istilah perencanaan

7/18/2019 Istilah Perencanaan

http://slidepdf.com/reader/full/istilah-perencanaan 1/18



Istilah Perencanaan

Istilah Definisi/Kepanjangan Penjelasan

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional

Dokumen perencaaan pembangunan

nasional untuk periode 20 (dua puluh)

tahun.

RPJPD Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah

Dokumen perencaaan pembangunan daerah

untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional

dokumen perencanaan pembangunan

nasional untuk periode (lima) tahunan

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah! "ang selanjutn"a disebut RPJMDaerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda (lima)

tahunan "ang merupakan penjabaran dari

#isi! misi! dan program kepala daerah

dengan berpedoman pada RPJP Daerah sertamemerhatikan RPJM Nasional

Renstra$%& Rencana 'trategis

%ementerian&embaga

Dokumen perencanaan %ementerian

&embaga untuk periode (lima) tahun

Renstra$'%PD Rencana 'trategis 'atuan %erjaPerangkat Daerah

dokumen perencanaan 'atuan %erjaPerangkat Daerah untuk periode (lima)

tahun

R%P Rencana %erja Pemerintah dokumen perencanaan Nasional untuk periode (satu) tahun

R%PD Rencana %erja Pemerintah Daerah dokumen perencanaan Daerah untuk periode

(satu) tahun

Renja$%& Rencana %erja%ementrian&embaga

dokumen perencanaan %ementrian&embagauntuk periode (satu) tahun

Renja$'%PD Rencana %erja 'atuan %erja

Perangkat Daerah

dokumen perencanaan 'atuan %erja

Perangkat Daerah untuk periode (satu)

tahun

'*%+P 'istem *kuntabilitas %inerja+nstansi Pemerintah

'istem "ang memuat siklus perencanaandari mulai R,N'-R*$+%$R%-$-*P%+N$

&*%+P.

-*P%+N Penetapan %inerja dokumen pern"ataan kinerja kesepakatankinerja perjanjian kinerja antara atasan dan

ba/ahan untuk me/ujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber da"a "ang



dimiliki oleh instansi

&*%+P &aporan *kuntabilitas %inerja

+nstansi Pemerintah

laporan kinerja tahunan "ang berisi

pertanggung ja/aban kinerja suatu instansidalam mencapai tujuansasaran strategis

instansi

+% +ndikator %inerja tama Memuat inormasi tentang sasaran dan

indikator "ang akan dicapai

R%- Rencana %inerja -ahunan Memuat inormasi tentang sasaran! indikator

dan target kinerja "ang akan dicapai

%* %ebijakan mum *P1D Dokumen "ang memuat kebijakan bidang

pendapatan! belanja! dan pembia"aan sertaasumsi "ang mendasarin"a untuk periode

(satu) tahun

PP*' Prioritas dan Plaon *nggaran

'ementara

rancangan program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran "ang diberikan

kepada '%PD untuk setiap program sebagaiacuan dalam pen"usunan R%*$'%PD

sebelum disepakati dengan DPRD

PP* Prioritas dan Plaon *nggaran program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran "ang diberikan kepada

'%PD untuk setiap program sebagai acuan

dalam pen"usunan R%*$'%PD setelahdisepakati dengan DPRD

R%*$'%PD Rencana %erja dan *nggaran '%PD dokumen perencanaan dan penganggaran

"ang berisi rencana pendapatan! rencana belanja program dan kegiatan '%PD serta

rencana pembia"aan sebagai dasar pen"usunan *P1D

DP*$'%PD Dokumen Pelaksanaan *nggaran'%PD

dokumen "ang berisi pendapatan! belanja program dan kegiatan '%PD serta

pembia"aan setelah ditetapkann"a *P1D

*P1D Rencana *nggaran Pendapatan dan

1elanja Daerah

rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah "ang dibahas dan disetujui bersamaoleh pemerintah daerah dan DPRD! dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah

'PD 'istem Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Daerah

*dalah satu kesatuan tata cara perencanaan

dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan rencana$rencana dan pro"eksi

penganggaran pembangunan dalam jangka

panjang! jangka menengah! dan tahunan"ang dilaksanakan oleh unsur$unsur

pen"elenggara pemerintahan daerah dan

mas"arakat

-P -ugas Pembantuan penugasan dari Pemerintah kepada daerah



danatau desa! dari pemerintah pro#insi

kepada kabupaten! atau kota danatau desa!

serta dari pemerintah kabupaten! atau kotakepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu dengan ke/ajiban melaporkan dan

mempertanggungja/abkan pelaksanaann"akepada "ang menugaskan

D*% Dana *lokasi %husus dana "ang bersumber dari pendapatan

*P1N "ang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantumendanai kegiatan khusus "ang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional

D* Dana *lokasi mum dana "ang bersumber dari pendapatan*P1N "ang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerahdalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

D13 Dana 1agi 3asil dana "ang bersumber dari pendapatan

*P1N "ang dialokasikan kepada Daerah

berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi

PP'P Percepatan Pembangunan 'anitasiPermukimanPerkotaan

'ebuah roadmap pembangunan sanitasi di+ndonesia "ang digagas oleh -im -eknis

Pembangunan 'anitasi (--P') dengan

mempromosikan strategi sanitasi perkotaan(''%)sebagai cetak biru bagi pembangunansanitasi komprehensi di ka/asan perkotaan.

*MP& *ir Minum dan Pen"ehatan

&ingkungan

PD- Pembangunan Daerah -ertinggal pembangunan "ang dilakukan secaraterencana! terkoordinasi! dan terpadu untuk

mengurangi ketertinggalann"a

RP+JM Rencana Program +n#estasi(+nrastruktur) Jangka Menengah

merupakan rencana kerjasama pembangunan di kabupatenkota "ang

bersiat lintas sektoral sebagai dokumen

teknis kela"akan program (easibilit" stud")untuk rencana pembangunan inrastruktur

bidang P4ipta %ar"a.

R-R5 Rencana -ata Ruang 5ila"ah rencana tata ruang "ang bersiat umum dari

/ila"ah! "ang berisi tujuan! kebijakan!strategi penataan ruang /ila"ah! rencana

struktur ruang /ila"ah! rencana pola ruang



/ila"ah! penetapan ka/asan strategis!

arahan pemanaatan ruang /ila"ah! dan

ketentuan pengendalian pemanaatan ruang/ila"ah

-%P%D -im %oordinasi Penanggulangan

%emiskinan Daerah

adalah /adah koordinasi lintas sektor dan

lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan

'P%D 'trategi Penanggulangan

%emiskinan Daerah

adalah dokumen strategi penanggulangan

kemiskinan daerah "ang selanjutn"a

digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang

penanggulangan kemiskinan dalam proses

pen"usunan RPJMD

1%PRD 1adan %oordinasi Penataan RuangDaerah

1adan bersiat ad$hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan

ruang di daerah

PP+P Program Pembangunan +nrastruktur

Perdesaan

adalah kegiatan di Direktorat

Pengembangan Permukiman "angmemokuskan pada perdesaan dengan

kemajuan inrastruktur diharapkan dapat

memberikan kontribusi "ang n"ata bagimas"arakat di daerah tersebut

PNPMP Program Nasional Pemberda"aan

Mas"arakat

PerkotaanPerdesaaanPenunjang

Merupakan program nasional "ang

ditujukan untuk penanganan kemiskinan

P%3 Program %eluarga 3arapan adalah suatu program "ang memberikan

bantuan tunai kepada Rumah -angga 'angatMiskin (R'-M)! jika mereka memenuhi pers"aratan "ang terkait dengan upa"a

peningkatan kualitas sumberda"a manusia

('DM)! "aitu pendidikan dan kesehatan.



Menelisik Perencanaan Pembangunan

Daerah di Pandeglang

Perencanaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah,

tanpa perencanaan mustahil sebuah program atau kegiatan akan berjalan

dengan baik apalagi untuk mencapai gagasan besar sebagaimana tercantum

dalam visi dan misi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka

panjang. Namun demikian untuk membuat perencanaan yang baik tidaklah

mudah karena disamping hal-hal yang bersifat teknis seperti misalnya sumber

daya manusia, metodologi dan kebutuhan data-data, ada hal krusial lainnya

yang perlu menjadi perhatian bersama seperti misalnya komitmen, konsistensi

atau bahkan political will dari para pengambil kebijakan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pandeglang

harus diakui bahwa selama ini proses perencanaan pembangunan masih

belum optimal padahal secara metodologi, proses perencanaan telah

ditempuh dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dari mulai

Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan SKPD

(Pra-Musrenbang) sampai kepada Musrenbang Kabupaten. Namun demikian

mimpi besar (baca:perencanaan) untuk menjadikan Pandeglang yang unggul

dibidang pariwisata dan pertanian dari semenjak tahun 2000 sepertinya tidak

pernah menemukan jalan keluar yang terbaik dan ini tentunya menjadi

pertanyaan kita bersama.

Jika ditelusuri lebih dalam “stagnasi” perencanaan ini disebabkan oleh tiga hal

utama yaitu rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia dibidang

perencanaan, kurangnya komitmen para pengambil kebijakan terhadap



dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama dan tumpang tindihnya

regulasi tentang perencanaan. Ketiga hal tersebut menjadi sangat urgent

dalam mekanisme ataupun proses perencanaan karena tanpa dukungan ketiga

aspek tersebut perencanaan tidak lebih dari mimpi disiang bolong, sehebat

apapun visi dan misi yang telah dibuat namun akan terasa hambar ketika

tidak ada yang mampu menjabarkannya kedalam rencana kerja yang riil dan

kebijakan yang mendukung sepenuhnya.

Sumber Daya Manusia akan sangat menentukan metode/cara atau bahkan

seni dalam merencanakan, namun demikian metode yang digunakan tentunya

tidak keluargrand design yang telah dirancang sedemikian rupa, hal ini yang

seringkali terjadi dalam proses perencanaan di Pandeglang. Kita seringkali

lupa dengan adanya prioritas pembangunan untuk jangka panjang dan

menengah kemudian menjabarkannya satu demi satu dalam renca kerja

tahunan. Kita seringkali merencanakan suatu program dan kegiatan hanya

sebatas ritual belaka guna untuk menggugurkan kewajiban, tidak pernah ada

keseriusan untuk berfikir secara deduktif dan rasional bagaimana

menjabarkan visi dan misi kedalam rencana kerja yang dapat mendukung

pencapaian visi dan misi.

Dengan mengusung visi dan misi di sektor pariwisata dan pertanian, sudah

sepatutnya para perencana di semua SKPD bisa memberikan tampilan

perencanaan yang mengarah pencapaian visi dan misi tersebut, tidak melulu

menjalankan perencanaan rutin yang dari tahun ke tahun cenderung identik

atau bahkan sama. Misalnya untuk Dinas Pendidikan dapat mengarahkan

program dan kegiatannya pada pengembangan sekolah pariwisata dan

pertanian dan peningkatan muatan lokal sektor pariwisata dan pertanian.

Dinas Pekerjaan Umum mengarahkan kegiatannya pada peningkatan



infrastruktur pada basis pertanian dan pariwisata, kemudian Distamben

memberikan penerangan yang optimal terhadap objek-objek wisata dan sentra

pertanian, bahkan BKD dan SETDA pun dapat memberikan sumbangsihnya

dengan lebih memperhatikan struktur organisasi dan penempatan aparatur

yang lebih mumpuni untuk Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata sebagai

ujung tombak visi dan misi Pandeglang.

Kreatifitas dan kerangka pikir logis sangat diperlukan ketika menyusun

perencanaan pada rencana kerja maupun rencana strategis SKPD agar alur

perencanaan pada tataran bawah dapat seiring dengan grand design

perencanaan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (RPJPD dan

RPJMD). Dan ini tentu saja bukan semata-mata tanggung jawab perencana di

SKPD melainkan tanggung jawab bersama dari seluruh unsur pimpinan dan

staff ketika merumuskan program dan kegiatan.

Kemudian hal lainnya yang turut memberikan andil inkonsistensi

perencanaan pembangunan daerah yang berujung pada gagalnya perencanaan

adalah komitmen para pengambil kebijakan terhadap dokumen perencanaan

yang telah disepakati. Regulasi perencanaan pembangunan daerah yang

menekankan pada empat pendekatan dalam perencanaan dan salah satunya

pendekatan politis sering kali terjebak pada proses tawar-menawar yang semu

dan terbentur pada kepentingan pribadi maupun golongan. Tidak dapat

dipungkiri bahwa proses perencanaan di era reformasi dewasa kini bernuansa

sangat demokratis sehingga segala kemungkinan dapat terjadi bahkan potensi

penyimpangan terhadap berbagai hal termasuk perencanaan sangatlah besar.

Dalam kondisi tersebut komitmen merupakan obat mujarab untuk

menyeimbangkan kesadaran politik yang semakin tidak terkontrol agar alur

perencanaan pembangunan daerah tetap pada jalurnya. Komitmen sudah



semestinya dibangun antara eksekutif dan legislatif serta semua pihak diatas

keyakinan yang kokoh untuk membangun Pandeglang ke arah yang lebih baik

sesuai dengan potensi yang dimilikinya, karena seperti yang telah diutarakan

diatas, sebagus apapun perencanaan tanpa dukungan kebijakan yang kuat

hanya akan menjadi sebatas wacana.

Disamping pendekatan politis, pendekatan perencanaan lainnya yaitu

mekanismebottom up-top down juga memberikan kontribusi inkonsistensi

dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagaimana tidak, karena

mekanisme ini dibangun diatas dasar kesepahaman dan keterkaitan pada

semua level pemerintahan (kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sementara

disisi lain pimpinan daerah merupakan produk politik yang terkadang saling

bertolak belakang satu sama lain. Visi seorang presiden, gubernur dan

bupati/walikota tentu akan sangat berbeda, namun regulasi yang ada

memberikan “keharusan” untuk masing-masing daerah menyesuaikannya

perencanaannya sesuai dengan tingkatan hierarki padahal potensi sumber

daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan kondisi sosial ekonomi

masing-masing daerah berbeda satu sama lain.

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan bahwa ketika Bupati Pandeglang

menempatkan visi Pandeglang sebagai kota pendidikan, kemudian disisi lain

juga Gubernur Banten berkata lain bahwa Serang dijadikan sebagai pusat

pendidikan, pertanyaanya adalah apakah visi Bupati Pandeglang harus

dirubah? Padahal visi yang dikeluarkan oleh Bupati Pandeglang bukan

semata-mata hasil obrolan di warung kopi melainkan melalui tahapan yang

sangat ketat, lalu pertanyaan berikutnya siapa yang harus mengalah?

Sementara masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. Meskipun ada

mekanisme Musrenbang dalam penyusunan RPJMD namun terkadang



kepentingan politik lebih kuat dibandingkan metodologi yang harus ditempuh.

Hal-hal seperti ini sudah semestinya mendapatkan perhatian terutama dari

pemerintah pusat agar mekanisme perencanaan pada berbagai level

pemerintahan tidak tumpang tindih.



SEKILAS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan

daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,

berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan

yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang

dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah memiliki 4 (empat)

prinsip utama yaitu :

1.Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional.

2.Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah

bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan

kewenangan masing-masing.

3.Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata

ruang dengan rencana pembangunan daerah.

4.Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi

dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika

perkembangan daerah dan nasional.

Sementara perencanaan pembangunan daerah dapat digunakan dengan

memakai pendekatan:

1.Teknokratis, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2.Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku

kepentingan (stakeholders).

3.Politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-

masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat

kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD.



4.Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up)

dan atas-bawah (top-down), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah

yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi

dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan

rencana pembangunan daerah.

Tahapan perencanaan tahunan sesuai dengan Perda Kabupaten Pandeglang

nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah (SP3D) adalah sebagai berikut:

1.Musrenbang desa/kelurahan;

2.Penyusunan rancangan awal RKPD;

3.Musrenbang kecamatan;

4.Penyusunan Renja SKPD;

5.Forum SKPD/Forum gabungan SKPD;

6.Rapat koordinasi bidang;

7.Penyusunan rancangan RKPD;

8.Musrenbang RKPD;

9.Penetapan RKPD;

10. Penyusunan KUA dan PPAS;

11. Penyusunan RKA-SKPD;



12. Penyusunan RAPBD;

13. Penyusunan APBD; dan

14. Penyusunan DPA-SKPD.

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan untuk

menjamin kesesuaian antara perencanaan dengan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Sesuai dengan PP 8 Tahun 2008 pengendalian dilaksanakan

oleh Menteri terhadap pembangunan daerah antarprovinsi, kemudian oleh

Gubernur dalam lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah

provinsi dan oleh Bupati/Walikota dalam lingkup kabupaten/kota.

Pengendalian yang dilaksanakan meliputi pengendalian terhadap kebijakan

perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah.

Pengendalian oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan

daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengendalian oleh Bappeda meliputi

pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian

tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan

daerah.



Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD meliputi

realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam

bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. Kepala Bappeda

kemudian melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan

kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang

diperlukan.

Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan untuk dapat mengetahui dengan

pasti apakah pencapaian hasil , kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk

perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan pada keluaran (outputs), hasil (outcomes)

dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Sebagaimana halnya pengendalian, evaluasi perencanaan pembangunan

daerah dilaksanakan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 hal yaitu kebijakan

perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan

daerah dan hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi oleh gubernur dan

bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk

keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk

capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda meliputi penilaian terhadap

pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan



pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah serta menghimpun,

menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka

pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi tersebut kemudian

dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk periode berikutnya.

Dinamika Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam perjalanannya Rencana pembangunan daerah dapat mengalami

perubahan jika terdapat beberapa hal berikut :

1.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan

dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2.terjadi perubahan yang mendasar; atau

3.merugikan kepentingan nasional.

Perubahan perencanaan dapat setiap saat terjadi yang mengakibatkan

gagalnya suatu perencanaan, hal ini biasanya disebabkan beberapa hal :

1.Kurangnya komitmen para pengambil kebijakan terhadap dokumen

perencanaan yang telah disepakati dan inkonsistensi antara

perencanaan dengan pelaksanaan atau dengan kata lain terjadinya

penyimpangan dalam pelaksanaan rencana.

2.Informasi yang kurang lengkap, belum menguasai metodologi,

perencanaan yang tidak realistis, pengaruh politis yang sangat besar

sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis lebih diutamakan, aparat



perencana yang tidak memiliki kompetensi, kurangnya dukungan

masyarakat karena tidak bisa mengakses kesempatan.

3.Filosofi perencanaan yang tidak sesuai kondisi daerah (sosial, ekonomi,

budaya, politik dsb). Misalnya suatu perencanaan yang hanya mengejar

petumbuhan ekonomi sehingga justru menimbulkan kesenjangan sosial.

4.Akibat perencanaan terlalu jauh mengatur setiap sendi kehidupan

masyarakatnya sehingga mematikan kreatifitas masyarakat

(perencanaan terpusat).

5.Terjadinya tumpang tindih, inkonsistensi dan konflik perencanaan

antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Suatu perencanaan bisa dikatakan berhasil jika Sistem perencanaan yang

dibangun dapat mendorong berkembanganya mekanisme pasar dan peran

serta masyarakat dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar,

baik dibidang sosial maupun ekonomi dan pelaku utamanya adalah

masyarakat dan dunia usaha (swasta). Disamping hal tersebut

berhasil/tidaknya suatu perencanaan juga akan terlihat dalam indikator-

indikator makro sosial maupun ekonomi yang terus mengalami

peningkatan/penurunan, meskipun indikator makro tidak secara riil

menampilkan secara utuh keseluruhan data namun setidaknya dapat

memberikan gambaran dalam memetakan potensi perencanaan pembangunan

daerah.

Untuk dapat menampilkan perencanaan yang utuh dan bersinergi dengan

tingkat kesejahteraan masyarakat maka idealnya perencanaan minimal

mengandung beberapa prinsip berikut :



1.Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari

perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

2.Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu

tahap tapi harus terus berlanjut sehingga menjamin terselenggaranya

kesejahteraan masyarakat.

3.Prinsip holistic masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak

dapat hanya dilihat dari satu sisi tetapi harus dilihat dari berbagai

aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

4.Mengandung sistem yang dapat berkembang

5.Terbuka dan demokratis

Pepatah mengatakan bahwa perencanaan yang baik merupakan setengah dari

keberhasilan, maka sangatlah penting dan mendesak untuk menyusun

perencanaan pembangunan daerah sedemikian rupa dengan memperhatikan

dan mempetimbangkan berbagai unsur yang berada disekitarnya agar

perencanaan dapat berbanding lurus dengan sasaran yang hendak dicapai

yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Keuangan Sektor Publik | Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan ...

http://id.yhs4.search.yahoo.com/r/_ylt=A2oKmM09vi1SrAsA1b_3RQx.;_ylu=X3oDMTBzMThuYnA1BHNlYwNzcgRwb3MDNTAEY29sbwNzZzMEdnRpZAM-/SIG=123p7rahg/EXP=1378758333/**http%3A/muhtarmahmud.com/keuangan-sektor-publik/

http://id.yhs4.search.yahoo.com/r/_ylt=A2oKmM09vi1SrAsA1b_3RQx.;_ylu=X3oDMTBzMThuYnA1BHNlYwNzcgRwb3MDNTAEY29sbwNzZzMEdnRpZAM-/SIG=123p7rahg/EXP=1378758333/**http%3A/muhtarmahmud.com/keuangan-sektor-publik/

istilah perencanaan

Documents