pelaksanaan reformasi birokrasi di … · badan peradilan yang menjalanakan tugas pokok dan ... ut...

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN

PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI

TAHUN 2015

1

Dirangkum dan disajikan oleh:

Jeanny HV Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C.A.Ketua Tim Sekretariat dan Tim Kelompok Kerja Asessor RB MA-RI

SK SEKMA MA-RI No : 23/SEK/SK/IV/2016, 25 April 2016

2

REFORMASI BIROKRASI 3

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukanpembaharuan dan perubahan mendasar terhadapsistem penyelenggaraan pemerintahan terutamamenyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),ketatalaksanaan (business proses) dan sumber dayamanusia (aparatur).

Sasaran Reformasi Birokrasi

4

Maraknya KKN

Buruknya Pelayanan Publik

Rendahnya Kapasitas danAkuntabilitas Kinerja

Bersih dari KKN

Pelayanan PublikBerkualitas

Kapasitas danAkuntabilitas Kinerja Tinggi

8 Area Perubahan

EVALUASI1. REFORMASI BIROKRASI 2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA

MENDORONG PELAKSANAAN

Langkah-langkah Reformasi Birokrasi

5

Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis kinerja

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)

6

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Kapasitas danAkuntabilitas

Organisasi(20%)

Pemerintahyang bersih

dan bebas KKN (10%)

PeningkatanPelayanan

Publik (10%)

MA

NA

JEM

EN P

ERU

BA

HA

N (

5%

)

PEN

ATA

AN

PER

ATU

RA

N

PER

UN

DA

NG

-UN

DA

NG

AN

(5

%)

PENGUATAN PENGAWASAN (12%)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%)

PEN

ING

KA

TAN

KU

ALI

TAS

PEL

AYA

NA

N P

UB

LIK

6%

)

PENATAAN & PENGUATAN

ORGANISASI (6%)

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

(15%)

PENATAAN TATALAKSANA

(5%)

PENGUNGKIT (60%)

7

ManajemenPerubahan

Penataan SistemManajemen SDM

Penataan PeraturanPerundangan-undangan

PenguatanAkuntabilitas

Penataan danPenguatanOrganisasi

PenguatanPengawasan

PenataanTatalaksana

Peningkatan KualitasPelayanan Publik

HASIL (40)

8

20 • Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)

• Nilai Kapasitas Organisasi(Survei Internal) (6)

Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi (20)

• Nilai Persepsi Korupsi (SurveiEksternal) (7)

• Opini BPK (3)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas

KKN(10)

• Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan(Survei Eksternal) (10)

Kualitas Pelayanan Publik

(10)

Metodologi Evaluasi

1. Evaluasi Dokumen

2. Wawancara

3. Survei (Kuesioner)

4. Observasi Lapangan

Pelaksanaan Survei

Survei

InternalPegawai

(Struktural dan Non-Struktural)

E3=10

E4=30

Staf=60

Dilaksanakan oleh Tim

Evaluasi RB

Eksternal StakeholdersDilaksanakan oleh Tim BPS

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

• Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)

• Nilai Kapasitas Organisasi(Survei Internal) (6)

Kualitas Pelayanan Publik (10)

• Nilai Persepsi KualitasPelayanan (Survei Eksternal)(10)

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN MA RI 11

Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945

Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

12

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

MENJALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGARAKAN

PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG

MERDEKA

PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG JUJUR

DAN ADIL

MENJAGA KEMANDIRIAN

BADAN PERADILAN

MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN

MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN

PERADILAN

MENINGKATKAN KREDIBILITAS TRANSPARANSI BADAN

PERADILAN

NILAI-NILAI UTAMA: KEMANDIRIAN INTEGRITAS KEJUJURAN

AKUNTABILITAS RESPONSIBILITAS KETERBUKAAN

KETIDAKBERPIHAKAN PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM

TUJUAN PENYELENGGARAAN PERADILAN:TEGAKNYA HUKUM

DAN KEADILAN

PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI SETIAP

ORANG

BADAN PERADILAN YANG MENJALANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SECARA EFEKTIF DENGAN DIDASARI KEAGUNGAN,

KELUHURAN DAN KEMULIAAN INSTITUSI

HASIL: KEPERCAYAAN MASYARAKAT, KEPUASAAN PENGGUNA JASA PENGADILAN, KETERJANGKAUAN PENGADILAN

VISI

MISI

STRATEGI

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DITJEN BADILUM 13

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung

Keputusan Sekretaris Mahkamah AgungNomor : MA/SEK.07/SK/III/2006 TentangOrganisasi dan Tata Kerja SekretariatMahkamah Agung RI

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI

14

• Sebagai pengadilan negara tertinggi

• Memeriksa dan memutuskan perkara padatingkat pertama dan terakhir.

• Hak Uji Materiil terhadap PeraturanPerundangan dibawah Undang-Undang.

FungsiPeradilan

• Melakukan pengawasan tertinggi terhadapjalannya peradilan di semua lingkunganperadilan.

• Mengawasi tingkah laku para hakim danperbuatan pejabat pengadilan dalammenjalankan kekuasaan kehakiman.

FungsiPengawasan

• Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaranpenyelenggaraan peradilan .

• Membuat Peraturan Acara Sendiri BilamanaDianggap Perlu

FungsiMengatur

TUPOKSI MAHKAMAH AGUNG RI 15

• Memberikan Nasihat atau PertimbanganHukum Kepada Lembaga Tinggi Negara

• Berwenang Meminta Keterangan Dari Dan Memberi Petunjuk Kepada Pengadilan Di Semua Lingkungan Peradilan

Fungsi Nasihat

• Mengatur Secara Organisatoris, Administratif dan Finansial Terhadap 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan

• Mengatur Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan Pengadilan

FungsiAdministratif

• Mahkamah Agung Diserahi Tugas danWewenang Lain Berdasarkan Undang-Undang (Pasal 2 Ayat 2 Undang-UndangNomor 14 Tahun 1970 Serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985)

Fungsi Lain-Lain

TUPOKSI MAHKAMAH AGUNG RI 16

RENSTRA MAHKAMAH AGUNG RI

• Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

• Terwujudnya penyederhanaanproses penanganan perkaramelalui pemanfaatanteknologi informasi.

• Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

• Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencarikeadilan.

TUJUAN

17

•Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

•Meningkatkan penyederhanaanproses penanganan perkara melaluipemanfaatan teknologi informasi.

•Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

•Terwujudnya sistem manajemeninformasi yang terintegrasi danmenunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

•Terwujudnya pelaksanaanpengawasan kinerja aparat peradilansecara optimal baik internal maupuneksternal.

•Terwujudnya transparansi pengelolaanSDM lembaga peradilan berdasarkanparameter obyektif.

•Meningkatnya pengelolaan manajeriallembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

SASARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MA RI TA 201518

BLUEPRINT MA RI19

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BADILUM

20

TUPOKSI DITJEN BADILUM21

TUGASMembantu sekretarisMahkamah Agungdalam merumuskandan melaksanakankebijakan danstandarisasi teknis dibidang pembinaantenaga teknis, pembinaan administrasiperadilan, pranata dantata laksana perkara dilingkungan peradilan umum pada mahkamah agung dan pengadilan di lingkungan peradilan umum.

FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan peradilan umum.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidangpembinaan tenaga teknis, pembinaanadministrasi peradilan, pranata dantata laksana perkara di lingkunganperadilan umum.

3. Perumusan standar, norma, kriteriadan prosedur di bidang pembinaantenaga teknis, pembinaan administrasiperadilan, pranata dan tata laksanaperkara di lingkungan peradilan umum.

4. Pemberian bimbingan teknis danevaluasi

5. Pelaksana administrasi direktoratjenderal

VISI MISI DITJEN BADILUM

22

VISI : Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

10

TUJUAN STRATEGIS DITJEN BADILUM

23

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

11

SASARAN STRATEGIS DITJEN BADILUM

24

Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) PeradilanUmum.

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

12

RENSTRA DITJEN BADILUM

• Peningkatan TertibAdministrasi

• Meningkatkankualitas Sumber DayaManusia (SDM) dalam rangkamewujudkanaparatur hukum yang professional,

TUJUAN

25

• Kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pidana, Peninjauan Kembali dan Grasi

• Laporan Perkara yang tepat waktu.

• Pengelolahan sarana danprasarana.

• Pengembangan model TeknologiInformasi dan Komunikasi (TIK).

• Peningkatan Pengelolaan SumberDaya Manusia (SDM) Tenaga TeknisPeradilan Umum denganmemberikan reward ataupunishment.

• Peningkatan kemampuan Tenaga Teknis Peradilan Umum melaluipenyelenggaraan Bimbingan Kerja, yang bersifat teknis dan bersifatadministratif.

SASARAN

13

AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN BADILUM T.A. 2014

26

No. U N I T PAGU REALISASI %

1 Sekretariat Ditjen 28.437.232.000 27.127.419.747 95,39

2 Dit Binganis Dilum25.048.208.000 24.993.174.723

99,78

3Dit Pembinaan Adm

Dilum

986.515.000 977.458.516 99,08

4 Dit Pratalakra Perdata697.410.000 685.560.477

98,30

5 Dit Pratalakra Pidana798.110.000 778.733.050

97,57

Jumlah55.967.475.000 54.562.346.513

97,49


27

No. NAMA KEGIATAN PAGU REALISASI % TARGET REALISASI

1

Pengembangan

Tenaga Teknis

Peradilan Umum

31.770.496.000 29.882.380.863 94,06 100% 100%

2

Peningkatan

Ketatalaksanaan

Perkara Perdata

Kasasi dan PK

795.284.000 780.956.182 98,20 100% 100%

3

Peningkatan

Ketatalaksanaan

Perkara Pidana

Kasasi

805.582.000 769.006.340 95,46 100% 100%

4

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

58.333.241.00055.598.403.449

95,31 100% 100%


28

No. NAMA KEGIATAN PAGU REALISASI % TARGET REALISASI

5

Pengembangan

Kebijakan

Peradilan Umum

197.000.000 181.892.100 92,33 100% 100%

6

Dukungan

Manajemen dan

Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen

Badilum

29.717.894.000 28.606.746.905 96,26 100% 100%

Jumlah121.619.500.000 115.189.385.839 96,26

100% 100%

Capaian Kinerja Badilum Berdasar Monev Kemenkeu

29

Statistik Perkara Perdata Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

30

Jenis Perkara Perdata

SisaAwal

Masuk Putus Sisa Akhir

Cabut BD KS PK

Gugatan 10.905 28.403 23.245 12.340 3.723 5.417 3.017 243

Permohonan 1.213 31.554 28.367 2.085 2.315 0 16 1

Statistik Perkara Pidana Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

31

Jenis Pidana

Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir

Cabut

BD KS PK Eksekusi

PK

Pidana Umum

20.765 144.206 138.830 26.139 - 4.959 2.577 80 12

Pidana Korupsi

869 2.456 2.249 1.076 0 635 331 3

Pidana Anak

213 4.584 4.234 563 - 340 162 0 0

PHI 384 1.539 1.180 187 556 0 227 20 - -

Perkara Niaga

71 355 258 111 57 0 58 4 - -

Perkara Perikanan

8 175 159 0 24 40 10 0 - -

Grafik Perkara Pidana Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

32

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Sales

Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara Tahun 2015

33

Data Keadaan Perkara MA RI Periode 2004-201534

HAMBATAN: #perubahan MINDSET

SEMUA PEGAWAI

• MOTIVASI

SEMUA PEGAWAI

• KOMITMEN

PENGUNGKIT:46,06

(26,73)

HASIL : 27,08

(21,59)

TOTAL : 73,14

(48,33)

REFORMASI BIROKRASI 2014-2013

HASIL LKE PMPRB MA RI APRIL 201637

HASIL LKE PMPRB MA RI APRIL 201638

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA39

Manajemen Perubahan;

Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Penataan dan Penguatan Organisasi;

Penataan Tata Laksana;

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;

Penguatan Pengawasan;

Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.


PROGRAM PENJELASAN

Manajemen Perubahan 1. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasisesuai kebutuhan organisasi.

2. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakantugas sesuai rencana kerja Tim ReformasiBirokrasi

3. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukanmonitoring dan evaluasi rencana kerja, danhasil evaluasi telah ditindaklanjuti

4. Road Map telah disusun dan diformalkan.5. Road Map telah mencakup 8 area

perubahan (minimal 4 Area)6. Road Map telah mencakup "quick win“7. Penyusunan Road Map telah melibatkan

seluruh unit organisasi.


PROGRAM PENJELASAN

Manajemen Perubahan 8. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi RoadMap kepada anggota organisasi.

9. PMPRB telah direncanakan dandiorganisasikan dengan baik.

10.Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikanpada masing-masing unit kerja.

11.Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagiTim Asessor PMPRB.

12.Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesorsesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13.Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerjaasesor sebelum menyusun kertas kerjainstansi?


PROGRAM PENJELASAN

Manajemen Perubahan 14. Apakah para asesor mencapai konsensusatas pengisian kertas kerja sebelummenetapkan nilai PMPRB instansi?

15.Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telahdikomunikasikan dan dilaksanakan.

16.Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggisecara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan reformasi birokrasi.

17.Terdapat media komunikasi secara reguleruntuk menyosialisasikan tentang reformasibirokrasi yang sedang dan akan dilakukan.

18.Terdapat upaya untuk menggerakkanorganisasi dalam melakukan perubahanmelalui pembentukan agent of changeataupun role model.


PROGRAM PENJELASAN

Penataan PeraturanPerundang-Undangan

1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, danpemetaan terhadap seluruh peraturanperundang-undangan yang tidakharmonis/sinkron.

2. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidaksinkron.

3. Adanya Sistem pengendalian penyusunanperaturan perundangan yang mensyaratkanadanya Rapat Koordinasi, NaskahAkademis/kajian/policy paper, dan ParafKoordinasi

4. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaansistem pengendalian penyusunan peraturanperundang-undangan


PROGRAM PENJELASAN

Penataan dan PenguatanOrganisasi

1. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsidan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unitorganisasi.

2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjangorganisasi.

3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan duplikasi fungsi.

4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkandalam satu kelompok.

5. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan adanya pejabat yang melapor kepadalebih dari seorang atasan.

6. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akandihasilkan.

7. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat.


PROGRAM PENJELASAN

Penataan dan PenguatanOrganisasi

8. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansilain.

9. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadapperubahan lingkungan strategis.

10. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukanperubahan organisasi.

Penataan Tata Laksana 1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengantugas dan fungsi.

2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam proseduroperasional tetap (SOP).

3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah

dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangantuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.

5. Sudah memiliki rencana pengembangan e-governmentdi lingkungan instansi


PROGRAM PENJELASAN

Penataan Tata Laksana 1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengantugas dan fungsi.

2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam proseduroperasional tetap (SOP).

3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah

dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangantuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.

5. Sudah memiliki rencana pengembangan e-governmentdi lingkungan instansi.

6. Sudah dilakukan pengembangan e-government dilingkungan internal dalam rangka mendukung prosesbirokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan danpenganggaran, sistem data base SDM, dll).

7. Sudah dilakukan pengembangan e-government untukmeningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat(misal: website untuk penyediaan informasi kepadamasyarakat, sistem pengaduan).


PROGRAM PENJELASAN

Penataan Tata Laksana 8. Sudah dilakukan pengembangan e-government untukmeningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatdalam tingkatan transaksional (masyarakat dapatmengajukan perijinan melalui website, melakukanpembayaran, dll).

9. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaaninformasi publik (identifikasi informasi yang dapatdiketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian).

10. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan keterbukaan informasi publik.

Penataan SistemManajemen SDM Aparatur

1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telahdilakukan kepada seluruh jabatan.

2. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan.3. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan

diformalkan.4. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan

diformalkan.5. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja

utama instansi telah dihitung dan diformalkan.


PROGRAM PENJELASAN

Penataan Sistem ManajemenSDM Aparatur

6. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luaskepada masyarakat.

7. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepatdan pasti (online).

8. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif.9. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel

dan bebas KKN.10. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara

terbuka.11. Telah ada standar kompetensi jabatan.12. Telah dilakukan asessment pegawai.13. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan

kompetensi.14. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi

dengan dukungan anggaran yang mencukupi.15. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis

kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhanpengembangan kompetensi.


PROGRAM PENJELASAN


16. Telah dilakukan monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasis kompetensi secaraberkala.

17. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan.18. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi

telah dilaksanakan.19. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan

obyektif.20. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang

independen.21. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara

terbuka.22. Penerapan Penetapan kinerja individu.23. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait

dengan kinerja organisasi .24. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian

dengan indikator kinerja individu level diatasnya.25. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

periodik.


PROGRAM PENJELASAN


26. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaiankinerja individu.

27. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu.

28. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja.

29. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahditetapkan.

30. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan.

31. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturandisiplin/kode etik/kode perilaku instansi.

32. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward).33. Informasi faktor jabatan telah disusun.34. Peta jabatan telah ditetapkan.35. Kelas jabatan telah ditetapkan.36. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai

kebutuhan.37. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai.38. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan.39. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung

pengambilan kebijakan manajemen SDM.


PROGRAM PENJELASAN

Penguatan Akuntabilitas 1. Apakah pimpinan terlibat secara langsung padasaat penyusunan Renstra

2. Apakah pimpinan terlibat secara langsung padasaat penyusunan Penetapan Kinerja.

3. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerjasecara berkala.

4. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitasSDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

5. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telahdisusun.

6. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancangberbasis elektronik.

7. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses olehseluruh unit.

8. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secaraberkala.


PROGRAM PENJELASAN

Penguatan Pengawasan 1. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.

2. Telah dilakukan public campaign.3. Penanganan gratifikasi telah

diimplementasikan.4. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan

penanganan gratifikasi.5. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi

telah ditindaklanjuti.6. Telah terdapat peraturan Pimpinan

organisasi tentang SPIP.7. Telah dibangun lingkungan pengendalian.8. Telah dilakukan penilaian risiko atas

organisasi.


PROGRAM PENJELASAN

Penguatan Pengawasan 9. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

10. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepadaseluruh pihak terkait.

11. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern.12. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat.13. Penanganan pengaduan masyrakat telah

diimplementasikan.14. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti.15. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat.16. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti.17. Telah terdapat Whistle Blowing System.18. Whistle Blowing System telah disosialisasikan.19. Whistle Blowing System telah diimplementasikan.20. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System.


PROGRAM PENJELASAN

Penguatan Pengawasan 21. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.

22. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.23. Penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikan.24. Penanganan Benturan Kepentingan telah

diimplementasikan.25. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan.26. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

telah ditindaklanjuti.27. Telah dilakukan pencanangan zona integritas.28. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan

menjadi zona integritas.29. Telah dilakukan pembangunan zona integritas.30. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang

telah ditentukan.31. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai

“menuju WBK/WBBM”


PROGRAM PENJELASAN

Penguatan Pengawasan 32. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan.

33. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

34. APIP didukung dengan anggaran yang memadai.35. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko.

Peningkatan Kualitas PelayananPublik

1. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan.2. Standar pelayanan telah dimaklumatkan.3. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.4. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.5. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.6. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya

penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik,estetika, capacity building, pelayanan prima).

7. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melaluiberbagai media.


PROGRAM PENJELASAN


8. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada penerima layanan bila layanan tidak sesuaistandarStandar pelayanan telah dimaklumatkan.

9. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.10. Terdapat inovasi pelayanan.11. Terdapat media pengaduan pelayanan.12. Terdapat SOP pengaduan pelayanan.13. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.14. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan

pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.15. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan /

masukan.16. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan.17. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara

terbuka.18. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan

masyarakat.


PROGRAM PENJELASAN


19. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasidalam pemberian pelayanan.

20. Telah menerapkan teknologi informasi dalammemberikan pelayanan.

21. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.


HASIL PENJELASAN

Kapasitas danAkuntabilitas KinerjaOrganisasi

Rencana Aksi

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja. (Diisi dengannilai hasil evaluasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

2. Nilai Kapasitas Organisasi (SurveiInternal) . (Diisi dengan nilai hasil SurveiInternal Kapasitas Organisasi).

• Peningkatan akuntabilitas kinerjamelalui FGD dan pelatihan penyusunanLAKIP.

• Peningkatan pelayanan peradilanmelalui sertifikasi ISO 9001:2008.

• Pelayanan publik melalui pembentukanpos bakum, sistem pengadilan anak danmediasi.


HASIL PENJELASAN

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

Rencana Aksi

1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal).(Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atasPersepsi Korupsi)/2.Opini BPK. (Diisi dengan Opini BPK atasLaporan Keuangan).

•Menindaklanjuti seluruh RekomendasiBPK, meminimalisir potensi temuan danmempertahankan opini WTP.

Kualitas Pelayanan Publik

Rencana Aksi

1.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (SurveiEksternal). (Diisi dengan Nilai Hasil SurveiEksternal Kualitas Pelayanan).

•Peningkatan kualitas pelayanan publikmelalui pendidikan dan pelatihan.

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI MA (KEUNGGULAN)

28

Menyelesaikan Program Quick Wins, berupa : TransparansiPutusan, Pengembangan Teknologi Informasi, Pengelolaan PNBP, Kode Etik Hakim, Analisa dan Evaluasi Pekerjaan.

Menerima Tunjangan Kinerja Sebesar 70% Sejak Tahun 2008 Berdasarkan PerPres Nomor 19 Tahun 2008.

Terbitnya Surat Keputusan Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tertanggal 14 Mei 2008 Tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian TunjanganKhusus

MA Berhasil Mengupload Lebih Dari 10.000 Putusan MelaluiSitus Direktori Putusan

Mengembangkan Website di Lebih Dari 250 Pengadilan

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI MA (KEUNGGULAN)

29

Mengelola PNBP, Biaya Perkara yang Diumumkan danPembayaran Langsung ke Bank.

Melakukan Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik Hakim Pada Lebih Dari 2.000 Orang

Merumuskan Uraian Pekerjaan Untuk Sebanyak 875 Posisi

Merumuskan 26 grading (Hays System)

• STRENGHT/KEKUATAN

• WEAKNESS/KELEMAHANINTERNAL

• OPPORTUNITIES/PELUANG

• THREATS/ANCAMANEKSTERNAL

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH-SWOT

• Visi dan Misi ESSELON 1 = Visi Misi MA = Blue Print MA dan tentunya mendukung Program Pemerintah, yaitu sesuai dengan Agenda (NawaCita) Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya poin 2 dan poin 4 & 8

VISI MISI ESSELON 1 = VISI MISI MA = NAWACITA

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG, MANDIRI, BERKEADILAN, TRANSPARAN & KREDIBEL

MELALUI REFORMASI BIROKRASI

Disajikan oleh :

Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CADalam rangka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Esln II.a)

BERSATU KITA TEGUH-BERCERAI KITA RUNTUH65

TERIMA KASIH

Tiada sukses tanpa perjuangan

66

pelaksanaan reformasi birokrasi di … · badan peradilan yang menjalanakan tugas pokok dan ... ut...

Documents