanian dan usaha tani : suatu kegiatan manusia dalammengusahakan tanah dengan maksuduntuk dikonsumsi sendiri maupun untuktujuan pasar.

pertanian subsisten : pertanian yang hasil pertaniannyadigunakan untuk memenuhi dirinyasendiri.

usaha tani : himpunan dari sumber-sumber alam yangterdapat di tempat yang diperlukan untukmemproduksi pertanian, seperti tumbuhan,tanah dan air, perbaikan atas tanah, sinarmatahari, bangunan-bangunan yangdidirikan dan sebagainya.

tata hutan : kegiatan rancang bangun unit pengelolaanhutan, mencakup kegiatan pengelompokan

sumber daya hutan sesuai dengan tipeekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untukmemperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

tangible : manfaat langsung (hasil kayu, hasilhutan bukan kayu/getah, daun, madu, jasalingkungan, hasil ikutan lainnya).

Intangible : manfaat tidak langsung (penghasiloksigen, menangkap CO2, pengaturan tataair/hidrologis, mengubah iklim mikro).

SINGKATAN

NGO : Non Government Organization.

HHBK : hasil hutan bukan kayu artinya hasil-hasilbiologi selain kayu yang terdapat di dalamkawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

C S R : corporate social responsibility artinyasuatu tindakan atau konsep yang dilakukanoleh perusahaan (sesuai dengankemampuan perusahaan tersebut) sebagaibentuk tanggung jawab mereka terhadapsosial/lingkungan sekitar di manaperusahaan itu berada.

BLSM : bantuan langsung sementara masyarakat,artinya bantuan yang diberikan pemerintahIndonesia menyambut kenaikan BBMyang terjadi pada 22 Juni 2013 pada pukul00.00.

HPH : Hak Pengelolaan Hutan.

RPH : Resort Pengelolaan Hutan.

RTK : Regristasi Tanah Kehutanan.

UPT : Unit Pelaksana Teknis.

KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan.

HMT : Hijauan makanan ternak.

Jasling : Jasa lingkungan.

HL : Hutan lindung.

HP : Hutan produksi.

DAFTAR ISI

HalamanHALAMAN JUDUL ................................................................................ i

HALAMAN JUDUL PENGAJUAN ........................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................... iii

LEMBAR PENGUJI UJIAN TERTUTUP .............................................. iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ........................................... v

UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................... vi

ABSTRAK ................................................................................................ ix

ABSTRACT ................................................................................................ xi

RINGKASAN DISERTASI ...................................................................... xiii

GLOSARIUM .......................................................................................... xxiv

DAFTAR ISI ............................................................................................ xxviii

DAFTAR TABEL .................................................................................... xxxiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xxxvi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xxxix

BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 8

1.3 Tujuan Penelitian......................................................................... 9

1.3.1 Tujuan Umum ................................................................... 9

1.3.2 Tujuan Khusus .................................................................. 9

1.4 Manfaat Penelitian....................................................................... 9

1.4.1 Manfaat Teoretis ............................................................... 10

1.4.2 Manfaat Praktis ................................................................. 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DANMODEL PENELITIAN............................................................... 11

2.1 Kajian Pustaka............................................................................. 11

2.2 Konsep ........................................................................................ 18

2.2.1 Perambahan ..................................................................... 18

2.2.2 Kawasan Hutan .............................................................. 19

2.2.3 Hutan Lindung, Hutan Produksi KPH Bali Timur, RPHKubu................................................................................ 19

2.2.4 Dampak .......................................................................... 20

2.2.5 Makna ............................................................................. 21

2.3 Landasan Teori............................................................................ 21

2.3.1 Teori Diskursus Kekuasaan dan Pengetahuan................... 23

2.3.2 Teori Hegemoni ............................................................... 28

2.3.3 Teori Tindakan Komunikasi Jurgen Habermas................. 31

2.4 Model Penelitian ......................................................................... 34

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 37

3.1 Rancangan Penelitian .................................................................. 37

3.2 Lokasi Penelitian ......................................................................... 39

3.3 Jenis dan Sumber Data ................................................................ 40

3.3.1 Jenis Data .......................................................................... 40

3.3.2 Sumber Data ..................................................................... 40

3.4 Teknik Penentuan Informan......................................................... 41

3.5 Instrumen Penelitian.................................................................... 42

3.6 Teknik Pengumpulan Data........................................................... 43

3.6.1 Observasi .......................................................................... 43

3.6.2 Wawancara ....................................................................... 44

3.6.3 Studi Kepustakaan ............................................................ 44

3.7 Teknik Analisis Data ................................................................... 45

3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data.......................................... 46

BAB IV GAMBARAN UMUM KAWASAN HUTAN KECAMATANKUBU, KARANGASEM, BALI................................................. 47

4.1 Letak Geografis........................................................................... 47

4.2 Luas Wilayah Kawasan Hutan..................................................... 54

4.3 Sejarah Kawasan Hutan RTK 8 ................................................... 57

4.4 Kawasan Hutan RPH Kubu dan di Luar Kawasan........................ 61

4.4.1 Kondisi dan Potensi Kawasan Hutan Lindung.................... 61

4.4.2 Kondisi dan Potensi Kawasan Hutan Produksi .................. 63

4.4.3 Kondisi dan Potensi di Luar Kawasan Hutan...................... 64

4.4.4 Keamanan di Luar Kawasan Hutan ................................... 75

4.4.5 Kondisi Sosial Ekonomi di Luar Kawasan Hutan .............. 77

BAB V PROSES TERJADINYA PERAMBAHAN KAWASAN HUTANDI KECAMATAN KUBU, KARANGASEM, BALI .................. 92

5.1 Keterbatasan Internal Terkait dengan Bidang Kehutanan............. 93

5.1.1 Sejarah Perambahan Kawasan Hutan……………………. 93

5.1.2 Pandangan Masyarakat tentang Kawasan Hutan............... 98

5.1.3 Adanya Akses Jalan Menuju Kawasan Hutan, TerbatasnyaAir dan Budaya Pemanfaatan Air, serta Budaya Peman-faatan Lahan………… ..................................................... 111

5.1.4 Keterbatasan Informasi Bidang Kehutanan....................... 120

5.1.5 Tidak Adanya Penjagaan di Sekitar Kawasan Hutan……. 124

5.2 Keterbatasan di Luar Bidang Kehutanan………………............... 131

5.2.1 Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat di Bidang Pertanian 131

5.2.2 Peraturan Pemerintah yang Kurang Tegas.......................... 147

5.2.3 Perubahan Iklim……………………………………… ....... 153

5.2.4 Kondisi Awig-Awig yang Beragam .................................. 158

BAB VI TINDAKAN PEMERINTAH TERHADAP MASALAHPERAMBAHAN......................................................................... 170

6.1 Tindakan Pemerintah di Bidang Kehutanan ................................. 171

6.1.1 Pembinaan terhadap Pelaku Perambah Kawasan Hutan…… 171

6.1.2 Penyuluhan Terkait dengan Perambahan Kawasan Hutan. . 178

6.1.3 Gerakan Penghijauan dan Reboisasi .................................. 190

6.2 Tindakan Pemerintah di Luar Bidang Kehutanan.......................... 202

6.2.1 Standardisasi Tanaman Jambu Mete di Bidang Perkebunan. 202

6.2.2 Penyuluhan dan Praktik Pembuatan Stok Makanan Ternak diBidang Peternakan……………….. ................................... 206

6.2.3 Melakukan Pemenuhan Kebutuhan Air ............................. 213

BAB VII DAMPAK DAN MAKNA PERAMBAHAN KAWASANHUTAN DI KECAMATAN KUBU, KARANGASEM, BALI 219

7.1 Dampak Perambahan Kawasan Hutan di Kecamatan KubuKarangasem, Bali ...................................................................... 212

7.1.1 Erosi Tanah Hutan........................................................... 220

7.1.2 Kebakaran Hutan............................................................. 228

7.1.3 Dampak Politis……………………………………………. 238

7.2 Makna Perambahan Kawasan Hutan ......................................... 245

7.2.1 Makna Ekonomi dan Kemiskinan ................................... 246

7.2.2 Makna Sosial ................................................................... 258

7.2.3 Makna Resistensi ............................................................. . 270

7.3 Temuan Baru Penelitian ............................................................ 281

7.4 Refleksi ...................................................................................... 288

BAB VIII SIMPULAN DAN SARAN..................................................... 296

8.1 Simpulan ..................................................................................... 296

8.2 Saran ........................................................................................... 297

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 305

LAMPIRAN ............................................................................................ 314

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.1 Kabupaten Karangasem Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2011 . 50

4.2 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan Tahun2011. .................................................................................................. 50

4.3 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kemiringan LerengDiperinci per Kecamatan .................................................................. 51

4.4 Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Ketinggian Diperinciper Kecamatan. .................................................................................. 52

4.5 Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten Karangasem per Stasiun danBulan. ................................................................................................ 53

4.6 Penyebaran Kawasan Hutan per Kecamatan per RPH di KabupatenKarangasem ....................................................................................... 55

4.7 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Karangasem Tahun 2012. ........... 57

4.8 Hutan Tanaman dan Hutan Alam pada Kawasan Gunung AbangAgung (RTK 8) KPH Bali Timur ....................................................... 60

4.9 Ketinggian dari Permukaan Laut (M) dan Klasifikasi Desa diKecamatan Kubu................................................................................ 65

4.10 Banyaknya Aparat Pemerintahan Kecamatan Keadaan Tahun 2011.... 66

4.11 Banyaknya Aparat Pemerintahan Desa Keadaan Tahun 2011 ............ 66

4.12 Luas Desa Diperinci Menurut Jenis Penggunaan Tanah KeadaanTahun 2011. ....................................................................................... 67

4.13 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Kecamatan KubuKeadaan Tahun 2011.......................................................................... 68

4.14 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Jagung, Kacang Tanah,Kedelai, Ubi Jalar, Ubi Kayu di Kecamatan Kubu Akhir Tahun2007-- 2011........................................................................................ 69

4.15 Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-Buahan di KecamatanKubu Keadaan Akhir Tahun 2007--2011 ............................................ 70

4.16 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran di KecamatanKubu Akhir Tahun 2007-2011............................................................ 72

4.17 Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat MenurutJenis Tanaman Keadaan Akhir Tahun 2011. ....................................... 73

4.18 Ternak Diperinci Menurut Jenisnya Keadaan Akhir Tahun 2011 ........ 74

4.19 Unggas Diperinci Menurut Jenis Keadaan Tahun 2011....................... 75

4.20 Desa Pekraman yang Mendapat Bantuan Pengamanan Hutan diProvinsi Bali Tahun 2003--2008 di Kabupaten Karangasem............... 76

4.21 Pos Keamanan Diperinci Menurut Jenis dan Jumlah PersonelnyaKeadaan Akhir Tahun 2011................................................................ 76

4.22 Tindak Kejahatan yang Terjadi dan Dilaporkan ke Polisi DiperinciMenurut Jenisnya Keadaan Akhir Tahun 2011 ................................... 77

4.23 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk MenurutJenis Kelamin dan Kepadatannya Keadaan Tahun 2011. .................... 78

4.24 Penduduk Diperinci Menurut Agama, Aliran Kepercayaan, dan JenisKelamin Keadaan Akhir Tahun 2011.................................................. 79

4.25 Jenis Tempat Ibadah Diperinci Menurut Jenisnya Keadaan Tahun2011................................................................................................... 80

4.26 Fasilitas/Sarana Kesehatan Diperinci Menurut Jenisnya KeadaanAkhir Tahun 2011. ............................................................................. 81

4.27 Akseptor KB Diperinci Menurut Kontrasepsi yang DigunakanKeadaan Akhir Tahun 2011................................................................ 82

4.28 Banyaknya Gedung, Murid, dan Guru Diperinci Menurut JenisSekolah Keadaan Tahun 2011 ............................................................ 83

4.29 Sekolah Diperinci Menurut Pemiliknya, Keadaan Akhir Tahun 2011 . 84

4.30 Jumlah Koperasi Diperinci Menurut Jenisnya Keadaan Tahun 2011... 85

4.31 Jenis Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Keadaan Tahun 2011 ........... 86

4.32 Jumlah Jenis Usaha Koperasi Non KUD Keadaan Tahun 2011........... 86

4.33 Jumlah Bank, LPD, dan Tenaga Kerjanya Diperinci MenurutJenisnya Keadaan Akhir Tahun 2011.................................................. 87

4.34 Perusahaan Industri Diperinci Menurut Jenis dan Jumlah TenagaKerja di Kecamatan Kubu Keadaan Akhir Tahun 2011 ...................... 88

4.35 Perusahaan dan Produksi Bahan Galian Diperinci Menurut Jenisnya,di Kecamatan Kubu Keadaan Akhir Tahun 2011 ................................ 89

4.36 Usaha Jasa Perorangan/Rumah Tangga Diperinci Menurut JenisnyaKeadaan Akhir Tahun 2011................................................................ 91

7.1 Perambah Penjual Kayu Bakar dari Kawasan Hutan Produksi DusunJuntal Kaja Tahun 2013...................................................................... 253

7.2 Perambah Penjual Kayu Bakar dan Rumput dari Kawasan HutanProduksi Dusun Juntal Kaja Tahun 2013. ........................................... 257

7.3 Ketergantungan Masyarakat terhadap Hutan Produksi di DusunJuntal Kaja Tahun 2013...................................................................... 266

7.4 Identifikasi Jasa Lingkungan di Luar Kawasan Hutan dan di DalamKawasan Hutan Tahun 2013............................................................... 274

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Model Perambahan Kawasan Hutan ................................................... 35

4.1 Letak Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali .................................. 47

4.2 Peta Kabupaten Karangasem .............................................................. 48

4.3 Letak Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem di Provinsi BaliSumber Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Bali Tahun 2012............. 49

4.4 Gambar Peta Perambahan di Provinsi Bali ......................................... 56

4.5 Kawasan Hutan yang Terletak di Kaki Gunung Agung Dilihat dariKejauhan. ........................................................................................... 61

5.1 Gambar Diameter Tanaman Gamal di Hutan Produksi RPH Kubu(Data Primer, Juni 2013). .................................................................. 106

5.2 Salah Seorang Anggota Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan DekatDusun Batu Giling, Sedang Menuju Kawasan Hutan Lindung untukMencari Rumput dengan Menggunakan/ Membawa Kuda. ................ 112

5.3 Embung di Dusun Bantas, Desa Batu Ringgit Kaja, Dokumen, Juli2013. .................................................................................................. 114

5.4 Embung di Dusun Bantas Desa Batu Ringgit Kaja Dokumen, Monda,Juli 2013. ........................................................................................... 114

5.5 Alat Pencacah Tradisional Ketela Pohon ............................................ 133

6.1 Bentuk Cubang Tempat Penampungan Air Hujan............................... 216

7.1 Jalan Beraspal Sampai di Batas Kawasan Hutan, Dekat Dusun KubuJuntal Kaja, Desa Kubu, Kecamatan Kubu. ........................................ 221

7.2 Jalan Setapak yang dibuat oleh Perambah di Dalam Kawasan Hutandi Hutan Produksi di Dekat Dusun Kubu Juntal Kaja, Desa Kubu,Kecamatan Kubu................................................................................ 222

7.3 Jalan Tanah yang dibuat Oleh Perambah di Kawasan Hutan RPHKubu Dekat Banjar Bejug Sari, Dusun Batudawa Kaja Tahun 2013 ... 223

7.4 Jalan Setapak yang Biasa Dilewati para Perambah di Hutan Produksidi Dekat Dusun Juntal Kaja, Desa Kubu, Kecamatan Kubu ................ 223

7.5 Perladangan pada Kemiringan Tanah oleh Perambah di KawasanHutan RPH Kubu ............................................................................... 224

7.6 Jalan Tanah yang Longsor.................................................................. 225

7.7 Hasil Pembibrikan para Perambah yang Dikumpulkan pada TempatTertentu dan Dibiarkan Sampai Setengah Kering............................... 227

7.8 Pemotongan Tegakan/Pohon yang Dilakukan oleh Perambah. ............ 229

7.9 Perambah Meletakkan Obor di Atas Dahan Pohon Setelah MelakukanAktivitas Mencari Madu/Serangga Sejenis Laron ............................... 229

7.10 Kebakaran Hutan di Dekat Dusun Batu Dawa Kaja, Desa Tulambenyang Diambil Gambarnya pada 13 September 2008............................ 210

7.11 Kebakaran Hutan di Lereng Timur Gunung Agung pada 31 AgustusTahun 2012 ........................................................................................ 232

7.12 Hutan Tanaman di Kawasan Hutan RPH Kubu................................... 240

7.13 Perambahan dengan Menanam Tanaman Nenas di Dalam KawasanHutan RPH Kubu. .............................................................................. 240

7.14 Rumput Gajah yang Ditanam oleh Perambah di Dalam KawasanHutan RPH Kubu Tahun 2013............................................................ 241

7.15 Tanaman Gamal dan Kaliandra yang Ditanam oleh Perambah diDalam Kawasan Hutan di RPH Kubu Tahun 2012.............................. 242

7.16 Dipinggir Jalan Ditempatkan Kayu Bakar Hasil Perambahan diDusun Batu Dawa Kaja ...................................................................... 247

7.17 Kayu Hasil Pembibrikan Diameter Kayu Lebih Kecil......................... 248

7.18 Perambah Membawa Hasil Pembibrikan Berupa Kayu Bakar DariKawasan Hutan di RPH Kubu Tahun 2013......................................... 248

7.19 Perambah Sedang Memikul Rumput dari Kawasan Hutan RPH KubuTahun 2013. ....................................................................................... 249

7.20 Perambah Sedang Membawa Rumput Gajah dari Dalam KawasanHutan RPH Kubu Tahun 2013............................................................ 250

7.21 Pemuda yang Berburu di Dalam Kawasan Hutan RPH Kubu Tahun2013................................................................................................... 261

7.22 Salah Satu Potensi Jasa Lingkungan di Luar Kawasan yang BelumTergali. .............................................................................................. 275

7.23 Rumah yang Dibuat di Atas Pohon Santan yang Disebut RumahPohon................................................................................................. 276

7.24 Pura Penyawangan Gunung Agung yang Baru Dijumpai di Lapangan 277

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Daftar Informan .................................................................................... 314

2. Pedoman Wawancara ........................................................................... 320