PAPER

PENDAFTARAN TANAH

PENDAFTARAN TANAH

MENUNJANG PERENCANAAN FISIK

Oleh Kelompok 3 :

Gugun M. P. Sitorus 12/333637/TK/39982

Rahmat Hanif A. 12/333836/TK/40178

Retno Agus P. 12/333239/TK/39671

Teguh Prihanto 12/333793/TK/40135

Ulfah Syahlianawati 12/333140/TK/39666

Jurusan Teknik Geodesi

Fakultas Teknik

Universitas Gadjah Mada

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................................................... 1

Daftar Isi ........................................................................................................................................ 2

Abstraksi ........................................................................................................................................ 3

Pendahuluan

Deskripsi ........................................................................................................................... 4

Masalah ............................................................................................................................ 6

Analisis .......................................................................................................................................... 7

Kesimpulan .................................................................................................................................... 9

Daftar Pustaka ............................................................................................................................... 10

ABSTRAKSI

Tanah merupakan sumber daya yg sangat penting, tanpa tanah kehidupan di muka bumi

tidak dapat dipertahankan. Tanah merupakan komoditi fisik, hak utk memiliki atau menggunakannya

sama. Untuk itu, pemeliharaan dan pengelolaan data fisik dan yuridis tanah menjadi hal yang

penting. Administrasi pertanahan penting utk kesinambungan pengembangan tanah sebagai sumber

daya alam. Administrasi pertanahan menangani kerangka sosial, hukum, ekonomi dan teknis dalam

hal yang berkaitan dengan tanah.

Tanah dan penggunaannya dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Dari sudut ekologi,

tanah memainkan peranan penting dalam strategi makhluk hidup untuk bertahan dan berkembang.

Sejarah permukiman manusia telah didominasi konflik nasional dan internasional, manusia

membunuh atau terbunuh dalam pertikaian mempertahankan batas negara atau batas tanah dan

harta benda mereka.

Untuk itu perlu diperlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang efektif, efisien, dan

terorganisir, untuk dapat menunjang perencanaan fisik dan pembangunan di Indonesia. Pendaftaran

tanah yang terstruktur dengan baik dapat menjadi landasan perencanaan fisik yang matang,

sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai konsep dan menciptakan suatu tata kota yang

bersinergis, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

Paper ini akan membahas tentang pendaftaran tanah itu sendiri dan kaitannya untuk

menunjang perencanaan fisik. Beberapa permasalahan dan upaya-upaya mengatasinya. Sehingga

dapat diketahui upaya untuk mensinkronkan pendaftaran tanah dan membantu perencanaan fisik

yang lebih baik.

PENDAHULUAN

Deskripsi

PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 1 ayat (1)

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-

hak tertentu yang membebaninya.

Pemilikan, nilai dan penggunaan tanah dalam lalu lintas ekonomi saling terkait, setiap atribut tanah

perlu dikelola secara cermat, utk hal tersebut harus ada catatan atau arsip yg baik tentang:

Pemilikan, utk memastikan Penguasaannya;

Nilainya, utk memastikan keadilan antara hak dan kewajiban pemilik terkait dengan pajak

utk negara;

Penggunaannya, utk memastikan pengelolaan sumber daya yg efisien;

DASAR HUKUM PENDAFTARAN TANAH

UUD 1945

PASAL 33 AYAT (3)

UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(UUPA) PASAL 19

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Berlaku tanggal 23-3-

1961 s/d 8-10-1997

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Berlaku tanggal 8-10-

1997

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997

Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

FUNGSI PENDAFTARAN TANAH

Memberikan dasar untuk kepastian dan keamanan untuk

Memiliki/memperolehnya;

menikmati hasil-hasil dari penggunaannya;

melepaskan haknya.

SISTEM ADMINISTRASI TANAH

Merupakan proses mencatat utk menjamin informasi pemilikan tanah yang berhak;

Harus memberikan rasa aman bagi pemilik, investor, dan kreditor;

Instrumen kebijakan nasional utk menunjang pembangunan ekonomi.

ADMINISTRASI PERTANAHAN

Administrasi pertanahan mengacu pada proses pencatatan dan penyebar luasan informasi

mengenai pemilikan, nilai dan penggunaan tanah selain sumber daya terkaitnya. Meliputi

penentuan hak dan atribut lain lain yang terdapat pada tanah, survei dan uraian tentang itu

semua, dokumentasinya yang terperinci dan penyediaan informasi terkait yang menunjang

pasar tanah.

Membahas perencanaan kota dan desa atau praktek pertanian yang baik sejauh kegiatan

tersebut mempengaruhi pengumpulan dan pelaksanaan pencatatan yang baik. Informasi

penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan perencanaan fisik, pembangunan

kembali pusat kota, reformasi pertanian, atau penyempurnaan produktivitas tanah

pertanian.

Administrasi pertanahan berhubungan dengan tiga komoditi: pemilikan, nilai dan

penggunaan tanah dalam seluruh konteks pengelolaan sumber daya tanah.

E. MANFAAT SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN YANG BAIK

1. Jaminan pemilikan dan rasa aman dalam penguasaan tanah;

2. Dukungan bagi pemungutan pajak atas tanah dan properti;

3. Pemberian rasa aman pemberi kredit;

4. Pengembangan dan pemantauan pasar tanah;

5. Perlindungan bagi tanah negara;

6. Pengurangan sengketa tanah;

7. Kemudahan land reform di Pedesaan;

8. Penyempurnaan perencanaan kota dan pengembangan prasarananya;

9. Dukungan bagi pengelolaan lingkungan;

10. Diperolehnya data statistik.

PERENCANAAN FISIK

Perencanaan fisik merupakan suatu usaha mengatur dan menata kebutuhan fisik dalam memenuhi

kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan atau aktivitas fisiknya.

Ruang merupakan wadah tempat manusia dan makhluk lainnya menjalani kehidupan dan melakukan

aktivitas serta menjaga keberalangsungan hidupnya.

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang

Rencana tata ruang yaitu hasil perencanaan wujud terstruktur dan pola pemanfaatan ruang

Perencanaan fisik akan mencakup usaha pengaturan dan penataan :

Ruang (spatial) dalam arti luas yang menghasilkan susunan tata guna lahan;

Ruang secara khusus yang diwujudkan dalam bentuk bangunan;

Ruang secara lebih khusus yang diwujudkan dalam internal interior bangunan;

Kebutuhan jalan dan utilitas umum seperti jaringan air bersih, telepon, listrik dan lain-lain.

Proses perencanaan fisik

Perlu adanya masukan (input) yang menjadi dasar

Analisis

Alternatif rencana

Lingkup perencanaan fisik (dari sisi kewilayahan administratif)

Lingkup nasional seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Lingkup regional, seperti Rencana Tata Ruang Propinsi, Rencana Tata Ruang Pulau, Rencana

Tata Ruang Gerbangkertosusilo, Rencana Tata Ruang Jabodetabek, RTRW Kabupaten

Lingkup lokal, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kota

Lingkup Perencanaan fisik (dari sisi fungsi)

Kawasan fungsional, perencanaan kawasan perumahan dan permukiman, perkantoran,

perdagangan dan jasa dll;

Kawasan khusus, kawasan pesisir, kawasan waduk dsb.

Masalah

Masalah pengelolaan tanah yang menonjol dalam perencanaan tata ruang antara lain adalah sebagai

berikut :

Penyusunan rencana tidak atau kurang mempertimbangkan status kepemilikan tanah

masyarakat sehingga perencanaan tidak mudah diaplikasikan;

Rencana tata ruang tidak diikuti oleh rencana pembangunan dan pengembangan tanah yang

sesuai sehingga kegiatan pengembangan tanah sering berjalan sendiri atau berjalan lebih

dahulu. Akibatnya terjadi penyimpangan rencana atau rencana tata ruang dipaksa

menyesuaikan dengan keadaan yang terlanjur berkembang;

Hambatan penyediaan tanah yang sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan dapat

menyebabkan pemindahan lokasi yang dapat menyimpang dari rencana tata ruang.

Hambatan tersebut antara lain karena tidak tersedia tanah yang secara fisik sesuai, harga

yang terlalu tinggi, tanah dikuasai spekulan dan sebagainya;

Sistem pengendalian pemanfaatan tanah yang belum terkoordinasi antar sektor atau

instansi;

Informasi mengenai sumber daya tanah yang terbatas dan tersedia secara terpencar di

berbagai instansi.

Itulah masalah - masalah dalam pengelolaan tanah yang menyangkut dengan perencanaan tata

ruang

ANALISIS

Pengelolaan tanah merupakan bagian yang strategis di dalam pengelolaan kota atau pengelolaan

wilayah pedesaan. Sebelum mengetahui masalah pengelolaan tanah dalam perencanaan tata ruang,

perlu diketahui beberapa hal terkait pengelolaan tanah yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Administrasi Hukum Pertanahan

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Misalnya pengaturan mengenai jenis - jenis

hak atas tanah (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, Hak Pakai dan Hak

Pengelolaan). Hubungan hukum antar manusia yang berkaitan dengan perbuatan hukum

mereka terhadap tanah. Misalnya perbuatan hukum jual beli tanah, pembebanan hak, gadai,

sewa, penggunaan tanah dan sebagainya.

2. Perencanaan Peruntukan Tanah

Dengan adanya rencana tata ruang maka peruntukan bidang - bidang tanah harus

disesuaikan dengan rencana tata ruang tersebut. Untuk itu diperlukan perencanaan yang

menyerasikan rencana tata ruang dengan kondisi bidang - bidang tanah dari aspek fisik,

ekonomi, status kepemilikan tanah, kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan

dan sebagainya.

3. Pembangunan dan Pengembangan Tanah

Pemanfaatan tanah dimulai dengan kegiatan pengembangan potensi atau sifat - sifat tanah

(land improvement), misalnya dengan penyediaan prasarana jalan, pembebasan dari banjir

dan genangan air hujan, pengeringan, pengurugan dan sebagainya. Setelah tanah matang

kemudian dilakukan pembangunan sesuai dengan peruntukannya.

4. Alokasi Kebutuhan Tanah atau Penyediaan Tanah

Untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan tanah yang berbeda kepentingannya maka perlu

pengaturan alokasi tanah. Tanah dikatakan tersedia untuk digunakan/dibangun mencakup 2

pengertian yaitu tersedia dari segi fisik dan dari segi hukum. Penjelasannya adalah sebagai

berikut :

Tersedia dari segi fisik artinya sifat - sifat fisik tanah sesuai dengan kriteria/persyaratan yang

dibutuhkan oleh jenis penggunaan yang direncanakan pada tanah tersebut. Misalnya, untuk

perumahan dibutuhkan tanah yang bebas banjir, tidak lembek, ada jalan dan infrastruktur

pendukung lainnya dan sebagainya.

Tersedia dari segi hukum artinya tanah yang diinginkan oleh calon pengguna secara hukum

dapat dikuasainya. Misalnya apakah tanah tersebut boleh dibeli dari pemiliknya atau dengan

cara - cara lain untuk menguasai tanah tersebut.

5. Perpajakan Tanah

Sistem perpajakan tanah biasanya dikaitkan dengan bangunan yang berdiri di atasnya serta

jenis penggunaannya (Pajak Bumi dan Bangunan - PBB).

6. Sistem Informasi Pertanahan

Sistem ini diharapkan menjadi bank data untuk hal - hal mengenai tanah yang mencakup

data dan peta penatagunaan tanah (potensi dan penggunaan lahan), pemilikan dan

penguasaan tanah serta pendaftaran tanah.

7. Pengendalian Pemanfaatan Lahan sesuai Rencana Tata Ruang

Pengendalian pemanfaatan tanah mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban. Di dalam

kegiatan penertiban digunakan pula alat perijinan yang berkaitan dengan pemanfaatan

tanah / ruang.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pendaftaran tanah dan upaya

menunjang perencanaan fisik, dibutuhkan usaha dan kerja sama dari beberapa pihak terkait. Hal

yang utama adalah kesadaran dari masing-masing instansi yang merencanakan pembangunan akan

pentingnya hak dan bukti atas suatu kepemilikan tanah. Selain itu juga perlu dikaji data-data tanah

ada secara lengkap, diperoleh dari badan pertanahan dan instansi pemerintah di sekitar wilayah

tersebut. Dengan begitu dapat diperoleh data yang lengkap dan tidak tumpang tindih antara satu

dengan yang lainnya, sehingga kelak tidak terjadi sengketa kepemilikan terkait tanah yang dibangun

tersebut. Hal ini bukan hanya sebagai kejelasan demi kelancaran pembangunan ke depannya, namun

juga sebagai bentuk langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan yang efektif

dan terstruktur.

Instansi-instansi yang melakukan pembangunan juga seharusnya bekerja sama dan berupaya

sesuai porsinya agar pembangunan dapat berjalan serasi dan selaras, sehingga dapat mewujudkan

pemerataan pembangunan wilayah dan tidak menimbulkan kesenjangan di wilayah itu sendiri.

Komunikasi dan koordinasi dari beberapa pihak ini patut dilakukan untuk menunjang kesuksesan

pembangunan.

Dalam merencanakan dan mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan, perlu

memperhatikan kondisi tanah dan mempertimbangkan pembangunan yang sesuai di tanah tersebut.

Sebab karakteristik tanah berbeda-beda dan kondisi geografisnya juga bervariasi. Menjadi penting

untuk memperhatikan hal tersebut agar nantinya tidak salah kaprah dalam menentukan

pembangunan yang akan dilakukan, sehingga tidak akan terjadi pemindahan lokasi dan sebagainya

di tengah-tengah pembangunan yang dapat mengganggu stabilitas penduduk dan wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Pendaftaran Tanah adalah usaha yang penting dan bermanfaat untuk menunjang

perencanaan fisik. Pendaftaran Tanah sebagai bentuk pengelolaan tanah dan merupakan bagian

yang strategis di dalam pengelolaan kota atau pengelolaan wilayah pedesaan. Rencana fisik sendiri

meliputi penataan ruang demi menciptakan pola yang proporsional dan sesuai dengan fungsi dan

kondisi tanah yang dimaksud. Diperlukan koordinasi dan kerjasama dari pihak-pihak perencanaan

pembangunan dan pemerintah setempat yang mengurus berbagai masalah terkait kepemilikan dan

hak-hak atas tanah disekitarnya, agar pembangunan berjalan sinergis, sistematis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Pokok Agraria.

http://seksiskpkantahtomohon.blog.com/2013/04/29/87/. diakses pada Senin, 6 Mei pukul 15.41

wib.

http://mygoder.wordpress.com/2009/08/09/pengadaan-dan-pendaftaran-tanah/. diakses pada

Senin, 6 Mei pukul 16.51 wib.

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7030/. diakses pada Senin, 6 Mei pukul 16.55

http://bimosaktiradityo.blogspot.com/2012/10/perencanaan-fisik.html. diakses pada Senin, 6 Mei

pukul 17.11 wib.

http://dokter-kota.blogspot.com/2012/08/jenis-jenis-perencanaan.html. diakses pada Senin, 6 Mei

pukul 17.18 wib.