KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK)ATASPutusan Kasasi Mahkamah AgungNO.179 K/Pdt.Sus/2013 tertanggal 24 April 2013JunctoPutusan Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor :101/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 November 2012

Dalam Perkara Perselisihan Hubungan IndustrialPemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Antara :M. ROHMAN Termohon PK I / dahulu Termohon

Kasasi I / Penggugat I

SUPARJI Termohon PK II / dahulu TermohonKasasi II / Penggugat II

ROHMADI Termohon PK III / dahulu TermohonKasasi III / Penggugat III

SURAT RACHMANTO Termohon PK IV / dahulu TermohonKasasi IV / Penggugat IV

Melawan

PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI Pemohon PK / dahuluPemohon Kasasi / Tergugat

Kepada Yth,Ketua Mahkamah Agung RIJl. Medan Merdeka Utara No.9-13Jakarta Pusat

MelaluiKepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Jakarta SelatanJl. MT. Haryono Kav.52Jakarta Selatan

Catatn: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Jika ya , maka slahalamat,harusnya diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialDKI Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan Hormat,Yang bertanda tangan dibawah ini:Nawawi Bahrudduin, SH....., beralamat di bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juli 2013 (Terlampir) bertindak selaku untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa diatas sebagai ParaTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat) guna mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Paninajauan Kembali tertanggal 30 Juli 2013 dengan dalil-dalil terperinci di bawah ini sebagai berikut:

Bahwa Kontra Memori Peninjauan Kembali ini atas MemoriPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179 K/Pdt.Sus/2013 tertanggal 24 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 101/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Pst tertanggal 29 November 2012, yang amar Putusannya berbunyi:

MENGADILIMenolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Cakrawala Andalas Televisi tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);jo

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PHI Jakarta) No.:101/PDT.G/2012/PN.Jkt. Pst tertanggal 29 November 2012 dengan amar Putusan berbunyi :

MENGADILIDALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI : Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

sejak Putusan ini diucapkan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang

Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah bulan Oktober 2010 s/d Mei 2011, keseluruhannya sebesar Rp.232.900.000,- (dua

ratus tiga puluh dua juta sembila ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I (M. Rohman) sebesar Rp.58.000.000,-

Penggugat II (Suparji) sebesar Rp. 72.300.000,-

Penggugat III (Rohmadi) sebesar Rp. 43.000.000,-

Penggugat IV (Surat Rachmanto) sebesar Rp. 58.500.000,-

4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.722.000,- (tujuh

ratus dua puluh dua ribu rupiah).

FORMAL ADMINIATRASI PENINJAUAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.179 K/Pdt.Sus/2013 tertanggal 24 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 101/PDT.G/2012/PN.Jkt.Pst. tertanggal 29 November 2012:

a. Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Paninjauan Kembali perkara aquo telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal.........

b. KontramemoriKasasi diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadiklan Hubunganan Industrial DKI jAkarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal......

Dengan demikian Pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali a quo, masih tenggang pada waktu yang ditentukan UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung .

Oleh Karena itu Majelis hakim Agung pada Mahakamah Agung yang menangni dan memeriksa serta mengadili perkara ini agar kiranya menyatakan menerima Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali aquo.

TANGGAPAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

DALAM EKSEPSIDALAM MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Memori PENINJAUN KEMBALI Cacat administrasi

MelaluiKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

Bahwa Memori kasasi aquo telah cacat secara formal administrasi, karena dalam kepada memori telah salah formal administraasi karena tertulis”....Kepada...dst... diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta SelatanJl. MT. Haryono Kav.52Jakarta Selatan

Hal ini telah mencantumkan salah admministrasi tidak sesuai putusan yang menyebut pengadilan yangbukan wewenangnya, karena Pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak mengadili dan tidak mempunyai wewenang memeriksa perkara hubuhgan industrial, sementara dalam memri Peninjauan Kembali tertulis “ diiajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” faktanya dan seharusnya diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena pengadilan satu-satunya Pengadilan yangberhakmenangani perka hubungan industrial di DKI Jakarta hanya Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialDKI Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karena itu pengajuan Memeri Peninjauan kembali a quo telah cacat secara administrasi atas pwncantuman Pengadilan yang bukan wewenangnya.

Olehkarenaitu Pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali a quo layak dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinay6atakn tidak dapat diterima.

DALAM PENDULUAN

Tanggapan “Pendahuluan” Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa dalam pendahuluan Memori Peninjauan Kembali aquo, haruslah ditolak untuk seluruhnya, sebagai cerminan isi memori Peninjauan aquo karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pengajuan Peninjauan Kembai yang telah ditentukan UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung .

2. Bahwa Memori Peninjauan Kembali dalam pendahuluan tidak mencerminkan isi akan tetapi tidak juga mencerminkan hal-hal mana yang dapat dan dimintakan pda wewenang mejelis Peninjauan kembali, senurut UU yangberlaku akan tetapihanya sebatas pengulangan fakta, yang sudah diputus dalamperadilan tingkat pertama selaku Judex facti.

3. Bahwa yang menjadi syarat pengajuan Memeri Kasasi menurut UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung .Di anatara: 1. Adakah tipu muslihat dan kepalsuan sebuah atau lebih dari pembuktian.2. Adanya/penemuan atas tidak adanya bukti ditemukan saat pemeriksaan,

yang diketahui setelah perkara diputus.

3. Dikabulkannya putusan yang tidak pernah dituntut, 4. Terdapat novum yang menetukan yang dapat mebatalkan putusan

(novum) dan atauterdapat kehilafan dan kekeliruan nyata.

Hal demikian Pengajuan Memori Peninjauan kembali a quo juga menganut pada Perma no 1/1982,oleh karena itu Bab Pendahuluanmemeri Peninjauan Kembaliyangmeaksudnya untuk memberijelas dan cerminan isiini, sera isi dan maksud pengajuanMemeori PeninjauanKembali a quo telah bertentangan prinsip pengajuan memori Paninjauan kembali.

Bahwa oleh karena pendahuluan yang menajdi cerminan dan faktanya isi memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali a quo tidak diajukan berdasarkan UU yang berlaku, maka memori Peninjauan Kembali a quo sangat layak untuk dfitolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima untukk seluruhnya.

Bahwa dalil Pendahuluan Memori Peninjauan Kembali aquo perlu ditegaskan bukanlah bagaian dari prosedur Pengajuan Kembali. Quad non tanggapan pendahuluan di bawah ini hanya sebatas penjelasan dengan maksud agar memberi penjelasan perkara menjadi jelas yang disandingkan dengan maksud dan tujuan pengjuan Peninjauan Kembali. Kontra peninjauan Kembali ini meyakini dan akan menghin dari poengulangan fakta yang bukan wilayah majelis peninjauan kembali.

Bahwa Termohoin Kembali di bawah ini hanya sebatas antisipasi agar para pihak secara khusus kepada Pemohon Peninjauan kembali agar sadar penuh atas perkara aquo agar tidak berakibat salah mengartikan, penafsiran dan penerapan hukum, serta berkesimpulan, yangberakibat fatal dengan upaya menghindari tanggungjawabnya sebagai pihak pemberi kerja terhadap Para termkohon Kasasidalam perkara Pemutusan hubungan Kerja yang melanggar hukum (khusus UU no 13 tahun 2003 (materiil) dan UU no 2tahun 2004 (formil) dan atau perjanjian kerja juga Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi) a quo, dengan dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUANII. TENTANG ALASAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIIII. PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN

BAHWA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DENGAN PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DIDASARKAN ATAS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG TELAH DISEPAKAT DAN DIPAHAMI OLEH MASING-MASING PIHAK.

1. Bahwa Pendahuluan ini sebagai penjelasan dalial Memori baba pendahuluan yang dimana mebahas fakta yang bukan wewenang Majelis Peninjauan kembali. Akantetapi agar tidak disalah artikan maka perlu diperjalas juga sebatas memberi pemahmaankepada Pemohon Kasasi uantuk menyadari dalam kewajibannya terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali, yang telah jelas melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU no 13 tahun 2003 (materiil) dan UU no 2 tahun 2004 (formil) dan atau perjanjian kerja juga Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi) dalam proses Pemutusan Hubungan kerja aquo.

2. Maksud pendahuluan selain bukan pembahsan pengajuan Peninjauan kembali akan tetapi hanya sebatas alsan-lasan dari Pemohon yangmengada-ada: karena faktanya:

o Para Termohoan kasasi TIDAK Boleh MASUK KERJA oleh

Pemohon Kasasi melalui HRD bernama Puspitao Para termohon Kasasi hanya dijanjikan akan masuk kerja

yang terus diulur-ulur hinga waktu yang tidak ditentukan, walaupun sudah ditanya berkali-kali.

o Pemohon Kasasi melalui HRD (Puspita) hanya meminta

kepada Para termohon Kasasi untuk menunggu hingga waktu yang tidak ditentukan, sehingga memilih menggugat ke pengadilan PHI DKI Jakarta untuk mengajukan PHK mencari kepastian.

1. Bahwa pertimbangan majelis Judex factitelah tepat dan benar yang menerapkan hukum pasal 59 UU no. 13 tahun 2003 di atas dalam hal ini tertuang dalam halaman…paragraph….berbunyi:

“Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan sebagai kameraman, audioman dan Editor sebagaimana yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah merupakan jenis pekerjaan yang utama dalam usaha bidang Jasa Penyiaran Televisi, artinya pekerjaan tersebut bersifat terus-menerus atau tetap, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sepanjang bukan merupakan program-program

yang bekerjasama dengan rumah produksi (production house) pemegang hak siar terhadap suatu accara tertentu;Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis tidak menemukan adanya bukti bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat berhubungan dengan program-program yang bekerjasama dengan rumah produksi (rpduction house) pemegang hak siar terhadap suatu acara tertentu;Menimbang, bahwa meskipun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Paraa Penggugat dengan tergugat emi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu, namun dalam Gugatannya Para Penggugat bersedia di PHK dengan kompensasi uang pesangon, penghargaaan masa kerja, penggantian hak serta upah proses, maka Majelis menyatakan putus hubungan kerja antara Paraa Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;”

Dengan demikian wajib hukumnya bagi Para Penggugat berlaku Pasal 59 ayat (7) yaitu status kekaryawanan Para Penggugat adalah karyawan tetap (PKWTT) dan perlu dikutip maka berbunyi:“(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”

TIDAK KADALUARSA

“Bahwa Pasal 171 UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :“pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana diamksud dalam Pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lambaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerjannya”

Juncto.

Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ..dst…..

Bahwa dalam paragraph berikutnya dalil Pemohon Kasasi berbunyi:

“ Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia Perkara – Aquobahwa terbukti berdasarkan jangka waktu keputusan hubungan kerja sebagaiman diakui secara tegas oleh para Pemohon Kasasi yakni tangggal 21 September 2010 dan tanggal 8 September 2010, dan waktu pengajuan gugatan yakni tanggal 3 Mei 2012 adalah telah lebih dari 1(satu) tahun, dengan demikian sebagaimana diatur dalam pasal 171 UU No.13 tahun 2003 entang ketenagakerjaan Jo. Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan idustrial gugtan yang diajukan oleh para Temohon Kasasi telah lewat waktu (daluwarsa).”

YURISPRUDENSI SUDAH MENJADI KENISCAYAAN UNTUK KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Yurisprudensi P U T U S A N Mahkamah Agung Nomor : 773 K/Pdt.Sus/2010 perkara HARSIN sebagai pekerja m e l a w a n PT. SUICIDE KING INTERNASIONAL. Hasrin tidak mengundurkan diri dan tidak sedang proses pidana dalam perkara Pengadilan Negeri Denpasar No. 05/G/2010/PHI.PN.DPS tersebut. Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan gugatan kadaluarsa menurut pasal 171 UU no. 13 tahun 2003. Hasri mengajukan Kasasi dalam perkara Nomor : 773 K/Pdt.Sus/2010 yang membuahkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan memerintahkan untuk membuka kembali perkara tersebut.

Menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HARSIN dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 05/G/2010/PHI.PN.DPS tanggal 11 Juni 2010, ….dst…”M E N G A D I L I :1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HARSIN

tersebut ;2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Denpasar No. 05/G/2010/PHI.PN.DPS tanggal 11 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :1. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Denpasar membuka kembali sidang untuk memeriksa pokok perkara mengenai alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat ;

2. Menunda pengenaan biaya perkara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 oleh Soltoni Mohdally, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Horadin Saragih, SH.MH dan Fauzan, SH.MH. dst…”

Dengan demikian demi kepastian hukum dan kesatuan hukum yang tidak saling bertentangan anatara satu putusan dengan putusan lainn, maka wajib hukumnya untuk menyelaraskan dengan putusan tersebut untuk perkara ini. Karenanya gugatan aquo tidaklah kadaluarsa seperti dalil Pemohon Kasasi dalilnya yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon Kasasi tidak ada dasar hukum dan hanya sebatas menafsirkan sendiri harus ditolak.

1. Bahwa Para Termohon/Para penggugat dari awal melamar dan direkrut pada Tergugat yaitu PT Cakrawala Andalas Televisi dan hingga saat ini belum pernah diputus hubungan kerjanya (belum pernah di PHK) oleh Tergugat (PT Cakrawala Andalas Televisi). Sehingga sangat tidak mungkin Para penggugat yang melamar dan bekerja pada PT Cakrawala Andalas Televisi, akan tetapi di PHK oleh perusahaan lain, hal ini secara logika hukum tidak mungkin terjadi.

2. Bahwa maksud Pemohon Kasasi/Tergugat mengalihkan perjanjian kontrak kepada pihak PT. Front Liner hanyalah akal bulus Tergugat untuk terhindar dari tuntutan pembayaran hak kompemnsasi pesangon, seolah-olah dibuat out soursing. Namun undang-undang tidak semudah itu dibohongi dengan akal bulus yang demikian. Padahal pekerjaan yang di kerjakan para temohon adalan pekerjaan yang sifatnya pekerjaan utama yangtidak boleh di out sourcing.

3. Selain itu walaupun Para termoohon Kasasi/ Para Penggugat melamar pada Tergugat (PT Cakrawala Andalas Televisi ) dari awal bekerja untuk Tergugat (PT. Cakrawala Andalas Televisi) dan hingga akhir PHK pun Para Penggugat bekerja untuk Tergaugat (PT Cakrawala Andalas Televisi) yang belum pernah diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh ergugat PT Cakrawala Andalas Televisi) , sehingga PT. Fron Liner adalah perusahaan rekanan tergugat hasil rekayasa akal bulus Tergugat yang gunanya mengecoh Para penggugat seolah-olah pekerja out soursing.

4. Apalagi semua identitas, surat perjanjian, slip gaji, jadwal kerja, absen, semua masih bernama PT Cakrawala Andalas Televisi.

Karena usaha Pemohon Kasasi dengan demikian rupa unatuk mengelak dari tanggung jawab pembayaran pesangon dengan mengaburkan posisi kekaryawanan para Temohon Kasasi ini hanya usaha haram dan melanggar hokum.

PENERAPAN HUKUM JENIS PEKERJAAN ADALAH WAKTU TIDAK TERTENTU TERHADAP PARA TEMOHON KASASI/PARA PENGGUGAT ADALAH KARYAWAN PKWTT OLEH JUDEX FACTI ADALAH SANGAT TEPAT

Bahwa Pemohon Kasasi mendalilkan “BAHWA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMOHON KASASI DENGAN PARA PEMOHON KASASI DIDASARKAN ATAS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG TELAH DISEPAKATI DAN DIPAHAMI OLEH MASING – MASING PIHAK”.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak mendalilkan penerapan hukum akan tetapi hanya sebatas ketik ulang atas jawaban dalam sidang proses perkara ini pada tingkat pertama, karenanya dalail yang demikian tidak masuk kwalitifikasi dalil kasasi, karenanya haruslah ditolak.

Dalil Pemohon tersebut berbunyi:1. Bahwa Para Temohon Kasasi bekerja diperusahaan Temohon Kasasi

dengan status kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang jenis pekerjaanna bersifat penunjang dan telah ditentukan jangka waktunya karena berhubungan dengan beberapaa acara tertentu, …dst … Para Temohon Kasasi secara sukarela bersedia menyepakati dan menandatangani hubungan kerja atas dasar PKWT dengan Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan pasal 54 Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1338 KUH Perdata.

2. Bahwa pada saat berakhirnya hubungan kerja …dst…. telah berakhir sebagaimana kesepakatan yang elah disepakati bersama pada perjanjian waktu tertentu.

3. Bahwa Para Temohon Kasasi TIDAK MASUK bekerja untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan para Temohon Kasasi telah sangat memahami bahwa hubugan kerja secara hukum telah berakhir

sebagaimana diatur pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan …dst..”

Tanggapan:

Bahwa trsebut diatas adalah sebuah penilaian atas penghargaan yang bukan wilayah pemeriksaan perkara kasasi,sehinga pendahuluan diatas adalah cerminan dari isi yang sama dimana tidak ada dalil keberatan atas penerapan hukum dan atau tidak membahas kelalaian majelis hakim, karenanya semua isi memori kasasi ini haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa Pemohon Kasasi di atas sama sekali tidak menyentuh pertimbangan majelis hakim judek Factie, sehingga a tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Akan tetapi Temohon Kasasi perlu member penjelasan bahwa Para termohon bekerja pada pekerjaan uatama yang sifatnya terus menerus ; selain itu Para termohon telah bekerja melebihi waktu yang ditentukan dalam kagegori pekerja waktut Tertentu yaitu melebihi 3 tahun masing-masing…..

Bahwa berdasarkan Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,

atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Dalil Para Termohon:Bahwa pekerjaan sebagai kameraman, audioman dan Editor sebagaimana yang dikerjakan oleh Para Termohon/ Para Penggugat adalah merupakan jenis pekerjaan yang utama dalam usaha bidang Jasa Penyiaran Televisi. Dengan kata lain pekerjaan tidak musiman, dan telahbekerja lebih dari 3 tahun, dan bukan jenis pekerjaan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.Karenanya Majelis Judex facti telah tepat menerapkan hukum dalam hal status pekerjaan Para ternon kasasi.

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dalil Para Termohon:Pekerjaan pekerjaan sebagai kameraman, audioman dan Editor sebagaimana yang dikerjakan oleh Para Termohon/Para Penggugat terus-menerus dari pertama didirikan hingga saat ini dan selama masih melakukan pekerjaan sebagai jasa penyiaran televise, harus selalu ada dan tidak mungkin tidak ada, kecuali perusahaan tutup dan tidak produksi.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.(5) Pengusaha yang ….dst… (6) Pembaruan perjanjian kerja ..ds..(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Dalil Para Termohon:Faktanya Para termohon telah bekerja lebih dari 3 tahun in casu Para termohon bekerja 5-6 tahun dan Para termohon telah diperpanjang lebih dari 2 kali in casu hingga 10 kali perpanjangan.

3. Bahwa penerapan hukum oleh Judex facti adalah tepat dan wajib dipertahankan yang tercantuum pada halaman 63 alinea 1 Putusan Aquo yang memberi pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa meskipun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Pnggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, namun dalam Gugatannya Para Penggugat bersedia di PHK dengan kompensasi uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak serta upah proses, maka Majelis menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan”.

Bahwa dalial pemohon kasasi seperti dikutip di atas haruslah ditolak, karena tidak mendasarkan pada aturan yang berlaku khusunya pasal Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003, yang secara rinci mengatur jenis pekerjaan yang faktanya jenis pekerjaan yang mejadi pekerjaan utama, dan lama kerja yag faktanya telah lebih dari 3 tahun kerja, serta hitungan kontrak yang melebihi dari

ketentuan yaitu masing-masing kurang lebih 10 kali perpanjangan seperti yang sudah di dalialkan di atas yaitu disimpulkan: Bahwa pekerjaan sebagai kameraman, audioman dan Editor

sebagaimana yang dikerjakan oleh Para Termohon/ Para Penggugat adalah merupakan jenis pekerjaan yang utama dalam usaha bidang Jasa Penyiaran Televisi. Dengan kata lain pekerjaan tidak musiman, dan telahbekerja lebih dari 3 tahun, dan bukan jenis pekerjaan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pekerjaan pekerjaan sebagai kameraman, audioman dan Editor sebagaimana yang dikerjakan oleh Para Termohon/Para Penggugat terus-menerus dari pertama didirikan hingga saat ini dan selama masih melakukan pekerjaan sebagai jasa penyiaran televise, harus selalu ada dan tidak mungkin tidak ada, kecuali perusahaan tutup dan tidak produksi.

Faktanya Para termohon telah bekerja lebih dari 3 tahun in casu Para termohon bekerja 5-6 tahun dan Para termohon telah diperpanjang lebih dari 2 kali in casu hingga 10 kali perpanjangan.

Oleh karena itu penerapan hukum oleh Judex facti sebagaimana pertimbangannya pada halaman…..paragraf …berbunyi:“Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan sebagai kameraman, audioman dan Editor sebagaimana yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah merupakan jenis pekerjaan yang utama dalam usaha bidang Jasa Penyiaran Televisi, artinya pekerjaan tersebut bersifat terus-menerus atau tetap, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sepanjang bukan merupakan program-program yang bekerjasama dengan rumah produksi (production house) pemegang hak siar terhadap suatu accara tertentu;”

Bahwa penerapan yang demikian adalah sangat benar dan sangatlah tepat untuk perkara a quo, maka sudah menjadi kewajiban hukum judex facti untuk memperthankan pertimbangan judex facti quo.

4. Bahwa dalil yang demikian tidak ada relevansinya dengan sifat pekerjaan yang terus menerus atau status kekaryawanan Para Termohon Kasasi, akan tetapi dalial tersebut sangat mengada ada karena faktanya:

o Para Termohoan kasasi TIDAK Boleh MASUK KERJA oleh

Pemohon Kasasi melalui HRD bernama Puspitao Para termohon Kasasi hanya dijanjikan akan masuk kerja

yang terus diulur-ulur hinga waktu yang tidak ditentukan, walaupun sudah ditanya berkali-kali.

o Pemohon Kasasi melalui HRD (Puspita) hanya meminta

kepada Para termohon Kasasi untuk menunggu hingga waktu yang tidak ditentukan, sehingga memilih menggugat ke pengadilan PHI DKI Jakarta untuk mengajukan PHK mencari kepastian.

1. Dalil Memori mengatakan: “Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali bekerja di Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali dengan status kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ...dst..”Tanggapan:Para termohon Peninjauan kembali, adalah karyawan tetap sebgaimana kategori yang ditentukan UU 13 tahun 2003:

- Para temohon Peninjauan kembali telah dipernjang kontraknya hingga 10 kali, sementara UU hanya memberi batas 2 kali pernjangan kontrak kerja.

- Para Termohon Peninjaua kembali, bekerja pada bagaian pekerjaan utama perusahaaan yang sifatnya terus menerus,sementara pekerjaan siafat terus menerus dilarang untuk dibuat pekerja waktu tertentu:Fakta: Para Termohon selaku parapekerja mengerjakan pekerjaana sebagai kameraman, audioman dan Editor sebagaimana yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah merupakan jenis pekerjaan yang utama dalam usaha bidang Jasa Penyiaran Televisi, artinya pekerjaan tersebut bersifat terus-menerus atau tetap, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sepanjang bukan merupakan program-program yang bekerjasama dengan rumah produksi (production house) pemegang hak siar terhadap suatu accara tertentu;”

_ bahwa hasil produk lembaga penyiaran Pemohon Peninjauan kembali adalah produk siaran yang diantara tediri dari: siaran berit langsung maupun berita tidak langsung, siaran senetron/film/drama/tajks show/iklan yang berakir pada siaran pada layar televisi yang pasti melalui bagian/depaartemen kerjayangdilakukan Para termohon kasasi yaitu aoudioman, cameraman, editor yang semuanya tergabung dalam departemen PRODUKSI.

Tanpa departemen produksi yangdilakukan Para Termohon Peninjauan kembali ini, dipastikan tidak akanada siaran yang merupakan pekerjaan uttama lembaga penyiaran.

Dengan demikian maka,tidak layak dan tidak berdasarkan hukum, jika Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkanpekerjaan Termohon Peninjauankembali dalamperkara ini di nyatakan pekerjaan jenis tertentu.

Maka dalil Pemohon Peninjauan ini hanya bertujuan untuk memperlakaukan para Pemohon Peninjauan Kembali selaku pekerja secar semena-mena, dan merampas hak-hak dasar pekerja untuk kepastian status, yangbertujuan hanya usaha menghindar membayar uapah yang layak dan pesangon yang layak. Dalam hal ini tidak akan memberi hak kompensasi yangmenjadi tanggaung jawab Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang telah sengaja melanggar hukum, in casu melanggar perjanjian kerja anatara Pemohon PK dan termohon Pk danm3elanggar UU no. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa pada saat berakhirnya hubungan kerja dengan telah terpenuhinya jangka waktu yang disepakati, Para Termohon Peninjauan Kembali dengan sukarela tanpa ada paksaaan dari pihak manapun telah melakukan serah terima tugas pekerjaan DAN sudah tidak masuk bekerja. Dengan tidak masuk bekerjanya lagi Para Termohon Peninjauan Kembali membuktikan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali telah memahami bahwa hubungan kerjanya telah berakhir sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati bersama pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

2. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali SUDAH TIDAN MASUK bekerja untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan Para Termohon Peninjauan Kembali telah sangat memahami bahwa hubungan kerja secara hokum telah berakhir sebagaimana diatur pada UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 61 ayat (1) huruf (b) yang menyatakan sebagai berikut :

(1) “Perjanjian Kerja Berakhir apabila :(b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TELAH MELAKSANAKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA TELAH DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

3. Bahwa tidak ada pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati dan dipahami serta ditandatangani antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya, apa

yang telah disepakati oleh masing-masing pihak adalah berlaku sebagai dasar dan undang-undang bagi masing-masing pihak (Vide Pasal 1338 KUH Perdata).

4. Bahwa didalam Gugatan –Aquo- yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sudah sangat jelas dan terang bahwa masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali telah pernah bertemu oleh Pihak Pemohon Peninjauan Kembali didalam membicarakan berakhirnya hubungan kerja sebagaimana yang telah disepakati antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan masing-masing Para Termohon PEninjauan Kembali (Vide angka I huruf (a), (b), (c) dan (d); angka 7, 25, 26 dan 36 Gugatan –Aquo-).

5. Pasal 61 ayat (1) huruf (b) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : “Perjanjian Kerja Berakhir apabila : berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”

Dengan demikian atas berakhirnya hubungan kerja yang telah disepakati oleh masing-masing pihak secara hokum tidak memerlukan adanya perundingan-perundingan guna mengakhiri hubungan kerja. Maka secara hokum pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali telah sah berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

6. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia perkara –Aquo-, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dan sah dilakukan oleh Para Pihak yang menyepakati perjanjian sebagaimana dilindungi oleh UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada Pasal 55 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :“Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan /atau dirubah, kecuali atas persetujuan para pihak.”

Pasal 56 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanjuga menyatakan :“Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu”

Pasal 61 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan :“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnyahubungan kerjabukan karena ketentuan sebagaimana dimaksuddalam pasal 61 ayat (I), pihak yang mengkahiri hubungan kerjadiwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/ buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

7. Dengan dasar dan alas an UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara jelas telah memberikan perlindungan hokum bagi Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu adalah sah secara hokum.

Bahwa dengan berakhirnya hubunga kerja untuk waktu tertentu, maka tidak ada kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberikan kompensasi apapun kepada Para Termohon Peninjauan Kembali termasuk Kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja maupun uang penggantian hak sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali didalam Gugatan –Aquo-.

II. TENTANG ALASAN PEMOHON PENNJAUAN KEMBALI

Adapun dasar dan alas an Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini dikarenakan TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (f) UU No.14 Tahun 1985 Tenyang Mahkamah Agung Jo. UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Jo. UU No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

8. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Judex Factie PHI Jakarta pada halaman 63 alinea 2 Putusan –Aquo- mempertimbangkan sebagai berikut :“Menimbang, bahwa meskipun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat demi hokum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak TErtentu, namun dalam hal Gugatannya Para Penggugat bersedia di PHK dengan kompensasi uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantianhak serta upah proses, maka Majelis menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan.”

Bahwa pertimbangan Judex Dactie tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat dikarenakan pertimbangan tersebut adalah suatu kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata dari judex factie BUKAN didasarkan pada fakta hokum dipersidangan, dikarenakan berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan Tingkat Pertama (PHI Jakarta) hubungan kerja antara Pemohon PEninjauan Kembali dengan Para Termohon PEninjauan Kembali tealh berakhir berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Pihak, dan seandainya apabila Judex Factie lebih memcermati lagi perkara –Aquo- in casu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Pihak telah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, DAN pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali telah sah dan berdasarkan hokum (Vide Bukti T-2.C, T-2.D, T-2.D, T-2.E, T-3.A, T-3.B, T-3.C,T-4.A, T-4.B, T-4.C, T-5.B, T-C.C dan T-5.D).

9. Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap pada persidangan di Tingkat Pertama PHI Jakarta, Para Termohon Peninjauan Kembali pada saat jangka waktu perjanjian kerja telah terpenuhi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja waktu tertentu oleh masing-masing Termohon Peninjauan Kembali TIDAK ADA yang menyatakan keberatan, JUSTRU yang terjadi adalah masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali sangat memahami berakhirnya hubungan kerja dan secara sukarela melakukan perpisahan kepada rekan-rekan sesama Divisi pekerjaan dan selanjutnya dihari berikutnya masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali juga SUDAH TIDAK MASUK BEKERJA secara sukarela karena memahami hubungan kerja memang telah berakhir dengan terpenuhinya jangka waktu sebagaimana data-data berikut :

No. Pihak (Nama) Berakhirnya Perjanjian

Status Hubungan Kerja

1. Termohon PK I (M. Rohman) 21 September 2010 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

2. Termohon PK II (Suparji) 21 September 2010 Idem3. Termohon PK III (Rohmadi) 21 September 2010 Idem4. Termohon PK IV (Surat Rachmanto) 8 September 2010 idem

10. Bahwa Putusan MAjelis Hakim Yang Mulia Judex Factie yang mengabulkan upah dibulan Oktober 2010 s/d Mei 2011 merupakan suatu kekeliruan yang nyata, dikarenakan sejak berakhirnya masa kerja masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Para Termohon Peninjauan Kembali secara sukarela SUDAH TIDAK MASUK BEKERJA LAGI karena Para Termohon PEninjauan Kembali telah memahami bahwa hubungan kerjanya telah berakhir dengan terpenuhinya jangka waktu. Oleh karenanya, berdasarkan fakta seharusnya Para Termohon Peninjauan Kembali TIDAK BERHAK atas upah bulan Oktober 2010 s/d Mei 2011 karena Putusan Judex Pactie tersebut telah melanggar prinsip NO WORK NO PAY sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

11. Sedangkan Majelis Hakim Agung Judex Jurex pada halaman 42 alinea 1 huruf B mempertimbangkan sebagai berikut :

“Dalam Pokok Perkara :Bahwa alas an kasasi tidak dibenarkan, karena berkaitan dengan

penghargaan suatu kenyataaan dan penilaian atas hasil pembuktian yang bukan kewenangan hakim kasasi (Judex Juris), berdasarkan alat bukti yang telah benar dipertimbangkan oleh Judex Factie (Para Pekerja / Para Penggugat) merupakan pekerja tetap pada Pemohon Kasasi/Pengusaha sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;”

12. Bahwa pertimbangan hokum dari Judex Jurex tersebut diatas adalah suatu pertimbangan yang terlampau sederhana dan dangkal, yang mana senyatanya menunjukkan kekhilafan dari Majelis Hakim Agung Judex Jurex dikarenakan Majelis Hakim Agung Judex Jurex tidak mempertimbangkan kekeliruan Majelis Hakim Judex Factie yang telah keliru didalam mempertimbangkan masa kerja dari Para Termohon Peninjauan Kembali yang telah berakhir atas dasar telah terpenuhinya jangka waktu berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari masing-masing Para Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada angka 9, 10 dan 11 diatas.

13. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas, secara terang dan jelas telah TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA didalam memutus perkara –Aquo- pada Tingkat PErtama (Judex Factie) dan Tingkat Kasasi (Judex Jurex), karenanya adalah patut dan berdasarkan hokum bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk kemudian membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.:179 K/Pdt.Sus/2013 tertanggal 24 April 2013 Juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 101/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 November 2012.

III. PERMOHONANBerdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali mohon kiranya agar Ketua Mahkamah Agung R.I. atau Majelis Hakim Agung perkara ini berkenan memutus dengan amar :

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat);

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 179 K/Pdt.Sus/2013 tertanggal 24 April 2013 Juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PAda Pengadilan geri Jakarta Pusat No.: 101/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tertanggal 29 November 2012.

Serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :1. Menerima dan mengabulkan Eksespsi Tergugat untuk seluruhnya;2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

14.